PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI NUKLIR
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, selanjutnya disebut "Para Pihak"; MENGINGAT kerjasama baik yang telah ada antara Para Pihak dalam penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai baik secara bilateral maupun melalui Sadan Tenaga Atom lnternasional selanjutnya disebut "Sadan"; DENGAN hasrat untuk memperluas dan memajukan kerjasama mereka dalam penggunaan tenaga nuklir untuk maksud damai; MENEGASKAN kembali kesepakatan mereka untuk menjamin bahwa kemajuan internasional dan penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai dilaksanakan berdasarkan pengaturan kerjasama yang akan meneruskan tujuan dari pencegahan penyebarluasan senjata-senjata nuklir; MEMPERTIMBANGKAN bahwa Republik Indonesia dan Australia, keduanya sebagai negara tidak bersenjata nuklir, peserta pada Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebarluasan Senjata Nuklir, yang dibuat di London, Moskow, dan Washington, pada tanggal 1 Juli 1968, selanjutnya disebut "Perjanjian", telah menetapkan untuk tidak membuat atau memperoleh senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya dan bahwa Indonesia dan Australia, keduanya telah mengadakan persetujuan dengan Sadan untuk melaksanakan pengawasan di negara masingmasing sehubungan dengan Perjanjian tersebut; MENEGASKAN kembali dukungan mereka pada Perjanjian dan keinginan mereka meningkatkan ketaatan universal pada Perjanjian ; MENEGASKAN kembali dukungan mereka pada Sadan;
1
MENGINGAT bahwa mereka, keduanya adalah pihak-pihak pada Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir, yang dibuat di Wina pada tanggal 3 Maret 1980 dan bahwa keduanya melaksanakan ketentuan-ketentuan proteksi fisik sesuai dengan konvensi dan rekomendasi Badan tentang proteksi fisik;
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :
Pasal 1 Untuk maksud Persetujuan ini: (a)
"bahan nuklir", adalah setiap "bahan sumber" atau "bahan dapat belah khusus" sebagaimana istilah tersebut dirumuskan dalam Pasal XX Anggaran Dasar Badan. Setiap penetapan dari Dewan Gubernur Badan berdasarkan Pasal XX Anggaran Dasar Badan yang mengubah daftar bahan-bahan yang ditetapkan sebagai "bahan sumber" atau "bahan dapat belah khusus" hanya akan tercakup dalam Persetujuan ini bila kedua pihak telah saling memberitahukan secara tertulis bahwa mereka menerima perubahan tersebut;
(b)
"penggunaan untuk tujuan damai" adalah semua penggunaan selain daripada penggunaan untuk suatu tujuan militer;
(c)
"tujuan militer" adalah penerapan secara langsung untuk tujuan militer, seperti senjata nuklir, tenaga pendorong nuklir untuk militer, mesin roket nuklir untuk militer atau reaktor nuklir untuk militer, tetapi tidak termasuk penggunaan secara tidak langsung seperti tenaga untuk suatu basis militer yang berasal dari suatu jaringan tenaga sipil atau produksi radioisotop yang nantinya dapat digunakan untuk diagnosa dalam rumah sakit militer;
(d)
"rekomendasi Badan tentang proteksi fisik" adalah rekomendasi yang dimuat dalam dokumen Badan INFCIRC/225/Rev.3 berjudul "Proteksi Fisik Bahan Nuklir", yang diperbaharui dari waktu ke waktu.
Pasal2 Para Pihak akan memajukan, mendorong dan memudahkan kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai bagi pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.
2
Pasal3 Sesuai ketentuan Persetujuan ini dan peraturan perundang-undangan, ketentuan perizinan, serta prosedur administratif yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia dan Australia, kerjasama yang dimaksud dalam Persetujuan ini akan meliputi bidangbidang ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, sebagai berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) U) (k)
lnformasi yang berkaitan dengan keselamatan, pengkajian dan teknologi nuklir; Proteksi radiasi; Pengelolaan limbah radioaktif; Pengelolaan bahan bakar bekas; Aplikasi radioisotop dan radiasi; Kedokteran nuklir; Riset dan aplikasi berkas neutron; Desain dan pengembangan instrumentasi nuklir; Pembukuan dan pengawasan bahan nuklir; Eksplorasi uranium, teknik penambangan dan pengolahan ; dan Bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh para Pihak dari waktu ke waktu.
