REPUBLIK INDONESIA
I
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSERIKATAN KERAJAAN BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
Pemerintah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara dan 11
Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Para Pihak}
I
Berkeinginan membangun hubungan kerjasama dan persahabatan yang telah ada antara kedua negara, dan khususnya untuk mendorong dan mendukung peningkatan kapasitas Republik Indonesia dalam bidang riset dan inovasi '
~
Mengakui
pentingnya
prinsip-prinsip
menghormati, dan saling menguntungkan
I
kedaulatan,
persamaan,
saling
Merujuk kepada Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Kerajaan lnggeris Raya dan lrlandia Utara tentang Kerjasama llmiah dan Teknologi yang ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Juli 1985 Dengan memperhatikan Pernyataan Bersama mengenai llmu Pengetahuan,
Teknologi dan lnovasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Bisnis, lnovasi dan Keahlian-Keahlian Kerajaan lnggris Raya dan lrlandia Utara yang ditandatangani di Jakarta tanggal 3 Maret 2014 Berdasarkan kepada hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara
mereka masing-masing dan juga kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur di bidang pendidikan Telah mencapai kesepahaman berikut:
Bagian 1 Tujuan
1. Tujuan utama dari kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk mendukung kapasitas riset dan inovasi Republik Indonesia untuk pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang mereka. Tujuan utama akan dicapai melalui perluasan dan pemaksimalan kerjasama di bidang riset dan inovasi antara pengambil kebijakan di pemerintahan, lembaga-lembaga
pemerintah,
organisasi-organisasi
riset. lembaga-lembaga pendidikan tinggi, perusahaan-perusahaan dan dunia usaha. 2. Hal ini akan menyediakan kerangka kerja terhadap peningkatan kolaborasi
riset
dan
inovasi
jangka
panjang,
kemitraan
yang
berkelanjutan dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi dan
2
mengatasi tantangan-tantangan besar yang dihadapi oleh Republik Indonesia 3. Kolaborasi di bawah MSP ini tidak akan menghalangi kegiatan-kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral lainnya di bidang riset dan inovasi di mana masing-masing pihak dapat mengambil bagian.
Bagian 2 Bidang-bidang Kegiatan Kolaborasi 1. Para Pihak melalui kolaborasi ini akan mendukung riset ilmiah unggulan dalam bidang-bidang yang
membuat kontribusi
maksimum bagi
pembangunan ekonomi Republik Indonesia. Hal ini dapat mulai dari riset dasar dan fundamental sampai kepada aplikasi ilmu pengetahuan dan rekayasa. 2. Kegiatan-kegiatan kolaborasi di bawah MSP ini akan memprioritaskan bidang-bidang
energi dan perubahan
iklim, kesehatan, maritim,
pembangunan perkotaan (termasuk namun tidak terbatas
pada
kehidupan perkotaan berkelanjutan, transportasi, infrastruktur dan desain perkotaan), ketahanan pangan, dan pembangunan kapasitas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.
Bagian 3 Bentuk-bentuk Kegiatan Kolaborasi Bentuk-bentuk Kegiatan Kolaborasi di bawah MSP ini diharapkan meliputi: a.
Skema
pengelolaan
bakat
mahasiswa dan peneliti dan
bersama,
termasuk
beasiswa
untuk
skema mobilitas, yang memungkinkan
pertukaran dua arah personil;
3
b.
Kemitraan riset inovasi terapan dan fundamental serta pusat-pusat bersama;
c.
Kolaborasi
riset bersama yang
layak dan berkualitas tinggi -
II
kesempatan untuk riset pada semua level termasuk riset ilmu dasar,
II II
program dan proyek tematik dan yang menantang, dan riset yang
II
berorientasi inovasi. Bagian 4 Otoritas Pelaksana
Otoritas Pelaksana dari MSP ini untuk Republik Indonesia adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Departemen Bisnis, lnovasi dan Keahlian-Keahlian untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara.
II 11
Bagian 5 Partisipasi dari Entitas Lain
Masing-masing Pihak akan mendorong dan memfasilitasi, sebagaimana mestinya, pengembangan kontak langsung antara pembuat kebijakan di dalam pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi-organisasi riset, lembaga-lembaga pendidikan tinggi, perusahaan-perusahaan dan dunia usaha.
Bagian 6 Kerahasiaan dan Hak Kekayaan lntelektual
1. Para Pihak akan menjamin bahwa data dan informasi yang disediakan dan dikembangkan secara bersama-sama, termasuk hasil-hasil dari riset
4
bersama dari MSP ini, akan tunduk kepada setiap persyaratan hukum atau peraturan, diperlakukan secara rahasia dan tidak akan ditransfer atau diberikan kepada peserta pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kedua belah pihak;
2. Masing-masing Pihak akan melindungi; dalam batas wilayahnya, hakhak kekayaan intelektual dari Pihak lain sesuai dengan hukum domestik yang berlaku di negara mereka masing-masing; 3. Kepemilikan dari, dan akses terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan dari program-program akan disediakan bagi semua Pihak sesuai dengan peraturan hukum Perserikatan Kerajaan Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara atau Republik Indonesia, dan kebiasaan praktek terbaik secara internasional dalam kolaborasi riset dan inovasi, dan 4. Dalam hal bahwa pengaturan-pengaturan secara individu,
program-
program atau proyek-proyek menghasilkan kekayaan intelektual, hakhak kekayaan intelektual spesifik yang berhubungan dengan programprogram individu ini akan didiskusikan dan disimpulkan oleh kedua Pihak seperti yang dipersyaratkan.
