MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut "Para Pihak"),
Berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat hubungan persahabatan yang telah terjalin antar kedua Negara;
Menyadari
pentingnya kerjasama antar pihak berwenang yang berkompeten di bidang penegakan hukum dan masalah keamanan untuk secara efektif memberantas kejahatan, khususnya kejahatan transnasional;
Mengakui prinsip kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, tidak mencampuri, kesamaan dan saling menguntungkan;
Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara;
Telah menyetujui sebagai berikut: Pasal 1 Maksud dan Tujuan Para Pihak akan membentuk kerjasama dalam mencegah, mendeteksi dan memberantas kejahatan melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktis dalam ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bcrlaku di masing-masing Negara.
Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama Para Pihak akan bekerj asama dalam mencegah dan memberantas kej ahatan, khususnya tindakan kriminal yang terkait dengan:
1. Tindakan terorisme 2. Kejahatan-kejahatan narkotika 3. Perdagangan manusia; 4. Pencucian uang; 5. Perdagangan ilegal senjata, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya serta produksi atas barang-barang tersebut secara ilegal; 6. Kejahatan internet; 7. Kejahatan ekonomi intemasional; 8. Bentuk kejahatan lain yang dianggap perlu oleh kedua Pihak.
Pasal 3 Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam rangka memajukan kerjasama yang tercantum pada Pasal 2 dalam Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan: 1. Saling tukar-menukar informasi dan dokumen di bawah m1, sesua1 dengan perundang-undangan nasional dan di dalam batas-batas tanggungjawab mereka: a. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan kriminal yang tercantum pada Pasal 2 dalam Memorandum Saling Pengertian ini guna memfasilitasi pencegahan, investigasi dan deteksi kasus-kasus kejahatan; b. Informasi mengenai warga Negara salah satu Pihak, baik sebagai pelaku atau korban kejahatan yang terjadi di dalam yuridiksi Pihak yang lain; c. Informasi lain mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang menjadi perhatian bersama. 2. Membentuk kegiatan pasukan polisi yang dikoordinasikan bersama tanpa penundaan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan dalam 2
batas-batas tanggungjawab mereka, memulai operasi kepolisian yang tepat berdasarkan permintaan Pihak yang lain, khususnya yang terkait dengan perencanaan dan pembentukan program-program kegiatan. Pasal 4 Mekanisme Kerjasama
Pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian m1 JUga akan sesuai dengan kerangka sistem kerjasama yang diatur oleh Organisasi Polisi Kriminal Intemasional dan ASEANAPOL, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan masing-masing Negara. Pasal 5 Kerjasama Pelatihan dan Pertukaran Delegasi
1. Para Pihak dapat mengirim dan menerima pejabat dan tim-tim ahli atau peserta pelatihan ke salah satu Negara Pihak, untuk studi-studi perbandingan dan pertukaran-pertukaran pengalaman dalam bidang keterampilan teknis dan pengalaman operasi dalam lingkup kerja Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Para Pihak akan bekerjasama di dalam bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut operasi khusus, pencegahan dan pemberantasan kejahatan, pertukaran pengalaman dalam pembuatan peralatan operasional dan teknis khusus dan alat-alat penunjang yang digunakan oleh Kepolisian. 3. Para Pihak akan bekerjasama dalam peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan penegakan hukum (pelatihan pejabat di bidang pemberantasan terorisme, pembebasan sandera, pelatihan seni beladiri, pelatihan bahasa asing dan pelatihan lain yang dianggap perlu oleh kedua Pihak) dan menyediakan bantuan berupa fasilitas dan infrastruktur bagi pendidikan dan pelatihan penegakan hukum.
3
Pasal 6 Pertemuan-pertemuan Para Pihak
Dalam rangka melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini Para Pihak akan mengatur, bila diperlukan dan tepat, pertemuan-pertemuan para wakil dari kedua Pihak. Pertemuan-pertemuan ini akan diatur melalui jalur-jalur diplomatik dan akan memiliki, khususnya tujuantujuan di bawah ini: a. Pembentukan strategi untuk memberantas kejahatan sebagaimana diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini; b. Perencanaan dan pembentukan program-program kegiatan, termasuk kerjasama pendidikan dan pelatihan; c. Peningkatan komunikasi berkompeten;
di
antara
pihak
berwenang
yang
d. Pertukaran informasi dan pengalaman. Pasal 7 Badan-badan Pelaksana
1. Para Pihak sepakat bahwa Badan Pelaksana untuk Memorandum Saling Pengertian ini adalah: a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: - Kepolisian Republik Indonesia; b. Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam: - Kementerian Keamanan Umum Vietnam 2. Badan Pelaksana, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan dalam batas-batas tanggungjawab mereka, dapat mengajukan usulan dan membentuk pengaturan tertulis mengenai program-program dan kegiatan-kegiatan yang spesifik dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.
