PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN
Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut "PARA PIHAK';
dan
Pemerintah
Republik
Suriname,
bahwa rakyat di satu negara harus memiliki pengertian yang lebih mendalam tentang karakter, sejarah dan budaya di negara lainnya; MENGAKUI
DIDORONG oleh keinginan bersama untuk meningkatkan dan mengembangkan kerjasama di bidang kebudayaan, olahraga dan penerangan; DIYAKJNI bahwa kerjasama tersebut akan memberikan sumbangan untuk lebih memajukan rasa saling pengertian dan persahabatan antara rakyat di kedua negara; TELAH MENYETUJU/
sebagai berikut:
PASAL
1
RUANG LINGKUP KERJASAMA
1.
Para Pihak akan berusaha untuk memudahkan dan mendorong warganegara Pihak lain dalam pertukaran seniman, olahragawan, para anggota pusat kesenian dan kebudayaan, para pakar, pemuda, kalangan akademis dan profesional, karyawan radio. televisi, film dan media massa lainnya, pejabat penerangan, dan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan-,kegiatan kebudayaan dan olahraga datam rangka mendorong kinerja, kehadjran dan partisipasi dalam penyelenggaraan acara-acara kesenian, kebudayaan dan olahraga, baik di Indonesia maupun di Suriname.
2.
Para Pihak akan berusaha mendorong organisasi-organisasi yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan, olahraga dan penerangan dalam rangka pembentukan hubungan-hubungan, program-program dan pengembangan kerjasama lebih lanjut dan proyek-proyek bersama yang menyangkut kepentingan bersama yang memberikan sumbangan untuk memperkuat kerjasama kebudayaan dan olahraga antara Para Pihak.
3.
Setiap Pihak akan berusaha mendorong pengembangan pengajaran, pendidikan luar sekolah, penelitian dan penerbitan yang berkaitan dengan kesenian, bahasa, kearsipan, kebudayaan dan olahraga masing-masing yang
ditangani oleh lembaga pemerintah maupun swasta terkait dari Pihak lainnya. 4.
Setiap Pihak akan berusaha memberikan kemudahan yang memadai kepada Pihak lainnya untuk mengunjungi sanggar-sanggar seni, museum-museum, perpustakaan-perpustakaan dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kebudayaan.
5.
Para Pihak akan mengadakan pertukaran bahan-bahan penerangan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah dan kebudayaan masing-masing negara.
6.
Para Pihak akan mendorong pertukaran laporan pers dan penerbitan yang memuat liputan kegiatan pembangunan masing-masing negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing.
PASAL2 BIDANG-BIDANG KEGIATAN
1.
Setiap Pihak harus sejauh mungkin, meningkatkan memudahkan pertukaran kebudayaan dan intelektual antara badan-badan terkait dengan maksud untuk menjamin suatu pengertian yang lebih baik di bidang kebudayaan Pihak lainnya khususnya dibidang : (a)
Bahan-bahan pendidikan dan pengajaran;
(b)
Buku-buku, penerbitan berkala dan penerbitan-penerbitan lainnya;
(c)
Program-program radio dan televisi;
(d)
Films, tapes, discs dan bahan-bahan audio-visual lainnya;
(e) Pameran seni, kerajinan tangan dan pameran-pameran kebudayaan lainnya; (f)
Ceramah, seminar, konperensi dan simposium;
(g)
Penyelenggaraan konser, tari dan pertunjukan teatrikal;
(h) Festival kebudayaan dan perlombaan internasional yang bersifat kebudayaan; (i)
Nilai-nilai budaya;
(j)
Kepemudaan;
(k)
Pendidikan teknik, kejuruan dan pelatihan; dan
(I)
Bidang-bidang lain yang disetujui oleh Para Pihak.
2.
Para Pihak akan berusaha untuk mendorong pertukaran-pertukaran di bidang sinematografi, penyiaran (radio dan televisi), bahan-bahan perpustakaan, dan penerbitan buku, termasuk penerbitan-penerbitan berkala.
PASAL
3
PELAKSANAAN
Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam Persetujuan ini dapat dilaksanakan melalui pengembangan program-program khusus dan proyek-proyek atau lembaga-lembaga, badan-badan atau organisasi-organisasi pemerintah maupun swasta terkait dari masing-masing Pihak. Program-program dan proyek-proyek tersebut harus merinci, antara lain, mengenai tujuan, pengaturan keuangan dan rincian lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tertentu dari semua peserta yang terlibat, baik sektor pemerintah maupun swasta.
PASAL4 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa yang timbul mengenai penafsiran dan pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan antara Para Pihak.
PASAL5 PERUBAHAN-PERUBAHAN
Persetujuan ini dapat diubah apabila dianggap perlu dengan persetujuan bersama secara tertulis antara Para Pihak.
