Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"):

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

."·

0

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"): Mengingat persahabatan dan hubungan ketja sama yang telah terjaJin antara kedua negara dan rakyamya; Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya didasarkan atas kedaulatan yang sama dan saling menguntungkan; dan Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman ModaJ tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara: Telah menyetujui sebagai berikut:

PASALI

')

DEFINlSI

Untuk tujuan Persetujuan ini : 1.

Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang ditanam oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Pihak yang disebut terakhir, mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a.

benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotek, hak istimewa, jaminan, garansi dan hak-hak serupa lainnya;

5.

Istilah "wilayah" diartikan sebagai: a.

Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dalam perundangundangannya.

b.

Dalam hubungan dengan Republik Demokrasi Rakyat AJjazair: Wilayah Republik Demokrasi Rakyat Aljazair yang ditetapkan dalam perundang-undangannya.

PASALll PENINGKATAN DAN PERLlNDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL

I.

Salah satu Pihak harus mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan bagi para penanam modal dari Pihak lain untu.k menanam modal di wilayahnya, dan mengakui penanaman modal tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Penanarnan modal oleh para penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu harus diperlakukan secara wajar dan seirnbang dan harus mendapat perlindungan dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.

PASAL Ill KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT

I.

Masing-masing Pihak harus menjamin akan perlakuan yang wajar dan seirnbang dari penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain dan tidak akan melanggarnya, melalui tindakan-tindakan yang tidak rasional dan diskrirninasi, pacta pelaksanaan, manajemen, pemeliharaan, pemakaian. pemanfaatan atau penyelesaian dari para penanarn modal tersebut. Masingmasing Pihak harus memberikan perlindungan dan keamanan fisik penanaman modal secara memadai.

b.

hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi atau setiap bentuk lai1mya dari hasil bunga dalam perusahaan atau usaha-usaha patungan di wilayah Pihak lain;

c.

tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai nilai keuangan.

d.

hak-hak atas kekayaan industri dan intelektual, desain industri, merk dagang, proses-proses teknik, muhibah, dan keahlian;

e.

konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk mencari, atau mengeksploitasi sumber daya alam.

Setiap perubahan bentuk aset yang ditanamkan atau ditananlkan kembali tidak akan mempengarubi karaktemya sebagai suatu penanaman modal.

2.

-

lstilah "warga negara" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari: (i)

seseorang yang mempunyai kewarganegaraan Pihak tersebut;

(ii)

badan hukum yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlak:u di Pihak tersebut;

3.

Istilal1 "penanam modal" berarti warganegara salah satu Pihak yang menananlkan modalnya di wilayah Pihak lainnya.

4.

Istilah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan dalam jangka waktu yang lazin1 dipersyaratkan dalam praktik keuangan intemasional.

2.

Lebih khusus, masing-masing Pihak. hams memperlakuk.an penanaman modal dalam hal apapun hams tidak. boleh kurang menguntungkan daripada yang diperoleh penanaman modal yang dilakukan para penanam modal dari negara Ketiga.

3.

Jika salal1 saru Pihak. memberikan perlakuan khusus kepada para penanam modal dari negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan penyatuan pabean, penyatuan ekonomi, penyatuan moneter atau kelembagaan serupa, atau berdasarkan persetujuan peralihan yang mengarah pacta suatu penyatuan kelembagaan sejenis, Pihak. tersebut tidak. berkewajiban untuk melaksanak.an perlak.uan khusus kepada para penanam modal dari Pihak lain. PASAL IV PENGMIBIL-ALIHAN

l.

Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambilalihan. nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak rnilik lainnya, yang berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di bawah ini: (a)

tindak.an dilakukan untuk maksud yang dibenarkan secara hukum atau kepentingan urnum dan sesuai dengan proses hukum;

(b)

tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;

(c)

tindakan tersebut disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi yang cepat. memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi hams sesuai dengan harga pasar yang pantas dari penanaman modal yang diambil al ih dengan segera sebelum tindakan pencabutan hak mil ik diumurnkan. Harga pasar tersebut hams ditentukan sesuai praktik-prak.tik dan metodemetode yang diakui secara intemasional atau, bilamana harga pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersan1a antara para Pihak, dan jurnlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dalam mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas.

A

PASAL V

GANTI RUGI ATAS KERUGIAN

Para penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, revolusi, negara dalam keadaan darurat, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayal1 Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak yang disebut terakhir berkenaan dengan restitusi, indemniflkasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya. harus tidak boleh kurang menguntungkan dari pada yang diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal dari negara Ketiga. Pasal VI Transfer

I.