4
Pasal 8 Pertukaran Informasi 1. Para Pihak memastikan bahwa, apabila diminta, pihak kepolisian
berwenang mereka akan, sesuai dengan pemndang-undangan nasional dan dalam batas-batas tanggungjawab mereka, berkomunikasi satu sama lain mengenai informasi untuk pencegahan kejahatan, menemukan para pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. Pasal ini tidak akan diberlakukan bila perundang-undangan nasional dari Pihak yang diminta mencantumkan bahwa permintaan dimaksud hams ditujukan ke badan yudisial. 2. Ayat 1 tidak akan mencegah para Pihak, sesuai dengan pemndangundangan nasional mereka, untuk saling berkomunikasi, atas initiatif mereka, informasi yang kemungkinan berguna, khususnya untuk kepentingan menjaga hukum dan ketertiban. 3. Pihak yang meminta, National Central Bureau (NCB-INTERPOL) atau badan penegak hukum berkompeten lainnya hams menjamin tingkat kerahasiaan atas informasi yang diberikan oleh Pihak yang diminta. Informasi ini tidak untuk diberikan ataupun disebarluaskan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan informasi tersebut. 4. Para Pihak akan mengkomunikasikan pengiriman informasi melalui jalur diplomatik atau di bawah sistem komunikasi Interpol.
Pasal 9 Perlindungan Data Pribadi 1. Dalam melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini, transmisi dan pemrosesan data pribadi harus berdasarkan pemndang-undangan nasional masing-masing Pihak dan peraturan terkait yang berlaku dari Interpol. 2. Pihak penerima, bila diminta oleh Pihak pengmm, mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin kerahasiaan atas keselumhan informasi, dokumen, spesimen atau perlengkapan teknis yang diberikan sesuai dengan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
5
3. Informasi, dokumen, spesimen dan perlengkapan teknis yang dipertukarkan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan diinformasikan, ditransfer atau ditransmisikan ke pihak ketiga tan pa ij in tertulis dari Pihak lainnya. 4. Tanpa mengesampingkan ayat 1 di atas, peraturan di bawah ini akan diberlakukan dalam pemrosesan data pribadi yang ditransmisikan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini: a. Data dapat digunakan oleh Pihak penerima hanya untuk tujuan di mana Memorandum Saling Pengertian ini mengatur bahwa data tersebut dapat ditransmisikan; data tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pihak yang mentransmisikan data tersebut dan sesuai dengan perundang-undangan Pihak penenma; b. Data hanya dapat digunakan oleh badan yudisial atau kepolisian atau instansi penegak hukum lainnya yang ditunjuk oleh Pihak terkait, yang masuk didalam daftar yang akan dikomunikasikan ke Pihak lainnya; c. Pihak yang mentransmisikan data berkewaj iban untuk memastikan ketepatan data tersebut, apabila disadari bahwa data tersebut tidak tepat atau yang seharusnya tidak ditransmisikan, Pihak penerima harus diinformasikan mengenai hal tersebut, Pihak penerima akan selanjutnya berkewajiban untuk mengkoreksi atau menghancurkan data dimaksud; d. Salah satu Pihak tidak dapat berdalih bahwa Pihak lain telah mentransmisikan data yang tidak akurat guna menghindari tanggung jawabnya berdasarkan perundang-undangan nasionalnya dalam menghadapi pihak yang dirugikan; e. Pentransmisian dan penerimaan data pribadi akan dicatat. Para Pihak akan saling mengkomunikasikan daftar instansi berwenang atau dinas yang ditunjuk untuk mengkonsultasikan catatan tersebut; f. Pengkomunikasian dan pengaksesan data akan diatur oleh perundang-undangan nasional dari Pihak yang telah diminta 6
untuk dikomunikasikan atau diakses oleh orang terkait. Data hanya dapat dikomunikasikan ke orang terse but dengan seij in Pihak yang menyediakan data dimaksud. 5. Masing-masing Pihak akan memantau penggunaan informasi yang dikomunikasikan oleh Pihak lain guna mencegah dan memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan yang dapat melanggar hak pribadi. Pasal 10 Penolakan Kerjasama Apabila pelaksanaan kerjasama Memorandum Saling Pengertian melanggar kedaulatan Negara salah satu Pihak atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan, atau merugikan kepentingan atau hukum dan peraturan perundang-undangan, setiap Pihak dapat menghapus beberapa bidang kerjasama atau menunda untuk bekerjasama. Pasal 11 Kewajiban-kewajiban Internasional Ketentuan-ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mengesampingkan perjanjian intemasional di mana Republik Indonesia atau Republik Sosialis Vietnam adalah pihak. Pasal 12 Amandemen Memorandum Saling Pengertian ini dapat direvisi atau diamandemen setiap saat melalui kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis oleh kedua Pihak. Revisi atau amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. Pasal 13 Penyelesaian Sengketa Setiap sengketa antara Para Pihak dalam penafsiran atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak melalui negosiasi langsung atau jalur-jalur diplomatik.
