REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
(Diwakili oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia) DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
(Diwakili oleh National Committee to Combat Human Trafficking) TENTANG KERJA SAMA DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN MANUSIA DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN MANUS IA
Pemerintah Repu blik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak":
Memperhatikan secara mendalam dampak negatif dari perdagangan manusia yang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, merendahkan mantabat manusia dan membahayakan hubun91an sosial serta nilainilai moral;
Bertujuan untuk mencegah dan memberantas perdagangan manusia, khususnya kelompok pelaku kejahatan transnasional yang terlibat langsung, serta melindungi korban berdasarkan perjanjian internasional terkait;
Menyadari pentingnya peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum sebagai cara yang efektif untuk melawan kejahatan tersebut;
Mengakui prinsip kedaulatan, kemerdekaan , keutuhan wilayah, persamaan, tidak mencampuri urusan negara lain dan keuntungan bersama.
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dan
perjanjian internasional, khususnya Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak melengkapi Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, dimana kedua negara menjadi anggota.
Telah mencapai pengertian sebagai berikut:
Pasal 1 Definisi
Dalam Memorandum Saling Pengertian ini, "Perdagangan Manusia" diartikan sesuai dengan definisi yang terdapat dalam 'Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak'.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerja sama
Para pihak akan melakukan kerja sama dalam hal-hal berikut:
1. Penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia, termasuk pendeteksian, penyelidikan, dan penuntutan. 2. Perlindungan, rehabilitasi dan bantuan untuk korban , yang dapat mencakup pemulangan kembali para korban. 3. Peningkatan kapasitas dan usaha pencegahan.
Pasal3 Kerja Sama Penegakan Hukum
Bentuk kerja sama dalam penegakan hukum dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:
1. Pertukaran informasi secara rinci terkait identitas, keberadaan, dan aktivitas seseorang yang dicurigai terlibat dalam perdagangan manusia atau lokasi tertentu dari orang yang bersangkutan, metodologi da111 modus operasi yang digunakan oleh kelompok kriminal yang terorganisir; serta para korban, berikut identitas mereka, tempat perlindungan dan mekanisme pemulangan kembali. 2. Penyelidikan gabungan terkoordinir, berdasarkan kasus per kasus dan tunduk pada ketentuan dan persyaratan yang disepakati bersama.
Pasal4 Perlindungan Korban , Rehabilitasi dan Bantuan
Para pihak akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan membantu korban melalui hal-hal berikut:
1. Para pihak akan melindungi keamanan , privasi dan kerahasiaan para korban. 2. Para pihak akan menyediakan bantuan yang diperlukan bagi para korban, perlindungan dan rehabilitasi , termasuk tempat perlindungan, bantuan hukum, pelayanan kesehatan, konseling, dan ganti rugi , serta dukungan sosial lainnya yang dibutuhkan oleh korban.
3. Selama proses identifikasi, pemberian bantuan sementara, pemulangan kembali dan proses hukum, para korban berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan bermartabat. 4. Para korban yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) akan diperlakukan dengan baik, sesuai usia mereka selama proses perlindungan, pemulangan kembali dan proses hukum, dan kepentingan utama para korban akan terus menjadi pertimbangan. 5. Mengembangkan
sebuah
mekanisme
untuk
membantu
menerbitkan
dokumen bagi anak yang terlahir dari korban perdagangan manusia.
Pasal5 Pemulangan Kembali Para Korban
Para pihak akan melakukan usaha yang diperlukan untuk:
1. Orang yang telah diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tidak dideportasi , namun secara formal dipulangkan kembali ke negara asalnya dengan aman dan cepat. 2. Memulangkan kembali para korban ke negara asalnya dengan perlakuan yang sebaik-baiknya, memperhatikan keselamatan mereka, dengan bantuan dari departemen yang terkait dan/atau lembaga pendukung korban (victim support agencies).
