Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut Para Pihak :

NCB Interpol Indonesia - Persetujuan Antara RI-Polandia Selasa, 20 Juli 2010 23:02

PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJASAMA PEMBERANTASAN KEJAHATAN TERORGANISIR TRANSNASIONAL DAN KEJAHATAN LAINNYA

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut “Para Pihak”: - Berkeinginan untuk mengembangkan lebih lanjut kerjasama dan memperkuat hubungan persahabatan; - Memperhatikan penyebaran kejahatan secara umum dan kejahatan yang terorganisir secara khusus; - Menyadari pentingnya kerjasama para pejabat yang berwenang dalam penegakan hukum dan masalah-masalah keamanan untuk memberantas kejahatan secara efektif, khususnya kejahatan transnasional; - Berupaya untuk menetapkan prinsip-prinsip, norma-norma dan cara-cara untuk bekerjasama secara maksimum antara pejabat-pejabat yang berwenang; - Mengingat prinsip-prinsip hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Nopember 2000 dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya tentang pemberantasan kejahatan; - Mengakui prinsip-prinsip kesetaraan, timbal balik dan keuntungan bersama; - Sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Para Pihak;

Menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 1. Para Pihak mengadakan kerjasama dalam memberantas kejahatan yang terorganisir dan jenis-jenis kejahatan lainnya yang merugikan melalui pencegahan dan pendeteksian orang-orang `yang bertanggung jawab, khususnya untuk: 1. Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa dan kesehatan fisik;

1/9


2. Kejahatan berkarakter teroris, termasuk pendanaan bagi kejahatan dimaksud; 3. Penanaman tanaman ilegal untuk memproduksi obat terlarang, obat-obatan psikotropis dan prekursor, produksinya, pengolahan, pengangkutan dan penyelundupan ilegal dan perdagangannya termasuk perdagangan bahan dasarnya dan produk setengah jadi yang dipergunakan untuk produksi; 4. Pencurian, pengangkutan, perdagangan dan penggunaan bahan nuklir dan radioaktif, secara tidak sah dengan tujuan menimbulkan kerusakan; 5. pencurian atau perdagangan gelap perlengkapan senjata, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dan produk ilegal dari bahan-bahan tersebut; 6. kejahatan ekonomi, penggelapan uang, kejahatan perbankan, pencucian uang dan korupsi; 7. pemalsuan uang, surat berharga dan dokumen; 8. pencurian dan penyelundupan barang-barang budaya dan tanaman dan binatang terancam punah dan perdagangan ilegal-nya; 9. penyelundupan dan perdagangan orang-orang; 10. kejahatan terhadap lingkungan; 11. kejahatan terhadap hak kekayaan intelektual; 12. kejahatan internet. 13. Para Pihak juga bekerja sama dalam: 1. pencarian orang yang dicurigai atau telah melakukan kejahatan yang disebutkan dalam ayat 1 atau narapidana yang mencoba menghindari menjalani hukumannya; 2. pencarian orang-orang hilang, identifikasi orang-orang dan mayat; 3. pencarian barang-barang yang berasal dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam ayat 1 atau barang-barang yang menjadi barang bukti dari kejahatan yang dilakukan.

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan kerjasama yang tercantum dalam pasal 1 dari Persetujuan ini, pejabat-pejabat yang berwenang dari Para Pihak akan: 1. saling menyediakan, apabila sesuai hukum, data pribadi dari pelaku kejahatan dan informasi mengenai : 1. penyuruh dan pemimpin kejahatan; 2. hubungan tindak kejahatan antar para pelaku kejahatan; 3. struktur kelompok dan organisasi kejahatan dan metode-metode dari operasi kejahatannya; 4. tingkah laku khas dari pelaku kejahatan dan kelompok pelaku kejahatan tertentu;

2/9


5. keadaan-keadaan tertentu dari suatu kasus, khususnya mengenai waktu, lokasi dan metode kejahatan yang terkait dan sifat dasar dan karakter-karakter khusus dari kejahatan yang dilakukan; 6. ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dilanggar; 7. tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan hasil-hasilnya. 8. Mengadakan operasi kepolisian yang diminta oleh salah satu Pihak, dan merencanakan tanpa penundaan pembentukan program-program aktifitas yang direncanakan bersama, secara khusus mengenai pembelian yang diawasi dan operasi penyamaran.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan Persetujuan ini, Para Pihak akan mengadakan, bilamana diperlukan, pertemuan-pertemuan dari perwakilan-perwakilan dari pejabat-pejabat yang berwenang. Pertemuan akan diatur melalui jalur diplomatik dan, secara khusus, bertujuan untuk: 1. pembentukan strategi, yang akan dikembangkan dalam memberantas kejahatan seperti yang diatur dalam Persetujuan ini; 2. perencanaan dan penentuan program kegiatan; 3. peningkatan komunikasi antar pejabat-pejabat yang berwenang; 4. pertukaran informasi dan pengalaman.

