PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko di dalam Persetujuan ini disebut sebagai "Para Pihak Penandatangan", Sebagai Pihak dalam Konvensi Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944; dan Berhasrat untuk membentuk sebuah Persetujuan sebagai bagian dari Konvensi tersebut untuk mengembangkan penerbangan berjadwal antara dan di luar wilayah berdaulat masing-masing. Telah menyetujui sebagai berikut: PASAL I DEFINISI
Untuk maksud persetujuan ini, kecuali ditentukan lain: 1. Istilah "Konvensi" berarti, Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional yang terbuka untuk ditandatangani di Chicago pada tanggal tujuh Desember 1944 termasuk setiap Lampiran yang disetujui berdasarkan Pasal 90 Konvensi tersebut dan setiap perobahan dari Lampiran atau Konvensi berdasarkan pasalpasal 90 dan 94 sepanjang Lampiran-Lampiran dan perobahan-perobahan itu telah berlaku bagi para Pihak Penandatangan; 2. Istilah "pejabat penerbangan" berarti, dalam hal Pemerintah Republik Indonesia adalah Menteri Perhubungan atau setiap orang atau badan yang dikuasakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut dan dalam hal Pemerintah Kerajaan Maroko adalah Kementerian Transportasi Kerajaan Maroko atau setiap orang atau badan yang dikuasakan melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tersebut; 3. Istilah "perusahaan penerbangan yang ditunjuk" berarti, Perusahaan Penerbangan yang telah ditunjuk dan diberi kuasa sesuai dengan Pasal III _Persetujuan ini;
4. lstilah "wilayah" berarti, dalam hal Republik Indonesia, wilayah dari Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam perundang-undangannya dan dalam hal Kerajaan Maroko, yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman dan laut sekelilingnya yang merupakan kedaulatannya. 5·
Istilah "dinas penerbangan", "dinas penerbangan internasional", "perusahaan penerbangan", dan "berhenti untuk tujuan-tujuan bukan angkutan", masingmasing mempunyai pengertian sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 96 Konvensi Chicago;
6. Istilah "Persetujuan" berarti Persetujuan ini, Lampirannya dan setiap perubahanperubahannya; 7. lstilah "rute terperinci" berarti rute-rute yang dibuat atau yang akan ditetapkan didalam Lampiran dari Persetujuan ini; 8. Istilah "kesepakatan penerbangan" berarti, dinas penerbangan internasional yang dilaksanakan pada rute-rute terperinci sesuai ketentuan-ketentuan Persetujuan m1;
-
9. lstilah "tarif' berarti harga yang harus dibayarkan untuk pengangkutan penumpang, bagasi serta muatan dan persyaratan-persyaratan untuk berlakunya harga-harga ini, termasuk komisi dan pembayaran tambahan lainnya untuk agen atau penjualan dokumen-dokumen pengangkutan untuk agen dan pelayananpelayanan tambahan lain, tetapi di luar pembayaran upah atau persyaratanpersyaratan untuk pengangkutan pos. 10. lstilah "perlengkapan pesawat terbang" berarti barang-barang atau suku cadang yang bersifat "bergerak" untuk digunakan di dalam pesawat selama penerbangan, termasuk perlengkapan pertolongan pertama pada kecelaka~n dan perlengkapan keselamatan. 11.
lstilah "suku cadang" berarti barang-barang yang sifatnya untuk perbaikan dan merupakan bagian dari pesawat, termasuk untuk bagian mesin dan balingbaling.
12. Istilah "penyimpanan" berarti barang-barang yang sifatnya siap digunakan maupun dijual di dalam pesawat selama penerbangan, termasuk barang-barang yang dibutuhkan selama penerbangan. 2
PASAL II HAKANGKUTAN 1 . Masing-masing Pihak Penandatangan memberikan kepada Pihak Penandatangan lainnya hak-hak yang diperinci di dalam Persetujuan ini dengan maksud untuk menetapkan dinas Dinas Penerbangan Internasional pada rute-rute terperinci dalam bagian Tambahan dari Persetujuan ini. 2.
-
Perusahaan-perusahaan Penerbangan dari masing-masing Pihak Penandatangan akan menikmati hak-hak sebagai berikut: a.
terbang melintasi wilayah Pihak Penandatangan lainnya tanpa mendarat;
b.
mendarat di wilayah tersebut untuk maksud bukan angkutan;
c.
melakukan pendaratan di wilayah negara lainnya pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai rute penerbangan di dalam Lampiran Persetujuan ini, untuk memuat atau menurunkan lalu lintas internasional berupa penumpang, muatan, barang dan pos berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam Lampiran dari Persetujuan ini, ke atau dari tempat-tempat di wilayah Pihak Penandatangan lainnya.
3. Ketentuan-ketentuan di dalam ayat (2) Pasal ini, sama sekali tidak dapat diartikan sebagai memberikan kepada Perusahaan Penerbangan dari salah satu Pihak Penandatangan hak-hak istimewa untuk mengangkut penumpang, muatan, barang dan pos dalam Wilayah Pihak Penandatangan lainnya, untuk diangkut dengan atau tanpa pembayaran atau sewa dengan tujuan suatu tempat lain di dalam Wilayah Pihak Penandatangan lainnya tersebut. 4. Meskipun telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, operasi dari dinas-dinas penerbangan yang telah disetujui di daerah rawan atau di bawah penguasaan militer atau di daerah-daerah yang dipengaruhi oleh keadaan tersebut, sesuai dengan Pasal 9 Konvensi, memerlukan izin dari penguasa militer yang berwenang.
3
PASALIII PERUSAHAAN PENERBANGAN YANG DITUNJUK 1. Masing-masing Pihak Penandatangan mempunyai hak untuk menunjuk secara tertulis kepada Pihak Penandatangan lainnya satu atau lebih Perusahaan Penerbangan untuk melaksanakan operasi Dinas-dinas Penerbangan pada rute-rute terperinci. 2.
-
Pada saat menerima penunjukan tersebut, Pihak Penandatangan lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini, tanpa menunda memberikan izin operasi yang diperlukan kepada Perusahaan -perusahaan Penerbangan yang lain.
3. Melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak Penandatangan lainnya, masingmasing Pihak Penandatangan berhak menarik kembali penunjukannya atas Perusahaan Penerbangan tertentu dan menunjuk Perusahaan Penerbangan lainnya.
-
4.
Perusahaan-perusahaan Penerbangan yang telah ditunjuk oleh salah satu Pihak Penandatangan dapat diminta untuk menjamin Pihak Penandatangan lainnya, bahwa ia mampu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam Undang-Undang maupun Peraturan-Peraturan yang umurnnya dan biasanya diberlakukan oleh Pihak Penandatangan ini didalam operasi penerbangan intemasional dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi.
5.
Masing-masing Pihak Penandatangan mempunyai hak untuk menolak memberikan izin operasi berdasarkan ayat (2) Pasal ini atau untuk menentukan persyaratan-persyaratan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan hak-hak seperti yang dirinci dalam Pasal 11 Persetujuan ini, apabila salah satu Pihak Penandatangan tidak puas atas bukti yang menunjukkan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan efektif atas Perusahaan Penerbangan tersebut berada pada Pihak yang telah menunjuk Perusahaan Penerbangan tersebut atau warga negara masingmasing Pihak.
6. Apabila sebuah Perusahaan Penerbangan telah ditunjuk dan memperoleh izin, maka setiap waktu ia dapat memulai operasi Dinas-dinas Penerbangan yang telah disetujui dengan syarat bahwa penetapan Tarif sebagaimana ketentuan Pasal (X) Persetujuan ini telah diberlakukan dan kesepakatan sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal (V) Persetujuan ini telah dicapai sehubungan dengan Dinas-dinas Penerbangan tersebut. 4
PASALIV PEMBERIAN IZIN JADWAL PENERBANGAN 1.
Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari salah satu Pihak Penandatangan harus tidak lebih dari (30) tiga puluh hari sebelum melakukan operasi penerbangan pada jalur yang telah disetujui menyampaikan usulan jadwal penerbangan kepada pihak instansi penerbangan dari para Pihak Penandatangan untuk mendapat persetujuan jadwal penerbangan tersebut mencantumkan jenis dari jasa penerbangan, jenis-jenis pesawat yang digunakan, jadwal penerbangan, tarif, persyaratan-persyaratan dari angkutan dan semua informasi yang diperlukan.
2.
Bila perusahaan penerbangan yang ditunjuk ingin menambah jumlah frekuensi penerbangan di samping frekuensi yang sudah disetujui, perusahaan tersebut . harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi penerbangan yang berwenang dari para Pihak Penandatangan.
3.
Setiap perubahan untuk memperbaiki jadwal penerbangan perusahaan penerbangan yang ditunjuk harus disampaikan kepada instansi penerbangan yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan.
PASAL V PENUNDAAN DAN PENCABUTAN 1. Masing-masing Pihak Penandatangan berhak untuk mencabut suatu izin operasi atau menunda pelaksanaan hak-hak tertentu dari Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk Pihak Penandatangan lainnya sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 Persetuiuan ini, atau menentukan persyaratan-persyaratan tertentu yang dianggap perlu bagi pelaksanaan hak-hak tersebut di bawah ini: a.
dalam hal Perusahaan Penerbangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa pemilikan mutlak dan pengawasan penuh atas Perusahaan Penerbangan tersebut berada dalam tangan Pihak Penandatangan yang menunjuk Perusahaan Penerbangan tersebut atau dalam tangan warga negaranya, atau; 5
2.
b.
dalam hal Perusahaan Penerbangan tersebut tidak mampu memenuhi atau tidak mengindahkan Undang-undang atau Peraturan-peraturan dari Pihak Penandatangan lain yang memberikan hak-hak ini, atau;
c.
dalam hal Perusahaan Penerbangan tersebut tidak mampu melaksanakan operasi penerbangan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan ini.
Kecuali apabila tindakan-tindakan pencabutan, penundaan atau pengenaan dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) Pasal ini perlu segera diambil untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atas hukum atau peraturan, hak-hak tersebut hanya dapat dilaksanakan sesudah diadakan konsultasi dengan Pihak Penandatangan lainnya. Dalam hal demikian, konsultasi akan diadakan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari terhitung mulai tanggal permintaan konsultasi yang diajukan oleh salah satu Pihak Penandatangan.
PASAL VI PRINSIP PELAKSANAAN PERSETUJUAN JASA PENERBANGAN 1.
Perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari kedua Penandatangan Persetujuan hendaknya memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama supaya kedua perusahaan tersebut memperoleh kesempatan yang sama saat beroperasi di jalur . yang sama. Tetapi, dalam pelaksanaan persetujuan jasa penerbangan, perusahaan-perusahaan penerbangan yang ditunjuk hendaknya juga memperhatikan kepentingan dari perusahaan lainnya sehingga tidak mempengaruhi kegiatan dari dari perusahaan penerbangan masing-masing pihak penandatangan.
2.
Pelaksanaan Hak Angkut yang ke-3 dan ke-4 antara wilayah kedua pihak Penandatangan Persetujuan menuju kedua jurusan masing-masing pada route yang telah disepakati merupakan hak dasar dari masing-masing pihak Penandatangan Persetujuan.
3.
Pemanfaatan hak angkut dari 'intermediate' dan ke 'points beyond' juga merupakan bagian yang penting untuk dapat dijajaki dalam Perjanjian m1, sebagaimana tercantum dalam Annex.
6
4.
Untuk pelaksanaan Persetujuan ini: (a) jumlah kapasitas angkut yang disediakan pada setiap route yang disetujui harus dapat diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan keperluan yang dibutuhkan untuk pengangkutan. (b) kedua perusahaan penerbangan yang ditunjuk hendaknya dapat membagi secara merata kapasitas angkut sebagaimana disebut dalam paragraf (a) dalam pasal ini.