Pasal6 Peningkatan Kapasitas dan Usaha Pencegahan
Para pihak akan bekerja sama dalam hal peningkatan kapasitas dan usaha pencegahan melalui hal-hal berikut:
1. Kerja sama dalam peningkatan kapasitas melalui pertukaran personil, berbagi pengetahuan dan pengalaman, mendukung penelitian, pendidikan dan program latihan bersama. 2. Para pihak akan bertukar informasi yang terkait dan berbagi pengalaman mengenai
peraturan
perundangan
nasional
dalam
memberantas
perdagangan manusia.
Pasal7 Pemberitahuan dan Bantuan Kekonsuleran
Apabila salah satu Pihak menemukan/mengakui korban yang merupakan warga negara dari Pihak yang lain pada pusat dukungan korban (victim support centres), otoritas yang berwenang dari Pihak yang melakukan aktivitas tersebut akan memberitahukan kepada negara dan/atau perwakilan diplomatik/konsuler dari orang tersebut sesegera mungkin.
Pasal8 National Focal Point & Konsultasi
1. National Focal Points dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah:
-
Untuk Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Protokol dan Konsu ler, Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia
-
Untuk Persatuan Emirat Arab: National Committee to Combat Human Trafficking
2. National Focal Points akan menunjuk secara tertulis contact points untuk memfasilitasi komunikasi yang cepat dan kerja sama dalam bidang yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, lermasuk komunikasi melalui perwakilan diplomatik atau perwakilan konsuler. 3. Para pihak akan saling memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan terkait National Focal Points dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Pasal 9 Komite Bersama
1. Para pihak sepakat untuk membentuk sebuah Komite Bersama yang terdiri dari para pejabat yang terkait dari masing-masing Pihak untuk meninjau perkembangan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Komite Bersama, pada prinsipnya, akan bertemu sekali dalam setahun, atau lebih sering jika dibutuhkan. Waktu, tempat dan agenda pertemuan akan disepakati bersama secepatnya. Pasal10 Pengaturan Keuangan
Masing-masing Pihak akan menanggung sendiri biaya dan pengeluaran yang diperlukan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali ketentuan yang disepakati melalui pengaturan yang terpisah. Pasal 11 Kerahasiaan
Para pihak akan menjaga kerahasiaan informasi yang dipertukarkan antara mereka dalam Memorandum Saling Pengertian ini. lnformasi tersebut hanya dapat
digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan, dan Para Pihak tidak dapat menyerahkan, mengungkapkan, atau mengeluarkan, baik secara langsung atau tidak langsung , baik sementara atau permanen, kepada pihak ketiga, baik individu atau entitas, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang menyediakan .
Pasal12 Penyelesaian Perselisihan
Perselisihan yang muncul dari penafsiran, implementasi, atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama dan negosiasi antara National Focal Points. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai, perselisihan akan diselesaikan secara damai melalui saluran diplomatik. Pasal13 Hubungan dengan Perjanjian lnternasional Lainnya
Memorandum ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari konvensi internasional dan kesepakatan dimana salah satu atau keduanya menjadi Pihak. Pasal 14 Amandemen
Memorandum Saling Pengertian ini dapat direvisi atau diamandemen setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Revisi atau amandemen tersebut akan berlaku sesuai dengan waktu yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.
Pasal 15 Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pengakhiran
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
ditandatanganinya. Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang selama jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. 2. Setiap Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini melalui pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. Sebagai bukti,
yang
bertandatangan dibawah
ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini. Dibuat di Abu Dhabi pada 13 September 2015 dalam rangkap dua dalam Bahasa
Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah
Untuk Pemerintah
Abdullah bin Zayed Al Nahyan Menteri Luar Negeri
REPUBLIX INDONESIA
.
~
J ~~I ~_;a.1 1 ~1)..o~I ~.J.l ~~
(~4 .;~°"'ii W~ ~_,JI ~4 ~) . ::. • 1La
~'i i w~
J-!" . .) .
.
