REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BELANDA MENGENAI KERJA SAMA TRIANGULAR
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda (selanjutnya disebut sebagai "Para Peserta"):
Menegaskan
kembali
komitmen
jangka
panjang
untu1<
memperluas,
memperdalam dan meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda;
Mengakui bahwa dengan mengintensifkan konsultasi dan mengembangkan kebiasaan bekerja sama, Para Peserta meletakkan dasar bagi sebuah kemitraan strategis yang penting antara kedua negara;
Mengingat bahwa Komitmen Jakarta 2009 meletakkan peta jalan bagi Indonesia untuk memperkuat bantuan bagi efektifitas pembangunan dan kebutuhan kemitraan untuk memperkuat sistem dan kapasitas pemerintahan, memperbaiki tata kelola pelaksanaan bantuan internasional dan mernperkuat Ke~a
Sarna Selatan-Selatan;
Mengingat Forum Tingkat Tinggi ke-4 tentang Efektivitas Dana Bantuan di Busan yang diakhiri dengan pernyataan dukungan kedua negara terhadap Kemitraan Susan untuk Kerja Sarna Pembangunan yang Efektif oleh rnenterirnenteri negara maju dan negara berkernbang, ekonomi berkernbang, pelaku Kerja Sarna Selatan-Selatan dan Triangular serta rnasyarakat sipil;
Mengakui bahwa
Ke~a
Sarna Selatan-Selatan, yaitu
ke~a
sarna antara negara
negara berkernbang untuk pernbangunan, dan Kerja Sarna Triangular,
yan~
melibatkan dua atau lebih negara berkernbang bekerja sarna dengan
piha~
ketiga, merupakan pola pernbangunan yang inovatif yang akan rnenyediakar surnber-surnber baru perturnbuhan dan dinamika kepada sernua peserta
yan~
terlibat rnelalui penguatan dialog teknik dan ekonorni antar negara-negarc: berkernbang dan pertukaran pengalarnan, pengetahuan dan teknologi ;
Mengakui bahwa untuk mencapai kernajuan yang Jebih banyak dalarr
pembangunan internasional dibutuhkan pendekatan-pendekatan baru dar kernitraan-kernitraan baru yang bertujuan untuk rnernbantu negara-negarc: berkernbang untuk rnengernbangkan kapasitas dan untuk rnernaksirnalkar rnanfaat
Ke~asarna
Selatan-Selatan dan Triangular yang berbasis permintaan
kepernilikan dan kepernirnpinan negara-negara berkernbang;
Mempertimbangkan
bahwa
Kerjasarna
Triangular akan
rnenyediakar
kesernpatan-kesempatan bagi sernua aktor yang terlibat dan bahwa
Ke~asarnc:
Triangular juga dapat rnencakup kerjasama dengan organisasi pemerintat ataupun swasta;
Menegaskan kembali keinginan bersarna kedua negara untuk meningkatkar Ke~a
Sarna Selatan-Selatan dan
kepada
negara
ketiga
untuk
Triangular, yang rnernberikan
rneningkatkan
kapasitas
mereka
peluan~
dalarr
rnernbentuk strategi pembangunan mereka sendiri dan rnernastikan keuntungar dan dampak jangka panjang bagi pernbangunan;
Didorong oleh keinginan untuk rnernperkuat hubungan yang bersahabat
telah ada untuk rneningkatkan Kerja Sarna Triangular berdasarkan
yan~
prinsi~
sating rnenghormati, pendekatan berdasarkan permintaan, tanpa syarat kesetaraan, sating rnenguntungkan dan kesernpatan; dan
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing· masing negara dan negara-negara penerima, dan kebijakan dan prosedu terkait Kerja Sarna Selatan-Selatan dan Triangular; Telah mencapai pengertian sebagai berikut:
PARAGRAF1 TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MoU) ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja bagi pengembangan hubungan bilateral yang telah dimilik Indonesia
dan
Belanda.
