PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak), BERMAKSUD untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua Pihak, MEYAKINI bahwa kerjasama yang luas antara kedua Pihak di bidang penggunaan energi atom untuk maksud damai akan meningkatkan persahabatan dan saling pengertian, MENYADARI bahwa penggunaan energi atom untuk maksud damai merupakan faktor penting dalam memastikan pembangunan sosial dan ekonomi di kedua Negara, MEMPERTIMBANGKAN bahwa kedua negara adalah anggota Badan Energi Atom Internasional (selanjutnya disebut sebagai "IAEA"), Para Pihak pada Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1 Juli 1968 (selanjutnya disebut sebagai Traktat Non-Proliferasi), BERDASARKAN undang-undang yang berlaku di kedua negara, TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: Pasal 1 Para pihak mengembangkan dan memperdalam kerja sama di bidang penggunaan energi atom untuk maksud damai berdasarkan Persetujuan ini dan sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional yang berlaku bagi masing-masing negara sesuai dengan prioritas program nuklir nasional di masing-masing negara.
1
Pasal2 Para Pihak akan melaksanakan kerjasama pada bidang-bidang sebagai berikut: a. pengembangan, model, pembangunan dan pengoperasian reaktorreaktor penelitian dan pembangkit tenaga nuklir, termasuk pembangkit berkapasitas rendah sebagai contoh adalah pembangkit nuklir terapung, dan juga penelitian dan pengembangan yang terkait; b.
reaktor-reaktor pendingin untuk gas temperatur bersuhu tinggi sebagai penghasil listrik dan panas bagi tujuan industri;
c.
penggunaan kekuatan nuklir untuk desalinasi laut dan artesi air;
d.
produksi hydrogen;
e.
produksi/manufaktur dan penggunaan radioisotope, instalasi radiasi dan akselerasi untuk penggunaan industri dan medis;
f.
pendidikan, pelatihan dan pelatihan administratif, ilmiah dan teknis;
g.
pengawasan dan pengendalian keselamatan nuklir dan radiasi;
h.
pemberian ijin atas aktivitas-aktivitas di bidang penggunaan energi atom untuk tujuan-tujuan damai;
i.
Bidang-bidang kerjasama lain yang disetujui Para Pihak
tingkat
negara
lanjut
mengenai
bagi
personel
permasalahan
Pasal3 Kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 2 Persetujuan ini dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut: a.
melaksanakan penelitian bersama pada program-program yang telah disepakati;
b.
membentuk kelompok-kelompok kerja bersama untuk melaksanakan proyek di bidang penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi;
c.
pertukaran tenaga ahli;
2
d.
mengadakan seminar dan simposium;
e.
mengadakan konsultasi timbal balik mengenai isu-isu ilmiah dan teknis;
f.
memberikan bantuan pelatihan, pelatihan ulang dan pelatihan tingkat lanjut untuk personil-personil administratif, ilmiah dan teknis;
g.
memberikan material pelayanan-pelayanan;
h.
hubungan antar pejabat pemerintahan dari Para Pihak dalam pengaturan keselamatan nuklir dan radiasi dan pengawasan;
i.
pertukaran informasi ilmiah dan teknis di bidang-bidang yang disebutkan pada Pasal 2 Persetujuan ini;
j.
bentuk-bentuk kerjasama yang lain yang mungkin ditambahkan dan disetujui oleh Para Pihak.
nuklir,
peralatan
nuklir
dan
menyediakan
Pasal4 Untuk melaksanakan ketentuan pada persetujuan ini, Para Pihak menunjuk bad an yang berwenang: a.
Atas nama Pihak Indonesia - Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia;
b.
Atas nama Pihak Rusia- Badan Tenaga Atom Federal.
c.
Para Pihak segera memberitahukan satu sama lain diplomatik jika terjadi perubahan badan yang berwenang
melalui
jalur
PasaiS Kerjasama dalam Persetujuan 1n1 juga organisasi pemerintahan dan swasta.
mempertimbangkan
keterlibatan
Pasal6 Kerja sama dalam persetujuan ini melalui pembentukan kontrak-kontrak dan/ atau pengaturan-pengaturan yang menentukan hak-hak dan kewajibankewajiban dari organisai-organisasi yang terlibat dan juga kondisi khusus dari kerja sama.
3
Pasal7 a.
Para Pihak akan membentuk Komisi Koordinasi Bersama yang terdiri dari wakil-wakil yang ditunjuk oleh badan yang berwenang dari Para Pihak untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan berdasarkan Persetujuan, dan mengkonsultasikan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama yang berhubungan dengan kerja sama di bidang energi atom untuk tujuan damai. Pertemuan Komisi Koordinasi Bersama diadakan sebagaimana diperlukan secara bergantian di Republik Indonesia dan di Federasi Rusia.
b.
Berdasarkan Persetujuan ini badan yang diperlukan, membentuk Kelompok Kerja
berwenang
dapat,
jika
c.
Kelompok Kerja tersebut mengadakan pertemuan dengan tujuan mendiskusikan langkah khusus menyangkut pelaksanaan Persetujuan ini dan bertukar informasi mengenai kemajuan program, proyek dan aktivitas lain yang menyangkut kepentingan bersama.
Pasal8 a.
Dalam kerangka persetujuan ini Para Pihak tidak dapat bertukar informasi yang merupakan informasi rahasia Republik Indonesia atau rahasia negara Federasi Rusia.
b.
