KEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK MENGENAI KERJA SAMA BIDANG ENERG I BERSIH DAN TERBARUKAN DAN KONSERVAS I ENERGI
Pemerintah
Republik
Indonesia
dan
Pemerintah
Kerajaan
Denmark,
selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; MEMAHAMI adanya kesamaan kepentingan Para Pihak untuk mengurangi
penggunaan energi fosil melalui perencanaan energi jangka panjang dan pengembangan energi yang terjangkau dan berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi energi; MENGAKUI kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dalam bidang energi untuk meningkatkan kapasitas produksi energi, meningkatkan kontribusi energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca; BERHARAP untuk mempromosikan kerja sama yang saling menguntungkan di
bidang produksi dan penggunaan energi terbarukan dan energi bersih serta efisiensi energi dan konservasi energi; SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-
masing negara; TELAH MENCAPAI pengertian-pengertian sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan
Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk membuat landasan bagi hubungan kerja sama untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama bilateral dalam bidang energi terbarukan dan bersih dan konservasi energi atas dasar saling menguntungkan. kesetaraan dan timbal balik.
Pasal2 Bidang Kerja Sama
Bidang Kerja sama dalam Memorandum Saling Pengertian ini meliputi subyeksubyek yang menjadi minat bersama sebagai berikut: 1.
Mempromosikan pembangunan jangka panjang sebagai transisi mencapai sistem energi rendah karbon ;
2. Meningkatkan
pemanfaatan
energi
terbarukan
yang
memungkinkan
Pemerintah Indonesia dan para mitra kerja samanya mencapai target dan tujuan energi terbarukan nasional. 3. Mempromosikan
efisiensi
cnergi
yang
Indonesia dan para mitra kerja samanya
memungkinkan
Pemerintah
mencapai target dan tujuan
nasional; 4 . Memfasilitasi penyebarluasan energi terbarukan yang memadai. teknologi dan jasa efisiensi energi; 5.
Memfasilitasi penyebarluasan
teknologi
dan jasa energi bersih yang
memadai; 6. Bidang-bidang lain yang disepakati Para Pihak.
Pasal 3 Bentuk-Bentu k Kerja Sama
Bentuk-bentuk kerja sama dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Berbagi pengetahuan, keahlian dan pembelajaran dari empat dekade program Transisi Rendah Karbon Denmark;
2. Berbagi
pengalaman
dalam
pembuatan
regulasi
kebijakan
dalam
perencanaan, implementasi dan alih teknologi di sektor energi;
3. Meningkatkan pembangunan kapasitas, pendidikan dan jasa; 4 . Dan bentuk-bentuk lain yang dapat disepakati Para Pihak.
Pasal 4 lmplementasi 1.
Kerja sama diantara Para Pihak dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. Tiga
Tahun
(2016-2018)
Kerja
Sama
Sektor
Strategis
dalam
perencanaan energi, energi terbarukan dan efisiensi energi. b.
Bentuk lain kerja sama energi terbarukan dan energi bersih , efisiensi dan konservasi
energi
sebagaimana
disepakati
bersama
yang
dapat
mengikutsertakan pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta. c.
Mengembangkan proyek percontohan di bidang energi terbarukan, efisiensi energi dan konservasi energi, juga mempertimbangkan dan mencari sinergis dengan keg iatan serupa yang terdapat dalam Program Pendukung Lingkungan Tahap 3 (ESP3) 2013-2018.
d. Mengembangkan proyek percontohan.energi bersih. 2. Ketentuan-ketentuan rinci yang terkait dengan bentuk, metode, kewajiban keuangan dan kondisi bidang kerja sam a ya ng d isepakati d itetapkan dalam
pengaturan pelaksanaan secara terpisah yang dibuat antara Para Pihak. 3. Pengaturan pelaksanaan secara terpisah dapat dibuat antara pemangku kepentingan terkait lainnya. Hal ini dapat melibatkan sektor swasta yang terkait dan dapat memfasilitasi kerja sama antar bisnis.