Bagian 7 Pengelolaan
Untuk mengelola kerja sama di bawah MSP ini, masing-masing Pihak akan menunjuk Koordinator Utama, yang bertanggungjawab atas komunikasi dan resolusi dari isu-isu tertentu. Kedutaan Besar lnggris di Jakarta akan bertindak sebagai Koordinator Utama atas nama lnggris, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akan
5
bertindak sebagai Koordinator Utama atas nama Republik Indonesia. Sebagai tambahan, sebagaimana mestinya, Para Pihak akan menunjuk satu atau lebih lembaga ahli yang bertanggungjawab atas kerja sama dari MSP ini.
Bagian 8 Pelaksanaan Para Pihak akan melaksanakan MSP melalui sejumlah peraturan, program atau proyek-proyek tertentu.
Bagian 9 Pendanaan dan Sumberdaya 1. Kegiatan-kegiatan kerja sama yang dilaksanakan dibawah MSP ini akan bergantung pada ketersediaan dana dari masing-masing Pihak. 2. Kecuali ditentukan lain dalam pengaturan tertentu, masing-masing Pihak atau entitas yang terrlibat akan menanggung biaya keikutsertaan personil mereka dalam kegiatan kerja sama dibawah MSP ini. 3. Kedua
Pihak
akan
mencari
sumber-sumber
pendanaan
untuk
menjalankan kerja sama ini atas dasar usaha-usaha yang setara. 4. Ketentuan pendanaan, dan pengaturan dari setiap kegiatan kerja sama akan disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan operasionalnya dimulai.
6
Bagian 10 Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (SDGPTEBT) 1. Para Pihak mengakui keberadaan dan mendukung pertindungan efektif terhadap SDGPTEBT seperti halnya hak-hak Para Pihak untuk mencegah penyalahgunaan atas SDGPTEBT yang dimiliki Para Pihak dalam bentuk apa pun. 2. Pengumpulan, perlindungan, dan pertukaran atas SDGPTEBT di bawah MSP ini akan diatur dalam Peraturan Pelaksanaan tersendiri.
Bagian 11 Pembatasan Kegiatan Anggota Masing-masing Pihak akan menjamin bahwa anggota yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan dibawah MSP ini akan mematuhi dan tunduk kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari negara tuan rumah dan tidak akan terlibat dalam urusan politik di negara tuan rumah di luar kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana dibawah MSP ini.
Bagian 12 Amandemen MSP ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis bersama para Pihak. Perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
7
Bagian 13 Penyelesaian Sengketa Setiap
sengketa
yang
timbul
dari
pelaksanaan
MSP
ini akan
diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan/atau konsultasi di antara para Pihak.
Bagian 14 Permulaan, Durasl, dan Pengakhiran 1. MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh para Pihak. 2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun. 3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya setidaknya 90 hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. 4. Pengakhiran MSP tidak akan mempengaruhi kegiatan kerja sama yang sedang berlangsung kecuali ditentukan sebaliknya oleh para Pihak.
Ditandatangani dalam dua rangkap di Jakarta pada 27 Juli 2015 dalam Bahasa lnggris dan Indonesia, kedua naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas MSP ini, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
8
Atas nama Pemerintah Republik
Atas nama Pemerintah Perserikatan
Indonesia
Kerajaan Britania Raya dan lrlandia Utara
Mohamad Nasir
Lord Maude of Horsham
Menteri Riset, Teknologi dan
Menteri Negara untuk Perdagangan dan
Pendidikan Tinggi
lnvestasi Departemen Bisnis, lnovasi, dan Keahlian-Keahlian , dan Kementerian Luar Negeri
9
II
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ON RESEARCH AND INNOVATION PARTNERSHIP
The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ano ยท the Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "the Participants").
Seeking to build on the existing friendly and co-operative relationship between
the two countries, and specifically to encourage and support increased capacity in the Republic of Indonesia in the area of research and innovation; Recognizing the importance of the principles of sovereignty, equality, mutual
respect, and mutual benefit; Referring to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland on Scientific and Technological Cooperation, signed in Jakarta on 1O July 1985; Taking into account Joint Statement Regarding Science, Technology and Innovation between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Secretary of State for Business, Innovation and Skills of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland signed in Jakarta on 3 March 2014; Pursuant to the prevailing laws and regulations in their perspective countries as well as the procedures and policies on education.
Have reached the following understanding:
Section 1 Objective
1. The Primary Objective of the collaboration under this Memorandum of Understanding (MoU) will be to support the research and innovation capacity of the Republic of Indonesia for their long term sustainable growth. This will be achieved through expanding and maximizing cooperation in research and innovation between policy makers in government, government agencies, research organizations, higher education institutions, companies and enterprises. 2. This will provide an important framework towards promoting increased research and innovation collaboration supporting long-term, sustainable partnerships and contribute to economic growth and the tackling of major challenges faced by the Republic of Indonesia.