-
5.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan angkutan pada musim-musim tertentu atau kebutuhan mendadaknya lainnya, kedua perusahaan yang ditunjuk dari pihak Penandatangan perjanjian hendaknya melakukan konsultasi untuk dapat menyesuaikan perubahan situasi tersebut. Perubahan dan persetujuan dari · hasil konsultasi kedua perusahaan yang ditunjuk tersebut harus dilaporkan kepada instansi penerbangan kedua Penandatangan Perjanjian.
PASAL VII SURAT KETERANGAN DAN PERIZINAN 1.
Surat keterangan laik udara, surat keterangan kecakapan dan izin-izin yang dikeluarkan atau yang dinyatakan berlaku oleh salah satu Pihak Penandatangan akan diakui oleh Pihak Penandatangan lainnya dalam hal pelaksanaan Dinas-dinas Penerbangan yang telah disetujui pada rute-rute Terperinci di dalam Lampiran dari Persetujuan ini, dengan ketentuan bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi penerbitan surat-surat keterangan dan perizinan atau telah dinyatakan berlaku adalah sesuai dengan atau di atas standard minimum yang mungkin dikembangkan berdasarkan Konvensi Penerbangan Sipil Internasional.
2.
Masing-masing Pihak Penandatangan dapat mencadangkan haknya dalam hal terjadinya penolakan atas berlakunya surat-surat keterangan kecakapan dan izinizin yang diberikan kepada warga negaranya oleh Pihak Penandatangan lainnya, untuk dipergunakan dalam penerbangan di atas wilayahnya. ·
7
PASAL VIII KEAMANANPENERBANGAN
-
1. Sesuai dengan hak dan kewajibannya berdasarkan hukum international para Pihak Penandatangan setuju bahwa kewajiban mereka satu terhadap lainnya untuk melindungi keamanan penerbangan sipil menghadapi tindakan-tindakan melawan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini. Tanpa membatasi hak dan kewajibannya secara umum berdasarkan hukum international para Pihak Penandatangan hendaknya secara khusus bertindak sesuai ketentuanketentuan dari Konvensi tentang Kejahatan dan Tindakan-tindakan lainnya di atas Pesawat Terbang yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 14 September 1963, Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum di dalam Pesawat Terbang yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 September 1970 dan Konvensi tentang Tindakan Melawan Hukum terhadap Keamanan Penerbangan Sipil yang ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971, dan setiap Konvensi Multilateral lainnya yang berkaitan dengan keamanan penerbangan dan mengikat kedua Penandatangan Perjanjian ini. 2.
Sesuai permintaan, para Pihak Penandatangan akan menyediakan semua bantuan yang diperlukan satu sama lain untuk mencegah tindakan melawan hukum terhadap keselamatan pesawat, para penumpang, awak pesawat, bandar udara, fasilitas navigasi udara dan setiap ancaman lainnya terhadap keamanan penerbangan sipil.
3. Para Pihak Penandatangan akan, dalam hubungan diantara mereka, bertindak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan ditetapkan sebagai Lampiran dari Konvensi Penerbangan Sipil lnternasional sepanjang ketentuan-ketentuan keamanan tersebut berlaku bagi para Pihak Penandatangan; mereka akan meminta kepada operator pesawat yang terdaftar ditempat mereka atau operator pesawat yang mempunyai pusat kegiatan atau menetap di dalam wilayah mereka agar bertindak sesuai ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan tersebut. 4.
Masing-masing Pihak Penandatangan sepakat bahwa para operator pesawat dapat diminta untuk mengamati ketentuan-ketentuan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud ayat diatas yang diminta oleh Pihak Penandatangan lainnya untuk masuk, berangkat atau singgah di dalam Wilayah Pihak Penandatangan lainnya. 8
5.
-
Masing-masing Pihak Penandatangan akan menjamin diterapkannya tindakantindakan yang memadai secara efektif di dalam wilayah mereka untuk melindungi pesawat dan memeriksa para penumpang, awak pesawat, bagasi tangan, bagasi, kargo dan peralatan pesawat sebelum dan selama proses pemuatan. Masingmasing Pihak Penandatangan akan memberikan pertimbangan kepada Pihak Penandatangan lainnya mengenai tindakan-tindakan keamanan khusus yang tepat daiam menghadapi ancaman tertentu.
6. Bilamana terjadi suatu kejadian atau tindakan melawan hukum terhadap pesawat terbang sipil atau tindakan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan pesawat terbang, penumpang, awak pesawat, bandar udara atau fasilitas navigasi udara, para Pihak Penandatangan akan saling membantu satu sama lain dengan menyediakan fasilitas komunikasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya dengan tujuan untuk mengakhiri dengan cepat dan aman kejadian atau tindakan melawan hukum tersebut. 7. Oleh karena itu masing-masing Pihak Penandatangan akan saling memberitahu Pihak Penandatangan lainnya bila ada perbedaan antara peraturan-peraturan nasionalnya dan praktek-praktek serta ketentuan-ketentuan penerbangan. Salah satu Pihak Penandatangan dapat berkonsultasi dengan Pihak Penandatangan Lainnya setiap saat untuk membicarakan perbedaan tersebut. PASALIX
-
PEMBEBASAN DARI BEA MASUK DAN PUNGUTAN LAIN 1. Pesawat terbang yang beroperasi pada jalur-jalur penerbangan internasional dari Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak Penandatangan, termasuk perlengkapan yang biasa digunakan, persediaan bahan bakar, minyak pdumas dan perlengkapan pesawat (termasuk makanan, minuman dan tembakau) yang berada dalam pesawat terbang tersebut, akan dibebaskan dari semua bea, pajak-pajak, biaya pemeriksaan dan biaya-biaya lain pada waktu masuk dalam wilayah Pihak Penandatangan lainnya, dengan syarat bahwa perlengkapan dan persediaan tersebut tetap berada dalam pesawat terbang sampai barang-barang itu diekspor kembali. 2. Akan dibebaskan pula dari kewajiban yang sama dan pajak-pajak, dengan pengecualian pungutan yang dikenakan terhadap Dinas-dinas Penerbangan seperti: 9
-
-
a.
perlengkapan pesa.wat terbang yang dibawa dalam penerbangan ke Wilayah salah satu Pihak Penandatangan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dari Pihak Penandatangan tersebut, dan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pesawat terbang pada suatu Rute tertentu dari Pihak Penandatangan lainnya;
b.
suku cadang yang dimasukkan kedalam wilayah . salah satu Pihak Penandatangan untuk pemeliharaan atau perbaikan pesawat terbang yang dipergunakan pada suatu Rute tertentu yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk dari Pihak Penandatangan yang lain;
c.
bahan bakar dan minyak pelumas dengan tujuan untuk memasok pesawat yang beroperasi pada Rute tertentu oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk Pihak Penandatangan lainnya, meskipun bahan bakar dan minyak pelumas tersebut akan dipergunakan dalam bagian penerbangan melewati Wilayah Pihak Penandatangan dimana persediaan tersebut telah dimuat; dan
d.
bagasi dan muatan dalam hal transit langsung.
3. Perlengkapan pesawat yang biasa digunakan, demikian pula bahan-bahan dan persediaan yang berada di dalam pesawat yang dioperasikan oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh satu Pihak Penandatangan, boleh diturunkan dalam Wilayah Pihak Penandatangan lainnya hanya dengan izin dari PejabatPejabat Bea Cukai negara yang bersangkutan. Dalam hal-_h al tertentu, barangbarang tersebut dapat diletakkan dalam pengawasan dari pejabat-pejabat tersebut sampai diekspor kembali atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bea cukai. 4.
Sepanjang tidak ada denda atau cukai lain yang dikenakan terhadap barangbarang yang disebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) Pasal ini, barang-barang tersebut tidak akan dikenakan peraturan larangan ekonomi atau pembatasan didalam impor, ekspor dan transit yang mungkin dapat dikenakan, kecuali larangan atau pembatasan tersebut berlaku untuk seluruh Perusahaan Penerbangan termasuk Perusahaan Penerbangan Nasional yang berkaitan dengan sebagian dari barang-barang tersebut dalam ayat (1) sampai ayat (3) Pasal ini.
5.
Perlakuan yang dirinci dalam Pasal ini akan ditambahkan dan tanpa prasangka terhadap hal-hal dimana masing-masing Pihak Penandatangan mempunyai kewajiban untuk bersepakat menurut Pasal 24 Konvensi. 10
PASALX LALU LINTAS TRANSFER LANGSUNG Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dari masing-masing Pihak I Penandatangan, penumpang, barang dan kargo yang singgah di wilayah salah satu Pihak Penandatangan, pada prinsipnya tidak dikenakan pemeriksaan.
PASALXI PENENTUAN TARIF 1.
Tarip yang dikenakan kepada Perusahaan Penerbangan dari salah satu Pihak Penandatangan untuk pengangkutan ke atau dari wilayah Pihak Penandatangan lainnya akan ditentukan pada tingkat yang wajar, dengan memperhatikan kewajaran seluruh unsur-unsur yang bersangkutan, termasuk biaya operasi, keuntungan yang wajar dan tarip-tarip dari Perusahaan Penerbangan lainnya.
2.
Tarip-tarip sebagaimana maksud ayat (1) Pasal ini, bila memungkinkan, hendaknya disetujui oleh Perusahaan Penerbangan yang telah ditunjuk oleh para Pihak Penandatangan, sesudah berkonsultasi dengan Perusahaan Penerbangan Iain yang beroperasi pada seluruh atau sebagian dari rute-rute terperinci, dan kesepakatan terientu, apabila memungkinkan, akan dicapai dengan menggunakan tata cara penetapan Tarip dari Asosiasi Pengangkutan Udara Intemasional (IATA).
3. Tarip-tarip yang telah disetujui akan disampaikan kepada Pejabat-Pejabat Penerbangan Sipil para Pihak Penandatangan untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu sekurang-kurangnya tiga puluh (30) hari sebelum tanggal pelaksanaannya. Dalam hal-hal tertentu, jangka waktu ini dapat diperpendek, tergantung kepada kesepakatan masing-masing pejabat penerbangan. 4.
Persetujuan tersebut dapat diberikan secara tegas. Apabila tidak satupun Pejabatpejabat Penerbangan Sipil menyatakan ketidak setujuannya dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal disampaikannya Tarip tersebut, maka sesuai ayat (3) Pasal ini, Tarip-tarip tersebut dianggap telah disetujui. Dalam ha! jangka waktu penyampaiannya diperpendek sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pejabat-
11
pejabat Penerbangan dapat mengajukan ketidak setujuannya dalam waktu kurang dari tiga puluh (30) hari. 5.
-
Apabila suatu Tarip tidak dapat disetujui sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, atau jika, selama jangka waktu yang berlaku sesuai dengan ayat (4) Pasal ini, pejabat penerbangan salah satu Pihak Penandatangan memberitahukan penolakannya terhadap Tarip yang telah disepakati kepada pejabat penerbangan Pihak Penandatangan lainnya sesuai dengan ketentuan ayat (2). pejabat penerbangan para Pihak Penandatangan, setelah berkonsultasi dengan pejabat penerbangan negara lain dimana pertimbangan- pertimbangannya dianggap bermanfaat, berusaha untuk menetapkan Tarip berdasarkan kesepakatan bersama.
6. Apabila Pejabat-pejabat Penerbangan tidak dapat menyetujui Tarip yang diajukan kepada mereka berdasarkan ketentuan ayat (3) Pasal ini atau tidak dapat menetapkan suatu Tarip berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal XVII Persetujuan ini. 7. Tarip yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku sampai ditetapkannya Tarip barn. Namun demikian, suatu Tarip tidak akan diperpanjang berdasarkan ayat ini untuk lebih dari dua belas (12) bulan setelah tanggal berakhirnya ketentu'an-ketentuan tersebut.
PASALXII
KETENTUANKEUANGAN 1.
