.
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIA TENT ANG KERJ AS AMA DI BIDANG ENERGI BERKELANJUTAN, BERSIH DAN TERBARUKAN SERTA EFISIENSI ENERGI
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MENGAKUI adanya minat bersama Para Pihak untuk mengurangi penggunaan
bahan
bakar
fosil
melalui
perencanaan
energi
jangka
panjang
dan
pengembangan sumber energi yang terjangkau, bersih dan berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sumber daya alam dan energi;
MENGAKUI akan kepentingan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia (ESDM) untuk menjamin keamanan energi bagi negara, meningkatkan akses terhadap energi yang te rjangkau bagi penduduk untuk mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, memaksimalkan nilai tambah lokal
bagi
produksi
energ i,
mengatur
berkelanjutan dan ramah lingku ngan ;
pasar
agar
efisien ,
kompetitif,
MENGAKUI kebijakan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di meningkatkan
sektor tingkat
energi
secara
elektrifikasi,
umum, pangsa
dan
secara
energi
khusus
terbarukan,
untuk untuk
meningkatkan efisiensi energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca;
MERUJUK
pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Finlandia tentang Ekonomi, lndustri dan Kerjasama Teknologi, yang ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1987;
MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Finlandia tentang Sains, Teknologi, lnovasi dan Kerjasama Pendidikan Tinggi, yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 26 April 2015;
BERKEINGIN AN
untuk
mempromosikan
kerjasama
yang
saling
menguntungkan di bidang produksi dan penggunaan energi terbarukan dan bersih, efisiensi energi dan pengembangan teknologi dan solusi terkait;
SESUAI dengan hukum dan peraturan masing-masing negara yang berlaku;
TELAH MENCAPAI PENG ERTI AN - PENGERTIAN sebagai berikut:
Paragraf I
TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menetapkan dasar bagi hubungan kerja sama guna mendorong dan meningkatkan kerjasama bilateral dalam energi bersih, berkelanjutan dan terbarukan atas dasar saling menguntungkan, kesetaraan dan timbal balik.
Paragraf II BIDANG KERJASAMA
Bidang kerjasama di dalam Memorandum Saling Pengertian ini termasuk pada
bidang-bidang berikut yang diminati bersama: 1. Mengembangkan penggunaan energi bersih dan energi terbarukan; 2. Meningkatkan efisiensi sistem dan sumber daya secara menyeluruh; 3.
Mempromosikan penggunaan energi bersih di pembangkit listrik;
4 . Mengembangkan infrastruktur energi cerdas dan berkelanjutan; 5
Memfasilitasi penyebarluasan teknologi dan jasa dari energi terbarukan dan efisiensi energi yang memadai pada pembangkit listrik yang ada dan yang baru dan instalas1 industri;
6. Mempromosikan siklus lengkap manajemen dan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan; 7. Meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya a lam; 8.
Mengembangkan penggunaan biomassa hutan;
9.
Mengembangkan rantai pasokan yang berkelanjutan dari semua bahan baku yang digunakan untuk bahan bakar nabati (biofuel) ;
10. Mengembangkan aliran logistik yang modern dan efisien dari sumber energi dan infrastruktur energi 11 . Bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak.
Paragraf Ill BIDANG DAN BENTUK KERJASAMA
1.
Para Pihak wajib bekerja sama dalam bidang teknologi energi bersih dan terbarukan seperti tetapi tidak terbatas pada Tenaga Surya , Tenaga Air, Angin , Biomassa, Pembangkit Listrik yang Efisien dan Fleksibel, Jaringan Cerdas, Transmisi dan Oistribusi Energi yang Effisien, serta teknologi energi bersih dan terbarukan dan teknolog i sumber daya yang efisien lainnya.
2.
Bentuk-bentuk kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini dapat mencakup bidang-bidang berikut ini yang menjadi minat bersama: a. Berbagi pengetahuan, keahlian dan pembelajaran; b.
