PERSETUJUAN antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", menyatakan keinginan bersama untuk mengembangkan kerjasama jangka panjang di bidang eksplorasi ruang angkasa dan pemanfaatkan peralatan dan teknologi antariksa untuk maksud-maksud damai untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia dan Federasi Rusia, mengingat bahwa pengembangan kerjasama ini memerlukan pembaharuan dalam tata hubungan organisasi maupun aturan hukum antara Para Pihak dan organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kedua Negara, menyadari adanya potensi yang saling menguntungkan dari
dukungan dan
pengembangan kerjasama keantariksaan, memahami pentingnya pengembangan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk meningkatkan bentuk-bentuk penuh prospek bagi kerjasama ilmiah dan teknologi, serta kegiatan-kegiatan
industri
dan
ekonomi
maupun
kemitrausahaan
dalam
kegiatan
keantariksaan, menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai melalui kerjasama di tingkat regional dan global, berniat memperkuat dan mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama baru dalam lingkup industri dan kegiatan bisnis terkait antara organisasi-organisasi dan lembagalembaga di kedua Negara, sesuai dengan Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia pada abad ke-21 yang ditandatangani di Moskow pada tanggal 2 I April 2003 oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Federasi Rusia,
I
I_
menimbang Traktat mengenai Prinsip-prinsip Pengaturan Aktivitas-aktivitas Negara dalam Mengeksplorasi dan Menggunakan Ruang Angkasa, termasuk Bulan dan BendaBenda Angkasa lainnya, 27 Januari 1967, termasuk juga pengaturan traktat multilateral lainnya yang mengatur penggunaan ruang angkasa, dimana Republik Indonesia dan Federasi Rusia menjadi anggota, berdasarkan perundang-undangan masing-masing negara, telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasall Tujuan Persetujuan ini bertujuan untuk membentuk dasar hukum pengorganisasian kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang tertentu dari kegiatan bersama terkait dengan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa serta penggunaan peralatan dan teknologi antariksa untuk maksud-maksud damai utamanya melalui: 1)
penelitian ilmiah dan kegiatan bersama dalam perancangan, pengembangan,
produksi, pengujian dan pengoperasian peralatan antariksa; 2)
pertukaran teknologi, pengetahuan khusus, peralatan, dan sumber-sumber
material yang relevan; 3)
kegiatan komersial dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peluncuran
wahana antariksa; 4)
membuat persetujuan-persetujuan turunan menyangkut kegiatan sebagai
pelaksanaan terhadap persetujuan ini.
Pasal2 DasarHukum Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini harus dilaksanakan berdasarkan perundangundangan kedua Negara, yang intinya adalah mentaati prinsip-prinsip umum dan normanorma hukum intemasional tanpa prasangka demi memenuhi kewajiban Para Pihak dan melaksanakan hak-haknya dibawah traktat intemasional dimana kedua Negara menjadi anggota.
2
3 Pasal3 Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana
1.
Badan
berwenang
bertanggung
jawab
untuk
pengembangan
dan
pengkoordinasian kerjasama dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini adalah: untuk Pihak Indonesia - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, untuk Pihak Rusia - Badan Ruang Angkasa Federal (selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Badan Berwenang"). Dalam hal salah satu pihak menetapkan organisasi lain sebagai badan berwenangnya, Pihak tersebut harus segera memberitahukan penetapan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik. 2.
Berdasarkan perundang-undangan masing-masing Negara, Para Pihak dapat
menetapkan kementerian-kementerian dan badan-badan lain, dan badan-badan berwenang dapat menunjuk organisasi lain, selaku subyek hukum publik atau perdata dari Negara Para Pihak, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kerangka Persetujuan ini (selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut "Organisasi Pelaksana"). 3.
Dalam Persetujuan ini, istilah "peserta dalam kegiatan bersama" adalah
Badan Berwenang, Organisasi Pelaksana atau Perorangan selaku subyek hukum publik atau perdata dari kedua Negara, yang telibat dalam kegiatan bersama dalam kerangka Persetujuan llll.
4.
Para peserta kegiatan bersama harus mengamati peraturan-peraturan internal
yang dibentuk oleh badan-badan yang berwenang dari Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini.
Pasal4 Lingkup Kerjasama
Lingkup kerjasama Persetujuan adalah bidang-bidang sebagai berikut: 1)
eksplorasi ruang angkasa, termasuk penelitian astrofisika dan studi
perplanetan; 2)
penginderaan jarak jauh terhadap Bumi dari ruang angkasa dan meteorologi
antariksa;
4
3)
studi material antariksa;
4)
kesehatan dan biologi antariksa;
5)
komunikasi antariksa, TV satelit dan penytaran radio serta teknologi
informasi dan jasa terkait; 6)
satelit navigasi dan teknologi sertajasa terkait;
7)
penelitian dan pengembangan, pembuatan, pengoperasian dan pekerjaan-
pekerjaan lain yang berkaitan dengan wahana antariksa, peralatan dan sistem-sistem termasuk fasilitas-fasilitas ruas bumi; 8)
pengadaan dan penggunaanjasa-jasa peluncuran;
9)
penerapan hasil-hasil spin-off dari kegiatan bersama untuk menciptakan
peralatan dan teknologi-teknologi antariksa yang baru; 10)
perlindungan lingkungan antariksa, termasuk pemantauan, pencegahan,
pengurangan reruntuhan benda-benda ruang angkasa, dan pembatasan pertambahan sampah antariksa. Bidang-bidang kerjasama lainnya akan ditentukan melalui kesepakatan bersama antara kedua Pihak atau Badan-Badan Berwenang secara tertulis.
PasaiS Bentuk-bentuk Kerjasama
1.
Kerjasama menurut Perjanjian ini dilaksanakan dalam bentuk-bentuk
sebagai berikut: 1)
perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek bersama dengan menggunakan
kemampuan ilmiah, eksperimen, dan industri; 2) UJl
saling memberikan informasi ilmiah dan teknis, data eksperimen, hasil-hasil coba rancang bangun, material dan peralatan dalam berbagai bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi antariksa; 3)
pengembangan, pembuatan dan suplai komponen untuk satelit dan peralatan
ruas bumi terkait; 4)
pemanfaatan peralatan ruas bumi dan sistem untuk peluncuran dan
pengendalian wahana antariksa, termasuk pengumpulan dan pertukaran informasi telemetri;
5 5)
penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan personil,
pertukaran para ilmuwan, teknisi dan para tenaga ahli lainnya; 6)
penyelenggaraan simposium, konperensi dan kongres;
7)
partisipasi dalam eksebisi tertentu, pameran dan kegiatan-kegiatan sejenis
lainnya; 8)
pengembangan berbagai bentuk kemitraan dan kegiatan bersama dalam
teknologi antariksa internasional dan pasar jasa; pemberian asistensi teknis dan bantuan; 9)
saling memfasilitasi terhadap program-program dan proyek-proyek nasional
maupun internasional di bidang pemanfaatan praktis teknologi antariksa dan pengembangan infrastruktur antariksa. Bentuk-bentuk kerjasama lain akan ditentukan melalui kesepakatan Para Pihak atau Badan Berwenang secara tertulis. 2.
Para
Pihak,
Badan
Berwenang
dan
Organisasi
Pelaksana melalui
kesepakatan tertulis membentuk kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan programprogram dan proyek-proyek, serta mendefinisikan metode-metode penyelenggaraan dan perangkat hukum bagi pengembangan kerjasama sesuai Perjanjian ini.
Pasal6 Persetujuan Terpisah 1.
menerapkan
Persyaratan dan ketentuan organisasi, keuangan, hukum dan teknis untuk program-program
kerjasama
dan
proyek-proyek
khusus
berdasarkan
Persetujuan ini dapat menjadi perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak terpisah dalam bentuk tertulis, termasuk antara badan-badan berwenang dan organisasi-organisasi pelaksana. 2.
Para Pihak dapat, apabila perlu, memperhatikan kewajiban-kewajiban
internasional dari masing-masing Negara, dan menandatangani perjanjian terpisah dalam bentuk tertulis.
-
6 3.
Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, perjanjian-perjanjian terpisah yang
disebutkan pada alinea I dan 2 dalam Pasal ini dapat selanjutnya disebut sebagai "perjanjian terpisah". 4.
dapat,
Kedua Pihak, badan-badan berwenang dan organisasi-organisasi pelaksana
bila perlu,
mengajukan dasar-dasar perjanjian-perjanjian terpisah mengenai
pembentukan dan pengembangan kerjasama di bidang-bidang dalam ruang lingkup Perjanjian ini, dengan partisipasi dari organisasi-organisasi pemerintah khusus dan organisasi-organisasi swasta dari pihak ketiga tennasuk organisasi-organisasi internasional.
Pasa17 Pendanaan 1.
Pendanaan kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan ini yang berada di
bawah kebijakan pemerintah di bidang eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa akan disediakan oleh Para Pihak menurut perundang-undangan masing-masing Negara mengenai peraturan anggaran dan sesuai dana yang tersedia untuk tujuan-tujuan ini. 2.
Pendanaan kegiatan bersama di luar alokasi anggaran dan!atau program-
program pemerintah akan menjadi tanggung jawab badan-badan berwenang dan/atau organisasi-organisasi pelaksana yang bergerak di bidang tersebut dan akan diatur oleh Persetujuan lain. 3.
Tidak ada dalam Pasal ini yang akan diartikan sebagai kewajiban-kewajiban
tambahan kepada Para Pihak untuk menyediakan kerjasama anggaran menurut Perjanjian ini. 4.
Setiap Pihak, kecuali jika secara langsung diberikan legislasi oleh kedua
Negara, tidak akan bertanggung jawab untuk peningkatan kewajiban keuangan yang timbul dari persetujuan terpisah yang dibuat antara badan berwenang atau organisasi-oganisasi pelaksana dalam kerangka Perjanjian ini.
Pasal8 Hak Atas Kekayaan Intelektual
1.
Para Pihak dapat memberikan perlindungan yang wajar dan efektif terhadap
pembentukan dan pemeliharaan hak atas kekayaan intelektual dalam kerangka Persetujuan ini sesuai perundang-undangan dan kewajiban-kewajiban internasional dari masing-masing Negara serta ketentuan dalam Perjanjian ini.
7
Untuk tujuan dari Perjanjian ini istilah "hak atas kekayaan intelektual" dapat diartikan sesuai dengan Pasal 2 Konvesi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia, yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967. 2.
Para Pihak, Badan-Badan Berwenang dan Organisasi-Organisasi Pelaksana
dapat memberikan definisi dalam persetujuan-persetujuan terpisah mengenai ketentuanketentuan yang harus ditinjau terutama hak atas kekayaan intelektual yang digunakan dan/atau basil dari kegiatan bersama menurut Perjanjian ini, dengan mematuhi prinsipprinsip dan norma-norma yang diatur dan merupakan bagian integral dari Perjanjian ini. 3.
Dalam hal tidak ada pengaturan, seperti dimaksud pada paragrap 2 pasal ini,
maka Badan-Badan Berwenang dan Organisasi-Organisasi Pelaksana akan memberikan perlindungan dan alokasi hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan Lampiran dari Perjanjian ini.
Pasal9 Pertukaran Informasi 1.
Untuk keperluan Perjanjian ini, istilah "informasi" dapat diartikan sebagai
segala bentuk informasi mengenai presentasi personil, sasaran, fakta, peristiwa, fenomena dan proses, termasuk informasi komersial atau keuangan, ilmu pengetahuan dan data teknis, yang berkaitan dengan kegiatan bersama berdasarkan perjanjian ini atau perjanjianperjanjian terpisah serta kemajuan informasi dalam penerapan atau hasil-hasil yang telah dicapai. 2.
Para
Pihak
dapat
bertukar
informasi
yang
tidak
dilarang
untuk
disebarluaskan menurut perundang-undangan baik di Negara Para Pihak, ketentuanketentuan dalam Perjanjian ini maupun menurut persetujuan-persetujuan terpisah. 3.
Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dapat diartikan sebagai kewajiban salah
satu Pihak untuk menyampaikan informasi apapun berdasarkan Perjanjian ini atau dijadikan alasan untuk menyampaikan informasi umum lainnya berkaitan dengan kegiatan bersama, jika penyampaian informasi tersebut bertentangan dengan kepentingan keamanan Negara.
8 4.
Apabila salah satu Pihak memandang perlu adanya ketentuan khusus dari
informasi yang bersifat rahasia ataupun merupakan rahasia Negara, dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersama dalam Perjanjian ini, maka prosedur penyampaian dan penanganan informasi tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Para Pihak dan sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Federasi
Rusia
tentang
Saling
Melindungi
Informasi
Rahasia
yang
ditandatangani pada tanggal 16 September 2004 atau Persetujuan terpisah dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh Para Pihak. 5.
Informasi Konfidensial akan diberikan tanda khusus. Media informasi ini
akan ditandai sebagai berikut: di Republik Indonesia - "Terbatas Hanya Untuk Keperluan Dinas" ("For Official Use") dan di Federasi Rusia - ")J;mr cJiy)l(e6Horo ITOJib30Bamur" ("Dlya Sluzhebnogo Polzovaniya"/"For Official Use") dan kewajiban untuk menentukan informasi konfidensial tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Pihak, badan berwenang dan organisasi pelaksana. Masing-masing Pihak, badan yang berwenang ataupun organisasi pelaksana akan melindungi informasi konfidensial yang diberikan oleh Pihak lainnya, badan yang berwenang dan organisasi pelaksana dari Pihak lain tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Para Pihak dan juga sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian terpisah lain. 6.
Perjanjian-perjanjian terpisah akan mengatur mengenai
perlindungan
informasi konfidensial dan berbagai persyaratan kapan informasi konfidensial tersebut dapat disampaikan kepada personil dari masing-masing Pihak atau dari peserta kegiatan bersama atau pihak ketiga yang berhubungan dengan persetujuan-persetujuan, termasuk para kontraktor dan sub-kontraktor. Jika dipandang perlu, perjanjian-perjanjian terpisah akan mengatur pula langkah-langkah tambahan yang berhubungan dengan personil Para Pihak dan peserta dalam kegiatan bersama untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan perlindungan informasi konfidensial. 7.
Masing-masing Pihak dan setiap peserta dalam kegiatan bersama tidak
diperkenankan menyampaikan kepada pihak ketiga informasi apapun yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian terpisah yang diterima dari Pihak lain maupun dari pesertanya dalam kegiatan bersama, kecuali jika Para Pihak dan peserta dalam kegiatan bersama saling menyepakati secara tertulis.
c; PasallO Perlindungan Kepemilikan dan Keamanan Teknologi 1.
Masing-masing pihak akan, sesuai dengan legislasi negaranya masmg-
masing, memastikan pengawasan terhadap kepentingan-kepentingan Pihak lain, Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepemilikan yang berada di wilayah negaranya dalam kerangka kegiatan bersama yang merupakan implementasi Persetujuan ini, termasuk, dalam beberapa kasus dan dengan persetujuan dari Para Pihak, kekebalan terhadap penyitaan atas barang-barang dalam kategori tertentu. 2.
Untuk tujuan implementasi dari program-program khusus dan proyek-
proyek berdasarkan Persetujuan ini, Para Pihak akan, jika dipandang perlu, membuat persetujuan-persetujuan terpisah atau membantu dalam pengkajian para peserta kegiatan bersama tentang Perjanjian mengenai keamanan teknologi, untuk menyediakan persyaratan bagi: 1)
pencegahan akses dari pihak-pihak tidak berwenang terhadap barang-barang
yang dilindungi dan teknologi terkait, transfer yang tidak diotorisasi dan ekspor barang-barang yang dilindungi yang ditujukan bukan untuk penggunaan semestinya dan/atau penggunaan yang tidak wajar oleh seorang eksportir ataupun importir; 2)
penerapan oleh para wakil dan personil terampil dalam menangani barang-
barang yang dilindungi, dan fungsi-fungsi terkait lainnya untuk dapat melindungi barang-barang tersebut secara efektif dan mengendalikan penanganannya; 3)
pengembangan
dan
implementasi
dari
rencana-rencana perlindungan
teknologi khusus.
Pasalll Kewajiban 1.
Para pihak akan, berdasarkan azas timbal balik, menanggalkan semua
tanggung jawab yang ada dan klaim-klaim perlindungan satu sama lain dan, karenanya, masing-masing Pihak tidak akan mengajukan klaim terhadap Pihak lainnya, Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana dari Pihak lain tersebut atas kerusakan yang terjadi pada personilnya atau aset pribadi, sehubungan dengan partisipasi orang-orang tersebut dan
10
penggunaan aset tersebut dalam kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan ini, oleh Pihak lainnya tersebut, Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana dari Pihak lain tersebut. 2.
Para Pihak danlatau Badan Berwenangnya akan, berdasarkan azas timbal
balik dan sesuai dengan peraturan Negara Para Pihak, menerapkan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan prinsip dalam hal penanggalan semua kewajiban dan klaim-klaim perlindungan sesuai dengan praktek yang disetujui di mana masing-masing Pihak, badan berwenang dan organisasi pelaksana menanggalkan, atas dasar azas timbal balik, semua klaim atau tindakan terhadap Pihak lain, badan berwenangnya dan organisasi pelaksana atas kerusakan, yang secara tidak sengaja terjadi pada properti dan/atau personil mereka. Praktek tersebut dapat, jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, mencakup pula kegiatankegiatan yang dilakukan oleh para kontraktor dan para sub kontraktor. Ketentuan dari Pasal ini agar berlaku sama terhadap praktek kontraktual dari organisasi pelaksana, dengan persetujuan dari Para Pihak. 3.
Prinsip penanggalan kewajiban dan klaim-klaim perlindungan, seperti yang
tertera dalam paragraf 1 dan 2 Pasal ini, berlaku hanya apabila Pihak, badan berwenangnya, organisasi pelaksana, orang-orang dari lingkungan mereka atau aset mereka yang menyebabkan kerusakan, dan Pihak, badan berwenangnya, organisasi pelaksana, orangorang dari lingkungan mereka atau aset mereka yang terkena kerusakan, berpartisipasi atau digunakan, dalam kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan ini. 4.
Para Pihak atau badan berwenang dan organisasi pelaksana dapat, dalam
persetujuan-persetujuan terpisah,
membatasi
ruang
lingkup pelaksanaan dari,
atau
mengubah, ketentuan pada penanggalan kewajiban atas azas timbal balik dan klaim-klaim perlindungan yang tertera dalam Pasal ini, sebanyak yang diperlukan untuk keperluan kegiatan bersama dalam kerangka Persetujuan ini. Lebih lanjut, mereka dapat menyetujui ketentuan tambahan atau aturan altematif pada pembagian kewajiban dan perlindungan atas kerusakan-kerusakan sehubungan dengan kegiatan bersama yang spesifik.
5.
Penanggalan kewajiban timbal balik dan klaim-klaim perlindungan tidak
mencakup: 1)
klaim-klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh kesengajaan atau
kelalaian; 2)
klaim-klaim berhubungan dengan kepemilikan intelektual;
1I 3)
klaim-klaim antara satu Pihak dengan badan berwenangnya dan organisasi
pelaksana, klaim-klaim antara satu badan tersebut dengan organisasi-organisasi pelaksana tersebut atau klaim-klaim di antara organisasi-organisasi pelaksana terse but; 4)
klaim-klaim yang dibuat oleh seseorang kepada orang-orang yang mampu
secara hukum, pewaris-pewarisnya, gangguan kesehatan lainnya, atau kematian yang waJar; 5)
klaim-klaim berdasar pada ketentuan yang dimuat secara eksplisit dalam
kontrak. 6.
Ketentuan dalam Pasal ini tidak boleh melanggar pelaksanaan norma-norma
dan prinsip-prinsip yang relevan yang diatur oleh hukum internasional dan, khususnya, tidak boleh bertentangan dengan klaim-klaim yang diatur dalam the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 29 March 1972. 7.
Para Pihak akan mengadakan konsultasi-konsultasi mengenai kewajiban-
kewajiban yang mungkin timbul berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi yang disebutkan dalam paragraf 6 Pasal ini, tentang pembagian beban kompensasi atas kerusakan dan tentang pembelaan hukum terhadap klaim-klaim. Para Pihak agar bekerja sama untuk menyusun setiap fakta yang didapat dari investigasi terhadap insiden atau kecelakaan yang melibatkan pertimbangan kewajiban, khususnya, melalui pertukaran para ahli dan informasi.
PasaJ 12 Peraturan-Peraturan Kepabeanan 1.
Untuk maksud Pasal ini:
1)
"barang-barang" adalah barang-barang (obyek, material, jenis produk) yang
berkaitan dengan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud-maksud damai seperti: pesawat ruang angkasa dan alat-alat lain untuk meluncurkan wahana antariksa, komponen-komponennya dan alat-alat terkait; peralatan ruas bumi, termasuk untuk pengendalian, penguJian, peluncuran dan operasi wahana antariksa dan komponen-komponennya serta penerimaan informasi dan data dari alat-alat antariksa;
12
informasi dan ukuran-ukuran dari alat-alat teknis; suku cadang; benda-benda terkait baik yang alami maupun artifisial yang fungsinya khusus dan secara teknologis diperlukan atau material yang diperlukan, antara lain, untuk wahana antariksa dan alat-alat peluncur benda-benda antariksa; riset-ilmiah
dan
peralatan
teknologi
untuk
aplikasi
alat-alat
keantariksaan; teknologi dalam bentuk informasi dan data yang tersimpan dalam pengangkut material, perangkat lunak komputer, database-database dan dokumentasi dan juga informasi lain dalam bentuk material, termasuk dokumentasi-dokumentasi perakitan dan spesifikasi teknik, rahasia-rahasia dagang dan metode, penemuan-penemuan, model-model industri dan model-model kegunaan, desain contoh dan pengembangan rekayasa teknik. 2)
"impor" berarti pergerakan melalui perbatasan kepabeanan Republik
Indonesia ke dalam wilayahnya atau perbatasan kepabeanan Federasi Rusia ke dalam wilayahnya atas barang-barang ditransportasikan untuk maksud-maksud kerjasama bilateral sesuai dengan Persetujuan ini; 3)
"ekspor" berarti pergerakan melalui perbatasan kepabeanan Republik
Indonesia dari wilayahnya atau perbatasan kepabeanan Federasi Rusia dari wilayahnya dari barang-barang ditransportasikan untuk maksud-maksud kerjasama bilateral sesuai dengan Persetujuan ini. 2.
Barang-barang impor dan/atau ekspor dalam kerangka Persetujuan ini agar
dibebaskan dari biaya kepabeanan dan pajak-pajak yang dipungut oleh petugas-petugas kepabeanan sesuai dengan prosedur-prosedur yang dibuat dalam peraturan Negara-Negara Para Pihak. 3.