Sesuai hukum dan peraturan mengenai nilai tukar valuta asing, para Pihak Penandatangan memberikan kepada Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Penandata'ngan lainnya hak untuk bebas memindahkan kelebihan pendapatan atas keuntungan yang diperoleh di wilayahnya berkaitan dengan pengangkutan penumpang, barang, pos, muatan udara oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pihak Penandatangan lain, dalam nilai tukar yang bebas sesuai dengan nilai tukar yang lazim berlaku. Pemindahan uang tersebut akan diberlakukan dengan nilai tukar yang sesuai dengan peraturan setempat dan peraturan pembayaran yang berlaku di negara masing-masing.
12
2.
Bilamana terdapat suatu Persetujuan pembayaran khusus yang berlaku diantara para Pihak Penandatangan, maka pembayaran akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Persetujuan itu. PASALXIII KEGITATAN TEKNIS DAN KOMERSIAL
Berdasar kepada hukum dan peraturan dari Pihak Penandatangan lainnya, Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk dari masing-masing Pihak Penandatangan akan memp.unyai kesempatan yang sama: 1. untuk membuka kantor perwakilannya scndiri didalam Wilayah Pihak Penandatangan lainnya dan untuk memasukkan, menempatkan dan mempekerjakan atau membawa masuk dan menempatkan di Wilayah Pihak Penandatangan lain manajer dan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan Dinas-dinas Penerbangan; dan 2. untuk menerbitkan semua dokumen pengangkutan, melakukan pemasaran dan penjualan di Wilayah Pihak Penandatangan lainnya, untuk menjual jasa angkutan udara secara langsung atau melalui perwakilan. Masing-masing Perusahaan Penerbangan berhak pula untuk menjual jasa angkutan udara dalam mata uang yang berlaku di Wilayah tersebut atau mata uang negara lain sesuai dengan peraturan keuangan masing-masing Pihak Penandatangan Perjanjian ini.
PASALXIV HUKUM DAN PERATURAN 1. Pesawat terbang dari Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh para Pihak Penandatangan hendaknya tunduk pada Hukum dan Peraturan-peraturan yang berlaku di Wilayah Pihak Penandatangan yang mengatur tentang masuk atau keluarnya pesawat terbang sehubungan dengan penerbangan internasional atau berkaitan dengan penggunaan pesawat terbang di dalam Wilayah para Pihak Penandatangan.
13
2. Pesawat terbang Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh para Pihak Penandatangan harus tunduk pada Hukum dan Peraturan-peraturan dari Pihak Penandatangan mengenai pengaturan Hukum dan Peraturan dari salah satu Pihak Penandatangan yang mengawasi 1zm untuk memasuki, menetap dan keberangkatan dari wilayahnya penumpang, awak pesawat atau muatan pesawat terbang seperti halnya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan izin masuk dan berangkat dari negara tersebut, imigrasi, paspor, bea cukai dan karantina akan diberlakukan didalam Wilayah tersebut berkenaan dengan operasi penerbangan dari Perusahaan Penerbangan Pihak Penandatangan lain.
PASALXV SISTEM RESERVASI KOMPUTER (CRS) 1.
Sistem Reservasi Komputer (CRS) adalah sistem komputerisasi yang berisi informasi tentang jadwal penerbangan, tempat duduk yang tersedia, tarip dan jasa yang berhubungan, dan karenanya melalui reservasi tersebut dapat dibuat dan/atau dapat diterbitkan ticket dan yang memungkinkan tersedianya fasilitas tersebut pada agen-agen perjalanan.
2.
Para Pihak Penandatangan sepakat bahwa: a.
para pemakai jasa angkutan udara akan dilindungi dari setiap penyalahgunaan informasi termasuk pelayanan yang tidak wajar;
b.
Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Penandatangan maupun agen-agennya akan memperoleh saluran yang tidak terbatas dan tanpa perbedaan untuk menggunakan CRS di Wilayah Pihak Penandatangan lainnya; dan
c. dalam hal m1 CRS code sebagaimana tercantum dalam ICAO akan diterapkan. 3. Pihak Penandatangan yang satu menjamin kebebasan memilih sistem CRS termasuk kebebasan memperoleh saluran terhadap Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk Pihak Penandatangan lain di wilayahnya. Tidak satupun Pihak Penandatangan boleh membebankan atau memberi peluang untuk membebankan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat terhadap penggunaan CRS oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk Pihak Penandatangan lainnya daripada apa 14
yang dibebankan pada penggunaan CRS Nasionalnya, yang berkaitan dengan: a.
oleh Perusahaan Penerbangan
operasi dan penjualanjasa CRS termasuk pameran CRS dan ketentuan penelitian; dan
b. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas komunikasi, pemilihan dan pemanfaatan teknik-teknik perangkat keras dan perangkat lunaknya atau perangkat keras dari suatu instalasi.
-
PASALXVI KONSULTASI 1. Dengan semangat kerjasama yang erat, Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil dari para Pihak Penandatangan akan saling berkonsultasi dari waktu ke waktu untuk menjalin kerjasama yang erat dan memuaskan sesuai dengan ketentuanketentuan Persetujuan ini termasuk Lampiran. 2. Konsultasi tersebut akan diselenggarakan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal diterimanya permintaan itu, kecuali disepakati bersama oleh para Pihak Penandatangan.
PASALXVII PERUBAHAN 1. Apabila salah satu Pihak Penandatangan menganggap perlu untuk merobah suatu ketentuan dari Persetujuan ini, maka dapat diminta konsultasi dengan Pihak Penandatangan lainnya. Konsultasi tersebut dapat dilakukan antara Pejabatpejabat Penerbangan Sipil dan dapat pula diadakan melalui diskusi atau korespondensi dan akan diselenggarakan dalam waktu enam puluh (60) hari dari tanggal yang diminta. Setiap perubahan yang disetujui oleh kedua Pihak Penandatangan Perjanjian akan berlaku sah sesudah diadakan konfirmasi melalui pertukaran nota diplomatik. 15
2.
Perubahan terhadap Lampiran dari Persetujuan ini dapat pula dibuat melalui Persetujuan langsung antara Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil yang berwenang dari para Pihak Penandatangan dan dikukuhkan melalui pertukaran nota diplomatik.
PASALXVIII PENYESUALAN TERHADAP KONVENSI MULTILATERAL Dalam hal diperoleh kesepakatan mengenai sesuatu Konvensi Multilateral tentang angkutan udara dimana kedua Pihak Penandatangan terikat didalamnya, maka Persetujuan ini akan diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut.
PASALXIX PENYELESAIAN SENGKETA 1.
Jika timbul suatu perselisihan antara para Pihak Penandatangan mengenai penafsiran atau pelaksanaan dari Persetujuan ini, maka para Pihak Penandatangan akan terlebih dahulu menyelesaikan melalui perundingan diantara mereka.
2.
Bila kedua Penandatangan Perjanjian ini gagal mencapai suatu penyelesaian melalui perundingan, perselisihan dapat diajukan untuk diputuskan kepada badan perwasitan yang terdiri dari tiga orang wasit, masing-masing Pihak Penandatangan mengangkat seorang, dan orang ketiga ditunjuk oleh kedua wasit yang telah diangkat tadi. Masing-masing Pihak Penandatangan harus mengangkat seorang wasit dalam waktu enam puluh (60) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan melalui saluran-saluran diplomatik oleh salah satu Pihak Penandatangan yang meminta penyelesaian perselisihan itu, dan wasit yang ketiga hendaknya ditetapkan dalam jangka waktu enam puluh (60) hari berikutnya. Jika jangka waktu ini sudah berakhir sedangkan wasit ketiga belum disepakati maka masing-masing Pihak Penandatangan dapat meminta Ketua Dewan Organisasi Penerbangan Sipil lntemasional untuk menunjuk seorang wasit atau para wasit sebagaimana diperlukan.
16
3.
Para Pihak Penandatangan berkewajiban untuk mentaati setiap keputusan yang ditetapkan menurut ayat (2) Pasal ini.
4. Bila dalam waktu yang cukup lama kedua Penandatangan Perjanjian belum memperoleh kata sepakat sebagai diatur dalam paragraf 2 dalam Pasal ini, salah satu Penandatangan Perjanjian dapat menahan atau menolak memberikan · kemudahan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak perusahaan penerbangan yang ditunjuk dari pihak Penandatangan Perjanjian lainnya ataupun perusahaan-perusahaan penerbangan lainnya secara menyeluruh.
PASALXX PERTUKARAN DATA STATISTIK Sesuai permintaan, pejabat penerbangan salah satu Pihak Penandatangan akan memberikan kepada Pejabat Penerbangan Pihak Penandatangan lainnya, informasi atau dokumen-dokumen lain mengenai statistik yang diperlukan untuk maksud meninjau kapasitas yang disediakan dalam pelaksanaan penerbangan yang disetujui oleh Perusahaan-Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh para Pihak Penandatangan.
PASALXXI
-
PENGAKHIRAN
Masing-masing Pihak Penandatangan sewaktu-waktu dapat memberitahukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak Penandatangan lainnya tentang keputusannya untuk mengakhiri Persetujuan ini; pemberitahuan tersebut harus disampaikan pula secara bersamaan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Intemasional. Dalam hal demikian, maka Persetujuan ini akan berakhir masa berlakunya dua belas (12) bulan setelah tanggal penerimaan pemberitahuan itu oleh Pihak yang lain kecuali jika nota pengakhiran itu dicabut kembali dengan suatu Persetujuan diantara mereka sebelum batas waktu tersebut berakhir. Dalam hal tidak ada pengakuan penerimaan dari Pihak Penandatangan yang lain, maka pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diterima empat belas ( 14) hari setelah diterimanya pemberitahuan itu oleh Organisasi Penerbangan Sipil Intemasional. 17
PASALXXII PENDAFTARAN Persetujuan ini dan seluruh perubahannya hams didaftarkan kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional.
PASALXXIII MULAI BERLAKU Persetujuan ini akan mulai berlaku sementara pada tanggal ditandatangani dan berlaku secara resmi segera setelah para Pihak Penandatangan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Penandatangan lainnya melalui pertukaran nota diplomatik bahwa persyaratan-persyaratan konstitusional yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah dipenuhi.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal -1L\ bulan t-1~eAtahun 1~'3 ==t- , dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, 4':1askah dalam bahasa Inggris akan berlaku.
UNTUJ>. PEMERINTAH REPUBilJK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH KERA.TAAN MAROKO
Signed
Signed
18
LAMPIRAN
1. Bagian 1. Rute yang akan diterbangi oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia, untuk masing-masing jurusan: Tempat-tempat Keberangkatan
Tempat-tempat Persinggahan
Tempat-tempat Tujuan
Tempat-tempat Selanjutnya
------------------
------------------
------------------
------------------
Ternpat-ternpat di Indonesia
akan ditentukan kemudian
Casablanca Rabat
akan ditentukan kemudian
2. Bagian 2. Rute yang akan diterbangi oleh Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kerajaan Maroko, untuk masing-masingjurusan: Tempat-tempat Keberangkatan
Tempat-tempat Persinggahan
Tempat-tempat Tujuan
------------------
------------------
------------------- ------------------
Tempat-tempat Maroko
akan ditentukan kemudian
Jakarta
Tempat-tempat Selanjutnya akan ditentukan kemudian
3. Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Penandatangan didalam sebagian atau keseluruhan penerbangannya diperbolehkan untuk tidak menyinggahi salah satu tempat-tempat diatas, dengan ketentuan bahwa penerbangan yang telah disetujui pada rute ini dimulai dan berakhir didalam Wilayah Pihak Penandatangan yang menunjuk Perusahaan Penerbangan tersebut. 4.
Hak dari Perusahaan Penerbangan yang ditunjuk oleh salah satu Pihak Penandatangan untuk mengangkut penumpang, barang dan pos diantara tempattempat di dalam Wilayah Pihak Penandatangan dan tempat-tempat di Wilayah Pihak ketiga akan terlebih dahulu disepakati oleh Pejabat-pejabat Penerbangan Sipil dari para Pihak Penandatangan.
