PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PERLINDUNGAN BERSAMA ATAS HAK-HAK HASIL AKTIFITAS INTELEKTUAL YANG DITERAPKAN DAN DIPEROLEH DALAM RANGKA KERJASAMA BILATERAL TEKNIK MILITER
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia, selanjutnya disebut "Para Pihak"; BERTINDAK sesuai dengan Deklarasi tentang Kerangka Kerja Hubungan Persahabatan dan Kerjasama antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia di abad ke-21 yang ditandatangani di Moskow 21 April 2003; MERUJUK Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang kerjasama Teknis Militer yang ditandatangani di Moskow 21 April 2003; MEMPERHATIKAN Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Perlindungan atas Informasi Rahasia yang ditandatangani di Jakarta 16 September 2004; MENEGASKAN keinginan bersama untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara dua negara; MENGAKUI pentingnya perlindungan atas hak-hak hasil aktifitas intelektual yang diterapkan dan diperoleh dalam rangka kerjasama bilateral teknis militer; MEMPERHATIKAN perlunya koordinasi usaha para Pihak dan mengambil langkah-langkah efektif guna mencegah adanya penyalahgunaan atas hasil kegiatan intelektual dalam rangka kerjasama bilateral teknis militer; MENGACU kepada prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan; BERDASARKAN undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing; TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT :
1
Pasal 1 DE FINIS! Untuk maksud Persetujuan ini, istilah berikut ini akan digunakan:
1.
"Kerjasama teknik militer"-adalah kegiatan Para Pihak di bidang hubungan Internasional mengenai ekspor dan impor, termasuk suplai pembelian produk untuk keperluan militer termasuk atau pengembangan, manufaktur dan modernisasi;
2.
"Produk militer"-adalah persenjataan dan peralatan militer (PPM), pekerjaan, perbaikan, hasil-hasil kegiatan intelektual dan kekayaan intelektual dan informasi yang terkait dalam rangka kerjasama bilateral teknis-militer;
3.
"Kekayaan Intelektual"-diartikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dari Konvensi Pendirian Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia yang ditandatangani di Stockholm pada 14 Juli 1967;
4.
"Informasi"-informasi dalam ketentuan Persetujuan 1n1, termasuk kontrak-kontrak dalam rangka kerjasama bilateral teknis militer dan hasil-hasilnya, terlepas dari bentuk perwujudannya;
5.
"Informasi rahasia"-informasi dan akses yang dibatasi berdasarkan hukum yang berlaku di negara Para Pihak dan pemegang yang harus menjaga kerahasiaannya;
6.
"Hasil-hasil aktifitas intelektual"-ilmu, disain konstruksi, teknik dan pemecahan teknologis, yang termuat dalam dokumen teknis dan teknis ilmiah, termasuk produk militer yang dibuat dan disediakan dalam rangka kerjasama bilateral teknis-militer;
7.
"Hasil-hasil a ktifitas intelektual yang diterapkan" adalah hasil-hasil aktifitas intelektual Para Pihak yang saling diberikan dan tercipta di luar kerangka kerjasama bilateral teknis militer, hak-hak yang dimiliki oleh negara masing-masing dan/atau organisasi yang berwenang;
8.
"Hasil-hasil aktifitas intelektual yang diperoleh"-adalah hasil-hasil aktifitas intelektual yang tercipta dalam rangka kerjasama bilateral teknis militer;
9.
"Organisasi-organisasi berwenang" adalah badan hukum dari masingmasing negara yang berwenang sesuai hukum yang berlaku, untuk turut serta dalam implementasi kontrak yang dibuat dalam rangka kerjasama bilateral teknis-militer. 2
Pasal2 TUJUAN
Tujuan Persetujuan ini adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak atas hasil aktifitas intelektual yang diterapkan dan diperolah dalam rangka kerjasama bilateral teknis-militer, sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Federasi Rusia, termasuk traktat Internasional dimana kedua negara Para Pihak menjadi pihak.
Pasal3 BADAN BERWENANG
1.
2.
Badan-badan Berwenang Para Pihak untuk implementasi Persetujuan ini adalah: i.
Bagi pihak Republik Indonesia adalah Republik Indonesia;
Departemen
Pertahanan
ii.
Bagi pihak Federasi Rusia adalah Kementerian Kehakiman Federasi Rusia.
Para Pihak harus segera menginformasikan Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai perubahan Badan Berwenang.
Pasal4 KERJASAMA PARA PIHAK
Kerjasama Para Pihak dalam melindungi hak-hak hasil aktifitas intelektual diimplementasikan melalui:
1.
Aktifitas yang terkait dalam perlindungan intelektual yang diperoleh dan diterapkan;
2.
Melakukan tindakan guna mencegah pelanggaran pada saat menggunakan hak kekayaan intelektual, termasuk pembocoran informasi rahasia;
3.
Pertukaran pengalaman dan informasi terkait isu perlindungan kekayaan intelektual, termasuk yang timbul dari kerjasama internasional dari negara Para Pihak;
4.
Menyediakan aturan hukum normatif atas permintaan Pihak lainnya yang mengatur mengenai penggunaan dan perlindungan kekayaan intelektual;
5.
Bentuk lain dari kerjasama yang disepakati Para Pihak.
hak-hak
hasil
aktifitas
3
Pasal 5 KONTRAK
Para Pihak danjatau organisasi berwenang yang membuat persetujuan dalam rangka kerjasama bilateral teknis-militer akan menyepakati danjatau memperhatikan mengenai:
1.
Pembagian hak-hak atas hasil aktifitas intelektual dengan memperhatikan kontribusi masing-masing Pihak dan/atau organisasi berwenang;
2.
Kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum hasil aktifitas intelektual yang diperoleh dan diterapkan;
3.
Persyaratan dan perluasan penggunaan hasil-hasil aktifitas intelektual yang diperoleh dan diterapkan di wilayah negara Para Pihak maupun wilayah negara ketiga;
4.
Hak-hak dan kewajiban masing-masing Pihak danjatau organisasi berwenang untuk menggunakan, identifikasi, pengiriman dan melindungi informasi ra hasia;
5.