Untuk maksud Persetujuan ini, pembebasan-pembebasan biaya kepabeanan
dan pajak-pajak agar diberikan, sesuai dengan peraturan Negara-Negara Para Pihak, terhadap barang-barang impor ke dalam wilayah kepabeanan Republik Indonesia atau ke dalam wilayah kepabeanan Federasi Rusia dari negara-negara ketiga dan/atau ekspor dari wilayah kepabeanan Republik Indonesia atau dari wilayah kepabeanan Federasi Rusia ke negaranegara ketiga, tanpa memperhatikan negara asal mereka, termasuk barang-barang, seperti
13 tertera dalam sub-paragraf 1 dari paragraf 1, diimpor dan/atau diekspor dalam kerangka program-program kerjasama multilateral dan proyek-proyek di mana Para Pihak dan/atau agen-agen berkompeten dan organisasi bersangkutan ikut berpartisipasi. 4.
Badan Berwenang akan dalam setiap kegiatan menginformasikan kepada
kepabeanan negaranya bahwa impor dan/atau ekspor barang-barang mematuhi aturan yang tertera dalam kerangka Persetujuan ini dan persetujuan-persetujuan terpisah, bersama-sama dengan konfirmasi dengan informasi dengan nomenklatur dan jumlah barang. Daftar spesifik barang-barang dan jumlah, yang tercantum dalam sub-paragraf 1 dari paragraf 1 dan paragraf 3 dari Pasal ini, bergerak melewati batas-batas kepabeanan dari Negara-Negara Para Pihak dan secara spesifik ditujukan untuk kerjasama dalam kerangka dan dalam situasi dan kondisi yang diatur dalam Persetujuan ini, agar disetujui secara tertulis oleh Badan I
Berwenang sesuai dengan peraturan dari Negara-Negara Para Pihak sebelum pengiriman barang-barang tersebut. Badan Berwenang agar bersama-sama memberikan pemberitahuan tertulis kepada kepabeanan berwenang dari Negara-Negara Para Pihak sehubungan dengan barang-barang yang tertera dalam paragraf ini. Pemberitahuan tersebut dapat, jika diperlukan, diputuskan oleh Pihak yang relevan. 5.
Untuk efektifitas Pelaksanaan Perjanjian ini, dan berdasarkan perundang-
undangan kedua Negara, Para Pihak akan berusaha keras agar proses pembebasan bea masuk atas barang-barang dapat dilakukan secepat mungkin dan, jika perlu, akan melaksanakan prosedur ini sebagai prioritas. Penyelesaian pembebasan bea masuk harus dilaksanakan oleh badan Berwenang sesuai dengan perundang-undangan kedua Negara. 6.
Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku untuk barang-barang yang
dikenakan cukai.
Pasall3 Pengendalian Ekspor
Para Pihak agar bertindak sesuai dengan perundang-undangan Negara mereka dalam bidang pengendalian ekspor sehubungan dengan barang dan jasa yang termasuk dalam daftar nasional dan daftar pengendalian ekspor Negara-Negara mereka. Transfer informasi, data
I4 teknik, peralatan dan hal-hal lainnya termasuk produksi industri dan hak kekayaan intelektual, dalam wilayah eksportir, importir atau negara ketiga, oleh Para Pihak atau oleh peserta kegiatan bersama dalam Persetujuan ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengendalian ekspor yang berlaku di Negara-Negara Para Pihak.
Pasa114 Bantuan untuk Kegiatan Personil
Masing-masing
Pihak agar,
sesuai
dengan
perundang-undangan Negaranya,
menyediakan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, termasuk dukungan visa, pada warga negara dari Pihak lainnya yang masuk atau tinggal di wilayah Negara tersebut untuk melakukan kegiatan dalam Persetujuan ini.
PasallS Penyelesaian Perselisihan 1.
Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran
dan/atau implementasi Persetujuan ini, Para Pihak pertama-tama akan mengadakan konsultasi atau negosiasi melalui saluran diplomatik untuk mencapai kesepakatan damai. 2.
Perselisihan antara Badan Berwenang atau Organisasi Pelaksana mengenai
penafsiran dan/atau implementasi Persetujuan ini akan diserahkan untuk mendapat pertimbangan bersama kepada pejabat senior dari badan-badan ini yang akan berusaha untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan bersama. Sesuai permintaan dari badan-badan berwenang, sengketa-sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam paragraf I Pasal ini. Sesuai dengan keputusan pejabat senior di atas, sengketa-sengketa dapat diajukan untuk diselesaikan melalui konsiliasi dengan tujuan untuk mencapai persetujuan atau menyusun penemuan-penemuan atau rekomendasi-rekomendasi atas semua fakta dan peraturan-peraturan yang menyangkut isu yang disengketakan. Sengketa-sengketa tersebut dapat pula diselesaikan melalui prosedur yang disepakati bersama. 3.
Dalam
hal
tidak
adanya
kesepakatan
bersama
mengenm
metode
penyelesaian sengketa, maka sengketa-sengketa yang tidak diselesaikan melalui prosedurprosedur yang tercantum dalam paragraf I dan 2 Pasal ini, dalam tempo 6 bulan setelah salah
15
satu Pihak mengajukan kepada Pihak lain permohonan tertulis untuk penyelesaian tersebut dapat, atas permintaan dari salah satu Pihak, menyerahkan kepada Pengadilan Arbitrasi yang dibentuk sesuai dengan aturan dalam Pasal ini. 4.
Suatu Pengadilan Arbitrasi akan dibentuk untuk kasus-kasus tertentu,
dengan setiap Pihak menunjuk seorang arbitrator dan dua orang arbitrator ini memilih arbitrator ketiga-warga negara dari negara ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Hakim Pengadilan Arbitrasi. Kedua arbitrator pertama akan ditunjuk dalam waktu dua bulan dan Ketua-dalam waktu tiga bulan setelah salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya tentang keinginan untuk menyelesaikan sengketa tersebut sesuai prosedur arbitrasi. 5.
Jika arbitrator-arbitrator tidak ditunjuk dalam waktu yang ditetapkan dalam
paragraf 4 Pasal ini, salah satu Pihak dapat, dengan tidak adanya pengaturan lainnya, meminta Presiden dari Mahkamah Intemasional untuk menentukan penunjukan arbitratorarbitrator tersebut. Jika Presiden merupakan warga negara dari salah satu Negara Para Pihak atau tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut karena satu alasan lain, maka penunjukan tersebut akan dilakukan oleh anggota senior dari Mahkamah Intemasional yang tidak merupakan warganegara dari salah satu Negara-Negara Para Pihak. 6.
Pengadilan Arbitrasi akan mengambil keputusan melalui suara mayoritas
berdasakan persetujuan yang ada antara Para Pihak dan prinsip-prinsip yang diakui secara umum serta norma-norma hukum intemasional. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang final dan tidak dapat dibanding kecuali Para Pihak telah menyetujui sebelumnya mengenai prosedur tersebut secara tertulis. Atas permintaan Para Pihak, Pengadilan Arbitrase dapat memformulasikan rekomendasi-rekomendasi yang walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat, dapat memberikan dasar-dasar pertimbangan mengenai masalah yang mendasari perselisihan bagi Para Pihak. Keputusan-keputusan atau saran-saran pendapat dari Pengadilan Arbirtasi hanya akan berlaku terhadap persoalan perselisihan tersebut dan dapat dijadikan pedoman dasar.
16 7.
Masing-masing Pihak akan menanggung semua biaya yang berhubungan
dengan kegiatan-kegiatan arbitrator dan pengacaranya selama proses arbitrase berlangsung. Semua biaya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Ketua Pengadilan Arbitrase akan ditanggung bersama oleh Para Pihak dengan pembagian yang sama. Kecuali Para Pihak menyetujui lain, semua biaya lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan dengan cara arbitrase akan ditanggung bersama dengan pembagian yang sama antara kedua belah Pihak. 8.
Dalam hal ketentuan-ketentuan lain, Pengadilan Arbitrase dapat membuat
pengaturan prosedurnya sendiri. 9.
Perjanjian-perjanjian terpisah, jika diperlukan, akan memberikan prosedur-
prosedur penyelesaian perselisihan yang spesifik, dengan pemahaman bahwa cara-cara maupun upaya-upaya penyelesaian secara damai merupakan prioritas utama.
Pasal16 Ketentuan-ketentuan Final 1.
Perjanjian ini akan berlaku pada tanggal penenmaan notifikasi terakhir
melalui saluran diplomatik bahwa Para Pihak telah memenuhi prosedur domestik yang disyaratkan untuk pemberlakuan Perjanjian ini. 2.
Perjanjian ini akan berlaku selama sepuluh (1 0) tahun, dan akan
diperpanjang secara otomatis selama lima (5) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian ini selambat-lambatnya satu (1) tahun sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian ini. 3.
Kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, pengakhiran Persetujuan ini
sesum dengan prosedur sebagaimana diatur dalam paragraf 2 dari Pasal ini tidak akan mempengaruhi implernentasi dari program-program dan proyek-proyek dalarn Perjanjian ini yang belurn diselesaikan. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan dijadikan dasar hukurn bagi perubahan sepihak ataupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual dari badan-badan hukum tertentu yang rnuncul berdasarkan Perjanjian ini sebelurn pengakhirannya.
17 4.
Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat berubah melalui kesepakatan bersama
antara kedua belah Pihak secara tertulis. Perubahan yang disepakati akan berlaku sesuai dengan prosedur yang tercantum pada paragraph I dari Pasal ini.
Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah mendapatkan kuasa penuh dari Pemerintah masing-masing, telah menandatangani perjanjian ini.
Dibuat di Moskow pada tanggal I Desember 2006 dalam rangkap dua, dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang digunakan.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah F ederasi Rusia .
1 ;_ Signed
Signed
,
LAMP IRAN atas Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Federasi Rusia dan Tentang Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa Untuk Maksud Damai
Kekayaan Intelektual dan Informasi Bisnis Konfidensial
Sesuai dengan perundang-undangan Negara masing-masing dan perjanjian intemasional, Para Pihak akan memastikan perlindungan efektif atas hak-hak kekayaan intelektual, termasuk hak-hak pihak ketiga, yang didapatkan dan/atau dipergunakan dalam kerangka kerjasama yang menjadi subyek Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai (selanjutnya disebut- "Persetujuan") dan persetujuanpersetujuan terpisah yang dimaksud dalam Pasal 6 Persetujuan. Badan-badan berwenang dan organisasi-organisasi pelaksana, selanjutnya disebut sebagai "organisasi-organisasi kerjasama", akan secepatnya saling menginformasikan semua basil dari kegiatan bersama mengenai perlindungan hukum sebagai obyek kekayaan intelektual dan akan berinteraksi untuk maksud-maksud pendaftaran dan implementasi dari prosedur formal perlindungan lainnya untuk memastikan perlindungan terse but.
1. Ruang Lingkup Aplikasi 1.
Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Lampiran ini akan berlaku pada
semua jenis kegiatan bersama yang diadakan untuk maksud-maksud kerjasama yang sesuai dengan Persetujuan ini, kecuali dimana Para Pihak atau organisasi-organisasi kerjasama setuju tentang ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam perjanjianperjanjian yang terpisah, yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2 Pasal 8 Persetujuan ini.
2 2.
Lampiran ini akan mengatur pembagian antara Para Pihak atau
organisasi-organisasi kerjasama atas hak untuk obyek-obyek kakayaan intelektual sebagai hasil dari kegiatan bersama dalam kerangka Persetujuan ini. Tiap Pihak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negaranya, hams memastikan bahwa Pihak lain dan organisasi kerjasama Pihak lain dapat mendapatkan hak-hak kekayaan intelektual yang dimilikinya sesuai dengan Lampiran ini.
3.
Lampiran ini tidak akan mengubah prosedur aturan hukum hak-hak
kekayaan intektual seperti yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan Negaranegara Para Pihak dan peraturan internal dari organisasi-organisasi kerjasama. Begitu pula, Lampiran ini tidak akan bertentangan dengan hubungan antar organisasi bekerjasama dari salah satu Pihak atau hubungan-hubungan antar satu Pihak dan organisasi-organisasi kerjasama. Lampiran ini tidak akan mengabaikan kewajibankewajiban intemasional Para Pihak. 4.
Penyelenggaraan kegiatan gabungan tidak akan mempengaruhi hak-hak
atas kekayaan intelektual Para Pihak dan/atau organisasi kerjasama yang didapat sebelum dimulainya kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan atau dihasilkan dari kegiatan mandiri (selanjutnya disebut- "latar belakang kekayaan intelektual"). 5.
Pengakhiran Persetujuan tidak akan mempengaruhi
hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum pengakhiran tersebut berdasarkan Lampiran ini.
2. Alokasi, Kepemilikan dan Penggunaan Hak
1.
Sehubungan dengan pembagian, kepemilikan dan penggunaan hak atas
kekayaan intelektual, Para Pihak dan organisasi kerjasama akan menerapkan prinsipprinsip dasar di bawah ini: 1)
prinsip perlindungan memadai terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual
didapat dan/atau digunakan dalam kerangka Persetujuan; 2)
prinsip pertimbangan dan kontribusi bersama oleh Para Pihak dan
organisasi kerjasama dalam pembagian hak-hak dan kepentingan mereka atas hak kekayaan intelektual yang diciptakan bersama;
3
3)
prinsip efisiensi penggunaan kekayaan intelektual;
4)
prinsip perlakuan non diskriminatif terhadap partisipan dalam kegiatan
gabungan; 5)
prinsip perlindungan informasi rahasia bisnis;
6)
prinsip transfer dan penggunaan latar belakang kekayaan intelektual hanya
setelah dilindungi oleh perlindungan hukum dalam wilayah Negara dimana prinsip tersebut akan digunakan; 7)
prinsip implementasi mandat oleh Para Pihak terhadap usaha-usaha untuk
mencegah, mengidentifikasi, membatasi dan menekan pelanggaran hak-hak kekayaan intelektual yang dilakukan dengan cara pembagian anggaran Negara-Negara Para Pihak; 8)
prinsip pembatasan dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak ketiga atas
kekayaan intelektual didapat dan/atau digunakan dalam kerangka Persetujuan; 9)
kesepakatan sesuai penyampaian Para Pihak dan/atau pesertanya dalam
kegiatan bersama yang dilakukan untuk menyelesaikan klaim-klaim sehubungan dengan pengabaian Pihak dan/atau peserta dalam kegiatan bersama terhadap hak atas kekayaan intelektual yang disampaikan dalam kerangka Persetujuan, yang mungkin akan disampaikan oleh pihak ketiga kepada Pihak lain dan/atau peserta dalam kegiatan bersama, dengan pengertian masing-masing Pihak dan/atau peserta dalam kegiatan bersama, segera menyampaikan hal tersebut kepada pihak yang memberikan dan/atau para peserta dalam kegiatan bersama. Sehubungan dengan kekayaan intelektual yang dibuat dalam kegiatan
2.
gabungan, Para Pihak atau organisasi kerjasama akan dapat menggunakan hak-hak kekayaan untuk maksud memastikan ketentuan mandat dari perlindungan hukum hak-hak kekayaan intelektual dalam wilayah Negara dimana hak-hak tersebut terdaftar. Para Pihak agar menangani dan mewajibkan organisasi kerjasama untuk bersama-sama menguraikan rencana untuk penilaian, penggunaan dan pembagian hasil-hasil kegiatan intelektual apakah sebelum dimulai atau selama pelaksanaan kerjasama mereka dalam waktu memungkinkan dari tanggal ketika suatu Pihak atau organisasi kerjasama memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain atau organisasi kerjasama mengenai adanya sebuah hasil yang harus dilindungi sebagai
obyek
kekayaan
intelektual.
Rencana
tersebut
harus
dirancang
dengan
memperhitungkan kontribusi bersama Para Pihak dan organisasi kerjasama pada kegiatan dalam pertimbangan, termasuk latar belakang kekayaan intelektual yang ditransfer dalam
4
kerangka kerjasama, dan menentukan tipe dan ruang lingkup penggunaan kekayan intelektual, dan syarat serta prosedur penggunaan hak-bak dalam wilayah Negara-Negara Para Pihak dan wilayah negara lain. Organisasi kerjasama dapat menggunakan hak yang didapatkan bersama untuk kebutuhan mereka sendiri, kecuali diatur dalam rencana penilaian, penggunaan dan pembagian basil. Para Pihak dan organisasi kerjasama akan, untuk maksud pembagian, kepemilikan dan penggunaan hak-hak, mendefinisikan kegiatan sebagai kegiatan gabungan dalam persetujuan-persetujuan terpisah yang dibuat sebelum kegiatan tersebut. 3.
Para Pihak dan organisasi kerjasama akan memutuskan melalui persetujuan
terpisah yang dibuat sebelumnya atau selama pelaksanaan kegiatan gabungan, apakah akan dipatenkan, didaftarkan atau dirahasiakan, dan jaminan tidak disebarluaskan basil kerjasama, menunda penerapan dari keputusan bersangkutan tentang pendaftaran hak-hak pada kekayaan intelektual sehubungan dengan perlindungan. 4.
Pembagian, kepemilikan dan penggunaan hak-hak pada hasil kegiatan
kekayaan intelektual, yang diselenggarakan oleh salah satu Pihak atau organisasi kerjasama, akan ditentukan dalam perjanjian terpisah.
5.
Apabila persetujuan ini, dalam bubungannya dengan penetapan waktu yang
tepat dari tanggal notifikasi mengenai basil dari kekayaan intelektual tidak dapat tercapai secara efektif berdasarkan alinea 2 dari bagian ini dan rencana penilaian, pemanfaatan dan alokasi dari basil-basilnya tidak dapat di elaborasi, dan berlaku efektif, maka masing-masing Pihak atau organisasi kerjasananya dapat, sesuai dengan perundang-undangan Negaranya, dapat memperoleh semua hak dan keuntungan dari kekayaan intelektual dimaksud di wilayah Negaranya.
6.
Apabila kepemilikan intelektual tidak dapat terlindungi secara hukum di
salah satu Pihak, maka salah satu Pihak atau kelompok kerjasama organisasinya barus dapat memberikan perlindungan terhadap hukum Negara melalui persetujuan antara kedua belah pihak dan kelompok kerjasama organisasi.
7.
Atas permintaan salah satu pihak atau organisasi kerjasama, masalah
konsultasi harus benar-benar ditegakkan untuk melindungi kepemilikan intelektual di pihak ketiga berdasarkan alinea I, 2, 3 dan 4 dari bagian ini.
5
8.
Peraturan internal dari pihak organisasi atau lembaga yang berhubungan
dengan hak kepemilikan intelektual dan juga kemungkinan pemberian nama dan pengeluaran biaya sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan internal dari setiap organisasi atau setiap lembaga harus memanfaatkan para peneliti, pakar ilmu pengetahuan dan dari salah satu pihak terdaftar didalam organisasi atau lembaga dari salah satu pihak. Setiap peneliti, penemu, ataupun pakar ilmu pengetahuan harus terdaftar sesuai kontribusinya, dalam hal pembayaran kepada organiasasi atau lembaga yang menangani kepemilikan intelektual. 9.
Hak cipta dikembangkan untuk dipublikasikan dan memberikan proteksi
hukum sesuai perundang-undangan kedua belah Pihak. Pembentukan pelatihan hak cipta tersebut, dan kontribusi kerjasama organisasi dalam hal pembentukan kelompok kerja termasuk bagian dari hak kerja yang disesuaikan jumlah upah dan juga harus ditentukan melalui perjanjian terpisah antara kedua belah pihak dan kelompok keljasama organisasi. Kedua belah pihak dan kelompok kerjasama orgamsas1 harus melakukan persetujuan bersama
bahwa masing-masing pihak dan kelompok
kerjasama organisasi
harus
menunjukkan non-eksklusifnya, dan juga adanya bebas royalti untuk dapat diterjemahkan termasuk reproduksi dan pendistribusian secara umum di setiap Negara untuk kepentingan non-komersial, ilmu pengetahuan, teknik, perkuliahan, pembuatan laporan, penerbitan buku dan juga yang berhubungan dengan pekerjaan hak cipta dari hasil kegiatan bersama. Seluruh bentuk salinan yang berhubungan dengan kepemilikan intelektual harus memperlihatkan nama penulisnya, kecuali nama tersebut diminta dicantumkan atau tidak. 10.
Kepemilikan hak-hak intelektual secara menyeluruh yang berkaitan dengan
perangkat lunak ataupun database didalam Perjanjian harus dapat ditempatkan organisasi kerjasama antara kedua belah Pihak dan bersama-sama sesuai kontribusinya mendanai perangkat lunak dan database tersebut. Berkaitan dengan kerjasama pendanaan perangkat lunak dan database yang dilakukan oleh kedua belah Pihak ataupun organisasi kerjasama, mereka juga harus menggunakan perangkat lunak atau database tersebut termasuk membagi keuntungan apabila dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut juga harus ditentukan melalui perjanjian terpisah. Bila tidak ada perjanjian terpisah, ketentuan didalam alinea 2 dan 5 pada bagian ini dalam hal kedudukan hak-hak dalam kegiatan bersama harus bisa dilakukan. 11.
Hasil-hasil ketentuan kegiatan gabungan terhadap penyelesaian pihak ketiga
harus merupakan konklusi subyek daripada Perjanjian terpisah yang merupakan hasil-hasi1
6 ketetapan-ketetapan sebelumnya. Tanpa mengabaikan hak-hak sebagaimana pada alinea 8 dari bagian ini, yakni Persetujuan harus ditentukan prosedurnya mengenai penyebaran hasilhasil yang tertuang didalamnya.
3. Informasi Bisnis Konfidensial Penunjukan tangung jawab harus tergantung kepada kedua belah Pihak atau kepada organisasi kerjasama secara konfidensial. Masing-masing Pihak atau kelompok kerjasama organisasi harus dapat melindungi subyek informasi perundang-undangan Negaranya dan sesuai dengan syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi yang pasti didalam Perjanjian Terpisah. Pengertian "informasi bisnis konfidensial" harus mengandung arti bagaimana informasi tersebut, termasuk pengertian teknis, komersial, finansial , ataupun jalurnya dapat disampaikan untuk tujuan kegiatan bersama dibawah Perjanjian dengan
kondisi sebagai
berikut: 1)
kepemilkan informasi tersebut dapat memperoleh keuntungan-keuntungan,
khususnya yang berhubungan dengan ekonomi, ilmu pengetahuan atau tentang masalah teknis, ataupun juga dapat memberikan persaingan yang tidak dapat dimiliki oleh setiap orang; 2)
informasi ini pada umunya tidak diketahui atau tersedia secara luas dari
sumber yang dapat dipercaya; 3)
sejak awal informasi tersebut yang tidak dikategorikan secara konfidensial
tidak diketahui oleh pengelolanya yang ditujukan kepada pihak; 4)
informasi tersebut belum siap untuk dituntaskan oleh pihak penerima tanpa
dikategorikan secara konfidensial; 5)
pengelola
informasi
tersebut
melakukan
langkah-langkah
secara
konfidensial. Para Pihak dan organisasi kerjasama dapat menyampaikan informasi konfidensial bisnis kepada karyawannya, kecuali ditentukan lain pada perjanjian terpisah. Informasi dapat disampaikan kepada para kontraktor dan sub kontraktor melalui pengajuan persetujuan yang tertuang didalamnya. Informasi yang disampaikan ini dapat digunakan hanya dalam ruang lingkup persetujuan ini, yang mana harus mempertimbangkan kondisi dan waktu yang terbatas secara konfidensial.
