INSTRUMEN ITK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

INSTRUMEN ITK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Mei 2015

DAFTAR ISI Halaman

Pengantar ......................................................................……….

2

1.

Form Entry Data Objektif Polda ……………………………………………

3

2.

Form Penilaian Layanan Publik …………………………………………….

4

3.

Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015-Internal …………………

5

4.

Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015-Eksternal ……………….

6

5.

Pertanyaan Kunci Diskusi Terbatas Internal dan Eksternal ……..

7

6.

Daftar Narasumber Diskusi Terbatas Internal dan Eksternal …..

8

7.

Daftar Indikator ITK …………………………………………………………..

9

8.

Instrumen Pembobotan ITK ………………………………………………..

10

Penutup ……………………………..…………………………………….

11

PENGANTAR Instrument ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indeks Tata Kelola Kepolisian RI (ITK), disusun untuk melengkapi pemahaman tentang pengukuran kinerja Polri dengan mengunakan ITK sebagai panduan dalam proses penyusunan ITK sampai dengan proses menjadi indeks yang meliputi 7 (tujuh) form yaitu Form Entry Data Objektif Polda, Form Penilaian Layanan Publik, Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015 - Internal, Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015 Eksternal, Pertanyaan Kunci Diskusi Terbatas Internal dan Eksternal, Daftar Nara sumber Diskusi Terbatas Internal dan Eksternal, Daftar Indikator ITK dan Instrumen Pembobotan ITK. Dengan tersusunnya instrument ini akan diperoleh pemahaman dan persamaan persepsi tentang mekanisme penyusunan ITK serta sebagai bahan koreksi apabila terdapat penilaian yang kurang memuaskan dari hasil akhir proses penyusunan ITK.

2

1 FORM ENTRY DATA OBJEKTIF POLDA

3

2 FORM PENILAIAN LAYANAN PUBLIK

4

3 KUESIONER INTEGRITAS ANGGOTA POLISI 2015 - INTERNAL

5

4 KUESIONER INTEGRITAS ANGGOTA POLISI 2015 - EKSTERNAL

6

5 PERTANYAAN KUNCI DISKUSI TERBATAS INTERNAL DAN EKSTERNAL

7

6 DAFTAR NARA SUMBER DISKUSI TERBATAS INTERNAL DAN EKSTERNAL

8

7 DAFTAR INDIKATOR ITK

9

8 INSTRUMENT PEMBOBOTAN ITK

10

PENUTUP Demikian informasi tentang instrument ITK yang meliputi 7 (tujuh) form, disusun sebagai panduan dalam menyamakan persepsi dan pedoman untuk melakukan perbaikan terhadap output dari ITK yaitu peringkat profil kinerja tata kelola Polri di 32 Polda yang menggambarkan tentang hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola kinerja Polri serta rekomendasi secara utuh dalam mengoptimalkan performance sesuai dengan tugas pokok Polri yang dimiliki dalam meningkatkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

Jakarta,

Mei 2015

KARO RBP SRENA POLRI

Drs. M. NAUFAL YAHYA, MSc. Eng BRIGADIR JENDERAL POLISI

11

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN BIRO SDM Indikator Jumlah No 1 Jumlah Personel sesuai DSP 2 Jumlah Personel Riil 3 Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan 4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)

Bukti Dukung (Tahun 2014) Dokumen Daftar DSP ideal Dokumen Daftar DSP riil Daftar nama personel dan dikjur yang diikuti beserta sertifikat Daftar kendaraan R2

Jumlah Kendaraan R4/R6 yang siap operasional (kondisi baik): 5

a. Roda 4 (Sedan, Pick up, Mini Bus, Jeep dll.) b. Roda 4 (Bus) c. Roda 6 (Bus) d. Roda 6 (Truck) Besaran anggaran Satker: a. Penetapan

6 b. Realisasi

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri No…. Tahun … 7 Tentang …. atau SOP Tentang... ) a. …… b. ….. Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP Inisiatif Satker yang pernah 8 diterbitkan Polda (Kapolda dan Direktur) yang sudah ditandatangani (hard copy atau scan)

Daftar kendaraan R4 dan R6

Bukti dokumen laporan keuangan penetapan dan realisasi dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website 2. Foto laporan keuangan yang ditempelkan di papan pengumuman 3. Dokumen hard copy

