I.-
I
0
SIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DAN KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA (PNP) TENTANG KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Nasional Philipina (PNP}, selanjutnya disebut sebagai"Para Pihak"; BERKEINGINAN untuk memperpanjang Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Philipina tanggal 18 November 2005 dan meningkatkan kerjasama antara kedua pihak dalam semangat kemitraan dan dalam kerangka ASEANAPOL; MEMPERHATIKAN adanya peningkatan ancaman kejahatan transnasional; MENYADARI arti pentingnya kerjasama yang efektif antara Para Pihak untuk penegakan hukum dalam mencegah, menanggulangi kejahatan dan pengembangan kapasitas; MEMPERTIMBANGKAN Komunike Bersama Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN ke 30 (ASEANAPOL) yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja tanggal 24-28 Mei 201 0; Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-u ndangan yang berlaku di negara masing-masing;
Telah menyepakati hal-hal sebagal berikut :
Pasal1 PENGERTIAN Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, pengertian beberapa istilah adalah sebagai berikut : 1.
Kejahatan transnasional adalah kejahatan sebagaimana yang disebutkan pada Komunike Bersama ke-30 ASEANAPOL, yaitu :
2 perdagangan gelap obat terlarang, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pencurian ikan, pembajakan di laut, perompakan bersenjata di laut, illegal cargo dan kejahatan di laut lainnya, kejahatan dunia maya, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan perbankan, pemalsuan dokumen perjalanan, dan kejahatankejahatan lain yang disetujui bersama oleh kedua Pihak; 2.
Pengembangan kapasitas adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan personel Para Pihak;
3.
lnformasi lntelijen adalah informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan untuk penegakan hukum;
4.
Kegiatan Bersama adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Para Pihak dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas; dan
5.
Komite Bersama adalah komite yang dibentuk oleh Para Pihak untuk merumuskan kebijakan dan arahan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas dalam kerangka Nota Kesepahaman ini.
Pasal2 KETENTUAN UMUM
1.
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus menghormati pnns1p kedaulatan, integritas wilayah, tidak mencampuri masalah dalam negeri, persamaan dan kepentingan bersama.
2.
Salah satu pihak tidak dapat melakukan fungsi dan kompetensinya dalam yurisdiksi pihak lain yang menjadi kewenangan dari pejabat berwenang dari pihak lain dimaksud, berdasarkan kedaulatan nasional dan hukum internasional.
Pasal3 TUJUAN Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sudah berlangsung antara kedua pihak, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas.
Pasal4 LINGKUP KERJASAMA Para Pihak akan bekerjasama dalam: a.
mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional, terutama tindak kejahatan yang berhubungan dengan : 1. Perdagangan gelap obat terlarang; 2. Terorisme;
3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. b.
Penyelundupan senjata; Perdagangan manusia; Pencurian ikan, pembajakan di laut, perompakan bersenjata di laut, illegal cargo dan kejahatan di laut lainnya; Kejahatan dunia maya; Pencucian uang; Kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan perbankan; Pemalsuan dokumen perjalanan; dan Kejahatan-kejahatan lain yang disetujui bersama oleh kedua Pihak.
Pengembangan kapasitas, yaitu: 1. Pendidikan dan pelatihan; dan 2. Studi banding.
Pasal5 BENTUK KERJASAMA
Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan: 1.
Mengadakan pertukaran informasi dan dokumen lntelijen, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing;
2.
Membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi antar kepolisian, sesuai dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masingmasing, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional;
3.
Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia, termasuk pertukaran personel, pendidikan dan pelatihan serta studi banding;
4.
Membentuk Komite Bersama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
5.
Bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh Para Pihak.
Pasal6 PERTUKARAN INFORMASI INTELIJEN
1.
Penggunaan setiap informasi dan dokumen intelijen, baik tertulis maupun lisan yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, harus mematuhi ketentuan kerahasiaan sebagaimana ditetapkan oleh para Pihak;
2.
Para Pihak yang menerima informasi maupun dokumen intelijen harus melakukan segala upaya untuk menjamin kerahasiaan dari informasi maupun dokumen intelijen yang diberikan untuk tujuan Nota Kesepahaman ini;
3.