Pasal 4 1. Dalam rangka melaksanakan Persetujuan ini, pejabat-pejabat yang berwenang dari Para Pihak, di dalam lingkup kewenangan menurut Undang-undang masing-masing Negara, akan saling berhubungan secara langsung atau melalui wakil-wakil yang ditunjuk. Pejabat-pejabat yang berwenang adalah: 1. di Republik Indonesia : 1. Menteri Luar Negeri; 2. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Pertahanan; 5. Panglima TNI; 6. Kepala Polisi Republik Indonesia; 7. Jaksa Agung;

3/9


8. Kepala Badan Intelejen Negara; 9. Ketua Desk Koordinasi Penanggulangan Terorism; 10. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

11. di Republik Polandia: 1. Menteri Urusan Dalam Negeri; 2. Menteri Lembaga Keuangan; 3. Menteri Keuangan Publik; 4. Kepala Agen Keamanan Dalam Negeri; 5. Panglima Kepala Polisi; 6. Panglima Pengawal Perbatasan; 7. Inspektur Jenderal Informasi Keuangan. 8. Para Pihak akan saling memberitahu melalui jalur diplomatik mengenai perubahan kompetensi atau nama-nama pejabat yang disebut pada ayat 1.

Pasal 5 1. Para pejabat berwenang dari Para Pihak akan memastikan perlindungan terhadap informasi rahasia yang disampaikan dengan cara paling sedikit setara dengan perlindungan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum dari Para Pihak yang menyampaikan informasi rahasia tersebut. 2. Segala bentuk informasi atau alat-alat teknis yang ditransfer oleh pejabat berwenang dari salah satu Pihak kepada pejabat berwenang dari Pihak lain dapat disampaikan kepada badan hukum lain selain yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 diatas dan badan hukum dari Negara ketiga yang berwenang dalam penegakan hukum dan masalah keamanan dengan syarat mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dari Pihak yang mengirimkan informasi. 3. Dalam hal terjadi pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah yang dikirimkan oleh salah satu pejabat berwenang, atau akibat yang timbul dari padanya, pejabat berwenang dari Pihak yang menerima informasi akan segera memberitahukan hal ini kepada Pihak yang mengirimkan informasi, dan menginformasikan situasi dari peristiwa ini dan akibat-akibatnya, dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya kembali peristiwa-peristiwa semacam ini dikemudian hari.

Pasal 6

4/9


1. Para Pihak akan menerapkan prinsip-prinsip prosedur dibawah ini dalam rangka memastikan perlindungan atas pertukaran data pribadi: 1. transfer data pribadi akan dipergunakan secara terbatas untuk tujuan-tujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dari Pihak pengirim, 2. pejabat berwenang dari salah satu Pihak, apabila diminta, memberitahukan pejabat berwenang dari Pihak lain mengenai cara penggunaan data pribadi yang dikirimkan dan hasil dari kasus tersebut, 3. pejabat berwenang dari salah satu Pihak akan mengirimkan data pribadi secara terbatas kepada pejabat berwenang dari pihak lain, data tersebut tidak akan dikomunikasikan ke Pihak lain kecuali atas persetujuan dari pejabat berwenang dari Pihak pengirim, 4. para pejabat berwenang dari Pihak pengirim bertanggung jawab atas keaslian data yang ditransfer, 5. apabila data yang diberikan ditemukan tidak asli atau pengirimannya melanggar hukum, pejabat yang berwenang dari Pihak penerima memberitahu kepada pejabat berwenang dari Pihak pengirim mengenai hal ini, dalam kasus yang demikian pejabat berwenang dari Pihak penerima akan membetulkan atau menghancurkan data tersebut, 6. 7. pejabat berwenang dari Pihak yang mengkomunikasikan informasi data pribadi akan menetapkan batas waktu untuk menghapuskan data-data tersebut dari pusat data, 8. pejabat berwenang dari kedua Pihak secara efektif akan melindungi data pribadi yang diterima dari akses yang tidak sah, modifikasi yang tidak sah dan pengungkapan yang tidak sah. 9. Ketentuan-ketentuan ayat 1 akan berlaku semestinya pada data pribadi yang diterima oleh pejabat berwenang dari salah satu Pihak di wilayah Pihak lain pada saat keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini. 10. Pejabat berwenang dari salah satu Pihak yang ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan di wilayah Pihak lain dapat, atas permintaannya, diberikan akses ke data pribadi secara terbatas dibawah pengawasan dari pejabat berwenang dari Pihak ini.

Pasal 7

Pejabat berwenang dari Para Pihak, atas permintaan dari Pihak lain, akan mengadakan tukar-menukar informasi dan hasil-hasil pengintaian atas tindakan-tindakan yang direncanakan atau percobaan untuk menyerang kepentingan umum dan keamanan publik, data tentang metode operasional dari pelaku kejahatan dan tentang rencana atau tindak kejahatan dari kelompok teroris untuk mengganggu kepentingan mendasar dari salah satu Pihak dan akan mengambil langkah-langkah koordinasi lain yang diperlukan untuk kebutuhan mencegah dan memberantas terorisme.