Persyaratan dan prosedur pengiriman, pertukaran dan publikasi informasi hasil aktifitas intelektual yang diperoleh;
6.
Prosedur perbaikan kerusakan yang timbul akibat penggunaan yang salah hasil aktifitas intelektual.
Pasal6 PERLINDUNGAN HUKUM
Persetujuan akan mencantumkan bahwa hasil aktifitas intelektual yang diterapkan dan diperoleh hanya akan digunakan setelah tindakan-tindakan untuk menjamin perlindungan hukumnya telah dilakukan.
Pasal7 KONSULTASI
Dalam hal salah satu Pihak dan/atau organisasi berwenang mengetahui bahwa hasil-hasil aktifitas intelektual yang diperoleh dalam rangka kerjasama bilateral teknis-militer tidak dilindungi oleh hukum Negara salah satu pihak, Badan Berwenang dan/atau organisasi berwenang di Negara para Pihak harus segara melakukan konsultasi membahas perlindungannya.
4
PasaiS PENGGUNAAN HASIL
1.
Masing-masing Pihak, sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan Federasi Rusia, dan traktat Internasional dimana Para Pihak menjadi pihak, harus mengambil tindakan untuk mencegah penggunaan atas hasil aktifitas intelektual, hak-hak yang dimiliki negara pihak lain dan/atau organisasi berwenang ketika mengembangkan, membuat dan mendistribusikan produk militer di wilayah negara ketiga, tanpa persetujuan tertulis dari negara pihak ini.
2.
Masing-masing Pihak berkoordinasi dengan Pihak lain dan memperhatikan kepentingannya ketika memodernisasi produk militer negara ketiga yang dikembangkan atau disuplai oleh negara Pihak lain, apabila dalam proses modernisasinya melibatkan penggunaan hasil-hasil aktifitas intelektual yang diperoleh dan diterapkan dan informasi rahasia dan terbatas yang dipertukarkan oleh Para Pihak.
Pasal9 PATEN
1.
Organisasi berwenang yang membuat kontrak akan mempertimbangkan keinginan untuk mempatenkan hasil-hasil aktifitas intelektual atau menyimpannya dalam bentuk informasi rahasia.
2.
Pendaftaran paten pertama kali didaftarkan di wilayah negara dimana hasil-hasil aktifitas intelektual yang diperoleh yang dapat dipatenkan (di wilayah Republik Indonesia dan di wilayah Federasi Rusia) sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Para Pihak.
Pasal 10 PERLINDUNGAN INFORMASI
1.
Informasi mengenai hasil-hasil aktifitas intelektual yang diterapkan yang dinyatakan rahasia oleh salah satu Pihak dan/atau organisasi berwenang secara otomatis diakui dan dilindungi oleh Pihak dan/atau badan berwenang lainnya.
2.
Informasi mengenai hasil-hasil aktifitas intelektual yang diperoleh akan dinyatakan rahasia berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak atau badan berwenang.
5
3.
Ketentuan pertukaran dan perlindungan bersama informasi rahasia harus ditentukan berdasarkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Kesepakatan Perlindungan Informasi Rahasia yang telah ditandatangani di Jakarta tanggal 16 September 2004.
Pasal 11 PELAKSANAAN
Para pihak melalui Badan Berwenang mereka, akan membentuk mekanisme pelaksanaan dan pengawasan Persetujuan ini, yang meliputi:
1.
Membentuk, apabila perlu, badan bersama untuk menjamin pelaksanaan Persetujuan ini, mengkoordinasikan kegiatan Badan Berwenang dari negara Para Pihak;
2.
Memantau pelaksanaan Persetujuan ini, termasuk tugas dari perwakilan Badan Berwenang dan/atau organisasi berwenang dari negara Para Pihak untuk memantau unjuk kerja kewajiban para pihak untuk melindungi hak-hak hasil aktifitas intelektual;
3.
Menyiapkan rekomendasi guna meningkatkan effisiensi perlindungan hukum hak-hak hasil aktifitas intelektual yang diterapkan dan diperoleh dalam kerangka kerjasama bilateral teknis-militer;
4.
Bentuk kerjasama lain yang disepakati Para Pihak.
Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan atau perbedaan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Persetujuan ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pihak.
Pasal 13 AMANDEMEN
Persetujuan ini dapat diamandemen dan ditambahkan, pada setiap saat dengan kesepakatan bersama, dalam bentuk protokol terpisah yang menjadi bagian integral dari Persetujuan ini.
Pasal 14 PEMBERLAKUAN, KEABSAHAN DAN PENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.
6
2.
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pengakhiran Persetujuan ini.
3.
Pengakhiran atau penarikan dari Persetujuan ini, tidak akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Para Pihak berdasarkan Pasal 8 dan 10 dari Persetujuan ini kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini diberi kewenangan oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Moskow pada hari pertama bulan Desember tahun 2006 dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
Signed
Signed ; _' ~
.•, -
.· ~ . .