Para
Peserta
telah
memutuskan
mengoordinasikan upaya-upaya mereka dalam memperkuat
Ke~a
untu~
Same
Triangular.
PARAGRAF2 PERNYATAAN TUJUAN BERSAMA
Para Peserta berkeinginan untuk berkontribusi dalam penguatan Kerja Same
Triangular dengan: 1.
Menggali berbagai bidang program kerja sama pembangunan yang secara bersama-sama dapat diberikan
kepada negara lain sejalan dengar
strategi dan prioritas pembangunan nasional mereka; dan 2.
Bertukar
pandangan
dengan
cara-cara
dan
mekanisme
yans
memungkinkan untuk pembangunan bersama yang dilakukan antare Indonesia dan Belanda.
PARAGRAF3 PENDEKATAN DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM
Dalam kerja sama, Para Peserta berkeinginan untuk:
1.
Memastikan bahwa kemitraan ini sejalan dengan komitmen bilateral dar regional yang telah ada diantara Para Peserta;
2.
Berupaya
memastikan
pelaksanaan
program-program
kerja
same:
pembangunan potensial yang berdasarkan pada prinsip saling kontribusi; 3.
Berupaya memastikan kebutuhan dari negara penerima atau negara negara penerima dalam pengembangan program-program yang
berbasi~
permintaan; 4.
Menekankan transparansi terkait pendanaan, pelaksanaan dan hasil;
5.
Memastikan bahwa dalam kolaborasinya secara umum selaras dengar prinsip-prinsip dalam Deklarasi Paris mengenai Efektivitas Dana Bantuan;
6.
Berkoordinasi dengan para mitra pembangunan;
7.
Mendorong partisipasi masyarakat sipil, akademisi, dan pihak swasta; dan
8.
Mendorong pendanaan pihak ketiga yang ditentukan bersama oleh Pare: Peserta.
PARAGRAF4 BENTUK-BENTUK KERJA SAMA
Bentuk kerja sama dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada, sebagai berikut: 1.
Pertukaran penasihat, konsultan dan teknisi;
2.
Penyelenggaraan seminar, konferensi dan pertemuan;
3.
Pelatihan dan pengembangan tenaga ahli dan teknisi;
4.
Pertukaran informasi, studi dan hasil penelitian di bidang Kerja Same: Triangular.
5.
Bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang ditentukan bersama oleh Pare: Peserta.
PARAGRAF5 AREA KERJA SAMA
Diantara bidang-bidang kerja sama yang potensial, Para Peserta telat mengidentifikasi bidang-bidang prioritas sebagai berikut:
1.
Penanganan dan Mitigasi Bencana;
2.
Pengentasan Kemiskinan;
3.
Perubahan lklim, Air dan Energi;
4.
Pemberdayaan Perempuan;
5.
Kepemerintahan,
6.
Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan;
7.
Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perlindungan Sosial;
8.
Perdagangan dan lndustri;
9.
lnfrastruktur;
Ke~a
Sarna Hukum dan Penciptaan Perdamaian;
10. Pembangunan Man usia; 11. Bidang-bidang potensiallainnya yang ditentukan oleh Para Peserta.
PARAGRAF6 NEGARA PENERIMA
1.
Negara penerima adalah negara-negara yang dipilih oleh Para Pesertc: untuk menerima bantuan;
2.
Para Peserta akan berkonsultasi satu sama lain dalam memberikar penilaian kepada negara penerima yang dipilih.
PARAGRAF7 PEMILIHAN PROYEK-PROYEK
1.
Para Peserta akan melaksanakan misi pendahuluan bersama ke negarc penerima guna mengidentifikasi kegiatan-kegiatan potensial dan untu menyiapkan proposal-proposal proyek yang sesuai dengan MoU ini;
2.
Berdasarkan kesepakatan bersama, Para Peserta dapat melibatkar partisipasi negara-negara yang meminta kegiatan-kegiatan Triangular dalam persiapan proposal proyek.