7
Pasall4 Pemberlakuan, Jangka Waktu, dan Pengakhiran 1. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku sej ak tanggal penandatanganan. 2. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk j angka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk j angka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak yang lain secara tertulis keinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 ( enam) bulan sebelum berakhimya Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi kewajiban Para Pihak untuk melindung i kerahasiaan informas i atau data yang didapat dari Memorandum Sal ing Pengertian ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Hanoi pada tanggal 30 Mei 2005, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Vietnam dan Inggris, semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafs iran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam
Signed
Signed
Dr. N. Hassan Wirajuda Menteri Luar Negeri
Jenderal Le Hong Anh Menteri Keamanan Umum
8
BANGHINHO GIUA CHINH PHU NU'OC CQNG HOA IN-DO-NE-XI-A
vA CHINH PHU NU'OC CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM
VE
HQP T Ac PHONG NGUA v A DAU TRANH CHONG TQI PHA.M
Chinh phu nu6'c C(mg hoa In-d6-ne-xi-a va Chinh phu nu6'c C(>ng hoa xa h
Mong muon phat tri~n hem nfra hqp tac va cung co quan h¢ hfru ngh~ san c6 gifra hai nu6'c; Nh~n
thay tam quan tr9ng cua St! hqp tac gifra cac ca quan c6 tham quyen
doi Vffi nhfrng van de Ve an ninh Va thl!C thi phap lu~t d~ dau tranh CO hi¢u qua doi v6'i cac t(>i ph~m d~c bi¢t la t(>i ph~m xuyen quoc gia;
Thira nh~n cac nguyen tac chu quyen, d(>c l~p, toan vyn Hinh th6, khong can thi¢p, binh ding va cung c6 lqi;
Can cu phap lu~t va cac quy
d~nh hi¢n hanh
amoi nu6'c;
Da thoa thuan nhu sau: Dien 1 M1.1c dich Hai Ben, trong ph~m vi Ban ghi nh6' nay, phu hqp v6'i phap lu~t va cac quy d~nh hi¢n hanh moi nu6'c, se thiet l~p hqp tac trong vi¢c phong ngua va dau tranh chong cac lo~i t(>i ph~m thong qua vi¢c trao d6i thong tin va kinh nghi¢m thl!c tien.
a
Dien 2 Ph~m vi hqp tac Hai Ben se hqp tac trong vi¢c phong ngua, phat hi¢n va dau tranh chong cac lo~i t(>i ph~m, d~c bi¢t la cac hanh vi ph~m t(>i lien quan den: 1. Cac ho~t d(>ng khung bo;
2. Cac t<)i phl;lm ma tuy; 3. Buon ban nguai; 4. Rira tien; 5. Buon ban trai phep vu khi, d~n duqc, chat n6, cac chat nguy hiem khac cling nhu vi¢c san xuat bat hqp phap cac chat d6;
7. T¢i
ph~m
kinh te qu6c te;
8. Cac lo~i t(>i ph~m khac neu hai Ben thay c~n thiet.
Dieu 3 Hinh thuc hgp tac Nham thuc dfiy hqp tac duqc quy d!nh t~i Dieu 2 cua Ban ghi nh6' nay, hai Bense: 1. Trao d6i thong tin va tai li¢u sau day, phu hqp v6'i phap lu~t qu6c gia va trong ph~m vi trach nhi¢m cua mlnh: a.