Informasi disampaikan sehubungan dengan Persetujuan yang dibuat sebagai hasil pelaksanaan dan dianggap oleh Pihak manapun sebagai kerahasiaan yang dapat didefinisikan dan ditandai seperti: 1) 2)
Sehubungan dengan peraturan Republik Indonesia informasi tersebut dikategorikan sebagai informasi rahasia; Sehubungan dengan peraturan Federasi Rusia informasi tersebut dikategorikan hanya sebagai informasi rahasia;
c.
Pengakhiran, seperti tercantum pada paragraph 2 Pasal ini, agar ditangani sehubungan dengan peraturan negara Pihak penerima informasi. Informasi ini agar tidak diberitakan atau disampaikan kepada Pihak ketiga tanpa ada pernyataan tertulis dari Pihak yang menyampaikan informasi.
d.
Berdasarkan perundangan-undangan di negara masing-masing, Para Pihak memberikan perlindungan dan distribusi yang efisien dari hak atas 4
kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan permasalahan hukumnya, yang diberikan atau dibuat berdasarkan Persetujuan ini. Permasalahan perlindungan dan pendistribusian hak atas kekayaan intelektual termasuk perlindungan atas hak yang sah dari Pihak ketiga, dengan mempertimbangkan porsi kepemilikan yang sama berdasarkan kontribusi masing-masing peserta program, yang diatur oleh Persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh organisasi-organisasi Para Pihak pada bidang-bidang khusus kerjasama.
Pasal9 Para Pihak memberi bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh organisasiorganisasi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Persetujuan ini, termasuk untuk masuk dengan tidak dihalangi, menetap dan meninggalkan negara sesuai dengan peraturan nasional Para Pihak.
Pasal 10 a.
Eksport materi nuklir, peralatan nuklir, materi non-nuklir khusus dan teknologi terkait dalam Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan kewajiban Para Pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 1 Juli 1968, dan juga persetujuan-persetujuan internasional yang lain dan pengaturan-pengaturan mengenai pengawasan eksport dimana Republik Indonesia dan Federasi Rusia merupakan pihak.
b.
Material nuklir, peralatan nuklir, material non-nuklir khusus dan teknologi-teknologi terkait yang didapatkan oleh Para Pihak berdasarkan Persetujuan ini dan juga nuklir dan materi non-nuklir khusus, instalasi, dan peralatan yang dihasilkan sebagai hasil dari pelaksanaan persetujuan ini: 1)
tidak dapat digunakan untuk menghasilkan senjata nuklir dan peralatan nuklir yang eksplosif atau untuk keperluan militer yang lain;
2)
dilengkapi dengan langkah-langkah perlindungan fisik dengan tingkat yang tidak lebih rendah dari rekomendasi Badan Energi Atom Internasional;
3)
dieksport, dieksport ulang dari jurisdiksi Negara Para Pihak hanya dengan syarat dan ketentuan dari Pasal ini dan merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional berdasarkan persetujuan mengenai perlindungan yang sesuai.
5
c. Pihak Indonesia tidak dapat menggunakan peralatan, materi dan teknologi yang berfungsi ganda yang diperoleh dari Federasi Rusia dan digunakan untuk tujuan-tujuan nuklir atau untuk memproduksi duplikat-duplikat untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemroduksian peralatan nuklir yang eksplosif atau di bidang siklus bahan bakar nuklir yang bukan merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional.
Pasal 11 a.
Materi nuklir yang dikirimkan ke Republik Indonesia berdasarkan Persetujuan ini, juga materi nuklir yang dihasilkan dari penggunaan materi, peralatan, atau teknologi terkait yang dikirim berdasarkan Persetujuan ini merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom Internasional yang sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Badan Energi Atom Internasional mengenai pelaksanaan perlindungan sesuai Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 14 Juli 1980.
b.
Materi nuklir yang dikirimkan ke Federasi Rusia berdasarkan Persetujuan ini, juga materi nuklir lain yang dihasilkan oleh penggunaan materi, peralatan atau teknologi terkait, jika dimungkinkan, diletakkan di bawah perlindungan Badan Energi Atom Internasional yang sesuai dengan Persetujuan antara Republik Sosial Uni Soviet dan Badan Energi Atom lnternasional mengenai pelaksanaan perlindungan di Republik Sosial Uni Soviet pada 21 Februari 1985.
Pasal12 Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi, negosiasi atau prosedur lain yang disetujui Para Pihak.
Pasal 13 a.
Persetujuan ini berlaku pada tanggal pertukaran pemberitahuan tertulis yang terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan internal mereka untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
b.
Persetujuan berlaku selama jangka waktu sepuluh (10) tahun, dan secara otomatis diperpanjang untuk lima (5) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak secara tertulis memberitahukan kepada Pihak yang lain
6
keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya. c.
Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi validitas dan durasi kontrak dan/atau pengaturan yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini hingga selesainya kontrak dan/ atau pengaturan tersebut.
d.
Jika persetujuan ini diakhiri, kewajiban Para Pihak dalam Pasal 8, 10, dan 11 Persetujuan ini tetap berlaku kecuali Para Pihak menyepakati lain.
e.
Persetujuan ini dapat diamandemen dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Amandemen Persetujuan ini berlaku sesuai dengan paraturan pada ayat 1 pasal ini.
DIBUAT di Moskow pada hari pertama Desember 2006 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
1·
Signed
UNTUK PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
Signed . .....
