REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK NAMIBIA TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN LI NTAS NEGARA DAN PENINGKATAN KAPASITAS
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Namibia, selanjutnya disebut "Para Pihak",
Berkeinginan untuk lebih meningkatkan dan memperkuat persahabatan antar kedua negara yang telah terjalin selama ini;
hubungan
Menyadari pentingnya meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara Para Pihak, khususnya yang berwenang di bidang penegakan hukum dan masalah keamanan untuk memberantas kejahatan lintas negara dan peningkatan kapasitas; Mengakui prinsip kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, kesetaraan, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri Para Pihak dan saling menguntungkan; dan Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing dan hukum internasional dimana Para Pihak tunduk padanya. Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN 1.
Para Pihak bermaksud untuk meningkatkan kerja sama dan peningkatan kapasitas dengan melakukan pertukaran informasi dan pengalaman melalui pendidikan dan pelatihan serta penegakan hukum.
2.
Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah ur.tuk mernbangun kerja sama dalam rangka meningkatkan kapasitas, memonitor, mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara.
Pasal2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak akan bekerja sama dalam: a.
Peningkatan Kapasitas, yang terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
b.
Pendidikan dan Pelatihan; Kursus dan Seminar; Studi Banding; Kegiatan lainnya yang dianggap perlu olel-1 Para Pihak
Meningkatkan upaya-upaya pengawasan, pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara, seperti: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perdagangan gelap narkoba dan psikotropika serta prekursornya; Terorisme dan pendanaannya; Perdagangan gelap senjata, amunisi dan bcthan peledak; Pemalsuan uang, dokumen dan sekuritas; Kejahatan terhadap kekayaan negara; Pencucian uang; Perdagangan orang dan penyelundupan r.1anusia; Kejahatan lainnya yang dianggap perlu oleh Para Pihak.
Pasal3 BENTUK-BENTUK KERJA SAMA
Dalam upaya meningkatkan kerja sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan: a.
Melaksan~kan kerja sama dalam meningkatkan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, serta mengikuti seminar, konferensi, kursus dan kegiatan lamnya yang disepakati Para Pihak;
b.
Membentuk kegiatan kepolisian yang dikoordinasike.n bersama dalam upaya pencegahan kejahatan dan Kegiatan lalnnya yang berkaitan dengan tugas kepolisian;
Pasa14 MEKANISME PELAKSANAAN 1.
Para Pihak menyepakati bahwa koordinator untuk Nota Kesepahaman ini adalah:
2.
a.
Divisi Hubungan lnternasional untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b.
NCB-Interpol Windhoek untuk Kepolisian Negara Republik Namibia
Para Pihak menyepakati untuk membuka saluran komunikasi diantara koordinator pelaksana guna memastikan alur informasi yang akurat.
Pasal5 KERAHASIAAN DAN PERTUKARAN INFORMASI 1.
Komunikasi dan pengiriman informasi dilakukan melalui saluran diplomatik dan/atau menggunakan jaringan komunikasi Interpol.
2.
Para Pihak wajib menjamin tingkat kerahasiaan informasi yang telah diberikan dan penyampaian informasi kepada pihak lain harus dengan ijin tertulis.
Pasal6 PEMBIAYAAN Biaya yang muncul selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sebagai berikut: a. Tiket perjalanan dan akomodasi delegasi akan ditanggung oleh Pihak yang berkunjung; b.
Tempat, pendidikan/pelatihan, seminar dan kursus akan ditanggung oleh Pihak tuan rumah.
Pasal7 AMANDEMEN Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen sewaktu-waktu melalui kesepakatan bersama secara tertulis dan berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak.
L~liiiiii-~
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil
t}.IJ:·
Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara damai oleh Para Pihak melalui konsultasi, negosiasi dan saluran diplomatik.
Pasal9 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun secara otomatis kecuali salah satu Pihak memberitahu Pihak yang lain secara tertulis keinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini. Yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah Negara masing-masing untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini. Ditandatangani di Windhoek pada tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sebelas dalam 2 (dua) rangkap naskah asli yang sam a otentiknya, masingmasing ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. Apabila terjadi perbedaaan penafsiran, maka teks bahasa lnggris yang dijadikan acuan.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK I~NESIA WAKIL KEPALA KE REPUBLIK
LISIAN NEGARA ONESIA
Signed DRS.NANAN SOEKARNA KOMISARIS JENDERAL POLISI
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK NAMIBIA INSPEKTUR JENDERAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK NAMIBIA
Signed LT-GEN~S.H.
