REPUBUK INDONESIA
PENGATURAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SELANDIA BARU TENTANG KERJA SAMA ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
Pemerintah
Selandia Baru
dan
(selanjutnya disebut sebagai "Para BERKEINGINAN
untuk
Pemerintah
Republik
Indonesia
Pes ~ rta ");
mengembangkan
lebih
lanjut
hubungan
pP.rsahabatan dan meningkatkan kerja sama di bidang energi terbarukan dan konservasi energi di antara kedua negara, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan; MENGAKUJ pentingnya energi terbarukan dan konservasi energi untuk
pertumbuhan ekonom i dan pembangunan kedua negara; MENGINGAT hubungan kedua negara yang sudah berlangsung lama
dalam pengembangan energi panas bumi, termasuk melalui kerja sama proyek pembangkit listrik panas bumi Kamojang dan Ulumbu; BERKEINGINAN untuk menjajaki potensi kerja sama di masa yang akan
datang di bidang energi terbarukan dan konservasi energi lainnya;
MEMPERHATIKAN Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Selandia Baru tentang Kerjasama Energi Panas Bumi, ya ng ditandatangani di Jakarta pada 17 April 2012; SESUAI dengan hukum dan peraturan masing-masing negara yang
berlaku; TELAH MENCAPAI pengertian-pengertian sebagai berikut:
PARAGRAF1 Tujuan
Tujuan dari Pengaturan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di bidang pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi melalui kerja sama di tingkat pemerintah dan fasilitasi kegiatan sektor swasta.
PARAGRAF 2 Bidang dan Bentuk Kerja Sama
Kerja sama dalam rangka Pengaturan ini dapat mencakup: 1.
Pertukaran pengalaman di bidang regulasi dan pe ngembangan
energi terbarukan dan konservasi energi; 2.
Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk memfasilitasi peningkatan produksi energi terbarukan Indonesia termasuk energi panas bumi, dan di bidang efisiensi energi dan konservasi, termasuk melalui penyediaan bantuan berbasis komersial;
3.
Studi Pascasarjana dan pelatihan kejuruan jangka pendek dalam energi
terbarukan
termasuk
melalui
program
beasiswa
New Zealand-ASEAN dan program Penganugerahan Pelatihan Jangka Pendek;
4.
Penyelenggaraan simposium, konferensi, lokakarya dan ceramah; pelatihan bersama, termasuk pengembangan modul pelatihan, kegiatan penelitian' dan pengembangan, termasuk pertukaran informasi ilmiah dan teknis;
5.
Mempromosikan keterkaitan sektor swasta dalam pertukaran keahlian dan pengembangan sumber daya energi terbarukan dan konservasi energi;
6.
Fasilitasi keterlibatan perusahaan Indonesia dan Selandia Baru dalam inisiatif yang akan membantu percepatan pengembangan energi terbarukan dan pengembangan konservasi energi di kedua negara; dan
7.
Bidang-bidang lain yang ditentukan bersama oleh Para Peserta.
PARAGRAF 3 Lembaga Pelaksana
Untuk pelaksanaan kerja sama dalam rangka Pengaturan ini, Para Peserta akan menunjuk lembaga-lembaga sebagai berikut: 1.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2.
Untuk Pemerintah Selandia Baru: Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan.
PARAGRAF 4 Pelaksanaan
1.
Lembaga-lembaga Pelaksana dari Para Peserta akan mengadakan pertemuan sekali dalam setahun, atau sebagaimana yang akan ditentukan bersama oleh Para Peserta secara tertulis, untuk meninjau pe laksanaan
Peng~turan
ini.
2.
Pertemuan akan diselenggarakan pada waktu dan tempat yang ditentukan bersama oleh Para Peserta secara tertulis. Para Peserta akan menanggung biaya partisipasinya masing-masing dalam
pertemuan
tersebut, kecuali
diputuskan
lain
secara
bersama. 3.
Para Peserta akan menentukan bidang kerja sama tertentu dan kegiatannya yang terka1t berdasarkan kesepakatan bersama. Ketentuan
secara
rinci
berkaitan
dengan
bentuk,
metode,
kewajiban keuangan dan persyaratan bidang kerja sama yang disepakati dapat diatur dalam perjanjian pelaksanaan secara terpisah yang akan dibuat oleh Para Peserta.