Setiap informasi maupun dokumen intelijen yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kedua belah Pihak.
4
Pasal7 KOMITE BERSAMA
1.
Para Pihak akan membentuk Komite Bersama yang terdiri dari perwakilan Para Pihak dengan komposisi perwakilan ditentukan oleh Para Pihak.
2.
Komite Bersama akan diketuai oleh Kepala Komite Indonesia dan Komite Philipina yang nantinya akan membentuk Sub-sub Komite.
3.
Tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut:
4.
a.
Merumuskan dan menentukan kebijakan dan prosedur dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas;
b.
Melaksanakan kebijakan dan program kegiatan yang telah disepakati bersama;
c.
Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini; dan
d.
Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi dan menyusun program-program berikutnya.
kegiatan-
Komite Bersama akan bertemu sekurang-kurangnya sekali setahun, bergantian di Indonesia atau Philipina pada waktu dan tempat yang akan disetujui bersama diantara Para Pihak, sementara anggotaanggota Sub Komite dapat bertemu sewaktu-waktu apabila diperlukan baik di Indonesia maupun Philipina.
Pasal8 PEMBERITAAN KE MEDIA
1.
Pemberitaan ke media, baik sepihak maupun bersama, dikoordinasikan untuk menjamin kepentingan Para Pihak.
harus
2.
Pemberitaan ke media dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang upaya Para Pihak dalam rangka menekan dan menggagalkan tindak kejahatan.
Pasal9 PEMBIAYAAN
Masing-masing Pihak akan menanggung biaya yang timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, kecuali ditentukan lain sesuai kesepakatan Para Pihak.
5 Pasal 10 AMANDEMEN Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diamandemen setiap saat dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak. Revisi atau amandemen dimaksud akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.
Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Para Pihak dalam penafsiran, aplikasi atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan pada tingkat Komite Bersama. Dalam hal Komite Bersama tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan, akan diajukan kepada Kepala Kepolisian Polri dan PNP untuk penyelesaian.
Pasal12 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN 1.
Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2.
Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan I Sig ned atan bersama oleh Para Pihak secara tertulis.
3.
Salah satu Pihak setiap saat dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah ini telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini. DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sebelas, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris yang digunakan.
UNTUK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KEPOLISIAN NASIONAL PHILIPINA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA POLISI NASIONAL FILIPINA
-"
Signed Drs. TIMUR PRADOPO Jenderal Polisi
Signed CAlzO Ph.D eral Polisi
SIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE INDONESIAN NATIONAL POLICE (INP) AND
THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE (PNP)
ON COOPERATION IN PREVENTING AN D COMBATING TRANSNATIONAL CRI·M ES AND CAPACITY BUILDING
The Indonesian National Police (INP) and the Philippine National Police (PNP) hereinafter referred to as the "Parties"; DESIRING to renew the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and Philippine National Police dated November 18, 2005, and further enhance cooperation between the Parties in the spirit of partnership and the framework of ASEANAPOL; CONCERNED by the increasing threat of transnational crimes; REALIZING the need for effective cooperation between the Parties for law enforcement in preventing, combating transnational crimes and capacity building;
the Joint Communique of the 30th ASEAN Chief of Police Conference (ASEANAPOL) held in Phnom Penh, Cambodia on May 24 -28, 201 0;
CONSIDERING
BASED ON the prevailing laws and rE•g.ulations in their respect;ve countries;
Have agreed on the following matlers:
Article 1 D~EFIN ITIONS
For the purpose of this Memorandum of Understanding, the foUowing terms shall be defined as follows: 1.
Transnational Crimes refer to crimes stated in the Joint Communique of 30th ASEANAPOL, which include: illicit drug trafficking, terrorism, arms smuggling, human trafficking, illegal fishing maritime fraud, 1
2 armed robbery at sea, sea piracy, illegal cargo and other crimes at sea, cyber crimes, money laundering, international economic crimes, banking offenses, fraudulent travel documents and other crimes as mutually agreed upon by the Parties; 2.