19
di
'
0
'
•
t
t
0
••I
I
I'
v•
I
I
''•'
t
t
I
I
'
t
t
f
<'"
•. t
I
4eee ..h+JJ.l1 ·.~J.J
.::,,.UI ..2<1 ,ll ..L-..~ . .J
~;11J ~.,,",t ~I ~JJ.11 ~J..ll l,,l~l -ii.1.A~ ~ ~~ l...AJ~4 ~ 1944 ~J 4.)-A ~WI ~ _,.AlS.:·'· !
2: I·,; J ~~ .• ~1 • .,~lll -iaLA...1.1 ~~\j ·U+J. JU.:.I r'~' ~ ~ J~f
lj.A ·<.? -~JJJI u.Jla.l.ll ..
·'·• ... ~JJ
i~ ...s:1 .J -~.J _, t ·•··::~~I ~Lo~I
.: v4 L.. vk l..lll:A I .U .1.1.1UI .. · ~,,,~ .
JJ.: rJ
L..
a~JI ~.,_I.I ~la..ll t_Jll.JI -~1..>~4 ·-'·•1: JU.:.'ll
ll-' wAl~'i
:dJj~~~IJ~
2
~,:..LJ •'"·e••~I vlJ.UI ~~I ul.r;,Ja.JI iJ..AlA:.. ·~: iJ..At...J.IJi..i.J
(1
~ ..i..~• ._ ~ <11~..l~~,1944 ·~J ~WI r~I -~ _,.Al<.:·~
ijUI
J..iJ .iJ.ALA..1.4 Ji
~ ·~ ~
J.:..~4
J.l.Ll: J.;.~ JS
I~ J
j.:• ··i 11 .~ ·iJ.,Sllf .J.a.)l!IJ ~~J.A1JJ
·iJ..ALA..1.1 ~ .u-- 90
iJl....U
~ . ~"" .t_. ll! 94 .J 90 !~ • .u~ I ·~ L 'I v-61 . .. ..).MlW
~j.J. ·'.:· 11 .('J~1 ~.)~ '-..~:. ."" ·.i4 ~ti <.Jl~l ~IJ..l.., .J.a.lJ" -(2
~.;l...a i..i..o ·P~, ~J c./4 r~' ~! J.f.A.:! U;A J1 U';,, ·" ~J ~~1_,.11 ~jJ 1 .~..,.all il
\4-o L.J !..... ·~ • Ll!ll ~.J '14 \~I
~ l ·~ ·~
Ji
~j,,,JI dJj
J1 ua; ,t:, ·~J J.UJ I
~ ~~ ~UAJ
~1.U I •l:J.I J ~~I JJoWf tJJ.ill ': ..,
·J4 ·~:
• lJJ~I ~ ·iJ~~ iJ~,,.ll
'i~I JllJI .~~,;..o
_ri.~1 ..Ul.LUI ~~I
J
11
J
Ji
~j_,.11
dJj
"r-:1.l'JI Ja.l.J ."( 3
·4J L.:i.l.:UI 4..:--·.:'i'JIJ
.Jt ~_;... ~ "t:.,:. Lf cJ~f .Jl,.:Jl :lw.w,;..o" JaJ (5
J...l v-a 4J c~ J
J.Ji.&.:ui u~ ~ u-. !J~~I llA
11
rl+-o
(/~I Jl,:JI ~j...
11
'•·.:.:· ..·~~I
&-- WL!Jl iJWJ
u~J.i.Jf ~~1 . i.:.iL.JAJI ", ·".lt~J .~L.~J
y-i ·~J~ ~I ~1.a.J.I ~I e I b
·d
~
JU.I" (6 ·
ll olA -~ " -~J4-=a ~ u.o.t,.,..e."J/ .1.~I ~
3
i..u.l.a...11 i:,,.... 96i..sU I
J
c;..
--
a(.
·[
--
-
I;.
[
l
t-
t,
f
t
l~
1· -... ~
~- c;.. ..
..
~
}- E
~
~
~r
••
:-- 'r
~
...- r. ~" E ro
r.
=
E - ,f
l·
r· \:
"
('1
<:_
\- E
l.
·~
~
f:::-
l-•
[i
i
~
~
l-
c:?:.-
(.
r·
~ . -
-
~ 0
re.
<-r
•[
~
:![•
-·~
~
{f
F~
~·~-
~ <.
C:·
l\ .. \-
f
- r -~ =
-
11
(....
.
f t \_ c--:
C•
"."""
a(.
r:: '\. ...
{.r
\,.
1=
r
·r ~ -
.. ,
\.
n
~
•[
-
t
f
~
t:..
.r E
~
~
(..
t·
~
(,,...
tr
...-~ ~-
c:. f;:
ri.
\. 1
f:
~
µ::..
~
<.
{-
ae
•• \,.
l-
~
t· \.
).
'\. .r
~
E
t-
)
f [.
(.
~
-
.~
-
G,,
t.
'<..
~ <-
g~
(•
&;;
<..
c:-
F. ~
c;..
t ·
-~
l..
1·
t-
~ t· ,;-
-;
[- t -~
t-
r~
= r: --.r -t ; .,_ (•
-
•c..•
l (•
.f :f 1-:
.r- -
~ <..
~~ ~ t-
l-..
~
(..
f
f:.. .~
t
·~ -
t..·
t.
<..
'\. f
~
[.
\:·t
~
t
~.. ~
\.
.r
\.
E
i
f.
~
·~ co
~
{-
c;..
t~. t E_
"
~
"'-..I
)
••
Crf •
:~· .
(0
[i
~'
("""
t
·~-
t t . ti t~ l· 1 { 1· ;~{{ r- - - t ~~ ~-
~
""-
s
~
~- t t ~ f: ._,,
111
-.!_I~ f. 'rr [
- . 1· t- C· :f.
t f.
·t (..
~ \-
t E ~t
st'
c._
-
t!t
f "'
4t_
~
.[
t..
~
r= -
:l
~
..
-
·f
r~ ~-; (c
.r-
r·
t~ . -"t.r [ t.. - '\. ~
...
<.
.~·
~ -
~
s
-
llo(!
~
~
.r·~·
,t'
r= ). i'
f(·
f-
-.
€ t·
<..
).
~
t_
.,:
£I
t
ls-
~.
C·
llo(!
(..
""-r ·-t: tL tC.. t.c,,. E . .
I\)
<.
-1.,.
l
•
·t t: (.. ~
.r- :r-
I:..
Ir
L:
Ir ::·
"-c;.,
..: l
-
<.
l· :t :r
-
f;
't; 't;
~
~
l.
't-
t
...!
££'-
'ri
·~ Fl
-
fr
·(
.
t,
~ t
,. r -
C:• i .......-....
1
..
-
f.~ {.:-
L
't.
~ ·E: [[~c;, t.
'f
<. .
_· .f t f.
-
·ti ~ [ c-
t.. •
c;.,
L•
l· ~-:- ';;'
').= .r).
~
lc.. • r>
~-i.. }: F. t· t..•
-
(•
,t \. ~ t ·[ ...
i rr~ I
·rE
1
\. '"""
'-
..
t 't ~
£: ,{
fc: :f ~ - . ·r F. l'
[ le. ·t ,.
L.
-. -
.
f;,
[.
t:
~
s
t'
t
r ·t -~ ~~l - t. r .~ l ~. [- ~ = - t- ~f i::;, t'
)
_.,. I
t-
[
It
t-
1"
E
f f
lro
'\. •1 t-.
t-
(;.,
t-
\-
.~
~
(s
'""" ~~
F. 4
~
)
ts
-..
~ ·~
1·
~
~f
't
:f 't f ~
rt
i 1 ~ 'r.t
~
~ -
--.
r.
\
<-
·~
~t
~ c::. . ,f
r
f'r .
tf ~[ 1':f. r
c·
f,
E·L m
(;.. r-
·t~ ·E:(•
'"&;;
f.E l1:
~
Go
.rt.
~
0)
f
r r.. r'\. L.
t-r-
•l. 1<..
f ~
l::
-
<,. c.,.t ..
'\.
-
l. (...
[ ~ f. ·~ ~ f- : F J .
•
I-•
I
G.1
"" !t -
(..
t:.
I Sr
fl:
. t ·~ s
t:
-
-
-
.
'Cir
••
f, !t.- !t.t: .:.. -
t•
..I
1· - ~. -~
c
l• . .:.
f 1· 'L.
~·
t
.,
&:=
i=
C·
-
•
.("~
ct__
t;.
f. r-
t' ~
'\. t•
rr
~
~
ti ~ s[ .• ~· fr• [_ _ t:: _ _ f\)
l
01
t ).
;.
••
E
t
(s
•
r- ,Cr_· : t [. C:· - ~ £·""
:i:-
·l
·~ [
·1.
~-
~
t' r- ~
. l~ ~~ ·[·· ~t):l
l~i.t
t.
(.
't
.f
~
C·
). ~
r'r ~ -
•L
L:.
·~. f it. t'"f lr. il. c.
-
i ~ [ \-
't: ~
~
~-w
{ Eft £:: -<-
_-~ t~.
lo(.
t
't l \•
-
~
·~ ~. [ t:_
lo(.
t;.
~
).
t~
~.
r 1·
. r. L.'r 1. 1-f t• ~
..
G <-
(>
~ .t \-
•.~ . 1·c: ;[~ ~
1
c.
-
·~ ~ :~
·[- ·E t· ·t E· f. (..
tf 1 f~i
t:. .r "'
)
")
L
t,t: £"". ·rsft• f_
L
l:
L -
r
'r
c.,
f, ' ~ £• ~ I:.
.f. t· ~ E: - s: <Et f_.. ~- t· ~ ~ t· 'r' l::- 1-rr It I-·
'-"
~
t1·
·~..
~
~ ~
·i -
1. ·~ -
C:•
..
<:
1-
'c.. i= -
1 .-.
(..
.E ;.,_
i (s
~
~
t- ..
~
'-
C:·
-
[ =w
r: 'l
.[
.....Ls
-.r'
__..
[ r.. t t t [J
·~ 'f;
Gs ~
t.. ['-
;f ; c;...
~
-
1-
~·
- L t. t. ~ er.
-./!
~-~ .tb {-
1s:: .c ' ~t
[J
lI
-
t
-
t
r . 'r [J
1:- \ ,
f
~
~
FE ~t
~
t
......
fl
~
f! -
f::
·~
r
IL
t ,.f.
~{
t-
(..
·t
l.
-.(!
·~ l· ;-t ~ E r~·
I\ b
)., .~
t1 ~
-
~-.
.
c.
t~~
N
~I
.
Fs :_
{: \- ~
~· t: E .
r
~
~-~
~
.. t
[!
~ ~-
~ E
~<-~<-
-
[!
r-
~Ero~ ~
-
~
<...
(... L·
~
L.
(..($ !l_ -
(; ~·
(.
't;
\c:
.r t
·t ~
E .- t.
'\. ~ f. i:- ";t [.. ~· ~~:~.t 1: t: ~ t
- r ·tt· 1~
[!
[J
I\_
-
"
-t .
-
"b !::
·t ·1 ·~t c: c.
I
.-
'1 ~ :t
.
~
•S
Ls
·t
r -. -
-
·r·
~ '""" 'r
~:fi~~\-
~ 5·.r [- ~ ~ l
<
rr-[~r
f
[
.
)
)
~ ~
.,..~
·E
1_
-
(.,
l_
:~
l
f-
~.
t
f
.r.-
I\)
t ...
C· L
~= t:
r:t
~
~
c;[
(,
<
f { ·~ l 1 ~ ~~- r. f\ (s · t
r- -
<.
t:..
f's
~
<.· lo>
lo(.
(.
(.
~:. ~
IE'
,c._·
.E.
a<..
·c. -
IA
•
-
,..,
'II
Ir
lo(.
(..
t (•t t· E}
): ... (•
r--
f f;
f' ~ fr i::--<-
~ -
...!.
~
t.
'f
L.
f:
~
[-
t -~
f.
