Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak';

NCB Interpol Indonesia - Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Dan Pengembangan Kerjasama Kepol Selasa, 20 Juli 2010 15:54

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH OF AUSTRALIA TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA KEPOLISIAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak';

Bertindak dalam kerangka semangat kemitraan dan kerjasama;

Dalam Nota Kesepahaman ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang

Para Pihak menyadari semakin meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara yang bersifat kompleks sehingga penanggulangan yang berhasil memerlukan kerjasama internasional.

Para Pihak telah bersama-sama memutuskan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama yang sudah ada dalam bentuk kerjasama teknis dibidang pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan operasi bersama dan pengembangan kemampuan lainnya.

Dalam lingkup ini, Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian tertanggal 13 Juni 2002 perlu diperbaharui.

1/8


2. Dasar 1. Perjanjian Ekstradisi antara Commonwealth of Australia dan Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 22 April 1992; 2. Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Commonwealth of Australia tentang Bantuan Kerjasama Hukum Timbal Balik dalam Penanganan Tindak Pidana yang ditandatangani di Jakarta pada tgl 27 Oktober, 1995 dan disahkan pada tanggal 17 Juli 1999; 3. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia dalam Menghadapi Terorisme Internasional yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2002; 4. Pernyataan Ketua Bersama pada Konferensi Tingkat Menteri tentang ‘People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimes’ di Bali pada tanggal 26 – 28 Februari 2002; 5. Memorandum Saling Pengertian yang ditandatangani pada tanggal 13 Juni 2002 di Perth, Australia; 6. Akte Pendirian Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) tertanggal 28 Februari 2005.

3. Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pada upaya-upaya kerjasama yang sudah ada antara kedua pihak dalam penanggulangan kejahatan lintas negara dan bentuk kerjasama kepolisian lainnya.

Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka kerja dasar serta melanjutkan kerjasama yang sudah ada antara kedua pihak dalam penanganan jenis-jenis kejahatan lintas negara yang diprioritaskan dan bentuk kerjasama kepolisian lainnya.

4. Lingkup dan Bidang Kerjasama

Masing-masing Pihak akan melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing dalam bidang-bidang sebagai berikut:

2/8


1. Kerjasama dibidang informasi intelijen dalam rangka penegakan hukum; 2. Kerjasama operasi bersama; 3. Pembentukan Kantor Penghubung (Liaison Office) dan penempatan Perwira Penghubung (Liaison Officers) dikedua negara; 4. Bantuan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia dan peralatan.

Para Pihak telah menyepakati sebagai berikut:

Pasal 1 Pengertian

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan: 1. 'Kelompok Kerja Bilateral' adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh delegasi dari Kepolisian Para Pihak dan bertanggung jawab terhadap kerjasama yang telah disepakati. 2. 'Koordinator' adalah pejabat senior yang ditunjuk oleh Para Pihak untuk mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memediasikan, mengendalikan, dan melaksanakan Nota Kesepahaman ini. 3. 'Pemerintah' adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia. 4. 'Informasi Intelijen' adalah setiap bahan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam rangka penegakan hukum. 5. 'Operasi Bersama' adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama oleh Para Pihak dalam rangka memerangi kejahatan lintas negara. 6. 'Informasi Lainnya' adalah informasi yang bukan informasi intelijen dalam rangka penanggulangan kejahatan dan pengembangan kerjasama Para Pihak. 7. 'Protokol' adalah petunjuk teknis tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 2 Instansi Pelaksana

Untuk maksud Nota Kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia diwakili oleh Kepolisian Federal Australia.

3/8


Pasal 3 Manajemen Nota 1. Kelompok Kerja Bilateral akan mengadakan pertemuan tahunan yang berkaitan dengan pertukaran informasi intelijen, operasi bersama dan bentuk kerjasama lainnya. 2. Untuk memfasilitasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini Para Pihak menunjuk pejabat Kepolisian sebagai Koordinator.