PARAGRAF5 Hak Kekayaan lntelektual Kepemilikan atas hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Pengaturan ini akan ditentukan bersama oleh Para Peserta, apabila diperlukan.
PARAGRAF6 Kerahas iaan 1.
Apabila salah satu Peserta berniat mengungkapkan data dan atau informasi rahasia yang dapat dipertukarkan, diperoleh, dibagi bersama, dan/atau ya ng dihasilkan dari kegiatan kerja sama dalam rangka Pengaturan ini kepada pihak ketiga manapun, Peserta pengungkap harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Peserta lainnya sebelum pengungkapan dapat dilakukan.
2.
Para Peserta sepakat bahwa ketentuan dalam Paragraf ini akan tetap berlaku antara Para Peserta meskipun terjadi pengakhiran atau kadaluwarsanya Pengaturan ini.
PARAGRAF7 Pembatasan Kegiatan Personil
Para Peserta menjamin bahwa segala keg iatan dari Pengaturan ini akan berjalan sesuai dengan tujuan, ruang lingkup dan bentuk dari kerja sama.
PARAGRAF8 Amandemen
Pengaturan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Peserta. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan atau sebagaimana ditentukan lain oleh Para Peserta dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengaturan ini.
PARAGRAF9 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Pengaturan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi antara Para Peserta, dengan maksud mencapai penyelesaian dengan cara yangsesuai.
PARAGRAF10 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran
1.
Pengaturan akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2.
Pengaturan ini akan menggantikan dan membatalkan Pengaturan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Selandia Baru tentang Kerja sama Energi Panas Bumi, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 17 Ap ril 2012.
3.
Pengaturan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan catatan dapat dilakukan tinjauan lebih lanjut dan perpanjangan untuk jangka waktu yang ditentukan bersama secara tertulis oleh Para Peserta paling lambat 6 (enam) bulan sebelum daluwarsanya.
4.
Setiap Peserta dapat mengakhiri Pengaturan ini setiap saat dengan
memberikan
pemberitahuan secara tertulis
Peserta
lainnya paling
sedikit 6 (enam)
bulan
kepada
mengenai
keinginannya untuk mengakhiri Pengaturan ini. 5.
Kecuali ditentukan lain, pengakhiran Pengaturan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi setiap program atau proyek yang
sedang
berlangsung ,
yang
dilakukan
berdasarkan
Pengaturan ini sampai selesainya program atau proyek tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, sebagaimana
diberikan kewenangan, telah menandatangani Pengaturan ini. DITANDATANGANI
dalam
rangkap
dua
di
j.~.~r.t~ ...
pada
1s.. J.. 1 u.tC 2.01 G . dan lnggns, . kedua ... ..................... dalam Bahasa Indonesia
naskah tersebut memiliki validitas yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
SELANDIA BARU
TODD MCCLAY MENTERIENERGIDAN SUMBER DAYA MINERAL
MENTERIPERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND
ON COOPERATION IN RENEWABLE ENERGY AND ENERGY CONSERVATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand (hereinafter referred to as "the Participants"); DESIRING to furth~r develop the friendly relations and strengthen cooperation in renewable energy and energy conservation between the twn countries, baseti on the orinciples of equal11.y fi nd mutual benefit; ACKNOWLEDGING the importance of renewable energy and energy conservation to the economic growth and development of both countries; RECALLING the long-standing relationship that the two countries share in geothermal energy development, including through cooperation in the Kamojang and Ulumbu geotherm·a1 power projects; DESIRING to explore the potential for future collaboration in other areas of renewable energy and energy conservatiof!: TAKING INTO ACCOUNT the Arrangement between the Government o~ the Repub:ic of Indonesia and the Gov8rnment of New Zealand on Geothermal Energy Cooperation, signed in Jakarta on 17 April 2012; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;·
HAYE REACHED the following understandings:
PARAGRAPH 1 Objective
The objective of this Arrangement is to enhance cooperation in the field of renewable energy and energy conservation development through government-level collaboration and the facilitation of private sector activities.
PARAGRAPH 2 Areas and Forms of Cooperation
Cooperation under this Arrangement may include: 1.