Thong tin ve cac ho~t d(>ng t(>i ph~m duqc q uy d!nh t~i Dieu 2 cua Ban ghi nh6' nay nham t~o dieu ki¢n cho vi¢c phong ngira, dieu tra va phat hi¢n cac V1:J ph~m t(>i;
b.
Thong tin ve cong dan cua m(>t Ben la ngum ph~m t(>i hay la n~n nhan cua t¢i ph~m xay ra trong ph~m vi quyen tai phan cua Ben kia;
c.
Cac thong tin khac ma hai Ben cling quan tam ve vi¢c phong ngira va dau tranh chong cac lol;li t<)i ph<;tm.
2. Thiet l~p cac ho~t d(>ng phoi hqp nhanh cua ltJc luqng cong an, phu hqp v6'i phap lu~t qu6c gia va trong ph~m vi trach nhi¢m cua mlnh, tien hanh cac ho~t d(>ng nghi¢p V1:J phu hqp cua cong an theo de ngh! cua Ben kia, d~c bi¢t Ia lien quan den l~p ke ho~ch va xay dl!flg chuang trlnh ho~t d(>ng.
2
Dieu 4 Co che hgp tac Vi~c thl!c hi~n Ban ghi nh6' nay cilng tuan theo khuon kh6
ca che hqp tac
cua T6 chuc Canh sat hinh SI! quoc te (INTERPOL) cilng nhtr T6 chuc Canh sat cac ntr6'c Dong Nam A (ASEANAPOL), phu hqp v6'i phap lu~t quoc gia hi~n hanh moi ntr6'c.
a
Dieu s Hgp tac dao t~o va trao d6i doan
1. Hai Ben c6 the ci'.r va tiep nh~n doan Hinh d~o, doan chuyen vien, can b(> t~p huan sang hQC t~p Va trao d6i kinh nghi~m trong cac finh Vl!C chuyen mon ky thu~t va kinh nghi~m nghi~p Vl;J trong ph~m vi Ban ghi nh6' nay. 2. Hai Ben se hqp tac trong cac Iinh Vl!C nhtr nghien CUu khoa h9c va ky thu~t lien quan den nghi~p Vl;J chuyen nganh, phong ngtra Va dau tranh chong t(>i ph~m, trao d6i kinh nghi~m trong vi~c san xuat cac trang thiet b! ky thu~t nghi~p Vl;J, thiet b! chuyen dl;Jng Va cac cong Cl;J ho trQ' CUa Cong an. 3. Hai Ben se hqp tac trong vi~c tang cuO'ng nang ll!c thong qua hqp tac giao dl;JC, dao t~O Ve thl!C thi phap lu~t (dao t~O can b(> trong CaC finh Vl!C nhtr chong khung bo, giai thoat con tin, huan luy~n vu thu~t, dao t~o ngo~i ngfi' va cac hinh thuc dao t~o khac neu hai Ben thay can thiet), va ho trq trang thiet b!, ca SO V~t chat cho Cong tac giao dl;IC Va dao t~O Ve thl!C thi phap lu~t. Dieu 6 Cac cu(>c h9p gifra hai Ben
De thl!c hi~n Ban ghi nh6' nay, hai Ben se t6 chuc cac cu(>c h9p gifi'a cua hai Ben, neu can thiet va thfch hqp. Cac cu(>c h9p nay se duqc dan xep thong qua dtrO'ng ngo~i giao Va CO cac ffil;JC tieu Cl;! th~ sau day: d~i di~n
quy d!nh
a. Xay dt!ng chien luqc dau tranh chong cac Ban ghi nh6' nay;
lo~i
t(>i
ph~m
duqc
t~i
b. L~p ke ho~ch va xay dt!ng chtrang trinh ho~t d(>ng, k~ ca hqp tac giao dl;IC Va dao t~o; c. Tang cuang thong tin lien l~c gifi'a cac ca quan c6 thAm quyen;
3
.