Masing-masing Pihak harus menjamin dalam lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanaman modal oleh para penanam modal dari Pihak lain dengan segera, untuk mentransfer secara bebas atas: a.

laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya~

b.

dana-dana yang dibutuhkan unruk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu. barang (i) setengah jadi ataupun barang jadi, atau (ii) untuk mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman modal;

c.

dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal:

d.

dana pembayaran pinjaman;

e.

royalti atau biaya;

f.

pendapatan perorangan yang bekerja atau diperbolehkan bekerja yang berkaitan dengan penanaman modal:

2.

g.

hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;

h.

ganti rugi menurut Pasal IV dan V dari Perjanjian ini:

Transfer tersebut harus dilakukan dalam nilai tukar yang berlaku pacta tanggaJ dilakukan transfer. pacta saat pelaksanaan transaksi dalam mata uang yang akan ditransfer.

PASAL Vll SUBROGASI

Apabila penanaman modal dari penanam modal satu Pihak dipertanggungkan atas risiko non-komersial sesuai dengan sistem yang berdasarkan hukum yang berlaku, setiap subrogasi dari penanggung ulang terhadap hak-hak penanam modal menurut ketentuan pertanggungan tersebut harus diakui oleh Pihak lainnya, namun penanggung dan penanggung ulang tersebut tidak dapat melaksanakan hak-hak selain dari hak-hak yang dapat dilakukan oleh penanam modal. PASAL VITI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

ANTARA PENANAl\1 MODAL DAN P IHAK

l.

Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai penanaman modal pihak yang disebut terakhir di wilayah Pihak yang disebut terakhir, sedapat mungkin harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

2.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis, yang telah diajukan oleh salah satu Pihak, perselisihan tersebut dapat, atas permintaan penanam modal yang bersangkutan, diserahkan ke prosedur peradilan dari Pihak dimana penanaman modal berada atau arbitrasi atau konsiliasi intemasional.

3.

Dalam hal usal1a arbitrasi atau konsiliasi intemasional. masing-masing Pihak menyetujui akan mengajukan setiap perselisihan yang timbul antara Pihak dimaksud dengan penanam modal dari Pihak lainnya mengenai penanaman modal di wilayab Pihak yang disebut sebelumnya ke Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal lntemasional untuk penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrasi dengan merujuk pada Konvensi mengenai Penyelesaian Perselisihan Penanan1an Modal antara Negara dengan Penanam Modal yang ditandatangani di Washington D.C. pada tanggal 18 Maret 1965.

PASALIX PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA PIHAK l\1ENGENAI PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN

1.

Perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Persetujuan ini harus diselesaikan, jika memungkinkan, melalui saluran-saluran diplomatik.

2.

Jika perselisihan antara Para Pihak belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan, perselisihan tersebut atas pennintaan dari salall satu Pihak akan disampaikan kepada peradilan arbitrase.

3.

Peradilan arbitrase tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus dengan cara sebagai berikut. Dalam jangka waktu dua bulan dari penerimaan pennintaan peradilan arbitrase, tiap-tiap Pihak harus mernilih satu anggota peradilan. Kedua anggota tersebut selanjutnya menunjuk seorang warga negara dari negara ketiga yang dengan persetujuan kedua Pihak ditunjuk menjadi Ketua Peradilan. Ketua Peradilan harus ditunjuk dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal penunjukkan dua anggota lainnya.

4.

Jika dalam kurun waktu tersebut pada ayat (3) Pasal ini, penunjukan yang diperlukan belum dilakukan, salah satu Pihak dapat, dalam keadaan tidak terdapat persetujuan lainnya, mengundang Presiden Mallkamah Intemasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika Presiden tersebut adalal1 warga negara dari salah satu Pihak atau dia tidak dapat melakukan fungsi tersebut. W akiJ Presiden akan diundang untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Jika Wakil Presiden adalah warga negara salah satu Pihak atau dia juga tidak dapat melakukan fungsi dimaksud, anggota Mallkamah lntemasional

yang paling senior yang bukan merupakan warga negara salah satu Pihak akan diundang untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. 5.

Peradilan arbitrase harus mengambil keputusannya dengan suara mayoritas. Keputusan tersebut mengikat secara hukum Para Pihak. Masing-masing Pihak harus menanggung biaya anggota yang ditunjuk dan perwakilannya dalan1 mengikuti jalannya arbitrase. Biaya untuk Ketua dan biaya lainnya harus ditanggung sama rata oleh para Pihak. Peradilan akan menetapkan peraturan prosedumya sendiri dalam hal lainnya.

6.

