REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBUK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA UNTUK KERJA SAMA BILATERAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko yang selanjutnya disebut "Para Pihak": BERHASRAT untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama berkesinambungan dan dalam jangka panjang; MEYAKINI akan pentingnya sebuah kerja sama yang efektif dan terus menerus untuk kepentingan Para Pihak; MENEGASKAN keinginan Para Pihak untuk mempererat kerja sama bilateral antara kedua negara berdasarkan prinsip persamaan , saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing; MENIMBANG Perjanjian yang telah ada antara kedua negara dalam berbagai bidang; TUNDUK PADA hukum dan perundang-undangan yang bertaku di kedua negara; TELAH MENYETUJUI hal-hat sebagai berikut:
PASALI
Para Pihak membentuk suatu Komisi Bersama (selanjutnya disebut "Komisi") untuk memfasilitasi konsultasi dan kerja sama antara Para Pihak di segala bidang.
PASAL II
Komisi akan menentukan cara-cara dan wadah untuk meningkatkan konsultasi dan kerja sama yang telah disebutkan diatas dan memastikan koordinasi dan implementasi yang tepat dari keputusan yang diambil dalam Memorandum Saling Pengertian ini. Untuk mencapai tujuan ini, Komisi Bersama akan mempertimbangkan terutama untuk hal-hal berikut ini: a. Menentukan tindak lanjut untuk merealisasikan kerja sama bilateral dalam semua bidang bagi kepentingan Para Pihak; b. Merumuskan masukan dan program kerja untuk disampaikan kepada masing-masing Pemerintah ; c. Mendorong pertukaran kontak, informasi dan kunjungan antara kedua negara;
d. e.
Melihat kembali implementasi Perjanjian antara kedua negara dan menyelesaikan pennasalahan yang mungkin timbul selama implementasi tersebut; Mengusulkan dan menentukan bentuk dan metode baru untuk mendorong dan memajukan kerja sama lebih luas.
PASAL Ill
1.
2.
Komisi akan meyelenggarakan pertemuan pada waktu yang disepakati antara Para Pihak secara bergantian di Indonesia dan Maroko yang dipimpin Menteri Luar Negeri kedua negara atau Pejabat yang ditunjuk. Agenda tiap pertemuan Komisi Bersama akan dikomunikasikan melalui jalur diplomatik dan akan dilaksanakan pada sesi pembukaan. Hasil pertemuan Komisi yang disepakati antara Para Pihak akan berbentuk Menit Kesepahaman.
PASAL IV
Komisi menentukan aturan dan prosedur sendiri serta dapat membentuk Komite, Sub Komite dan/atau Kelompok Kerja untuk membahas masalah tertentu sebelum dibahas dalam Komisi.
PASALV
Sub Komite dapat bertemu sesering yang disepakati Para Pihak dan dapat mengundang pada pertemuan tersebut, sesuai kesepakatan , Pejabat Pemerintah atau para ahli dan penasihat non Pemerintah. PASAL VI
Perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau implementasi Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi perundingan antara Para Pihak. PASAL VII
Salah satuPara Pihak dapat meminta revisi atau perubahan secara tertulis atas seluruh atau sebagian Memorandum Saling Pengertian ini. Setiap revisi atau perubahan yang telah disepakati Para Pihak akan berlaku efektif pada tanggal ditetapkan oleh Para Pihak dan akan menjadi satu kesatuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL VIII
1. 2.
Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu 5 (lima) tahun, kecuali salah satu Pihak memberitahukan 6 (enam) bulan sebelumnya kepada Pihak
3.
lain, secara tertulis dan sebelum tanggal berlaku habis , keinginan untuk mengakhiri Memorandum. Pada saat pengakhiran, isi yang termuat dalam Memorandum Saling Pengertian ini tetap berlaku terhadap program yang sedang berjalan yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga berakhirnya program tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DITANDATANGANI di Rabat pada tanggal delapan bulan Juni tahun 2008, dua rangkap dalam bahasa Indonesia, Arab dan lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed Dr. N. Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri
UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO
Signed T@ib fia!sA Fj.Rfi' Menteri Luar Negeri Etan Kerja Sama
REPUBLIK INDONESIA
n
~
L4 Yl
.)~I )~~~ 'd~'i\ I~ r.s.;.;;9ay ,0tS.)::JI \;.~..?