Berbagi pengalaman dalam pembuatan kebijakan. regulasi , dan standar
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengembangan
teknologi di sektor energi; c.
Jaringan mitra potensial di negara masing-masing untuk kemungkinan kerjasama dengan negara lain;
d. Memfasilitasi identifikasi proyek bersama atau kemitraan antara perusahaan dan organisasi Finlandia dan Indonesia melalui kunjungan, lokakarya dan seminar; e. Memfasilitasi konsultasi dan petunjuk; f.
Memfasilitasi pelatihan teknis dan kejuruan dan pendidikan eksekutif;
g. Mendorong
pengembangan
kemitraan
dalam
konteks
program
pembangunan multilateral dan proyek Lembaga-Lembaga Keuangan lnternasional, yang menjadi minat bersama kedua belah Pihak; h.
Bentuk kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.
Paragraf IV IMPLEMENTASI
Ketentuan rinci yang berkaitan dengan bentuk, metode, kewajiban keuangan dan kondisi bidang yang disepakati kerjasama ditetapkan dalam pengaturan pelaksanaan yang terpisah yang dibuat oleh Para Pihak, dengan prinsip bahwa masing-masing Pihak menanggung sendiri biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian.
Paragraf V
LEMBAGA PELAKSANA
Lembaga-lembaga pelaksana dari kerja sama ini adalah: 1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 2. Untuk Pemerintah Republik Finlandia: Kementerian Ketenagakerjaan dan Ekonomi.
Paragraf VI
KELOMPOK KERJA
1. Untuk tujuan diskusi dan pelaksanaan berbagai isu yang berkaitan dengan Memorandum
Saling
Pengertian
ini,
Para
Pihak akan
membentuk
Kelompok Kerja Bersama. Kelompok Kerja Bersama tersebut akan menguraikan keqasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Kelompok Kerja Bersama, yang terd iri dari wakil-wakil Para Pihak, dapat bertemu secara berkala pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Pihak secara bergantian di Indonesia dan Finlandia. Setiap Pihak akan menanggung biaya yang berkaitan dengan partisipasinya dalam pertemuan Kelompok Kerja Bersama. 3.
Para Pihak dapat mengundang lembaga-lembaga ilmiah, pusat-pusat penelitian , universitas, lembaga pelatihan kejuruan, perusahaan publik dan swasta atau badan lainnya untuk berpartisipasi dalam pertemuan bersama dan kegiatan lainnya. apabila dianggap perlu.
4.
Selain itu untuk Kelompok Kerja Bersama, para pihak dapat membentuk kelompok sub sektoral dikoordinir oleh para ahli di bidang yang sama pentingnya.
Paragraf VII KERAHASIAAN
1.
Setiap Pihak harus tunduk pada prinsip kerahasiaan dan sifat rahasia dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan langsung atau tidak langsung kepada pihak lain berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan kegiatan rahasia berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga ,
Pihak pangungkap harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dilakukan. 3.
Ketentuan-ketentuan dalam Paragraf ini tidak akan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Para Pihak yang berlaku.
4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan di Paragraf ini tetap mengikat antara Para Pihak walaupun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
Paragraf VIII PERTUKARAN INFORMASI
1. Setiap pihak waj ib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi semu a informasi yang memiliki aspek komersial , bisnis atau kepemi likan lainnya dan dikomunikasikan kepada Pihak lain sebagaimana yang diatur berdasarkan hukum dan aturan nasional. 2. Setiap Pihak wajib memberitahu hukum yang berlaku dan perubahan pada hukum-hukum dan aturan-aturan tersebut pada Pihak lainnya.
Paragraf VIII PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Pengaturan/protokol terpisah dapat digunakan oleh mitra Finlandia dan Indonesia yang berpartisipasi dalam kegiatan
kolaborasi di bawah
Memorandum Saling Pengertian yang memiliki aspek komersial, bisnis, atau aspek kepemilikan lain , untuk menjaga hak atas kekayaan intelektual mereka yang terlibat dalam aktivitas dan diseminasi tersebut. 2. Perlindungan hak kekayaan intelektual harus sesuai dengan peraturan nasional dan peraturan perundang-undangan masing masing , maupun kesepakata n internasional yang relevan , dimana Finlandia dan Indonesia sebagai Para Pihak terkait.