7
corJIAmEHBE M~Y
llpasuTeJibCTBOM Pecnyfi.rtuKH Htmone3HH u IIpaBHTe.TibCTBOM PoccuiicKoii Cl)e~epanuu o carpy~na-.ecTBe B ofi.riaCTH MHpuoro HCDOJib30B8HHB 8TOMHOH 3UeprHH
llpa.swreJThCTBO
Pecny6JIHKH
11H.n;oHe3HH
H
llpa.swreJThCTBo
PocciDicKoii
e.l(epa:QHH, HMeH)'eMhie s .l(aJThHe:HmeM CTopoHaMH, )KeJirui
yKpeiiHTh
.li.PY)KeCTBeHHhle
OTHOllleHIDI,
cy~eCTBYIOJJ.J,11e
Me)K)zy CTopoHaMH, 6y.zzyqH y6e)K,l(eHHhiMH B TOM, lfl'O paCIIIHpeHHe COTpy.l(HJReCTBa Me)K.l(y CTopoHaMH B o6naCTH MHpHoro ucnoJih30BaHIDI aTOMHoii 3Hepnm CTIOC06CTByeT ,l(aJThHeHmeMy pa3BHTHIO .l(pf)Kfihi H B3aHMOTIOHHMaHIDI, C03Ha.BWI, lffO MHpHOe HCTIOJib30BaHHe aTOMHOH 3HeprHH HBIDieTCH BIDKHbiM
<j)aKTOpOM
B
,l(eJie
o6ecneqeHIDJ.
COQHaJThH0-3KOHOMftqeCKOf0
pa3BHTIDI 060HX rocy,l(apCTB, llpiDIHMWI BO BHHMaHHe TOT <j)aKT, qTo o6a rocy.l(apCTBa HBIDIIOTCR yqacTHHKa.MH ):(orosopa o HepacnpocrpaHeHHH R.l(epHoro op~ OT
1968 r.
11
l{JleHa.MH Me)K.l(yHapo,l(Horo areHTCTBa no
1 moiDI
aTOMHOH 3Hepnrn
(MArAT3), PYKOBO.l(CTByRcb 3aKOHO.l(aTeJihCTBOM CBOHX rocy.l(apCTB, cornacHJIHCh o
HH)Kecne.zzyro~neM:
CnrrMil
CTopoHbi MHpHOfO
HCTIOJib30BaHIDI
CornameHHR u .l(OfOBOpOB
pa3BHBaiOT
H
yrny6IDIIOT
aTOMHOH
cOTpyNIWJeCTBo
3Hepnm
Ha
OCHOBe
B
o6naCTH
HaCTORJnefO
npu co6JIIO.l(eHHH 3aKOHO,l(aTeJihCTBa H Me)K.l(YHapO.l(HhiX
CBOHX
fOCy.l(apCTB
B
COOTBeTCTBHH
C llpHOpHTeTa.MH
CBOHX
HaQHOHaJibHhiX nporpaMM B 06JiaCTH MHpHOfO HCTIOJib30BaHIDI aTOMHOH
2
3Hepnrn. CrnrMI2
CTopOHbi cOTpy;::urnqmoT B cJie;zyroiQHX o6JiaCTHX:
pa3pa6oTK~
npoeKTHpOBaHHe,
CrpOHTeJihCTBO
H
3KCDJiyaTaqiDI
HCCJie,LJ;OBaTeJibCKHX peaKTopOB H aTOMHhlX 3JieKrpOCT8.HqiDf, B TOM lflfCJie aTOMHblX
3JieKrpOCTaHJ..Ut..H
MaJIOH
MOlli,HOCTH,
K
KOTOpblM
OTHOCSI.TCSI.
IUlaBYlflfe aTOMHble 3JieKrpOCTa.Hqml, a TaiOKe IIpOBe,LJ;eHHe CBSI.38.HHbiX C HHMH Hayq.HO-HCCJie,LJ;OBaTeJihCKHX H OllbiTHO-KOHCTpyKTOpCKHX pa6oT; BbiCOKOTeMnepaTypHbie fa300XJIIDK.n;aeMbie peaKTOpbl .n;JISI. Bblpa60TKH 3JieKrp03HeprHH H TeiUia .n;JISI. rrpOMhiiiiJieHHbiX qeJie.M; HCUOJib30BaHHe
aTOMHOH
3HeprHH
onpecHeHHSI.
)1;JISI.
MOpCKHX
H
apTe3HaHCKHX Bo.n;; IIpOH3BO,LJ;CTBO BO,LJ;Opo.n;a; IIpOH3BO,LJ;CTBO
H
IIpHMeHeHHe
pa,u,HOH30TOUOB,
yCTaHOBOK
H
YCKOpHTeJieH .n;JISI. 06JiyqeHHSI. B IIpOMbiiiiJieHHOCTH H Me,LJ;HqHHe; o6ylf.eHHe,
llO,D,rOTOBKa
~HHHcrpaTHBHOfO
11
llOBbillleHHe
KBaJIHcjJHK3.1.Utlt
H Ha}"'HO-TeXmReCKOfO nepCOHaJia;
rocy.n;apCTBeHHOe
peryJIHpOBaHHe
BODpOCOB
s:.n;epHOH
H
pa,u,HaqHOHHOH 6e30UaCHOCTH; JIHqeH3HOHHaSI. .n;es:TeJibHOCTb B 06JiaCTH HCUOJih30BaHIDI aTOMHOH 3HeprHH B MHpHbiX u;ens:x; .n;pyrHe
OOJiaCTH
COrpy.n;HiflleCTB~
KOTOpbie
MOryT
6biTb
.n;onoJIHHTeJihHO cornacoBaHbi o6eHMH CTopoHaMH.