{
fl-
:rr--
~
c(•
W (.,
~f ~p \!.
.,
[i.
·-
""
••
j::
~
..
(,
-
L .
J:: t• •.
l c> t2} ~ ~ C> ~'
Ge
"'."""
t::-
0
E
t:.
~t~\. ~ u ·- E:: [;
t f
~ ~· t~ ~E\. - - f Erl: - I\)
~
. f t:
c;.,
~
~ f.
t' (:; ~
"L• ·-I {:
[!
.
':_
{
C·
'[ .
[:t ~f .
t-..
-
f<.
·1
<-
f:
.r·-
t.
l-
'::
•
"°".
)
f• tr..i~t -1: t o-- ~ r• f-1
• " .
xr~{t ~ cc F n "t f f f: .~ c:. t' ); \- '-f. ~;f
YJC
E: t
.t t . f._
Et
·~ ~ ti~
:f ~ ~ ~
~
~
·t. •[
r~ [~ t.~ l~
,r
l
-
£:
f
'c._
E st•
~.
-
.f
~ -t:
)
·~
(!
·i ~· C•
·~
I::
-
(s
-r_
ts :£:
·-
[--i. l·
&..·
J'
(-'\
I
·(
L.
~ ~ -
·-~ I
:t _,.
)
}
.- !.
c:.
rt ~
l.
;~ ·~. Ct r. t;;
0-S
·r
~ ~ ~ C
(s
.,
i:""
...
.fc::...
E
t;,
'[.. ,{
~ ~ 't
1..
~.c
t-
·~ 1·
~ ~ ~ L
t J· <.
'f
~
!..
~·
[:
'f
[ r....
t
[
t\
t 1 c_
c· l ~
Yi
t.
.
E
c.
• c.. -
~· £!
- --<
·• \.•
II(.
(,.
~
i:""
t
t::
f -
f;. c.
ts ~ [
t,~
t: -~
~
-~b~·t~ .er- £ 'r._·. ·. (s
·r. r. ;-
~
., 'f
~ ~li\F[~ ~
't
'ii\ t•
(,.
~
I
C.·
C.
-
,;;
~
{ ~f :. ~ 1 t l:: {
f.
~- .~ ~
1· l_
~
•
r
:;;~rt
C.·
<..
f
(
t
e !..
c;.,
t
\-
l ~f
~-
-
t·
'""
~
~
~
(...
£:
~
·L
f
.,.s
"L.. f:
~~·~tf ~· f { l t (' - f; f ~ -tf f f ~· ~ ;[
f
t~ - Ir
'ii\
\-
<.
r-
(i
T- :'{
_,.
r
.[""
f; ~ f, ![• !::
\ ..
J E
~ ·~ <..
(s
C.•
!;"""
c:;..
(s
·~ <.
t
~
~
t.
. ·1.
-
S:·
c;..
r
"t -
<..
-
~
k-
'1:_
t, ~
t F ·t 1 f:- -1 [ w
!l
1• ·~ ~ -~
)
')
~'
(i
--:-
(.,
(_
[
,.-r.
lt1 I- t f
[s
~
f E: t l-r 1.<- tr. .t. -
t.,...
(.,
;r
Ii\
~ ~
I
I:. [
[• '(..
~ ~ \., ..
r
r--
~ E -~ f. \- ~
r
[·
~ ~-
-~h 1.,. .-;-'t
'~t. -
r
.~
.,_ k, -
rrt.
~ ·r: 't ~·~ f;
.[t ~- '::.
I· t;
<;:__
C.·
f
.e · ..
s
[1
l -~ <..' '\_ • ~ .t -:- l < ~-C .~ ~,.. 'L.t n·~ -~ \- ~.f. 1:- .['f- l-:- = t' ~ ~- ~ ':- ~. l ~ ~ 1. 't l_ E ~ f ): tL~ .f:r·~ -i., ~(., .t'f 'F~. : ~ ·• 1. E 1- ~ c: •. ·. '::. .f {= [ \- '\. ·t ~ l ~ I;: ~'\. ~~ t f.f :"t_ ~ '
L•
c_
•
'c_ (:
<-
I
•
c.._
-
(...
<-
t_
1· t.-
1:-
•L ~ b ~· ~ ~
~{
~ ~ (s t.,-
f"
-~
£"'
-
C>
f; C:• L
l·£: ):- 'L.'i- 1'... .'.£ ~-);;. f. 't:~ C: 'L. f. i. ::- E f. .t· - 'i- - • (• <- .. !'( - ... )'.'- - r;: -<- ~:r ~ 'r 'tE~ ). 'E t t ~ 1•~ .\. t:.. ~ ~ -
(
-
I
(.
-
c_
..
II\
";'
t 1;,
i_ ~
C:·
.r-
.[
l.
~
). r -.(...
~ ~ ~
~
[-'. .£: . ' '-
t. -I\) -
~
(s
I:"
-
(;..
t.,
t- r
C•
C:•
t·
(.,
(.. v.
J _.. "b ~ 1· ... ·~. l:"
t
'[
t. r ~ ·~
Wi;;
•--I
-~
). r
•
L.
_
~
: ·r .
"r. ,. ~ ·[t1 - l ~ t_ ~"~:..'t:1 t~: ~ ffr,~ ~ ~ ~ [ :FE: 1. -(E
·r.c
E - f ~
~ 1· ~
'::.
1.[
t
(...·
~
~
~ . -
~
r~
c.
~.
·r l. \. c ~
.
-~
t:.
~
b
i~f
·t ~ [. t_ -
b. )..c
~
C·
t
r
t
~p
~
I;-
~.
L
~ ~
-
t
t
)
")
·~w::
(s
\.
E~
(.,
f. ): r -
r-
.~
£
~
r
.._
-
~
·t ~
_.,.
...
(,.
t.
t..
~
'l·
I~
l:-
t
p
·i
b
(..
~-
t;;
-
-
(.
<..
<..
-
tc· .[~ -
t ..
L
~
~
.
'!:::: c....
C>
~
,..c- n-...• ·£~ E C·_. . ... Cs r - ti <..
L
• ~ - <: ~ '· i- £ 1 ): ~. ·t "[, 1· ~ -
f ·~ •k (..
J-
L L.
-
,_
\..
f" .[ _ 11L F
f
t'
.vc: l-[.. ~ ~
f sb \~
-
(.
..,_
I
01
[
~
.
-~
°'"'
~
I
't- '\.~ ~~}. :[ ~ c: .,.'":""- t ~c_ E 1. i. I:: c: -
s
tl.-E~ ~ ~ .Fi
"'
'~
s
- .. t;. ~ cr -VJ .~ - ~· ~ c.. \.. -.
E }~ [
'-
•
L.
sl t' L
(1
L.
"'t:
t·
(-
~ ~ ~·
f; ~ rr. ~ \·
[ !t - .t
'~
[;
ts
L.
~ f. t: f. 1f .
rr~
<..
(>
s
-r t· \· i. r. ).
t
. .F f[."* :-'t." p. \-:
~
t
s
r \~ t f Ef~:1' f '\. {:- -; ). ~ l s
tl-i.t f:~
f. t ~- . r·
\-
~ P·
-
JID•
. . 1: f.
\
<..
-
~
s
..
1
.. s
(>
I.
f
•
-
.e
t.
.e-
t E
ti\ ~ . <..
v: '--
(. ..
[ ![•
E 'fl\
r.
~
i:: -
~· f
t:
{
t. .- c:· ~ ~ (, . ~ -~ ~· t )::'.
![·
~
:--
~t
F[
t
'b ~.. •
C·
<..
-~ l·. t 11.f.i·~l(. -~ l· --- ~ ~ ~
-t -
r. f.':
o
<"t'.
[..
.... -
'c_
'"""
~l
~~
~ : t'
·r..... -~
~
·L ,._
·(:_r
t
-
t;I;"
C·
f l
) : ' . . ~ l~: f. t 1 ~ ~ s~ ~
i:-
.
. \.
~'f ~·~ l
VJ
-t
l·_. st
t.
~
1: sl (.;,
t
~ [s
•
t. ~
)
~
ff l ts [
ts -
~ 'l.
(.t t-
i
1- \.
~ [..
t.·
'-[_ 'rl -
-
~
~
<..
~
-
r.
c.: \. tr
~ t.
r
cf:<-(s
-
~r~c ~ ·~ ..
- ~
t. <-
f
}.. ·r.
·£.
t ... [-
~
l.
E: "
\;\
,_
~~ .cI\.)
~
~E.
t if: -
-
I
't{£· 'r f £ :t .t ~ I! ~ t! ~ - ~ '( .. • : ~ \'. E .~·~ -f= ~.t_ ~ ~ ~ .~~ 't'c_ •rc:- \·~ :rE ~ t-.
'""
'--
;;
-
c-_
~ ,.
<-
(!
't.. f:: ~
E -
t-•
<-
't.:. -
<.
~
..f
~ ~ ,tu ~
t-I::.. -
[!
{;
L L.
.¥- \- \• [; .['"" ·r.
\:..
.[ 1·.. ---({' ~ ~· I:.
-
·~
<.. ~
f ~i: fE " ~:
~
1-•
\:
c:- ·-
· { . t . t ~
t-
r
.c-
- t
~.
:- It 't 1
~
f::
t E.
-
i: -
'\.
(.
)
'c_ C· ..
~
~ f
-
<..
-
I
.....
f.~ ~.E \:
rl
\-:- ~l .(
,t .t
E~ ~ f. F
~
t ...
t;.
~
-
1· •
...f,_
"
_,,.
<..
<..
·r
F "
t- 1\...l
(.,
£: t' E ts •~ .r[
i
J
~ ,f ~
'[;\
f f .·
~
l.
ttt
.f t ts r;- -. ( .. ts r ll.
(.,
t- 't:- ~'· t.. E t -
(,.
't...
f.r-
;. ". l
l_...- E 't c.:- 't k \• 1=
f
f. fr .,._ l- (s-:-
~- ~t:: ~(.
t-
"~ ~
-t..
.... t.
[..
~
E: £ ~
·~
(•
~ [ l=
r E ;. ).
·f.\:'-
<..
.
~ ~ ~.
c· .. ~~t -<- •-
e.l \• r
F { t' <--· L ,,i;-
~
r
.i
Ii\
li\ t
)
)
..
...
~
"-
...
(...
~
·5:
c..
\- l· \'
E
<..
l •
I~
£
~~t l '\: ~ ~
~ - ~
s t- ]t• <-
:r ·~ t~ -~I
-
.f· (...
f~
;:-
c..
.r
c..
;-
-
-
l
~
-
J::
t·
1·
w
-
t ... ~-
[>_ (7
Ito
~'Lh I!
.tt [1
-~
-L
~ .. -~ 1
-
..-. .i::..
l (•-
t.
t
,. ·- '\:
cC -~ ~ •
~ C·C::· sl
f
L .;.
~-
'l '
I
-
E: c..· [!__ (...
.CL ~.
~
<..·
t
!:::
'c.;
~· e:
F-
r;
C·
._· t• .f
[!..
C_:_
~
·- f
t-
f
.f .r<
1:: ~
~ ~· .[ 't. (i
~
~·
f -E ~
t'.
•
.t t <:r I
):
'f:
·~..-t·r.1·} i_ ~s r t \- ~
[
r .f
..
.. !t [
er. .[ c
fw: I
c..
~
1· ~ .f. ·~.
t~~
:.
1~·f
f. J: ·t t
[
- ~ L Ii
r;-
l_
(i
!;.
9-
~Ii\.
\- t• .f ~ ~ ~ 1. ~ ..c '[. ~:'" F{ ~
t- <--
c.. ~
t. <.. ·~ ~ I~ ~ ~ F - -;r
·~
(;.,
t ~L. \· \t ~ ~
~ t .t . l: :
1~ ~ ~· ~
~
f {
1
~·~ [ · 'L .
l .
~ [. f-
l:
t
t t·
\;·~
C..• L...