Dokumen Pilun/SOP

Dokumen Pilun/SOP inisiatif

Daftar Personel Satker yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana:

9

a. Jumlah pelanggaran kode etik b. Jumlah pelanggaran disiplin

Dokumen Daftar nama dan jenis pelanggaran (kode etik, disiplin, dan tindak pidana)

c. Jumlah pelanggaran pidana 10

Jumlah pejabat struktural satker Biro SDM berjenis kelamin perempuan (Karo, Kabag, Kasubbag)

11 Jumlah total pejabat struktural Biro SDM (Karo, Kabag, Kasubbag) 12 Hasil penilaian LAKIP Satker

Dokumen struktur organisasi, nama pejabat, dan jenis kelaminnya Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya

Jumlah pengawas eksternal dalam rekrutmen anggota Polri 13 (perwira)

14

Jumlah pengawas eksternal dalam rekrutmen anggota Polri (Brigadir)

Dokumen bukti keterlibatan pengawas eksternal dalam rekrutmen anggota Polri (Brigadir dan perwira): 1. Alamat/ link website 2. Dokumen hard copy

14 Akses terhadap sistem informasi kepegawaian

Dokumen bukti keberadaan sistem informasi kepegawaian: 1. Alamat/ link website 2. Capture/ foto halaman muka simpeg

15 Akses terhadap tahapan proses rekrutmen Polisi

Dokumen bukti publikasi tahapan rekrutmen anggota Polisi: 1. Alamat/ link website 2. Foto poster/ banner/ brosur/ media cetak 3. Dokumen hard copy

16 Akses terhadap tahapan assessment center

Dokumen bukti keberadaan assessment center: 1. Alamat/ link website 2. Foto poster/ banner/ brosur/ media cetak 3. Dokumen hard copy

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN INTELKAM Indikator

No 1 Jumlah Personel sesuai DSP 2 Jumlah Personel Riil

3 Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan 4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik) Jumlah Kendaraan R4/R6 yang siap operasional (kondisi baik): a. Roda 4 (Sedan, Pick up, Mini Bus, Jeep dll.) 5 b. Roda 4 (Bus) c. Roda 6 (Bus) d. Roda 6 (Truck) Besaran anggaran Satker: a. Penetapan 6 b. Realisasi

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri No…. Tahun … Tentang …. atau 7 SOP Tentang... ) a. …… b. ….. Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP Inisiatif Satker yang pernah diterbitkan 8 Polda (Kapolda dan Direktur) yang sudah ditandatangani (hard copy atau scan)

Jumlah




Dokumen Pilun/SOP


Daftar Personel Satker yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana: 9




Jumlah pejabat struktural Satker Intelkam berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

11

Jumlah total pejabat struktural Satker Intelkam (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

12 Hasil penilaian LAKIP Satker 15

Jumlah target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKCK tahun 2014

Dokumen struktur organisasi, nama pejabat, dan jenis kelaminnya Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya Laporan Target dan Realisasi PNBP

16 Jumlah realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKCK tahun 2014

Laporan Target dan Realisasi PNBP

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN RESKRIM UMUM Indikator Jumlah No 1 Jumlah Personel sesuai DSP 2 Jumlah Personel Riil 3 Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan 4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)




6 b. Realisasi Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri No…. Tahun … 7 Tentang …. atau SOP Tentang... ) a. …… b. ….. Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP Inisiatif Satker yang pernah 8 diterbitkan Polda (Kapolda dan Direktur) yang sudah ditandatangani (hard copy atau scan)



Dokumen Pilun/SOP



9




Jumlah pejabat struktural satker Reskrimum berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

11

Jumlah total pejabat struktural Reskrimum (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

12 Jumlah penyidik berjenis kelamin perempuan di Reskrim Umum 13 Jumlah total penyidik di Reskrim Umum

Dokumen struktur organisasi, nama pejabat, dan jenis kelaminnya

Dokumen jumlah penyidik berdasarkan jenis kelamin

12 Hasil penilaian LAKIP Satker

13 Jumlah penanganan kasus kriminal umum

14 Jumlah kasus pidana umum yang P21

15 Jumlah kejahatan tindak pidana umum

Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy Daftar jumlah kejahatan di wilayah Polda