Ke~a
Sam<
PARAGRAF8
FOCAL POINT 1.
Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama
Selatan-Selatan
dan
Triangular
untuk
menyiapkan
mengoordinasikan, menindaklanjuti dan mengkaji kegiatan di dalam MoL ini. 2.
Pemerintah Belanda menunjuk Kedutaan Besar Kerajaan Belanda
untu~
menyiapkan, mengoordinasikan, menindaklanjuti dan mengkaji kegiatar berdasarkan MoU ini.
PARAGRAF9 MEKANISME PENDANAAN
1. Semua kegiatan kerjasama di dalam MoU ini akan dilaksanakan sesua dengan hukum yang berlaku di masing-masing negara, dan
tergantun~
pada ketersediaan dana. Segala pengaturan pembiayaan untuk kegiatan kegiatan di dalam MoU ini akan ditentukan oleh Para Peserta sebelurr pelaksanaan kegiatan dan akan dibuat dalam pengaturan terpisah secarc: tertulis.; 2. Pendanaan pelaksanaan MoU ini akan dipisahkan dari pendanaan
yan~
tersedia bagi program pembangunan untuk Indonesia di bawah skemc: ke~a
sama bilateral antara Indonesia dan Belanda;
3. Untuk tahun pertama pelaksanaan MoU ini, Para Peserta akan membentu• dan menentukan mekanisme pendanaan sementara.
PARAGRAF 10 KERAHASIAAN
lnformasi, hasil studi atau penelitian yang dihasilkan oleh salah satu Pesertc secara sendiri di bawah kerangka Kerjasama Triangular ini akan bersifat publik kecuali Peserta tersebut menentukan sebaliknya.
PARAGRAF 11 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Apabila terdapat program atau proyek spesifik di bawah MoU ini yang menghasilkan kekayaan intelektual, Para Peserta akan membuat pengaturar terpisah untuk kepemilikan dan perlindungan kekayaan intelektual tersebu berdasarkan prinsip-prinsip yang diakui secara internasional mengenai
ha~
kekayaan intelektual.
PARAGRAPH12 PENGAWASAN DAN EVALUASI
Para Peserta akan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kine~c: proyek. Modalitas untuk pengawasan dan evaluasi tersebut akan ditentukar Para Peserta sebelum pelaksanaan suatu proyek.
PARAGRAF13 AMANDEMEN
MoU ini dapat diubah sewaktu-waktu dengan persetujuan tertulis dari Pare: Peserta. Perubahan tersebut akan berlaku sesuai dengan pengaturan
yan~
terdapat pada Paragraf 15.
PARAGRAF14 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Segala perbedaan yang mungkin timbul terkait dengan penafsiran dan/atal pelaksanaan MoU ini melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Pesert. melalui saluran diplomatik.
PARAGRAF15 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
MoU ini akan berlaku sejak tanggal penandatanganan, dan akan berlakL untuk periode lima (5) tahun. Pada saat pengakhiran, MoU ini dapa diperbaharui untuk periode-periode yang sama dengan persetujuan tertulis dari Para Peserta;
2.
Salah satu Peserta dapat mengakhiri MoU ini sewaktu-waktu dengan memberitahu
Peserta
lainnya
melalui
saluran-saluran
diplomatik
Pengakhiran tersebut akan berlaku enam (6) bulan setelah pemberitahuar tersebut. 3.