Peradilan arbitrase hams mengambiJ keputusannya berdasarkan Persetujuan ini dan hukum intemasional dan harus mempertimbangkan, dengan selayaknya, hukum domestik dari satu Pihak dimana penanaman modal dilakukan. PASALX PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN

I.

Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal yang dilakukan oleh para penanam modal dari kedua Pihak yang sebelumnya telah mendapat izin sebelumnya sesuai dengan peraturan undang-undang mengenai Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau menggantikannya.

2.

Persetujuan ini berlaku untuk semua penanaman modal, baik yang dibuat sebelum atau sesudah tanggal berlakunya Persetujuan ini, tetapi ketentuanketentuan dalam persetujuan ini tidak berlaku terhadap setiap perselisihan, tunrutan atas perbedaan yang timbul sebelum berlakunya Persetujuan ini.

PASALXI PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

ApabiJa ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum intemasional yang berlaku saar ini atau yang dibuat di masa yang akan datang antara Para Pihak sebagai tambahan terhadap Persetujuan ini mengandung suatu peraturan, baik umum maupun khusus, yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari salah satu Piliak suatu perlakuan yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan oleh Perserujuan ini, maka peraturan yang lebih menguntungkan yang berlaku.

PASAL XII KONSULTASI DAN PERUBAHAN

1.

Salah satu Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi.

2.

Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan kesepakatan bersama dari kedua Pihak.

PASAL XIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

l.

Persetujuan ini akan mulai berlaku 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal pemberitahuan terakhir oleh para Pihak tentang pemenuhan prosedur internal ratifikasinya. Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikumya dan demikian seterusnya kecuali jika salah satu Pihak secara tertulis menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Persetujan ini 1 (satu) tahun sebelum berakhimya Persetujuan.

2.

Dalam hubungannya dengan penanan1an modal yang dilakukan sebelum tanggal berakhimya Persetujuan ini, ketentuan-ketentuan dalam Pasal I hingga XII akan terus berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya sejak tanggal pengakhiran Persetujuan ini .

0

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Alger. pada tanggal 21 Maret 2000 dalam bahasa Indonesia, Arab dan lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan mengeruri penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris harus berlaku.

UNTUK PEMERlNTAH REPUBLIK INDONESIA

Signed

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT ALJAZAIR Signed

ALWI SlllHAB

YOUCEF YOUSFI

Menteri Luar N egeri

Menteri Luar Negeri

\.

.

;l

'-·

·f. ~

\..,

.t'

'-

~

.,.

. 1

~- (.

(•

C· ~

\

~~

f .,.

l~....·t

·cr. ~r

[

~·.
1

~ ~-

(•

c

(;.,

·~.l \..,

.,.

(•

c

"'

\..,

t'

[~

\..,

\..,

,t' t:

{t ~

\:_

p

~-

-

'L

~1. ~

J!

~

~- i~

-t: ~.

r

~. ~

G..

fi

t~·~. 1:: ~. i~·

<.'

-

'r-

~

l,fr .t

~ ~ ·~

t·

le:

..

l ~ (; [ L,

....

t: f.[ •

1~1 ~.,.,

~-

te..

1:;, ~-

G,,

G,,

0\

~l: -

-(;.,

·[ ~r i
f -

~ -

~t ~--~.. E
~[

·t -

c.

\1.

~

r,

~~


t' ~

~ ~-

E

~.

5--

~t

\:_

~\..,

\..,['-

<{

r·~rr

r [

,. ~ )1. -

~· ~· 1:;,

't

~

\. ,

~:

·~

"

~-

l'

·E

,t'

~

~-

~-

~

,t'

/"' e..

~

C·

~....

[

-

~~

l

(•

'1

t lf. ~

.,.

1-

r [~....

~-

~.

C·

t'

:r.

'1:;.. \..,.

l: .1:'. .C"

,t'

L

·f i-~ 1:: \.. ~ c.

f r ~~ :t.f, ~ f'

~f:

f..,.

E~· \- ~-

~-.

,[ t'

__ f!

..

..

~

t

\~

\r

L~· l·- ·-~t\ ± . \ \t\ \ . ~

1 f f t ~ C-

\l\ ~ ~ ~

~

,t'