_....... _~ lw-'-· •
7
COrJIAUIEHHE Mem)J.y IIpasuTeJibCTBOM Pecny6JIHKH Hu.r.one3HH u IlpasuTeJihCTBOM PoccuiicKoii
e.r.epaQuu o B3aHMHoii oxpaue npas ua pe3yJihTaTbl HHTCJIJICKryaJibHOH )J.CHTCJibHOCTH, HCDOJih3YCMbiC H llOJIY-ICHHhiC B XO)J.C .r.sycTOpOHHCrO BOCHHO-TCXHH-JCCKOrO COTpy.r.HH-JCCTBa
ITpaBHTenhcTBO Pecrry6nHKH HH~oHe3HH H ITpaBHTellhCTBO PoccwwcKow e~epau;ww, B ~aJibHeHIIIeM HMeHyeMhie CTopoHaMH,
B
COOTBeTCTBHH
C ,l.J,eKnapaQHeH
06
~py)l(eCTBeHHbiX
OCHOBaX
H
rrapTHepcKHX OTHorneHHH Me)l(~y Pecrry6nHKOH HH~OHe3HeH H PoccwwcKoH e~epau:wew B
XXI
BeKe, rro~rrwcaHHOH B MocKBe
pyKoBo~cTBy.sicb
21
arrpemi
2003
r.,
CornaiiieHHeM Me)l(~y ITpaBHTellhCTBOM Pecrry6nHKH
HH~OHe3HH H ITpaBHTellhCTBOM PoccHHCKOH e~epau;ww o BOeHHO-TexHwiecKoM coTpy~HwqecTBe, rro~rrHcaHHbiM B MocKBe
rrpHHHMa.si Pecrry6nHKH
Bo
BHHMaHHe
HH~oHe3HH
21
arrpem1
r.,
Me)l(~y
CornaiiieHHe
H ITpaBHTenbCTBOM
2003
ITpaBHTellbCTBOM
PoccHHCKOH
e~epau:wH
B3aHMHOH 3aiii.HTe CeKpeTHOH HH4JopMaQHH, ITO~ITHCaHHOe B ,l.J,)I(aKapTe ceHT.s:~6p.s:~
16
2004 r.,
ITO~TBep)l(~a.si ~BYM.si
o
HaMepeHH.si yKperrll.siTb
~py)l(eCTBeHHbie
OTHOIIIeHH.si
Me)l(~y
rocy ~apCTBaMH,
rrpH3HaBa.si
Ba)I(HOCTb
B3aHMHOH
HHTenneKTyanbHOH ~e.siTeJibHOCTH,
OXpaHbi
rrpaB
Ha
pe3yllbTaTbl
HCITOllh3yeMhie H rronytieHHhie
.LI:BYCTopoHHero BOeHHO-TeXHHtiecKoro
B XO~e
coTpy~HWiecTBa,
rrpHHHMa.si Bo BHHMaHHe Heo6xo~HMOCTb Koop~HHau;nH ycwnww CTopoH H rrpHH.siTH.si 3
pe3yllbTaTOB
HHTenneKTyaJibHOH
BoeHHO-TeXHHtiecKoro
~e.siTellhHOCTH
coTpy~HHtieCTBa,
OCHOBbiBa.siCb Ha rrpHHQHrrax paBeHCTBa H B3aHMHOH BhlfO.LJ:bl,
B
XO~e
2
c
COOTBeTCTBIUI
B
3aKOHO~aTenoCTBOM
COOTBeTCTBYIOIIJ;IIX rocy ~apCTB, cornaciimico o
HmKecne~yiOII.J,eM:
CTaTLH 1 Onpe.r:.eJieHHH )l,mi IJ,eneii HaCT05III.J,ero CornarneHII5I rrpHMeH5IIOTC5I cne~yiOII.J,IIe rroH5ITH5I:
1.
«BoeHHO-TexHnY:ecKoe coTpy~HWieCTBO» -
~e51TenoHOCTh CTopoH B
o6naCTII Me)K~yHapO~HbiX OTHOilieHIIH, CB5.13aHHa5I C BbiB030M II BB030M, B TOM Y:IICJie C ITOCTaBKOH IIflii 3aKyiiKOH, IIpo~yKUIIII BOeHHOrO Ha3HaY:eHII5I, a TaK)Ke C ee pa3pa60TKOH, rrp01I3BO~CTBOM II MO~epH1I3aiJ,IIeH;
2.
«IIpO~YKUII5I BOeHHOfO Ha3HaY:eHII5I» - BOopy)KeHIIe, BOeHHa5I TeXHIIKa,
pa6oThi,
IIHTenneKTyanoHa5I ~BycTopoHHeMy
3.
pe3ynhTaToi
ycnyrii,
C06CTBeHHOCTb,
a
soeHHO-TexHwiecKoMy
«IIHTenneKTyanoHa5I
yKa3aHHOM s cTaToe
2
~e5ITeflbHOCTII
IIHTenneKTyanoHOH TaK)Ke
1IHcpOpMaiJ,II51,
OTHOC5III.J,a5IC5I
coTpy~HIIY:ecTBy;
C06CTBeHHOCTb»
-
ITOHIIMaeTC5I
B
3HaY:eHIIII,
KoHBeHUIIII, yqpe)K~aiOII.J,eii BceMIIPHYIO opraHII3aUIIIO
IIHTenneKTyanoHOH co6cTBeHHOCTII (BOI1C), IIO~IIIICaHHOH B CToKronhMe IIIOfl5I
K
14
1967 r.;
4.
«1IHcpOpMaiJ,II5I)) -
CBe~eHII5I, KaCaiOII.J,IIeC5I ITOflO)KeHIIH HaCT05III.J,ero
CornaweHII5I, a TaK )Ke KOHTpaKTOB, 3aKniOY:eHHbiX B xo.D,e .D,BycTopoHHero BOeHHO-TeXHIIY:eCKOfO
COTpy~HIIY:eCTBa,
II
rronyl.leHHbiX
pe3ynoTaTOB,
He3aBHCIIMO OT cpopMbl IIX IIpe~CTaBneHII5I;
5.
«KOHcp1I~eHIJ,IIaflbHa51
1IHcpOpMaiJ,II5I»
-
1IHcpopMaiJ,II5I,
~OCTyii
K
KOTOpOH OrpaHIIY:IIBaeTC5I B COOTBeTCTBIIII C 3aKOHO~aTeflhCTBOM rocy~apCTB CTopoH,
II
o6na~aTenb
KOTOpOH
rrpHHIIMaeT
Mepol
IIO
o6eciieY:eHIIIO
KOHcpH~eHIJ,IIaflbHOCTII;
6.
«pe3yfloTaTbl
IIHTenneKTYaflbHOH
~e5ITeJibHOCTII»
ee
3
a
:>Ke
B
rrpo.n;yKIJ.IUI BOeHHOrO Ha3Ha4eHIUI, 11pOH3BO)l;MMOH M 110CTaBJI51eMOH B XO)l;e .n:sycTopoHHero soeHHO-TeXHM4eCKoro coTpy .lJ:HM4ecTsa;
7.
