PENGATURAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN SELANDIA BARU TENTANG KERJASAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Selandia Baru, selanjutnya disebut sebagai "Para Peserta"; Menyadari bahwa penanggulangan berbagai kejahatan lintas negara yang merupakan ancaman bagi semua negara memerlukan ke~asama intemasional. Memperhatikan bahwa Pengaturan ini menggantikan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Selandia Baru yang ditandatangani oleh kedua Kepala Kepolisian di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2004; Berkeinginan untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama yang sudah ada melalui kerja sama teknis di bidang pertukaran informasi intelijen, operasi terkoordinasi, atau pengembangan kemampuan lainnya, maupun kerjasama dalam kerangka memerangi kejahatan lintas negara, berdasarkan semangat kemitraan dan kerjasama; dan Sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing negara;
yang berlaku di masing-
telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Paragraf 1 Pengertian
(1)
"Operasi Terkoordinasi" adalah berbagai kegiatan yang dilakukan bersama oleh para Peserta dalam rangka untuk memerangi terorisme internasional dan berbagai kejahatan lintas negara, yang akan diatur lebih lanjut melalui pengaturan teknis.
(2)
"lntelijen" adalah informasi yang dapat dipertukarkan oleh para Peserta selama kerjasama sesuai dengan Pengaturan ini.
2
(3)
"Kelompok Kerja Bilateral" adalah sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh kedua Peserta yang berusaha untuk mengembangkan dan membina kerjasama lebih lanjut;
(4)
Kejahatan Lintas Negara meliputi terorisme, perdagangan ilegal narkoba, perdagangan ilegal senjata api dan amunisi, perompakan di laut, pencucian uang dan kejahatan keuangan, perdagangan dan penyelundupan manusia, kejahatan dunia maya, kejahatan ekonomi internasional, dan kejahatan-kejahatan lintas negara lain yang ditentukan secara bersama oleh para Peserta. Paragraf 2 Maksud
Kerjasama ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah kerangka dasar untuk, dan melanjutkan kerjasama yang sudah ada antara para Peserta dalam mencegah dan menanggulangi berbagai kejahatan lintas negara, berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara dan Protokoi-Protokolnya. Paragraf 3 Casar
Dalam melaksanakan butir-butir dari Pengaturan ini, setiap Peserta akan memperhatikan hal-hal berikut ini: 1.
Undang-undang dan peraturan-peraturan nasional masing-masing Peserta;
2.
Konstitusi dan resolusi ICPO-Interpol yang dapat diterapkan untuk kedua Peserta; dan
3.
Undang-undang dan peraturan-peraturan internasional yang dapat diterapkan.
Paragraf 4 Ruang Lingkup Kerjasama
Para Peserta akan bekerjasama untuk : 1.
Mengembangkan berbagai upaya untuk mendeteksi, mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan lintas negara di bidang-bidang sebagai berikut: a. Terorisme;
3
b. c. d. e. 2
Penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika, bahan psikotropika serta bahan dasarnya; Pencucian uang; Perdagangan dan penyelundupan orang; Bentuk kejahatan lain yang ditentukan secara bersama oleh kedua Peserta.
Mengembangkan kemampuan melalui pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building).
Paragraf 5 Bentuk-Bentuk Kerjasama
Para Peserta akan bekerjasama, sesuai dengan undang-undang nasional masing-masing dan persetujuan internasional yang dapat diterapkan dan diakui oleh kedua Peserta, di dalam bidang-bidang sebagai berikut : 1.
Pertukaran informasi intelijen dalam kerangka penegakan hukum;
2.
Operasi terkoordinasi dalam kerangka penyidikan;
3.
Pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan pelatihan, yang mungkin mencakup pertukaran personel dan kehadiran dalam seminar dan lokakarya; dan
4.
Penyediaan bantuan peralatan.
Paragraf 6 Kelompok Kerja Bilateral
(1)
Di bawah Pengaturan ini, sebuah kelompok kerja akan dibentuk dan akan mengadakan pertemuan-pertemuan berdasarkan kepentingan dan/atau kebutuhan bersama, minimal 1 (satu) tahun sekali.