Pasal4 Para Pihak mengakui adanya potensi di masa yang akan datang untuk melakukan pengiriman secara komersil dari bahan nuklir antara Indonesia dan Australia, dan menyetujui untuk menandatangani suatu persetujuan pengalihan bahan nuklir bila diperlukan , untuk memungkinkan pengalihan tersebut.
Pasal5 Para Pihak mempertimbangkan bahwa kerjasama dalam bidang-bidang yang disebutkan dalam Pasal 3, akan dilaksanakan dengan cara berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f)
Pertukaran informasi; Pcrtukaran ilmuwan dan tenaga teknis; Program pendidikan dan pelatihan ; Proyek penelitian dan pengembangan bersama dalam bidang-bidang yang telah ditentukan bersama; Konsultasi teknik; dan Cara-cara lain yang akan ditetapkan oleh para pihak.
3
Pasal6 Badan Tenaga Atom Nasional Indonesia dan Organisasi llmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir Australia, akan menjadi organisasi-organisasi yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang disebutkan pada Pasal 3 Persetujuan ini. Organisasi-organisasi lain yang terkait dalam jurisdiksi Para Pihak dapat ikut serta atau bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan kerjasama sesuai dengan Pasal 3.
Pasal7 Untuk memudahkan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam lingkup Persetujuan ini, organisasi-organisasi yang terkait dapat menandatangani pengaturan-pengaturan tambahan yang memuat kegiatan-kegiatan dalam masingmasing bidang. Pengaturan-pengaturan tambahan tersebut akan memuat, bila perlu, ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak milik intelektual, kontribusi dari Para Pihak dan pembukuan dari setiap bahan nuklir yang digunakan.
Pasal8 (a)
Para Pihak menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan ini, bahan nuklir, peralatan atau teknologi dapat diberikan oleh salah satu Pihak atau dipertukarkan antara Para Pihak.
(b)
Bahan nuklir, peralatan atau teknologi yang dipertukarkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan ini tidak boleh digunakan untuk pembuatan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lain, penelitian atau pengembangan senjata nuklir atau peledak nuklir lain, atau digunakan untuk tujuan militer apapun.
(c)
Bahan nuklir, peralatan atau teknologi yang dipertukarkan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama yang dimaksud dalam Pasal 3 Persetujuan ini akan tunduk pada pengawasan yang tercantum dalam dokumen Badan INFCIRC/153 (yang direv1si).
4
Pasal9 (a)
(b)
Setiap Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negerinya dan prosedur yang telah ditetapkan, harus: 1.
Menyediakan visa, ijin tinggal, ijin keluar dan masuk, dan ijin bekerja Uika diperlukan) untuk staf dan konsultan-konsultan dari Pihak lain yang dibiayai dalam lingkup Persetujuan ini;
2.
Membebaskan Pihak lain dan staf, para konsultan, serta proyek-proyek dimana mereka dipekerjakan dari semua bea masuk untuk barangbarang yang berkaitan dengan kegiatan dalam lingkup Persetujuan ini.
Ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak berlaku untuk transaksi komersial yang dilaksanakan dalam lingkup Persetujuan ini.
Pasal10 Para Pihak secara berkala akan saling berkonsultasi mengenai pelaksanaan Persetujuan ini, tempat dan waktunya akan ditentukan lebih dahulu oleh Para Pihak. Apabila salah satu Pihak memohon tambahan konsultasi, Pihak lain dapat menyetujui konsultasi tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah permohonan. Permohonan untuk berkonsultasi berdasarkan Persetujuan ini akan dilakukan melalui saluran diplomatik.