Paragraf IX PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap
perbedaan
yang
timbul
dari
penerapan
atau
interpretasi
atas
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.
Paragraf X AMANDEMEN
Memorandum
Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat dengan
persetujuan tertul is Para Pihak.
Perubahan lain bisa mulai berlaku pada
tangga l yang disepakati oleh para pihak. Perubahan akan membentuk sebagai bagian integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Paragraf XI
MULAI BERLAK U, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan. 2. Memorandum Saling Pengertian akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 3. Tiap Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. 4. Pengakhiran penyelesaian
tidak
akan
program
mempengaruhi yang
sedang
validitas
dan
dilaksanakan
durasi
dari
berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya program tersebut, kecuali disetujui lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI di Jakarta pada tanggal 3 November 2015 dalam bahasa
lnggris dan Indonesia, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN EKONOMI PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDI A
UNTUK KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SUDIRMAN SAID Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF SUSTAINABLE, CLEAN AND RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY
The Government of the Repub lic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland hereinafter referred to as "the Parties";
RECOGNIZING the common interests shared by the Parties towards reducing
the use of fossil fuels through long term energy planning and the development of affordable, clean and sustainable energy sources as well as enhanced efficiency and sustainability in natural resources and energy;
RECOGNISING the interest of the Ministry of Energy and Mineral Resources of
the Republic of Indonesia (ESOM) of ensuring energy security for the country, increasing access to affordable energy to the population to foster social and economic development, maximize local value addition on energy production, regulate markets in order to make them efficient, competitive, sustainable and environment friendly;
ACKNOWLEDGING the policies and targets set forth by the Government of the Republic of Indonesia within the energy sector in general, and in particular to increase the rate of electrification, the share of renewable energy, to improve energy efficiency and to reduce greenhouse gas emissions;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland on Economic, Industrial and Technolog ical Cooperation, signed in Jakarta, Indonesia on 15 October 1987;
REFERRING to the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Finland on Science, Technology, Innovation and Higher Education Cooperation, signed in Helsinki, Finland on 26 April 2015;
WISHING to promote mutually beneficial cooperation in the field of production and use of renewable and clean energy, in energy efficiency and in development of related technology and solutions;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE REACHED the following understanding:
Paragraph I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to establish the basis for a cooperative relationship to encourage and promote bilateral cooperation on clean. sustainable and renewable energy on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity.
Paragraph II AREAS OF COOPERATION
The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding may
include the following subjects of mutual interests: a. To develop the use of clean energy and renewable energy; b. To increase overall system and resource efficiency; c. To promote use of clean energy in power generation; d. To develop smart and sustainable energy infrastructure; e. To facilitate the overall deployment of adequate renewable energy and energy efficiency technologies and services in existing and new power generation and industrial installations; f.
To promote complete cycle of renewable energy resources management and utilization;
g. To promote efficiency and sustainability in natural resources utilization; h. To develop use of forest biomass; i.
To develop sustainable supply chain of all raw materials used for biofuels;
J.
To develop modern and efficient logistics flow of energy sources and energy infrastructure;
k.
Other areas as may be agreed upon by the Parties.
Paragraph Ill FIELDS AND FORMS OF COOPERATION
1.
The Parties shall cooperate in the fields of clean and renewable energy technologies such as but not restricted to Solar, Hydro, Wind, Biomass, Efficient and Flexible Power Generation, Smart Grids, Efficient Energy Transmission and Distribution, as well as other clean and renewable energy and resource efficient technologies.
2.