t\

t

G,

~

ct ~

~~) ~ts~l ~ ~ ,l.oJI tJ-A ?i ~ ~j) '~.;-!11 ,_y.)'l .l!l.:WI w.)JI

~L...}~II J ~.J~I ~LA)l,JI

_j

~~\(:~WI

_j

~fiill

_j

uo • o> _j

&! ~

~~~

(Y

,A).,!;.:.. 4

~~I ~I

Li,h

(~

,-o.J4-JI .J ~.J~I -o~l .J ~J;9·il\

~ ~ '.J~4 ~_;.JI ' ~ .Ji u~t.; ~~~~I JlAc~4 ~I ~ljy:i.oY I .~1 .Ji ~I ~)_,..JI ,jC ~I ulj4J..ol ~~ ~ ,tA..J~I -o~Lc)

Ji J_,_.-~1 .J~I ~ ~ ~i.JI

(..a

JS_..tll ~ ~~ ~i )~ Y ·.)~ts ~_j

:.l!~ w~ ~~ ~4 "ubi.JA " "O.J4c ~ ,.l!\..:WI w.)JI I~ ~ ~ ~~I ~I ~I

(2

(i

. .l!\..UJI w.)JI I ~ c.J~L; ~~ L!u.J1 ~~I ~I (ii

(3 (4

-

:"-.liil" r;:-. 0.)We .

.

~

~

~~Y·1 ~ :_'I ~~.J~ .. ·- 'I r-::-. - .tiil·· ~~ ~ ·· .lll ~~Y·1 ~ :_'I ~~.J~ .. · - " ~w ~· ~ ~~ . . (I....J. .1.:.:1 ~ . ~~ ~~I ~I .. .lll ~

.J'

,.,r

2

y.

~·

~

~

(5

2 :i.tt....ll ~I.;W:i.,.,~l ~~J ~_;

~)LJI .b_,~l ~ .;-Jy...J ..?YI ~LU.JI u)all ~~ ~~ u~ ~ ~ .~_, ~1_,11 w_, o~ JI.JA\tl w»J:u ~-' ,.t4} ~ JI.JA\tl w»Jj.J .)~'i ,~ _, ;_..b\..c.

Uola.A ,wl,j_,\tl ~ ~ ,~~ u~ ~ l.j~ wl).~...y

.~';1 ~LU.JI u_rbjl ~J ~ ~u.o

0-oi_, ~~ wi.J~'il

F

o~ ~

(1 (2

_,

3 :i.tt....ll ~\&..) }Sil jJJ.1ll

~~i

~LU.JI u _rhll l.j ~ wi.J~'i ~

_, j,_b\..c. Uola.A , ~~ u ~ ~ ~ ~~ _,, lA~ ,~..»;..U _,i ;_j~ .)#. ul~ly..} J)l:.. 0-o ~YY 'i _, ,~';1 u _)::. ~ ~ .J . ~~I ~'i _;. ~ t)A ~ u y.Aill _,i ~ t li:U'il .J 4J~I J . ~U.O ~~ _, l.j~LA 0-oi wl).~.....'il o4} ~~

(1

~ ~~ 4....iok.JI ,ul).~.......'il o~

(2

~l.a.:iA u~ ~ ~ ,~~~ ~-' ~ _,

u_,~ l.ji l.j~ wl)~'i ~ ~~ ~

0-o

lj~l ~i

ufo uJ

,u'iWI ~tS

· LS~j

-

~~'/ w~liJI ~.JA:~ 'LS~i ~_,~ l.ji l.j~ 4....-b wlj~l ,~~ u.):a ~ ljJ ~ _,i ,Ut..- w~)-4 _,i ~~ ul~~} _,i ~~l..Al!J ui~~J _,i ~~ u\~6-:jJ ~LU.JI u.;JJI li.A u~ ,w~_;.Jl _,1 wl.)l:u'"'il ~~~ u-lJ l.j.)Y ~)A wl!liJI , U"'l.....i . ~'11 ~L,U.Jl u.):JI l.j~ wlj~'il o~

F.

LA~ u~

ul w_,....

.J~\ wlj ~ifi-!~ Lji _,i ~Ull _,i ~~ tY-l ..>:HI~ Lji ~~ u.):a Lji \.:."iJ 'i ~.J 'iJ ,~\tl ~LU.JI u_rbjl Lj~ wi).A:U.....I J~ ,~1 tY _,j ~til j,jjt..:~""'11 .b_,~l

3

(3

(i

~yUll ~~ 0~ . ~_, ~u.o _, ~~ ~,.y:J tbl rth4 ~_,!JA ~Iilli ufo tY ~ly,..} ~ ui ~ o~4--o ~~ t_,y...JI .J~)ll ~~WI ~_,...JI ~ t.;_,L..w ,U_,yo-JI 4_,~1 ~L...YI J wL....JlA.Jl WJ ,~_,...JI ~I o~ ~~ J .4ili:- ~~ J~l t4JI ~~ ufo u-"""' 4-i}! ,~_,...JI ~I o~ ~~ u'&'/4 cfi; r-1 I~J ' Ji ~I ~~ )4\..! ~yUll 0~ _, .~~~~ ~.)JI LH! ~ ~~""t l ~ c.j~l