NDEITUNGA INSPEKTUR-JENDERAL
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE NAMIBIAN POLICE FORCE ON PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIMES AND CAPACITY BUILDING
The Indonesian National Police and the Namibian Police Force, hereinafter referred to as the "Parties";
Desiring to further enhance and strengthen the existing friendly relations between the two countries; Realizing the great importance of enhancing mutual cooperation between Parties in the area of security and public order, law enforcement especially in combating transnational crimes, and capacity building; Recognizing the principle of sovereignty, independence, territorial integrity, equality, noniterference and mutual benefit; and In accordance with the prevailing laws and regulation in their respective countries and the international laws that the Parties are party to;
Have agreed on the following:
Article 1 PURPOSE AND OBJECTIVE 1.
The Parties will enhance cooperation and capacity building by exchanging information and experiences in the area of education and training as well as law enforcement.
2.
The objectives of this Memorandum of Understanding are to built cooperation in capacity building, monitor, prevent and combat transnational crimes.
Article 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties shall cooperate in: a.
Capacity Building, consists of: 1. 2. 3. 4.
b.
Education and training; Courses and Seminars; Comparative Studies; Other activities deemed necessary by the Parties.
Improving the efforts in monitoring, preventing and uncovering the transnational crimes, such as: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Illicit trafficking in narcotic drugs and psycothropics substances as well as precursors; Terrorism and financing terrorism; Illicit trafficking in weapons, ammunition and explosives; Counterfeit of money, bank notes, and securities; Crimes against state property; Money laundering; Human trafficking and smuggling migrants; Other types of crimes deemed necessary by the Parties.
Article 3 FORMS OF COOPERATION
In the efforts of enhancing cooperation as stated in A!iicle 2 of this Memorandum of understanding, the Parties will: a. Conduct cooperation in enhancing capacity through education and training, exchange knowledge and experience, as well as attending seminar, conference, course and other activities as agreed by the Parties; b. Establish police activities which jointly coordinated in the efforts of preventing the crimes and other matters dealing with police work; c. Exchange information regarding with dealing with police work.
transnationr:~!
crimes and other matters
IIJI.
Article 4 MECHANISM OF COOPERATION 1.
The Parties agree that the coordinators are: a. International Relations Division for the Indonesian National Police; b. NCB-Interpol Windhoek for the Namibian Police.
2.
The Parties agree to establish communication channel between the coordinators to ensure the accurate information flow.
Article 5 SECRECY AND EXCHANGE OF INFORMATION 1. Communication
and sending information shall be conducted through diplomatic channel and/or using Interpol communication.
2. The Parties shall guarantee the secrecy of the given information and sending
information to the other Party should be given under written notification.
Article 6 FINANCING Any expenses under this Memorandum of Understanding follows:
will be arrange as
a. Air ticket and accomodation for delegation will be borne by visiting Party; b. Venue, education/training, seminar and course will be borne by the host Party.
Article 7 AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended anytime by mutual written consent and shall enter into force on the date determined by of both Parties.
Article 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute ansmg out of the interpretation and implementation of this Memorandum of understanding will be settled in a friendly manner through consultations, negotiations and diplomatic channel.
Article 9 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
This Memorandum of Understanding shall remain in force for the period of 5 (five) years and may be automatically extended annually unless either Party notifies either Party in writing of its intention to terminate this Memorandum of Understanding. In Witness Whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum of Understanding. Done at Windhoek on twenty six of April, in the year two thousand and eleven in 2 (two) originals that equally authentic, each in the Indonesian and English languages. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF~ONESIA DEPUTY THE INDONESIAN
C~IE~ OF
~AifiONAL POLICE
Signed
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA INSPECTOR-GENERAL OF THE NAMIBIAN POLICE FORCE
Signed •
DRS. NANAN SOEKARNA POLICE COMMISSIONER GENERAL
4
ITJ=.T-GEN. S. 'H. NDEITUNGA fl INSPECTOR-GENERAL