I
d. Trao d6i thong tin va kinh nghi~m. I
Dien 7 Cac ca qnan thJ!c
hi~n
I
I
1. Hai Ben nhat trf cac ca quan thtJc
hi~n
Ban ghi nh6' nay la:
'1
I
a. Doi v& Chfnh phu Cc)ng hoa In-do-ne-xi-a: - Canh sat quoc gia In-do-ne-xi-a; b. Doi v6'i Chinh phu mr6'c Cc)ng hoa xa h¢i chu nghia Vi~t Nam: - Be) Cong an
Vi~t
Nam. I
I
2. Oic ca quan thtJc hi~n c6 th~ de xuat dlJ thao, ky ket cac thoa thu~n rieng bang van ban Ve cac chuang trinh, ho~t dc)ng hqp tac C1:J th~ trong khuon kh6 Ban ghi nh6' nay, phu hqp v& phap lu~t quoc gia va trong ph~m vi trach nhi~m cua minh.
Dien 8 Trao d6i thong tin !
'
1. Hai Ben dam bao rang ca quan cong an cua m6i Ben, phu hqp v6'i phap lu~t quoc gia va trong ph~m vi trach nhi~m cua minh, khi duqc yeu cau, se thong bao cho nhau thong tin d6 phong ngtra cac lo~i tc)i ph~m, xac d!nh va truy to nguai ph~m tc)i. Dieu nay se khong ap d1:1ng khi phap lu~t cua Ben duqc yeu cau quy djnh rang yeu cau d6 phai duqc chuy6n den cac ca quan tu phap.
3. Khoan 1 se khong h~n che hai Ben, phu hqp v6'i phap lu~t quoc gia, thong bao cho nhau sang kien, thong tin c6 th6 c6 fch, d~c bi~t nham duy tri phap lu~t va tr~t tl!-
I
4. Ben yeu cau, van phong Interpol quoc gia (NCB-Interpol) ho~c mc)t so ca quan thtJc thi phap lu~t c6 thfim quyen khac c6 trach nhi~m dam bao de) m~t cua nhfrng thong tin do Ben duqc yeu cau phan lo~i. Thong tin d6 khong dUQ'C chuy6n giao cho bat ky ben thU ba nao, neu khong CO SlJ dong y truck bang van ban cua Ben da cung cap thong tin ban dau.
5. Hai Ben se lien
l~c v6'i nhau trong vi~c chuy6n giao thong tin thong qua
duang ngo~i giao ho~c theo h~ thong lien l~c Interpol.
I
I
4
I
I
Dien 9
Bao v¢ dfr Ii¢u
ca nhan
1. Khi ap d~mg Ban ghi nh6' nay, vi¢c chuyen giao va xir ly du li¢u ca nhan phai tuan theo phap lu~t qu6c gia cua m6i Ben va nhung quy tac hi¢n hanh trong khuon kh6 Interpol.
2. Ben tiep nh~n, neu duqc Ben chuyen giao de ngh!, se tien hanh cac bi¢n phap can thiet nham dam bao bf m~t cua tat ca nhfi'ng thong tin, tai li¢u, mau v~t hay cac trang thiet b! ky thu~t duqc cung cap trong khuon kh6 Ban ghi nh6' nay. 3. Nhung thong tin, tai li¢u, mau v~t va cac trang thiet b! ky thu~t duqc trao d6i theo Ban ghi nh6' nay se khong duqc thong bao, chuyen giao cho ben thu ba neu khong duqc St! dong y bang van ban cua Ben kia.