<:-
I
-
f 1-·
r
~· 1' t
t I
[ -
'L. ..I" (o1 -
~
t
't
t
G.s
-
~-
~
~
~
.<,:
t
fr'
l-
\"
t•
~
\- 1.. \. ~ ~: c E ~ ( l ,.
~-~
~
l. (s {, 1\,. ·[
.r: n F E-
.r -c
(i
""
b
c:_
f~
)
)
,.
(s
~
~
:(\}_f.t ~
't.
r re ~
t
~
[,
t- ~·;-
.t (..
~
t -
~
·t <-
~·
~ 3
-r
•. ~ ·? ~
t- f. ~r. ·[ :[ . ;,(_
£.
·~~-E ~ C:• ~ [I t r l·~ ~ t_
r [.
f- ..t.1_ - .. ;- l: t·r f. ~E ~f; ~~r~ -
..-t_
~
•
-t_
- -
_: k>
. ~ -
.[B t.. ~ l·-<.. -
~
'.t
f.:_
_!
f
•
C·
r
'-•
t
~ [:t ~
F -
L.
~· I:: 't. ;:-
'r [- ~-
t .[ 1· (
.
[.
,f
f.
__..
b\Ill:..
b
.. f;
\-
x
t.
~
t.)_ ·l.l.. t 1' ..
-t rt.
<.
~
'r .[ \ E: ~
rr
~ ·••
·~ 't_
t-
.t·
~
(.. C\
1- l
.t
f rr
<-
•[:
~
b
c.
r.
t
l.,,.
C·
.t t-
t
[
t.f.l~ ~ -:-- -
~
t::
(;,.,
0
).
~
\.
t I
L
<-
~ 1· -
~
\-
-t_
-
r'r i'.""" ~~
f:: ~ . .t· ~ <-
r\ [I
f
l ·-~ l-1* 'i_
~
.r
~. t
: L
F"""
rt~~ - ~'\.
r ·t
f.
l
~
~ E ~ [· ~
J i=~- £t.
·1.
t:. ~
t;\ ~
.
'\.,
[s
~ft <-
"c.
C:·
~ ;~ ~ ~ ~t":- f~•
t.
~
'\,
t ... [ ~ - ~ 1· ~ ~
f
J'.=
-
~
[
.c- L
iI
01
(a C;\
is ): i::
-
t· :[
\· .r (Al
sl
..~t -
=~
...
&;\
E:~
i.,iA ~Jl La.:J. I V,:J~ I )tS ~ ~ UJ L...J. ~ J.LJ. I ·~La,.,...:J I ·t
.;, ;,,, i _3
• ·,_.1-.111 .~ l+J~JJ .JJAJI C-:Jl:JI ~ J..i\tl ~ L..~ (30)~~ ~i
~IL I.,, If
Wl.J-A .J.~ •lA JL.l...i.11 :l.,:..l ua:i; i t...LiJI ~Y~I ~ ~ ~
• :t.)~lll
'/;;LI,,.
&-- '11 ·"':"~ r.J .ljl uSJ,
~~ ~.;t.:. (.).-It Lo~~~~;
e:_,,.. ~
UJL...11 d.U ~ ~-4
t,? ~u~1 ~ .~1,,... r~ v-c ul..r.J..JI
·ifoU ·~ UJL..:..J.J ~L.a,,...:JI ~ .J~¥1 6_,ii uo..'i; i rJ fjl • ·~ JJ~
~ ~L.a.;.Ll.JI ...--t-••ii iJUI •lA ~ .Wl!JI
i.:J~ j~,
(3) .i.,,l.W
~~ ~ JJI u-11, ·Wl_,J.I \~ Jl..l..A."il ~~ ·~
• L...H (30)
i.J.l .J)L;.., I.ii __,Ii :iJUI ·•lA ·~ (2) i.,>ilJI \~I~ ~L.a.;.Ll.J I ·J.i.:U ~ l.l! .5 ~.,,..laJI LS~~ wl~I .~~ ~
J.Ll.11 ~Lt~I ~ .~1,,.. ~ ~ J.i LA.ll I ·~,)o..U
rJ ciJUI ·olA W.- (4) ·i,.>lill WJ .U_.L II
\J.£ ~ . 1.)~ljAYf ~~I
i.:,l~I i.:.i~
w1,,r.J..J I ·i.:.i I L I ,,.J ~ (2) 6.,,.u.J I rlS.a. I LUJ ~
~ :i.:.il.a~I -1=~ LA~ J~ wl (.S.;A-1 J.JJ ul~ ~t.J..1- ~ i,JJWI
.
• JJL....'.L. ,..,-~1 ~,.,... .. ,_ ~.J-C ~I ...:,,Ll~I &..- ~I~ ·JW~I ~ wl~I ~Ua.L..
i..,.uLJ U+J. ~Ll~I &..- 'ii ·~~ u-k .~
J iJUI
u<•ia ~
lj!.6
.:u. ~ (3) i~ Li..:J. ·~
• J~YI llA LJ-A XIX '&JUI r1Sa)' l.UJ u~I llA :l:~ ~ .i JUI •lA u--(5)
)
)
1·
~
~
f
<-
.["
}. L
f'
lo(. a;;
..
~
t
t ~.
lE.
~ .
~. ~
a} ~
t.
L
[
l;,
-
[
.
<.
~
\.
r r -
~
t
£ re· ~ ~~ t. "[. C\ [ t..
1 - ...
i~ ·tt .f 1
E
~
:l..
·
L.
L
~
-
·t :
't L. ~ t C\ :r .. - t. ~
t
><
~I
,f: }-
~ ~
t• ~
" r. r~ '-E· f:
<.
~
r
£l [
·r:
r
....
i;--
f:- ~ .
lL 'k ~· L
~
{.
- ~
:. .r T ~·
~~ ~ l·~
r .:"[
'-~-c_
•f. { [ l
r ' · · ~·~'t-
~--[
t
~·
-
t f,
r.E
~ ~
-
~l.,f {-··f
~
rt9
C·
~
Ii\
c.....
•
i:: I\)
•
t·
-::-
l!. ~
-
C•
<,.
b -
·~ ~
lt.t-ftt'.;
L.
l-
.:.......
I\)
L
V\
'---
t
f.f·t~t - E
~ ~ ~
l·t.·
E
E .
t
,j;·L
{.
- .r~ t
~.J
t·;t·
.r
~·"[. l:
·?·.
t-
t )__ ~ r: f.
~
-
.r
~·
't... -.
£• t.
•s
f'r
'~
t,..
1·
fl
~ c:
.r (,
S=l,(.. a(.
~
:[
•l .... ...f
~
&:...
.t• .i=
},
r
,t
i::
-
t
-..
~-
·~
~
,. 1." •
. . l. .r ;
~
c:
} .~ 1 ~ t { ~
~·
sS: -~
1.
t... . (..
f
I
....
)
~ c.;.
c_
.
f i •
f.
~ (s
'<.
t
r
~
i;-
~
E >< ~
'i"
"'
i~ 1:
•L .r
ll
ir
tJ 1
~
f
-
-~ l;;
c.
<.
.t
-C..:..
l·t:..
-
~
f.
~
t
t
!f
L•
\,
c_
<-
f: tx
·l
~ ~·
f
C"
~ ~ F:
r:~
~ .
r.-:- r.
t i t., t
~. r;., .c 't.
~ ['
t. .
-~
--
1·-
~
t.
L.
't:
f1
f
~
~
-
'c._ -I\) .
...
f. ~t tl t
-~
<=""
'<.
~·
~
'r. l ~ I:_ [~t' ~ { f ~ E
l
,C-.:
t"f .r :\-E}·l. - c .,_ l. '[ ~ ·~ }. '<.
:t
{~ ~ t
l:t -
E ~
t
1·
l
..!
t
l.
E
it~ ;:!i"
'i
~
t
.:;
~ t. ~
f1
~ -
(..
-[·~~: ~
}tt~ .~ E 'tr ~ c
s;-· ~
~=-'t~
!E
~- f .rb ~
'<.
( .[ t
-:- \. 't.
-..
c.
t
~
~ ~ [ ~
"1
~
....
11\
...
}. ~ ~ r
t•J;'"""
,r· '.
r-
~-
E:
)
l t- -.;_
.t'
r1 [ ~(r ·[
. E ·_ t j' l
1'_t(. ~ (.. -:t
l: ~ ~ ~ ~ .. t
~ ~
·~: ~ ~ ~ ;; fr! E t E: (. ·r ~
~
'i" .
~ -
:r
·r \. tf f -:-
<..
--:-
r- ~ ~. ~-~ t;
.,_ .f t f t [ ;!: I\:>
c_
f l:. t ~
~[
l.,_
~
£•
.r· ;r
r..
s~
:rl:- "'~ (..
)
.. ...
C·
c..
~·
-~
~ .c
c:. f .r,· ...t
~· ("\
c.
!t ft
[
-
·1. t; );
f ~
.rE rt
t
E - -
'\.
l:-
C.·
1:('
--.f
1:
-
__..
-
~
-<.
-"?... c.
E 'ts
.t ...
·t
'E_'l-\-t_~
rf ._.r::.t ~ ... fS
\.
'tt - .
~
l .r l'
). .. [:
r- ~
t,
). 5-~· .,_. •t..
[; c: .... ~
.E· 'f:.
E ...
·~
L [
~·
~
E.[E't't. - 't.
tr. tt-Ift .t ;. t I ·r ~ t - t.~
..; [
t.
1: t ~ ~ 1 ~ t' ~ t: ~ t. t. ·t. ~ . ~· )· ·~ ); f. • ,_ k. '!E f ~· r. [.. 't ·;., ~ ~ E ). 'E.. 11 ~ i f ~· ~ f ~ {_ .( 'f: I ~ '? ,... ~.
.f. f
-
l-
-
b .l~-
.[""'
C\
~t.-
-.~v.:>
~
~
.
~
1· I
~ . ~
<.. Ii\ ;- <. I
ts
~
t.
O'
s<;\
l .f
•
~~
.
t-
tt
.
... r.
ct•
t
~
(S
l ·~ ._,.
~
t.
'\.
~
"""L
C·
f:_
\T..,. ~- fc_
f.ft L·· ~
r:
-
-c rr
~-
~ l- ~ ~ (t
t· Ci- ~ ·P ".ic_ ·ts . • !. . r- r. t• t
...
'--
1:.· ~
tf E: ~·
t• ~ ~
(t
~ sl
f: {:\
.
'cL ..... ...i>-J
I
~l_{
-=-
t
t ~
c_:
t.
t
~~!;'t~tfc.I
t"'
{,
~ _,.
\ l· . \_ C_: rl._ ~ it'-!c'tl~ft.· c:- ~ - .f I; :t
(.;.
..
1· .P~ s
L.I')
•.
~ -
t ~·
{,
~r£
<.
t- 'f.
r ~·
J ~i:r 1 1.a r~1 .·,.: •·., ·u10..a
.lS'w.U ~11 ~_, ·~ ~ .~ _,.JWUJ 4J.:\,.J1 .• ~,.,.... l..>~ '/~~Ii .,.1. J
~
r-J
L. · . Jlo II~ ~.;l:a ·0 -- L..~ (30)~~ J~ i.:..il.;JWI • ~j ~ ~
db 1~ (2
wl.ULA.:l.11 0 u~1
.XVII ..aJU I ·~~~I •
4J .~ ~ ·Jli=s':WI llA ·r~I ~ ~.lLi .~J.lla.:J.l ~.,,.WI V-- ·~ c,sl.:.) l.,jl (1 i:_,l~I
:i.:.il..la..Lw ~ i.:.il.;JWI •a~. :i.:..tlJJLJ... ,1~1.;a.'il &..- .... IL.: 0 1
.• . _.1LII~~.J~0-o L..-H (60) ~ J~ ·1~J a.L....1.,J.4 JI -l:,_,.&.J, L.1
JJ ~ ~.,,.J. ~ .UJL..e...l. ~ ,., ~-'i I~ .:i.: i ·.; 11 ~ ~ ·JJ..1.1 I ,i.:,i~ J.L'J I ~ .w • .~~~.UI i.:..il~l.1.1
• .• ;.;II ul~I i.:..i~ ~ JW~l lli ~.Y...o ~ i.:..~~4 \L:l-JI ~(2
• ~ ~~ J.J I i.:.i I..,.S:ll I J J4-=a J.:.,.,.JD ~ ~ llJ WI
J ~ .U lu.11
·U;:l.,,J...l.J
.XVIII ..IJU I · ~f,J.VI ..aJ~.11 ·L!:.!IJ.Al.a.11
·e;-- · JW,rl.W~ .