Pasal5 Lembaga Pelaksana Untuk keperluan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, lembaga pelaksana kerja sama ini adalah:
1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Untuk Pemerintah Kerajaan Denmark: Kementerian Energi, Utilitas dan lklim. Pasal 6 Kelompok Kerja Bersama
1. Untuk tujuan diskusi dan pelaksanaan berbagai isu terkait Memorandum Saling Pengertian ini, para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama. Kelompok Kerja Bersama tersebut akan mengelaborasi kerja sama yang dilaksanakan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Kelompok Kerja Bersama, yang terdiri dari perwakilan Para Pihak, dapat bertemu secara berkala pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak secara bergantian di Indonesia dan Denmark. Setiap Pihak akan menanggung biaya yang berkaitan dengan partisipasinya dalam pertemuanpertemuan Kelompok Kerja Bersama. Pasal7 Partisipasi Pihak Ketiga
Apabila dianggap penting, Kelompok Kerja Bersama dapat mengundang partisipasi pihak ketiga dari lembaga-lembaga ilmiah, pusat-pusat penelitian, perguruan-perguruan tinggi, sektor swasta atau entitas lain dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal8 Kerahas iaan
1. Setiap Pihak harus menjaga kerahasiaan dan rahasia dokumen , informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan secara langsung atau tid ak langsung kepada Pihak lain dalam Pengertian ini.
pelaksanaan Memorandum Saling
2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan kegiatan rahasia berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan tersebut harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan. 3.
Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara para Pihak, meskipun Pengaturan ini berakhir. Pasal9 Hak Atas Kekayaan lntelektual
1. Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual harus diberlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan Para Pihak. 2. Para Pihak sepakat bahwa kekayaan
intelektual yang timbul dari
implementasi Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama, dan penggunaannya harus tunduk pada pengaturan yang terp isah yang dibuat Para Pihak. Pasal10 Pembatasan Kegiatan Personil Setiap warga
negara
salah
satu
Pihak yang terlibat dalam kegiatan
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini di wilayah Pihak lain wajib menghormati dan tidak terlibat dalam kemerdekaan politik, kedaulatan dan
integritas wilayah negara lain tersebut dan menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini. Pasal 11 Penyelesaian Perbedaan Setiap perbedaan yang timbul atas Memorandum Saling Pengertian ini dapat diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak, melalui saluran diplomatic
Pasal 12
Amandemen Memorandum Saling Pengertian
ini dapat diamendemen
setiap waktu
berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis. Setiap perubahan akan berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. Pasal 13 Mulai Berlaku , Durasi, dan Pengakhiran 1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganannya. 2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dengan persetujuan tertulis bersama dari para Pihak. 3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap waktu dengan rnemberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya akan keinginannya untuk menghentikan Memorandum Saling Pengertian ini selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal
pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini yang dimaksud . 4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian
program
atau
proyek
yang
dilakukan
berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian, kecuali Para Pihak menyepakati lain.
SEBAGAI BUKTI. yang bertandatangan di bawah ini. telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI
dalam
)A ... <7.~~~~.':' ...~~(?° .......
rangkap
dua
di
).~.~.d0...
pada
tanggal
dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua
naskah dimaksud memiliki keabsahan yang sama. Oalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Lars Christian Lilleholt Menteri Energi, Bangunan dan lklim
Sudirman Said Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK CONCERNING RENEWABLE AND CLEAN ENERGY AND ENERGY CONSERVATION COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Denmark, hereinafter referred to as "the Parties"; RECOGNIZING the common interests shared by the Parties towards reducing
the use of fossil fuels through long term energy planning and the development of affordable and sustainable energy sources as well as enhanced energy efficiency; ACKNOWLEDGING the policies and targets set forth by the Government of the
Republic of Indonesia within the energy sector to increase power production capacity, to increase the share of renewable energy, to improve energy efficiency and to reduce greenhouse gas emissions; WISHING to promote mutually beneficial cooperation in the field of production
and use of renewable and c!ean energy and energy efficiency; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE REACHED the following understanding:
Arti cle I OBJECTIVE The objective of this Memorandum of Understanding is to establish the basis for a cooperative relationship to encourage and promote bilateral cooperation on renewable and clean energy and energy conservation issues on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity. Arti cle II AREAS OF COOPERATION The areas of cooperation under this Memorandum of Understanding may include the following subjects of mutual interests: 1. To promote the long term development for a transition towards low carbon energy systems; 2. To develop the use of renewable energy in order to enable the Government of Indonesia and collaborating partners to achieve national targets and objectives of renewable energy; 3. To promote energy efficiency and energy conservation to enable the Government of Indonesia and collaborating partners to achieve national targets and objectives; 4. To facilitate the overall deployment of adequate renewable energy and energy efficiency technologies and services; 5.