Pasal 4 Bentuk-bentuk Kegiatan 1. Kegiatan-kegiatan kerjasama meliputi sebagai berikut: 1. Bidang informasi intelijen dan atau informasi lain dalam rangka penegakan hukum. 2. Kegiatan operasi bersama. 3. Pembentukan dan penambahan Kantor Penghubung (Liaison Office) baru atas kesepakatan Para Pihak. 4. Bantuan kerjasama dibidang pengembangan sumber daya manusia dan peralatan. 5. Kegiatan-kegiatan ini akan dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi yang akan dibahas dalam Pertemuan Tahunan Kelompok Kerja Bilateral.

Pasal 5 Strategi

Untuk menjamin pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara efektif, Para Pihak akan menggunakan strategi-strategi sebagai berikut: 1. Pertukaran informasi intelijen dalam rangka penegakan hukum. 1. Para Pihak menyadari pentingnya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan melalui pertukaran informasi intelijen yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan lintas Negara; 2. Kelompok Kerja Bilateral akan mengembangkan strategi-strategi untuk membangun jaringan kerja dan pengaturan hubungan yang sudah ada; 3. Peningkatan manajemen informasi akan membantu dalam mengenali dan

4/8


mengembangkan peluang-peluang penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan lintas negara.

4. Kegiatan Operasi Bersama 1. Para Pihak menyadari pentingnya dan manfaat kerjasama dalam operasi-operasi penegakan hukum bersama. Operasi-operasi Bersama ini akan memberikan peluang bagi lembaga-lembaga penegak hukum untuk menggagalkan dan membongkar kejahatan-kejahatan lintas Negara; 2. Kelompok Kerja Bilateral akan mengembangkan dan meningkatkan strategi maupun prosedur-prosedur Operasi Bersama. Operasi-operasi ini dapat dikembangkan melalui jaringan kerja dan pengaturan-pengaturan hubungan (liaison) yang sudah ada; 3. Kelompok Kerja Bilateral menjamin bahwa Strategi Pengawasan Operasi Bersama tetap terpelihara. Kelompok ini juga akan memberikan arahan pada operasi-operasi penanggulangan kejahatan lintas negara dan mengevaluasi implikasi-implikasi dari operasi tsb terhadap sumber daya organisasi; 4. Kelompok Kerja Bilateral akan menyusun dan menyepakati Protokol yang mengatur tentang: 1. Menetapkan dan menyiapkan target operasi bersama; 2. Menyiapkan rencana pelaksanaan operasi bersama; 3. Pengelolaan para informan; 4. Sumber-sumber daya organisasi terutama dalam pendanaan; 5. Pengelolaan dan pengamanan informasi.

6. Bentuk Kerjasama lainnya. Kerjasama dalam peningkatan kemampuan kelembagaan melalui cara-cara seperti: 1. Pertukaran personil untuk tugas belajar; 2. Program Pelatihan; 3. Penyediaan peralatan; 4. Menghadiri seminar, konferensi dll. 5. Untuk memfasilitasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Ko-ordinator yang bertugas/ditunjuk oleh Para Pihak berfungsi sebagai mediator dan fasilitator.

Pasal 6 Kejahatan Lintas Negara yang diprioritaskan

Jenis-jenis kejahatan lintas negara yang akan ditangani bersama oleh Para Pihak termasuk:

5/8


1. Terorisme; 2. Perdagangan gelap narkotika dan obat-obat terlarang lainnya; 3. Perdagangan dan Penyelundupan Manusia; 4. Pencucian uang; 5. Tindak Pidana Teknologi Tinggi; 6. Penyelundupan senjata; 7. Kejahatan ekonomi lintas negara; 8. Korupsi; 9. Penangkapan ikan secara ilegal; 10. Perompakan dilaut; 11. Kejahatan Lingkungan.