7 Para Pihak dan organisasi kerjasarna harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan yang berkaitan dengan para karyawannya, para kontraktor dan sub-kontraktornya untuk mematuhi kewajiban dalarn melindungi hal/hal yang bersifat konfidensial seperti disebutkan di atas.
COrJIAillEHIIE Me~y IlpannTeJibCTBOM Pecny6JIHKH Hu~oueJnn u IIpaBnTeJihCTBOM PoccuiicKOH
IlpaBMTeJibCTBO
Pecny6nMKM
l1H.UOHe3MI1
11
IlpaBMTeJibCTBO
PoccMikKOM
e.uepaUMM, B ,UaJibHeMrneM 11MeHyeMbie "CTopoHaMM",
Bhipa)!(a~ o6lll,ee )!(eJiaHMe pa3BMBaTb .uonrocpoqHoe coTpy .UHWJecTBO B ocsoeHMM KOCMML[eCKOfO
npOCTpaHCTBa
M npHMeHeHMM
KOCMMqeCKOM
TeXHMKM
M TeXHOJIOfMH
B
MHpHhiX uen~x Ha 6naro Hapo.uos Pecny6JIMKM I1H.UOHe3MM 11 PoccMticKoti
y1.fMThiBa~,
npaKTI1L[eCKMe
1.fTO
pacrnHpeHMe
Tpe6osaHM~
B3aMMOOTHOWeHMH
K
Me)!(,Uy
TaKoro
corpy.UHMqecTBa
opraHM3aUMOHHOMY
CTOpOHaMM
11
11
Bhi.UBMraeT
npaBOBOMY
COOTBeTCTBYlOlll,HMM
HOBbie
perynHpOBaHMlO
opraHM3aUM~MM
M
yqpe)!(,QeHM~MM o6o11x rocy.n.apcTB,
npH3HaBa~
3HaL[MTeJibHbJe TIOTeHU11aJibHhie B3aMMHhie BbifO,Qbl OT
TIOOill;peHM~
11
pa3BMTM~ COTpy,UHM1.feCTBa B KOCMM'JeCKOH ,Ue~TeJibHOCTM,
np11.uasa~ ,QOJI)!(HOe 3Ha1.feHMe pa3pa6oTKe cornacosaHHbiX Mep, HaueneHHhiX Ha CO,UeMCTBMe nepcneKTMBHbiM cpopMaM Hay1.fHOf0 M TeXHOJIOfM1.feCKOfO COTpy,UHI11.feCTBa, a TaK)!(e
npOMbllllJieHHOH
M 3KOHOMML[eCKOH
,Qe~TeJibHOCTM
M ,UeJIOBOfO
napTHepCTBa
B
KOCMM1.feCKOH o6JiaCTM,
TIO)J,TBep)!(,Ua~
KOCMM1.feCKOfO
CBOIO
npHBep)!(eHHOCTb
npOCTpaHCTBa
TIOCpe,UCTBOM
paCW11peHMlO
MHpHOfO
COTpY.UHM1.feCTBa
Ha
11CTIOJlb30BaHM~
pemOHaJihHOM
M
fJJ06aJihHOM ypOBH~X,
)!(eJia~ yKpenJI~Tb Cylll;eCTBYlOlll,Me 11 pa3BMBaTb HOBbie cpopMbl COTpY.UHM1.feCTBa B COOTBeTCTBYlOili;MX
o6JiaCT~X
npOMbllllJieHHOH
11
opraHM3aUM~MM M yqpe)!(,QeHM5IM11 o60MX rocy.n.apCTB,
,QeJJOBOM
,QeHeJibHOCTM
Me)!(,Uy
2 )J,eHCTBY~ BO HCnOJJHemte )J;eKJJapaU:HM 06 OCHOBaX .n.py)l{eCTBeHHhiX 11 napTHepCKHX OTHoweHI1H Me)K.n.y Pecny6JJI1KOH I1H.lJ.OHe3HeH: 11 PoccHHCKOH e)J,epau:HeH B no)J,nHcaHHOH B MocKse
21
anpem1
2003
XXI
BeKe,
ro)J,a Ilpe3H)J,eHTOM Pecny6JJHK11 I1H)J,OHe3HH H
I1pe3H)J,eHTOM PoccMHCKOH e)J,epaU:HM,
npHHHMa~ BO BHHMaHHe )];orO BOp 0
npHHU:Hnax )J,e~TeJJbHOCTH
racy .n.apCTB no
11CCJJe)J,OBaHHlO H 11CnOJJb30BaHHlO KOCMWieCKOro npOCTPaHCTBa, BKJJIOI.J:a~ JlyHy 11 )J,pyme He6eCHbie TeJJa, OT peryJJHpyiOilJ,Me
27
~HBap51
1967
11CnOJJb30BaHHe
ro)J,a, a TaK)Ke )J,pynre MHOfOCTOpOHHHe )J,OrOBOpbl,
KOCMMI.J:eCKOfO
npocTpaHCTBa,
B
KOTOpblX
yi.J:aCTBYlOT
Pecny6JJHKa lfH.LI.OHe3H51 H Pocc11H:cKa~ e)l,epau:l1~,
)J,eHCTBY~ B COOTBeTCTBH11 C 3aKOHO)J,aTeJJbCTBOM 11X COOTBeTCTBYlOilJ,HX rocy)l,apCTB,
comacHJJHCb o HM)I{ecJJe)l,yiOilJ,eM:
CTaThH
1
QeJJh HacTo~llJ,ee CorJJaweHHe 3aKJJIOI.J:aeTC51 c u:eJJblO ycTaHOBJJeHH51 opraHH3aUHOHHOH H npasosoi1
ocHOB
)J,JJ~
B3ai1MOBhirO)J,Horo
COTPY)J,HMI.J:ecTBa
B
KOHKpeTHbiX
o6JJacT~x
COBMeCTHOH )J,e51TeJJbHOCTH, CB~3aHHOH C HCCJJe)J,OBaHHeM 11 HCnOJJb30BaHHeM KOCMHI.J:eCKOfO npocTpaHCTBa H npHMeHeHI1eM KOCMI1I.J:eCKOH TeXHHKM H TeXHOJJOrHH B MHpHbiX I_J:eJJ~X, B I.J:aCTHOCTI1 nocpe)l,CTBOM:
1)
Hayi.J:HhiX HCCJJe)J,OBaHMH H COBMeCTHOH )J,e51TeJJhHOCTI1 no npoeKTHposamno,
pa3pa60TKe, np0113BO)J,CTBy, HCnbiTaH11lO 11 3KCnJJyaTaUHH KOCMMI.J:eCKOH TeXHHKH;
2)
B3aMMHbiX 06MeHOB COOTBeTCTBYlOilJ,HMH TeXHOJJOrH5IMH, cnei_J:HaJJbHblMH
3HaHH5IMH, o6opy)J,OBaHHeM H MaTepHaJJbHblMM pecypcaMH;
3)
KOMMepi.J:eCKOH
11
MHOH
)J,e~TeJJbHOCTH,
CB~3aHHOH
C
3anycKaMM
KOCMHI.J:eCKHX annapaTOB;
4)
3aKJJIOI.J:eHH51 nocJJe)J,yiOilJ,HX COrJJaWeHHH, OTHOC5IIlJ,HXC51 K )J,e51TeJJbHOCTI1 BO
11CnOJJHeHHe HaCT05lllJ,ero CorJJaweHH51.
3 CTaThH
2
fipaBOBaH OCHOBa
CoTpy)J.HHl.JeCT80 cooTBeTcT81111
c
11cnonHeHHe
HaCTOHlll,ero
3aKoHo.naTeJibCT80M
o6menp113HaHHbiX 8blTlOJIHeHI1H
80
npHHU11n08
CTopoHaMH
11
C80HX
CornarneHI1H
rocy.napcT8
HOpM
CTopoH
Me:>K)J.yHapO)J.HOfO
o6H3aTeJibCT8
np11
npa8a
11 peaJIH3aUI1H
ocylll,eCT8JIHeTcH
H
C80I1X
8
co6mo.neHI1H
6e3
ylll,ep6a
)J.JIH
npa8 no .npyrHM
Me:>K)J.yHapO)J.HbiM )J.Of080paM, yqaCTHHKaMI1 KOTOpbiX OH11 H8JIHIOTCH.
CTaThH
3
KoMneTeHTHhle Be)J.OMCTBa u HaJHaqeHHhie opraHuJauuu
1.
KoMneTeHTHbiMI1
8e)J.OMCT8aMH,
OT8eTCT8eHHbiMI1
3a
pa3811TI1e
H
Koop)J.HHaUI1IO coTpy.D.HI1l.JeCT8a so 11CnonHeHHe HaCTOHlll,ero CornarneHHH, HBJIHIOTCH: c I1H)J.OHe3HikKoH
CTopOHbi
PoccHHCKOH CTopoHbi -
-
HauHoHaJibHbiH
HHCTHTYT
a3pOHa8THKH
e.nepanbHOe KOCMHqecKoe areHTCT80 (.nanee -
H
KOCMoca,
c
"KoMneTeHTHbie
8e,UOMCT8a").
B
cnyqae
Ha3HalleHHH JII06oif
H3
CTopoH
KaKoH-JIH6o .npyroii
opraHH3aUHH
8
KaqecT8e C8oero KOMneTeHTHoro se.noMCT8a na CTopoHa 6e30TJiaraTeJibHO y8e)J.OMJIHeT o TaKoM Ha3Hal.leHHH .npyryiO CTopoHy 8 nHCbMeHHOM ¢opMe no ,U11nnoMaTHl.JeCKHM KaHanaM.
2.
8
Ha3HaqaTb
COOT8eTCT8HH C 3aKOHO)J.aTeJibCT80M C80HX rocy.napCTB CTopOHbl MOryT
,UpyrHe
MHH11CTepCT8a
11
8e)J.OMCT8a,
a
KOMneTeHTHble
8e)J.OMCT8a
MOryT
Ha3Ha4aTb .npyme opraHI13aUH11, H8J151IOlll,HeCH cy6oeKTaMH ny6JIHl.JHOro 111111 l.JaCTHOfO npasa
rocy)J,apcT8
CTopoH,
)J.JIH
ocylll,eCTBJieHH51
cneuml11H3HpoBaHHbiX
BH)J.OB
.neHTeJibHOCTI1 B paMKax HaCTOHwero CornaweHHH (.nanee- "Ha3Ha4eHHble opraHI13aUI1H") .
3. )J.eHTeJibHOCTH
)J.n51 11
ueneii
HaCTOHlll,ero
CornarneHHH TepMHH
"yqacTHHKH
cosMecTHOH
03HaqaeT KOMneTeHTHble 8e)J.OMCTBa, H33HalleHHbie opraHH3aU1111 11 .npyn1e
lOp11)1.HqecKI1e JI11Ua, KOTOpbie 518JlHIOTC51 cy6oeKTaMI1 ny6JIH4HOfO HJIH 'faCTHOfO npasa rocy.napCT8 CTOpOH, 3a)J.eHCT808aHHble 8 COBMeCTHOH )J.eSITeJibHOCTI1 8 paMKaX HaCT051lll,ero CornaweHI1H.
4. perynHp08aHHH,
YqacTHI1K11 C08MeCTHoif .ne51TeJibHOCTI1 co6niO.naiOT npa811Jia BHyrpeHHero ycTaH08JieHHbie
KOMrreTeHTHbiM
CTopoHbl 80 HcnoJIHeHHe HacToHmero CornaweHHH.
Be)J.OMCT80M
11X
COOT8eTCT8YIOlUeH
4 CTaThSI4 06JI3CTH COTpy,llHHqeCTB3
CoTpy)l.HHqecTBO s cooTBeTCTBI1H c uacTo5!mHM CorJiallleHHeM ocymecTBJI5!eTC5! B cJie)l.yiOml1x o6JiacT5!X:
1)
HCCJie)l,OBaHHe KOCMHqeCKOrO npOCTpaHCTBa, BKJII0 1-Ia5!
aCTpOqmJHqecKHe
HCCJJe)l,OBaHH5! H HJyqeHHe nJiaHeT;
2)
)l,I1CTaHUHOHHOe
30H)l,HpOBaHHe
3eMJJH
113
KOCMOCa
H
KOCMWiecKa5!
MeTeopoJJOrH5!;
3)
KOCMHqecKOe MaTepHaJIOBe)l,eHHe;
4)
KOCMWieCKa5! Me)l,HUHHa H 6HOJIOrH5!;
5)
KOCMHqecKa5! CB5!3b, cnyTHHKOBOe TeJie- H pa)l,HOBemaHHe H CB5!3aHHbJe C
HHMH HH<j}OpMaUHOHHble TeXHOJIOrHI1 11 ycJJyrH;
6)
cnyTH11KOBa5! HaBI1raUH5! 11 CB5!3aHHbJe C HeH TeXHOJ10rHI1 11 ycJJym;
7)
Hayquo-HCCJJe)l,OBaTeJibCKI1e
np0113BO)l,CTBeHHbJe, KOCMH'IeCKHMH
H
3KCnJiyaTaU110HHbie
annapaTaMH,
H
OflbiTHO- KOHCTpyKTOpCKI1e, 11Hhle
npH60paMI1
11
pa60Tbl,
CB5!3aHHbie
CHCTeMaMH,
a
C
TaK)I<e
COOTBeTCTByiOmHM11 Ha3eMHbiMH cpe)l,CTBaMH;
8)
npe)l.OCTaBJJeHHe H 11CnOJib30BaHHe ycJiyr no JanycKaM;
9)
HCnOJib30BaHI1e
no60'!HhiX
pe3yJihTaTOB
COBMeCTHOH
)l,e5!TeJJbHOCTI1
B
npe)l.ynpe)l()l,eHHe
H
o6JiaCTI1 C03)l,aHH5! HOBOH KOCMI1'IeCKOH TeXHHKI1 11 TeXHOJIOrHH;
10)
3ami1Ta
KOCMH'!eCKOH
cpe)l,bl,
BKJ1f0qa5f
KOHTpOJlh,
coKpameul1e o6pa3oBaH115! KOCMHqecKoro Mycopa.
)J;pyr11e o6JJaCTH coTpy)l.HH'IecTBa onpe)l.emiiOTC5I no B3ai1MHOMY corJJacmo CTopoH 11JIH KOMneTeHTHbiX Be)l,OMCTB B ni1CbMeHHOH <J>opMe.
CTaTbSI
5
opMbl coTpy.lluHqeCTsa
1.
CoTpy)l.HH'IecTBo
B
cooTBeTCTBI111
c
HacTo5!mHM
CorJiallleHI1eM
ocymecTBJI5!eTc5! B cne)l.yiOml1x ¢opMax:
1)
nJiaHHpOBaH11e 11 peaJIH3aUH5! COBMeCTHhiX npOeKTOB C 11CnOJib30BaHHeM
Hayquoro, 3KcnepHMeHTMhHoro 11 npoMbilllJJeuuoro noTeuul1aJios;
5 2)
B3aHMHOe
rrpe,noCTaBJieHHe
3KCITepHMeHTaJibHblX MaTepHaJIOB
H
,naHHbJX,
o6opy,noBaHIUI
Hay'-IHOH
pe3yJibTaTOB B
H
TeXHHqeCKOH
HHopMaiJ,HH,
OflblTHO-KOHCrpyKTOpCKHX
pa3JIHqHbiX
o6JiaCT51X
KOCMH'feCKOH
pa60T,
HayKH
H
TeXHOJIOrHH;
3)
pa3pa60TKa,
rrpOH3BO,nCTBO
H
fiOCTaBKa
pa3JIHqHbiX
KOMITOHeHTOB
,nmi
CITYTHHKOB H COOTBeTCTBYIOW,HX Ha3eMHbiX cpe,nCTB;
4)
HCITOJib30BaHHe Ha3eMHbiX 06oeKTOB H CHCTeM ,nJI51 3arryCKOB H yrrpaBJieHH51
KOCMH'feCKHMH
arrrrapaTaMH,
BKJIIOqa5J:
c6op
TeJieMeTpHqeCKOH
HHOpMaiJ,HH
H
o6MeH e10;
5)
opraHH3aiJ,H51
rrporpaMM
o6yqeHH51
H
rro.nroTOBKH
Ka,npos,
o6MeHa
yqeHblMH, TeXHHqeCKHMH H HHblMH CIIeiJ,HaJIHCTaMH;
6)
rrpose,neHHe CHMIT03HYMOB, KOHepeHIJ,HH H KOHrpeccos;
7)
yqacTHe
B
CITeiJ,HaJIH3HpOBaHHbiX
BbiCTaBKaX,
51pMapKaX
H
,npymx
ITO,n06HbiX MeponpH51TH5IX;
8)
pa3BHTHe pa3JIHqHbiX opM napTHepCTBa H COBMeCTHOH ,ne51TeJibHOCTH Ha
Me)K)l,yHapo,nHOM pbiHKe KOCMH'IeCKHX TeXHOJIOrHH H ycnyr;
9)
rrpe,nocrasneHHe rexHHqecKoro co,nelicTBH51 H noMow,H;
I 0)
B3aHMHoe
rrporpaMMaM H
co,neH:crmte
,nocryrry
rrpoeKTaM B 06JiaCTH
K
Hau,HOHaJibHhiM
H
Me)K_nyHapo,nHhiM
rrpaKTHqecKOfO rrpHMeHeHH51 KOCMHqeCKHX
TeXHOJIOrHH H pa3BHTH51 KOCMHqecKOH HHpacrpyKTypbi.
.lJ:pyme ¢opMbi corpy,nmPiecrsa orrpe.nemiiOTC51 no B3aHMHoMy cornacHIO CropoH HJIH KOMITeTeHTHbiX Be,noMCTB B IIHCbMeHHOH opMe.
2.
CropoHbi,
KoMrrereHTHbie se,noMCTBa H Ha3HaqeHHble opraHH3aQHH np11
Heo6xo,ni1MOCTH yqpe)K,naiOT IIO B3aHMHOM ,norosopeHHOCTH B TIHCbMeHHOH opMe pa6oqHe rpyrrrrhi
,nJI51
ocyw,ecTBJieHH51
opraHH3aiJ,HOHHbiX
MeTo,nOB
rrporpaMM H
H
rrpaBOBbiX
npoeKTOB, cpe,nCTB
a
raK)Ke
pa3BHTH51
,nJI51
orrpe,neneHH51
corpy,nHHqecTBa
B
coorsercTBHH c Hacro51w,HM ComallleHHeM.
CTaTMI6 OT,r:J;eJihHhle corJiarneuust
1.
OpraHH3au,HoHHbie,
HHaHCOBhie,
rrpasoBbie
H
rexHHqecKHe
ycnoBH51
ocyw,eCTBJieHH51 KOHKpeTHbiX nporpaMM H rrpoeKTOB COTJ)y,nHHqecTBa B COOTBeTCTBHH C HaCT051W,HM CornallleHHeM cocraBJHIIOT rrpe,nMeT oT,r:J;eJihHhiX corJiallleHHM s rrHChMeHHOM
6 QJOpMe,
BKJUoqa51
KOHTIJ3KTbl,
Me)K.IJ:Y KOMITeTeHTHbiMH Be.UOMCTB3Ml1
H
H33Ha"YeHHbiMI1
opraHH33U,H51Ml1.
2.
CTOpOHbi rrpH Heo6xo.UHMOCTH H c yqeTOM Me)l{.uyHapo.n:HhiX o6513aTeJibCTB
CBOHX COOTBeTCTBYIOil{HX rocy.uapCTB 33KJIIOqaiOT OT.UeJibHble COrJiallleHH51 B ITHCbMeHHOH ¢opMe.
3. rryHKTax
)J,n5I u,eneti HacT051Il{ero CornaweHH51 OT.UeJibHbre cornaweHH51, yKa3aHHhie B
1 H 2 HaCT05IIl{eH
4.
CTaThH, s .UaJibHeH:weM HMeHyiOTC51 "oT.uenhHble cornarneHH51".
CTOpOHhl, KOMITeTeHTHbie Be.UOMCTBa H Ha3HaqeHHbie opraHH33ll,l1l1
rrpH
He06XO.UHMOCTI1 CO.UeHCTBYIOT Ha OCHOB3HHH OT.UeJibHbiX COrJiallleHHH ycTaHOBJieHHIO If pa3BHTHIO COTIJY.UHH"YeCTBa s o6nacT51X, npe.uycMoTpeHHhiX HacT051Il{HM CornaweHHeM, c yqacTHeM CITeU,HaJII13HpOBaHHbiX rocy.uapCTBeHHhiX opraHH3aU,HH If qaCTHbiX opraHH3aU,Hlf TpeThHX rocy.uapCTB, a T3K)I{e Me)I(.IJ:yHapO.UHbiX opraHH33li,HH.
CTaTbH 7 uuaucuposauue
1. cooTseTcTBHH
HH3HCI1pOB3HHe c
HaCT05IIl{HM
COBMeCTHOH
CornarneHHeM
.Ue5ITeJibHOCTH,
B paMKax
OCyll{eCTBJI51eMOlf
rocy.uapcTseHHOH
rroJIHTHKH
B B
06JiaCTH HCCJie.UOB3Hl151 H HCITOJib30B3Hl151 KOCMHqecKOfO rrpOCTIJ3HCTBa, o6ecneqH:saeTC51 CTopoHaMH COfJI3CHO 33KOHO.UaTeJibCTBY HX COOTBeTCTBYIOil{HX rocy.uapCTB, K3C3IOil{eMyC51 6IO.IJ:)KeTHOfO perynHpOB3HH51, If B 3aBHCHMOCTH OT HaJIJ1qlf5I cpe.UCTB, BbJ.UeJieHHhiX Ha 3TH u.enH.
2. 610.IJ:)KeTHbiX
HH3HCI1pOB3HHe 3CCI1fHOB3HHH
OTBeTCTBeHHOCTH
COBMeCTHOlf
H/HJIH
.Ue5ITeJihHOCTI1,
rocy.uapCTBeHHhiX
KOMITeTeHTHhiX
Be.IJ:OMCTB
H/HJIH
BhlXO.IJ:51Il{eH
rrporpaMM,
33
H3XO.UHTC51
H33HaqeHHblX
npe.UeJibl B
c<jJepe
opraHH3aU,HH,
3a.UeHCTBOBaHHbiX B TaKOH .IJ:e5ITeJibHOCTH, If OfOBapHBaeTC51 B OT.UeJibHbiX COrJiallleHH5IX.
3.