Exchange of experience in the regulation and development of renewable energy and energy conservation;
2.
Technical assistance and capacity building to facilitate Indonesia's scale-up of renewable energy production, incl uding geothermal energy, and in the area of energy efficiency and conservation, including through the provision of assistance on a commercial basis;
3.
Postgraduate study and short term vocational training in renewable energy including through the New Zealand-ASEAN Scholarships and Short Term Training Awards programmes;
4.
Organisation of symposiums, conferences, workshops and lectures; joint training, including training module development, research and development activities, including exchanges of scientific and technical information;
5.
Promotion of private sector links in the exchange of expertise and the development of renewable energy and energy conservation resources;
6.
Facilitation of engagement between Indonesian and New Zealand companies in initiatives that will assist the acceleration of renewable energy and energy conservation development in both countries; and
7.
Any oth~r areas that are mutually decided by the Participants.
PARAGRAPH 3 Executing Agencies
For the implementation of the cooperation under this Arrangement, the Participants will designate the executing agencies as follows : 1.
For the Government of the Republic of Indonesia: The Ministry of Energy and Mineral Resources.
2.
For the Government of New Zealand: The Ministry of Foreign Affairs and Trade.
PARAGRAPH 4 Implementation
1.
The executing agencies of the Participants will meet annually, or as the Participants may otherwise mutually determine in writing, to review the implementation of this Arrangement.
2.
Meetings will be held at a time and a place mutually determined in writing by the Participants. The Participants will bear the cost of their own participation in such meetings, unless otherwise mutually decided .
3.
The Participants will determine specific area(s) of cooperation and related activities by mutual consent. The detailed provisions relating to forms , methods, financial obligations and the condition of the
agreed area(s) of cooperation may be set forth in a separate implementing arrangement to be concluded between the Participants.
PARAGRAPH 5 Intellectual Property Rights
The ownership of any intellectual property rights arising under the implementation of this Arrangement will be jointly determined by the Participants, as may be required .
PARAGRAPH 6 Confidentiality 1.
If either Participant wishes to disclose confidential data and/or information that may be exchanged, acquired, shared, and/or resulted from the cooperation activities under this Arrangement to any third participant, the disclosing Participant should seek prior consent from the other Participant before any disclosure can be made.
2.
This Paragraph will continue to apply between the Participants notwithstanding the termination or expiration of this Arrangement.
PARAGRAPH 7 Limitation of Personnel Activities
The Participants assure that all of its activities will be in a manner consistent with the objectives, scope and forms of the cooperation.
PARAGRAPH 8 Amendment
This Arrangement may be amended at any time by mutual written consent of the Participants. Such amendment will enter into effect in the date of its signing or as may be otherwise determined by the Participants and wi ll form an integral part of this Arra ngement.
PARAGRAPH 9 Settlement of Differences
Any differences arising in respect of the interpretation and/or implementation of this Arrangement will be settled amicably through consultation between the Participants, with a view to resolution in a timely manner.
PARAGRAPH 10 Coming into Effect, Durati on, and Termination
1.
This Arrangement will come into effect on the date of its signing.
2.
This Arrangement will substitute and supersede the Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of New Zealand on Geothermal Energy Cooperation, signed in Jakarta on 17 April 2012.
3.
This Arrangement will continue to have effect for a period of 5 (five) years, with a view to subsequent review and extension for a period as mutually determined in writing by the Participants at least 6 (six) months in advance before its expiration.
4.
Either Participant may terminate this Arrangement at any time by giving at least 6 (six) months' notice in writing to the other Participant of its intention to terminate.
5.
Unless determined otherwise, the termination of this Arrangement will not affect the validity and duration of any ongoing programs or projects undertaken under thjs Arrangement until the completion of such programs or projects.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto,
have signed this Arrangement.
.j~~~-~i~ .....
J.~ .j~~~-~P.~.~
SIGNED in duplicate in ... on .. in Indonesian and English, both texts having equal validity. In case of any divergence of interpretation of this Arrangement. the English text will prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE GOVERNMENT OF NEW ZEALAND
/(~};;:> SUDIRMAN SAID MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
TODD MCCLAY MINISTER OF TRADE