Capacity building shall be activities in the context of enhancing the capacity and skills of the personnel of the respective Parties;
3.
Intelligence information shall be information needed in the process of investigation for law enforcement;
4.
Joint Activities shall be activities conducted by the Parties in the context of preventing and combating transnational crimes and capacity building; and
5.
Joint Committee shall be a committee formed by the Parties for the purpose of formulating policy and directives for preventing and combating transnational crimes and for capacity building within the scope of this Memorandum of Understanding.
Article 2 GENERAL PROVISIONS
1.
The implementation of this Memorandum of Understanding must respect the principles of sovereignty, territorial integrity, non-interference in internal affairs, equality and common interests.
2.
Neither Party shall exercise in the other Party's jurisdiction any competence or functions that constitute the authority of the latter Party's competent officials, based on national sovereignty and international law.
Article 3 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to enhance the existing cooperation between the Parties, particularly in preventing and combating transnational crimes and capacity building.
Article 4 AREAS OF COOPERATION
The Parties shall cooperate in the following: a.
Preventing and combating transnational crimes, particularly criminal acts related to the following: 1. Illicit drug trafficking; 2. Terrorism; 3. Arms smuggling; 4. Human trafficking;
3
5. 6. 7. 8. 9. 10. b.
Illegal fishing, maritime fraud, armed robbery at sea, sea piracy, illegal cargo and other crimes at sea; Cyber crimes; Money laundering; International economic crimes and banking offenses; Fraudulent travel documents; and Other crimes as mutually agreed by the Parties.
Capacity building, namely: 1. Education and training; and 2. Comparative studies.
Article 5 FORMS OF COOPERATION
For the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties shall: 1.
Exchange intelligence information and documents, in compliance with national legislation and within the limits of their respective authorities;
2.
Undertake coordinated joint police activities, in accordance with the national provisions and within the limits of their respective authorities, to prevent and combat transnational crimes;
3.
Cooperate in enhancing human resources, including exchange of personnel, education and training as well as comparative studies;
4.
Establish a Joint Committee as a body responsible implementation of this Memorandum of Understanding; and
5.
Cooperate in other activities as agreed upon by the Parties.
for
the
Article 6 EXCHANGE OF INTELLIGENCE INFORMATION
1.
The use of every intelligence information and document, either written or verbal obtained in the implementation of this Memorandum of Understanding, must be kept confidential by both Parties.
2.
Each Party shall take every necessary measure to ensure the confidentiality of all intelligence information in accordance with the objective of this Memorandum of Understanding.
3.
Any intelligence information or document related to this Memorandum of Understanding may not be transferred to a third Party without the written approval of both Parties.
4 Article 7 JOINT COMMITTEE 1.
The Parties shall maintain the Joint Committee consisting of the Parties' representatives, with the composition of the representatives to be determined by the Parties.
2.
The Joint Committee shall be co-chaired by the Head of the Indonesian Committee and the Head of the Philippine Committee who may determine the composition of the Sub Committees.
3.
The tasks of the Joint Committee shall be as follows:
4.
a.
Formulate and determine policies and procedures in the endeavors for preventing and combating transnational crimes and capacity building;
b.
Implement mutually agreed policies and activity programs;
c.
Coordinate and oversee the implementation of activities conducted within the framework of this Memorandum of Understanding; and
d.
Evaluate implemented activities, identify and prepare subsequent programs.
The Joint Committee shall continue to meet in plenary at least once every year alternately in the Philippines or Indonesia on a date agreed upon by the Parties while members of the Sub-Committees may meet at anytime in either country as necessary.
Article 8 PUBLICATION TO THE MEDIA 1.
Publication to the media, either unilaterally or jointly, must be coordinated in order to safeguard the interests of the respective Parties.
2.
Publication to the media shall be aimed at enhancing public awareness of the Parties' endeavors to suppress and foil criminal acts.
Article 9 FUNDING Each Party shall defray its own expenses that may be incurred in the implementation of this Memorandum of Understanding, unless determined otherwise as agreed by the Parties.
4JHOFE
4JHOFE
