PERSETUJUAN ANTARA PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINT AH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERA T DAN PEMBENTUKAN KONSUL T ASI BILATERAL
Pemenntah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Suriname (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"): Berhasrat untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan tradisional, k•:budayaan. sejarah dan politik yang mengikat mereka bersama: Menimbang upaya kedua negara untuk menyumbangkan dan meningkatkan posisi negara-negara berkembang dilingkungan masyarakat i nternasiona1 serta untuk menaikkan tingkat kemakmuran dan kesej ahteraan rakyat mereka; Mencerminkan aspirasi bersama Parn Pihak untuk menyatakan dukungan yang tegas dan berkesinambungan guna me!indungi dan memajukan demokrasi serta hak-hak asasi manusia yang universal. Menegaskan keyakinan mereka bahwa pengembangan hubungan yang bersahabat dan kerjasama antara Para Pihak akan memberikan sumbangan hagi perdamaian dan keamanan dunia melalui upaya menumhuhkan salmg percaya. saling pengertian dan keriasama dalam hubungan internasionaL Telah menyepakati sebagai herikut :
PASAL 1 Para Pihak dengan irn membentuk Forum Konsultas1 Bersama untuk konsu!tasi bilateral secara reguler. pada tingkat Menteri dan Pejabat Tinggi. antara Pemerintah Repuhlik Inoonrsia dan Pemerintah Republik Sunnarrn: (selanjutnya disebut sebagaJ "''Konsultasi") guna membahas rnodalitas untuk memperluas dan memperdalam hubungan antara Para Pihak serta tema internasional yarig :nerupakan kepentingan bersarna.
PASAL 2 Konsultasi tersebut dapat diadakan secara berkala atau apabila dianggap perlu, secara bergantian di Indonesia dan di Suriname. Tanggal, agenda dan masa berlangsungnya setiap pertemuan akan ditentukan melalui saluran diplomatik.
PASAL3 Para Pihak dalam konsultasi mereka akan memperkokoh kerjasama dalam bidang politik, ekonomL perdagangan, investasi , industri, perikanan, pertanian, petemakan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kebudayaan, kesenian, pendidikan, mass media, telekomunikasi dan turisme serta bidang-bidang kerjasama lain berdasarkan prioritas yang disepakati oleh Para Pihak.
PA.SAL 4 Para Pihak dapat membentuk kelompok-kelompok kerja atau pertemuan-pertemuan para pakar guna membahas bidang-bidang khusus yang merupakan kepentingan bersama.
PASAL 5 Persetujuan ini dapat dirubah atas persetujuan bersama Para Pihak.
PASAL 6 Dengan penandatanganan Persetujuan ini, Persetujuan-persetujuan dan Memorandum-memorandum Saling Pengertian yang telah ada akan tetap berlaku.
PASAL 7 Setiap perselisihan mengenai penafsiran ataupun penterapan Persetujuan ini. akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak.
PASAL 8 Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberjtahukan melalui saluran diplomatik bahwa masing-masing Pemerintah telah meratifikasi Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, dan setelah itu akan dengan sendirinya diperpanjang untuk periode 5 {lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan
menyampaikan pemberitahuan secara te11ults b (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak lairmya.
kuasa
SEBAGAI BUKTJ, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi 1J/eh Pemerir.tah masing-mas1.11g, let'a h menandatangani
Perset~ ti11Qn 1m.
.Oibuat dalam rangkap dua di ..'a/u;rta dengan d1saksikan o/eh Presiden Repuhlik Inclonesia. 'f.M. Soelwrto dan Presiden Republik Suriname r M .Jules Albert WUdmbosch padu tanggal iima belas Oktober seribu .\ embilan rulUs semhi/af> puluh /1~iuh auiam Bahasu JndvneslQ dun Buha~a ln~f!ris. semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. !)a/am hl l terdapat pabedaan oenaf.\·iran, yang berlaku udalah naskah dalam huhasa lnggris. 1
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEME RfNTAH REPUBLIK SURfNAME
Signed
Signed
AL I ALATAS MENTERI LUAR NEGERI
ERROLL G. SNIJDERS MENTERJ LUAR NEGERI
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME ON DEVELOPMENT AND CLOSER COOPERATION AND THE ESTABLISHMENT OF BILATERAL CONSULTATIONS
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname (hereinafter referred to as the "Parties"); Desiring to maintain and strengthen the traditional. cultural, historical and political ties that bind them together; Considering the endeavour of both states to contribute and to improve the positions of developing countries in the international community as well as to increase the level of well-being and welfare of their peoples~ Reflecting the common aspiration of the Parties to express their firm and continuous support for protecting and promoting democracy and the universal human rights; Afiirming their conviction that the development of friendly relations and cooperation between the Parties will contribute to international peace and security by means of creating mutual confidence, understanding and cooperation in international relations ; Have agreed as follows:
ARTICLE 1 The Parties hereby establish a Joint Consultative Forum for regular bilateral consultations, at Ministerial as well as senior official level, between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Suriname (hereinafter referred to as "the Consultations") to discuss modalities of extending and deepening the relations between the Parties as well as international themes of common interest.
ARTICLE 2 The Consultations may be held periodically or as deemed necessary, alternately in Indonesia and in Suriname. The dates, agenda and duration of each meeting will be determined through diplomatic channels.
ARTICLE 3 The Parties in their consultations shall strengthen cooperation in area of politic, economic, trade, investment, industry, fisheries, agriculture and ammal husbandry, science and technology as well as in the field of culture" arts, education, mass media, telecommunication and tourism and other areas of cooperation based on the priorities as agreed upon by the Parties.
ARTICLE 4 The Parties may set up working groups or expert meetings in order to discuss specific areas of common interest.
ARTICLE 5 This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.
ARTICLE 6 By s1gnmg this Agreement, the existing Memorandums of Understanding shall remain valid.
Agreements
and
ARTICLE 7 Any dispute on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultat10n or negotiation between the Parties.
ARTICLE 8
This Agreement shall enter into force o:i1 the date of the receipt of the last notification by which the Parties inform each other through diplomati~ channels, that thej.r respective Government ha~ ratified this Agreement. This Agreement shall remain m effect for a period of 5 (five)
years, after which it shall be renewed automatically for successive 5 (five) years period. Either Party may terminate this Agreement by giving w1itten notificat ion 6(six) months in advance to the other Party.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned. being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement DONE in duplicate in Jakarta in the presence of the President of the Republic of Indonesia H. E. Soeharto, the President of the Republic of Suriname H E. Jules Albert Wijdenbosch, on this fifteenth day of October in 1he year one lhousand nine hundred and ninety-seven in the Indonesian and English language, all Lexis being equally authentic. In case of any divergence o.f'interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVE R MENT OF THE REPUBLIC OF URINAME
Signed
Signed
ALI ALATAS MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
ERROLL G. SNIJDERS MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