«MCI10Jih3yeMbie
pe3yJinTaThl
MHTeJIJieKTyaJibHOH
.n;e51TeJihHOCTM» -
pe3yJinTaThi MHTenneKTyanhHOH .n;e51TeJihHOCTM, rrepe.n;aHHhie CTopoHaMM .n;pyr .n;pyry
M
C03)l;aHHhie
coTpy.n;HM4eCTBa,
rrpasa
BHe Ha
paMOK
.lJ:BYCTOpOHHero
KOTOpnie
rrpHHa.n;ne:>KaT
BOeHHO-TeXHM4eCKOrO rocy.n;apcTBaM
CTopoH
MfiiJIM MX YITOJIHOM04eHHhiM opraHM3aiJ.M5IM;
8.
<
pe3yJinTaThi
MHTeJIJieKTyaJihHOH
MHTeJIJieKTyaJihHOH
.n;e51TeJihHOCTM,
)l;e51TeJihHOCTM»
co3.n;aHHhie
B
-
xo.n;e
.n:sycTopoHHero soeHHO-TeXHM4ecKoro coTpy.n;HM4ecTsa;
9. CTopoH,
«yrroJIHOM04eHHhle opraHM3aiJ.MM» KOTOpnie
yrroJIHOM04eHhi
B
IOpH)l;M4eCKMe JIMIJ.a rocy.n;apCTB
cooTBeTCTBMM
c
3aKoHo.n;aTeJihCTBOM
rocy.n:apcTB CTopoH yqacTBOBaTh B peaJIM3aiJ.MM KOHTpaKTOB, 3aKmoqaeMhiX B xo.n:e .n:sycTopoHHero soeHHo-TexHMqecKoro coTpy.n;HM4eCTBa.
CTaThH
2
II;eJih
U:enhiO HaCT051IIJ.ero CorJiarneHM51 51BJI51eTC51 o6ecneqeHMe oxpaHhi npas Ha pe3yJinTaThl MHTeJIJieKTYaJihHOH )l;e51TeJihHOCTM, MCI10Jih3yeMhie H ITOJiyYeHHhie B xo.n;e .ll.BYCTopoHHero soeHHO-TeXHM4ecKoro coTpy )l.HHqecTBa B cooTBeTCTBHH c 3aKoHo.n;aTeJihCTBOM Pecny6nMKM HH.n;oHe3MM M 3aKOHo.n;aTeJihCTBOM PoccMHCKOH e.n;epaiJ.HM,
a
TaK
:>Ke
B
COOTBeTCTBHM
C Me:>K)l.yHapO)l;HhiMM
)l;OrOBOpaMM,
yqacTHMKaMM KOTOphiX 51BJI51IOTC51 rocy.n;apcTBa CTopoH.
CTaThH
3
YnoJIHOMO'IeHHhie opraHhi
1. Y rroJIHOM04eHHhiMM CorrrarneHM51 51BJI51IOTC51:
opraHaMM CTopoH no peaJIM3aiJ.MM HaCT051IIJ.ero
4
c
PoccHiicKoii
MIIHHCTepcTBO
CTopoHhl
lOCTHIJ.IIII
PocciiiicKoA e.nepaU.HII; c
HHJJ;OHe3IIHCKOH
CTopoHbi
-
,ll,eiTapTaMeHT
o6opoHbi
PeciTy6JIHKII
HHJJ;oHe3HH.
2.
CTopoHbi
csoespeMeHHO
HHcpopMIIpyiOT
JJ;pyr
JJ;pyra
no
.[J;HITJIOMaTIIGeCKIIM KaHaJiaM 06 II3MeHeHIIH YITOJIHOMOGeHHbiX opraHOB.
CTaTbH 4 CoTpy)J.uuqecTBO CTopou CoTpy JJ;HHGeCTBO
CTopoH
ITO
oxpaHe
ITpas
Ha
pe3yJinTaThi
HHTeJIJieKTYaJibHOH .[J;e~ITeJibHOCTH OCyiiJ.eCTBJI}IeTC}I ITyTeM:
1.
CornacosaHH}I
BOITpocos,
CB}I33HHbiX
c
oxpaHoii
ITpas
Ha
IICnOJin3yeMbie II IIOJiyGeHHble pe3yJibT3Tbi HHTeJIJieKTyaJinHOH .[J;e}{TeJibHOCTH;
2. npH
OcyiiJ.eCTBJieHH}I MepoiTpH}ITHH ITO HeJJ;oiTyiiJ.eHHIO ITpasoHapyrneHIIH
IICnOJib30B3HHH
IIHTeJIJieKTyaJibHOH
C06CTBeHHOCTII,
B
TOM
GIICJie
pa3rJiaiileHH}I KOHcpiiJJ;eHIJ.H3JibHOH HHcpOpMaiJ.IIII;
3.
06MeHa
OITbiTOM
II
HHcpOpMaiJ.HeH
ITO
BOnpocaM
oxpaHbl
HHTeJIJieKTyaJibHOH C06CTBeHHOCTII, B TOM GIICJie B paMK3X Me)J(JJ;yHapOJJ;HOrO COTPY.IJ:HIIGecTsa rocyJJ;apcTB CTopoH;
4.
Tipe.nocTaBJieHII}I
npaBOBhiX
aKTOB
JJ;pyroH:
ITO
3aiTpocy
O.IJ:HOH
CTopoHoif,
CTopoHbi
HOpMaTHBHhiX
pernaMeHTHPYIOIIJ.HX
Bonpocbi
HCnOJib30B3HII}I II OXpaHbl IIHTeJIJieKTY3JibHOii C06CTBeHHOCTII;
5.
Peanii3aiJ.MII
JJ;pyrMx
cpopM
coTpyJJ;HHGecTsa,
cornacoBaHHbiX
CTopoHaMH.
