~
REPUBLIK INDONESIA
PERNYATAAN KEHENDAK
ANTA'RA PEMERINTAH REPUBllK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERASI BRASIL MENGENAI KERJASAMA TEKNIS DALAM BIDANG TEHNIK PRODUKSI BAHAN BAKAR ETHANOL
Pemerintah Republik Indonesia dan (Selanjutnya disebut "Para Pihak");
Pemerintah
Republik
Federasi
Brasil
Mempertimbangkan tekad untuk mengembangkan dan memperdalam hubungan kerjasama; Didorong oleh kehendak untuk memperkuat hubungan persaudaraan antara kedua Negara dan rakyat mereka;
kerjasama
dan
Turut mempertimbangkan bahwa kerjasama tehnik dalam bidang produksi bahan bakar ethanol adalah kepentingan khusus bagi kedua Pihak, yang akan saling memberikan manfaat; Menyadari bahwa untuk memenuhi komitmen yang telah diambil, yang termasuk pengurangan gas buang yang mengakibatkan efek rumah kaca, dengan maksud untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, semua pihak sebaiknya membatasi pembuangan gas yang menimbulkan polusi dalam bidang transportasi, sebagaimana disetujui dalam Protocol of Kyoto, dibawah Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan lklim dan yang diperkuat oleh Rencana Kerja Bali; Mengakui kesuksesan Brasil dalam mengembangkan program mengenai produksi bahan bakar ethanol dan dalam mengurangi secara signifikan lokal dan global gas buangan rumah kaca setiap tahunnya, seperti C02, sementara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memproduksi bahan bakar ethanol dan telah memulai mengembangkan dan memproduksi bahan bakar tersebut; Merujuk kepada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, Peternakan dan Persediaan Makanan Republik Federasi Brasil mengenai Pembentukan Komite Konsultasi Pertanian yang ditandatangani di Jakarta 16 Maret 2007; Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di masing-masing Negara;
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut : Pasal 1 Para pihak akan berupaya untuk mendorong, atas dasar timbal balik, saling kerjasama dengan memberikan sumbangan bagi pengembangan tehnik untuk memproduksi bahan bakar ethanol.
Pasal2 Para Pihak dapat membentuk kemitraan dengan lembaga-lembaga di sektor publik maupun swasta, organisasi dan entitas internasional, dan organisasi-organisasi swadaya masyarakat, untuk melaksanakan proyek-proyek kerjasama tehnik dalam memproduksi bahan bakar ethanol yang akan dituangkan dalam perjanjianperjanjian pelaksanaan dikemudian hari.
Pasal3 Pengaturan alih material yang terjadi di bawah program-program dan proyekproyek sesuai pernyataan kehendak ini akan dirumuskan dalam dokumen resmi tertulis yang terpisah dalam bentuk Perjanjian Alih Material bila perlu, yang akan dirundingkan secara langsung antara institusi berwenang.
Pasal4 Langkah-langkah, program-program, proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai Pernyataan Kehendak ini, akan dikoordinasikan oleh : a. Di pihak Indonesia: Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian; b. Di pihak Brasil: Sadan Kerjasama lnternasional Brasil, Kementerian Luar Negeri, yang akan menunjuk, melalui nota diplomatik, lembaga atau lembaga-lembaga yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.
Pasal5 Para Pihak akan mengadakan pertemuan-pertemuan, untuk membeicarakan syarat syarat kerjasama yang akan dikembangkan, maupun untuk membentuk syaratsyarat, program-program, proyek-proyek, kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah.
Pasal6 Para pihak akan memberikan jaminan yang tepat dan perlindungan yang efisien terhadap hak kekayaan intelektual yang timbul dari aktivitas dalam Pernyataan Kehendak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara dan persetujuan internasional yang melibatkan kedua pihak.
Pasal7
Setiap perbedaan yang terkait dengan penafsiran dan pelaksanaan Pernyataan Kehendak ini akan diselesaikan melalui negosiasi langsung antara Para Pihak.
Pasal8
Pernyataan Kehendak ini akan ditinjau atau diubah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan demikian akan berlaku pada tanggal sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Kehendak ini.
Pasal9
1. Pernyataan Kehendak ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun, dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk periode yang sama. 2. Salah satu Pihak dapat menyatakan maksudnya untuk mengakhiri Pernyataan Kehendak ini, setiap saat, melalui saluran diplomatik. Pengakhiran Pernyataan Kehendak ini hanya akan efektif tiga (3) bulan setelah penerimaan pemberitahuan dan tidak akan mempengaruhi proyek, kegiatan, hak dan atau kewajiban di bawah Pernyataan Kehendak ini yang berlangsung, kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah menandatangani Pernyataan Kehendak ini.