PASAL
6
MULAJ BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak mengenai pemenuhan prosedur hukum ratifikasi masingmasing.
2.
Persetujuan ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan terus berlaku sesudah itu untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali apabila Persetujuan ini dibatalkan oleh salah satu Pihak dalam waktu 6 (enam) bu Ian pemberitahuan kepada Pihak lainnya mengenai maksud tersebut.
3.
Penghentian Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian setiap program-program dan proyek-proyek yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
SEBAGAJ BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menanda-tangani Persetujuan ini.
dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, dalam bahasa Indonesia dan lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi penafsiran yang berbeda dari naskah Persetujuan ini, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku. DIBUAT
UNTUK PEMERINTAH
UN1TUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK SURINAME
Signed
Signed
• rl
ERROLL G. SNIJDERS MENTER! LUAR NEGERI
ALIALATAS MENTER! LUA~ NEGERI
I '
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON CULTURAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname, hereinafter referred to as the "PARTIES"; that the people of each country should have a deeper understanding of the character, history and culture of the other; RECOGNIZING
by a common desire to promote and develop co-operation in the fields of culture, sports and information; and INSPIRED
CONVINCED that such co-operation will contribute to the furtherance of mutual understanding and friendship between the people of both countries; HAVE AGREED
as follows:
ARTICLE
1
SCOPES OF COOPERATION
1.
The Parties shall endeavour to facilitate and encourage nationals of the other Party in exchanges of artists, athletes, members of art and cultural center, experts, youth, academic and professional institutions, personnel of radio, television, film and other mass media, information officials., and other persons engaged in culture and sports and to encourage their performance, attendance and participation at arts, culture and sporting events, in !Indonesia and Suriname.
2.
The Parties shall endeavour to encourage organizations involved in arts, culture, sports and information to establish links and programs and to develop further co-operation and joint projects in fields of common interest, contributing to the strengthening of cultural and sporting relations between the Parties.
3.
Each Party shall endeavour to encourage the development of teaching, out of school education, research and publication in relation to its own arts, language, archive, culture and sports which are organized by the relevant public and private institutions of the other Party.
4.
Each Party shall endeavour to provide visitors from the other Party with every reasonable facility for access to art galleries, museums, libraries and other cultural institutions.
5.
The Parties shall exchange 'information materials to promote knowledge, understanding and appreciation of each other's history and culture.
6.
The Parties shall exchange press reports and publications containing development activities of each country, in accordance with their respective rules and regulations.
ARTICLE2 AREAS OF ACTIVITY
1.
2.
Each Party shall, to the extent possible, promote and facilitate cultural and intellectual exchange between appropriate organizations so as to ensure a better understanding of the culture of the other Party especially in the fields of: (a)
Educational and teaching materials;
(b)
Books, periodicals and other publications;
(c)
Radio and television programs;
(d)
Films, tapes, discs and other audio-visual materials;
(e)
Fine arts, crafts and other cultural exhibitions;
(f)
Lectures, seminars, conferences and symposia;
(g)
Concerts, dance and theatrical performances;
(h)
Festivals and international competitions of a cultural nature;
(i)
Cultural values;
U)
Youth;
(k)
Technical and vocational education and training; and
(I)
Any other fields as agreed upon by the Parties.
The Parties shall endeavour to encourage exchanges in the fields of cinematography, broadcasting (television and radio), library materials, and book publishing, including periodicals.
ARTICLE 3 IMPLEMENTATION
Activities described in this Agreement may be implemented through development of specific programs and projects between the appropriate governmental and private entities, institutions or organizations of each Party. Such programs and projects should specify, inter alia, the objectives, financial arrangements and other details relating to specific undertakings of all the participants involved, whether governmental or private sector.
ARTICLE4 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this shall be settled amicably through consultations or negotiations Agreement between the Parties.
ARTICLE 5 AMENDMENTS
This Agreement may be amended if it is deemed necessary by mutual consent in writing between the Parties.
ARTICLE
6
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
The present Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by either Party of the accomplishment of its internal legal procedures of ratification.
2.
It shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall continue in force thereafter for another period of 5 (five) years and so forth unless it denounced within six months notice by either Party to the other of its intention to do so.
3.
The termination of this Agreement shall not prejudice to the completion of ongoing programs and projects made under this Agreement.
the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. IN WITNESS WHEREOF,
1
DONE in duplicate at Jakarta on this fifteenth day of October in the year one thousand nine hundred ninety seven, in the Indonesian and English language. All texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE REPUBLIC OF SURINAME
Signed __,
..
~ Signed ~
ALIALATAS
ERROL~~~DE'S
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
.. ii
1!