CTaTbH 5 KouTpaKTbi
B
JJ;orosopax
(KOHTpaKTax),
3aKJIIOGaeMniX
B
xo)J;e
JJ;BycTopoHHero
soeHHO-TeXHRGecKoro COTPY.IJ:HMGecTBa, CTopoHni HIMJIH HX yiToJIHOMoGeHHbie opraHH3aiJ.HII cornacoBbiBaiOT IIIHJIH YllMTbiBaiOT:
5
1.
Pacnpe.IJ:eJieHHe
.IJ:e~nenhHOCTH c
yqeToM
npas
Ha
BKJia.IJ:OB
pe3yJinTaThi
rocy.IJ:apcTsa
HHTenneKTYaJihHOH
Ka)I(.IJ:OH
H3
CTopoH
H/HnH
ynOJIHOMO"lleHHOH opraHH3aU:HH;
2.
06~13aTeJihCTBa IlO o6ecne"l!eHHIO npaBOBOH OXpaHhl HCTIOJin3yeMhiX H
IlOJiy"lleHHhiX pe3yJinTaTOB HHTeJIJieKTyaJihHOH .IJ:e51TeJihHOCTH;
3. YCJIOBH51 pe3yJihTaTOB
H
06beM HCilOJih30BaHH51 IlOJiylfeHHbiX H
HHTeJIJieKTyaJibHOll .IJ:e51TeJihHOCTH
HCTIOJih3yeMbiX
Ha TeppHTOpHH
rocy.IJ:apCTB
CTopoH, a TaK)I(e Ha TeppHTOpH51X TpeThHX rocy.IJ:apcTs;
4.
Tipasa H o6513aTeJihCTBa Ka)I(.IJ:Oii H3 CTopoH HIHJIH ynonHoMo"l!eHHOH
opraHH3aU:HH
no
HcnoJih30BaHHIO,
o6o3Ha"l!eHHIO,
nepe.IJ:a"lle
H
oxpaHe
KOH(pH.IJ:eHU:HaJibHOH HHcpopMaU:HH;
5.
YcJIOBH51 H nop51.IJ:OK nepe.IJ:a"l!H, o6MeHa H ny6JIHKaU:HH cse.IJ:eHHH o
TIOJiy"lleHHhiX pe3yJihTaTaX HHTeJIJieKTYaJihHOH.IJ:e51TeJihHOCTH;
6.
Tiop51.IJ:OK
B03Meii.J,eHH51
y6biTKOB
BCJie.IJ:CTBHe
HenpasoMepHoro
HCTIOJih30BaHH51 pe3yJihTaTOB HHTeJIJieKTYaJihHOH .IJ:e51TeJihHOCTH.
CTaTbH 6 llpasosaH oxpaua
B
.11:orosopax
(KOHTpaKTax)
npe.IJ:ycMaTpHsaeTc51,
"liTO
npHMeHeHHe
HCilOJih3yeMhiX H TIOJIY"lleHHhiX pe3y JibTaTOB HHTeJIJieKTYaJihHOH .IJ:e~ITeJibHOCTH ocyr.u;eCTBJI51eTC51
TOJibKO
TIOCJie
COBeprneHH51
)l,eHCTBHH,
HanpaBJieHHhiX
Ha
o6ecne"lleHHe Hx rrpaBoBoi1 oxpaHbi.
CTaTbH 7 KoucyJibTaUHU
B
cny-qae ecnH O.IJ:Ha H3 CTopoH HIHJIH HX ynonHoMo"l!eHHhiX opraHH3aU:Hii
IlOJiaraeT, "liTO B XO.IJ:e .IJ:BYCTOpOHHero BOeHHO-TeXHH"I.JeCKOfO COTpy)l.HH"lleCTBa nony"l!eHhl OXpaH51IOTCH
pe3yJinTaTbJ
HHTeJIJieKTYaJihHOH
3aKOHO.IJ:aTeJibCTBOM
.IJ:eHTeJihHOCTH,
rocy.IJ:apcTsa
O.IJ:HOH
KOTOpbie H3
He
CTopoH,
ynonHoMo"lleHHbie opraHbi HIHJIH ynonHoMolJeHHhie opraHH3aU:HH rocy.IJ:apcTB
6
KOHCYJibTal.IJU1 ITO BOIIpocaM oxpaHbl rrpaB Ha TaKHe pe3yrrhTaThi.
CTaThH
8
HcnoJih30BaHue pe3yJihTaToB
1.
Ka)l(~a5l H3 CTopoH B cooTBeTCTBHH c 3aKoHo~aTeJibCTBOM Pecrry6rrHKH
11H~oHe3HH
H
3aKoHo~aTeJibCTBOM
Me)l(~yHapO~HbiMH ~OfOBOpaMH,
rrpe~rrpHMeT
CTopoH,
HCIIOJib30BaHH5l
Mepbi
c
a
He~orryr.u;eHH5l
u;errhiO
~e5lTeJibHOCTH,
HHTeJIJieKTYaJibHOH
TaK)I(e
rocy~apCTBa
yqacTHHKaMH KOTOpbiX 5lBJI5liOTC5l
Heo6xo~HMbie
pe3yJihTaTOB
e~epaQHH,
PoccHiicKoii
rrpasa
Ha
KOTOpbie rrpHHa~Jie)l(aT rocy ~apcTBY ~pyroii CTopoHbi H/HJIH yrrorrHoMoqeHHOii opraHH3aQHH, TeppHTOpHIO
IIpH
pa3pa60TKe,
TpeTbero
IIpOH3BO~CTBe
rocy~apCTBa rrpo~yKQHH
H
pacrrpOCTpaHeHHH
BOeHHOfO
Ha3HaqeHH5l
Ha 6e3
IIHCbMeHHoro corrracH5l rocy ~apcTBa :noii CTopoHbi.
2.
Ka)l(~a5l CTopoHa 6y ~eT corrracoBbiBaTb c ~pyroii CTopoHoii sorrpocbi,
CB5l3aHHbie C BOeHHOfO
IIpOBe~eHHeM ~JI5l
Ha3HaqeHH5l,
rrpHMeHHTb
TpeTbHX rocy ~apCTB
eCJIH B XO~e TaKOH
pe3yJibTaTbi
MO~epHH3aQHH npo~yKQHH
MO~epHH3aQHH rrpe~IIOJiaraeTC5l
HHTeJIJieKTYaJibHOH
~e5lTeJibHOCTH,
a
TaK
)l(e
KoHqm~eHI..J;HaJibHYIO HHq>OpMaQHIO, rrepe~aHHhie CTopoHaMH ~pyr ~pyry.