COTpy.n;HiflleCTBO,
npe.n;ycMOTpeHHoe
s
CTaThe
2
HaCTo~ero
3
CornameHIDI, oc~eCTBIDieTC11 B cne,zzyro~ cj_)opMax: rrpose,ll;eHHe
coBMeCTHhiX
Hccne,ll;OBaHHii
no
cornacoBaHHbiM
rrporpaMMaM; C03,[1;aHHe COBMeCTHbiX pa60qJ~X rpyrm
,l1;IDI OC~eCTBneHIDI
rrpoeKTOB
B o6naCTH Hayqm,Ix Hccne,ll;OBaHHii H pa3pa6oTKH TeXHonomii; OOMeH 3KCnepTaMH; npOBe)l,eHHe ceMHH3pOB H CHMll03HYMOB; rrpose,ll;eHHe
B3aHMHbiX KOHCYJibTaQHH no HayqHo-TeXHWiecKHM
BonpocaM; OKa3aHHe CO,[I;eHCTBH11 B
OpraHH3~
CTIDKHpOBOK, B DO,Il;rOTOBKe,
nepenowoTOBKe H noBblmeHHH KBanHcj_}HKruurn a,ll;MHHHcrpanmHoro H HayqHo-TexHJfllecKoro nepcoHana; TIOCTaBKa 11)J,epHbiX MaTepHMOB, o6opy,ZJ,OBaHIDI H npe,ZJ,OCTaBJieHHe COOTBeTCTByiDIIJ;HX ycnyr; B3aHMO,ZJ,eitcTBHe Me)K)zy opraHaMH BJiaCTH rocy,ll,apCTB CTopoH no BODpOCaM perynHpOBaHH11 smepHOH H p~au;HOHHOH 6e30TI3CHOCTH; 06MeH HayqHOH H TeXHHqeCKOH HHcj_}OpM~eH no HanpaBJieHH11M, nepeqHcneHHhiM B CTaTLe 2 HaCT011IIJ;ero CornameHH11; ;:q>yrHe
COTpy,ZJ,HJflleCTBa,
KOTOpbie
MOrYT
6biTb
,ll;OnonHHTeJibHO cornacoBa.Hhl CTopoHaMH.
CTaTMI4
,lliDI peaniDau;HH noJIO)KeHHH HaCT011m;ero CornameHIDI CTopoHbi Ha3Haqaror cne,zzyrom;He KOMnereHTHbie opraHbi: c HH,Il;oHe3HiicKoii CTopoHbi - HauHOHaJibHoe aremCTBo no aroMHoii 3HeprHH
H CoBeT
HH,Il;OHe3HH;
no
ynpasneHHIO
aTOMHOH
3Heprue.U. Pecny6JIHKH
4
c PoccHifcKoif CTopoHbi -
e,D;epaJILHoe areHTCTBO no
aTOMHOH
3Hepnrn. CTopoHbi
He3aMe,ZJ;JIHTeJibHO
,lUIIIJIOMaT~JqeCKHM
yBe;J;OMIDIIOT
;J;pyr
,D;pyra
rro
KaHa.JlaM B cnyqae H3MeHeHIDI CBOHX KOMIIeTeJITHLIX
opraHoB.
Co1py;J;HifqeCTBO B paMKax aacrmnn;ero CornameHIDI npeAUonaraer yqacrHe rocy,ll;apcrBeHHbiX H qaCTHhlX opraHmaQHif.
CTaTMI6
B
OCyiiJ;eCTBJIHeTCR rrpa.Ba
H
rryTeM
06R3aHHOCTH
HaCTORm,ero
paMKax
3a.K.JIIOqeHIDI
,ll;OfOBOpOB,
3aHHTepeCOBaHHhiX
CornameHIDI
KOTOpJJie
orrpe,ll;eiDIIOT
OpfaHH3aQHH,
KOHKpeTHble
ycJIOBIDI COTJ>YAHHLJ.eCTBa. CTaT.bR
1.
Arul
HacTom.u,ero
7
KOllTpOJIH H KOOp,ll;HH~ pa6oT, B.biTIOJIHHeMbiX B paMKax CornameHIDI,
npoBe,ll;eHIDI
KOHCYJI.bTaQHH
no
BorrpocaM,
rrpe,ll;CTa.BJIJIIOill,HM B3aHMHbiH HHTepec H CBR3aHH.biM C COTJ>YAH~JqeCTBOM B 06JiaCTH MHpHOfO HCllOJI.b30BaHHH aTOMHOH 3HeprHH, COO)l;aeTCR COBMeCTH.biH KOOp,ll;HHaQHOHHLIH KOMHTeT, COCTOJIIIJ;Hif H3 npe,Zl;CTa.BHTeJieH, Ha3HaqaeMhlX KOMneTeiiTHLIMH opraHaMH CTopoH. 3aCe,Zl;aHIDI COBMeCTHOfO KOOp,ll;HHaUHOHHOfO KOMHTeTa IIpOBO,Zl;HTCH no
Mepe
Heo6xOAUMOCTH
PoccHitcKoif e,ll;epa~.
nooLJ.epe,ll;Ho
B
Pecny6JIHKe
11H.AOHe3HH
H
5
Heo6xo~MOCTI1
2. llp11
KOMnereHTHhle
opraiibi CTopou Moryr
co3}l.a.BaTL pa6o11He rpyiiiibi.