To facilitate the overall deployment of adequate clean energy technologies
and services; 6 . Other areas as may be agreed upon by the Parties. Article Ill FORMS OF COOPERATION The forms of cooperation under this Memorandum of Understanding may include the following subjects of mutual interests: 1. Sharing knowledge, expertise and lesson learned from four decades of Danish Low Carbon Transition ; 2. Sharing
experiences
in
making
policies
regulation
in
implementation and transfer of technologies in the energy sector;
planning,
3. Developing capacity building, education and services; 4. Other forms as may be agreed upon by the Parties.
Arti cle IV IMPLEMENTATION 1.
Cooperation between the Parties under this Memorandum of Understanding may be conducted 1n the form of: a. A three year (2016-2018) Strategic Sector Cooperation on energy planning, renewable and clean energy, energy efficiency and energy conservation. b. Other forms of renewable and clean energy, energy efficiency and energy conservation cooperation as mutually agreed upon that could include public and/or private sector stakeholders. c. Develop pilot projects for renewable energy, energy efficiency and energy conservation , also taking into consideration and seeking synergies with similar activities under the Environmental Support Programme Phase 3 (ESP3) 2013-2018. d. Develop pilot projects for clean energy.
2 . The detailed provisions relating to forms , methods, financial obligations and the condition of the agreed areas of cooperation shall be set forth in separate implementing arrangements to be concluded between the Parties. 3. Separate implementing arrangements may be concluded between other relevant stakeholders. This may include where relevant the engagement of the private sector and may facilitate business to business cooperation.
Arti cle V EXECUTING INSTITUTION
The Executing Institutions for this cooperation shall be:
1. For the Government of the Republic of Indonesia: the Ministry of Energy and Mineral Resources; and 2 . For the Government of the Kingdom of Denmark: the Ministry of Energy, Utilities and Climate.
Article VI WORKING GROUP
1. For the purpose of discussion and implementation of various issues pertaining of this Memorandum of Understanding, the Parties may set up a Joint Working Group. The Joint Working Group will elaborate cooperation under this Memorandum of Understanding. 2.
The Joint Working Group, consisting of the representatives of the Parties, may meet periodically on mutually determined dates by the Parties alternately in Indonesia and Denmark. Each Party will cover its expenses relating to participation in the meetings of a Joint Working Group.
Article VII PARTICIPATION OF THIRD PARTIES
When it is considered essential, the Joint Working Group may invite third parties participation from scientific institutions, research centres, universities, the private sector or any other entity for the implementation of this Memorandum of Understanding.
Article VIII CONFIDENTIALITY
1 . Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of confidential documents, information and other data received or supplied directly or indirectly to the other Party under this Memorandum of Understanding. 2. If either of the Party wishes to disclose confidential activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing Party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. 3. The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulat ions of the Partias .
Article IX INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The protection of intellectual property rights shall be enforced in accordance
with laws and regulations of the Parties. 2. The
Parties
agree that any
intellectual
property arising
from
the
implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and its utilization shall be subject to a separate arrangement between the Parties.
Article X LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any nationals of a Party engaged in activities under this Memorandum of Understanding in the territory of the other Party shall respect and not interfere with the political independence, sovereignty, and territorial integrity of the latter, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objectives of this Mou .
Article XI SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any differences arising out this Memorandum of Understanding may be settled amicably by mutual consultation or negotiation between the Parties, through diplomatic channels.
Article XII AMENDMENT
This Memorandum of Understanding can be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Any amendments may come into force on the date agreed by the Parties. The amendments shall form as an integral part of this Memorandum of Understanding.
Article XIII ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain for a penod of 3 (three) years and shall be automatically renewed for consecutive periods of 3 (three) years. 3.
Either Parties may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Parties regarding its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 90 (ninety) days prior to the intended date of termination .
4. Termination shall not affect the completion of program made under this Memorandum of Understanding, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
)a
· te at ... ..LC\ tq..... .on.2')'°'"' ······ Odober 2.o1s-· · DONE ·in d up11ca ~ . .r: .. ····· ····· ···'n Eng 1·1s h an d Indones1an, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK
Lars Christian Lilleholt
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Sudirman Said
Minister for En ergy, Utilities and Climate Minister of Energy and Mineral Resources