a
4. Khong anh huang den khoan 1 tren, cac quy d!nh sau day se ap dl)ng d6i v6'i vi¢c xir ly du li¢u ca nhan duqc cung cap khi ap dl)ng Ban ghi nh6' nay: a. Du li¢u chi c6 the duqc Ben tiep nh~n sir dl)ng phl)c Vt) nhung ml)c dich ma Ban ghi nh6' nay quy d!nh; nhfi'ng du li¢u nhu v~y c6 the duqc sir dl)ng cho cac ffil)C dfch khac chi khi nao dUQ'C phep trU6'c d6 CUa Ben da chuyen du li¢u d6 va phu hqp v6'i lu~t phap cua Ben tiep nh~n; b. Du li¢u chi c6 the duqc ca quan cong an ho~c ca quan tu phap ho~c cac ca quan thl!C thi phap lu~t khac duqc chi d!nh cua Ben c6 lien quan sir dl)ng; danh sach cac ca quan nay se duqc thong bao cho Ben kia; c. Ben chuy~n du li¢u c6 nghia Vt) dam bao tinh chinh xac cua nhfi'ng du li¢u d6, neu nh~n thay nhung du li¢u khong chinh xac ho~c le ra khong duqc chuyen thl phai thong bao cho Ben tiep nh~n biet; sau d6 Ben tiep nh~n se c6 nghia Vt) chinh sira ho~c tieu huy nhfi'ng du li¢u c6 lien quan; d. M(>t Ben khong the tr6n tranh trach nhi¢m theo phap lu~t cua minh d6i v6'i ben b! thi¢t h~i v6'i ly do Ben kia da chuyen nhfi'ng du li¢u khong chinh xac; e. Vi¢c chuy~n va tiep nh~n nhung du li¢u ca nhan se duqc luu giu ho sa. Hai Ben se thong bao cho nhau danh sach cac ca quari ho~c d!ch Vl;l dUQ'C phep tra CUu, tham khao nhUng ho sa nay; 5
f. Vi¢c thong tin lien l<;tc va tiep c~n nhii'ng du li¢u nay se duqc dieu chinh b6'i phap lu~t quoc gia cua Ben ma nguai c6 lien quan yeu cau chuyen va tiep c~n thong tin. Nhii'ng du li¢u nay chi c6 the duqc thong bao den nguai d6 khi duqc phep cua Ben cung cap du li¢u ban dau. 5. Moi Ben se giam sat vi¢c Slr d~ng nhii'ng thong tin duqc Ben kia thong bao nham m~c dich phong ngua va ngan ch~n bat cu vi¢c l<;tm d\}ng nao vi ph<;tm cac quyen ca nhan.
Dieu 10 Tir choi hQ'p tac Trong trub'ng hqp vi¢c th~c hi¢n hqp tac trong khuon kh6 Ban ghi nh6' nay vi ph<;lm chu quyen quoc gia cua mqt Ben ho~c de do<;t den an ninh ho~c fam anh hubng den cac lqi fch quan tr9ng, phap lu~t va cac quy d!nh cua mqt Ben, moi Ben c6 the giam b6't mqt so linh v~c hqp tac ho~c t<;tm dinh chi hoan toan vi¢c hqp tac.
Dieu 11 Nghia v~ quoc te Cac quy d!nh cua Ban ghi nh6' nay khong fam anh hubng den bat cu thoa thu~n quoc te nao ma nu6'c Cqng hoa In-do-ne-xi-a hay nu6'c Cqng hoa xa h
Dieu 12 Sira d6i b6 sung Ban ghi nh6' nay c6 the duqc sua d6i ho~c b6 sung vao bat ky thai diem nao thoa thu~n bAng van ban cua hai ben. Vi¢c sua d6i va b6 sung d6 tren ca se c6 hi¢u l~c vao ngay do hai Ben xac dinh.
sa
Dieu 13 Giai quyet bat dong Bat cu bat dong nao giua hai Ben trong vi¢c giai thich va th~c hi¢n Ban ghi nh6' nay se duqc hai Ben giai quyet mqt each than thi¢n thong qua dam phan tr~c tiep ho~c thong qua duang ngo<;ti giao.
Dieu 14 Hi~u IJ!c, thOi h~n va cham dtl1 Bien ban ghi nh6' 1. Ban ghi nh6' nay se c6 hi¢u l~c vao ngay ky.
6
2. Ban ghi nh6 nay se co hi¢u ll!C trong thoi h(;ln 03 (ba) nam va se duqc m~c nhien gia h':ln them tung thoi h':ln 03 (ba) nam m(>t, trir khi m(>t Ben thong bao bAng van ban cho Ben kia ve <; djnh cham dtlt hi¢u ll!c cua Ban ghi nh6 nay 06 (sau) thang truoc khi Ban ghi nho het hi¢u ll!C. 3. Vi¢c cha'm dtlt hi¢u ll!c cua Ban ghi nh6 nay se khong anh huemg den nghia Vl;l CUa hai Ben trong vi¢c bao v¢ bf m~t CUa nhfing thong tin ho~C du li¢u da duqc trao d6i trong khuon kh6 Ban ghi nho nay, trir khi hai Ben co thoa thu~n khac.
~
'
~
DE LAM BANG, nhihlg nguoi ky ten duoi day, duqc Chinh phu hai Ben uy q uyen hqp thuc, da ky Ban ghi nho nay.