(2)
Tugas dan tanggungjawab dari kelompok ke~a bilateral tersebut adalah sebagai berikut: a. Merencanakan program-program kerjasama; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program-program kerjasama; c. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program-program kerjasama; d. Memberi masukan berdasarkan hasil evaluasi dari programprogram kerjasama untuk memperbaiki program-program kerjasama berikutnya; e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pertukaran informasi intelijen maupun operasi terkoordinasi;
4
f. g. (3)
Memediasi masalah-masalah operasional yang memerlukan arahan atau keputusan dari pimpinan kepolisian dari kedua Peserta; Menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan Pengaturan ini.
Pimpinan dan anggota kelompok kerja ini terdiri dari satuan yang ditunjuk oleh masing-masing Peserta.
ke~a
terkait
Paragraf7 Pertukaran lnformasi lntelijen
(1)
Penggunaan informasi intelijen, baik tertulis maupun lisan, yang dipertukarkan sesuai dengan Pengaturan ini akan mematuhi semua petunjuk keamanan informasi intelijen dan peraturan yang berlaku di mana para Peserta tunduk.
(2)
Semua usaha yang diperlukan akan diambil untuk memastikan keamanan dari informasi intelijen yang dipertukarkan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari Pengaturan ini.
(3)
lnformasi intelijen yang dipertukarkan sesuai dengan Pengaturan ini tidak akan digunakan oleh Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Peserta yang menyediakan informasi intelijen tersebut. Paragraf 8 Rilis Media
(1)
Rilis media yang disiapkan secara sendiri-sendiri maupun bersama yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Pengaturan ini akan dikoordinasikan secara bersama oleh kedua Peserta, untuk rangka untuk menjamin bahwa kepentingan kedua Peserta dilindungi dan/atau tidak dirugikan.
(2)
Rilis media akan ditujukan untuk meningkatkan citra lembaga penegak hukum dan untuk menurunkan moril dan mengacaukan kegiatankegiatan dari sindikat kejahatan lintas negara.
Paragraf 9 Pendanaan
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengaturan ini akan menjadi beban masing-masing Peserta. Namun dalam situasi-situasi tertentu, pendanaan dari kegiatan-kegiatan kerjasama di bawah Pengaturan ini akan difasilitasi dengan persetujuan bersama, termasuk dalam hal bantuan yang disediakan oleh ketiga yang dilibatkan dalam sebuah kegiatan tertentu.
5
Paragraf 10 Penyelesaian Perbedaan Perbedaan di antara kedua Peserta dalam penafsiran atau penerapan dari Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
Paragraf 11 Amandemen Pengaturan ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis dari para Peserta. Amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para Peserta.
Paragraf 12 Masa Berlaku dan Pengakhiran (1)
Pengaturan ini akan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua Peserta. Pengaturan ini akan berlaku untuk periode empat (4) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode empat (4) tahun berikutnya dengan kesepakatan tertulis dari para Peserta.
(2)
Masing-masing Peserta dapat mengakhiri Pengaturan ini dengan pemberitahuan tertulis ke Peserta lainnya selambat-lambatnya tiga (3) bulan sebelumnya.
Ditandatangani di Jakarta pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas dalam dua naskah asli, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa lnggris, dengan kedua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa lnggris yang diberlakukan.
Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia
Untuk Kepolisian Selandia Baru
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
COMMISSIONER OF NEW ZEALAND POLICE
Signed DRS. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI
Signed liOWARD BROAD
REPUBLIK INDONESIA
ARRANGEMENT BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE NEW ZEALAND POLICE ON COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES The Indonesian National Police and the New Zealand Police; hereinafter referred to as the "Participants,"; Acknowledging that the countering of transnational crimes which pose a threat to all countries calls for international cooperation; Noting that this Arrangement replaces the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and the New Zealand Police that was signed by both Heads of Police in Jakarta on 6 May 2004; Desiring to continue and enhance their existing cooperation through technical cooperation in the fields of intelligence exchanges, coordinated operations, or other capability enhancements, as well as cooperation within the framework of countering transnational crimes, based on the spirit of partnership and cooperation; and In accordance with the prevailing laws and regulations of the respective countries; have reached the following understandings:
Paragraph 1 Definitions (1 )
"Coordinated Operations" are activities conducted by the Participants in order to counter international terrorism and transnational crimes, subject to further technical arrangement.
(2)
"Intelligence" is information which may be exchanged by the Participants in the course of cooperation pursuant to this Arrangement.
2
(3)
"Bilateral working group" is a working group formed by both Participants that seeks to nurture and foster further cooperation.