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN RESKRIMSUS Indikator Jumlah No 1 Jumlah Personel sesuai DSP 2 Jumlah Personel Riil 3 Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan 4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)




6 b. Realisasi




Dokumen Pilun/SOP



9




Jumlah pejabat struktural satker Reskrimsus berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

11

Jumlah total pejabat struktural Reskrimsus (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

12 Jumlah penyidik berjenis kelamin perempuan di Reskrimsus 13 Jumlah total penyidik di Reskrimsus

Dokumen struktur organisasi, nama pejabat, dan jenis kelaminnya Dokumen jumlah penyidik berdasarkan jenis kelamin


13 Jumlah penanganan kasus kriminal khusus

14 Jumlah kasus pidana khusus yang P21

15 Jumlah kejahatan tindak pidana khusus

Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy Daftar jumlah kejahatan di wilayah Polda

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN RES NARKOBA Indikator Jumlah No 1 Jumlah Personel sesuai DSP 2 Jumlah Personel Riil 3 Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan 4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)




6 b. Realisasi Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri No…. Tahun … 7 Tentang …. atau SOP Tentang... ) a. …… b. ….. Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP Inisiatif Satker yang pernah 8 diterbitkan Polda (Kapolda dan Direktur) yang sudah ditandatangani (hard copy atau scan)



Dokumen Pilun/SOP



9




Jumlah pejabat struktural Res Narkoba berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

11

Jumlah total pejabat struktural Res Narkoba (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)


12 Jumlah penyidik berjenis kelamin perempuan di Res Narkoba Dokumen jumlah penyidik berdasarkan jenis kelamin

13 Jumlah total penyidik di Res Narkoba 12 Hasil penilaian LAKIP Satker

13 Jumlah penanganan kasus narkoba

14 Jumlah kasus narkoba yang P21

15 Jumlah kejahatan tindak pidana narkoba

Dokumen jumlah penyidik berdasarkan jenis kelamin Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy Daftar nama kasus dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy Daftar jumlah pidana narkoba di wilayah Polda

FORM 1 FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN SATKER BINMAS Indikator Jumlah Bukti Dukung (Tahun 2014) No Dokumen Daftar DSP ideal 1 Jumlah Personel sesuai DSP Polri Dokumen Daftar DSP riil 2 Jumlah Personel Riil Polri 3 Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan 4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)

Daftar nama personel dan dikjur yang diikuti beserta sertifikat Daftar kendaraan R2



6 b. Realisasi

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri 7 No…. Tahun … Tentang …. atau SOP Tentang... ) a. …… b. ….. Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP Inisiatif Satker yang pernah 8 diterbitkan Polda (Kapolda dan Direktur) yang sudah ditandatangani (hard copy atau scan)



Dokumen Pilun/SOP



9

a. Jumlah pelanggaran kode etik b. Jumlah pelanggaran disiplin c. Jumlah pelanggaran pidana


10

Jumlah pejabat struktural satker berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

11

Jumlah total pejabat struktural Binmas (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

12 LAKIP dan hasil evaluasi AKIP Satker

13

14

Jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polda (Polda, Polres, Polsek, Sub Sektor)

Jumlah desa yang berada di wilayah Polda


Bukti dokumen LAKIP dan hasil evaluasi AKIP Daftar nama personel Bhabinkamtibmas beserta desa binaannya dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website 2. Dokumen hard copy Daftar jumlah desa di wilayah Polda

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN SABHARA Indikator Jumlah No 1 Jumlah Personel sesuai DSP 2 Jumlah Personel Riil 3 Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan 4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)




6 b. Realisasi




Dokumen Pilun/SOP



9




Jumlah pejabat struktural satker Sabhara berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

11

Jumlah total pejabat struktural Sabhara (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)


Dokumen struktur organisasi, nama pejabat, dan jenis kelaminnya Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya

13 Jumlah aktivitas unjuk rasa di wilayah Polda

Daftar jumlah unjuk rasa di wilayah Polda dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/ atau 2. Dokumen hard copy

No 1 2 3

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN SATKER LALU LINTAS Indikator Jumlah Bukti Dukung (Tahun 2014) Dokumen Daftar DSP ideal Jumlah Personel sesuai DSP Dokumen Daftar DSP riil Jumlah Personel Riil Daftar nama personel dan dikjur yang Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan diikuti beserta sertifikat