..1 _,...... · '~ .u ,,,-. ~' i...il ...>-L)t1 '&JJ.LJ.I ~w~~1 • )U..a.. ~ .. ~ .t-9 ~ • ,.,·~~1 ta JJ.s-i.. • ~J.i la..:U I ~,,.J.J I ~
19
)
)
c.,
rf.J·£ '; . !e { \: r. l: ~-
-
-
[ 't
t• \'
I\)
"'I - (
d
t' ~
c; <.
i:: <.-
E:
£• 1· t. - ~~
{ . .: .,_ t-
t.
cF""- ·~ t ~ -:-
·~.
i
c_
-
C•
~
:t
~
[
t l t~ ~
f
•
~
-i_ ;
f \s ~
15
(:+
C· l;:-
t
fw
J
\•
L
c.
r:. '(;
.f ~.
~f <.
~ ~ ~
C·
•
E r:
fr•
~
~ £• ~ : ~ ct'. f ~ ~ ~- t. E ·f £: .Ef .t' ':.'. ·r. ~ 1 ~t t. ':_ \- ). l t -:- -:- E: [ t £· '. ri~·L·if tr .r t ~ ~ ~ ·f v - £• if t t. 1· ·~ 1· ~ ·t ~ :f { :- ~ [ 't ':.'. \.
,<:.:
[
L.
:~
,[:
.
I;.
~
t. ~. ~ }· t ~ f. w:.. ~ w:. [. ~ ? ~ "c.... t b '-
c., '-
..
C·
•
C fi L
L
~ ~'
'~
r t: r ~ .r ~ ); .r. ~ . ( ~ ~- ~ r:f.: ..;- - . r } (•
tL .1· ~1 ~· 1:l ·~ C t ~ 't l': l: f t 1· 1 ~ t ~
....
! \· ·~
oL
•L
_r-
•i
~
~
l:• ·-f
r (;., .r
t;:
I:_
...:
I;,
r~· l ·~
\·
t. ~
i i• t ~ •l ~
~ rs ~
z- o ~ c. ·1·• ;f... ). .. r . . - . . . ., .,__ t t ·r. ~~~ r.r~ I
.
£•
-.
1-
0)
-
~
~
~
[
~
-i_
<;..
. ~w:..
0-1
tp
t•
·[ ~
}.
<.
<.
f
~
!
I
_,.
fr• . ~ [. <.~ [;"" re_ - >< \• l t ~ IO(..
<.
-
t..
•l
t,
.f· ~
I. ·t
{ 't t :
.,-
~:
C•
f.
f ·C-
r:: ·~
.r f
-,.. ......
r-
•L
l.
!;:
)
")
l
.f:
~ c.
f ~
l . .~
<;,,
f; -.(.-
te
-
t•
. ~
c:-:
-
l
~ .
f:
-
i::
O· il
c:::. •
.vt!
.
1
~
1
"C ~ - \.
t.
t
C. • s1
ts
't._
t.. ~
Jt:. [
I; f"'• ~
<:la.
C> -
't._ [.
-
~L
ls
•
f;;
it.~.t.tf.~ ~ .• 1:: ~ \. "- ·t
~
!e - ~
}
t.
l:-
t;·
1::
f. } ~ E \· .f [ :f 1~ -~ ~ ~ c.. F f ~ll}\ ::-1 c . -
L
-
L
L
·-
I
L•
r-
~
t :;.
r;-
t·
••
~.
t
~ -
't;;;- ""E 1::(.
6
•f.
r
~· i - ~ ): I;. - >< C\ E~ .r [ ~ >< 1. . s - ~ t'
>< c >< F:.. ::--
!t• . !;.
{t
t1- ~ i:~
~ ~ ~ ·~
f: t- J. I
<.
.FE:
t. .[ \- ~
t.
l..
l
(• f ·r. '!::
r.. ~
c: .r= ~ 'i"~-- ~
L
t.
t~·
t. '.
1 ___1 :r t
~
c:..
~
.
t <.
if.~[-.E~ - ·~ t· L \s - l.
~
rr
t- ~~ C:• i
t·
r. >< >< (;f... ...= . I
f. ~lc:
L
~r
\-i:}!er~'.!e
~
~
[_
~ ~
(:_ l. J·
.~
f
.[f:
~
t;• t\
1--{~·t.rE
- ~ 1::
l::~
f ' ~ ' 't t· ~
.
... ,t
l~
.t'
L
'r .•
l
t
-
~ ·t
c::.
['lt..:1- ~ 1· t'
).. 't~ .t. \-.-~ cf l -
[ -
(s
L• Lr
XXlll ·.laaU f · ·
.d L •
I
•
.J U..a.l_,.:l ;u..) lJ .. ...... ..
I.
LA
wr-'"
* I..Lu I .a.J.l 'I. - =' i • '
.,,-
I
•
I
•
.la.. 1 •• ~.r f ....r;;-~ '.:I .l ~ y I I.U JA. ~..
..:.il,.l~~I rl..:iH ·v.tJ.Jt....:J.I ~~ JJ~I .,,~11 ~.;IJ ~ *'~J ~4-=a • Io fa o
JS..t t...~f :~J~J.J I
-~~ ::IL I ... ~ I •4 ·, 0 JS.I ~ u~,,.;..J.I w4J.u.il J~YI
fl.A
tlJ dJjJ -~~JJ .~~~
~L&.UL..- ~i ~~ ~~ ·~· ...... 19 •• .,~J~ .•• \-'.-~'f'~ ~J ! .4. .: ?"~11 ~ ~)l!'JI VoJ
Signed
Id'
\I I'"'
~~YI.,, -l:H~I '··J"•.:\J~~'
Signed
22
.J.JA
)
)
E -
'I)
·[ J ~I
l,
·t
<-
r-
l.
f. '""""
F
.r
J
{-
c_
(..
.
1--
-
E -
rr f:
f
I\.) (Al
J
'f . ~ '
f
,,
{
't:
\.
f
r.-
~
r
f.
.f
.
...
..['""
{-
"--
l-_
-
I:..
-
-.
.
.
f. ~
..-
~ ~ ~.
~t - -
~·
I-
. c.......
I~
1 .
l_
r-
f
. (rf
·~
Ir
•~ ~I
f
·~
:[ ~
N
<-
.
Ir
t.
f.
.
r. '
~
fr
f.
c;.
'[ -
f
t:_ (.
~~
~'[
.t
f. ~J
_.
(.t. :t -
I
\-
I-
-
Jr
'-
![•
·t
F.
~ -i
~ ~ ~ =..
!t
.
.[ f
~
·t·[
t' .
~
&
.[
•
•
}
~'
~
I
.~ ~ \-
l ~ :. -
-
')
)
.,
c·
sL.
1. ~·
\: t
f: f
·t f:
~f tr ._ (.
ti ti
t·
[ fi ~· ·t t ~ '[ );;; R C_:
~
:i
1. _!
't;.
t
~ '\. \•
F ~~ :I :~ { .t
~.Fs l_ -
r·
~
l:
-
t (.
t -~ r. ·(
C.:..
-
i;;\
1· .
•
I
k-
C:·
(.
-·
-·
t f... ·r
f {f {
~
I:: ~
(.
kf.
I
f;. .
.:
[ ~ ..E - ~· ~
1. ·- ~
l.-
F.
i
._.
\• \- f £ -
l"[ (s
'f
L ~ ~
'c_
f.
~
r: II
-
~
l-
-
-
<;..
t-
~·
!t ;~
(,,)
\~
AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO
The Government of the Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Morocco hereinafter called in this Agreement as the Contracting Parties; Being Parties to the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944; and Desiring to conclude an Agreement, supplementary to the said Convention, for the purpose of establishing scheduled air services between and beyond their respective territories; Have agreed as follows : Article I Definitions
For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires : 1. the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation , opened for signature at Chicago, on the seventh day of December, 1944, and includes any Annexes adopted under Article 90 of that ·convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 hereof insofar as those amendments and Annexes have become effective for both Contracting Parties ; 2. the term "Aeronautical Authorities" means, in the case of the Government of the Republic of Indonesia, the Minister of Communications and any other person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions and in case of the Government of the Kingdom of Morocco, the Minister of Transportation and any other person or body authorized to perform functions at present exercised by the said Minister or similar functions;
3. the term "territory" means, in the case of Indonesia, the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws and in the case of Morocco, the land areas, internal waters, and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty of such state. 4 . the term "Agreement" means this Agreement, its Annexes and any amendments thereto; 5. the term "designated airline" means, an airline which has been designated and authorized in accordance with Article 111 of the present Agreement ; 6. the term "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention ; 7. the term "specified routes" means the routes established or to be established in the Annex to this Agreement ; 8. the term "agreed services" means the international air services which can be operated , according to the provisions of this Agreement, on the specified routes; 9. the term "tariff' means the price to be paid f or the carriage of passengers,, baggage and freight and the conditions under which those prices apply, including price and conditions for agency and other auxiliary services, but excluding remuneration or conditions for the carriage of mail. 10. the term "aircraft equipment" means articles, other than stores and spare parts of a removable nature, for use on board an aircraft during flight, including firstaid and survival equipment; 11 . the term "spare parts" means articles of a repair or replacement nature for incorporation in an aircraft, including engines and propellers; 12. the term "stores" means articles of a readily consumable nature for use or sale on board aircraft during flight, including commissary supplies.
2
Article II Traffic Rights
1.
Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing international scheduled air services on the routes specified in the appropriate Section of the Annex.
2.
The airline(s) of each Contracting Party shall enjoy the following privileges : a. to fly without landing across the territory of the other Contracting Party; b. to make stops in the said territory for non-traffic purposes; and c. to make stops in the said territory at points specified in the Route Schedule in the Annex to this Agreement f or the purpose of taking on board and discharging international traffic in passengers, cargo and mail in accordance with the provisions of the Annex to this Agreement, to or from the territory of the other Contracting Party.
3 . Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried with or without remuneration or hire and destined for another point in the territory of the other Contracting Party. 4.
Notwithstanding the provisions of paragraphs (1) and (2) of this Article, the operation of agreed services in areas of hostilities or military occupation, or in areas affected thereby, shall, in accordance with Article 9 of the Convention, be subject to the approval of the competent military authorities.
Article Ill Designation of Airlines
I.
Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or more airline f or the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
2.
On receipt of such designation, the other Contracting Party shall, subject to the provision of paragraphs (4) and (5) of this Article, without delay grant to the designated airline(s) the appropriate operating authorizations.
3
3.
Each Contracting Party shall have the right, by written notification to the other Contracting Party, to withdraw the designation of any such airline and to designate another one.
4.
The airline(s) designated by either Contracting Party may be required to satisfy the other Contracting Party that it is qualified to fulfill the conditions prescribed by the laws and regulations normally and reasonably applied by this Contracting Party to the operation of international air services in conformity with the provisions of the Convention.
5.
Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights specified in Article (II) of the present Agreement, in any case where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
6. When an airline has been so designated and authorized, it may at any time begin to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article (X) of the present Agreement is in force and an agreement in accordance with the provisions of Article (V) of the present Agreement has been reached in respect of that services.
Article IV Approval of Timetables
1.