LAM t':li Ha Nqi, ngay 30 thang 5 nam 2005, thanh hai ban, m&i ban bang tieng ln-do-ne-xi-a, tieng Vi~t va tieng Anh; cac van ban deu c6 gia ttj nhu nhau. Trong truong hqp co Sl! giai thich khac nhau, van ban tieng Anh se duqc dung lam can cu.
Thay m~t C hinh phu mr&c C<)ng boa In-do-ne-xi-a
Thay m~t C hinh phu mr&c C<)ng hoa xa h<)i chu nghia Vi~t Nam
Signed
Signed
Dr. N. Hassan Wirajuda B<) tnrlmg B<) Ngo~i giao
Le Hong Anh . D~i tu&ng B9 trulmg BQ Cong An
7
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM ON COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING CRIMES
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam (hereinafter referred to as "the Parties"); Desiring to further develop co-operation and consolidate existing friendly relations between the two countries; Noting the central importance of the cooperation between the competent authorities for the law enforcement and security issues for effective combating crimes, especially of the transnational form thereof; Recognizing for the principles of sovereignty, independence, territorial integrity, noninterference, equality and mutual advantages; Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries; Have agreed as follows: •I
Article 1 Objective
The Parties shall establish co-operation in preventing and combating crimes through the exchange of information and practical experience within the scope of this Memorandum of Understanding and in accordance with prevailing laws and regulations in their respective countries.
Article 2 Scope of Cooperation The Parties shall cooperate in preventing, detecting and combating crimes, in particular criminal acts relating to: 1.
Acts of terrorism;
2.
Drug offences;
3.
Trafficking in persons;
4.
Money Laundering;
5.
Illicit trafficking in arms, ammunition, explosive and other dangerous materials and the illegal production thereof;
6.
Cyber-crimes;
7.
International economic crimes;
8.
Other types of crimes if deemed necessary by both Parties.
Article 3 Forms of Cooperation In order to foster cooperation provided for in Article 2 of this Memorandum of Understanding, the Parties shall: 1.
Exchange the following information and documents, in compliance with national legislation and within the limits of their responsibility: a. Information on criminal activities provided for in Article 2 of this Memorandum of Understanding to facilitate the prevention, investigation and detection of criminal cases; b. Information on citizens of one Party, either as perpetrators or victims of crimes occurred in the jurisdiction of the other Party; c. Other information of mutual concern on the prevention and fight against crimes. 2. Establish a jointly coordinated police force activities without delay, in compliance with national legislation and within the limits of their responsibility, embark upon appropriate police operatio.ns requested by the other Party, in particular related to the planning and establishment 2
of programmes of activities.
Article 4 Mechanism of Cooperation
The implementation of this Memorandum of Understanding shall also comply with the framework of the co-operation system set up by the International Criminal Police Organization as well as ASEANAPOL, in accordance with prevailing national legislation in their respective countries.
Article 5 Training Cooperation and Delegation Exchange
1.
The Parties may send and receive official and expert teams or training participants to either country, to make comparative studies and exchanges of experience in the area of technical skill and operation experience within the scope of this Memorandum of Understanding.
2.
The Parties shall cooperate in such areas as scientific and technological research in respect of specialized operation, prevention and fight against crimes, exchange of experience in manufacturing operational and specialized technical equipment and supporting tools used by the Police.
3.
The Parties shall cooperate in capacity building through law enforcement education and training (officer training in such fields as counter terrorism, hostage free, martial arts training and foreign languages training and other forms of training as deemed necessary by both Parties), and providing assistance in the facilities and infrastructure of law enforcement education and training.
Article 6 Meetings of the Parties
In order to implement this Memorandum of Understanding the Parties shall organize, if necessary and appropriate, meetings of representatives of both Parties. Such meetings shall be arranged through diplomatic channels and shaII have, in particular, the following aims: 3
a.
Creation of strategy for combating cnmes as stipulated in this Memorandum of Understanding;
b.
Planning and establishment of programmes of activities, including ooperation in education and training;
c.
Improvement of communication among the competent authorities;
d.
Exchange of information and experience.
Article 7 Implementing Agencies 1.
The Parties agree that the Implementing Memorandum of Understanding are:
Agencies
for
this
a. For the Government of the Republic of Indonesia: -
Indonesian National Police;
b. For the Government of the Socialist Republic of Vietnam: 2.
Ministry of Public Security of Vietnam.
The Implementing Agencies, in accordance with their national legislation and within the limit of their responsibility, may propose drafts and conclude separate written arrangements on specific programmes and activities within the framework of this Memorandum of Understanding.