k:

• ~\..,W.J\ u .)JI <.S~ ~.) ... .JI u~4

- .1-1 <..rt~ .Y· ~ ~'I .J~u · ~I u; · ~~I v:o~ . ·.,~ ·'-'1 ~· •• w..hl LH

~i J~ .... ~ .. , t.s)_,_b Ub _,i ;;.J__,..:; _,i ._.r.:.i ~ t lj..j c.#i _,i ":-!~ ~ _y.\11 ~k:i..JI u.)JI lti ~ u-o ,_.>PYI ~w.JI u.)JI ~) c)c. ~ Ji 0~ Ji ~U::UI Ji ~-' 'i ~l.....4 u-o ,<.S__p.i ~ Ji ~,yU!I J c~'l' J o.l~'il ~ ~ ,~\t l u_,.l ':?i '-:f.JA>;, ... 41 ~Yl ~L..a:i..JI u_r.l:JI lti 1 8 ., i~ ~~ Uot.-.11 uc lj~l Ji:j . <.Sfti

u_r.l:JI c;~ ui.J~':l ~4 ,~ J ~l_,il l4h ,~\.a:i.o u.;b ~ ~ :~4 Lo ,~i.J 0.J~ '~~ ~y:a. ~~I ~'i.W ,y..\tl .l!k:i..JI

(1

,y..l c.j.J~ ~.l c.#iJ 4..cj_,.JI c4..>YIJ ~1_,111_, c 4)11 : 4....o j)lll 4WI .l) _,.JI

(i (y

,4·i·
(i) (ii)

'

r.c.

\. 'S.

t fv

l- -fd

.

~

r~

L

f

~

·-~~: .r. c~· q·~ fC.

~

lr~

l ""

~ ~~

;~ ·

C·

-,t

.

:: .r L

(-i .

~ ~~

f ~ ',. ._.

~ r:

.t' t.· '-' [

~ .~· -;.: 1~

"'l-

[

1.. <3\

~- ~.

il- ("· t:\i~ ~c t,_

-

[ - [

- v. -

.. I: .f ~ r:: :f L ~ 1 11

;

c. ·l i ":

f._ ~~.

\.. ...--... VJ

.b

~ L

f

c.

1-

.~' c~l:·

f: ' . t.C f t..

C

E fr C.. r:

"'- ~

.~ J:

~;

'l_..

. }, c~ \- ~ [ • £;; E~· ~.

....-...

...-....

t>

r

f

~ -~ N

~ ~1 ....,.

~ ~·

~~ ~- ~ II

C·

~

.t'

r-

{~

Y>'

-

L

C..

l

~·~ 1,- ~, ~h· ~:, ~· \. 1:: £1\

- c. c..t r. ct·

~ (\__. (; ·~ ~

~

[ {_ ($.'_

v'

C· ~~

t: r. [. ~ L

~ ~·

(. ):-

t (. :

\t c.c:. ~ ~:[

(o

{C•

oc

~- \~

.. ~

li

E

t'

l.

~-

£ . ::

-

f 1 ·- ~

- -

~:

r

~~ ~·- c.
~- ~-- ~ .

~--~ -: l (\.. 1 r \ ~. f r t.E ~ .F"• t f:
1:.

tl \r- \...'-'

L

"-·

r
~ ·

t

~ ~ ~~

, ( ·- "'

f=

6: ·-

l-

- r.~~ 1·~ ~--

[

F -

L

t.·E (•

~·

~.

f;,

-

,. '

'i 1

,[.~

r.:

~

~

--l

~

r:J.

-~ -

~:-.

\[

G·.

~

t

~

~·


.

.L

l_ f(t

Ul

~

,.

r

[.

~

~

~

k'

[

~

e

~.

1- 1· "-·

(

~

~ ~- Cr [

~- [

-~.· :t;: E~-l: . . . .~

~ t= .t

'e, .,:

-,

1 ~~. - (• ,1:' f. ~.~ t~ c·- ~~~-· 1...;.-f: l~-~ ·L~E ~~·LE \_[ -.~ 1,[ ,f~ Y t C' C' .f2l. 1.. - 1· - ~ - - .

....-.... N

l

......-..,_.._....-......--... L '~ "-

......--...

~ --;:::-- f.'t

'

(•

~ ~

r

~. ):

~- ;-

-

't

~. ~ ,t:;

f f'

.

~

~.

~