HHqTo
s
HaCT05IIl{ei1
CraThe
He
HCTOJIKOBbiBaeTC51
KaK
co3.UaiOmee
.uonoJIHHTeJibHhJe o6513aTeJibCTBa .UJI51 CTopoH o6ecrreqHsarh 6IO.u)l{eTHOe QJHHaHcHposaHHe COTPY.UHHqecTsa, ocymecTBJI51eMoro s cooTsercTBHH c HaCT051Il{HM CornarneHHeM.
7 4.
Ka)l(L(a51
CTopoHa,
ecnu
MHoe
HenocpencTBeHHO
He
npenycMorpeHo
3aKOHOL(aTeJibCTBOM ee rocynapCTBa, He HeCeT OTBeTCTBeHHOCTM no JII06biM cpHHaHCOBbiM 06513aTeJihCTBaM,
51BJI51IOlUMMC51
KOMneTeHTHbiMM
BeL(OMCTBaMM
pe3yJibTaTOM MJIM
OTL(eJibHbiX
Ha3Hal.JeHHbiMI1
COrJiaWeHMH
opraHM3aUI1JIMM,
Me)l(L(y
3aKJIIO'-!aeMbiX
B
paMKax HaCT051lUero ComaweHM51.
CTaTbst
8
liHTCJIJICKTyaJibHaSI C06CTBCHHOCTb
1.
CTOpOHhi
MHTeJIJieKTYaJihHOH
C06CTBeHHOCTI1,
HaCT051lUero CornaweHM51, 065133TeJibCTBaMH
o6ecne4MBaiOT
HX
aneKBaTHYIO
C03L(aBaeMOH
B cooTBeTCTBMH c
COOTBeTCTBYIOlUMX
11
MJIM
3cpcpeKTMBHYIO
npeL(OCT3BJI51eMOH
3aKoHonaTeJihCTBOM
rocy napCTB
l1
11
B
oxpaHy paMKaX
Me)l(nyHaponH~>IMM
OOJIO)l(eHI151M11
H3CT051IUero
CornaweHM51.
,ll;JI51 ueneH HaCT051IUero ComaweHM51 TepMHH "MHTenneKTYaJihHa51 co6CTBeHHOCTb" noHHMaeTc51
B
BceMHPHYIO
3HalJeHHM,
npenycMorpeHHOM
opraHH3aUMIO
CTaTheH
MHTenneKTYaJihHOH
2
KoHBeHUMH,
co6cTBeHHOCTM,
yqpe)l(L(aiOIUeH
nonnucaHHOH
B
CToKrOJihMe
14
1967
HIOJI51
rona.
2.
CTopoHbi,
KOMneTeHTHhie
onpenen51IOT
B
K3C3IOIUHeC51
MHTeJIJieKTyaJihHOH
.siBJHIIOI.l\eHC.si
oTnenhHhiX
pe3yJihTaTOM
ComarneHHeM,
co6JIIOL(a51
senoMCTBa
cornarneHM51x
npuHu,Mnhi
HOpMbi,
B
opraHM3aLJ,MH
co6JIIOL(eHMIO
MCOOJib3yeMOH
L(e51TeJihHOCTI1 u
Ha3Ha4eHHbie
nonJie)l(aiUHe
C06CTBeHHOCTI1,
COBMeCTHOH
u
B
paMKaX
COOTBeTCTBHM
ycTaHOBJieHHhie
B
noJio)l(eHM51,
C
M/HJIH
H3CT051IUHM
11pHJIO)l(eHMM
K
HaCT051IUeMy CornaweHHIO, KOTopoe cocTaBJI51eT ero HeorneMJieMyiO 'IaCTh.
3. nyHKTe
2
B cnyqae OTCYTCTBH51 B OTAeJihHhiX cornarneHM51X noJio)l(eHMH, yKa3aHHhiX B HacT051llleH
opraHH3aLJ,MH
CTaTbH,
o6ecnequsaiOT
CTopOHhi, oxpaHy
11
KOMneTeHTHhie pacnpeneneHue
senoMCTBa npaB
11
Ha3Hal.JeHHhie
HHTenneKTyanhHOH
co6cTBeHHOCTM B cooTBeTcTBHH c 11pHJIO)l(eHMeM K HaCTOHlUeMy CornarneHHIO.
8 CTaTbSJ
9
06Meu uu«JlopMauueit
1.
)J;m1 u,eneii HaCT051IUero CornarneHH51 TepMHH "HHcpopMaLJ,H51" 03HaqaeT
JII06bie CBe.n;eHH51, He3aBHCHMO OT cpOpMbl HX npe.n;cTaBJieHH51, 0 JIHIJ,aX, npe.n;MeTaX, cpaKTaX, C06biTH51X,
51BJieHH51X
npou,eccax,
l1
BKJIIOqa51
HHcpOpMaiJ,111-0
KOMMepqecKOfO
HJIH
cpHHaHCOBOfO xapaKTepa, HayqHbie 11 TeXHHqecKHe .n;aHHbie, KaCalOIUHeC51 COBMeCTHOH .n;e51TeJibHOCTH
B
comarneHH51MH,
cooTBeTCTBHH
a TaiOKe
c
CBe.n;eHH51
HaCT051lli,HM
CornarneHHeM
HJIH
oT.n;eJihHhiMH
o
ocylll,eCTBJieHH51
HJIH
nonyqeHHhiX
HHcpopMau,HeH:,
Ha
xo.n:e
ee
pe3yJihTaTax.
2.
CTopoHhi
ocylll,eCTBJI51IOT
o6MeH
KOTopyiO
He
ycTaHOBJieHhl orpaHHqeHH51 Ha pacnpOCTpaHeHHe B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO.IJ:aTeJihCTBOM rocy.n:apcTB
CTopoH,
noJio)l(eHH51MH
HaCT051lll,ero
CornarneHH51
11
oT.n;eJihHhiMH
comarneHH51MH.
3.
HHqTo B HaCT051IUeM CornarneHHH He paccMaT}JHBaeTC51 KaK o6513aTeJihCTBo
mo6oii H3 CTopoH nepe.n;aBaTh JII06yiO HHcpopMau,mo B paMKax HacT051lll,ero CornarneHH51 HJIH KaK OCHOBaHHe .IJ:JI51 JII060H .n;pyroH nepe.n;aq11 HHcpOpMaiJ,HI1 B IJ,eJIOM B paMKaX COBMeCTHOH .n;e51TeJibHOCTH, eCJIH ee nepe.n;aqa npOTHBOpeqHT HHTepecaM 6e3onaCHOCTH ee rocy.n:apcTBa.
4.
ECJIH nepe.n;aqa KOHKpeTHOH HHcpOpMaiJ,HH, OTHeCeHHOH B rocy.n;apCTBe
mo6oii H3 CTopoH K rocy.n:apcTBeHHOH TaiiHe, 6y.n;eT npH3HaHo CTopoHaMH Heo6xo.n;HMhiM .IJ:JI51 IJ,eJieH COBMeCTHOH .n;e51TeJihHOCTH B paMKaX HaCT051lll,ero CorJiarneHH51, TO nop51.IJ:OK nepe.n;aq11
11
rocy.n:apcTB
o6palll,eHH51 CTopoH
11
C TaKOH s
11HcpopMaiJ,HeH
cooTBeTcTBHH
c
peryJIHpyeTC51
CornarneHHeM
3aKOHO.n;aTeJibCTBOM
Me)K.n:y
ITpaBHTeJibCTBOM
Pecny6JIHKH l1H.n;oHe3HI1 11 IlpaBHTeJibCTBOM PoccHiicKoH: e.n:epau,HH o B3ai1MHOH 3alli,I1Te CeKpeTHOH 11HcpOpMaLJ,HH OT 16 CeHT516p51 2004 ro.n;a HJIH HHbiM OT.IJ:eJibHbiM COfJiailleHHeM B nHCbMeHHOH cpopMe, 3aKmoqeHHhiM CTopoHaMI1 .IJ:JI51 3THX u,eneii.
5.
KoHcpH.n;eHIJ,HaJihHa51 HHcpopMaiJ,H51 Ha.n;Jie)Kalli,HM o6pa30M o6o3HaqaeTC51 B
KaqecTBe TaKOBOH. Ha HOCHTeJI51X 3TOH HHcpOpMaiJ,HH npe.n;yCMaT}JHBaeTC51 OTMeTKa: B Pecny6JIHKe 11H.n;oHe31111- "Terbatas Hanya Untuk Keperluan Dinas" ("For Official Use"), s Pocc11H.cKoH:
e.n:epau,HH
-
",l],n51
cJiy)l(e6Horo
noJih30BaH1151"
("Dlya
Sluzhebnogo
Polzovaniya"/"For Official Use"). OTBeTcTBeHHOCTh 3a TaKoe o6o3HaqeHI1e B03JiaraeTc51 Ha
9 CTopoHy, KOMneTeHTHOe Be,lJ.OMCTBO H Ha3HalJeHHYlO opraHH3al..lHlO, HHK.n.a51 CTopoHa, ee KOMneTeHTHoe se.n.oMCTBO H Ha3HalJeHHhie opram13aUHH oxpaH51lOT KOH
CTopOHhl,
cooTBeTCTBHH
c
ee
KOMneTeHTHOfO
Be,lJ.OMCTBa
3aKoHo.n.aTeJioCTBaMH
rocy.n.apcTB
H
Ha3HalJeHHbiX
CTopoH,
a
OpraHH3aUHH,
TaK:>Ke
B
OT.D.eJihHhiMH
cornarneHH51MH.
6.
0T,lJ.eJibHbJe COfJiaiiieHH51 npe.n.ycMaTpHBalOT 3all.l,HTY KOHqJH.D.eHUHaJihHOH
HH
H
YCJ10BH51,
Ha KOTOpoiX
KOH
HH
MO:>KeT 6biTh
nepe.n.aHa nepcoHaJIY CTopoH HJlH yqacTHHKaM cosMeCTHOH .n.e51TeJihHOCTH HJIH n106oH: TpeTbeH
CTOpOHe
cy6nO,I1.p51,I1.lJHKOB.
no
OTHOIIIeHHlO
0T,lJ.eJioHole
K
TaKHM
COfJlaiiieHH51
COrJiaiiieHH51M, npH
BKJllOlJa51
He06XO,lJ.HMOCTH
ITO,I1.p51,I1.lJHKOB
H
npe.n.ycMaTpHBalOT
npHH51THe ,lJ.OITOJIHHTeJihHbiX Mep no OTHOIIIeHHlO K nepCOHaJIY CTopOH H yqacTHHKaM COBMeCTHOH
,lJ.e51TeJihHOCTH
,l1.Jl51
C06JilO,lJ.eHH51
06513aTeJioCTB,
KaCalOll.l,HXC51
oxpaHDI
KOHqJH,lJ.eHI..lHaJibHOH HH
7.
Ka:>K.D.a51 CTopoHa H Ka:>K,lJ.hiH H3 ee yqacTHHKOB cosMeCTHOH .n.e51TeJihHOCTH
He nepe,I1.alOT Jil06biM TpeThHM JlHI..laM no OTHOIIIeHHlO K HaCT051ll.l,eMy CornaiiieHHlO H OT,lJ.eJihHhiM COrJiaiiieHH51M HH
CTaTbH 10 3amuTa uMymecTsa u Mepbi no oxpaue TexuoJioruif
1.
Ka:>K.D.a51
CTopoHa
B
cooTBeTCTBHH
c
3aKoHo.n.aTeJI1CTBOM
csoero
rocy.n.apcTsa o6ecnetiHBaeT co6JIIO.D.eHHe HHTepecos .n.pyroH: CTopoHbl, ee KOMneTeHTHoro Be,lJ.OMCTBa H Ha3HatieHHbiX opraHH3aUHH, CB513aHHhlX C npaBOBOH 3alli,HTOH HX HMylll,eCTBa, HaXO,l1.511ll,eroc51
Ha TeppHTOpHH
ee rocy.n.apCTBa
B paMKaX
COBMeCTHOH ,lJ.e51TeJioHOCTH,
ocymecTBJI51eMoi1 so HcnonHeHHe HacTo51mero CornaweHH51, BKJil04a51., B cooTBeTCTBYlOmHx cnyqa51x H Kor.n.a Ha
no
ecTo cornacHe CTopoH, HMMYHHTeT B3aHMHO cornacoBaHHhiX
KaTeropHH TOBapOB OT Jil06biX H3b51THH HJIH HCITOJlHHTeJihHOfO npOH3BO,l1.CTBa.
10
2.
C
UeJibJO
ocymecTBJieHIUI
KOHKpeTHbiX
nporpaMM
H
npoeKTOB
B
cooTBeTCTBHH c HaCT051ll.(HM CornaweHHeM CTopoHbi B Ha.nne:>KamHx cny'Ia51X 3aKJIJ04aJOT COrJJaWeHH51
OKa3biBaJOT
HJIH
COLJ,eikTBHe
B
3aKJIJ04eHHH
yiJaCTHHKaMH
COBMeCTHOM
LJ,e51TeJibHOCTH COrJiallleHHM 0 Mepax no oxpaHe TeXHOJIOrHM C TeM, 4T06bi npe.nycMaTpHBaTb ,LI.eTaJibHbie YCJIOBH51 LJ,JI51:
1)
npeLI,OTBpameHH51 JIJ06oro HeCaHKUHOHHpOBaHHOfO LJ,OCTyna K oxpaH51eMbiM
H3LJ,eJIH51M H OTHOC51ll.(HMC51 K HHM TeXHOJ!OfH51M, JIJ060M HeCaHKUHOHHpOBaHHOH nepe.naiJH
11
ocyw.ecTsJieHH51
npe.nHa3Ha'-leHHJO
11/11JIH
HX
3KcnopTa
HeueJiesoro
oxpaH51eMbiX
H3LJ,eJIHM
11CnOJih30BaHH51
He
3KcnopTepoM
no HJIH
HMnOpTepOM (KOHe'-IHbiM nOJib30BaTeJieM);
2)
ocyw.ecTBJieHH51
npe.ncTaBHTeJI51MI1
11
nepcoHaJIOM,
o6na.naJOll(HMI1
KOMneTeHUHeM B BOnpocax o6pameH1151 C OXpaH51eMbiMH H3LJ,eJIH51MH, HaLJ,Jie:>Kall.(HX <}lyHKUHM no HX 3<}lcpeKTHBHOH oxpaHe 11 KOHrpOJIJO o6pameHH51 C HHMH;
3)
pa3pa60TKH H BbinOJIHeHH51 KOHKpeTHbiX nJiaHOB 3all.(HTbl TeXHOJJOfHM.
CTaTbH
11
0TBeTCTBeHHOCTb
1.
CTopOHbl
Ha B3ai1MHOM
OCHOBe
OTKa3biBalOTC51
OT
npeLI,b51BJJeHH51 ,LI.pyr
,n:pyry JIJ06biX Tpe6oBaHHM 06 OTBeTCTBeHHOCTH H B03Mell(eHHH ymep6a H COOTBeTCTBeHHO Ka:>K,n:a51
CTopoHa
KOMneTeHTHOMy
He
npe,n:b51BJI51eT
Be,LJ:OMCTBY
11
KaKHX-JIH6o
Ha3Ha4eHHbiM
npeTeH3HM
opraHH3aUH51M
.npyroii B
CB513H
CTOpoHe, C
ee
yw.ep60M,
HaHeCeHHbiM JIHUaM 113 411CJia ee nepCOHaJia 11JII1 ee C06CTBeHHOMY HMymeCTBY BBHLI,y yqaCTH51 TaKHX JIHU H 11CnOJib30BaHH51 TaKOfO HMyiUeCTBa B COBMeCTHOM ne51TeJ1bHOCTH B paMKax HacTo51mero CornaweHH51 :noii npyroii CTopoHoM, ee KoMneTeHTHhiM Be)lOMCTBOM H Ha3Ha'-leHHbiMH opraHH3aUH51MH.
2.
CTOpOHbl H/HJ1H KOMneTeHTHhie Be)lOMCTBa Ha B3aHMHOH OCHOBe H npH
co6JIJOneHHH 3aKoHonaTeJibCTBa Hx rocy)lapcTB npHMeH51JOT npouenypbl ocyw.ecTsJieHH51 npHHUHna
B3aHMHOf0
OTKa3a
OT
npe)lb51BJieHH51
Tpe6osaHHM
06
OTBeTCTBeHHOCTH
H
B03Mell.(eHHH ymep6a nocpe)lCTBOM COfJiaCOBaHHOM rrpaKTHKH, B COOTBeTCTBI111 C KOTOpOi1 Ka:>Kna51
CTopoHa,
ee
KOMrreTeHTHoe
Be)lOMCTBo
11
Ha3HaiJeHHbie
opraHH3aUH11
He
npe)l.b51BJI51JOT Ha B3aHMHOM OCHOBe JIJ06biX rrpeTeH3HM HJII1 HCKOB )lpyrOM CTopoHe, ee KOMneTeHTHOMy Be)lOMCTBY H Ha3Ha4eHHbiM opraHH3aUH51M B CB513H C ymep60M, KOTOpbiM
ll MO)KeT 6bJTb Henpe,LI.HaMepeHHO HaHeCeH HX C06CTBeHHOMY HMyW.eCTBY 11/H11H 11Hl(aM H3 tmc11a wx rrepcoHana. TaKaJI rrpaKTHKa MO)KeT s c11yqae Heo6xo,LI.I1MOCTI1 11 rrp11 co6mo,LI.eHI111 COOTBeTCTBYl0111.11X
,LI.OrOBOpHbiX
no,LI.pJI,LI.4HKOB 11 cy6rro,LI.pJI,LI.411KOB.
l10110)KeHI1H
pacrrpocrpaHJITbCJI
Ilo110)KeHI1JI
HaCTOJIW.eli CTaThl1
Ha s
,LI.eJITe11bHOCTb
pasHOH
cTerreHI1
np11MeHJilOTCJI K ,LI.OrOBOpHOH rrpaKT11Ke Ha3Ha4eHHbiX opraHI13al(I1H npH YC110BHI1 COr11aCI1JI o6e11x CTopoH.
3.
ITpHHI..(I1l1 OTKa3a OT rrpe,LI.'bJIB11eHI1JI rpe6osaHHH 06 OTBeTCTBeHHOCTI1 11
B03MeiUeHHI1 ylllep6a, KaK OH H3110)KeH B nyHKTaX T011bKO
s
TOM
c11yqae,
ec1111
CTopoHa,
ee
1 11 2
HaCTOJIW.eH CTaTbl1, np11MeHJieTC51
KOMneTeHTHoe
se,LI.OMCTBO,
Ha3Ha4eHHhie
opraHI13aU.I111, 1111l(a 113 411C113 11X nepCOHa11a 111111 HX HMyW.eCTBO, KOTOpbie I1p11411WilOT yw.ep6, H CTopoHa, ee KOMneTeHTHoe se,LI.OMCTBO, Ha3HaqeHHbie opraH113aU.1111, 11HU.a H3 411C11a 11X rrepCOHaJia 111111 11X HMyW.eCTBO, KOTOpblM npH4HH51eTCSI yw.ep6, COOTBeTCTBeHHO yqaCTBYlOT
H1111
11Cl1011b3YlOTC51
B
COBMeCTHOH
,LI.eSITe11bHOCTI1
B
paMKaX
HaCT051W.ero
Cor11arneH11SI.
4.
CTopOHhi
MoryT B paMI
111111
KOMneTeHTHhle
OT,LI.e11bHblX COr11aWeHI1H
113MeHSITb l10110)KeHI151 0
se,LI.OMCTBa
orpaH11411BaTh
H
Ha3Ha4eHHhie
opraHI13aU.1111
cepy ,LI.eHCTBI1SI
H1111
11Hb1M
B3ai1MHOM OTKa3e OT rrpe,LI.'bSIB11eHI1SI Tpe6osaHI1H 06
OTBeTcTBeHHOCTH 11 B03Mew.eHI111 yw.ep6a, rrpe,LI.ycMorpeHHhie HaCTOSillleH CTaTbeH, s TOM Mepe, B I
aJibTepHaTI1BHble
l10110)KeHI151
0
pacnpe,LI.e11eHI111
OTBeTCTBeHHOCTI1
11
B03MeW.eHI111
yw.ep6a B OTHOWeH1111 KOHKpeTHOrO BH,LI.a COBMeCTHOH ,LI.eSITe11bHOCTI1.
5.
B3311MHhiH OTKa3 OT npe.LI.'bJIBJleHHJI rpe6oBaHHH 06 OTBeTCTBeHHOCTH 11
B03Mew.eH11H yw.ep6a He pacrrpocrpaHsreTcJI Ha:
1)
rrpeTeH31111
HenpaBOMepHbiMI1
B
CBSI311
c
,LI.eHCTB115JMI1
ylUep6oM,
1111l1
Bbi3BaHHhiM
)].eHCTBI1SIMI1,
rrpe.nHaMepeHHbiMI1
COBeprneHHhlMH
ITO
rpy6oH
HeOCTOpO)KH OCTI1;
2)
rrpeTeH311l1, CBSI3aHHhle C 11HTe1111eKTYaJibHOH co6cTBeHHOCThiO;
3)
rrpeTeH3Hl1, KOTOpbie B03HHKalOT 8 OTHOWeHI1SIX Me)K,LI.y CTOpOHOH 11 ee
C06CTBeHHbiM
KOMneTeHTHhlM
Be,LI.OMCTBOM
opraHI13aU.11SIMI1, npeTeH31111, KOTOpble se,LI.OMCTBOM
111111
opraHI13aU.115JM11;
TaKI1M11
11
ee C06CTBeHHbiMI1
Ha3Ha4eHHbiMI1
B03HI1K3lOT B OTHOWeHI15JX Me)K,LI.y T3KI1M
OpraHI133ll.11SIMI1,
l11111
npeTeH31111
Me)K,LI.y
TaKI1Ml1
12 4)
npeTeH31111,
npe,Ub51BJUieMbie
tPI1311'-:IeCKI1M
JII1I.J,OM,
JII1l.(aMI1,
HMeJOI.l(HMH
npaBO no 3aKOHy, HaCJie)lHHKaMH HJIH JIHl.(aMH, K KOTOpbiM nepeXO)l51T npaBa B nop51Ll,Ke cy6poral.(HH, B CB513H C npHYHHeHHeM TeJieCHOfO nospe)K)leHI151, KaKOfOJIH60 11HOfO cepbe3HOro Bpe,Ua 3)l0pOBbJO HJIH CMepTbJO TaKOfO tPH3HYeCKOfO JIHl.(a;
5)
npeTeH311H,
on11paiOI.l(Hec51
Ha
np51MO
orosopeHHhie
LJ,oroBopHbie
nOJIO)KeH1151.
6.