Article 8 Exchange of Information 1.
The Parties undertake to ensure that, when requested, their police authorities shall, in compliance with their national legislation and within the limits of their responsibilities, communicate to each other information for preventing crimes, locating offenders and bringing them to justice. This Article shall not apply where the national legislation of the requested Party stipulates that the request has to be made to the judicial authorities.
2.
Paragraph 1 shall not prevent the Parties, m compliance with their 4
national legislation, from communicating to each other, on their initiative, potentially useful information, particularly in the interests of maintaining law and order. 3.
The requesting Party, the National Central Bureau (NCB-INTERPOL) or some other competent law enforcement authorities shall guarantee the level of confidentiality attributed to information by the requested Party. Such information shall not be transferred or transmitted to any third Party without prior written consent of the Party which originally provided such information.
4.
The Parties shall communicate in sending information through diplomatic channels or under the Interpol communication system.
Article 9 Protection of Personal Data 1.
In application of the present Memorandum of Understanding, the transmission and processing of personal data shall be subject to the national legislation of each Party and to the relevant rules in force within Interpol.
2.
The receiving Party shall, if so requested by the transmitting Party, take every necessary measure to ensure the confidentiality of all the information, documents, specimens or technical equipment provided for the purpose of this Memorandum of Understanding.
3.
The information, documents, specimens and technical equipment exchanged under this Memorandum of Understanding shall not be informed, transferred or transmitted to a third party without the written consent of the other Party.
4.
Without prejudice to paragraph 1 above, the following rules shall apply to the processing of personal data transmitted in application of the present Memorandum of Understmding: a. The data may be used by the receiving Party solely for the purposes for which the present Memorandum of Understanding stipulates that such data may be transmitted; such data may be used for other purposes only with the prior authorization of the Party which 5
transmitted the data and in compliance with the legislation of the receiving Party;
I
b. Data may only be used by judicial or police authorities or any other law enforcement authority designated by the Party concerned, a list of which shall be communicated to the other Party; c. The Party transmitting the data shall be obliged to ensure the accuracy thereof, should it note that the data is inaccurate or should not have been transmitted, the receiving Party must be informed thereof forthwith; the latter shall then be obliged to correct or destroy the data concerned; d. A Party may not plead that another Party had transmitted inaccurate data in order to avoid its liability under its national legislation vis-avis an injured party; e. The transmission and receipt of personal data shall be recorded. The Parties shall communicate to each other a list of authorities or services authorized to consult such records;
f. Communication of and access to data shall be governed by the national legislation of the Party which has been asked for such communication or access by the person concerned. The data may only be communicated to that person with the authorization of the Party which originally supplied the data. 5.
Each Party shall monitor the use made of information communicated by the other Party in order to prevent and sanction any abuse which could infringe on individual rights.
Article 10 Refusal of Cooperation
In the event the implementation of the cooperation under this Memorandum of Understanding violates the sovereignty of either Party or poses a threat to its security, or otherwise prejudices its crucial interests or laws and regulations, either Party can derogate some areas of cooperation or suspend to cooperate altogether.
6
Article 11 International Obligations
The provisions of this Memorandum of Understanding shall not prejudice any international agreements to which the Republic of Indonesia or the Socialist Republic of Vietnam is party.
Article 12 Amendment
This Memorandum of Understanding may be revised or amended at any time by the mutual consent in writing by the two Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.
Article 13 Dispute Settlement
Any disputes between the Parties on the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by both Parties through direct negotiations or diplomatic channels.
Article 14 Entry into Force, Duration and Termination
1.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three) years and may be automatically extended for consecutive 3 (three) year periods, unless either Party notifies the either Party in writing of its intention to terminate this Memorandum of Understanding within 6 (six) months before expiry of this Memorandum of Understanding.
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the obligation of the Parties to protect the confidentiality of the 7
information or data gathered under this Memorandum Understanding, unless otherwise agreed by the Parties.
of
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, Understanding.
have
signed
the
present
Memorandum
of
DONE at Hanoi on 30th May 2005, in two originals, each in the Indonesian, Vietnamese, and Eng lish languages; all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
For the Government of the Republic of Indonesia
For the Government of the Socialist Republic of Vietnam
Signed
Signed
Dr. N. Hassan Wirajuda Minister for Foreign Affairs
Le Hong Anh General Minister of Public Security
8