(4)
"Transnational crimes" encompass terrorism, illicit drug trafficking, gunrunning, piracy on the high seas, money laundering and financial crimes, human trafficking and smuggling, cyber crimes, and international economic crimes and other transnational crimes as mutually determined by the Participants.
Paragraph 2 Objective
This Arrangement is intended to establish a basic framework for, and continue the existing cooperation between the Participants in preventing and combating transnational crimes, based on the principles enshrined in the United Nations Charter and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto. Paragraph 3 Basis
In implementing the provisions of this Arrangement, each Participant will have due regard to: 1.
Each Participant's national laws and regulations;
2.
The constitution and resolutions of the International Criminal Police Organisation (ICPO-Interpol) applicable to both Participants; and
3.
Any applicable international laws and regulations. Paragraph 4 Scope of Cooperation
The Participants will cooperate to: 1.
Develop means to detect, prevent and combat transnational crimes in the following areas: a. terrorism; b. abuse and illicit trafficking of narcotic drugs, and psychotropic substances and their precursors; c. money laundering; d. trafficking and smuggling of migrants; and e. other types of crimes as mutually determined by both Participants.
3
2.
Develop capability through education and training for the purpose of capacity building.
Paragraph 5 Forms of Cooperation
The Participants will cooperate, in accordance with their respective national laws and any applicable international agreements to which they are party, in the following areas: 1.
Intelligence exchanges within the framework of law enforcement.
2.
Coordinated operations within the framework of investigations;
3.
Human resource development in the field of education and training , which may involve the exchange of personnel and attendance at seminars and workshops; and
4.
Provision of equipment assistance.
Paragraph 6 Bilateral Working Group
(1)
Under this Arrangement, a bilateral working group will be established and will hold meetings based on common interests and/or needs, at least once a year.
(2)
Tasks and responsibilities of this bilateral working group will be as follows: a. To devise cooperation programmes. b. To coordinate the implementation of the cooperation programmes. c. d.
e. f. g. (3)
To oversee and control the implementation of the cooperation programmes. To give input based on the evaluation results of the cooperation programmes in order to improve the next cooperation programmes. To supervise and control the implementation of intelligence exchanges as well as coordinated operations. To mediate operational matters that require guidance or decisions from the Police leaders hips of both Participants. To analyse and evaluate the implementation of this Arrangement.
The leadership and members of this working group consist of related working units that are appointed by each Participant.
4
Paragraph 7 Intelligence Exchanges
(1)
The use of intelligence, either written or oral, that is exchanged in accordance with this Arrangement will meet all existing intelligence security guidelines and regulations to which the Participants are subject.
(2)
All necessary efforts will be taken to ensure the security of any intelligence that is exchanged in order to achieve the objective of this Arrangement.
(3)
Any intelligence exchanged in accordance with this Arrangement will not be used by any third party without the written consent of the Party which provided the intelligence.
Paragraph 8 Media Release
(1) Any media release prepared individually or jointly in relation to any activity carried out pursuant to this Arrangement will be jointly coordinated by both Participants, in order to guarantee that the interests of both Participants are protected and/or not harmed. (2)
Any media release will be intended to increase the image of law enforcement agencies and to demoralise and disrupt the activities of trans-national crime syndicates.
Paragraph 9 Funding
The funding needed in the implementation of this Arrangement will be the burden of each Participant. But in certain situations, funding of cooperative activities under this Arrangement will be facilitated by mutual consent including in terms of any assistance provided by third parties jointly involved in a particular activity. Paragraph 10 Settlement of Differences
Any differences between the Participants in the interpretation or implementation of this Arrangement will be settled amicably through consultation and negotiation.
5
Paragraph 11 Amendment This Arrangement may be amended at any time by written consent of the Participants. Any such amendment will come into effect on such a date as may be determined by the Participants.
Paragraph 12 Duration and Termination (1)
(2)
This Arrangement will come into effect upon signature by both Participants. This Arrangement will remain in effect for a period of four (4) years and may be extended for another four (4) years by mutual consent of the Participants in writing. Either Participant may terminate this Arrangement with three months' written notification to the other Participant.
Signed at Jakarta on seventh January two thousand and eleven in two original copies, in Bahasa Indonesia and in English, with both having equal validity. In the case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
For the Indonesian National Police
For New Zealand Police
CHIEF OF INDONESIAN NATIONAL ~E
COMMISSIONER OF NEW ZEALAND POLICE
Signed
DRS. TIMUR PRADOPO POLICE GENERAL
Signed
HOWARD BROAD