IIoJio)KeHH51
HaCT051Il.(eii
CTaTbH
He
HaHOC51T
yll.(ep6a
np11MeHeHHJO
COOTBeTCTBYJOI.l(HX npHHl.(HnOB H HOpM, ycTaHOBJieHHhiX Me)K)lyHapO)lHbiM npaBOM 11, B qacTHOCTH, B OTHorneH11H
npeTeH3HH,
ocHoBaHHbiX
Ha KoHBeHl.(HH
o
Me)KLJ.yHapoLJ.HOH
OTBeTCTBeHHOCTH 3a yll.(ep6, npHYHHeHHbiH KOCMH'leCKHMH 06beKTaMH, OT
29
1972
MapTa
ro)la.
7.
CTopoHbi
npoBO)J,51T KOHCYJibTal.(HH
no JIJ06oMy
cnyqaJO,
KacaJOI.l(eMyc51
OTBeTCTBeHHOCTH, KOTOpa51 MO)KeT B03HHKHYTb B COOTBeTCTBHH C Me)l()lyHapO)lHbiM npaBOM, BKJIJOYa51
KOHBeHl.(I1JO,
ynOM51HYTYJO
B
6
nyHKTe
HaCT051Il.(eH
CTaTbl1,
B
OTHOIIIeH1111
pacnpe,JJ,eJieHH51 6peMeHH KOMneHCal.(HH yll.(ep6a H 3all.(HTbl B cy,D;e OT npeTeH3HH. CTOpOHbi COTpy.D;HHYaJOT npOHCllleCTBH51
C l.(eJibJO HJIH
ycTaHOBJieHH51
aBapH11,
Ka)I(,D;OfO
KOTOpbie
<}laKTa
3aTparwsaJOT
npH
paCCJie)lOBaHHI1
paCCMOTPeHHe
JIJ060rO
BOnpOCOB
06
OTBeTCTBeHHOCTH, B YaCTHOCTH, rrocpe)J,CTBOM 06MeHa 3KCnepTaMH 11 HH<}lOpMal.(HeM.
CT3TbHl2 TaMo~eHHoe
peryJiupooaHue
1.
)J;JI51 ueneii HaCT051Il.(eM CTaThH:
1)
"TOBapbi"
npOLJ.YKUHH),
03HaYaeT
OTHOC51Il.(HeC51
TaKHe K
H3)leJIH51
HCCJie,D;OBaHHJO
(npe,D;MeTbi, H
MaTep11aJibl,
HCnOJib30BaHHJO
BH)J,bi
KOCMHYeCKOIO
npOCTpaHCTBa B MHpHbiX l.(eJI51X, KaK: KOCMHYeCKHe
annapaTbl
11
Cpe)l,CTBa
BbiBe)leHH51
KOCMHYeCKHX
06beKTOB, HX COCTaBHbJe JJieMeHTbi H OTHOC51WHeC51 K HHM ycTpOMCTBa; Ha3eMHOe o6opy,JJ,OBaHHe, 3arrycKa
H
3KCnJiyaTal.(HH
B TOM
YHCJie )l,JI51
KOCMHYeCKHX
KOHTpOJI5l, HCnhiTaHH5l,
annapaTOB
11
HX
COCTaBHbiX
JJieMeHTOB, a TaK)Ke )l;JI51 noJiyl.JeHH51 HH<}lOpMal.(I1H 11 )l,aHHbiX C KOCMHYeCKI1X cpe,D;CTB;
13 TeXHH'-IeCKHe
nn~
cpencTsa
nonyqeHH~
ocymecTBneHIUI H3MepeHHH; 3anaCHhie qacTH; COOTBeTCTByiOmHe H TeXHOflOrH'-IeCKH
Heo6xonHMhie npHponHbie
HflH HCKYCCTBeHHhie semeCTBa HflH MaTepHMhi cneiJ,HaflhHOfO
Ha3HaqeHH~,
KOTOpble rpe6ylOTC~, B '-IaCTHOCTH, nn~ KOCMH'-IeCKI1X annapaTOB 11 CpenCTB
BhiBenemr~ KOCM11'-IeCKI1X 06beKTOB; Hay'-IH0-11CcnenosaTenhcKoe 11 TexHonomqecKoe o6opynosaHI1e nn~ np11MeHeHH51 KOCMI1'-IeCKI1X cpencTB; TeXHOfl0fHI1 B B11ne HH¢opMaU1111 11 naHHbiX, 3a¢11KC11pOBaHHbiX Ha
HOCHTen~X,
MaTepi1MbHbiX
nn~
nporpaMMbl
38M,
6a3hl
naHHhiX
11
noKyMeHTaiJ,I1~, a TaK)l(e npoqa~ 11H¢0pMaiJ,I151 B JII060H MaTep11anhHOH
BKJIIO'-Ia51
np0113BOnCTBeHHYIO
xapaKTep11CTI1KI1, npoMhlwneHHhie
KOMMepqecKyiO o6pa3Ubi
11
noKyMeHTaUHIO
TaHHy
none3Hbie
11
11
HOy-xay,
MoneJII1,
TeXHH'-IeCKHe
H306peTeHI1~,
nHJIOTHbie
npoeKTHO-
KOHCTPYKTopcKI1e pa3pa6oTK11.
2)
"aso3"
Pecny6JIHK11
03Ha'-IaeT
l1HnoHe3HH
n106oe
nepeMeweHHe
Ha ee TeppHTOpHIO
unH
qepe3
TaMO)l(eHHYIO
rpaHHu,y
qepe3 TaMo)l(eHHYIO
rpaH11UY
Pocc11H.cKOH enepau,1111 Ha ee TeppHTOpHIO Tosapos, nepeB0311MbiX )],fl51 ueneH. )J,BYCTOpOHHero COTpy)J.HH'-IeCTBa B COOTBeTCTBI111 C HaCT051mHM CornaweHI1eM;
3)
"Bh1B03"
03HaqaeT
mo6oe
nepeMemeHI1e
Pecny6JII1KH
l1HnoHe3HI1
c
ee
TeppHTOpH11
Poccui1cKoi1
enepauw11
c
ee
Tepp11TOpH11
HnH
qepe3
TaMmKeHHYlO
rpaH11u,y
qepe3
TaMO)l(eHHYIO
rpaH11UY
Tosapos,
nepeB0311MbiX )J,JI~
u,eneH:
ABYCTopOHHero coTpy )],HH'-IeCTBa s cooTBeTCTBHH c HacTo5Jmi1M CorJiaweHHeM.
2.
Tosap11,
BB03
H/11n11
BbiB03
KOTOpbiX
ocymecTBn5leTc51
B
paMKax
HacTo5lmero ComaweHI1~, nonne)l(aT ocso6o)l()],eH11IO oT TaMO)l(eHHbiX nowni1H H Hanoros, B311MaeMblX TaMO)l(eHHblM11 opraHaMI1, B COOTBeTCTBI111 C npou,enypaMI1, ycTaHOBfleHHblMI1 3aKoHonaTeJibCTBaMH rocynapcTB CTopoH.
3.
,D:n51
ueJieH.
HacTo~wero
ComaweHI1~
ocso6o)l()],eHI151
TaMO)l(eHHbiX fl0Wfl11H 11 HMOfOB, B311MaeMb1X TaMO)l(eHHbiMI1 opraHaM11, B
COOTBeTCTBI111
C 3aKOHOnaTeJibCTBaMI1
rocynapCTB
CTOpOH
B
OT
ynJiaTbl
npe)],OCTaBfl~IOTC~
OTHOWeHI1H
TOBapOB,
BB03HMbiX Ha TaMO)I(eHHYIO TeppHTOp1110 Pecny6ni1KH l1H)],OHe31111 11fll1 Ha TaMO)l(eHHYIO
14 Tepp11TOplHO POCCI1HCKOH
Pecny6JI11KI1 B TpeTbl1
l1H.D;OHe31111
CTpaHhl,
11JII1
c
He3aB11CI1MO
TOBapbi, oroaopeHHbie B TIO.UTIYHKTe
1
TaMO)I(eHHOH
OT CTpaHbl
nyHKTa
1
Tepp11TOp1111
Pocci1HCKOH
11X np011CXO)I(,D;eHI1}1,
BKJIIOlJa}l
HaCTO}II.IJ;eH CTaThl1, BB0311Mbie H/11JII1
BhiB0311Mhie a paMKax MHorocTopoHHHX nporpaMM H npoeKTOB COTPY.UHHlJeCTBa, a KOTOphiX yqacTByiOT CTOpOHhi 11/11JIH KOMneTeHTHhie ae.n;oMCTBa H Ha3HatieHHhie opraHH3a~.HH.
4. opraHaM
KoMneTeHTHhie ae.uoMcTBa a Ka)l()l,OM cnyqae no.uTaep)I(.UaiOT TaMO)I(eHHhiM CBOHX
ocyw;ecTBJI}IeTcH conpOBO)I()l,aH
COOTBeTCTBYIOI.IJ;11X B
paMKax
TaKoe
rocy.uapCTB,
HacToHw;ero
liTO
ComawemrH
HH
TIO)l,TBep)I(,D;eHI1e
BB03
0
11
H/.HJIH
BhiB03
OT.UeJihHhiX
HOMeHKJiaType
TOBapOB
comaweHI1H, H
KOJII1lJeCTBe
TOBapOB. KOHKpeTHbie CTII1CKI1 11 KOJIHlJeCTBO TOBapOB, npe,n;yCMOTpeHHbiX TIO.UTIYHKTOM
1
nyHKTa
H nyHKTOM
3
1
HacTo»w;di CTaThH, nepeMew;aeMbiX qepe3 TaMO)I(eHHhie rpaHI1~hi
rocy.n;apcTB CTopoH H cne~HaJibHO npe.UHa3HatieHHhiX .D;JIH ~eneH: coTpy.UH11tiecTBa B paMKax H Ha ycnoBH}IX HacTo»w;ero ComaweHI1}1, cornacoabmaeTCH KOMneTeHTHhiM11 ae.uoMCTBaMI1 B TI11CbMeHHOH
KoMneTeHTHble TaMO)I(eHHhiM
opraHaM
se.n;oMCTBa CBOHX
coaMeCTHO
Bhi.UaiOT
COOTBeTCTByiOI.IJ;I1X
yKa3aHHbiX B HaCTO}II.IJ;eM nyHKTe.
B
Heo6xo)1,11Mhie
rocy .uapCTB
B
no.n;Taep)I(,D;eHH}I
OTHOWeHHH
TOBapoB,
CJiyqae He06X0)1,11MOCTH TaKHe TIO)l,TBep)K)l,eHH}I MOT'YT
6h1Th npe.uMeToM perneHHH cooTBeTCTByiOmeH: CTopoHhl.
5.
~eJI}JX 3
B
co6JIIO.UeHI1H
3aKOHO.UaTeJihCTBa
TaMO)I(eHHOe
o
He06X0)1,11MOCTI1
KOMneTeHTHhiMH
TOBapoB
BbiTIOJIHHIOT
IJ.enecoo6pa3HOCTh
cao11x
TaKoro
ae.uoMCTBaMI1
B
3Ty
rocy.n;apcTB B03MO)KH0
npo~e,n;ypy
TaMo)KeHHoro CTopoH
B
CTopoHhl
CTpeM}ITC}I
KOpOTKHe B
H
nepsooqepe,ll,HOM
o
CpOK11
TOBapoa c
o6ecnetiHTh B
cnyqae nopH,ll,Ke.
onpe.uenHeTC}I
3aKOHO.UaTeJibCTBOM
HX
rocy .uapcTB.
6. TOBapbi.
iloJIO)I(eHH}I HacToHw;eH: CTaTbH He pacnpocTpaH}IIOTCH Ha no.uaK~113Hhle
15 CTaTbH 13 3KCnOpTHbiH KOHTpOJib CTopoHbl 3KCI10pTHOfO
)].eiicTByJOT
KOHTpOJI5I
HaU:110HaJihHbie
B
CITI1CKI1
comacHo
OTHOIIIeHI111
11
rrepe'-1HI1
3aKOHO)].aTeJibCTBY TeX
TOBapOB
3KCI10pTHOfO
11
11x
rocy,napcTB
ycnyr,
KOHTJ)OJI5I
KOTOpble 11X
B
o6nacTI1
BKJIJO'-IeHbl
B
COOTBeTCTByJOlli,I1X
rocyJJ.apCTB. I1epe,11,aqa CTOpOHaMI1 JJ.pyr JJ.pyry HJII1 nepe)].aqa yqacTH11KaMI1 cosMeCTHOH )].e5ITeJibHOCTI1 JJ.pyr JJ.pyry B paMKaX JIJ06biX cpopM COTPYJJ.HI1'-IeCTBa B COOTBeTCTB1111 C HaCT05Illi,I1M ComaiiieHI1eM 11HcpopMaU:1111, TeXHI1'-IeCKI1X )].aHHbiX, o6opy)].osaH115I 11 JJ.pymx H3,L(eJII1H, BKJIJO'-Ia5I rrpOMbiiiiJieHHYJO npo,n:yKU:11JO 11 11HTeJIJieKTyaJibHYJ0 C06CTBeHHOCTb, Ha Tepp11TOp1111 3KCI10pTepa, 11MI10pTepa 11JII1 JIJ060f0 TJ)eTbefO rocy,n:apCTBa OCylll,eCTBJI5IJOTC5I np11 C06JIJO)].eHI111 3aKOHO,L(aTeJibCTB B 06JiaCHI 3KCI10pTHOfO KOHTpOJI5I, KOTOpble )].eHCTBYJOT B rocy,n:apcTBax CTopoH.
CT3TbH 14 Co,n:eiiCTBHe .ll,esneJibHOCTH nepcoHaJia Ka)l{)].a5l OKa3biBaeT
CTOpoHa
CO,L(eHCTBI1e
B
cooTBeTCTBI111
)].e5ITeJibHOCTI1,
c
3aKoHo,n:aTeJihCTBOM
BKJIJO'-Ia5I
B1130BYJO
csoero
rocy,n:apcTBa
ITO,L(,L(ep)I{KY,
rpa)I{,L(aH
rocy,n:apCTBa ,n:pyroH CTOpOHbl, KOTOpbie B'be3)1{aJOT Ha Tepp11TOp1110 ee rocy)].apCTBa HJIH rrpe6biBaJOT Ha HeH ,L(Jl5! ocylll,eCTBJieHH5I ,L(e5ITeJihHOCTI1 B COOTBeTCTB1111 C HaCT05Illi,I1M Comaweu11eM.
CTaTbH 15 YperyJinposaHHe cnopos
B
1.
cnyqa51x
B03HI1KHOBeH115!
cnopos
Me)l{,n:y
CTopoHaMH,
CB5I3aHHhiX
c
TOJIKOBaHHeM HII1JII1 11cnonueH11eM HacT05Illl,ero ComaweHI15I, CTopoHhl B nepsyJO oqepe)].h nposo,n:5!T KOHCYJibTaU:1111 11JII1 neperosopbi no )].11ITJioMaT11'-IecK11M KauanaM ,n:JI5I ,n:ocTI1)1{eH115! JJ.py)l{eCTBeHHOfO yperyJI11pOBaHI15!.
2.
Cnopbr
opraHI13aU:H5IMI1
110
11CilOJIHeHI1eM
Me)l{,n:y
BOnpocaM,
uacT05Illl,ero
KOMneTeHTHhiM11
se,n:oMCTBaMI1
HeiTOCpe)].CTBeHHO
CB5I3aHHblM
ComaiiieH115I,
nepe)].aJOTC5I
Ha
11JII1 C
Ha3Ha'-leHHbiMI1
TOJIKOBaH11eM
cosMecTuoe
11/11JI11
paccMOTJ)eHI1e
CTapiiiHX )].OJI)I{HOCTHhiX JII1U: 3TI1X opraHI13aU:11H, KOTOphle rrp11JiaraJOT BCe YCI1Jli15I ,L(JIH pa3peiiieHI15l cnopa no B3aHMHOMY cornac1110. ITo cornacosaHHOMY 3arrpocy co cTopOHbJ
16 KOMfleTeHTHhiX Be,LI,OMCTB TaKHe cnophl MOryT paCCMal'pHBaThCSI B paMKaX npOUe,LI,yphl, npe,LI,ycMo-rpeHHOH B nyHKTe
1 HaCTOSIIII,ei:f
CTaThH. no comacoBaHHOMy perueHHIO cTapwHx
,LI,OJDKHOCTHhiX JIHU, yKa3aHHhiX Bhlrne, cnopbi MoryT 6hiTh nepe,LI,aHhi Ha yperynHpOBaHHe B nopSI,LI,Ke COrJJaCHTeJihHOH npoue,LI,yphl C UeJih[{) )J,OCTH)KeHH5I COrJiaCH5I HJIH ,LI,JISI no,LI,rOTOBKH 3aKJII04eHHH
HJIH
peKOMeH,LI,aUHH
no
BCeM
BOnpocaM
yCTaHOBJieHH51
npaBa,
OTHOC51III,HMC51 K cnOpHOMY BOnpocy. TaKHe cnopbl MOryT TaK)Ke pa3pell.IaThC5I nocpe,LI,CTBOM JII06oi:f ,LI,pyroH: B3aHMHO cornacoBaHHOH npoue,LI,yphi.
3.
llpH
OTCyTCTBHH
06lll,ero
COrJiaCHSI
OTHOCHTeJihHO
,LI,pyrHX
MeTO)J,OB
yperyJIHpOBaHH5I CnOphl, KOTOpbie He 6hiJIH pa3perueHhl B COOTBeTCTBHH C npOUe,LI,ypaMH,
1H 2
npe,LI,ycMoTpeHHhiMH B nyHKTax
HaCT051III,ei1: CTaThH, B Tel:feHHe wecTH MeCSIUeB nocne
Toro, KaK O,LI,Ha H3 CTopoH HanpaBHT ,LI,pyroi:f CTopoHe 3anpoc B nHChMeHHOH
yperynHpoBaHHH,
MoryT
no
npocb6e
JII06oi1:
H3
CTopoH
nepe,LI,aBaThC51
B
Ap6H-rpa)KHhiH cy,LI,, y4pe)K,LI,aeMhiH B cooTBeTCTBHH c noJIO)KeHHSIMH HaCTOSIIII,eH CTaThH.
4.
Ap6HTpa)KHhiH cy,LI, o6pa3yeTC5I npHMeHHTeJihHO K Ka)K)J,OMY KOHKpeTHOMY
cnyl.JaiO, npH 3TOM Ka)K,LI,aSI CTOpoHa Ha3Hal.JaeT ap6HTPa, a ,LI,Ba 3THX ap6HTPa Bhi6HpaiOT TpeThero
ap6HTPa
rpa)K,LI,aHHHa
TpeThero
rocy,LI,apcTBa,
KOTOphiH
Ha3Ha'-laeTC51
llpe,LI,ce,LI,aTeJieM Ap6HTPa)KHoro cy,LI,a. llepBhie ,LI,Ba ap6HTPa Ha3Ha'-!a[{)TC51 B TeYeHHe ,LI,Byx MeCSIUeB, a Dpe,LI,ce,LI,aTeJih -
B Te'-!eHHe TPex MeCSIUeB nocne Toro, KaK O,LI,Ha H3 CTopoH
coo6III,HT ,LI,pyroi:f CTOpoHe o
CBOeM )KeJiaHHH nepe,LI,aTh cnop Ha pa36HpaTeJihCTBO no
ap6HTpa)KHOH npoue,LI,ype.
5. CTaThH,
EcJIH ap6HTphi He Ha3Hal.JaiOTC51 B cpoKH, yKa3aHHhie B nyHKTe JII06a5I
npHmacHTh
H3
CTOpOH
llpe,LI,ce,LI,aTeJISI
B CJiy4ae
OTCYTCTBHSI
Me)K,LI,yHapo,LI,Horo
,LI,OrOBOpeHHOCTH
Cy,LI,a
npoH3BecTH
06
Bee
4 HaCTOSilll,ei1 HHOM
MO)KeT
Heo6xo,LI,HMhie
Ha3HaYeHH51. EcJIH llpe,LI,ce,LI,aTeJih 51BJISieTC51 rpa)K,LI,aHHHOM mo6oro H3 rocy,LI,apcTB CTOpoH HJIH
eCJIH
OH
He06XO)J,HMhie
no
KaKOH-JIH6o
Ha3HaYeHH5I
HHOH
npHt:{HHe
npOH3BO,LI,HT
He
MO)KeT
CJie,LI,yiOIII,HH
3a
BhinOJIH51Th
HHM
no
3TY
cpyHKUHIO,
CTapll.IHHCTBY
l.JJieH
Me)K,LI,yHapo,LI,Horo Cy,LI,a, KOTOphiH He SIBJISieTcSI rpa)K,LI,aHHHOM JII06oro H3 rocy,LI,apCTB CTopoH.
6.
Ap6HTpa)KHhiH Cy,LI, npHHHMaeT CBOH perneHH51 60Jihll.IHHCTBOM rOJIOCOB Ha
OCHOBe HMeiOlli,HXCSI COrJiall.IeHHH Me)K,LI,y CTOpOHaMH H o6~enpH3HaHHhiX npHHUHnOB H: HOpM Me)K,LI,yHapO,LI,HOfO npaBa. Ero perueHHSI 5IBJI5I[{)TC51 OKOHl.JaTeJihHhiMH H He nO,LI,Jie)KaT 06)KaJJOBaHHIO,
eCJIH
CTOpOHbJ
npoue,LI,ype o6)KaJIOBaHHSI.
3apaHee
He
)J,OfOBOpHJIHCh
B
nHChMeHHOH
cpopMe
0
17 Tio
npocb6e
o6e11x
CTopoH
Ap6MTpa)l(HbiH
cy)l.
MO)l(eT
c
peKOMeH)l.aiJ,HM, KOTOpbie, He MMeSI CMJibl perneHMSI, MOryT o6ecneqMTb CTopOHaM OCHOBY )l.JISI paccMorpeHM51 sonpoca, Bbi3BaBrnero cnop.
PerneHM51
HJIM
KOHcy JibTaTHBHbie
Ap6MTpa)l(HOro
cy)l.a
orpaHMqMBaiOTC51 npe)l.MeTOM cnopa, H B HMX M3JiaraiOTCSI MOTMBbi, Ha KOTOpbiX OHM OCHOBaHbi.
7. ap6MTpa
Ka)l()l.a51 CTopoHa HeceT pacxo)l.bi, cBSI3aHHbie c .n:e5ITeJibHOCTbiO csoero 11
cBoero
a)l.BOKaTa
BO
speM51
ap6Hrpa)l(HOro
pa36MpaTeJibCTBa.
Pacxo)l.hi,
CB513aHHbie c )l.e51TeJihHOCThiO I1pe)l.ce)l.aTeJI51 Ap6Hrpa)l(Horo cy)l.a, CTopoHbi HecyT B paBHhiX )l.OJI51X. EcJIM CTopOHbi He )l.OCTMrHYT corJiarneHM5I o6 MHOM, Bee )l.pyme pacXOJJ:bi, CBSI3aHHbie c yperyJIMpoBaHMeM cnopa nocpe)l.CTBOM ap6wrpa)l(a, pacnpe)l.eJISIIOTC51 Me)l()l.y CTopoHaMM B paBHbiX )l.OJI51X.