Pasal 11 Setiap perselisihan yang timbul mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi bersama atau perundingan, yang akan dilakukan oleh Para Pihak dengan itikad baik.
Pasal12 (a)
Persetujuan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
(b)
Setiap perubahan akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya Nota terakhir dari suatu Pertukaran Nota antara Para Pihak memberitahukan bahwa persyaratan konstitusional telah dipenuhi menyatakan tanggal mulai berlakunya.
5
Pasal 13
(a)
Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal terakhir diterimanya Nota-Nota yang dipertukarkan Para Pihak untuk memberitahukan pihak lain bahwa persyaratan konstitusional telah dipenuhi.
(b)
Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu sepuluh tahun dan akan secara otomatis diperpanjang dari tahun ke tahun, kecuali kalau salah satu Pihak telah memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini, enam bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
(c)
Kecuali disetujui lain ketentuan-ketentuan Persetujuan ini dapat tetap diberlakukan bahkan setelah berakhir masa berlakunya untuk setiap pengaturan tambahan yang telah dibuat sesuai Pasal 7 selama masih berlaku dan yang belum selesai.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini dikuasakan oleh Pemerintah mereka masing-masing menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal sebe./as bulan Nopember tahun 1997, dalam rangkap dua, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal penafsiran yang berbeda mengenai Persetujuan ini, maka naskah Bahasa lnggris yang digunakan sebagai acuan.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH AUSTRALIA
Signed
Signed
6
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING COOPERATION IN NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY
ยท,
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia, hereinafter referred to as "the Parties";
RECALLING their close cooperation in the peaceful uses of nuclear energy bilaterally and through the International Atomic Energy Agency, hereinafter referred to as the "Agency"; DESIRING to expand and promote their cooperation in the peaceful uses of nuclear energy; REAFFIRMING their commitment to ensuring that the international development and use of nuclear energy for peaceful purposes are carried out under arrangements which will further the objective of the non-proliferation of nuclear weapons; MINDFUL that both the Republic of Indonesia and Australia as non-nuclear weapon States Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, done at London, Moscow and Washington on 1 July 1968, hereinafter referred to as "the Treaty", have undertaken not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices and that both Indonesia and Australia have concluded agreements with the Agency for the application of safeguards in their respective countries in connection with the Treaty; REAFFIRMING their support for the Treaty and their desire to promote universal adherence to the Treaty; REAFFIRMING their support for the Agency;
1
RECALLING that they are both parties to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material done at Vienna on 3 March 1980 and that both apply physical protection measures in accordance with the Convention and the Agency's physical protection recommendations;
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1
For the purpose of this Agreement : (a)
"nuclear material" means any "source material" or "special fissionable material" as those terms are defined in Article XX of the Statute of the Agency. Any determination by the Board of Governors of the Agency under Article XX of the Agency's Statute that amends the list of materials considered to be "source material" or "special fissionable material" shall only have effect under this Agreement when both Parties have informed each other in writing that they accept that amendment;
(b)
"peaceful use" means all uses other than use for a military purpose;
(c)
"military purpose" means direct military applications such as nuclear weapons, military nuclear propulsion, military nuclear rocket engines or military nuclear reactors but does not include indirect uses such as power for a military base drawn from a civil power network, or production of radioisotopes which might later be used for diagnosis in a military hospital;
(d)
"Agency's physical protection recommendations" means the recommendations set out in the Agency document INFCIRC/225/Rev. 3 entitled "The Physical Protection of Nuclear Material", as updated from time to time.
ARTICLE 2
The Parties shall promote, encourage and facilitate cooperation between Indonesia and Australia in the peaceful use of nuclear energy for social and economic development.
2
ARTICLE 3
Subject to the provisions of this Agreement and the laws, regulations, licence requirements and administrative procedures from time to time in force in Indonesia and Australia, the cooperation envisaged by this Agreement shall include the following areas of nuclear science and technology: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k)
Nuclear-related safety information, assessment and technology; Radiation protection; Management of radioactive waste; Management of spent fuel; Application of radioisotopes and radiation ; Nuclear medicine; Research and application of neutron beams; Nuclear instrumentation design and development; Nuclear material accountancy and control; Uranium exploration, mining and processing techniques; and Other areas as may be mutually decided by the Parties from time to time.