Pengakhiran MoU ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek proyek atau kegiatan kerjasama yang sedang dilaksanakan di bawah MoU ini;
Ditandatangani di Jakarta, pada 20 Nopember 2013 dalam rangkap dua dalarr Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNlllJK PEM¥RINTAH
REP~NDONESIA
BELANbA
Signed
R.M: MARTY /iNATALEGAWA MENTERI
AR NEGERI
Signed
LIL11~NNE PLOUMEN MENTER PERDAGANGANLUAR NEGE I DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
R.EPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS . CONCERNING TRIANGULAR COOPERATION The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands (hereinafter referred to as "the Participants"):
Reaffirming the long-term commitment to broaden, deepen and elevate
bilateral relations between Indonesia and the Netherlands;
Recognizing that by intensifying consultations and developing habits of
cooperation, the Participants lay the foundation for a strategically vital partnership between the two countries;
Recalling that the 2009 Jakarta Commitment lays out a roadmap for Indonesia
to strengthen aid for development effectiveness and calls for partnerships to strengthen government capacities and systems, improve the international governance of aid and strengthen South-South Cooperation;
Bearing in mind the fourth High Level Forum on Aid Effectiveness in Susan
culminated in both countries declaring their support of the Susan Partnership for Effective Development Co-operation by ministers of developed and developing nations, emerging economies, providers of South-South and Triangular Cooperation and civil society;
Acknowledging that South-South Cooperation, meaning cooperation among
developing countries for the development, and Triangular Cooperation, which involves two or more developing countries in collaboration with a third party, are innovative development practices which, by fostering technical and economic dialogue between developing countries, as well as sharing experiences, knowledge and technologies, provide new sources of growth and dynamism for all participants involved;
Recognizing that achieving more progress on international development requires new approaches and new partnerships aimed at helping developing countries to develop capacities and to maximize the benefits of the South-South and Triangular Cooperation on the basis of their request, ownership and leadership;
Considering that Triangular Cooperation will provide opportunities for all actors involved and that Triangular Cooperation can also include collaboration with organizations operating in the private as well as the public sector;
Reaffirming the shared dedication of both countries to further promote SouthSouth and Triangular Cooperation, which allows third countries to strengthen their capacity to generate their own development strategies and ensure longterm benefit and impact on development; Guided by the desire to strengthen existing friendly relations to promote
Triangular Cooperation based on mutual respect .. demand driven, nonconditionality, equality, mutual benefit and opportunity;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries
and the beneficiary countries, as well as policies and procedures concerning South-South and Triangular Cooperation;
Have come to the following understanding:
PARAGRAPH1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to provide a framework for further development of the existing bilateral relationship between Indonesia and the Netherlands. The Participants have decided to contribute and to coordinate their efforts to strengthen Triangular Cooperation.
PARAGRAPH 2 STATEMENT OF SHARED PURPOSE The Participants intend to contribute to the strengthening of Triangular Cooperation by: 1.
Exploring various areas of development cooperation programs that could be jointly extended to other countries in line with their national development priorities and strategies; and
2.
Exchanging views on possible ways and mechanisms for joint development undertakings between Indonesia and the Netherlands.
PARAGRAPH 3 GENERAL APPROACH AND PRINCIPLES In their cooperation, the Participants intend to: 1. Ensure that this partnership is in line with the Participants' existjng bilateral and regional commitments; 2. Seek to ensure the implementation of potential joint development cooperation programs based on the principle of mutual contributions; 3. Seek to ensure the needs of the beneficiary country or countries in the development of demand-driven programs; 4. Emphasize transparency regarding financing, actions and results; 5. Ensure that their collaboration is generally consistent with the principles of the Paris Declaration on Aid Effectiveness;
6. Coordinate with development partners; 7. Encourage participation from civil society, academia and the private sector; and 8. Encourage third-party funding as mutually decided by the Participants.
PARAGRAPH 4
MEANS OF COOPERATION The means of cooperation may include, but is not necessarily limited to, the following: 1.
Exchange of advisors, consultant and technicians;
2.
Organization of seminars, conferences and meetings;
3.
Training and development of experts and technicians;
4.
Exchange of information, exchange of studies and exchange of research results in the field of Triangular Cooperation;
5. Any other means of cooperation as mutually decided by the Participants.
PARAGRAPH 5 AREAS OF COOPERATION
Among the potential fields of cooperation, the Participants have identified the following priority areas: 1.