DITANDATANGANI di Jakarta, pada tanggal 12 Juli 2008, dalam dua naskah asli, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Portugis, dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Signed ANTON APRIYANTONO MENTER! PERTANIAN
UNTUK e.e_MERINTAH
REPUBLl~EDE~I BRASIL
Signed CELSO APfORIM MENTER! LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PROTOCOLO DE INTENCCES ENTRE 0 GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
E 0 GOVERNO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE COOPERACAO TECNICA NA AREA DE TECNICAS DE PRODUCAO DE ETANOL COMBUSTiVEL
0 Governo da Republica da Indonesia e 0 Governo da Republica Federativa do Brasil (doravante denominados "Partes"), Considerando: A determina9ao desenvolver e aprofundar as rela90es de coopera9ao; 0 desejo de estreitar os la9os de amizade e de fraternidade existentes entre os dois pafses e povos; 0 Memoranda de Entendimento entre o Ministerio da Agricultura da Republica da Indonesia e o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento da Republica Federativa do Brasil sobre o Estabelecimento de Comissao Consultiva sobre Agricultura, firmado em Jacarta, em 16 de mar90 de 2007; As leis e os regulamentos existentes em seus respectivos pafses; Considerando ainda: Que a coopera9ao tecnica na area de produ9ao de etanol combustive! se reveste de especial interesse para as Partes, com base em beneficio mutuo; Que, para cumprir os compromissos assumidos, relacionados a redu9ao de emissoes de gases do efeito estufa com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentavel, deve-se limitar a emissao de gases poluentes no setor de transportes, conforme acordado no Protocolo de Quioto na Conven9aoMarco das Na90es Unidas sobre Mudan9a Climatica e fortalecido no Plano de Ac;ao de Bali; Que o Brasil desenvolveu, com exito, programa de produ9ao de etanol combustfvel, tendo obtido redu90es consideraveis de emissOes locais e globais anuais de gases causadores de efeito estufa, como o C02, ao passo que a Indonesia tern enorme potencial para produ9ao de etanol combustive! e ja come9a seu desenvolvimento e produ9ao,
Acordaram o seguinte: Artigo 1
As Partes buscarao fomentar, em regime de reciprocidade, a prestac;ao mutua de cooperac;ao para o desenvolvimento de tecnicas de produc;ao de etanol combustive!.
Artigo 2
As Partes poderao estabelecer parcerias com instituic;oes dos setores publico e privado, organismos e entidades internacionais, e organizac;oes naogovernamentais para a implementac;ao dos projetos de cooperac;ao tecnica na produc;ao de etanol combustivel, a serem concebidos sob a egide de futures ajustes complementares.
Artigo 3
Ajustes sabre transferencia de material relative aos programas e projetos deste Protocolo de lntenc;oes serao formulados em um instrumento apropriado, incluindo, caso necessario, Acorda de Transfer~ncia de Material, que sera negociado diretamente entre as instituic;oes pertinentes.
Artigo 4
As ac;oes, programas, projetos e atividades previstos no presente Protocolo de lntenc;oes serao coordenados: a) do lado da indonesio: pelo Escrit6rio de Cooperac;ao Internacional, Ministerio da Agricultura, b) do lado brasileiro: pela Agencia Brasileira de Cooperac;ao, Ministerio das Relac;oes Exteriores, que designarao, par via diplomatica, a instituic;ao au as instituic;oes responsaveis pela sua execuc;ao.
Artigo 5
As Partes se reunirao para acordar as termos da cooperac;ao a ser desenvolvida, assim coma as programas, projetos, atividades e ac;oes.
Artigo 6
As Partes assegurarao a apropriada e eficaz protec;ao dos direitos de propriedade intelectual resultantes deste Protocolo de lntenc;oes, em conformidade com as leis e as regulamentos em vigor em seus respectivos paises e com acordos internacionais dos quais sejam partes.