8.
8
omorneHMM .n:pyrMx noJIO)KeHMH Ap6Hrpa)l(HhiM cy.n: caM ycTaHaBJIMBaeT
CBOM npaBMJia npou,e)l.yphi.
9.
B OT)l.eJibHbiX comarneHH51X npM Heo6xo)l.MMOCTM npe.n:ycMaTpwsaiOTC51
KOHKpeTHbie npou,e)l.ypbl yperymrpoBaHMSI CnOpOB np11 TOM nOHMMaHMM, qTo nyTM 11 cpe)l.CTBa JJ:py)l(eCTBeHHOfO yperyJIMpOBaHM5I HOC51T npMOpMTeTHhiH xapaKTep.
CTaThst
16
3aKJHOqUTCJlhHbiC UOJlOmCHUSI
1. yse)l.OMJieHl151
HacT051Ulee CorJiaiiieHHe sczynaeT B CHJIY c .llaThi noJiyYeHH51 nocJie)l.Hero B nHChMeHHOH cpopMe no )l.MTIJIOMaTHqecKHM
KaHaJiaM
0
BhiTIOJIHeHI111
CTopoHaMM BHYTPMrocy .n:apcTBeHHhiX npou,e)l.yp, Heo6xo)l.MMhiX )l.JISI ero scrynJieHM51 B cvwy.
2.
HacToSimee
ComarneHwe
)l.eiicTByeT
B
TeqeHMe
,lleC51TM
JieT.
0Ho
aBTOMaTMqeCKM npO)l.JleBaeTC5! Ha nOCJie)l.yiOIIJ;Me nSITMJieTHMe nepMO)l.bi, eCJIM HM O)l.Ha 113 CTopoH He yse)l.OMMT )l.pyryiO CTOpoHy B nMCbMeHHol-1
18
3.
Ecm1
CTOpOHbi
He
norosop51TC51
o6
HHOM,
npeKpameHHe
nei1cTBH51
HaCTORIUero CornarneHH51 B nopRnKe, npenycMo-rpeHHOM B nyHKTe 2 HaCToRmei1 CTaTbH, He BllH51eT Ha BbinOllHemJe BCeX He3aBeprneHHbiX nporpaMM H npoeKTOB B paMKaX HaCT051IUero CornarneHH51. llpeKpameHHe nei1cTBH51 HaCTORIUero CornarneHH51 He cny:>KHT npasoBbiM OCHOBaHHeM nn51 nepeCMOrpa B onHOCTOpOHHeM TIOp51nKe HllH Heco6moneHH51 norOBOpHbiX 06513aTellbCTB IOpHnw-IeCKHX llHQ, B03HHKlllHX B paMKax HaCT051IUero CornarneHH51 no npeKpameHH51 ero nei1cTBH51.
4.
B HacTORIUee ComarneHHe MoryT B n106oe speMR BHOCHTbC51 H3MeHeHH51 no
B3aHMHOMY cornaCHIO CTopoH B TIHChMeHHOH
B ynoCTosepeHHe 4ero HH)KenonnHcasrnHeCR, non)KHbiM o6pa3oM ynonHoMo4eHHhie Hx cooTBeTCTBYIOIUHMH ITpaBHTenhCTBaMH, nonnHcanH HacToRmee CornarneHHe.
CoseprneHo B MocKBe 1 neKa6p51 2006 rona B nsyx 3K3eMnnRpax, Ka:>KnhiH Ha HHnoHe3HHCKOM, pycCKOM H aHrllHHCKOM 513biKaX, npH4eM BCe TeKCThl HMeiOT onHHaKOBYIO cHny. B cnyqae ni06&Ix pacxo)KneHHH B TOllKOBaHHH nono)KeHHH HaCTORIUero CornarneHH51 HCTIOllh3yeTC51 TeKCT Ha aHrllHHCKOM 513h1Ke.
3a IIpasuTeJihCTBO Pecny6JIHKH Hu~oueJuu
3a fipaBHTeJihCTBO PoccuucKon~e~epauuu ' ... ,
Signed
~
Signed ' .....J - ·
-
--- T
ITPIIJIO)KEHIIE K CorJiameuuw Me~y llpa8HTeJILCT80M Pecny6JIHKH Ilu)loue3uu u llpa8HTeJILCT80M PoccuiicKoii «l>e)lepau.uu 0 COTpy)lHUqeCT8e 8 06JiaCTH HCCJie)l083HHH H HCllOJIL3083HHH KOCMuqeCKOrO npOCTpaHCTBa 8 MHpHLIX U,eJIHX
CTOpOHbl B COOTBeTCTBHH C 3aKOHO,UaTeJibCTBOM M Me)I{,UyHapO,UHbiMH ,UOfOBOpaMH CBOMX
o6ecne 1-IHBaiOT
rocy.uapCTB
3cpcpeKTHBHYIO
oxpaHy
npaB
HHTeJIJieKryaJibHOH
C06CTBeHHOCTH, BKJiloqaSJ npaBa TpeTbHX CTOpOH, TIOJiyqeHHbiX MIMJIM HCTIOJib3yeMbiX B paMKax
coTpy.uHwiecTsa,
KOTopoe
SJBJIHeTcH
npe.uMeTOM
ComaweHHH
Me)l{.uy
TipaBHTeJibCTBOM Pecny6JIHKM I1H.UoHe3HH H IlpaBMTeJibCTBOM PoccHHCKOH e.uepaUMM o coTPY.UHMqecTBe s o6JiacTH HccJie,UoBaHHSJ H HCTIOJib30BaHHH KOCMMqecKoro npocTPaHCTBa B MHpHbiX LI,eJIHX (B ,UaJibHeHWeM- "CorJiaweHHe") H OT,UeJibHbiX COrJiaweHHH, yKa3aHHbiX B CTaTbe
6
ComaweHHH.
KoMneTeHTHbie
se.uoMCTBa
H
Ha3HaqeHHbie
onpe,UeJIHeMbie KaK "COTPY.UHMqaiOLli,He opraHH3aUHH
11 ,
opraHH3aUHM,
B
.UaJibHei1weM
CBOeBpeMeHHO MHif>opMHpyiOT .Upyr
.Upyra 060 BCeX pe3yJihTaTaX COBMeCTHOH ,UeHTeJibHOCTM, TIO,UJie)l(alli,HX npaBOBOH oxpaHe B Kal!eCTBe
o6oeKTOB
B3aMMO,UeHCTBYIOT
B
HHTeJIJieKTyaJibHOH LI,eJI51X
ocymecTBJieHHH
C06CTBeHHOCTH, perHCTPaUMH
He3aMe,UJIHTeJibHO H
BbiTIOJIHeHMH
.UpyrMX
cpopMaJibHbiX npoue.uyp no o6ecne4eHHIO TaKoi1 oxpaHbi.
1. CIJlepa npHMeHeHHH 1.
IlOJIO)I(eHHH
HaCTOHLli,ero
IlpHJIO)I{eHHH
npHMeH51IOTC51
KO
BCeM
BM,UaM
cosMecTHOH .ue51TeJibHOCTH, ocyLli,eCTBJIHeMbiM B u;eJIHX COTPY.UHM4eCTBa B cooTseTCTBHH c CorJiaweHMeM, 3a HCKJII04eHHeM Tex cJiyiJaes, opraHH3aUHH
,UOfOBapHBaiOTC51
0
KaKMX-JIH6o
Kor.ua CTopoHbi HJIH cOTPY.UHH4aiOmHe CTieUMaJibHbiX
OT.UeJihHbiX comaweHHH npH co6JIIO,UeHHH noJio)l(eHHH nyHKTa
2
TIOJIO)I(eHM51X CTaTbH
8
B
paMKaX
CorJiaweHH51.
2 2. HJ111
HacT051lll,ee Ilp11JJOJKeHI1e perym1pyeT pacnpe.u:eJJeHI1e MeJK)J,Y CTOpoHaM11
corpy)J,HW-IalOlli,I1M11
co6cTBeHHOCTI1,
opraHI13ai..IJ!51MI1
C03)1,aHHOH
B
npaB
pe3yJ1hTaTe
Ha
06beKThl
COBMeCTHOH
11HTeJ1JleKTYaJJhHOH
,U:e51TeJ1hHOCTI1
B
paMKaX
CorJJarneHI151. KaJK)J,a51 CTopoHa s cooTBeTCTBI111 c 3aKOHO)J,aTeJJbCTBOM csoero rocy.u:apcTsa o6ecneLJ:I1BaeT, LJ:T06bi .u:pyra51 CTopoHa 11 corpy)J,HI1LJ:aiOlll,11e opraHI13ai..J.I111 .u:pyroi1 CTopOHhi MOfJlH
np1106peCTI1
npasa
11HTeJJJJeKTYaJJhHOH
C06CTBeHHOCTH,
npHHa)J,JleJKallJ,I1e
11M
B
cooTBeTCTB1111 c HaCT051lli,11M ITp11JJOJKeHI1eM.
3.
HacT051lll,ee Ilp11JJOJKeHI1e He 113MeH51eT nop51)1,Ka npasosoro peryJJ11posaHI151
npaB 11HTeJJJ1eKTYaJJbHOH C06CTBeHHOCTH, onpe)J,eJleHHOfO 3aKOHO)J,aTeJ1bCTBaMH rocy.u:apCTB CTopoH TaKHM
11
npaBI1JJaMH
JKe
o6pa30M
BHyTpeHHero HaCT051II..J.ee
peryJJHposaHH51
ITpHJJoJKeHHe
corpy,u:HI1LJ:aiOlli,HX
He
H3MeH51eT
opraHI13ai..J.HH.
OTHorneHHH
MeJK,u:y
coTpy)J,HHLJ:aiOlli,HMH opraHH3ai..J.H51MI1 JJI06oi1 H3 CTopoH 11J111 OTHOII..IeHHH MeJK.U:Y CTOpoHoi1 11 3THMH opraHH3ai..J.H51MH. HacT051II..J.ee IlpHJJOJKeHHe He HaHOCI1T ymep6a MeJK)J,yHapo)J,HhiM o6513aTeJJbCTBaM CTopoH.
4.
OcymecTBJJeHHe
HHTeJJJJeKTyanhHOH
cosMecTHOH
co6cTBeHHOCTI1
.[l,e51TeJJbHOCTH
CTopoH
11/HJJH
He
3aTparHsaeT
corpy.U:HHLJ:aiOII..J.HX
npas
opraHH3ai..J.HH,
KOTOpbie 6biJ1If npHo6peTeHbi )1,0 HaLJ:aJJa COBMeCTHOH )J,e51TeJ1hHOCTH B COOTBeTCTBHH C CorJJaii..IeHHeM
11J111
51BHJ1HCh
pe3yJJhTaToM
caMOCT051TeJ1hHOH
)J,e51TeJJbHOCTI1
(B )J,aJlhHeHWeM -"npe)J,llieCTBYIOII..J.a51 HHTeJ1JleKTYaJJhHa51 C06CTBeHHOCTb") .
5.
ITpeKpaii..J.eHHe
o6513aTeJ1hCTB,
B03HHKII..IHX
s
.u:ei1cTBH51
CorJJaweHH51
cooTBeTCTBHI1
c
He
HaCT051IUHM
3arpamsaeT ITpHJJOJKeHHeM
npas .no
11
TaKoro
npeKpaii..J.eHH51.
2. Pacnpe)J.eJieHue npas, o6Jia)1,3HHe npasaMH u 1. npas
8
ocy~ecTBJieHue npas
OTHOII..IeHHH pacnpe)J,eJJeHH51 npaB, 06JJa,IJ.aHH51 npaBaMH H ocyllJ,eCTBJ1eHH51
HHTeJJJJeKTyaJJhHOH
co6cTBeHHOCTI1
CTopoHhi
11
coTpy.U:HifLJ:aiOII..J.He
opraHH3ai..J.HH
npHMeH51lOT CJle)J,yiOllJ,He OCHOBHhie TipHHI..J.HTibi:
1)
npHHI..J.HTI
oxpaHhi
.n.e51TeJJhHOCTI1, noJJyLJ:eHHhiX 1:1/HJJH HCTIOJ1h3yeMhiX s paMKax CorJJarneHH51;
3 2)
npHHU.HTI
COTpy)J,HHLJaiOIIJ.HX
)J,OJDKHOfO
yLJeTa
opraHH3aU.HH
I1pH
COOTBeTCTBYIOIIJ.HX
BKJia)].OB
pacnpe)J,eJieHHH
npaB
HX
CTOpOH
Ha
H
COBMeCTHO
C03)J,aBaeMyiO HHTeJIJieKTyaJibHYIO C06CTBeHHOCTb H HHTepeCOB B OTHOllleHHH ee;
3)
npHHIJ.HTI
3cpcpeKTHBHOrO
HCI10Jib30BaHH51
HHTeJIJieKTYaJibHOH
C06CTBeHHOCTH;
4)
npHHU.HTI He)J,HCKpHMHHaiJ.HOHHOfO o6paiiJ.eHH5I C yLJaCTHHKaMH COBMeCTHOH
)].eHTeJibHOCTH;
5)
I1pHHUHI1 3aLUHThl )J,eJIOBOH KOHcpH)J,eHU.HaJibHOH HHcpopMaUHH;
6)
I1pHHU.HI1
nepe)J,aLJH
H
HCI10Jib30BaHH5I
npe)J,WeCTBYIOLUeH
HHTeJIJieKTyaJibHOH C06CTBeHHOCTH TOJibKO TIOCJie npe)J,OCTaBJieHH51 ei:f npaBOBOH oxpaHbl Ha TeppHTOpHH TOfO rocy)J,apCTBa, r)J,e OHa HCI10Jib3yeTC51;
7)
npHHUHn
o6H3aTeJibHoro
ocymecTBneHH51
CTOpoHaMH
MeponpHHTHH,
HanpasneHHhiX Ha npe)J,ynpe)J<)J,eHHe, BhUIBJieHHe, paccne)J,osaHHe, npeceLJeHHe H 3anpemeHHe
npaBOHapyrneHHH
B
OTHOllleHHH
npaB
HHTeJIJieKryaJihHOH
co6cTBeHHOCTH, C03)J,aHHOH 3a cLJeT 6IO)J,)J<eTHbiX accHmosaHHH rocy)J,apcTB CTopoH;
8)
npHHUHTI
npeceLJeHHH HapyrueHHH
3aKOHHblX
npaB TpeThHX
CTOpOH
Ha
HHTeJIJieKTYaJihHYIO C06CTBeHHOCTb, TIOJiyLJeHHYIO H/HJIH HCI10Jib3yeMyiO B paMKaX CornaweHHH;
9)
npHHU.HTI, cornacHo KOTopoMy nepe.uaiOLUa51 CTopoHa H!HJIH ee yLJaCTHHKH
COBMeCTHOH )J,eHTeJibHOCTH 6epyT Ha ce651 yperynHposaHHe npeTeH3HH B CB513H C npe)J,TIOJiaraeMbiM HapyrneHHeM 3TOH CTOpOHOH H/HJIH ee yLJaCTHHKaMH COBMeCTHOH )].eHTeJibHOCTH
npaB
HHTeJIJieKTYaJibHOH
CornarueHHH,
KOTOpble
MoryT
6I>ITh
C06CTBeHHOCTH,
npe)J,b51BJieHb!
nepe)J,aHHOH
TpeTbeH
B paMKaX
CTOpOHOH
)J,pyroi1
CTOpOHe H/HJIH ee yLJaCTHHKaM COBMeCTHOH )J,e51TeJihHOCTH, npH TOM TIOHHMaHHH, LJTO
CTopoHa
H/HJIH
yLJaCTHHKH
npe)J,b51BJI51IOTC5I
npeTeH3HH,
COOTBeTCTBeHHO
nepe)J,aiOIIJ.YI:O
COBMeCTHOH
He3aMe)J,JIHTeJibHO CTopoHy
H/HJIH
)J,eHTeJibHOCTH, HHcpOpMHpyiOT
ee
yLJaCTHHKOB
KOTOpblM 06
3TOM
COBMeCTHOH
)J,e51TeJibHOCTH.
2. COBMeCTHOH
B
OTHOllleHHH
)].e51TeJibHOCTH,
HHTeJIJieKTYaJihHOH CTOpOHbl
HJIH
co6cTBeHHOCTH,
COTpy)J,HHLJaiOLUHe
C03)J,aHHOH
opraHH3aU.HH
B
XO)J,e
Bnpase
HCI10Jib30BaTb TaKHe npasa HHTeJIJieKTyaJibHOH C06CTBeHHOCTH )1,1151 uenei:f o6ecneLJeHH51 06513aTeJibHOf0
npe)J,OCTasJieHH51
npaBOBOH
3aiiJ.HTbl
npaB
HHTeJIJieKTYaJibHOa
C06CTBeHHOCTH Ha TeppHTOpHH rocy)J,apCTBa, B KOTOpOM TaKHe npasa 3aperHCTpHpOBaHbl.
4 CTOpOHhi
o6~3YEOTC~
pa3pa6aThiBaTh
11
nnaH
o6~3hJBaEOT ou:eHKH,
CBOH
COTpy)J.HHqaEOll(He
11cnoJJh30BaHH5l
opraHH3aU:HH
pacnpe.neneHH~
11
)J.e~TeJJhHOCTH JJH60 .li,O Haqana, JJH60 B XO)l,e
HHTeJJJJeKTyaJJbHOH
COBMeCTHO pe3yJJhTaToB
ocyll(eCTBJJeHH5l
11X
COTPY.UHHqecTBa B pa3yMHhie cpoK11 c .naThi yBe.UOMJJeHH~ B nHChMeHHOH cpopMe o.nHotl CTopoHotl
HJJI1
ee
coTpy.UHHl.[aEOmetl
coTpy.UHWimometl
opraHH3aU:11H
o
opraHH3au:wetl
nonyqeHHH
.upyrotl
pe3yJJhTaTa,
CTopoHhJ
HJJH
no.nne)l(amero
oxpaHe
ee B
Kal.[eCTBe 06beKTa HHTeJJJJeKTyaJJhHOH C06CTBeHHOCTH. TaKOH nJJaH COCTaBJJ~eTC5l C yqeTOM cooTBeTCTBYEOIUHX
BKna.nos
CTopoH
paccMaTpHBaeMyEO
)J.e~TeJJbHOCTb,
11
wx
BKJJEOqa~
coTpy.UHW-IaEOIUHX
npe.nrneCTBYEOIUYEO
opraHH3aU:HH
B
HHTeJJJJeKTyaJJbHYEO
C06CTBeHHOCTb, nepe.naHHYJO B paMKaX COTpY.UHHl.[eCTBa, H onpe.ll,eJJ51eT Bl1.ll,bi 11 o6beM
11CllOJJb30BaHH~
11HTeJJJJeKTYaJJbHOH
C06CTBeHHOCTI1,
a
TaK)I(e
YCJJOBI151
nop~.li,OK
11
ocymecTBJJeHH~ npaB Ha Hee Ha Tepp11TOp11H rocy.napCTB CTOpOH 11 Ha Tepp11TOp1111 .npymx rocy.napCTB.
CoTpy.li,HHlialOll(He
opraHH3aU:1111
HMeEOT
npaBO
11CllOJJh30BaTb
COBMeCTHO
C03.ll,aHHYJO HHTeJJJJeKTyaJJbHYJO C06CTBeHHOCTh .li,JJ~ CBOI1X COfiCTBeHHhlX HY)I()J., eCJJH 11HOe He
npe.nycMOTpeHO
nJJaHOM
OQeHKI1,
11CllOJJb30BaHH51
11
pacnpe.ll,eJJeHH51
pe3yJJbTaTOB.
CTopoHhi 11 coTpy.UHI1l.[aEOIUI1e opraHH3aU:HH B u:en~x pacnpe.neneHH~ npaB, o6na.naHI1~ npaBaMH
11
OCyll(eCTBJJeHI15l
onpe.ll,eJJ51JOT
.ne~TeJJhHOCTb
npaB
Ha
06beKTbl
KaK COBMeCTHYJO
11HTeJJJJeKTYaJJhHOH
.ll,e~TeJJbHOCTh
C06CTBeHHOCTI1
B OT)J.eJJbHhiX COrJJallleHI151X,
3aKJJJOqaeMhiX 3a6narospeMeHHO .no Haqana TaKotl .ne~TeJJhHOCTH.
3.
CTopoHhl
cornarneHI1H,
11
coTpy.UHHl.[aiOll(l1e
3aKJJJOqaeMbiX
opraHH3aU:H11
3a6naroBpeMeHHO
.no
nocpe.ncTBOM
ocymecTBJJeHH51
11JJH,
OT.ll,eJJbHbiX B
cnyqae
He06XO.li,HMOCTI1, B XO)l,e ocyll(eCTBJJeHH51 COBMeCTHOH .ll,e51TeJJbHOCTI1 pernaJOT, .li,OJJ)I(Hhl JJI1 pe3yJJhTaThl
COBMeCTHOH .ll,e~TeJJbHOCTH 6biTh 3anaTeHTOBaHbi, 3apemCTp11pOBaHbi JJH60
coxpaHeHbi B TaliHe, 11 rapaHTHpyJOT Hepa3rnarneHI1e pe3yJJhTaTOB cOTPY.UHHl.[eCTBa .no np11H5lTI15l
perneHI1~
COOTBeTCTByiOIUero
0
perHCTpaU:HH
npaB
11HTeJJJJeKTyaJJhHOH
co6cTBeHHOCTH, no.nne)l(ametl oxpaHe.
4. pe3yJJbTaTbl
Pacnpe.neneHHe HHTeJJJJeKTYaJJhHOH
JJI06oi:f 113 CTOpOH COBMeCTHOH
npaB,
.ne~TeJJbHOCTH,
KOTOpa5l
11
ocymecTBJJeHHe
OCyll(eCTBJJ5leTC51
11JJH ee COTpY.UH11l.[aiOll(HMH opraHH3aU:H~MH
)1.e51TeJJhHOCThiO,
onpe.neJJ5lJOTC~
o6na.naHHe npaBaMI1
B OT.UeJJhHhiX
HO
He
~BJJ~eTC~
cornarneHI1~x.
ee
Ha
He3aBHCHMO
11 KOTOpa5l
Henocpe)J.CTBeHHhiM
npaB
CB~3aHa C
pe3yJJhTaTOM,
5
5.
