Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara disebut sebagai 'Para Peserta;

NCB Interpol Indonesia - Nota Kesepahaman Antara RI - Britania Raya Dan Irlandia Utara Selasa, 27 Juli 2010 18:53

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BERSATU BRITANIA RAYA DAN IRLANDIA UTARA TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA DAN PENGEMBANGAN KERJA SAMA KEPOLISIAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara disebut sebagai 'Para Peserta;

Bertindak dalam kerangka semangat kemitraan dan kerja sama;

Dalam Nota Kesepahaman ini mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1. Latar Belakang Para Peserta menyadari semakin meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara dan sifatnya yang semakin kompleks sehingga dibutuhkan kerja sama internasional untuk secara berhasil menanggulangi ancaman tersebut.

Para Peserta akan meningkatkan kerja sama yang sudah ada sejak tahun 1983, dalam bentuk kerja sama teknis dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia. 2. 1. 2. 3.

Prinsip Dasar Konvensi PBB Konstitusi ICPO-Interpol Peraturan dan Undang-undang Negara yang berlaku

4. Maksud dan Tujuan Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pada upaya-upaya kerja

1/5


sama yang sudah ada antara kedua Peserta dalam penanggulangan kejahatan lintas negara dan bentuk kerja sama kepolisian lainnya, terutama dalam masalah-masalah terorisme.

Tujuannya adalah untuk membentuk kerangka kerja dasar antara kedua Peserta dalam penanggulangan kejahatan lintas negara dan bentuk kerja sama kepolisian lainnya, termasuk terorisme. 5. Ruang Lingkup Masing-masing Peserta akan melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing-masing dan konvensi internasional di bidang kerja sama penegakan hukum, meliputi bidang operasional dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia.

Para Peserta telah menyepakati kesepahaman sebagai berikut:

Paragraf 1 Pengertian

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan: 1. 'Pemerintah' adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. 2. 'Kelompok Kerja Bilateral' adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Para Peserta untuk mengelola kerja sama. 3. 'Protokol' adalah petunjuk teknis tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman. 4. 'Intelijen' adalah intelijen kriminal yang digunakan untuk penegakan hukum. 5. 'Informasi Lainnya' adalah informasi yang diperlukan dalam rangka penanggulangan kejahatan dan pengembangan kerja sama Para Peserta. 6. 'Koordinator' adalah pejabat senior yang ditunjuk oleh Para Peserta untuk mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memediasikan, mengendalikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

2/5


Paragraf 2 Instansi Pelaksana 1. Untuk maksud Nota Kesepahaman ini, Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara diwakili Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. 2. Untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memediasikan dan mengendalikan pelaksanakan Nota Kesepahaman ini, Para Peserta menunjuk seorang pejabat senior sebagai Koordinator.

Paragraf 3 Bentuk-bentuk Kerja Sama 1. Para Peserta akan bekerja sama dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Pertukaran informasi dalam rangka penegakan hukum. 2. Bantuan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan peralatan. 3. Kegiatan-kegiatan ini akan dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi dalam Pertemuan Tahunan Kelompok Kerja Bilateral.

Paragraf 4 Kelompok Kerja Bilateral 1. Kelompok Kerja Bilateral akan mengadakan pertemuan tahunan dan/atau apabila terdapat kebutuhan yang berkaitan dengan pertukaran informasi intelijen dan bentuk kerja sama lainnya. 2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Kelompok Kerja Bilateral meliputi: 1. Menyusun dan memutuskan Protokol. 2. Merencanakan program-program kerja sama; 3. Mengkoordinasikan program-program kerja sama; 4. Mengawasi dan mengendalikan program-program kerja sama; 5. Memberi masukan berdasarkan hasil evaluasi dari program-program kerja sama guna perbaikan dan peningkatan program kerja sama berikutnya. 6. Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

3/5


Paragraf 5 Pertukaran Informasi dan Intelijen 1. Pertukaran informasi intelijen dan informasi lainnya yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Nota Kesepahaman ini atau kesepakatan-kesepakatan sebelumnya tidak dapat digunakan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Peserta pemberi informasi. 2. Para Peserta akan memastikan perlindungan terhadap informasi intelijen yang disampaikan dengan cara yang setara dengan perlindungan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum dari Para Peserta yang menyampaikan informasi intelijen tersebut.

Paragraf 6 Pemberitaan Kepada Media Massa 1. Pemberitaan kepada media massa baik secara sendiri-sendiri maupun secara besama-sama akan dikoordinasikan oleh Para Peserta untuk menjamin kepentingan Para Peserta terlindungi dan/atau tidak dirugikan. 2. Pemberitaan kepada media massa harus ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan peluang bagi penegakkan hukum serta untuk mendemoralisasikan dan memberantas sindikat kejahatan lintas negara.

Paragraf 7 Pendanaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab dari Para Peserta dan dilakukan atas kesepakatan bersama. Para Peserta dapat saling membantu.

Paragraf 8 Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi oleh Koordinator masing-masing Peserta.

4/5


Paragraf 9 Laporan Tahunan 1. Laporan Tahunan tentang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disiapkan oleh para Koordinator dan disampaikan kepada masing-masing Peserta. 2. Laporan Pertama dibuat pada tahun pertama setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Paragraf 10 Penutup 1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya atau sejak diterimanya konfirmasi bahwa semua persyaratan bagi berlakunya Nota Kesepahaman ini telah dipenuhi, yang manapun yang lebih dulu. 2. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk 3 (tiga) tahun berikutnya atas dasar kesepakatan bersama secara tertulis. 3. Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Peserta. Perubahan atau perbaikan tersebut akan berlaku pada waktu yang akan ditentukan oleh Para Peserta.

Perwakilan di bawah ini telah diberi kuasa untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini oleh Pemerintah negara masing-masing.

Ditandatangani di Jakarta, Indonesia, pada tanggal empat April dua ribu enam dalam 2 (dua) naskah asli, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

5/5

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara disebut sebagai 'Para Peserta;

Recommend Documents