CTaThH
9
flaTeHThl
B
yrrorrHoMoqeHHhie
opraHH3aQHH
orrpe~err5liOT
Qerrecoo6pa3HOCTb IIaTeHTOBaHH5l IIOJiyqeHHbiX pe3yJibTaTOB HHTeJIJieKTYaJibHOH ~e5lTeJibHOCTH
HJIH
COXpaHeHH51
HX
B
pe)I(HMe
KOHqm~eHQHaJibHOH
HHcpopMaQHH.
Ilo~aqa 3a5lBOK Ha Bbi~aqy rraTeHTOB B rrepsy10 oqepe~b ocyr.u;ecTBJI5leTC5l B rocy ~apCTBe, Ha TeppHTOpHH KOTOporo 6biJIH IIOJiyqeHbi naTeHTOCIIOC06Hbie pe3yJibTaThi
HHTerrrreKTYaJibHOii ~e5lTeJibHOCTH
(Ha TeppHTOpHH Pecrry6rrHKH
7
l1H)J,OHe3HH
HJIH
Ha
PoccwilcKoil
TeppHTOpHH
B
e)J,epaQHH ),
cooTBeTCTBHH c 3aKOHO)J,aTeJibCTBOM rocy)J,apcTB CTopoH.
CTaThH 10 3amuTa un4>opMaQuu
1.
J1HcpopMaQIUI
)J,e51TeJibHOCTH,
o6
HCIIOJih3yeMbiX
IIpH3HaHHa51
H
pe3yJibTaTaX
0603Hal.JeHHa51
KaK
HHTeJIJieKTYaJihHOH KOHcpH)J,eHQHaJibHa51
HHcpopMaQH51 nepe)J,aiOIQeil CTopoHoil HIHJIH ynoJIHOMOl.JeHHOH opraHH3aQHeil, 6y)J,eT aBTOMaTHl.JeCKH Cl.JHTaThC51 H oxpaH51ThC51 KaK TaKOBa51 IIpHHHMaiOIQeH CTopoHoil HIHJIH ee ynoJIHOMOl.JeHHOH opraHH3aQHeil.
2.
J1HcpOpMaQH51
)J,e51TeJibHOCTH
0
IIOJiyl.JeHHbiX
rrpH3HaeTC51
pe3yJibTaTaX
KOHcpH)J,eHQHaJihHOH
ITO
HHTeJIJieKTYaJihHOH
B3aHMHOMY
COfJiaCHIO
CTopoH HIHJIM yrroJIHOMol.JeHHhiX opraHH3aQHH.
3. YCJIOBH51 orrpe)J,eJI51IOTC51 Pecrry6JIMKH
B
B3aHMHOrO
o6MeHa
cooTBeTCTBMH
I1H)J,OHe3HM
H
c
M
oxpaHbl
CornarneHHeM
ITpaBHTeJihCTBOM
CeKpeTHOH Me)I()J,y
HHcpOpMaQMM
ITpaBMTeJihCTBOM
PoccHilcKoil
e)J,epaQHM
B3aHMHOH 3aiQMTe CeKpeTHOH 1-IHcpOpMaQHM, IIO)J,IIMCaHHbiM B ,Il,)l(aKapTe ceHT516p51
2004
o
16
r.
CTaThH 11 PeaJIH3aQHH CorJiawenuH CTopoHbi l.lepe3 CBOH yrroJIHOMOl.JeHHbie opraHhi Bhipa6oTaiOT MexaHM3M peanM3aQHM
HaCT051IQero
CornarneHH51
H
KOHTPOJI51
3a
ero
BhiiiOJIHeHMeM,
KOTOpbiH 6y)J,eT BKJIIOqaTb:
1.
(rrpH
He06XO)J,MMOCTM)
COBMeCTHOfO
opraHa,
o6ecrrel.JHBaiOIQero BbiiiOJIHeHMe HaCT051IQero CornarneHM51 H B3aMMO.LJ.eilcTBHe ynoJIHOMOl.JeHHbiX opraHoB rocy)J,apCTB CTopoH;
2. BKJIIOqa51
OcyiQeCTBJieHHe MOHHTopHHra peanH3aQHH HaCT051IQero CornarneHM51, ITOe3)J,KH
ynoJIHOMOl.JeHHhiX
rrpe)J,CTaBHTeJieH opraHH3aQHH
ynoJIHOM04eHHbiX
rocy)J,apcTB
CTopoH
)],1151
opraHoB
HIMJIH
ocyiQeCTBJieHH51
8
KOHTpOJUI
33
BhiiiOJIHeHJieM
o65I3aTeJinCTB CTopoH no oxpaHe npaB
Ha pe3yJinT3Tbl 11HTeJIJieKTYaJinHOll )1,e5ITeJinHOCT11;
3.
P33pa6oTKY
peKoMeH.rr.a~l1ii,
HanpaBJieHHniX
Ha
noBniiiieHI1e
3cpcpeKTI1BHOCTI1 npaBOBOll 0Xp3Hhl 11CIIOJin3yeMniX 11 IIOJiyt:IeHHhiX pe3yJinT3TOB )1,e5ITeJinHOCTI1
8
XO)l,e
.II.BYCTOpOHHero
BOeHHO-
TeXHI1t:IecKoro coTpy)1,HI1t:IecTBa;
4.
)J,pyr11e cpopMni coTpy,ZJ,H11t:IeCTBa, corJiaco8aHHnie CTopoHaMI1.
CTaTh.H 12 Pa3pemeuue cnopos Cnopni
11
TOJIKOBaHI1eM
B03HI1KaJO~I1e
p33HorJiaCI15I,
HacTo5I~ero
CorJiaiiieHI15I,
B
CB5I311
6y ,ZJ,YT
c
peaJI113au:11eii
p33peiiiaTnC5I
11
nyTeM
KOHcyrrnT3U:11lll1 neperoBopoB Me)I(,ZJ,y CTopoHaMI1.