EcJIM corJiarneHMe B oTHOWeHMM orrpe,neJieHMSI pa3yMHhiX cpoKOB c ,naThi
yse,noMJieHMH
o
C03,UaHMM
pe3yJihTaTa,
rro,nJie)Kaw.ero
oxpaHe
B
Ka'-leCTBe
o6oeKTa
MHTeJIJieKTYaJihHOH C06CTBeHHOCTl1, He MO)KeT 6biTb ycrreWHO ,UOCTMrHyTO B COOTBeTCTBl1l1 C
IIOJIO)KeHMSIMH
2
rryHKTa
HaCTOSIW.ero
pa3,UeJia
l1,
COOTBeTCTBeHHO,
IIJiaH
OIJ,eHKM,
l1CI10Jlh30BaHMH l1 pacnpe,UeJieHMSI pe3yJibTaTOB He COCTaBJieH l1 He BBe,UeH B ,UeHCTBMe, Ka)K,UaSI
CTOpOHa
l1Jll1
3aKOHO,UaTeJihCTBOM
ee
corpy,nHM'-laiOW.aSI
CBoero
rocy,napcTBa
opraHM3aiJ,l1SI
I10JIY'-Il1Th
Ha
MO)KeT
B
TaKyiO
COOTBeTCTBl1l1
C
HHTeJIJieKTyaJibHYIO
C06CTBeHHOCTh BCe npasa l1 BbifO,Ubl Ha Teppi1TOpl1I1 CBOero rocy,napCTBa.
B
6.
CJiy'-laSIX, KOr,Ua 06'heKTY MHTeJIJieKTYaJihHOH co6CTBeHHOCTl1 He MO)KeT
6biTb o6ecnelfeHa oxpaHa 3aKoHo,naTeJihCTBOM rocy.uapcTBa o,nHoi1 M3 CTopoH, .upyraSI CTopoHa M ee corpy.UHM'-laiOW.Me opraHM3aUMM o6ecrre'-lMBaiOT TaKyiO oxpaHy rrpM TOM YCJIOBl1l1, '-ITO 3aKOHO,UaTeJibCTBO MX rocy_uapCTBa npe,nycMarpMBaeT TaKyiO OXpaHy, Ha comacosaHHhiX
Me)K_uy
CTopoHaMH
M
corpy.UHM'-laiOW.MMM
opraHM3aU.MSIMM
ycJioBHSIX,
Y'-IMThiBaH MX cooTseTCTBYIOW.Me BKJia.Uhi.
7.
ITo npoch6e JII06oi1 113 CTopoH MJIM JII06oH: corpy,nHMlfaiOw.eH: opraHM3aU.MM
He3aMe,nJIMTeJibHO pacrrpe,neJieHMSI
rrpoBO.USITCH
npaB
Ha
KOHcy JihTaU.MM
oxpaHSieMbie
o6oeKTbl
c
ueJibiO
HHTeJIJieKTYaJibHOH
rpeTbl1X rocy,napCTBaX, npMMeHSISI IlOJIO)f(eHMSI rryHKTOB
8.
Ha HCCJie,nosaTeJieH:,
ylfeHbiX
o6ecrrelfeHMSI
1, 2, 3
l1
4
oxpaHhl
H
C06CTBeHHOCTl1
B
HaCTOSIW.ero pa3,UeJia.
M HHhiX crreiJ,MaJIHCTOB
o,nHoH:
CTopoHhi,
npMBJie'-leHHhiX K pa6oTe B KaKOH-JIH6o opraHH3aUHH HJIH y':lpe)K_ueHMM ,npyroi1 CTopoHbi, pacrrpOCTpaHHIOTCSI rrpaBHJia BHyrpeHHero peryJIHpOBaHHSI npMHHMaiOW.HX opraHH3aiJ,l1H l1JI11
yqpe)K,UeHHH
B03MO)l(Hb1X orrpe,neJieHhi
B
TOM,
'-ITO
B03Harpa)f(,UeHl1H npaBl1JiaMl1
KacaeTCSI
l1
npaB
BhJilJiaT,
BHyrpeHHero
l1HTeJIJieKTYaJibHOH
CBSI3aHHbiX
C
TaKHMM
peryJIHpoBaHHH
C06CTBeHHOCTl1 npaBaMH,
Ka)K_uoH:
KaK
l1
OHM
rrpMHHMaiOw,eH:
opraHl13aU.Hl1 MJIM Ka)K_uoro npMHMMaiOw.ero yqpe)K,UeHMSI. Ka)K,UbiH Mccne.uosaTeJib, y'-leHbiH l1Jll1
MHOH
cnel.l,MaJIMCT,
OIIpe,neJieHHblH
B
Ka'-leCTBe
l1306peTaTeJIH,
MMeeT
rrpaBO
Ha
IlOJiylfeH!1e B COOTBeTCTBl111 CO CBOHM BKJia,UOM ,UOJIM JII060f0 IIJiaTe)f(a, npH':ll1TaiOW.efOCSI npHHHMaiOW.eH opraHM3al.J,Hl1 l1Jll1 npHHMMaiOW.eMy y'-Ipe)K,UeHMIO 3a JIHUeH3I1pOBaHHe 3TOH l1HTeJIJieKTYaJihHOH co6CTBeHHOCTH.
6
9.
ABTOpCKOe
cooTBeTCTBMM
c
npaBO
pacnpOCTpaHSieTCSI.
3aKOHo,naTeJJhCTBOM
rocy,napcTB
Ha
ny6JJMKai.UI.M,
CTopoH
KOTOpbiM
npe,noCTaBJJSieTcSJ.
B
npasosa51
oxpaHa. opMhi ocymeCTBJleHMSI 3TMX npaB, BKJla)J;hl COTpy,nHM4afOW,MX opraHM3a~MH B C03,L{aHMe pe3yJJbTaTa, a TaK){{e )J;OJlM npaB Ha TaKOH pe3yJJhTaT M, COOTBeTCTBeHHO, pa3Mep B03Harpa){{,neHMH
onpe,neJUIJOTCSI
OT,neJJbHbiX
COrJJaiiieHMSIX
Me){{,ny
CTOpOHaMH
opraHM3a~MSIMM. CTopoHbi M corpy,nHM4aiOw,we opraHM3a~ww
corpy,nHM4aiOI.li,MMM He06XO)J;MMOCTM
B
M
KOr,na
3TO
yMeCTHO
npMHMMaiOT
COrJJaCOBaHHOe
M
npw
peiiieHMe,
npe,nycMaTpMB3l{)lll,ee, 4TO Ka){{,na51 CTopoHa H ee COTpy,nHM4310lli,Me opraHM33~MM MMeiOT npaBO Ha HeMCKJli04MTeJlbHbJe, 6e30T3biBHbie H 6e3B03Me3)J;Hbie JlM~eH3MH socnpoH3Be,neHHe rocy,napCTBaX
H
ny6JJH4HOe
pacnpoCTpaHeHHe
Hay4HO-TeXHH4eCKHX
B
~eJJSIX so scex
HeKOMMepqecK.HX
JJeK~HH,
CTaTeH,
)J;OKJJa,noB,
Ha nepeBO)J;,
KHHr
H
.HHbiX
npO.H3Be,neH.HH, OXpaHSJ.eMbiX aBTOpCKHM npaBOM, KOTOpbie SIBJJSI.IOTCSI Henocpe,nCTBeHHbiM pe3yJJbTaToM
cosMeCTHOJ:i
,neSITeJJhHOCT.H.
Ha
scex
3K3eMnnHpax
pacnpocrpaH5leMbiX
06beKTOB HHTeJJJJeKTYaJJbHOH C06CTBeHHOCT.H yKa3hiBaeTC51 <PaMHJlH51 aBTOpa, eCJJH aBTOp He OTKa3aJJC51 OT yKa3aHH51 CBOeH cpaM.HJlHH B 51CHO Bbipa){{eHHOH opMe HJlH He llO){{eJJaJJ BbiCTYllHTb no,n nceB,L{OH.HMOM.
10.
8CSI COBOKYllHOCTb npaB HHTeJlJieKTyaJJhHOH C06CTBeHHOCTH Ha nporpaMMbi
,nJJH 38M H 6a3hi ,naHHhiX, pa3pa6oTaHHhie B paMKax ComaweHH51, pacnpe,neJJ51eTCH Me){{,ny
opraHH3a~H51MH
COTpy,nHH4aiOUJ;I-fMH
o6eHX
CTOpOH
C
yqeTOM
HX
COOTBeTCTBYl{)lli,HX
BKJJa,nOB B pa3pa60TKY H HHaHCHpOBaH.He TaKHX nporpaMM )J;JlSI 38M M 633 ,naHHbiX. 8 CJ1Y4351X COBMeCTHOH pa3pa60TKH HJlH COBMeCTHOrO HHaHCHpOBaHH51 nporpaMM )J;Jl5l 38M .HJJ.H
6a3
,naHHbiX
npHMeH51eMbiH
B
pacnpe,neJJeHMe oT,neJJbHhiMM
CTopoHaMH
OTHOII.IeHHH
Bhrro,nbi
B
2
H
5
TaKHX
cnyqae
comaii.IeHH51MH.
noJJO){{eH.H51 nyHKTOB
HJJ.H
B
nporpaMM
wx
opraHH3a~MHM.H
coTpy ,nmrqaJOI.li,HMH )J;JI51
38M
KOMMepqecKoro
oTcyTcTBHe
H
6a3
,naHHbiX,
wcnoJJb30BaHH51,
oT,neJJhHhiX
comaii.IeHwJ:i
pe){{.HM, BKJli04aSI
onpe,neJJ51eTC51 npHMeHSIIOTC51
HaCT051lll,ero pa3,neJJa, KacaiOI.li,HecH pacnpe,neJJeHH51 npas B CBSI3H
C COBMeCTHOH ,ne51TeJlhHOCTbiO.
11. TpeTh.HX
IIpe,nocTasneHHe pe3yJlhTaTOB coBMeCTHOH ,ne51TeJlbHOCTH B pacnopH){{eHHe
JlH~
3a6JJarospeMeHHO ocymecTBneHM51
SIBJJ51eTC51 ,no npas,
npe,nMeTOM
TaKoro
OT,neJJhHhiX
npe,nocTaBJJeHM51
npe,nycMoTpeHHhrx
COrJJaii.IeHHH,
pe3yJlhTaToB.
nyHKTOM
8
Ee3
HacT051lll,ero
3aKJli04aeMbiX ymep6a pa3,neJJa,
corJJaii.IeHH51 onpeneJJSIIOT nop51,nOK pacnpocTpaHeHM51 yKa3aHHhiX pe3yJJbTaTOB.
,nJJH TaK.He
7 3. )J,eJ10B3SI
KOH'flH,lleHQH3J1bH3SI HH'flOpM3QHSI
,lJ,enoBa5I KOHH)leHI..U1MbHa5I HH¢opMaUH5I Ha,[(Jle)l(all.(HM KaK TaKosaH.
0TBeTCTBeHHOCTh
COTpy.UHHY.aiOil.(yiO CTopoHa
HnH
C06J1IO,[(eHHH
3a TaKoe
o6o3HaY.eHHe
opraHH3aUHIO,
1'pe6yiOil.(YIO
COTPY.llHHY.aiOil.(a51
opraHH3aUH5I
3aKOHO.D,aTeJ1bCTBa CBOero
TaKOH
o6pa30M o603HaY.aeTC5I
B03naraeTc5I
Ha
CTopoHy
KOHH)leHUHaJ1bHOCTH.
oxpaH51eT
rocy,UapCTBa H
8
TaKyiO
Ka)l(,[(a5I
HH¢opMaUHIO
COOTBeTCTBHH
HnH
npH
C ycnOBH5IMH,
onpe.n:eneHHhiMH s OT.D,enhHhiX cornarneHH51X.
TepMHH ".n:enosa51 KOHqm.D,eHUHMhHa5I HHQJOpMaUH5I" 03HaY.aeT J1I06oe HOy-xay H HH¢opMaUHIO
(BKJ1IOY.a5I
HHaHCOBOfO
XapaKTepa,
nepe.D,aiOTC5I
8
UeJ15IX
)J,aHHhie), BHe
8
Y.aCTHOCTH
3aBHCHMOCTH
OCyll.(eCTBJ1eH.H5I
OT
TeXHHY.eCKOfO, HX
COBMeCTHOH
cpopMbl
KOMMepY.eCKOfO
11Jl.H
.D,e5ITeJ1bHOCTH
HOC.HTeJ15I, 8
.HJlH
KOTOpbie
COOTBeTCTBHH
C
CornarueH.HeM H OTBeY.aiOT cne.n:yiOil.(HM ycnoBHHM:
1)
o6na.D,aH.He :noii HH¢opMau.Hei1 MO)I(eT o6ecneY..HTh Bhiro.n:y, s Y.acTHOCTH
JKOHOM.HY.eCKOfO,
HayY.HOfO
HJl.H
TeXH.HY.eCKOfO
xapaKTepa,
HJlH
nonyY.eHHe
npeHMyll.(eCTBa 8 KOHKypeHUHH nepe.D, Jl.HUaMH, KOTOpbie eiO He o6na.D,aiOT;
2)
JTa HH¢opMaUH5I He 51BJ151eTC51 o6meH3BeCTHOH HJlH J..I..IHpOKO)J,OCTynHOH 113
,UpyrHX HCTOY.HHKOB Ha 3aKOHHOM OCHOBaHHH;
3)
JTa HH¢opMaumi He 6hrna paHee coo6meHa ee sna.D,enhUeM TPeThHM nHUaM
6e3 06513aTeJ1bCTBa COXpaH51Th ee KOHQJ.H.D,eHU.HMhHOCTh;
4)
JTa HHcpopMaU.H51 y)l(e
He Haxo.D,HTCH B pacnopH)I(eH.HH nonyY.aTenH 6e3
06513aTeJ1hCTBa COXpaH51Th ee KOHQJ.H.D,eHU.HMhHOCTh;
5)
o6na.n:aTenh
JTOH
HHcpopMaurm
np.HHHMaeT
Mepbi
no
oxpaHe
ee
KOHQJH.D,eHUHMhHOCTH .
CTopOHhi
H
KOHQJ.H.D,eHUHMhHYIO
coTpy.D,HHLJaiOJ..U.He HHQJOpMaUHIO
npe.D,yCMOTpeHO 8
OT)J,eJlbHbiX
no.D,p51.D,Y..HKaM
cy6no.D,p51.D,Y.HKaM
11
opramnau,HH
C06CTBeHHbiM
cornarneHH51X. B
MoryT
nepe.n:asaTb
cny)l(all.(HM,
ecnH
.n:enoByiO HHOe
He
TaKa51 HHQJOpMaUH51 MO)I(eT nepe.D,aBaTbC5I
npe.n:enax
ccpepbi
np.HMeHeH.H51
cornarneHHH,
3aKniOY.eHHhiX c HHMH. HHcpopMaUH51, nepe.D,aHHa5I TaK.HM o6pa30M, MO)I(eT Mcnonh30BaThC5I JlHI..J..Ib B npe.D,enax ccpepbl npHMeHeHH51 TaKHX cornarneHHH, 8 KOTOpbiX npe.D,ycMaTpHBaiOTC51 ycnOBH51 H CpOKH npHMeHeHH51 TaKHX nOJ10)1(eHHH 0 KOHqm.D,eHU.HaJlbHOCTH.
CTopoHhi 11 coTpy.D,HMLJaiOJ..UHe opraHH3au,HH npHHHMaiOT see Heo6xo.D,HMbie Mephi no OTHOJ..I..IeHHIO K CBOHM CJ1y)Kall.(HM, no.D,p51.D,lJ..HKaM H cy6no.D,p51..D,Y.HKaM )J,J15I C06J1IO)J,eHH51 065I3aTeJ1bCTB no COXpaHeHHIO KOHQJH,UeHUHaJlbHOCTH, CCbiJlKa Ha KOTOphie C.D,eJlaHa Bhli..J..Ie.
AGREEMENT between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation, hereinafter referred to as "the Parties", expressing mutual desire to develop long-term cooperation in the exploration of outer space and the application of space equipment and technologies for peaceful purposes for the benefit of the peoples of the Republic of Indonesia and the Russian Federation, considering that the expansion of such cooperation brings forth new practical requirements to the organizational and legal regulation of relations between the Parties and the respective organizations and institutions of both States, recognizing considerable potential mutual benefits from the encouragement and development of cooperation in space activities, attaching due importance to the development of coordinated measures aimed at promoting prospective forms of scientific and technological cooperation, as well as industrial and economic activities and business partnership in the space field, reaffirming their commitment to furthering peaceful use of outer space through cooperation at regional and global levels, desiring to strengthen existing and develop new forms of cooperation in relevant spheres of industrial and business activities between the organizations and institutions of bo~h
States, acting in pursuance of the Declaration on the Framework of Friendly and Partnership
Relations between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21st Century signed in Moscow on the 21 April 2003 by the President of the Republic of Indonesia and the President of the Russian Federation,
2
taking into consideration the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, of 27 January 1967, as well as other multilateral treaties regulating the use of outer space, in which both the Republic of Indonesia and the Russian Federation participate, acting in accordance with the legislation of their respective States, have agreed as follows:
Article 1 Purpose
This Agreement is concluded for the purpose of establishing organizational and legal bases for mutually beneficial cooperation in specific areas of the joint activity relating to the exploration and use of outer space and the application of space equipment and technologies for peaceful purposes, particularly through: 1)
scientific research and the joint activity in the design, development,
production, testing and operation of space equipment; 2)
mutual exchanges of relevant technologies, expertise, equipment and
material resources; 3)
commercial and other activity related to the launching of spacecraft;
4)
conclusion
of subsequent
agreements
relating
to
the
activity
in
implementation of this Agreement.
Article 2 Legal Basis
Cooperation in pursuance of this Agreement shall be carried out in accordance with the legislation of the States of the Parties, subject to observance of generally recognized principles and norms of international law and without prejudice to the fulfillment by the Parties of their obligations and the exercise of their rights under other international treaties in which they participate.
3 Article 3 Competent Agencies and Designated Organizations
1.
The competent agencies responsible for the development and coordination
of cooperation in implementation of this Agreement shall be: for the Indonesian Party - the National Institute of Aeronautics and Space, for the Russian Party- the Federal Space Agency (hereinafter- "the competent agencies"). In case of an appointment by either of the Parties of any other organization as its competent agency, this Party shall without delay notify of such an appointment the other Party in written form through diplomatic channels. 2.
In accordance with the legislation of their States, the Parties may designate
other ministries and agencies, and the competent agencies may designate other organizations, which are subjects of public or private law of the States of the Parties, to carry out specialized types of activities within the framework of this Agreement (hereinafter- "the designated organizations"). 3.
For the purposes of this Agreement, the term "participants in the joint
activity" shall mean competent agencies, designated organizations and other legal persons, which are subjects of public or private law of the States of the Parties, involved in the joint activity within the framework of this Agreement. 4.
Participants in the joint activity shall observe the internal regulations
established by the competent agency of their respective Party in implementation of this Agreement.
Article 4 Areas of Cooperation
Cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out in the following areas: 1)
exploration of outer space, including astrophysical research and planetary
studies; 2)
remote sensing of the Earth from outer space and space meteorology;
3)
space materials studies;
4)
space medicine and biology;
4 5)
space communications, satellite TV and radio broadcasting and related
information technologies and services; 6)
satellite navigation and related technologies and services;
7)
research and development, production, operation and other works related to
spacecraft, devices and systems, as well as corresponding ground-based facilities; 8)
provision and use of launch services;
9)
application of spin-off results of the joint activity in creating new space
equipment and technologies; 10)
protection of space environment, including monitoring, prevention and
reduction of space debris growth. Other areas of cooperation shall be determined by mutual agreement between the Parties or the competent agencies in written form.
Article 5 Forms of Cooperation
1.
Cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out in the following
1)
planning and implementation of joint projects using scientific, experimental
forms:
and industrial capabilities; 2)
mutual provision of scientific and technical information, experimental data,
results of experimental design works, materials and equipment in various fields of space science and technologies; 3)
development, production and supply of various components for satellites and
corresponding ground-based means; 4)
use of ground-based objects and systems for launching and controlling
spacecraft, including the gathering and exchange of telemetric information; 5)
organization of personnel education and training programmes, the exchange
of scientists, technical and other experts; 6)
holding symposia, conferences and congresses;
7)
participation in specialized exhibitions, fairs and other similar events;
8)
development of various forms of partnership and the joint activity in the
international space technologies and services market;
5
9)
provision of technical assistance and aid;
10)
mutual facilitation of access to national and international programmes and
projects in the field of practical application of space technologies and development of space infrastructure. Other forms of cooperation shall be determined by mutual agreement between the Parties or the competent agencies in written form. 2.
The Parties, the competent agencies and designated organizations shall, if
necessary, by mutual arrangement in written form establish working groups to implement programmes and projects, as well as to define organizational methods and legal means of development of cooperation pursuant to this Agreement.
Article 6 Separate Agreements 1.
Organizational, financial, legal and technical terms and conditions for
implementing specific cooperation programmes and projects pursuant to this Agreement shall be the subject of separate agreements in written form, including contracts, between the competent agencies and designated organizations. 2.
The Parties shall, if necessary and considering international obligations of
their respective States, conclude separate agreements in written form. 3.
For the purposes of this Agreement, separate agreements indicated in
paragraphs 1 and 2 of this Article shall hereinafter be referred to as "the separate agreements". 4.
The Parties, the competent agencies and designated organizations shall, if
necessary, promote on the basis of separate agreements the establishment and development of cooperation in the areas covered by this Agreement, with the participation of specialized state organizations and private organizations of third states, as well as international organizations.
6
Article 7 Financing 1.
The financing of the joint activity carried out pursuant to this Agreement
within the state policies in the field of the exploration and use of outer space shall be provided by the Parties in accordance with the legislation of their respective States regarding budget regulation and subject to the availability of funds allocated for these purposes. 2.
The financing of the joint activity beyond budgetary allocations and/or state
programmes shall be within the scope of responsibility of the competent agencies and/or the designated organizations engaged in such activity and shall be set out in separate agreements. 3.
Nothing in this Article shall be construed as creating additional obligations
for the Parties to provide budgetary financing of cooperation carried out pursuant to this Agreement.
4.
Each Party, unless otherwise directly provided for in the legislation of its
State, shall not be responsible for any financial obligations resulting from separate agreements between the competent agencies or designated organizations concluded within the framework of this Agreement.
Article 8 Intellectual Property 1.
The Parties shall provide the adequate and effective protection of intellectual
property created or provided within the framework of this Agreement in accordance with the legislation and international obligations of their respective States and the provisions of this Agreement. For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" shall have the meaning provided for in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, signed in Stockholm on 14 July 1967.
7 2.
The Parties, the competent agencies and designated organizations shall
define in separate agreements the provisions to be observed with regard to intellectual property used in and/or resulting from the joint activity pursuant to this Agreement, observing principles and norms set forth in the Annex to this Agreement, which shall constitute an integral part thereof.
3.
In the absence of provisions, indicated in paragraph 2 of this Article, in
separate agreements the Parties, the competent agencies and designated organizations shall provide for the protection and allocation of intellectual property rights in accordance with the Annex to this Agreement.
Article 9 Exchange of Information 1.
For the purposes of this Agreement, the term "information" shall mean any
information irrespective of the form of its presentation on persons, objects, facts, events, phenomena and processes, including information of commercial or financial nature, scientific and technical data, related to the joint activity pursuant to this Agreement or separate agreements, as well as information on the progress in its implementation or results obtained. 2.