ARTICLE 4
The Parties recognize the potential for future commercial transfers of nuclear material between Indonesia and Australia and agree to conclude a nuclear transfers agreement when the need arises, to enable such transfers to take place.
ARTICLE 5
The Parties envisage that cooperation in the areas set out in Article 3 shall be conducted using the following means : (a) (b) (c) (d) (e) (f )
Exchanges of information; Exchanges of scientific and technical personnel; Education and training programs; Joint research and development projects in mutually determined areas; Technical consultations; and Other means as may be decided by the Parties.
3
ARTICLE 6
The National Atomic Energy Agency for Indonesia, and the Australian Nuclear Science and Technology Organization for Australia shall be the organizations primarily responsible for the implementation of the activities provided for in Article 3 of this Agreement. Other appropriate organizations within the Parties' jurisdictions may participate in or be responsible for cooperative activities pursuant to Article 3.
ARTICLE 7
In order to facilitate cooperation in the activities envisaged by this Agreement, the appropriate organizations may conclude subsidiary arrangements covering activities in their respective areas. Such subsidiary arrangements shall include, as necessary, provisions dealing with intellectual property rights protection, contributions of the parties and accounting for any nuclear material involved.
ARTICLE 8
(a)
The Parties acknowledge that, in the implementation of the cooperative activities envisaged in Article 3 of this Agreement, nuclear material, equipment or technology may be provided by a Party or exchanged between the Parties.
(b)
Nuclear material, equipment or technology exchanged in the course of any of the cooperative activities envisaged in Article 3 of this Agreement shall not be used for the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, research on or development of nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or used for any military purpose.
(c)
Nuclear material , equipment or technology exchanged in the course of any of the cooperative activities envisaged in Article 3 of this Agreement shall be subject to the safeguards specified in Agency document INFCIRC/153 (Corrected).
4
ARTICLE 9
(a)
(b)
Either Party, in accordance with its prevailing domestic laws, regu lations and established procedures, shall : 1.
Provide visas, resident/stay permits, exit and re-entry permits, and work permits (if required) for the staff and consultants of the other Party engaged in activities under this Agreement;
2.
Exempt the other Party and its staff and consultants, and the projects in which it is assisting from import duties on goods relating to activities under this Agreement.
The above mentioned provisions are not applicable for commercial dealings to be implemented under this Agreement.
ARTICLE 10
The Parties shall consult regularly concerning the implementation of this Agreement, the place and time of which shall be previously determined by the Parties. If either Party requests additional consultations, the other Party shall agree to such consultations taking place within thirty days of the request. Requests for consultations pursuant to this Agreement shall be made through diplomatic channels.
ARTICLE 11
Any dispute arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through mutual consultation or negotiation, which the Parties undertake to carry out in good faith.
ARTICLE 12
(a)
This Agreement may be amended at any time by the written agreement of the Parties.
(b)
Any amendment shall enter into force on the date of the later of the Notes exchanged between the Parties notifying each other that their respective constitutional requirements have been fulfilled.
5
ARTICLE 13 (a)
This Agreement shall enter into force on the date of the later of the Notes exchanged between the Parties informing each other that their respective constitutional requirements have been fulfilled.
(b)
This Agreement shall be valid for a period of ten years and shall be automatically extended from year to year, unless either Party shall have given written notice of its intention to terminate this Agreement six months prior to the expiration date.
(c)
Unless otherwise agreed, the provisions of this Agreement shall be applicable even after the termination of its validity to any subsidiary arrangements concluded pursuant to Article 7 during its validity, which are still in operation.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned , being duly authorized thereto by respective Governments, have signed this Agreement.
DONE at Jakarta on this e/eve.niJ.... day of /Vovem6er 1997 m duplicate in the English and Indonesian languages. All texts being equally authentic. If there is any dispute concerning the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Signed
6