(/\ ·- c..

~·

·t.

~.

-

~·

~ ·~

\

):

L .

f"'

\

1:!

~

0\

~

0 '

tl ~.

·~ t.. ~ ~

.~· & t.' t. t ~- ~ ~..:: ~
0\

[ f

t

r

'l;.. -

. ): \' .c-

~'

-

- t' ~;~ L

LC\

t.:

,.., r. \l:

~~

t[

.c-·

.r ~ """" ,r C..

~~

.r ~

'1::-

\.,

~

t

E:: ~ C'~ - ·~ c.. \:_ - ·

Ul

t C: r

c. _

(l·

~.

'...

-~

,... t'

0

-

):. t 1f !f.:. ~ f lf,:l ):
r ri· -

l

c..

.

(•

-

t

- ·l ~- """" - '1
-

~

l

t.:

t ·r

~~ t ~

~. ~\.l ~~-­ ·~- 'r. ~· ~C· ~

~·· l

f. t

t

\.,- .

.\

1

.\ ~ f . f~·. i b r. ~· le.l~

f f.

[.

l;

-

[ fE·

!f.:.

(~.• ~·

E; t;,

~.· [ C \.,

C·

'!;..

E1:

~ ~ 1:

't I' ~· ~ ~

~-'1-

Ci'

. i7-

c- f ~.

~

1,

- - VJ

tv

00

.......

t' - ~' ~ [• -

~· 1·, ~ l

(~ t,. , 1 1 ..

~·

t'

c .ro.!' ~~r.~ [ ~ . 5- ~. , . ~ C[i\ ,r ~· v.\. {' - .c: ~. ~·): t;,

~·1;;, t·1=[l.'~· ~ ~. - ~ t;, r. ~ r. (• L -· ~· L [ -

Ci·

.e

~

0\

):

~

~.

--(

~. t"""".~ ~ ~ C· .~~

r- §. FL£;

.~' ...

Tv.

~

~-

~~.

t;,

IJ>\

r.

(. t

~·

~· ~ ~ :E' ~· ~· ·~ '1::~\ ~· ....

t

<£ (• C

L

.r

. ~ t,. k'

Q· ~ ~·

- t'

t;,

~

(•

(· l. ~- ·L ~

:~c..

(

b ..

-

,._~

. L.

,t .r -

~ p""""

.

f~ E

L

~g~

r

r --~
.

.

[

-~t [ '

c_.

\.,

- ~ ..._.

~. c;. ~- 1-' ...

~. '-·

~·

_\.,

c

C·

if~

~

E~

( L ,.._,,~ 't- !-'' •1::.. ~

cr· Lt' ~t' ~·1;;,

!:""'

.f "f \.,

...

·~- {

,t'

't;.,
[ ~rc·

~.

...

:t[

t' IF;. ·k~

'

1!:

•..:

t ~: g

~

fE'

[•

1 ·[ l.

.t·

)1.

1., &1.. o.!' 'fC'u .r"" ~ ·~ \.. r. 1 ~-

1-::. ~ CL·-:: ~C ~ ~c...-

~- '" .':c ~~

t

E- t:[' <. t.. - t;, ·~ c, (. [ L\C):\..

~

fE•

~· \- ~·

- (. tCf;~):

~ :..-.c Lf; ~ ~' ..._. ~ ~\.,

t f

fE•

'r:· E~

_ ,

~\:j J JJ~' 0 _,.;w1 ~~ J

t.5lli)l l '~ lY'L...i ~ t.)) ~' ~ .;~ c)c. .;~'11 ~~ c;~' .lil...:l..JI u.)Jl u_,.it! ,~~ ~~ ui.S t..JS '.;l;Uc-'11 ~

(6

.~)

--

Jj yJb t....ulill '~J~I u_,.ilill wl.Gijill Ji .l.!L.Uo w_;.h <.ii u_,.it! r~i ,.::,uo.<-1 I~) ul.S ~ 1_,...., Lo\Jaj ' L;lli)l l I ~ ~) ~~)'~ ,~.l.!l...:l..JI ~.)all ~ ~ ~
4-il...oll

~~I J.JJ~I

.t.5L.iJ)II 1~ ~ s' ·"i4 UL..a..o c;i J..? wi .;J~ ~ I ..?.) ~ ui ~~ u.,rb ~ ~ .wi.;JLt.JI o4l ~\.i..Jl ~.)11 ~ J c l.fo)ll ~I rl.oJ.\'11 p.Yl u.)JI J~ J

7

(1

13 oJWI ~~'il J o.l.All , \yi iiH ~ J_,i.JJI