The Parties shall exchange information not subject to restrictions on
dissemination in accordance with the legislation of the States of the Parties, the provisions of this Agreement, and separate agreements. 3.
Nothing in this Agreement shall be considered as an obligation of either
Party to transmit any information under this Agreement or as a reason for any other transmission of information in general within the framework of the joint activity, if its transmission contravenes the security interests of its State. 4.
If the transmission of specific information that is classified as a state secret
in the State of either Party is viewed by the Parties as necessary for the purposes of the joint activity within the framework of this Agreement, the procedure for the transmission and handling of such information shall be subject to the legislation of the States of the Parties and in accordance with the Agreement between the Government of the Republic of
8 Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified Information of 16 September 2004 or other separate agreement in written form concluded by the Parties to this end.
5.
Confidential information shal1 be duly marked as such. This information
media shall be marked: in the Republic of Indonesia- "Terbatas Hanya Untuk Keperluan Dinas" ("For Official Use") mark and in the Russian Federation - ",Ll;m1 cnyJKe6Horo noJib30Bamui" ("D1ya Sluzhebnogo Polzovaniya"/"For Official Use") mark. Responsibility for such marking shall rest with the Party, the competent agency and the designated organization, the information of which requires such confidentiality. Each Party, its competent agency and designated organizations, shall protect the confidential information obtained from the other Party, its competent agency and designated organizations, m accordance with the legislation of the States of the Parties, as well as separate agreements.
6.
Separate agreements shall provide for the protection of confidential
information and conditions on which confidential information may be transmitted to the personnel of the Parties or participants in the joint activity or any third party in relation to such agreements, including contractors and sub-contractors. Separate agreements shall, if necessary, provide for the adoption of additional measures in relation to the personnel of the Parties and participants in the joint activity for the observance of obligations concerning the protection of confidential information.
7.
Each Party and each of its participants in the joint activity shall not transmit
to any third person in relation to this Agreement and separate agreements information received from the other Party and its participant in the joint activity unless the Parties and their participants in the joint activity agree otherwise on a mutual basis in written form.
Article 10 Protection of Property and Technology Safeguards 1.
Each Party shall, in accordance with the legislation of its State, ensure the
observance of the interests of the other Party, its competent agency and designated organizations pertaining to the legal protection of their property located in the territory of its State within the framework of the joint activity in implementation of this Agreement, including, in relevant cases, and subject to the consent of the Parties, the immunity of mutually agreed categories of goods from any seizures or executive action.
9
2.
For the purpose of implementing specific programmes and projects m
accordance with this Agreement, the Parties shall, as appropriate, conclude agreements or assist in the conclusion by the participants in the joint activity of agreements on technology safeguards measures, with a view to providing detailed conditions for: 1)
the prevention of any unauthorized access to protected items and related
technologies, any unauthorized transfer and export of protected items not for the intended use and/or their improper use by an exporter or an importer (end-user); 2)
the implementation by representatives and personnel skilled in the handling
of protected items, of appropriate functions to effectively protect them and control their handling; 3)
the development and implementation of specific technology protection
plans.
Article 11 Liability 1.
The Parties shall, on a reciprocal basis, waive any liability and indemnity
claims against each other and, accordingly, each Party shall not raise any claims against the other Party, its competent agency and designated organizations for damage caused to persons from among its personnel or its own property, due to the participation of such persons and the use of such property in the joint activity under this Agreement, by that other Party, its competent agency and designated organizations. 2.
The Parties and/or the competent agenctes shall, on a mutual basis and
subject to the legislation of their States, apply procedures for the implementation of the principle of reciprocal waiving liability and indemnity claims by agreed practice, according to which each Party, its competent agency and designated organizations waive, on a reciprocal basis, any claims or actions against the other Party, its competent agency and designated organizations for damage, which can be unintentionally inflicted on their own property and/or persons from among their personnel. Such practice may, if necessary and subject to relevant contractual provisions, cover the activities of contractors and subcontractors. The provisions of this Article shall equally apply to contractual practice of the designated organizations, subject to the consent of both Parties.
10
3.
The principle of waiving of liability and indemnity claims, as set out in
paragraphs 1 and 2 of this Article, shall apply only if the Party, its competent agency, designated organizations, persons from among their personnel or their property that cause the damage, and the Party, its competent agency, designated organizations, persons from among their personnel or their property that suffer the damage, participate or is used, respectively, in the joint activity under this Agreement. 4.
The Parties or the competent agencies and designated organizations may,
within separate agreements, limit the scope of application of, or otherwise change, the provisions on the reciprocal waiving of liability and indemnity claims provided for in this Article, in as much as it may be required due to the specific nature of the joint activity within the framework of this Agreement. In particular, they may agree upon additional or alternative provisions on the apportionment of liability and indemnity for damages in respect of the specific type of the joint activity. 5.
The reciprocal waiving of liability and indemnity claims shall not cover:
1)
claims for damage caused by wilful misconduct or gross negligence;
2)
claims related to intellectual property;
3)
claims between a Party and its own competent agency and its own
designated organizations, claims between such an agency and such organizations or claims among such organizations; 4)
claims made by natural person, legally eligible persons, his/her heirs or
subrogees for bodily injury to, any other serious impairment of the health of, or the death of such natural person; 5)
claims based on explicitly stated contractual provisions.
6.
The provisions of this Article shall not infringe the application of relevant
principles and norms established by international law and, in particular, with respect to claims based on the Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 29 March 1972. 7.
The Parties shall hold consultations on any potential liability under
international law, including the Convention referred to in paragraph 6 of this Article, on the apportionment of the burden of compensation for damage and on the legal defense from the
11
claims. The Parties shall cooperate in order to establish every fact while investigating any incident or accident involving the consideration of liability issues, in particular, through the exchange of experts and information.
Article 12 Customs Regulation 1.
For the purposes of this Article:
1)
"goods" shall mean such items (objects, materials, types of products) related
to the exploration and use of outer space for peaceful purposes as: spacecraft and means for launching space objects, their components and related devices; ground-based equipment, including for the control, testing, launching and operation of spacecraft and their components, as well as for the receipt of information and data from space means; information and measurements technical means; spare parts; related and technologically necessary special-purpose natural or artificial substances or materials required, inter alia, for spacecraft and means for launching space objects; scientific-research and technological equipment for space means application; technologies in the form of information and data stored on material carriers, computer software, databases and documentation, as well as other information in any material form, including manufacturing documentations and technical specifications, trade secrets and know how, inventions, industrial models and utility models, pilot design and technical engineering developments. 2)
"import" shall mean any movement through the customs border of the
Republic of Indonesia into its territory or the customs border of the Russian Federation into its territory of goods transported for the purposes of bilateral cooperation pursuant to this Agreement;
12 3)
"export" shall mean any movement through the customs border of the
Republic of Indonesia from its territory or the customs border of the Russian Federation from its territory of goods transported for the purposes of bilateral cooperation pursuant to this Agreement. 2.
Goods imported and/or exported within the framework of this Agreement
shall be subject to exemption from customs duties and taxes collected by customs authorities in accordance with the procedures established by the legislation of the States of the Parties. 3.
For the purposes of this Agreement, exemptions from customs duties and
taxes collected by customs authorities shall be granted, in accordance with the legislation of the States of the Parties, in respect of goods imported into the customs territory of the Republic of Indonesia or into the customs territory of the Russian Federation from third countries and/or exported from the customs territory of the Republic of Indonesia or from the customs territory of the Russian Federation to third countries, regardless of the country of their origin, including goods, as specified in subparagraph 1 of paragraph 1 of this Article, imported and/or exported within the framework of multilateral cooperation programmes and projects in which the Parties and/or the competent agencies and designated organizations participate. 4.
The competent agencies shall in each case confirm to the customs authorities
of their respective States that the import and/or export of goods is effectuated within the framework of this Agreement and separate agreements, accompanying such confirmation with information on the nomenclature and quantity of goods. Specific lists and quantity of goods, provided for in subparagraph 1 of paragraph 1 and paragraph 3 of this Article, moved across the customs borders of the States of the Parties and specifically intended for the purposes of cooperation within the framework and under the terms and conditions of and pursuant to this Agreement, shall be agreed upon in written form by the competent agencies in accordance with the legislation of the States of the Parties before the delivery of such goods. The competent agencies shall jointly issue necessary confirmations to the customs authorities of their respective States with regard to goods referred to in this paragraph. Such confirmations may, as necessary, be the subject of decisions by the relevant Party.
13
5.
For the purposes of the effective implementation of this Agreement, and
subject to the legislation of their States, the Parties shall seek to ensure customs clearance of goods in the shortest time possible and, if required, shall carry out this procedure as a matter of priority. The expediency of such customs clearance of goods shall be determined by the competent agencies of the Parties in accordance with the legislation of their States.
6.
The provisions of this Article shall not extend to excisable goods.
Article 13 Export Control The Parties shall act in accordance with the legislation of their States in the field of export control in relation to those goods and services that are included in the national lists and enumerations of export control of their respective States. The transfer by the Parties to each other or transfer by the participants in the joint activity to each other within the framework of any forms of cooperation pursuant to this Agreement of information, technical data, equipment and other items, including industrial production and intellectual property, in the territory of the exporter, importer or any third state, shall be undertaken subject to the legislation in the field of export control which are in force in the States of the Parties.
Article 14 Assistance to the Activities of Personnel Each Party shall, in accordance with the legislation of its State, render assistance to the activities, including visa support, to citizens of the State of the other Party who enter or stay in the territory of its State to carry out activities pursuant to this Agreement.
Article 15 Settlement of Disputes
1.
In case of disputes between the Parties related to the interpretation and/or
implementation of this Agreement, the Parties shall firstly hold consultations or negotiations through diplomatic channels to achieve an amicable settlement.
14
2.
Disputes between the competent agencies or designated organizations over
issues directly associated with the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be submitted for joint consideration to senior officials of these organizations who shall make every effort to settle a dispute by mutual agreement. Upon the concerted request on the part of the competent agencies, such disputes may be addressed under the procedure provided for in paragraph 1 of this Article. Upon the concerted decision of senior officials referred to above, disputes may be submitted for settlement through conciliation with the purpose of achieving agreement or drafting findings or recommendations on all matters of fact and law pertaining to the disputed issue. Such disputes may also be addressed through any other mutually agreed procedure. 3.
In the absence of a common agreement on other methods of settlement,
disputes that have not been settled under the procedures provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article within six months after one of the Parties forwards to other Party a request in written form for such settlement may, at the request of either Party, be submitted to an Arbitration Tribunal established in accordance with the provisions of this Article. 4.
An Arbitration Tribunal shall be constituted for each particular case, with
each Party appointing an arbitrator and these two arbitrators selecting a third arbitrator- a national of a third state who shall be appointed Chairperson of the Arbitration Tribunal. The first two arbitrators shall be appointed within two months and the Chairperson - within three months after one of the Parties informs the other Party of its desire to submit the dispute to the arbitration procedure. 5.
If the arbitrators have not been appointed within the periods of time
specified m paragraph 4 of this Article, either Party may, in the absence of another arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make all necessary appointments. If the President is a national of either of the States of the Parties or is unable to discharge the said function for any other reason, the necessary appointments shall be made by the next most senior member of the International Court of Justice who shall not be a national of either of the States of the Parties.
15 6.
The Arbitration Tribunal shall take its decisions by majority vote on the
basis of existing agreements between the Parties and the generally recognized principles and norms of international law. Its decisions shall be final and shall not be subject to appeal unless the Parties have agreed in advance in written form on the procedure of appeal. At
the
request of both Parties,
the Arbitration Tribunal may formulate
recommendations which, while not having the force of a decision, may provide the Parties with a basis for the consideration of the issue underlying the dispute. The decisions or advisory opinions of the Arbitration Tribunal shall be limited to the subject of the dispute and shall set forth the grounds on which they are based. 7.
Each Party shall bear the costs associated with the activities of its arbitrator
and its lawyer during arbitration. The costs associated with the activities of the Chairperson of the Arbitration Tribunal shall be borne in equal parts by the Parties. Unless the Parties agree otherwise, all other expenses related to the settlement of the dispute by way of arbitration shall be shared between the Parties in equal parts.
8.
As regards other provisions, the Arbitration Tribunal shall itself establish its
rules of procedure.
9.
Separate agreements shall, as necessary, provide for specific dispute
settlement procedures, with the understanding that the ways and means of amicable settlement shall have priority.
Article 16 Final Provisions l.
This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latter
notification in written form through diplomatic channels of the completion by the Parties of domestic procedures necessary for its entry into force. 2.
This Agreement shall remain in force for a period of ten (1 0) years. It shall
be automatically extended for subsequent periods of five (5) years, unless either Party notifies the other Party in written form through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement at least one (1) year prior to the expiration of the initial term of validity or the expiration of any subsequent period of duration.
16 3.
Unless the Parties agree otherwise, the termination of this Agreement
according to the procedure stipulated in paragraph 2 of this Article shall not affect the implementation of all unfinished programmes and projects under this Agreement. The termination of this Agreement shall not serve as a legal basis for unilateral revision of or non-compliance with contractual obligations of legal persons, which have arisen under this Agreement prior to its termination. 4.
This Agreement may be amended at any time by mutual agreement of the
Parties in written form. The amendments shall enter into force according to the procedure established by paragraph 1 of this Article.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.
Done at Moscow 1 December 2006 in duplicate, each in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the provisions of this Agreement, the text in the English language shall be used.
For the Government of the Republic of Indonesia
For the Government of the Russian Federation
Signed
Signed
1
ANNEX to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes
Intellectual Property and Business Confidential Information In accordance with the legislation and international treaties of their States, the Parties shall ensure effective protection of intellectual property rights, including rights of third parties, obtained and/or used within the framework of cooperation which is the subject of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes (hereinafter - "the Agreement") and separate agreements referred to in Article 6 of the Agreement. The competent agencies and designated organizations, hereinafter defined as "the cooperating organizations", shall in due time inform each other of all the results of the joint activity subject to legal protection as objects of intellectual property and shall interact expeditiously for the purposes of registration and implementation of other formal procedures to ensure such protection.
1. Scope of Application 1.
The provisions of this Annex shall apply to all types of the joint activity
conducted for the purposes of cooperation pursuant to the Agreement, except where the Parties or the cooperating organizations agree on any special provisions under separate agreements, subject to the provisions of paragraph 2 of Article 8 of the Agreement.
2.
This Annex shall regulate the allocation between the Parties or cooperating
organizations of rights to objects of intellectual property rights created as a result of the joint activity within the framework of the Agreement. Each Party, in accordance with the legislation of its State, shall ensure that the other Party and cooperating organizations of the other Party can acquire the intellectual property rights belonging to them in accordance with this Annex.
2 3.
This Annex shall not alter the procedure of legal regulation of intellectual
property rights as set out in the legislation of the States of the Parties and the internal regulations of cooperating organizations. Similarly, this Annex shall not alter the relations between cooperating organizations of either Party or the relations between a Party and these organizations. This Annex shall not prejudice the international obligations of the Parties. 4.
The conduct of the joint activity shall not affect the intellectual property
rights of the Parties and/or the cooperating organizations which have been acquired before the commencement of the joint activity pursuant to the Agreement or resulted from independent activity (hereinafter- "the background intellectual property").
5.
The termination of the Agreement shall not affect the rights and obligations
having arisen under this Annex prior to such termination.
2. Allocation, Ownership and Exercise of Rights 1.
With regard to allocation, ownership and exercise of intellectual property
rights, the Parties and cooperating organizations shall apply the following basic principles: 1)
the principle of adequate protection of the results of intellectual activities
obtained and/or used within the framework of the Agreement; 2)
the principle of due consideration of corresponding contributions by the
Parties and cooperating organizations in the allocation of their rights to and interests in jointly created intellectual property; 3)
the principle of efficient use of intellectual property;
4)
the principle of non-discriminatory treatment of participants m the joint
activity; 5)
the principle of protection of business confidential information;
6)
the principle of transfer and use of background intellectual property only
after it is provided with legal protection in the teiTitory of the State where it shall be used; 7)
the principle of mandatory implementation by the Parties of measures aimed
at preventing, identifying, investigating, restraining and suppressing infringements of the rights to intellectual property created by means of budgetary allocations of the States of the Parties ;
3
8)
the principle of restraining from infringing the legitimate rights of third
parties to intellectual property obtained and/or used within the framework of the Agreement; 9)
the principle according to which the transferring Party and/or its participants
m the joint activity undertake to settle claims in connection with the alleged infringement by that Party and/or its participants in the joint activity of the rights to intellectual property transferred within the framework of the Agreement, which may be presented by a third party to the other Party and/or its participants in the joint activity, with the understanding that the Party and/or participants in the joint activity, which are presented with claims, shall expeditiously inform of this the transferring Party and/or its participants in the joint activity, respectively. 2.
With regard to the intellectual property created in the course of the joint
activity, the Parties or cooperating organizations shall be eligible to use such intellectual property rights for the purposes of ensuring mandatory provision of legal protection of intellectual property rights in the territory of the State where such rights are registered. The Parties shall undertake and oblige their cooperating organizations to jointly elaborate a plan for the assessment, use and allocation of the results of intellectual activity either prior to the commencement or during the conduct of their cooperation within reasonable time from the date when one Party or its cooperating organization notifies in written form the other Party or its cooperating organization of obtaining a result subject to protection as an object of intellectual property. Such plan shall be drafted taking into account the corresponding contributions of the Parties and their cooperating organizations to the activity under consideration, including background intellectual property transferred within the framework of cooperation, and specify the types and scope of the use of intellectual property, as well as the terms and procedures of the exercise of rights to it in the territories of the States of the Parties and in the territories of other states. The cooperating organizations shall be entitled to use the jointly created intellectual property for their own needs, unless otherwise provided for in the plan for the assessment, use and allocation of the results. The Parties and cooperating organizations shall, for the purposes of allocation, ownership and exercise of rights to objects of intellectual property, define an activity as a joint activity in separate agreements concluded in advance of such an activity.
4
3.
The Parties and cooperating organizations shall decide by separate
agreements concluded in advance of or, as necessary, during the conduct of the joint activity whether the results of the joint activity should be either patented, registered or kept secret, and guarantee the non-disclosure of the results of cooperation pending the adoption of a relevant decision on the registration of the rights to intellectual property subject to protection. 4.
The allocation, ownership and exercise of the rights to the results of
intellectual activity, which is conducted independently by either Party or its cooperating organizations and which is associated with, but not directly resulting from, the joint activity, shall be determined in separate agreements. 5.
If agreement with respect to ascertaining the reasonable time period from the
date of notification of the creation of the result subject to protection as an object of intellectual property cannot be effectively reached in accordance with the provisions of paragraph 2 of this section and, accordingly, a plan for the assessment, use and allocation of the results is not elaborated and put into effect, each Party or its cooperating organization may, in accordance with the legislation of its State, acquire all rights to and benefits from such intellectual property on the territory of its State. 6.
When an object of intellectual property cannot be protected by the
legislation of the State of one of the Parties, the other Party and its cooperating organizations shall provide such protection on the condition that the legislation of their State envisages such protection, on the terms agreed to between the Parties and cooperating organizations, considering their corresponding contributions. 7.
At the request of either Party or any cooperating organization, consultations
shall be promptly held for the purpose of securing protection and allocation of rights to protected objects of intellectual property in third states, applying the provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this section. 8.
Internal regulations of host organizations or institutions regarding
intellectual property rights and possible remunerations and disbursements related to such rights, as they are determined by the internal regulations of each of the host organizations or each of the host institution, shall apply to researchers, scientists and other specialists of one
5
Party, enlisted in the service of an organization or institution of the other Party. Each researcher, scientist or other specialist identified as an inventor shall be entitled, in accordance with his/her contribution, to a share of any payment due to the host organization or the host institution for licensing this intellectual property. 9.
Copyright extends to publications which are provided with legal protection
in accordance with the legislation of the States of the Parties. The forms of exercise of those rights, the contributions of cooperating organizations in the creation of a result, as well as the shares of the rights to such a result and, accordingly, the amount of the remuneration shall be determined in separate agreements between the Parties and cooperating organizations. The Parties and cooperating organizations shall, when necessary and feasible, take a concerted decision stipulating that each Party and its cooperating organizations shall be entitled to nonexclusive, irrevocable and royalty-free licenses to translate, reproduce and publicly distribute in all states, for non-commercial purposes, scientific and technical articles, lectures, reports, books and other copyrighted works, which are the direct result of the joint activity. All copies of the distributed objects of intellectual property shall indicate the author's name unless the author expressly declines to be named or wishes to appear under a pseudonym. 10.
The totality of intellectual property rights with respect to software and
databases elaborated within the framework of the Agreement shall be allocated among the cooperating organizations of both Parties taking into account their corresponding contributions to the elaboration and funding of such software and databases. In cases of joint elaboration or joint funding of software or databases by the Parties or cooperating organizations, the regime to be applied to such software and databases, including the sharing of profit in case of their commercial use, shall be determined in separate agreements. In the absence of separate agreements, the provisions of paragraphs 2 and 5 of this section on the allocation of rights in connection with the joint activity shall apply. 11.
The provision of the results of the joint activity at the disposal of third
persons shall be the subject of separate agreements concluded in advance of such provision of the results. Without prejudice to the exercise of the rights provided for in paragraph 8 of this section, such agreements shall determine the procedure for the dissemination of the said results.
6
3. Business Confidential Information Business confidential information shall be duly designated as such. The responsibility for such designation shall rest with the Party or cooperating organization requiring such confidentiality. Each Party or cooperating organization shall protect such information subject to the legislation of its State and in accordance with the terms and conditions defined in separate agreements. The term "business confidential information" shall mean any know-how and information (including data), in particular, of technical, commercial or financial nature, irrespective of their form or medium, which are transmitted for the purposes of carrying out the joint activity under the Agreement and which meet the following conditions: 1)
the possession of this information may provide benefits, in particular, of an
economic, scientific or technical nature, or give a competitive advantage over persons who do not possess it; 2)
this information
IS
not generally known or widely available from other
sources on legal grounds; 3)
this information was not earlier passed on by its possessor to third persons
without the obligation to maintain its confidentiality; 4)
this information is not already at the disposal of the recipient without the
obligation to maintain its confidentiality; 5)
the
possessor
of this
information
takes
measures
to
protect
its
confidentiality. The Parties and cooperating organizations may transmit business confidential information to their own employees, unless otherwise provided for in separate agreements. Such information may be transmitted to the contractors and sub-contractors within the framework of the sphere of application of agreements concluded with them. Information transmitted in this way may be used only within the sphere of application of such agreements, which shall set out the conditions and time limits of application of such provisions on confidentiality. The Parties and cooperating organizations shall take all necessary measures in relation to their employees, contractors and sub-contractors for the observance of the obligations to protect confidentiality refen·ed to above.