3. Pa6oq11e rpyiiiihi npoBomrr CBOI1 3ace,z:.r;aHIDI c u;eJThro o6cyx<.IJ;eHIDI Mep no BbiiiOJIHeHHIO uacTo.snnero CornameHIDJ 11 Jl.illl o6MeHa HHc)opMau;Heii llO
BOIIpOCaM
peanroau;HH
ocyiiJ;eCTBJieHIDI
Jl.PYfOH
COBMeCTHbiX
,z:.r;eneJibHOCTH,
IIpOrpaMM,
npoeKTOB
npe,z:.r;CTaBIDIIOIIJ;eH
11
B3aHMHbiH
HHTepec.
CTaTMI8
1. B
paMKax
HaCTO.siiiJ;ero
CornameHH.si
o6MeH
ceKpeTHOH
HHc)OpMan;HeH Pecny6JIHKI1 I1H}l.OHe3HH H HHcpOpMau;Heif, COCTaBIDIIOIIJ;eH rocy}l.apCTBeHHYJO TaHHY PoccHiicKoii e}l.epau;HH, He ocymeCTBJI.sieTC.si.
2. lfHcpOpMau;H.si, nepe,z:.r;aBaeMa.si B COOTBeTCTBHH C HaCTO.siiiJ;HM CornameHHeM
HJIH
paccMaTPHBaeMWI onpe,z:.r;eJI.sieTCJI 11
co3,z:.r;asaeMa.si
KIDK,LJ.OH
o6o3Haqaerc.s~
B pe3yJibTaTe
CTopoHo.H
KaK
ero
BLinoJIHeHIDI
KOHc)H)J.eHIJ.HaJihHWI,
11
'ieTKO
KaK TaKOBa.si.
B cooTBeTCTBHH c 3aKOHo,z:.r;aTeJILCTBOM Pecny6JIHKH 11H}l.oHe3HH TaKa.si HHcpOpMau;HJI Ha3hiBaeTCH KOHc)HJl.eHIJ;HaJibHOH HHcpopMau;HeH.
B coOTBeTCTBHH c 3aKOHo,z:.r;arenLCTBOM PoccHiicKoif e.r.r;epau;HH TaKa.si
HHc)OpMau;HH
Ha3biBaeTCJI
HHc)OpMau;HeH
Jl.illl
C.JIY)Ke6HOfO
llOJib30BaHIDI.
3. 06paiiJ;eHHe C HHc)OpMau;Heif, YKa3aHHOH B nyHKTe 2 HaCTOHIIJ;eH CTaTbH, OCyiiJ;eCTBJI.sleTCH B COOTBeTCTBHH C 3aKOHOJl.aTeJibCTBOM rocy.z:.r;apCTBa CTopoHLI, nonyqaromeii HHc)opMan;HIO, 11 3Ta HHfjlopMa~ He pa3rnamaerc.s~ 11 He nepe.r.r;aerc11 TPeThe.H CTopoHe 6e3 nHChMeHHoro pruperneHHJ~ CTopoHhi, nepe.r.r;aromeii TaKYJO 11HcpopMau;HIO.
6
4. CTopoHLr B coOTBeTCTBHH c 3aKOHO)l;aTeJILCTBOM CBOHX rocy,ll;apCTB o6ecrreqHBaJOT
3lllllleKTHBH)'IO
3amHTY
u
rrpas
pacrrpe,ll;eJieHUe
Ha
UHTeJIJieKTyaJILH)'IO co6CTBeHHOCTL, rrepe,ll;asaeM}'IO UJIH C03)l;aBaeM}'IO B cooTBeTCTBHH
c
HaCTO.JIJIUiM
CorJiameHUeM.
BorrpocLI
3amH'fhi
u
pacrrpe.~J:eJieHIDI rrpaB Ha uHTeJineKTYaJILH)'IO co6CTBeHHOCTh peryJiupywTcR .~J:OroBopaMH,
3aKJIIOqaeMLIMH opraHH3~MH
CTopoH rro KOHKpeTHhiM
HailpaBJieHIDIM COTpy)l;HHqeCTBa.
CTaThR9
CTopoHLr opraHU3~,
OKa3LIBaiOT
co)l;eiicTBue
u
Heo6xo,lUIMyro rroMep)KI(y
yqaCTBYJO~ B pea.JIH3aqHJI HaCToHmero CorJiameHIDI,
B.KJDOqWJ: CO)l;eHCTBUe 6ecrrpeiDITCTBeHHOMY B'he3)l;y, rrpe6LIBaHHIO H Bble3.1J:Y
m
rocy.~J:apcTBa B cooTBeTCTBHH c 3aKOHO)l;aTeJibcTBOM rocy)l;apCTB CTopoH.
CTaTMI 10
1. JKCIIOPT HeR.nepHldX HaCToRmero
R)l;epHLIX MaTepHa.JIOB,
MaTepHa.JIOB
U
CorJiameHIDI
o6s13aTe.JThCTBaM.H rocy.11:apCTB
COOTBeTCTBYJOmHX ocymeCTBJIJleTCH CTopoH,
Me~HapO)l;HbiX
3KcrropTHoro KOllTpOJIJl,
)l;OrOBOpOB
H
1
CIIeQHa.JibHbiX
TeXHOJIOruH B
BhiTeKaiOmHMU
HepacrrpoCTpaHeHHu R.L(epHoro op)')KIDI OT .L(pyrHX
o6opy.L(OBaHIDI,
B
paM.Kax
coOTBeTCTBHH
m
c
,l{oroBopa o
moJIJl 1968 r., a Ta.IOKe m
,L(OrOBOpeHHOCTeH
yqaCTHHKaM.H KOTOphlx
RBJUIJOTCR
B
06JiaCTH
PoccuiicKWI
e.nep~ H!HJiu Pecrry6JIHKa l1H.L(OHe3HR.