~~~ ~I ~I_;L;J.ll A.;.;.ilj.?J~ ~~I

~~~ ~J.li}~~

Signed

Signed

~.J---: ~-H ~ ·•· •·.. .~·'1 JiJJ • .. • .)WI U-J..Y-"

Y~IJ~ ~ • •.. - ~·'1 ...)i.)J • ... .)Li.ll UJ_ywow

8

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

The Govenunent of the Republic of Indonesia and the Govenunent of the People's Democratic Republic of Algeria (hereinafter refetTed to as "Contracting Parties"): Bearing in mind the fiiendly and cooperatiYe relations existing between the two countries and the1r peoples: Intending to create favourable conditions for investments by investors of one Contracting Pmty in the tenitmy of the other Contracting Party on the basis of sovereign equality and mutual benefit and Recognizing that the Agreement on the promotion and protection of such investments will be conducive to the stimulation of investment activities both countries;

HAVE AGREED AS FOLLOWS :

ARTICLE I DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement: I.

The tenn "investments" shall mean any kind of asset invested by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in confonnity with the laws a11d regulations of the latter. including, but not exclusively :

'

a.

movables and immovable property as well as other rights such as mortgages. privilege. pledges. guarantees and any other similar rights:

b.

shares. bonds or any other form of interest in companies or joint ventures in the territory of the other Contracting Pruty.

c.

claims to money or to any performance having a fmancial value:

d.

industrial and intellectual property 1ights. industrial designs, trademarks, technical processes goodwill and know how;

e.

business concessions confen-ed by law or under contract related to investment including concessions to search for or exploit natural resources.

An) change 111 the form in which assets are in\'ested or remvested shall not affect the1r

character as an mvestment. 2.

The tem1 "national" shall mean with regard to either Contracting Pru.ty: (i) (ii )

natural person having the nationality of that Contracting Party; legal person constituted under the law of that Contracting Pru.ty;

3.

The tenn "investor" means national of one Contracting Pru.ty who invest in the tenitmy of the other Contracting Pruty.

4.

The tenn "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made '' ithin such pe1iod as is nonnally required by intemational financial practices.

5.

"Territory" shall mean : a.

ln respect of the Republic of Indonesia : The territory of the Republic of Indonesia as defmed in its laws.

b.

In respect of the People's Democratic Republic of Algetia: The tenitory of the People's Democratic Republic of Algeria as defined in its laws:

ARTICLE II PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT

I.

Either Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for mvestors of the other Contracting Party to invest capital in its tenitory, and shall admit such capital rn accordance with its laws and regulanons.

2.

lnvestments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and eqmtable treatment and shall enjoy adequate protection and security m the tenitory of the other Contracting Party.

ARTICLE lD MOST-FAVOURED-NATION PROVISIONS

I.

-

Each Contracting Pruty shall ensure fair and equitable treatment of the investments of investors of the other Contracting Party and shall not impair, by unreasonable or disctim.inatmy meas.rnes, the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those investors. Each Contracting party shall accord to such mvestments adequate physical security and protection. lore pruticularly, each Contracting Pruty shall accord to such investments treatment which in any case shall not be less favourable than that accorded to investments of investors of any third State.

3.

lf a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third State by vittue of agreements establishing customs unions, economic unions, monetruy unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements leading to such unions of institutions. that Conu·acting Pat'ty shall not be obliged to accord such advruttages to investors of the other Contracting Party.

ARTICLE IV EXPROPRIATION

Each Contracting Pruty shall not take any measures of expropriation. nationalization or any other dispossession. having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of an investor of the other ContTacting Patty except under the following conditions : (a)

the measures ru·e taken for a lawful purpose or public purpose and under process of Jaw:

(b)

the measures are non discriminatory:

(c)

the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the fair market value of the investment expropriated immediately before the measure of dispossession becrune public knowledge. Such market value shall be determined in accordance with internationally acknowledged practices and methods or. where such fair market \'alue cannot be detennined. it shall be such reasonable amow1t as may be mutually agreed between the Contracting Parties hereto, and it shall be freely transferable in usable cwTencies from the Contracting Party.

ARTICLE\' COMPENSATION FOR LOSSES

l.t1Yestors of one Contracting Party, whose investments in the tenitory of the other Contracting Party suffer losses owing to wru· or other armed conflict revolution_ a state of national emergency, revolt. insurrection or ti.ot in the tenitOiy of the latter Contracting Party. shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement no less favourable thar1 that which the latter Contracting Party accords to investors of any third state.

ARTICLE Vll SUBROGATION

If the investments of an investor the one Contracting Party are insured against noncommercia] risks under a system established by law, any subrogation of the insurer or reinsurer to the 1ights of the said investor pursuant to the terms of such insurance shall be recognized by the other Contracting Party, provided, however, that the insurer or the reinsurer shall not be entitled! to exercise any lights other than the rights which the investor would have been entitled to exercise.

