REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG KERJASAMA EN ERGI DAN PERTAMBANGAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil (untuk selanjutnya disebut "Para Pihak") BERKEINGINAN untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan persahabatan dan memperkuat kerjasama bilateral antara kedua negara dan dimaksudkan bagi kepentingan bilateral kedua negara di bidang energi dan pertambangan. berdasarkan atas prinsip persamaan dan manfaat bersama. MENGAKUI bahwa kedua negara memWki potensi sumber energi dan mineral; dan MENY ADARl perlunya kerjasama di bidang energi dan pertambangan yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial kedua negara; TELAH MENYETUJUI sebagai berikut: Pasal I Tujuan
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini (MoU) adalah: a. Untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Para Pihak; b. Untuk mengembangkan dan mendorong kerjasama mengenai energ1 dan pertambangan;dan c. Untuk memfasilitasi dan mendorong investasi dan kerjasama di bidang energi dan pertambangan secara langsung antara Para Pihak atau melalui perusahaan afiliasi masing-masing sesuai dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku di negara masing-masing Pihak.
Pasal II Bidang-bidang Kerjasama I. Untuk maksud MoU ini istilah energi akan termasuk energi terbarukan; 2. Bidang-bidang kerjasama berdasarkan MoU ini dapat mencakup hal-hal yang menjadi kepentingan bersama sebagai berikut: a. Kegiatan hulu dan hilir di bidang energi dan pertambangan; b. Pelatihan, penelitian dan pengembangan; c. Pembentukan proyek bersama dan pertukaran informasi antara Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada seminar dan konferensi mengenai topik yang merupakan kepentingan bersama; dan d. Bidang-bidang lainnya sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.
Pasal III Institusi Pelaksana Badan pelaksana untuk kerjasama ini adalah: I. Untuk Pemerintah Republik Indonesia : Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Untuk Pemerintah Republik Federatif Brasil : Kementerian Pertambangan dan Energy atau institusi lain yang ditunjuk oleh Kementerian.
Pasal IV Komite Bersama 1. Para Pihak akan membentuk Komite Bersama mengenai Energi dan Pertambangan yang terdiri dari wakil Para Pihak untuk melaksanakan MoU ini; 2. Komite Bersama mengenai Energi dan Pertambangan akan bertemu setiap tahun secara bergantian di Indonesia atau Brasil. Dalam situasi dimana pertemuan tidak dapat dilaksanakan, pertukaran dokumen dapat dilakukan sebagai pengganti pertemuan tersebut.
Pasal V Hak atas Kekayaan Intelektual l. Perlindungan Hak atas Kekayaan lntelektual akan berdasarkan dengan hukum dan peraturan nasional Para Pihak dan sesuai dengan perjanjian intemasional dimana keduanya merupakan Pihak. Secara khusus Para Pihak menekankan kembali hakhak dan kewajiban mereka dalam Perjanjian mengenai Aspek-Aspek Perdagangan
Terkait dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs Agreement), Deklarasi Menteri Doha mengenai TRIPs dan Kesehatan Masyarakat dan Konvensi Keragaman Hayati. 2. Jika dalam pengaturan-pengaturan, program-program, dan proyek-proyek khusus menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak dapat memasukkan pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika diperlukan, Para Pihak akan salilng berkonsultasi untuk tujuan ini.
Pasal VI Penyelesaian Perselisihan Perselisihan yang timbul dari interpretasi atau implementasi MoU ini akan diselesaikan secara bersama melalui konsultasi atau perundingan antara Para Pihak melalui jalur diplomatik.
Pasal VII Amandemen Mou ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak melalui jalur diplomatik. Setiap amandemen akan berlaku pada tanggal yang telah disepakati oleh Para Pihak.