4 Jumlah Kendaraan R2 yang siap operasional (kondisi baik)

Daftar kendaraan R2



6 b. Realisasi

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri 7 No…. Tahun … Tentang …. atau SOP Tentang... ) a. …… b. ….. Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP Inisiatif Satker yang pernah 8 diterbitkan Polda (Kapolda dan Direktur) yang sudah ditandatangani (hard copy atau scan)



Dokumen Pilun/SOP



9




Jumlah pejabat struktural satker Lantas berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

11

Jumlah total pejabat struktural Lantas (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit)

12 Hasil penilaian LAKIP Satker 13

Jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda tahun 2013

Dokumen struktur organisasi, nama pejabat, dan jenis kelaminnya Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya Daftar kecelakaan lalu lintas 2013 dan 2014

13

Jumlah kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda tahun 2014

14 Jumlah korban jiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda 2013 Jumlah korban jiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda 2014 Jumlah target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lantas 15 tahun 2014 Jumlah realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lantas 16 tahun 2014

Daftar kecelakaan lalu lintas 2013 dan 2014

Daftar korban jiwa kecelakaan lalu lintas 2013 dan 2014

Laporan Target dan Realisasi PNBP

FORM PENGISIAN DATA INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN POLAIR Indikator

No 1

Jumlah Personel sesuai DSP

2

Jumlah Personel Riil

3

Jumlah Personel yang Mengikuti Pendidikan Kejuruan

Jumlah

Bukti Dukung (Tahun 2014) Dokumen Daftar DSP ideal Dokumen Daftar DSP riil Daftar nama personel dan dikjur yang diikuti beserta sertifikat

Jumlah Kendaraan R2 dan R4 yang siap operasional (kondisi baik) 4

5

a. Roda 2 b Roda 4 Jumlah kapal yang siap operasional (kondisi baik): a. C1 b. C2 c. C3 Besaran anggaran Satker: a. Penetapan

6 b. Realisasi

7

8

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP yang ada di Polda dan menjadi acuan Satker dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi (Sebutkan nama Pilun/SOP yang ada, misal: Peraturan Kapolri No…. Tahun … Tentang …. atau SOP Tentang... ) a. …… b. ….. Jumlah Piranti Lunak (Pilun) / SOP Inisiatif Satker yang pernah diterbitkan Polda (Kapolda dan Direktur) yang sudah ditandatangani (hard copy atau scan)


Daftar jumlah kapal berdasarkan tipe Bukti dokumen laporan keuangan penetapan dan realisasi dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website 2. Foto laporan keuangan yang ditempelkan di papan pengumuman 3. Dokumen hard copy

Dokumen Pilun/SOP


Daftar Personel Satker yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana: 9



c. Jumlah pelanggaran pidana Jumlah pejabat struktural Polair berjenis kelamin perempuan (Direktur, Wadir, Kabag, Kasubdit) Jumlah total pejabat struktural Polair (Direktur, Wadir, Kabag, 11 Kasubdit)



Bukti dokumen LAKIP dan hasil penilaiannya

10

13 Jumlah kejahatan (tindak pidana) perairan di wilayah Polda

14 Luas perairan di wilayah Polda

15 Jumlah pelabuhan di wilayah Polda

Daftar kejahatan (tindak pidana) perairan dengan melampirkan: 1. Alamat/ link website; dan/atau 2. Dokumen hard copy Dokumen dan peta luas wilayah perairan wilayah Polda Dokumen daftar nama pelabuhan di wilayah Polda

FORM 2

TABEL PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN (BERDASARKAN PERMENPAN-RB NOMOR 38 TAHUN 2012) No 1.

Komponen Penilaian Visi-MisiMotto 1.1 – 1.3 (bobot 5%) Nilai maksimum: 50

Indikator (1.1) Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam perencanaan (Renstra, Renja pada pelayanan SIM, STNK, dan BPKB Ditlantas Polda, serta pelayanan SKCK pada Ditintelkam Polda) mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (1.2) Penetapan motto pelayanan yang mampu memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik

Jumlah dan Satuan Visi dan Misi

Motto

Kondisi Lapangan

Nilai

a. Mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan b. Mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan c. Tidak mengacu UU 25/2009 dan dijabarkan dalam perencanaan d. Tidak mengacu UU 25/2009 dan tidak dijabarkan dalam perencanaan