ARTICLE Vlll SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN INVESTORS AND THE CONTRACTING PARTY

I.

Any dispute between a Contracting Party and investor of the other Contracting Party. concenting an investment of the latter in the territory of the fmmer shall as far as possible. be settled amicably through consultations and negotiations.

2.

If such a dispute cannot be settled within a pe1iod of six months from the date of a written notification by which either party requested amicable settlement. the dispute shalL at the request of the investor concerned. be submitted either to the judicial procedures provided by the Contracting Party concerned or to international arbitration or conciliation.

3.

ln case of resmt to international arbitration of conciliation, each Contracting Party

hereby consents to submit any dispute arising between that Contracting Pruty and an investor of the other Contracting Pruty concerning an investment of that investor in the tenitory of the former Contracting Party to the international Center for Settlement of ln\'estment Disputes (ICSlD) for settlement by conciliation or arbitration under the Convention on the Settlement of lnYestment Disputes benveen States and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C.. on 18 rvtru·ch 1965.

v

ARTICLE IX SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN THE CONTRACTING PARTIES CONCERNING INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT

1.

Disputes between the Contracting Patties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled through consultations or diplomatic channels.

2.

lf a dispute between the Contracting Patties cannot thus be settled within six (06) months, it shall upon the request of either Contracting Party be submitted to an arbitral tribunal.

3.

Such an at·bitration tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within two (02) months of the receipt of the request for the at·bit:ration, each Contracting Party shall appoint one member of the tribunal. The Two members shall then select a national of a third State, who on approval by the two Contracting Parties, shall be appointed Chairman of the tribunal. The Chainnatl shall be appointed within two (02) months from the date of appointment of the other two members.

4.

lf within the pe1iod specified in pat·agraph 3 of this Article, the necessaty appointments have not been made, either Contracting Party may, in the absence of any other agreement, invite the President of the lntemational Comt of Justice to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Patty or if he is othetwise prevented from discharging the said fimction. the Vice-President shall be invited to make the necessruy appointments. If the Vice-President is a national of either Contracting Party of if he too is prevented from discharging the said fimction, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Patty shall be invited to make the necessaty appointments.

5.

The at·bitral tribunal shall reach its decision by majority of votes. Such decision shall be binding on both Contracting Patties. Each Contracting Patty shall beat· the costs of its own member of the t:tibunal atld its representation in the at-bitral proceedings; the cost of the Chailman and the remaining costs shall be bome in equal patts by the Contracting Patties. The tribunal shall detennine its own procedure in all other respects.

I

6.

The arbio:al oibunal shall reach its decision on the basis of this Agreement and mtematlonal law and shall take into account as may be appropriate, the domestic law of the Contracting Party in which the investment in the question is situated.

ARTICLE X APPLICABILITY OF THIS AGREEMENT

I.

This Agreement shall apply to investments made by investors of both Contracting Parties which have been previously granted admission in accordance with the laws and regulations concerning Foreign investment and any laws and regulations amending or replacing it.

2.

This Agreement shall apply to all inYest:ments, whether made before or after the date of ent:Iy into force of this Agreement but the provisions of this Agreement shall not apply to any dispute, claim or difference which arose before its ent:Iy into force.

ARTICLE XI APPLICATIONS OF OTHER PROVISIONS

lf the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement contain a regulation, \\ hether general or specific. entitling inYest:ments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by the present Agreement. such regulation shall to the extent that it is more favourable prevail over the present Agreement.

u

ARTICLE XII CONSULTATION AND AMENDMENT

1.

Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such consultations.

2.

This Agreement may be amended at any time, if it deems necessruy, by mutual consent.

ARTICLE XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1.

The present Agreement shall enter into force tlu·ee (03) months after the date of the latest notification by any Contracting Pruty of the accomplishment of its intemaJ procedmes of ratification. It shall remain in force for a period of ten ( 10) years and shall continue in force thereafter for another period of ten ( 10) yeru·s and so forth unless denounced in Wiiting by either Contracting Party one (0 l) yeru· before its expiration.

2.

ln respect of investments made p1ior to the date of termination of this Agreement becomes effective. the provisions of Article 1 to XI1 shall remain .in force for further

pe1iod of ten ( l 0) years from the date of tennination of the present Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned. duly authorized thereto by their respective Govemments, have signed this Agreement. Done 111 duplicate at Algiers on March 21, 2000 in lndonesian, Arabic and English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence concerning the interpretation, the English text shall prevail.

FORTHEGOVERNMffiNTOF

-

THE REP UBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

Signed

Signed

AL\VI SHIHAB

'YOUCEF YOUSFI

Minister for Foreign Affairs

Minister of Foreign Affairs