Artigo 7 Quaisquer controversias relacionadas com a interpreta<;ao e a implementa<;ao do presente Protocolo de lnten<;Oes serao dirimidas por meio de conversa<;ees diretas entre as Partes Artigo 8 Este Protocolo de lnten<;Oes podera ser revisto ou emendado pelas Partes, em qualquer memento, por consenso mutuo por escrito. As emendas entrarao em vigor em data a ser determinada pelas Partes e integrarao o presente Protocolo de lnten<;Oes. Artigo 9 1. 0 presente Protocolo de lnten<;oes entrara em vigor na data de sua assinatura e tera vig~ncia de cinco (5) anos, sendo automaticamente renovavel por iguais periodos. 2. Qualquer das Partes podera manifestar sua inten<;ao de denunciar o presente Protocolo de lnten<;oes, a qualquer momento, por via diplomatica. A denuncia deste Protocolo de lnten<;Oes surtira efeito tr~s (3) meses ap6s o recebimento da notifica<;ao e nao afetara os projetos e as atividades em execu<;ao nem os direitos ou obriga<;ees em seu timbito, salvo decisao em contrario das Partes. Em testemunho do que, os abaixo assinados celebraram o presente ME. Feito em Jacarta, em 12 de julho de 2008, em dois originais, nas llnguas indonesia, portuguesa e inglesa, sendo todos os textos igualmente autenticos. Em caso de divergencia de interpreta<;ao, o texto em ingl~s prevalecera.
PELO GOVERNO DA REPUBLICA DA INDONESIA
PELO GO)IER~O DA Rf PUBLICA FEoERATWA DC _ 1ASIL
Signed
Signed
ANTON APRIYANTONO MINISTRO DA AGRICULTURA
CELS.Q AMORIM MINISTRO DAS RELAC0ES EXTERIORES
REPUBLIK INDONESIA
PROTOCOL OF INTENT BElWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL ON TECHNICAL COOPERATION IN THE FIELD OF TECHNIQUES FOR THE PRODUCTION OF ETHANOL FUEL
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil (Hereinafter referred to as the "Parties"), Considering the determination to develop and cooperation;
deepen their relations of
Prompted by the will to strengthen the ties of friendship and fraternity between both countries and their peoples; Also considering that technical cooperation in the areas of production of ethanol fuel is of special interest to both Parties, providing mutual benefit; Realizing that, in order to fulfill commitments undertaken, which include the reduction of gas emissions that trigger the greenhouse effect, with the aim to promote sustainable development, one should limit the emission of polluting gases in the area of transportation, as agreed upon within the Protocol of Kyoto, under the United Nations Framework Convention on Climate Change and strengthened by Bali Action Plan; Acknowledging Brazil's success in developing a program on the production of ethanol fuel and in si_gnificantly reduce its annual local and global greenhouse gas emissions, such as C02, while Indonesia has huge potential to produce ethanol fuel and has already started to develop and produce it; Referring to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply of the Federative Republic of Brazil on the Establishment of Consultative Committee on Agriculture signed in Jakarta on March 161h, 2007; Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
Have agreed as follows: Article 1
The Parties shall attempt to foster, on the basis of reciprocity, mutual cooperation rendering for the development of techniques to produce ethanol fuel.
Article 2
The Parties may establish partnerships with public and private sector institutions, international organizations and entities, and non-governmental organizations, in order to implement technical cooperation projects for the production of ethanol fuel to be addressed in future complementary agreements.
Article 3
Arrangement on transfer of materials occurred under the programs and projects of this Protocol of Intent will be formulated in an appropriate instrument, including Material Transfer Agreement when necessary, negotiated directly between the institutions concerned.
Article 4
The actions, programs, projects and activities foreseen in this Protocol of Intent shall be coordinated by: a. on the Indonesian side; International Cooperation Bureau, the Ministry of Agriculture ; b. on the Brazilian side; The Brazilian Cooperation Agency of the Ministry of External Relations, which shall appoint, through diplomatic channels, the institution or institutions to be responsible for their execution.
Article 5
The Parties shall hold meetings, in order to discuss on the terms of the cooperation to be developed, as well as to establish the terms of the programs, projects, activities and actions.
Article 6
The Parties shall ensure the appropriate and efficient protection of intellectual property rights obtained under this Protocol of Intent, in accordance with the laws and regulations in force in their respective countries and with the international agreements to which they are parties.
Article 7
Any differences related to the interpretation and implementation of this Protocol of Intent shall be settled by direct negotiations between the Parties.
Article 8
This Protocol of Intent may be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Protocol of Intent.
Article 9
1. This Protocol of Intent shall enter into force on the date of its signature and will remain valid for the period of five (5) years, and shall be automatically renewed for equal periods. 2. Either Party may express its intention to terminate this Protocol of Intent, at any time, through diplomatic channels. Termination of this Protocol of Intent shall only be effective three (3) months after receipt of the notification and will not affect ongoing projects and activities, rights and/or obligations under this Protocol of Intent except if the Parties have agreed otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Protocol of Intent.
DONE in Jakarta, on the 12 of July, 2008, in two originals, in Indonesian, Portuguese and English, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE'REPUBud OF BRAZIL
Signed
Signed
ANTON APRIYANTONO MINISTER OF AGRICULTURE
CELSQ AMORIM MINISTER OF E¥TERNAL RELATIONS