25

a. Ada, dipahami, dan memotivasi pelaksana (melalui uji petik pada satu perwira dan dua bintara pada Satker layanan) b. Ada, tidak dipahami pelaksana c. Tidak ada

15

15

Ket Dokumen hard copy atau soft copy format PDF (disimpan dalam CD-R) Renstra dan Renja yang telah ditandatangani

10 0

5 0

Pertanyaan Uji Petik - Apa motto pelayanan di Satker anda? - Apa manfaat motto bagi masyarakat? - Apa motivasi anda dalam memberi pelayanan prima kepada masyarakat? Jika hanya 1 dari 3 yang bisa menjawab maka dianggap tidak memahami (nilai 5) Jika hanya 1 dari 3 pertanyaan yang dapat dijawab, maka dianggap tidak memahami (nilai 5)

(1.3) Motto pelayanan diumumkan secara

Pengumuman Motto

a. Diumumkan secara luas melalui berbagai media

10

Bukti dukung: Dokumen/ soft copy/foto motto a. Media massa yang dimaksud dapat berupa (salah satu dari) website, televisi, radio,

luas kepada pengguna layanan

massa b. Diumumkan terbatas c. Tidak diumumkan

7 0

media social atau media cetak (Koran, tabloid, majalah). b. Terbatas berupa (salah satu dari) poster, pamphlet, leaflet, banner, brosur, atau majalah kepolisian.

2.

Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan 2.1 – 2.2 (Bobot 25%) Nilai maksimum: 250

(2.1) Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yang mengacu Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(2.2) Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan

3

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3.1-3.4 (Bobot 10%) Nilai maksimum:

(3.1) Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang lingkup semua jenis mengacu UU 25/2009

Standar Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Sertifikat ISO 9001:2008

a. Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. Standar Pelayanan tidak semua jenis atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Standar Pelayanan sama sekali tidak mengacu UU 25/2009 d. Tidak ada Standar Pelayanan a. Disusun dan dipublikasikan b. Tidak ada maklumat pelayanan

a. Memiliki sertifikat ISO pada pelayanan Samsat b. Tidak memiliki

200

100

50

Bukti dukung: Dokumen hard copy/ soft copy/foto / alamat website/ media social Mengacu pada 14 komponen standard pelayanan UU No.25/ 2009 dan PermenPAN RB No15/2014 200 = terpenuhi 14 komponen 100 = terpenuhi 1-13 komponen 50 = tidak terpenuhi salah satu dari 14 komponen, tetapi ada standard pelayanan

0

Bukti dukung: Dokumen hard copy/ soft copy/foto

50 0

Maklumat pelayanan ada dan dipublikasikan (pada Satker layanan publik Lantas dan Intelkam)

25 0

Bukti dukung: Dokumen hard copy/ soft copy/foto /website/media sosial Dimintakan sertifikat ISO 9001-:2008 untuk pelayanan publik Samsat (STNK) Samsat (layanan STNK) yang telah memperoleh sertifikat ISO dianggap memenuhi komponen 3.2, 3.3 dan 3.4 Bukti dukung: Dokumen ISO 9001:2008 hard copy/ soft copy/foto

100

(3.2) Menerapkan Sistem SMM Manajemen Mutu (SMM), namun tidak memiliki sertifikat ISO 9001:2008

(3.3) Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

(3.4)

4

Sumber Daya Manusia (4.1 – 4.6) (Bobot 17%) Nilai maksimum: 170

SOP

Penetapan uraian Uraian tugas tugas yang jelas

(4.1) Penetapan dan Kode etik penerapan pedoman kode etik pegawai

a. SMM mencakup semua jenis pelayanan mengacu UU 25/2009 b. SMM tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak sepenuhnya mengacu UU 25/2009 c. Tidak menerapkan a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada

25

Komponen SMM

10

0

25 10 0

a. Ada, dan dipampangkan b. Ada, dan tidak dipampangkan c. Tidak ada uraian tugas