Pasal VIII Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran I. MoU ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan; 2. Memorandum saling Pengertian ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan diperbaharui secara otomatis untuk periode 5 (lima) tahun berikutnya secara berturut-turut. 3. Masing-masing Pihak dapat setiap saat melalui jalur diplomatik memberitahukan pihak lainnya akan keinginannya untuk mengakhiri MoU ini. Pengakhiran akan efektif enam (6) bulan setelah tanggal pemberitahuan dan tidak akan mempengaruhi kegiatan apapun yang sedang berlang.sung berdasarkan MoU ini, kecuali disepakati sebaliknya oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Brasilia pada tanggal 18 Nopember 2008, secara rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Portugis, dan Inggris semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam ha! ada perbedaan interpretasi, naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Signed
PURNOMO YUSGIANTORO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL Signed
EDISON LOBAO Menteri Pertambangan dan Energi
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA E 0 GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE COOPERA<;AO EM ENERGIA E MINERA<;AO
0 Governo da Republica da Indonesia e 0 Governo da Republica Federativa do Brasil (doravante denominados "Partes"), Desejando aprofundar as rela9oes de amizade e fortalecer a coopera9ao bilateral entre os dois paises, bem como servir aos interesses bilaterais de suas na9oes no campo da Energia e da Minera
que ambos os paises tern potencial em recurses energeticos e minerais; e
Reconhecendo a necessidade de coopera9ao energetica e mineral que contribuira para o desenvolvimento economico e social de ambos os paises,
Acordaram o seguinte: Artigo I Objctivos
Os objetivos deste Memorando de Entendimento sao: a) fortalecer as rela9oes economicas entre as Partes; b) desenvolver e promover a coopera9ao em energia e minera9ao; e c) facilitar e promover investimento e coopera9ao nos campos de energia e minera9ao diretamente entre as Partes ou por meio de suas companhias associadas, em conformidade com as respectivas leis e regulamentos nacionais das Partes; Artigo II Areas de Coopera~ao
1. Para os fins do presente Memorando de Entendimento, o termo energia inclui energia renovavel.
2. A cooperayaO no ambito deste Memorando de Entendimento podera incluir OS seguintes temas de interesse mutuo: a) atividades de upstream e downstream em energia e minera9ao; b) treinamento, pesquisa e desenvolvimento; c) estabelecimento de projetos conjuntos e intercambio de informa95es entre as Partes, incluindo, mas nao limitado a reunioes, seminarios e conferencias sobre t6picos de interesse mutuo; e d) outras areas conforme acordado entre as Partes.
Artigo Ill Executoras
Institui~oes
As Institui95es Executoras da coopera9ao serao: a) pelo Governo da Republica da Indonesia: 0 Ministerio de Energia e Recursos Minerais b) pelo Governo da Republica Federativa do Brasil: 0 Ministerio de Minas e Energia ou outra institui9ao autorizada por este. Artigo IV Comite Conjunto 1. As Partes estabelecerao um Comite Conjunto em Energia e Minera9ao que sera
constituido por representantes das Partes, com a finalidade de implementar este Memorando de Entendimento. 2. 0 Comite Conjunto em Energia e Minera9ao realizara reunioes anuais, de forma alternada no Brasil e na Indonesia. Caso haja circunstancias que impeyam a sua rea!izavao, documentos poderao ser trocados em substitui9ao as reunioes.
Artigo V Oireitos de Propriedade Intelectual 1. A prote9ao dos direitos de propriedade intelectual sera assegurada em conformidade com as leis e regulamentos nacionais das Partes e com os acordos internacionais de que sejam partes. Em particular, as Partcs reafirmam seus direitos e obriga95es no ambito do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comercio {TRIPS), da Declara9ao Ministerial de Doha sobre TRIPS e Saude Publica e da Conven9ao sobre Diversidade Bio16gica.
2. Caso arranjos, programas, ou projetos especificos resultem em propriedade intelectual, as Partes incluirao arranjos separados em conformidade com suas respectivas legisla95es. Se necessario, as Partes se consultarao para tal fim.
Artigo VI Resolu~ao de Controversias Quaisquer controversias relativas a interpreta9ao OU implementa9ao deste Memorando de Entendimento sera resolvida amigavelmente, por consultas mutuas e negociac;ao entre as Partes, por via diplomatica. Artigo VII Emendas
Este Memorando de Entendimento podera ser emendado a qualquer tempo, por consentimento mutuo
2. Este Memorando de Entendimento tera vigencia de cinco (5) anos, automaticamente renovavel por periodos consecutivos de cinco (5) anos. 3. Qualquer
Fcito cm Brasilia, aos 18 dias do mes de novembro de 2008, em dois exemplares originais, nos idiomas indonesio, portugues e ingles. Em caso de divergencia, prevalecera a versao em ingles.