Pasal 7 Kelompok Kerja Bilateral 1. Tugas-tugas Kelompok Kerja Bilateral meliputi: 1. Merencanakan program-program kerjasama; 2. Mengkoordinasikan program-program kerjasama; 3. Mengawasi dan mengendalikan program-program kerjasama; 4. Memberi masukan berdasarkan hasil evaluasi dari program-program kerjasama guna perbaikan dan peningkatan program kerjasama berikutnya. 5. Tanggung jawab Kelompok Kerja Bilateral adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatatan kontra terorisme yang berdasarkan antara lain pada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia dalam Menghadapi Terorisme Internasional yang ditandatangani pada tanggal 7 Februari 2002. 2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan masalah-masalah kejahatan lintas negara yang berdasarkan pada hasil-hasil dan Pernyataan Ketua Bersama pada Konferensi Tingkat Menteri di Bali pada tanggal 26 – 28 Februari 2002; 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, pengembangan dan hasil-hasil pertukaran intelijen maupun kegiatan operasi bersama; 4. Memediasi dalam keadaan dimana masalah/insiden operasional memerlukan pengarahan tingkat tinggi; 5. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

6/8


Pasal 8 Pertukaran Informasi dan Intelijen 1. Pelaksanaan pertukaran informasi intelijen dan informasi lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing. 2. Pertukaran informasi intelijen dan informasi lainnya yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman ini atau kesepakatan-kesepakatan sebelumnya tidak dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemberi informasi. 3. Para Pihak akan memastikan perlindungan terhadap informasi intelijen yang disampaikan dengan cara paling sedikit setara dengan perlindungan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum dari Para Pihak yang menyampaikan informasi intelijen tsb dan akan mematuhi persyaratan dan kondisi yang dikenakan oleh pihak yang menyampaikan informasi tsb.

Pasal 9 Pemberitaan Kepada Media Massa 1. Pemberitaan kepada media massa baik secara sendiri-sendiri maupun secara besama-sama akan dikoordinasikan oleh Para Pihak untuk menjamin kepentingan Para Pihak terlindungi dan/atau tidak dirugikan. 2. Pemberitaan kepada media massa harus ditujukan untuk meningkatkan kemampuan lembaga penegak hukum dan untuk medemoralisasikan dan mengacaukan kegiatan-kegiatan sindikat kejahatan lintas negara.

Pasal 10 Pendanaan

Agar Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, salah satu Pihak dapat meminta bantuan pada Pihak lainnya untuk pembiayaan kegiatan operasi bersama dan peningkatan kemampuan kelembagaan. Ketentuan untuk dukungan dana tersebut merupakan keputusan semata-mata dari pihak yang diminta untuk memberikan dukungan tersebut.

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

7/8


Setiap perbedaan pendapat yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi oleh Ko-ordinator masing-masing Pihak.

Pasal 12 Laporan Tahunan 1. Laporan Tahunan tentang kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disiapkan oleh para Koordinator dan disampaikan kepada Para Pihak masing-masing. 2. Laporan Pertama dibuat pada tahun pertama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13 Penutup 1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya atau sejak diterimanya konfirmasi bahwa semua persyaratan legal bagi berlakunya Nota Kesepahaman ini telah dipenuhi, yang manapun yang lebih dulu. 2. Nota Kesepahaman ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasional dimana Republik Indonesia dan/atau Commonwealth of Australia menjadi penandatangannya. 3. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 3 (tiga) berikutnya atas dasar kesepakatan bersama secara tertulis. 4. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau perbaikan tersebut akan berlaku pada waktu yang akan ditentukan oleh Para Pihak.

Yang bertandatangan dibawah ini telah diberi kuasa untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini oleh Pemerintah negara masing-masing.

Ditandatangani di Jakarta, Indonesia pada tanggal delapan belas November dua ribu lima, dalam 2 (dua) naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah mempunyai efek yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

8/8

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth Australia selanjutnya disebut sebagai 'Para Pihak';

Recommend Documents