.
j ,· , a\.a:JI
'-?"" ~
o'y~~~.J
• L!. ~ , _j w
('N'4 lh'i ~_,.l.iJ ~.J~ 4..o~_, o.l:U.JI ~y.ll w l)-o';I 4.3_,..) 4..o~ u-1! .J~ :"0#_)=.11"
JW ~ lfeJ ~.Jl+ic-4 L;y\.ill ·,19·,1 ~ .} c)_,.lll .:;_,l.Ull
j:p
LS~I ~)LI i.sl.;J)J ,~_y.o..11 ~:ia ~~
-
Y oJL..
wl.a:JI J~
:~Lill
.)Y'YI
~ ~fall UJ~
~J wy_p..J j-o ~lb~~~,~ .}~'; I Wl.S..o.J ~ 0L:. ~ ~yUll \;i···i ' .~~A,h)l.a J
.~I~ c)) ~JU:.) L.;.a ~lb~ .l! ~ ,~~~J ~li oJU:.}J y L:.......All ~~
'1'
-'I ·I.ii.II jb.J\J w l .)Jill ~w..i. · ~\.9 - y~
i
r
oJL..
u_,.jWI ~ . . -- 1\ . .. .I . ll':.l\ . I.. 1... ' · 1. . ~ l,)"':!"' j U........, ~~ ~
u! w\.a:JI
Lo ~L)_JJ 1... · "Ul\ ~ . L . . ~ · ~\
. 1 . >~ ~
~~lji jSL.oiJ ~4 )~';\ ~ ~ ~ ~\ ~y\ J~ A; l; . 0\l\ wl.o _,k...Jl JJl;i:i 0
~ ~1
J.a.,Jl
~}
w4}iJ
#
'-'_>bJ ~t..J_, ~ ~_,j ..J:!_p.i va~i ~i ~lji
u\S..o _,i ~ 8 1b .>,;i_,
r+i'>.!! .fiL.oi_, ~Yy\J y~IJ !~I ~lfe)'I wU:.~I ~! .~\~
.~ ~l f'~'J IJ .bJy:.11 09.,,_,6.Jb ~ ~ ~~\ J~:i..:l l l ? J~\ _)~
'1'
t oJL..
efi~l..ww-J etlt'l:i oJ~ )-J y~I
4-.:W.
:~'J I 09.J ,~.lc-1.....:..o.J y~I ~k::J _>.HI.ii j.o f'): Lo ~fall ~ ,y~l ~y-:J~~_,~)l...,~fall~.
o.lc. L....JI (".l.li:i j (+l'L:!~
>
.....ii~I
~ '-..al .fi.J ~-~·j\,·.~H I.,La~ ,) 4~1 ~ 0-4 r
.~ ~ylill ul~ lfe)'I ~WIJ ~I~~) ~J ~) A.:l9}JI ~~~\....a ~j
Ltt:.
(~ ~W)
/\
_Jj.)
rA ~ 4~1 ~
''-5_?~1 ~yWI ul ~ l fe)' IJ ~\~ ~l JiillJ ~~I ul ~ lfe} .e-IJ.l.11~
u-C-lfa ~W'.il ~ .,rly rei,\ ..u c.rl).J
i
~ u~J.l.i)' I 4~1 rA.ill jj:illl Jlib)\J J'.i~yl ) :i....::.)' ~i ~.J ~ J..u.11 o .o~I ~yJI u l.)l...a)'I
~\ u~~\ J~ u l_r.:JI 01.S)
>,jj.J
u...JI ..:.ii~ wl...a~I ~.)JI
J.)'-:U "
._µ.'-:>).~)'I ~tS.J
v oJL.t ~' ~J.11_, .)~~'
~lyi LJ.
_ljc
0:!9~I LJ.