2. .5I,nepHLie
MaTepuaJILI, o6opy.noBaHUe, crrelUfaJILHLie HeR)l;epHLie
MaTepuaJihi u COOTBeTCTByromue TeXHoJioruu, noJiyqeHHble CTopoHaMH B coOTBeTCTBHH c HaCTORIIUfM CorJiameHUeM, a Ta.IOKe rrpOH3Be)l;eHH1de Ha HX
7
OCHOBe RJIH B pe3yJILTaTe HX HCnOJib30Ba.HIDI
j~JJ;epHLie
H cne.QHaJILHbie
Hej~JJ;epHLie MaTepHaJILI, YCTaHOBKH H o6opy.n;oBaHHe: He
HCnOJIL3YJOTC~
~
npOH3BO,[(CTBa
j~JJ;epHOrO
Op~
H ,[(pyrHX
sr.n;epHLIX B3pLIBHLIX YCTPOHCTB HJIH ~ .n;ocTIDKe~ KaKOH-JIH6o .n;pyroH: BOeHHOH u;eJIH; o6ecnelfHBaiOTCSI MepaMH fPH3WieCKOH 3~1 Ha ypOBHSIX He HIDKe ypoBue.H, peKoMeH)l.yeMhlx 3KCITOpTHpYJOTCR
MArA T3; HJIH
pe3KCnOpTHp~CR
H3-nO,[(
R>pHC,[(HK.QHH
rocy,[(apCTB CTopoa TOJILKO aa ycJIOBHHX HaCTosrm;e.H CTaThH H SIBJISIR>Tcsr rrpe)J.MeTOM rapamHH:
MArAT3,
aacKOJILKO 3TO ocym;eCTBHMO B paMKax
cooTBeTCTBy«>m;ero corJiameHHH o rapaHTIDIX.
3.
l1H)J.oHe3HHCKasr
CTopoaa
ae
HcnoJIL3YeT
nonyqeHHLie
H3
PoccHH:cKou e)J.epa.QHH o6opy.n;oBaHHe u. MaTepHWThl )J.BoiiHoro Ha3Halfe~ H COOTBeTCTByR>II(He TeXHOJIOrHH, npHMeRHeMble B AAepHLIX QeJISIX, HJIH JII06Lie HX BOCDpOH3Be,[(eHHLie KOIIHH B ,[(eHTeJihHOCTH no C03,[(aHHR> AAepHLIX B3pb1BHLIX YCTPOHCTB HJIH B o6JiacTH AAepHoro TOllJIHBHoro noCTasJieHHo.H no,[( rapauTHH
l(HKJia,
He
MArAT3.
CTopoHbi ocym;eCTBJIHR>T COTpYMWieCTBo B o6JiaCTH KOHTPOJISI 3a :)KCnOpTOM TaKHX o6opy,[(OBaHHR, MaTepHaJIOB H TeXHOJIOrHH. CTaTbR
1. }fuepHLie
MaTepu.aJibl,
11
rrepe.n;aHHLie Pecny6JIHKe l1H.n;OHe3HH B
paMKax HaCTOHII(ero CorJiameHIDI, a TaiOKe mo6ble AAepHbie MaTepHaJILI, npOH3Be,[(eHHLie B pe3yJibTaTe HCIIOJih30BaHHR MaTepHaJIOB, 06opy.n;OBaHIDI HJ1H COOTBeTCTByR>II(HX TeXHOJIOrHH, nepe,[(aHHbiX B paMKax HaCTOHII(ero
CorJiameHIDI, HBJIHR>TCR npe,[(MeTOM npHMeHe~ rapaHTHii cooTBei'CTBHH
c
Me)K)J.yHapo,[(HbiM
CorJiameHHeM areHrCTBOM
Me)K)J.y
no
Pecny6JIHKOH
aTOMHOH
:)HeprHH
MArAT3
11H.llOHe3HSI o
B
u.
npHMeHeHHH
8
rapa.Irnrn B CB.si3H c ,[{orosopoM o uepacnpocrpauemrn: .s~p;epuoro opyx<:M.si OT
14 HIOIDI 1980 r. 2 . ..H,n:epHble MaTepua.Jlhi, nepep;aHHble PocciiHcKOH ep;epru.um B paMKax uacTomn;ero CornameH:M.si, a TaiOKe mo6Me gp;epHbre MaTepuaJibl, npomsep;eHHhie B pe3yJihTaTe ucnoJib30BaH:M.si MaTepHanos, o6opyp;osa.Hif.si lfJII1
COOTBeTCTBYJOIJ.UIX
TeXHOJIOfuH,
6y,ZJ;YT,
rp;e
3TO
npUMeHIIMO,
uaxo,li,HThC» nop; rapauTUHMM B cooTBeTCTBiflf c CornameuHeM Me)l()J.y Coro3oM CoseTcKHX Co:u;uanucnt'lecKHX Pecny6nHK u Me)l()J.yuapo,li;HbiM areHTCTBOM no aTOMHOH 3Heprlfl1 o npHMeHeHUu rapauru.H B Co103e CoBeTCKHX Coi.J;HaJIMCTU'IecKHX Pecny6nHK oT 21 q,espaiDI 1985 r.
CTaTb.si 12
Jlro6ble
CllOpHble
BOnpOCbJ
HJIH
pa3HOrJiaCH.si,
CB.si3aHHbie
C
TOJIKosauueM lfJIH BbiTIOJIHeHUeM HaCToj(~ero CornameH:M.si, pa3pemaJOTCj( nyreM
KoncynhTall;HH,
neperosopoB
lfJIM
p;pyrnMU
cnoco6aMH,
cornacosauHhJMH CTopouaMH.