The forms of cooperation under this Memorandum of Understanding may include the following subjects of mutual ;nterests :
a. Sharing knowledge , expertise and lesson learned; b. Sharing experiences in making policies, regulation, and standards in planning , implementation and development of technologies in the energy sector;
c. Networking potential partners in their respective countries to possibilities for cooperation with the other country. d. Facilitating the identification of joint projects or partnerships between Finnish and Indonesian companies and organisations through visits, workshops and seminars; e. Facilitating consultancy and advisory; f. Facilitating technical and vocational training and executive education; g. Encouraging
development
of
partnerships
in
the
context
of
multilateral development programs and projects of International Finance Institutions, in which both Parties have common interests; h. Other forms as may be agreed upon by the Parties.
Paragraph IV IMPLEMENTATI ON
The detailed provisions relating to forms, methods, financial obligations and the condition of the agreed areas of cooperation shall be set forth in separate implementing arrangements to be concluded between the Parties, with the principle that each Party shall bear their respective costs of the implementation of this Memorandum of Understanding.
Paragraph V EXECUTING INSTITUTIONS
The Executing Institutions for this cooperation shall be: 1. For the Government of the Republic of Indonesia: the Ministry of Energy and Mineral Resources; and
2.
For the G overnment of the Rop1.1blio of Finlond ; Miniotry of Employmont "1nd
the Economy.
Paragraph VI WORKING GROUP
1. For the purpose of discussion and implementation of various issues pertaining of this Memorandum of Understanding, the Parties will set up a Joint Working Group. The Joint Working Group will elaborate cooperation under this Memorandum of Understanding.
2. The Joint Working Group, consisting of the representatives of the Parties, may meet periodically on mutually determined dates by the Parties alternately in Indonesia and Finland. Each Parties will cover its expenses relating to participation in the meetings of a Joint Working Group. 3. The
Parties
may
invite
scientific
institutions,
research
centers,
universities, vocational training institutions, public and private companies or any other entities to participate in the joint meetings and other activities, as and when considered essential. 4. In addition to Joint Working Group, the Parties may establish sectoral
sub groups coordinated by experts in mutually important fields.
Paragraph VII CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of confidential documents, information and other data received or supplied directly or indirectly to the other Party under this Memorandum of Understanding .
2.
If either of the Party wishes to disclose confidentia l activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3.
The provisions of this Paragraph sha ll not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
4.
The Parties agree that the provision of th is Paragraph shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
Paragraph VIII EXCHANGE OF INFORMATION
1
Each Party shall take all appropriate measures to protect all information bearing
commercial ,
business
or
other
proprietary
aspects
and
communicated to the other Party as provided for under their national laws and regulations. 2
Each Party shall notify their applicable laws and amendments to such laws and regulations for each other.
Paragraph IX INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. Separate protocols/arrangements may be worked out by Finnish and Indonesian Partners participating in a collaborating activity under this Memorandum of Understanding which bears commercial , business or other proprietary aspects, for safeguarding their intellectual property rights involved in such activity and the dissemination thereof. 2. The protection of intellectual property rights shall be in accordance with the respective national laws and regu lations, as well as the relevant international agreements to which Finland and Indonesia are parties.
Paragraph X SETTLE MENT OF DIFFERENCES
Any differences
arising
from
the
application
or interpretation
of this
Memorandum of Understanding will be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties, through diplomatic channels.
Paragraph XI AMENDMENT
This Memorandum of Understanding can be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Any amendments may come into force on the date agreed by the Parties. The amendments shall form an integral part of this Memorandum of Understanding .
Paragraph XII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years. 3. Either Parties may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Parties regarding its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 90 (ninety) days prior to the intended date of termination. 4. Termination of this Memorandum of Understanding will not affect the validity and duration of any ongoing programs or projects undertaken under this Memorandum of Understanding until the completion of such programs or projects unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate in Jakarta, on 3 November 2015, in English and Indonesian,
all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND
~ Minister for Foreig n Affairs
FOR THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
v -
-
-
-
-
SUDIRMAN SAID Minister of Energy and Mineral
~