~1 / ~Lo~~\ ~1 Ji /A.JJ~I ) ..b ) ,y~I ~ :, f ily 0-o !.:?I <) ~';1 u~I .~~.)1..:-1.)i t)
A oJ\..t
~1.;1...~'ilJ ~ ~l ~ltt
~ ~yJI w'i~'il J,..Ail ~W$ ~ ~I .bW ~,.,11 ~I w~ :,~ Ji ~Lo~~\ ~\ yi:. J\_.....:.:j'J \ ~::i <) k: 'o.fi:W\ o~ <) o:,__,1,.,11 w'i~\ . t:JJJL a ;911
e. oJLt
4.s~~\
"
.4WI ~~ ~ o_)ooQ L>" _fai ~ ~.J ,4~ o~l.J o_)ooQ ~~I ~\ ~ '~~ ..U'-4c. i JJ~ J t 4 )II .jl.S..oJ (-:) ..:i ~ ~j ~ .jlilJ~I Jill
T
' • oJL. ~t:i\.i:i"JI
4w1
' ' oJL.
~y..JI
' " oJL. ~~j~I ~
' ,. oJL.
c.S.;.i.'il 4_,~1 ~\~Lt..J4 '-i~I W_,.JI ~J..lll w4ilii)ll_, wl~la...JI 04 ~Ull ~J..lll wl.ol]l!IJ J~ ~..foLll o~ ~ 'i .~
I~ tF.~ .0,!Jl_,~1 ~ ~ ~ly ~ ~~ wi_, ~I ~ ofikll o~ ~~_,I ~ j .YH .l.Jti.l_,~I o.l~ '-?~\ C-:1.Jti.ll 04 i.J~ I jlli!\ j.::ii. J:.lU!I __,i ~I
' ~ oJL.
t
~Lt= 1.J o.l.411.J u!.:!..>-11
wl~ (o) ~ o.fii.JI t..?~ .Wji (:.!}:i 04 i.J~ I jlli!\ ~ o.fii.JI o~ ~~ . i w \~ . (0) ~ ··· .:..I L:iWJ .l~ ....S_? , . .J
~ ...s~'11 4.l__,~1 u-1! ~ J ..l:: u.) f':1~ J)G. jA o.fii.JI c:.~! ~_,bll
jA
t..?'1 j .YH
>- ~i 4.:i... ~ ~l.ofa.~1 w lyill
.~~)' .l~I C-:1.Jti.ll jA J9';1
"
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (Represented by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia ) AND THE GOVERNMENT OF UNITED ARAB EMIRATES (Represented by the National Committee to Combat Human Trafficking) ON COOPERATION IN COMBATING TRAFFICKING IN PERSONS AND PROTECTION OF VICTIMS OF TRAFFICKING
The Government of United Arab Emirates and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "the Parties:
Being deeply concerned with the adverse impact of trafficking in persons which poses serious violation of human rights, undermines human dignity and harms social relations and moral values; Aimed at preventing and combating trafficking in persons, especially transnational organized crim inal groups directly involved , and protecting victims in accordance with relevant international treaties; Realizing the great importance of enhancing international cooperation in the area of law enforcement as an effective measure to combat such crime; Recognizing the principle of sovereignty, independence, territorial integrity, equality, non-interference and mutual benefits; In accordance with the prevailing laws and regulations in their respective countries and the international treaties, in particular the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children supplementing the United Nations Conventions against Transnational Organized Crime to which both countries are parties; Have reached the following understanding:
Article 1 Definitions
Under th is Memorandum of Understanding, "Trafficking in Persons" shall be and mean as defined in 'Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children'. Article 2 Scope of Cooperation
The Parties shall cooperate in the following matters: 1.
Law enforcement in preventing may include persons, which prosecution.
and combating trafficking in detection, investigation and
2. Protection, rehabilitation and assistance of victims, which could include repatriation of the victims. 3.
Capacity building and preventive measures.
Article 3 Law Enforcement Cooperation
The fo rms of cooperation in the field of law enforcement may include but not limited to: 1.
Exchange of detailed information pertaining to the identity, whereabouts and activities of persons suspected of involvement in trafficking in persons or the location of other persons concerned, methodology and modus operandi used by organized criminal groups; and victims, their identity, places of protection and repatriation mechanisms.