Disaster Management and Mitigation;
2.
Poverty Reduction;
3. Climate Change, Water and Energy 4.
Women's Empowerment;
5. Governance, Legal Cooperation and Peace-building; 6.
Economic Growth and Sustainability;
7. Agriculture, Food Security and Social Protection; 8.
Trade and Industry;
9.
Infrastructure;
10. Human Development;
11. Other potential fields decided by the Participants.
PARAGRAPHS BENEFICIARY COUNTRIES
1. The beneficiary countries are those selected by the Participants to receive assistance; 2.
The Participants will consult each other in giving assessment to the targeted beneficiary countries.
PARAGRAPH7 SELECTION OF PROJECTS
1. The Participants will carry out joint preliminary missions to the beneficiary country in order to identify potential activities and to prepare project proposals in accordance with this MoU; 2.
Upon the mutual concern, the Participants will involve the participation of the country requesting the Triangular Cooperation activities in the preparation of project proposals.
PARAGRAPH 8 FOCAL POINTS
1. The Government of the Republic of Indonesia designates the National Coordination Team of South-South and Triangular Cooperation to prepare, coordinate, follow up and asses the activities provided under this MoU; 2.
The Government of the Netherlands designates the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, to prepare. coordinate. follow up and assess the activities provided under this MoU.
PARAGRAPH 9 FUNDING MECHANISM
1. All cooperative activities under this MoU are to be conducted in accordance with applicable domestic law of the respective countries, and are subject to the availability of funds. Any financial arrangement for the activities under this MoU will be decided by the Participants prior to the implementation of the activities and will be described in separate written arrangements; 2.
The financial arrangement under this MoU will be separated from the funds available for the development program for Indonesia under the schemed bilateral cooperation between Indonesia and the Netherlands;
3.
For the first year of implementation of this MoU, a temporary funding mechanism will be developed and decided by the Participants.
PARAGRAPH10 CONFIDENTIALITY
Any information, studies or research results provided solely by the Participant under the framework of this Triangular Cooperation will be public, unless the providing Participant decides otherwise.
PARAGRAPH 11 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS In case of any specific arrangement program or project under this Triangular Cooperation may result in intellectual property, the Participants will conclude a separate arrangement for the ownership and protection of such intellectual property on the basis of internationally accepted principles of intellectual property rights.
PARAGRAPH12 MONITORING AND EVALUATION
The Participants will conduct monitoring and evaluation of the project performance. The modalities for monitoring and evaluation will be decided by the Participants prior to the implementation of a project.
PARAGRAPH13 AMENDMENT
This MoU may be amended at any time by mutual written consent of the Participants. Such amendments will enter into effect in the same manner as stipulated in Paragraph 15.
PARAGRAPH14 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any
differences
that
may
arise
regarding
the
interpretation
and/or
implementation of this MoU will be settled amicably by consultations and negotiations between the Participants through diplomatic channels.
PARAGRAPH15 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MoU will enter into effect on the date of signature, and will continue in effect for a period of five (5) years. Upon its expiration, this MoU may be renewed for similar periods by mutual written consent of the Participants; 2.
Either Participant may terminate this MoU at any time by notifying the other Participant through diplomatic channels. The termination will take effect six (6) months after such notification;
3. The termination of this MoU will not affect the completion of projects or cooperation activities being executed under this MoU.
Signed in duplicate at Jakarta on 20th of November 2013 in Bahasa Indonesia and the English language. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUJ3,LIC OF INDONESIA
Signed
FOR THE
~~NMENT OF THE
fu~~JLANDS Signed
R.NtlMAR1Y ~ . NATALEGAWA
Ll IANNE PLOUMEN
MINIST~#FOR FOREIGN
MINISTE~ ~ FOR FOREIGN TRADE
~FFAIRS
AND DEVE OPMENT COOPERATION