CTaTh.H 13 Bueceuue H3Meueuuii HaCT05I~ee CorrraiiieHI1e B
B CTopoH
MoryT
6biTn
BHeceHbi
JIJ06oe BpeM5I no B3ai1MHOMY corrrac1110
113MeHeHI15I
11
,ZJ,onorrHeHI15I,
ocpopMJI5IeMnie
OT,ZJ,eJinHhiMI1 npOTOKOJI3MI1, KOTOpnie 6y,ZJ,yT 5IBJI5IThC5I HeOTbeMJieMOll t:IaCTnlO
HaCT05I~ero CornaiiieHI15I.
CTaTb.H 14 BcrynJieuue B cuJiy, ).leiicTsue, npeKpai..Qeuue ).leiicTBH.H
1. HacTomu:ee
2.
CornaiiieHI1e BcTynaeT 8 c11ny c ,ZJ,aTni no,ZJ,nl1caHI15I.
HacT05I~ee CornaiiieHI1e 3aKJIJOt:IaeTc5I cpoKoM Ha ,ZJ,eC5ITb neT 11 6y,ZJ,eT
3BTOM3TI1'4:eCKI1 IIpO,ZJ,JieBaTnC5I H3 K3)1(,L(blll IIOCJie,ZJ,yJO~Yill Il5ITYIJieTHYill nep110,L(, ecnYI HYI O,ZJ,Ha 113 CTopoH nYICnMeHHO He yBe,ZJ,OMI1T ,ZJ,pyryJO CTopoHy He MeHee qeM
3a
IIIeCTh
MeC5I~eB
)1,0
YICTeqeHYI5I
Ot:Iepe,ZJ,HOfO
CorrraiiieHI15I o cBoeM HaMepeHI1YI npeKpaTI1Tn ero ,ZJ,eiicTBI1e.
cpOKa
,ZJ,eMCTBYI5I
9
3.
IIpeKpaiii:eHI1e .n:eiicTBI15l 11n11
Bhrxo.n: 113 HaCT05li..IJ:ero CornarneHI15l
He 3aTpoHyT BhrrronHeHI15l o651.3aTenhCTB CTopoH no CTaTbe
8 11 CTaTbe 10
HaCT05li..IJ:ero CornarneHI15l, ecn11 CTopoHbi He .n:orosop5ITC5l o6 11HOM.
Y.IJ:OCTOBep51.51.
BbiiiieCKa3aHHOe,
npe.IJ:CTaBJnenl1,
ynonHOMOqeHHbie
cooTBeTCTBYIOW:11MI1 npaBI1TenhCTBaMI1, no.n:nHcanl1 HaCT05li..IJ:ee CornarneHI1e.
CoseprneHo B MocKBe
«
»
.n:eKa6p51.
2006 r. B .n:syx 3K3eMnn5lpax,
Ka:>K.IJ:biH Ha 11H.IJ:OHe311HCKOM, pyccKOM 11 aHrni1HCKOM 51.3hiKaX, npHqeM BCe TeKCTbi 11MeiOT O.IJ:I1HaKOBYIO Cl1ny.
B cnyqae pa3n11q11H: B TOnKoBaHI111 HaCT05li..IJ:ero CornarneHI15l 6y.n:eT 11CTIOllb30BaTbC5l TeKCT Ha aHrnHHCKOM 51.3biKe.
3a IlpaBHTeJibCTBO Pecny6nuKu HH.r:.oHe3HH
3a IIpasuTeJibCTBO PoccuilcKoil «<>e.r:.epauuu (?
Signed
.a~ .
Signed
I
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL PROTECTION OF RIGHTS TO THE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY APPLIED AND OBTAINED IN THE COURSE OF BILATERAL MILITARY-TECHNICAL COOPERATION
The Government of Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation hereinafter referred to as "the Parties"; ACTING in accordance with the Declaration on the Framework of Friendly and Partnership Relations between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21st signed in Moscow on 21 April 2003; REFERRING TO the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Military-Technical Cooperation signed in Moscow on 21 April 2003; TAKING INTO CONSIDERATION the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified Information signed in Jakarta on 16 September
2004; REAFFIRMING their intentions to strengthen friendly relations between the two States; RECOGNIZING the importance of mutual protection of rights to the results of intellectual activity applied and obtained in the course of bilateral militarytechnical cooperation; TAKING INTO CONSIDERATION the need to coordinate the Parties' effort and to undertake effective measures to prevent any infringements while using the results of intellectual activity in the course of bilateral military-technical cooperation; ADHERING to the principles of equality and mutual benefit; PERSUANT to the legislation of the respective States; HAVE AGREED AS FOLLOWS: 1
Article 1 DEFINITIONS For the purposes of this Agreement the following terms shall be used:
1.
"Military-technical cooperation"-activities of the Parties in the field of international relations pertaining to export and import, including supply or purchase, of military-purpose product as well as to their development, manufacture and modernization;
2.
"Military-purpose products"-arms and military equipment (AME), works, service, results of intellectual activity and intellectual property as well as information pertaining to bilateral military-technical cooperation;
3.
"Intellectual property"- Interpreted herein as described in Article 2 of the Convention, establishing the World Intellectual Property Organization signed in Stockholm on 14 July, 1967;
4.
"Information"-information on the provisions of this Agreement, as well as the contracts concluded in the course of bilateral military-technical cooperation and on results obtained, irrespective of the form of their presentation;
5.
"Confidential information"-Information the access to which is restricted under the legislation of the States of the Parties and the holder of which takes measures to keep its secret;
6.
"Results of intellectual activity"-scientific, construction design, technical and technological solutions, contained in technical and scientific-technical documentation, as well as in the military-purpose products manufactured and supplied in the course of bilateral military-technical cooperation;
7.