The designated airline(s) of either Contracting Party shall, not later than thirty (30) days prior to the date of the operation of any agreed service, submit its proposed timetables to the aeronautical authorities of the other Contracting Party for its approval.
Such timetables shall include the type of service, aircraft to he used, the flight schedule, tariffs, conditions of carriage and all relevant information . 2.
If the designated Airline(s) wishes to operate supplementary or additional flights besides those covered in the approved timetables, it shall first obtain the permission of -the aeronautical authorities of the other Contracting Party.
3.
Any subsequent changes to the approved timetable of the designated airline(s) shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the other Contracting Party.
4
Article V Suspension and Revocation of Operating Authorization 1.
Each Contracting Party shall have the right to revoke the operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article (II) of the present Agreement by the airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights : a.
in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Contracting Party, or
b.
in the case of failure by that airline(s) to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights , or
c. in case the airline(s) otherwise fails to operate the agreed services in accordance with the conditions prescribed under the present Agreement. 2.
Unless immediate revocation , suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultations with the other Contracting Party. In such a case consultations shall begin within a period of thirty (30) days from the date of request made by either Contracting Party for consultations. Article VI Principles Governing The Operation of Agreed Services
1.
The designated airline(s) of the two Contracting Party shall be afforded fair and equitable treatment in order that they may enjoy equal opportunity in the operation of the agreed services. However, in operating the agreed services, the designated airlines shall take into account their mutual interests so as not to affect unduly their respective services.
2.
The operation of the third and fourth freedom traffic rights between the territories of the Contracting Parties in both directions along the specified routes constitutes a basic and primary right of each Contracting Party.
3.
The exploitation of, traffic, both intermediate and to points beyond, is also important for the viability of the agreed services, as provided for in the Annex.
4.
For the operation of the agreed services 5
5.
(a).
the total capacity provided on each of the specified routes shall be determined having regard to the actual and reasonably anticipated traffic requirements;
(b).
the designated airlines of the two Contracting Parties shall share in equal proportion the capacity referred to in paragraph (a) of the present Article.
In order to meet seasonal fluctuations of traffic or unexpected traffic demands of a temporary character, the designated airlines of the two Contracting Parties shall consult between themselves on suitable measures to be adopted in such situations. Any arrangements concluded in this regard between the airlines and any amendment thereto shall be submitted for approval to the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.
Article VII Certificates and Licenses 1.
Certificates of airworthiness, certificates of competency and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party and still in force shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the specified routes in the Annex to this Agreement, provided that the requirements under which such certificates and licenses were issued or rendered valid are equal to or above the minimum standards which may be established pursuant to the International Civil Aviation Convention.
2.
Each Contracting Party reserves the right, however, of refusing to recognize the validity of the certificates of competency and the licenses granted to its own nationals by the other Contracting Party, for the purpose of overflying its own territory. Article VIII Aviation Security 1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms an integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 6
1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970, and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971 , and any multilateral convention on aviation security which may become binding on both Contracting Parties. 2.
The Contracting Parties shall provide upon request all possible necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of Civil Aviation .
3. The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory, act in conformity with such aviation security provisions. 4.
Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in the paragraph above required by the other Contracting Party for the entry into, departure from , or while within, the territory of the other Contracting Party.
5.
Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also gives sympathetic consideration to any request from -the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
6.
When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof.
7.
Accordingly each Contracting Party shall advise the other Contracting Party of any difference between its national regulations and practices and the aforementioned aviation security provisions. Either Contracting Party may request immediate consultations with the other Contracting Party at any time to discuss any such difference.
7
Article IX Exemption from customs and other duties
1.
Aircraft operated on international services by the airline(s) designated by each Contracting Party, as well as their regular equipment, supplies of fuel and lubricants and the aircraft stores (including food , beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt from all custom duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, providing such equipment and supplies shall remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.
2.
There shall also be exempted front the same duties and taxes with the exception of charges corresponding to the service performed : a.
aircraft stores taken on board in the territory of either Contracting Party, within limits fixed by the authorities of the said Contracting Party, and for use on board the aircraft engaged on a specified route of the other Contracting Party;
b.
spare parts entered into the territory of either Contracting Party for the maintenance or repair of aircraft used on a specified route by the designated airline(s) of the other Contracting Party;
c.
fuel and lubricants destined to supply aircraft operated on a specified route by the designated airline(s) of the other Contracting Party, even when these supplies are to be used an the part of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are taken on board.
d.
baggage and cargo in direct transit.
3.
The normal board equipment, as well as the materials and supplies retained on board the aircraft operated by the designated airline(s) of one Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs Authorities of such a territory. In such a case., they will be placed under the supervision of the said authorities until they are re-exported or otherwise disposed of in accordance with the customs regulations.
4.
In so far as no duties or other charges are imposed on goods mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation and transit that may otherwise be applicable unless such prohibition or restriction applies to all airlines including the national airline(s) in respect to certain items mentioned in paragraphs 1 to 3 of this Article.
8
5.
The treatment specified in this Article shall be in addition to and without prejudice to that which each Contracting Party is under obligation to accord under Article 24 of the Convention. Article X Direct Transit Traffic
Subject to the laws and regulations of each Contracting Party, passengers, baggage and cargo in transit across the territory of either Contracting Party shall, in principle, be subject to no more than minimum control.
Article XI Establishment of Tariffs 1.
The tariffs to be charged by the designated airline(s) of one Contracting Party for carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and -the tariffs of other airline(s).
2.
The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airline(s) of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
3.
The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties at least thirty (30) days before the proposed date of their introduction . In special cases, this period may be reduced , subject to the agreement of the said authorities.
4.
This approval may be given explicitly. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article, these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced , as provided for in paragraph (3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty days.
5. If a tariff can not be agreed in accordance with paragraph (2) of this Article, or if, during the period applicable in accordance with paragraph (4) of this Article, one Aeronautical Authority gives the other Aeronautical Authority notice of its disapproval of any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (2). The 9
Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall, after consultation with the Aeronautical Authorities of any other State whose advice they consider useful, endeavor to determine the tariff by mutual agreement. 6.
If the Aeronautical Authorities can not agree on any tariff submitted to them under paragraph (3) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (5) of this Article, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XIX in this Agreement.
7.
A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established. Nevertheless, a tariff shall not be prolonged by virtue of this paragraph for more than twelve months after the date on which it otherwise would have expired.
Article XII Financial Provisions
1.
Subject only to their foreign currency exchange control, each Contracting Party grants to the designated airline(s) of the other Contracting Party the right of free transfer of the excess of receipts over expenditure earned on its territory in connection with the carriage of passengers, baggage, mail and freight by the designated airline of the other Contracting Party, in a freely convertible currency at the prevailing rate of exchange. Such transfer shall be effected at the rate of exchange in accordance with the respective applicable national laws and regulations governing current payments.
2.
Where a special payment agreement exists between the Contracting Parties, payments shall be effected in accordance with -the provision of that Agreement.
Article XIII Technical and Commercial Activities
Subject to the laws and regulations of the other Contracting Party, -the designated airline(s) of each Contracting Party shall have an equal opportunity 1.
to open its own representation on the territory of the other Contracting Party and, in this purpose, to enter, reside and employ in the other Contracting Party, or to bring in and maintain in the territory of the other Contracting Party, those of their own managerial and other specialist staff who are required for the provision of air services; 10
2. to issue all kinds of documents of carriage, to advertise and to promote sales in the territory of the other Contracting Party and to engage in the sale of air transportation in that territory directly or at the airline(s) discretion, through its agents. Each airline(s) shall have the right to sell such transportation in the currency of that territory in accordance with the monetary regulations of each governments.
Article XV Laws and Regulations
1.
The laws and regulations of each Contracting Party controlling the admission to or departure from its own territory of aircraft engaged in international air services or related to the operation of aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.
2. The laws and regulations controlling the entry, stay and departure of passengers, crew, baggage, mail and cargo , over the territory of each Contracting Party, and also the regulations related to the requirements of entry and departure from the country, immigration, customs and sanitary rules, shall be applied in such territory to the operations of the designated airline(s) of the other Contracting Party.
Article XV Computer Reservation Systems
1.
A Computer Reservation Systems (CRS) means a computerized system containing information about airline(s) schedules, seat availability, fares and related services and through which reservations can be made and/or tickets can be issued and which makes some or all of these facilities available to travel agents.
2.
Contracting Parties agree that: a. the interest of consumers of air transport products will be protected from any misuse of such information including misleading presentation thereof; b. the designated airline(s) of a Contracting Party and the airline's agents will have unrestricted and nondiscriminatory access to and use of the CRS('s) in the territory of the other Contracting Party; c. in this respect the CRS-Code of Conduct of ICAO will be applicable.
3.
A Contracting Party guarantees to the CRS(IS) chosen as its primary system by the designated carrier of the other Contracting Party free and unimpaired access in its 11
territory. Neither Contracting Party will, in its territory, impose or permit to be imposed on the CRS of the designated carrier of the other Contracting Party more stringent requirements than those imposed on the CRS of its own designated carrier, such as with respect to: a.
the operation and sale of the CRS services including CRS display and editing rules; and
b.
the access to and use of communications facilities, selection and use of technical hardware and software or the installation of hardware. Article XVI Consultations
1.
In a spirit of close co-operation , the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the present Agreement and the Annex thereto.
2.
Such consultations shall begin within a period of thirty (30) days from the date of receipt of the request, unless otherwise agreed by the Contracting Parties. Article XVII Modifications
1.
If either Contracting Party considers it desirable to modify any of the provisions of this Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultation may be between the Aeronautical Authorities and may be conducted by discussion or correspondence and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of request. Any Modifications so agreed shall come into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatic note.
2. Modifications to the Annexes to this Agreement may be made by direct agreement between the competent Aeronautical Authorities of the Contracting Parties and confirmed by exchange of diplomatic notes.
12
Article XVIII Conformity with Multilateral Conventions In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties become bound , the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.
Article XIX Settlement of Disputes 1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiation between themselves. 2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through the diplomatic channel requesting arbitration of the dispute, and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Party fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. 3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article. 4. If and so long as either Contracting Party or a designated airline of either Contracting Party f ails to comply with a decision given under paragraph (2) of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline(s) or airlines of that Contracting Party or to the designated airline(s) in default.
13
Article XX Exchange of Statistical Data
The Aeronautical Authority of either Contracting Party shall supply to the Aeronautical Authority of the other Contracting Party upon their request such information or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services by the designated airlines of the Contracting Parties. Article XXI Termination
Either Contracting Party may at any time give written notice through diplomatic channels to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgment of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. Article XXll Registration
This Agreement and all. amendments thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization.
14
Article XXlll Entry into Force
This Agreement shall apply provisionally on the date of signature and definitively enter into force as soon as both Contracting Parties give written notification to each other by exchange of diplomatic notes that their respective constitutional requirements for definite entry into force have been fulfilled . IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.
at~~his.14.t1w.dday
DONE in duplicate of, ...199'?/. in Indonesian, Arabic and English languages, each text being equally authentic. In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPl.JBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO
Signed
Signed
15
ANNEX
1. Section I Routes to be served by the designated airlines of the Republic of Indonesia in both directions :
Point of Departure
Intermediate Point
Points of Destination
Points Beyond
-------------------------
----------------------
----------------
----------------------
Points in Indonesia
to be determined later
Casablanca Rabat
to be determined later
2. Section II Routes to be served by the designated airline(s) of the Kingdom of Morocco in both directions : Points of Departure
Intermediate Points
Points of Destination
Points Beyond
-------------
-----------------
-------------------
-------------------
Points in Morocco
to be determined later
Jakarta
to be determined later
3.
The designated airline of either Contracting Party may, on any or all f lights omit calling at any of the above points, provided that the agreed services on this route start and terminate in the territory of that Contracting Party;
4.
The right of the designated airline of either Contracting Party to transport passengers, cargo and mail between the points in the territory of either Contracting Party and the points in the territory of the Third Parties shall be subject to an agreement between the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties.
16