CTaTh» 13
l.
Hacro».~ee CornameHUe scrynaer B ClfJIY c p;aThi nocnep;uero
nHC&MeHHoro
ysep;oMneHH.si
BnyTplffOCyp;apCTBeHHbiX
npo:u;ep;yp,
o
BbJDOJIHeHUH He06XO,li;HMbiX
,lJ;IDI
CToponaMH BCTYflJieH:M.si
uacTo.s~~ero Cornameulfj( B cMJiy.
2. Hacromn;ee
CornameHUe
p;eH:crsyeT
aBTOMaTU'Iecm npo,li;JieBaeTc.s~ ua nocnep;yro~ue
B
Teqeuue
10 JieT
u
5 neT, ecJIM uu o,ZJ;Ha m
CTopou nHChMeuuo ue ysep;oMHT p;pyry10 CTopouy o csoeM uaMepeHiflf npeKpaTMTh p;eiicTsue uacromn;ero CornameHifj( ue Meuee qeM 3a 6 Mecj(u;es
9
.u.o HCTe'leHIDI cpoxa .u.eiicTBIDI CornameHIDI.
3. TipeKpam;eHHe .u.e:HCTBIDI HaCTo».rnero CornameHHH He BJIIDieT Ha .u.eiiCTBHe .u.oroBopoB, 3a:KJIIO'IeHHbiX B paMKax HaCTomn;ero CornameHHH, BllJIOTh )1.0 HX HCllOJIHeHIDl.
4. B c.rryqae npeKpam;eHIDI .u.e:HcTBIDI HacTo».rnero CornameHIDI o6H.3aTeJibCTBa CTopoH, npe.u.ycMoTpeHHLie B cTaThH.X 8, 10 H 11 HaCTo».rnero CorJiarneHIDJ., OCTaJ:OTCH. B CHJie, ecJIH CTopoHbt He .u.oroBopH.TCH. o6 HHOM.
5. C nHCLMeHHoro corJiaciDI CTopoH B HaCTo».rnee CornameHHe MOryT BHOCIITbCH
H3MeHeHIDI
H )J.OllOJIHeHHH.
Jho6bie
H3MeHeHIDI
H
)J.OllOJIHeHRH, BHOCHMhle B HaCTOH.Inee CornameHHe, BCl)'IIaiOT B CHJiy B COOTBeTCTBHH C nyHKTOM 1 HaCTOH.meii CTaTbH.
CoBepmeHo B r. MocKBe 1 .u.exa6pH. 2006 r. B .ZJ.Byx 3K3eMnJIH.pax, Ka:>K)J,hiH Ha HH)J.OHe3HHCKOM, pyCCKOM H aHrJIHHCKOM H3hiK3X, npH'IeM BCe
TeKCTbl HMeiOT O,ZUfHaKOBYIO CHJiy. B c.rryqae paCXO)K}l,eHHH. B TOJIKOB8HHH TeKCTOB HCllOJib3yeTCH. TeKCT Ha aHr.JI.HifCKOM H.3biKe. 3a IJpaBIITeJibCTBO Pecny6JIHKH HH.ZJ.OHe3HR '
Signed
3a IJpaBIITeJibCTBO PoccHiicxoii e.u.eparntH
l
Signed _ L
-
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Parties), DESIRING to strengthen the friendly relations existing between the Parties, BEING CONVINCED that broadening of the cooperation between the Parties in the field of peaceful uses of atomic energy contributes to the further development of friendship and mutual understanding, REALIZING that the use of atomic energy for peaceful purposes is an important factor in ensuring social and economic development of both states, TAKING INTO ACCOUNT that both countries are the Member States of the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the "IAEA"), the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968 (hereinafter referred to as the Non-Proliferation Treaty), PURSUANT TO laws and regulations in their states, HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1 The Parties shall develop and deepen the cooperation in the field of peaceful use of atomic energy based on this Agreement and in compliance with the legislation and international treaties of their respective states according to the priorities of their national nuclear programs in the field o peaceful uses of atomic energy. Article 2 The Parties shall cooperate in the following areas: a.
development, design, construction and operation of research reactors and nuclear power plants, including low power capacity plants represented by floating nuclear power plants, as well as research and development work related to the above;
b.
high temperature gas cooled reactors for generations of electricity and heat for industrial purposes;
c.
use of nuclear power for desalination of sea and artesian water;
d.
hydrogen production;
e.
production/manufacture and use of radioisotopes, irradiation installation and accelerators for industrial and medical applications;
f.
education, training and advanced training of administrative, scientific and technical personnel;
g.
state supervision and control over nuclear and radiation safety issues;
h.
licensing activities in the field of use of atomic energy for peaceful purposes;
i.
Other areas of cooperation as may be mutually agreed upon by the Parties.