. w'i~I AJ\.S ~ 0;!.)::JI ~ 0_,la::JI _,
.J_,L.;Ull
~ ("~4
0_,la::JI -' .J_,L.;Ul4 ~~4 ~I Jjh..i_,ll _, J:will .)~ r.s-1} ~I o~ ~ o.fi~ wly:o·;a4 1~ _, \+il.Jlfl ~j)UI ~I_, ~I ~\:;_, ~.fi~ UlL.JI
. .UL\ ~ l.i:ill
.4
I
~ _>9 04-1
_j
_j
04-1 GI~}
·~\ )\
oJLJI
41 ~ _j lA _;bL..ii.o
_j
~\ ~ ~\ ~~
·~ ~_j_)AA ~b. ~ly. ~ ~ c_j_>9)
J 0 i ~ J 0LJ_;hl1 1 &;le ~ ~1 o.»J_,ll ~~_>ill 0'-;Jl1 F I '11 > 4c.J:!) •~• l1t"Q _j ~a 11'.) ..>-:J:. _ji ~A 11'.) ~1~ t+Jk.~\ ~} ~..fu.u 1
.o.JJ~\
·'. ·'- ~--;o.;rw ~ .-:l\ <:::":U . tu• ~\ ~ ••
.o ~ .<'..'.l.J\
0
~
.
~
, ,... ~ .-:l1. ~ ::lt..i CS- 1,,7 .;J-'"''-! \.::;;-.;J-'"' •
~\A ,~\.i:il\
0~ ·'io ~_lj - 1
4..lh.ii (..). w.:t"*' --'I
~·-'I · --'~: ~ . .J 2008 ~·.J:! 8 ... ..r-i J ~ .. .. J ~'J\ wWlli. U:L~ . L till . .J ~I 4.ll:i.. . .J . . <.>'='~ - - :l\ U:U ~ ~ J . ~\ .. . <....J-d.l
('
ti ,~:il \:i\131 . •
. ..bw)Li • . .JY::.. 4..9\S.l.J •=li..~ ·.. L :')I J .J ~
·.. L :')\ . _:l\ ·'-?.~ ~ ~~
Signed ($.)fl~~'~'
6~.JWI UJI,_.. 1-• .. 'a•.MI ..)J...)J • LJ;lalll _J
Signed
~l
!l~ '
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO ON THE ESTABLISHMENT OF A JOINT COMMISSION FOR BILATERAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government the Kingdom of Morocco hereinafter referred to as the "Parties", DESIRING to expand and enhance bilateral relations and cooperation on a lasting and long-term basis; BEING CONVINCED of the necessity of a lasting and effective cooperation in the Interest
of the Parties; CONFIRMING their interest in strengthening bilateral cooperation between the two countries based on principles of equality, mutual benefit and full respect of sovereignty; TAKING INTO ACCOUNT the existing Agreements between the two countries in various fields; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries; HAVE AGREED as follows; ARTICLE I The Parties hereby establish a Joint Commission (hereinafter referred to as the "Commission") to facilitate consultation and cooperation between the Parties in all areas.
ARTICLE II The Commission shall consider ways and means to promote the aforesaid consultation and cooperation and to ensure the proper coordination and implementation of its decisions on this Memorandum of Understanding. To achieve its objectives, the Joint Commission shall consider in particular: a. Defining the course of action for the realization of bilateral cooperation in all fields of interest to both Parties; b. Formulating proposals and working programs to be submitted to the two Governments; c. Encouraging the exchange of contacts, information and visits between the two Countries;
d. Reviewing the Implementation of the Agreement between the two countries and solving problems which may arise during their implementation; e. Proposing and defining new forms and methods to encourage and further promote cooperation. ARTICLE Ill 1. The Joint Commission shall meet at a time to be agreed upon between the two Parties alternately in Indonesia and Morocco under the chairmanship of the Ministers of Foreign Affairs of both countries or their designated representatives. The agenda for each meeting of the Joint Commission shall be discussed through diplomatic channels and shall be adopted at the opening session. 2. The results of the meetings of the Commission which are agreed upon by both Parties shall be in the form of agreed Minutes. ARTICLE IV The Commission shall determine its rules and procedures and may establish Committees, Sub-Committees and/or Working Groups to deal with specific subjects brought before it.
ARTICLEV The subcommittees shall meet as often as mutually agreed by two Parties and may invite to such meetings, as may be agreed upon, official or non-official experts and advisers.
ARTICLE VI Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.
ARTICLE VII Either Party may request in writing a revision or amendment of all or part of this Memorandum of Understanding. Any revision or amendment which has been agreed upon by both Parties shall come into effect on such date as determined by both Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. ARTICLE VIII 1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signature. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and thereafter shall be automatically renewable for similar periods of five (5) years, unless either Party gives a 6 (six) months notice to the other Party, in writing and prior to the expiration date, of its intention to terminate this Memorandum.
3. In the event of termination, the provisions of this Memorandum of Understanding shall remain applicable to ongoing programs undertaken in terms of this Memorandum of Understanding, until their completion, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, Understanding
the undersigned, have signed this Memorandum of
DONE at Rabat on this eighth day of June, 2008, in duplicate, in the Indonesian, Arabic and English languages. All texts being equality authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO
Signed
Signed
Dr. N. Hassan Wirajuda
Minister for Foreign Affairs
Trob f a$sJIFihri Minister of Foreigrfl AWc:nrs and Cooperation