"Applied results of intellectual activity"-the results of intellectual activity transferred by the Parties to each other and created outside the frameworks of bilateral military-technical cooperation, the rights to which belong to the States of the Parties and/or their authorized organizations;
8.
"Obtained results of intellectual activity" - the results of intellectual activity created in the course of bilateral military-technical cooperation;
9.
"Authorized organizations"-legal entities of the States of the Parties that are authorized under the legislation of the States of the Parties to participate in the implementation of the contracts, concluded in the course of bilateral military-technical cooperation.
2
Article 2 PURPOSE The purpose of this Agreement is to ensure the protection of rights to the results of intellectual activity, applied and obtained in the course of bilateral military-technical cooperation, in accordance with the legislation of the Republic of Indonesia and the legislation of the Russian Federation, as well as with international treaties in which both States of the Parties participate.
Article 3 AUTHORIZED BODIES
1.
The Authorized Bodies of the Parties to implement this Agreement shall be: i. ii.
2.
On the part of the Republic of Indonesia-Department of Defence of the Republic of Indonesia; On the part of the Russian Federation-Ministry of Justice of the Russian Federation.
The Parties shall timely inform each other through diplomatic channels on the change of the Authorized Bodies.
Article 4 COOPERATION OF THE PARTIES The cooperation of the Parties in protecting the rights to the results of intellectual activity shall be implemented through:
1.
Activity issues related to the protection of rights to applied results of intellectual activity and obtained results of intellectual activity;
2.
Taking measures intended to prevent offences while using intellectual property, including disclosure of confidential information;
3.
Exchanging experience and information on issues of intellectual property protection, including those arising from international cooperation of the Parties' States;
4.
Providing on the request of one Party with normative legal acts by the other Party which regulate the use and protection of intellectual property;
5.
Other forms of cooperation agreed upon by the Parties.
3
Article 5 CONTRACTS The Parties and/or authorized organizations concluding agreements (contracts) in the course of bilateral military-technical cooperation shall agree upon and/or take into account:
1.
Apportionment of the rights to the results of intellectual activity taking into consideration the contribution of each Party's States and/or authorized organization;
2.
Obligations to ensure legal protection of obtained and applied results of intellectual activity;
3.
Conditions and extent of the use of obtained and applied results of intellectual activity in the territory of the States of the Parties as well as in the territories of the third states;
4.
Rights and obligations of each Party and/or authorized organization to use, identify, transfer and protect confidential information;
5.
Condition and procedure of transfer, exchange and publication of information on the obtained results of intellectual activity;
6.
Procedure for recovery of damages caused by improper use of the results of intellectual activity.
Article 6 LEGAL PROTECTION The agreements (contracts) shall stipulate that applied and obtained results of intellectual activity are to be used only after the measures to ensure their legal protection have been taken.
Article 7 CONSULTATIONS In the event that one of the Parties and/or authorized organizations consider that results of intellectual activity obtained in the course of bilateral militarytechnical cooperation are not protected by State legislation of one the Parties, the Authorized Bodies and/or authorized organizations of the States of the Parties shall hold immediate consultations on their protection.
4
Article 8 THE USE OF RESULTS 1.
Each Party, in compliance with the legislation of the Republic of Indonesia and the legislation of the Russian Federation as well as international treaties to which the States of the Parties participate, shall take necessary measures to prevent the use of the results of intellectual activity, the rights of which belong-to the other Party's States and/or authorized organization while developing, manufacturing and distributing military-purpose products in the territory of a third state, without a written consent by this Party's State.
2.
Each Party shall coordinate with the other Party and take into consideration its interest while modernizing for a third state militarypurpose products developed or supplied by the other Party's States if the process of this modernization involves the use of obtained and applied results of intellectual activity, as well as confidential information exchanged by the Parties. Article 9 PATENTS
1.
Authorized organizations concluding contracts shall determine the desirability of patenting the obtained results of intellectual activity or preserving them in the format of confidential information.
2.
Patent application is firstly filed in the territory of the State where the patentable results of intellectual activity are obtained (in the territory of the Republic of Indonesia or in the territory of the Russian Federation) in accordance with the legislation of the State of the Parties. Article 10 PROTECTION INFORMATION
1.
Information on applied results of intellectual activity recognized as confidential by one of the Parties and/or by authorized organization shall be automatically deemed and protected as such by the other Party and/or authorized organization.
2.
Information on obtained results of intellectual activity is recognized to be confidential by mutual consent of the Parties and/or by authorized organizations.
5
3.
The terms of mutual exchange and protection of classified information shall be defined in accordance to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified Information signed in Jakarta on 16 September 2004. Article 11 IMPLEMENTATION
The Parties through their Authorized Bodies, shall develop a mechanism of implementation and controlling of this Agreement which shall include:
1.
Establishing, when necessary, a joint body to ensure implementation of this Agreement, coordination of activities of Authorized Bodies of the States of the Parties;
2.
Monitoring of implementation of this Agreement, including m1ss1ons of representatives of Authorized Bodies and/or authorized organizations of the States of the Parties to monitor performance of Parties' obligations on protection of the rights to the results of intellectual activity;
3.
Drafting recommendations aimed at improving efficiency of legal protection of rights to applied and obtained results of intellectual activity in the course of bilateral military-technical cooperation;
4.
Other forms of cooperation agreed upon by the Parties. Article 12 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any disputes or differences related to implementation and interpretation of this Agreement shall be resolved through consultations and negotiations between the Parties. Article 13 AMENDMENT This Agreement may be amended and supplemented, at any time by mutual consent, in the form of separate protocols, which shall be considered as an integral part of this Agreement. Article 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Agreement shall enter into force on the date of its signature.
6
2.
This Agreement shall remain in force for the period of 10 (ten) years and shall automatically extended for the every next 5 (five) years period unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate this Agreement at least 6 (six) months prior to the expiration of this Agreement.
3.
Termination of this Agreement or withdrawal from it shall not affect the fulfilment of obligations of the Parties under Article 8 and 10 of this Agreement unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by the respective Governments have signed the present Agreement. DONE at Moscow on this first day of December, 2006, in two copies, each in Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Signed
Signed
7