5/9


Pasal 8

Pejabat berwenang dan Para Pihak akan: 1. atas permintaan dari salah satu Pihak, saling menyediakan informasi yang spesifik atas perkara pidana tertentu yang ditetapkan dalam pasal 1 yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas perlintasan ilegal di perbatasan dan organisasi migrasi ilegal, khususnya informasi yang berhubungan dengan: 1. organisator dari kejahatan jenis tersebut; 2. operasi, keanggotaan, metode operasi dan bentuk dari kelompok kejahatan yang terlibat pada organisasi migrasi ilegal; 3. alat transportasi yang digunakan dan jalur-jalur dari migrasi ilegal; 4. Pembuatan dan penggunaan dari dokumen yang dipalsukan yang mengijinkan melintasi negara dan visa; 5. jumlah dari migrasi ilegal. 6. tukar-menukar pengalaman dalam bidang pengawasan fenomena migrasi, penerapan ketentuan-ketentuan hukum domestik yang berhubungan dengan izin masuk dan tinggal bagi orang asing dan pertukaran spesimen dokumen yang mengijinkan melintasi batas Negara, visa dan simbol-simbol terkait termasuk cap yang dicetak pada dokumen-dokumen tersebut.

Pasal 9

Tanpa mengecualikan informasi yang ditetapkan di dalam Pasal 2, pejabat berwenang dari Para Pihak, dalam ruang Iingkup Pasal 1 ayat 1 angka 3, akan: 1. menyediakan informasi kepada satu sama lain tentang: 1. perdagangan obat-obat terlarang, obat-obatan psikotropis dan prekursornya, 2. tempat dan metode produksi dan tempat penyimpanan obat terlarang, obat-obat psikotropis dan prekursor termasuk alat-alat transportasi yang digunakan, 3. tempat tujuan pengiriman obat terlarang, obat-obatan psikotropis dan prekursor. 4. menyediakan satu sama lain contoh obat terlarang yang baru, obat-obatan psikotropis dan prekursor serta bahan-bahan berbahaya Iainnya yang berasal dari tumbuh tumbuhan dan

6/9


buatan, 5. tukar-menukar informasi mengenai peraturan, pengalaman dalam bidang pengawasan perdagangan yang sah bagi obat-obatan, obat-obatan psikotropis dan precursor termasuk bahan-bahan dasar dan produk setengah jadi yang diperlukan bagi produksi obat-obatan tersebut.

Pasal 10

Dalam kerjasama ilmu pengetahuan dan teknis termasuk kerjasama yang berhubungan dengan pelatihan, pejabat berwenang dari Para Pihak akan mengadakan tukar-menukar: 1. pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan, khususnya, metode dalam memberantas kejahatan yang terorganisir dan bentuk-bentuk baru aktivitas kejahatan termasuk penggunaan dan pengembangan peralatan khusus, 2. hasil penelitian di bidang kriminalitas dan kriminologi dan penyelesaian yang diatur dalam hukum pidana yang berhubungan dengan obyek dari Persetujuan ini, 3. informasi atas alat-alat bantu kejahatan dan Para Pihak akan menyediakan peralatan teknis yang tersedia yang digunakan untuk memberantas kejahatan, 4. tenaga ahli, untuk tujuan pelatihan dan peningkatan profesi, khususnya dalam bidang kriminalitas dan metode operasi dalam memberantas kejahatan, 5. literatur dan terbitan lain yang berhubungan dengan obyek dari Persetujuan ini.

Pasal 11

Dalam hal pengiriman informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dari Persetujuan ini atau implementasi kerjasama melanggar kedaulatan Negara atau mengancam keamanan Negara, atau merugikan kepentingan-kepentingan mendasar atau hukum dan peraturan perundang-undangan, setiap Pihak dapat menghapus beberapa lingkup kerjasama atau menunda untuk bekerjasama secara keseluruhan.

Pasal 12 1. Sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan, sebagaimana mestinya, melalui negosiasi langsung antara para pejabat

7/9


berwenang dari Para Pihak, dalam lingkup kewewenangnya. 2. Dalam hal terjadi kegagalan untuk mencapai kesepakatan melalui negosiasi yang diatur dalam ayat 1, sengketa akan diselesaikan melalui jalur diplomatik dan tidak akan mengupayakan mencari putusan dari pihak ketiga.

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini tidak akan bertentangan dengan perjanjian perjanjian internasional dimana Republik Indonesia dan Republik Polandia menjadi pihak.

Pasal 14

Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan dari Persetujuan ini akan ditanggung oleh Para Pihak dimana di dalam wilayahnya biaya-biaya tersebut timbul, kecuali jika Para Pihak memutuskan lain.

Pasal 15 1. Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa persyaratan nasional untuk memberlakukan Persetujuan ini telah terpenuhi. 2. Persetujuan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat setiap waktu memberitahukan secara tertulis keinginan untuk memberhentikan Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berakhir 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat pengakhiran. 3. Persetujuan ini dapat diamandemen setiap saat melalui kesepakatan bersama melalui pertukaran nota diplomatik.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Persetujuan ini.

8/9


DIBUAT di Jakarta pada dua bulan juli tahun 2005 dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Polandia, dan Bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

9/9

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia, selanjutnya disebut Para Pihak :

Recommend Documents