PELO GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA Signed
PELO GOVERNO DA REPUBLJCA FEDERATIVA DO BRASIL Signed
PURNOM.U YUSGIANTORO
EDISON LOBAO
Ministrojde Energia e Minerac;ao
Ministro de Minas e Energia
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON THE ENERGY AND MINING COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil (hereinafter referred to as the " Parties"),
Desiring to further develop the friendly relations and strengthen the bilateral cooperation between the two countries and to serve the bilateral interests of their nations in the field of Energy and Mining, based on the principle of equality and mutual benefits;
Acknowledging that both countries have potential in energy and mineral resources~ and
Recognizing the need for energy and mining cooperation that will enhance the economic and social development of both countries,
Have agreed as follows:
Article I Objectives
The objectives of this Memorandum of Understanding (MoU) are: a) To strengthen the economic relationship between the Parties; b) To develop and promote the cooperation on energy and mining; and
c) To facilitate and promote investment and cooperation in the fi elds of energy and mining directly between the Parties or through their affiliated companies, in accordance with the national laws and regulations of the respective Parties.
Article II Areas of Cooperation
1. For the purpose of this MoU, the term of energy includes renewable energy. 2. The areas of cooperation under this MoU may include the following subjects of mutual interest: a) Upstream and downstream activities on energy and mining; b) Training, research and development; c) Establishing joint projects and exchanging information between the Parties, including but not limited to joint meetings, seminars and conferences on topics of mutual interest; and d) Other areas as agreed upon by the Parties.
Article III Executing Institutions
Executing Institutions for this cooperation shall be: a) For the Government of the Republic oflndonesia: The Ministry of Energy and Mineral Resource (MEMR); and b) For the Government of the Federative Republic of Brazil: The Ministry of Mines and Energy or another institution authorized by the mentioned Ministry.
Article IV Joint Committee
1. The Parties shall establish a Joint Committee on Energy and Mining which shall consist of representatives of the Parties in order to implement this Memorandum of Understanding;
2. The Joint Committee on Energy and Mining shall meet annually alternately in the Brazil and Indonesia. Under circumstances the meeting could not be held, documents may be exchanged 'in lieu' of such meetings.
Article V Intellectual Property Rights
1. The Protection of Intellectual Property Rights shall be enforced in accordance with national laws and the regulations of the Parties and in conformity with the international agreements where both Parties are members. In Particular, the Parties reaffirm their rights and obligations under the agreement on trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), the Doha Ministerial Declaration on TRIPs and Public Health and the Convention on Biological Diversity.
2. In case of Specific arrangements, programs, or projects may result in intellectual property, the Parties shall include separate arrangements in accordance with their respective legislation. If necessary, the Parties shall consult with each other for this purpose.
Article VI Dispute settlement
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties, through diplomatic channels.
Article VII Amendments
This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Parties, through diplomatic channels. Any amendment shall come into force on the date agreed by the Parties.
Article VIII Entry into Force, Duration and Termination
1. This MoU shall enter into force on the date of its signature. 2. This MoU shall remain valid for five (5) years and shall be automatically renewed for
consecutive period of another five (5) years.
3. Either Party may, at any time and through diplomatic channels, notify the other of its intention to terminate this MoU. Termination shall be effective six (6) months after the date of the notification and shall not affect the validity of any ongoing activities under this MoU, unless otherwise agreed by the Parties.
In Witness Whereof, the Undersigned, being duly authorized thereto by their respective
Governments have signed this Memorandum of Understanding. Done at Brasilia on the l 81h day of November 2008, in two originals, in, Indonesian.
Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE
FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA
FEDERATIVE REPU BLIC OF BRAZIL
Signed
PURN OJ\.11}) Y~SGIANTORO Minister of Energy and Mineral Resources
Signed
EDISON LOBAO Minister of Mines and Energy