2
3. Collaboration under this MoU will not preclude other bilateral or multilateral cooperation activities in research and innovation in which each Participant may take part.
Section 2 Areas of Collaborative Activities 1 . The Participants through this collaboration will support research based on scientific excellence, in areas that make the maximum contribution to Republic of Indonesia's economic development. These could range from fundamental or basic research to application across the sciences and engineering. 2. The collaborative activities under this MoU would prioritise the areas of energy and climate change, health, maritime, urban development (including but not limited to sustainable urban living, transportation, infrastructure, and urban design), food security and capacity building in science, technology and innovation.
Section 3 Forms of Collaborative Activities Forms of collaborative activities under this MoU would expect to include: a. Joint talent schemes, including student and researcher fellowships and mobility schemes, allowing two way exchange of personnel; b. Fundamental and applied research innovation partnerships and joint centres;
3
c. Visible and high profile collaborative joint research - opportunities for research at all levels including fundamental science and research, thematic and challenge led projects and programmes, and innovation
orientated research.
Section 4 Executing Authorities
The Executing Authorities for the purposes of this MoU on behalf of the Republic of Indonesia will be the Ministry of Research, Technology and Higher Education and the Department of
Business. Innovation and
Skills on behalf of the United Kingdom.
Section 5 Participation of Other Entities
The Participants will encourage and facilitate , where appropriate, the development of direct contact between policy makers in government, government
agencies,
research
organizations,
higher
education
institutions, companies and enterprises.
Section 6 Confidentiality and Intellectual Property Rights
1. The Participants will ensure that the data and information mutually provided and developed, including the results of joint research carried out under this MoU, will, subject to any legal or regulatory requirement,
4
be treated confidentially and will not be transferred or supplied to a third Participant without the prior written consent of the either Participant; 2. Each Participant will protect, within its territory, intellectual property rights of the other Participant in accordance with the domestic law in force in their respective country; 3. Ownership of, and access to, intellectual property generated by the programmes will be provided to all Participants in accordance with UK or Indonesian law, and international best practice in collaborative research and innovation; and 4 . In the case that individual arrangements, programmes or projects result in intellectual property, specific intellectual property rights related to these individual programmes will be discussed and concluded by both Participants as required.
Section 7 Management To supervise the cooperation under this MoU, each Participant will designate Lead Coordinators, to be responsible for communications and resolution of specific issues. The British Embassy Jakarta will act as the Lead Coordinator on behalf of the United Kingdom. and the Ministry of Research, Technology and Higher Education will act as the Lead Coordinator on behalf of the Republic of Indonesia. In addition, where appropriate, the Participants will designate one or more expert organizations responsible for collaboration of this MoU .
5
Section 8 Implementation
The Participants will implement the MoU through specific arrangements, programmes or projects.
Section 9 Funding and Resources
1. The collaborative activities carried out under this MoU will be subjected to the availability of funds of each Participant. 2. Unless
otherwise
provided
for in
specific
arrangements, each
Participants or participating entity will bear the cost of its participation and that of its personnel in cooperative activities under the present MoU. 3. Both participants will find financial resources to deliver this Collaboration on the basis of equivalent efforts. 4. The provision of funding, and the governance of each of the collaboration activtities will be approved prior to their operational commencement.
Section 10 Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (GRTKF)
1. The Participants recognise the existence and promote the effective protection of GRTKF as well as the right of Participants to prevent any misexploitation, misappropriation and misuse of the Participants' GRTKF.
6
2. The collection, conservation and exchange of GRTKF under this MoU will be regulated in specific Implementing Arrangements.
Section 11
Limitation of Personnel Activities Each Participant will ensure that its personnel engaged in activities under this MoU will respect and comply with the laws and regulations of the host country and will not be involved in any political affairs in the host country outside the activities or programs under this MoU.
Section 12 Amendment This MoU may be amended at any time by the mutual written consent of the Participants. Such amendment will form an integral part of this MoU.
Section 13
Settlement of Dispute Any dispute arising out of the implementation of this MoU will be settled amicably through negotiations and/or consultation between the Participants.
7
Section 14 Commencement, Duration, and Tennination 1. This MoU will come into effect on the date of its signature by the Participants.
2. This MoU will remain valid for a period of 4 years. 3. Either Participant may terminate this MoU by giving the other Participant written notice at least 90 days before the intended date of termination. 4. The termination of the MoU will not affect the ongoing co-operation activities unless otherwise decided by the Participants.
Signed in duplicate in Jakarta on 27 July 2015 in the English language and Indonesian language, both texts having equal validity. In case of any divergence of interpretation of this MoU, the English text will prevail.
For the Government of tihe Republic of Indonesia
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern
vcd~ Mohamad Nasir Minister for Research, Technology, and Higher Education
Lord Maude of Horsham Minister of State for Trade and Investment Department of Business, Innovation, and Skills, and the Foreign and Commonwealth Office
8