2. Joint coordinated investigation, on a case-by-case basis and subject to agreed terms and conditions. Article 4 Victim Protection, Rehabilitation and Assistance
The Parties shall take appropriate measures to protect and assist the victims, through the following: 1. The Parties. shall protect the safety, privacy and confidentiality of victims. 2. The Parties shall provide the victims with appropriate assistance, protection and rehabilitation, including shelter, legal assistance, health
care, counseling, and compensation as well as other necessary social
supports. 3. In the process of identification, interim assistance, repatriation and judicial proceedings, the victims shall be entitled to humane and dignified treatments. 4. Victims under the age of 18 (eighteen) will be taken care of in an ageappropriate manner during protection, repatriation and judicial proceedings, and the best interest of such victims shall be taken into constant consideration. 5. Develop a mechanism to help issue documents to a child born to an Indonesian victim in the UAE.
Article 5 Repatriation of Victims
The Parties shall take appropriate measures to: 1. Persons who have been identified as victims of trafficking shall not be deported but formally repatriated in a safe and timely manner. 2. Repatriate victims to their home countries in the best possible manner, taking into account their safety, and assisted by relevant departments and/or victim support agencies. Article 6 Capacity Building and Preventive Measures
The Parties shall cooperate in the field of capacity building and preventive measures through the following: 1. Cooperation in capacity building through personnel exchange, sharing knowledge and experience, supporting research, education and joint training program. 2. The Parties shall exchange relevant information and share experience regarding national legislation in combating trafficking in person.
Article 7 Consular Notification and Assistance
Should either Party find/admit victim(s) who is/are citizen(s) of the other Party at their respective victim support centers, the competent authority of the Party shall notify the country and/or diplomatic/consular representative of such person as soon as possible.
Article 8 National Focal Points & Consultation
1. The National Focal Points of this Memorandum of Understanding are: For the Republic of Indonesia: Directorate General of Protocol and Consular Affairs, The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia For the United Arab Emirates: National Committee to Combat Human Trafficking 2.
The National Focal Points shall designate in writing the contact points to faci litate rapid communication and cooperation in the fields covered by this Memorandum of Understanding, including communication through their diplomatic or consular rep resentatives.
3. The parties will notify each other in writing any changes of National Focal Points for the implementation of this MoU.
Article 9 Joint Committee
1. The Parties agree to establish a Joint Committee comprising of relevant officials of respective Parties to review the progress of the implementation of this Memorandum of Understanding. 2. The Joint Committee shall meet in principle once in every year, or more frequently when deemed necessary. The date, venue and agenda of the meeting shall be mutually agreed in timely manner
Article 10 Financial Arrangement
Each party shall bear their own costs and expenses resulting from the implementation of the provisions of this MoU, except those which are agreed upon under separate arrangements. Article 11 Confidentiality
The Parties shall maintain the confidentiality of information exchanged between them under this Memorandum of Understanding. Such information shall only be used for the purposes they were provided for, and the Parties may not transfer, disclose, or release, either directly or indirectly, on temporary or permanent basis, to third parties, whether persons or entities, without the written consent of the providing Party. Article 12 Settlement of Dispute
Disputes arising from the interpretation, implementation or execution of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through mutual consu ltation and negotiation between the National Focal Points. If settlement cannot be reached , the dispute shall be settled amicably through diplomatic channels. Article 13 Relation with Other International Treaties This Memorandum does not affect the rights and obligations of the two Parties
arising from international conventions and agreements to which any or both are party to. Article 14 Amendment This Memorandum of Understanding may be revised or amended at any time by mutual written consent of both Parties. Such revision or amendment will enter into force on the date mutually determined by both Parties.
Article 15 Entry into Force, Duration, and Termination 1.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature. It remains valid for a period of 5 (five) years and shall automatically be extended for another period of 5 (five) years.
2.
Either Party may terminate this Memorandum of Understanding by a written notice given to the other Party through diplomatic channel at least six months prior to the intended date of termination.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this Memorandum of Understanding.
Done in Abu Dhabi on the 13th of September 2015 in duplicate in Indonesian, Arabic and English , all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the ReP.
Abdullah bin Zayed Al Nahyan Minister for Foreign A
Minister of Foreign Affairs