Article 3 The cooperation provided for in Article 2 of this Agreement shall be undertaken in the following forms: a.
conducting joint researches on agreed programs;
b.
establishing joint working groups to implement projects in the field of scientific researches and technology development;
c.
exchange of experts;
d.
holding seminars and symposia;
e.
carrying out mutual consultations on scientific and technical issues;
f.
providing assistance in training, retraining and advanced training of administrative, scientific and technical personnel;
g.
supply of nuclear materials, equipment and providing services;
h.
interaction between governmental authorities of the Parties in nuclear and radiation safety regulation and supervision;
2
i.
exchange of scientific and technical information in the areas listed in Article 2 of this Agreement;
j.
other forms of cooperation as may be additionally agreed by the Parties. Article 4
To implement the prov1s1ons of this Agreement, the Parties shall appoint competent authorities: a. On behalf of the Indonesian Party the National Nuclear Energy Agency and the Nuclear Energy Regulatory Agency of the Republic of Indonesia; b. On behalf of the Russian Party -the Federal Atomic Energy Agency; c. The Parties shall immediately notify each other by diplomatic channels in case of any changes to their competent authorities. Article 5 Cooperation under this Agreement governmental and private organizations.
also
envisages
participation
of
Article 6 The cooperation under this Agreement shall be implemented by means of concluding contracts determining the rights and obligations of participating organizations as well as specific conditions of the cooperation. Article 7 a.
The Parties shall establish a Joint Coordinating Committee composed of the representatives designated by the competent authorities of the Parties to control and coordinate work implemented under this Agreement, and to consult on the issues of mutual interest related to cooperation in the field of peaceful of atomic energy. The Joint Coordinating Committee meetings shall be held as necessary alternately in the Republic of Indonesia and in the Russian Federation.
b.
Under this Agreement the competent authorities of the Parties may, if required, establish Working Groups.
c.
The Working Groups shall hold their meetings with the aim to discuss specific measures related to the implementation of this Agreement and to
3
exchange the information on the progress of joint programs, projects and other activities of mutual interest.
Article 8 a.
Within the framework of the Agreement the Parties shall not exchange secret information of the Republic of Indonesia or information that constitutes state secret of the Russian Federation.
b.
Information being transmitted in accordance with the Agreement of created as a result of its implementation and considered by either Party as confidential shall be clearly defined and marked such: 1) In accordance with the legislation of the Republic of Indonesia such information shall be termed as confidential information; 2) In accordance with the legislation of the Russian Federation such information shall be termed as information for official use only.
c.
The termination, as per paragraph 2 of this article, shall be handled in accordance with the state legislation of the Party receiving the information. This information shall not be disclosed or transmitted to a third Party without written consent of the Party transmitting such information.
d.
In accordance with the legislation of their states the Parties shall provide efficient protection and distribution of intellectual property right which are being transferred or created in accordance with this Agreement. The issues of protection and distribution of intellectual property right shall be regulated b the agreements conclude by organizations of the parties on specific areas of cooperation.
Article 9 The Parties shall render assistance and necessary support to organizations which participate in the implementation of this Agreement including support to the unimpeded entry, stay and departure from the state in accordance with the national legislation of the Parties.
Article 10 a.
Export of nuclear materials, equipment, special non-nuclear materials and related technologies on this Agreement shall be done in conformity with the obligations of the Parties pursuant to the Treaty of NonProliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968, as well as other international treaties and arrangements in export controls in which the Republic of Indonesia and/or the Russian Federation are parties to.
4
b.
Nuclear materials, equipment, special non-nuclear materials and related technologies obtained by the Parties under this Agreement as well as nuclear and special non-nuclear materials, installations and equipment produced on their basis or as a result of their application: 1) shall not be used for manufacturing of nuclear weapons and other nuclear explosives devices or for any other military purposes; 2) shall be provided with measures of physical protection at the levels not lower than those recommended by IAEA; 3) shall be exported, or re-exported from jurisdiction of the States of the Parties only under the terms and conditions of this Article and are subject to the IAEA safeguards as practicable under the relevant safeguards agreement.
c.
Indonesian Party shall not used dual-purpose equipment and material and relevant technologies obtained from the Russian Federation and applied for nuclear purposes or any produced duplicates thereof for the activities associated with manufacturing of nuclear explosives devices or in the field of nuclear fuel cycle which is not subject to the IAEA Safeguards. The Parties shall cooperate in the field of implementing control over export of such equipment, material and technology. Article 11
a.
Nuclear materials transferred to the Republic of Indonesia under the Agreement, as well as any nuclear materials produced as a result of the use of materials, equipment, or relative technologies transferred under the Agreement shall be subject to the IAEA safeguards in accordance with the Agreement between the Republic of Indonesia and the IAEA on application of safeguards in conformity with the Treaty on NonProliferation of Nuclear Weapons of July 14, 1980.
b.
Nuclear materials transferred to the Russian Federation under the Agreement, as well as any nuclear materials produced as a result of the use of materials, equipment or relevant technologies shall, where applicable, be under the IAEA safeguards in accordance with the Agreement between the Union of Soviet Social Republic and the International Atomic Energy Agency concerning application of safeguards in the Union of Soviet Social Republic of February 21, 1985.
5
Article 12 Any dispute or disagreement arising out on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation, negotiations or other procedures agreed upon by the Parties. Article 13 a.
The Agreement shall enter into force upon the date of the latest exchange of written notification of the completion by the Parties of the internal procedures required for this Agreement to be entered into force.
b.
The Agreement shall remain in force for the period of ten (10) years and shall be automatically extended for the next five (5) years periods unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate this Agreement at least six (6) months prior to the expiration of this Agreement.
c.
The termination of this Agreement shall not affect the validity of any contracts concluded under this Agreement until their completion
d.
In case of termination of this Agreement, obligations of the Parties under Article 8,10 and 11 of this Agreement shall remain in force unless otherwise agreed upon by the Parties.
e.
The Agreement may be amended and supplemented by written consent of the Parties. Any amendment introduced into this Agreement shall enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article.
DONE at Moscow on this 1st day of December 2006 in duplicate, each in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
\
.
Signed
,· I
'--
.
---------=------~
6
