Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

NCB Interpol Indonesia - Memorandum Saling Pengertian RI-Vietnam Selasa, 20 Juli 2010 01:48

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat hubungan persahabatan yang telah terjalin antar kedua Negara;

Menyadari pentingnya kerjasama antar pihak berwenang yang berkompeten di bidang penegakan hukum dan masalah keamanan untuk secara efektif memberantas kejahatan, khususnya kejahatan transnasional;

Mengakui prinsip kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, tidak mencampuri, kesamaan dan saling menguntungkan;

Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara;

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1/6


Para Pihak akan membentuk kerjasama dalam mencegah, mendeteksi dan memberantas kejahatan melalui pertukaran informasi dan pengalaman praktis dalam ruang lingkup Memorandum Saling Pengertian ini dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing Negara.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

Para Pihak akan bekerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan, khususnya tindakan kriminal yang terkait dengan: 1. Tindakan terorisme 2. Kejahatan-kejahatan narkotika 3. Perdagangan manusia; 4. Pencucian uang; 5. Perdagangan ilegal senjata, amunisi, bahan peledak dan bahan-bahan berbahaya lainnya serta produksi atas barang-barang tersebut secara ilegal; 6. Kejahatan internet; 7. Kejahatan ekonomi internasional; 8. Bentuk kejahatan lain yang dianggap perlu oleh kedua Pihak.

Pasal 3 Bentuk-bentuk Kerjasama

Dalam rangka memajukan kerjasama yang tercantum pada Pasal 2 dalam Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan: 1. Saling tukar-menukar informasi dan dokumen di bawah ini, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan di dalam batas-batas tanggungjawab mereka: 1. Informasi mengenai kegiatan-kegiatan kriminal yang tercantum pada Pasal 2 dalam Memorandum Saling Pengertian ini guna memfasilitasi pencegahan, investigasi dan deteksi kasus-kasus kejahatan; 2. Informasi mengenai warga Negara salah satu Pihak, baik sebagai pelaku atau korban kejahatan yang terjadi di dalam yuridiksi Pihak yang lain; 3. Informasi lain mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang menjadi perhatian bersama.

2/6


4. Membentuk kegiatan pasukan polisi yang dikoordinasikan bersama tanpa penundaan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan dalam batas-batas tanggungjawab mereka, memulai operasi kepolisian yang tepat berdasarkan permintaan Pihak yang lain, khususnya yang terkait dengan perencanaan dan pembentukan program-program kegiatan.

Pasal 4 Mekanisme Kerjasama

Pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini juga akan sesuai dengan kerangka sistem kerjasama yang diatur oleh Organisasi Polisi Kriminal Internasional dan ASEANAPOL, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan masing-masing Negara.

Pasal 5 Kerjasama Pelatihan dan Pertukaran Delegasi 1. Para Pihak dapat mengirim dan menerima pejabat dan tim-tim ahli atau peserta pelatihan ke salah satu Negara Pihak, untuk studi-studi perbandingan dan pertukaran-pertukaran pengalaman dalam bidang keterampilan teknis dan pengalaman operasi dalam lingkup kerja Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Para Pihak akan bekerjasama di dalam bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut operasi khusus, pencegahan dan pemberantasan kejahatan, pertukaran pengalaman dalam pembuatan peralatan operasional dan teknis khusus dan alat-alat penunjang yang digunakan oleh Kepolisian. 3. Para Pihak akan bekerjasama dalam peningkatan kernampuan melalui pendidikan dan pelatihan penegakan hukum (pelatihan pejabat di bidang pemberantasan terorisme, pembebasan sandera, pelatihan seni beladiri, pelatihan bahasa asing dan pelatihan lain yang dianggap perlu oleh kedua Pihak) dan menyediakan bantuan berupa fasilitas dan infrastruktur bagi pendidikan dan pelatihan penegakan hukum.

Pasal 6 Pertemuan-pertemuan Para Pihak

Dalam rangka melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini Para Pihak akan mengatur, bila diperlukan dan tepat, pertemuan-pertemuan para wakil dari kedua Pihak.

3/6


Pertemuan-pertemuan ini akan diatur melalui jalur-jalur diplomatik dan akan memiliki, khususnya tujuan¬-tujuan di bawah ini: 1. Pembentukan strategi untuk memberantas kejahatan sebagaimana diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini; 2. Perencanaan dan pembentukan program-program kegiatan, termasuk kerjasama pendidikan dan pelatihan; 3. Peningkatan komunikasi di antara pihak berwenang yang berkompeten; 4. Pertukaran informasi dan pengalaman.

Pasal 7 Badan-badan Pelaksana 1. Para Pihak sepakat bahwa Badan Pelaksana untuk Memorandum Saling Pengertian ini adalah: 1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia: - Kepolisian Republik Indonesia; 2. Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam: - Kementerian Keamanan Umum Vietnam 3. Badan Pelaksana, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan dalam batas-batas tanggungjawab mereka, dapat mengajukan usulan dan membentuk pengaturan tertulis mengenai program-program dan kegiatan-kegiatan yang spesifik dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 8 Pertukaran Informasi 1. Para Pihak memastikan bahwa, apabila diminta, pihak kepolisian berwenang mereka akan, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan dalam batas-batas tanggungjawab mereka, berkomunikasi satu sama lain mengenai informasi untuk pencegahan kejahatan, menemukan para pelaku dan membawa mereka ke pengadilan. Pasal ini tidak akan diberlakukan bila perundang-undangan nasional dari Pihak yang diminta mencantumkan bahwa permintaan dimaksud harus ditujukan ke badan yudisial. 2. Ayat 1 tidak akan mencegah para Pihak, sesuai dengan perundang-undangan nasional mereka, untuk saling berkomunikasi, atas initiatif mereka, informasi yang kemungkinan berguna, khususnya untuk kepentingan menjaga hukum dan ketertiban. 3. Pihak yang meminta, National Central Bureau (NCB-INTERPOL) atau badan penegak

4/6


hukum berkompeten lainnya harus menjamin tingkat kerahasiaan atas informasi yang diberikan oleh Pihak yang diminta. Informasi ini tidak untuk diberikan ataupun disebarluaskan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak yang memberikan informasi tersebut. 4. Para Pihak akan mengkomunikasikan pengiriman informasi melalui jalur diplomatik atau di bawah sistem komunikasi Interpol.

Pasal 9 Perlindungan Data Pribadi 1. Dalam melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini, transmisi dan pemrosesan data pribadi harus berdasarkan perundang-undangan nasional masing-masing Pihak dan peraturan terkait yang berlaku dari Interpol. 2. Pihak penerima, bila diminta oleh Pihak pengirim, mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin kerahasiaan atas keseluruhan informasi, dokumen, spesimen atau perlengkapan teknis yang diberikan sesuai dengan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Informasi, dokumen, spesimen dan perlengkapan teknis yang dipertukarkan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan diinformasikan, ditransfer atau ditransmisikan ke pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari Pihak lainnya. 4. Tanpa mengesampingkan ayat 1 di atas, peraturan di bawah ini akan diberlakukan dalam pemrosesan data pribadi yang ditransmisikan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini: 1. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak yang lain secara tertulis keinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi kewajiban Para Pihak untuk melindungi kerahasiaan informasi atau data yang didapat dari Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh masing-masing, Pemerintahnya, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT di Hanoi pada tanggal 30 Mei 2005, dalam rangkap dua dalam Bahasa Indonesia. Vietnam dan Inggris semua naskah memiliki nilai otentik yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

5/6


6/6

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam (selanjutnya disebut "Para Pihak"),

Recommend Documents