25 10 0

a. Ada, dan diterapkan b. Ada, tidak diterapkan c. Tidak ada

30 10 0

- Ada tidaknya SOP? Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas (SIM, STNK) maupun Intelkam (SKCK) Bukti dukung: Dokumen SOP hard copy/ soft copy/foto Uraian tugas Pa/Ba Urusan STNK dan BPKB Polda serta SIM dan SKCK Polres Bukti dukung: Dokumen hard copy/ soft copy dan foto Uji petik pada satu perwira dan dua bintara pada Satker layanan (merujuk pada indikator 1.2) 1. Apakah anda mengetahui tentang kode etik pegawai / kode etik Polri ? 2. Apakah anda mengetahui tentang penerapan kode etik? 3. Siapa berwenang untuk menegakkan kode etik di institusi anda? Bukti dukung: Dokumen hard copy/ soft copy tentang pedoman kode etik pegawai/ Polri

(4.2) Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

(4.3) Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

(4.4) Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

(4.5) Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan

Sikap dan perilaku

Kedisiplinan

Responsivitas

Keterampilan

a. Baik b. Cukup c. Kurang

a. Disiplin b. Kurang disiplin c. Tidak disiplin

a. Responsif b. Kurang responsif c. Tidak responsif

a. Terampil b. Kurang terampil c. Tidak terampil

30 10 0

Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas (SIM, STNK, BPKB) maupun Intelkam (SKCK) 1. Menurut pendapat anda bagaimanakah sikap dan perilaku pegawai (petugas layanan)

30 10 0

Bukti dukung: Rekaman testimoni/ catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimoni Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas (SIM, STNK, BPKB) maupun Intelkam (SKCK) 1. Menurut pendapat anda bagaimanakah tingkat kedisiplinan pegawai (petugas layanan)

30 10 0

Bukti dukung: Rekaman testimoni/ catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimoni Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas (SIM, STNK, BPKB) maupun Intelkam (SKCK) 1. Menurut pendapat anda bagaimanakah tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan layanan?

25 10 0

Bukti dukung: Rekaman testimoni/ catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimoni Uji petik pada 3 pengguna layanan baik pada Satker Lantas (SIM, STNK, BPKB) maupun Intelkam (SKCK)

pelayanan kepada pengguna layanan

5

Sarana dan Prasarana Pelayanan (5.1-5.3) (bobot 8%) Nilai maksimum: 80

(4.6) Penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan (5.1) Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal (5.2) Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan (perhatikan: kebersihan,

1. Menurut pendapat anda bagaimanakah tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan layanan?

Pengembanga n pegawai

a. Ada, sesuai kebutuhan b. Ada, tidak sesuai kebutuhan c. Tidak ada

25 10 0

Bukti dukung: Rekaman testimoni/ catatan tertulis bersama identitas pemohon, tempat dan waktu pemberian testimony Ditanyakan kepada Dirlantas/ Kasatlantas dan Dirintelkam/ KasatIntelkam tentang ada tidaknya penetapan kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/ profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna pelayanan Bukti dukung: Sprin tentang usulan Dikjur/ Keputusan tentang Perencanaan Kepegawaian/ Renbangkuat/ Renbinkuat

Sarana dan Prasarana

a. Dipergunakan secara optimal b. Dipergunakan, tidak optimal c. Tidak dipergunakan

30 15 0

Kebersihan

a. Sangat Bersih b. Bersih c. Tidak bersih

30 15 0

Bukti dukung: foto

kesederhanaan, kelayakan dan kemanfaatan)

6

Penanganan Pengaduan 6.1-6.4 (bobot 10%) Nilai maksimum: 100

(5.3) Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket pengaduan, telepon tol, email dan lainnya)

Sarana Pengaduan

a. Ada, dan efektif b. Ada, tidak efektif c. Tidak ada

20 10 0

Indikator efektif adalah adanya daftar pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan

(6.1) Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan pengguna layanan

Sistem Pengaduan

30 10 0

Dikelola dengan baik adalah adanya daftar pengaduan dan tindak lanjut dari pengaduan

(6.2) Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan

Petugas pengaduan

a. Ada, dan dikelola dengan baik b. Ada, tidak dikelola dengan baik c. Tidak ada a. Ada b. Tidak ada

(6.3) Persentase jumlah pengaduan yang dapat diselesaikan

Jumlah pengaduan

a. 71% - 100 % diselesaikan b. 51% - 70% diselesaikan c. 10% - 50% diselesaikan d. < 10% diselesaikan

20 10 5 0

(6.4) Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 dalam rangka peningkatan kualitas

Pengelolaan pengaduan

a. Mengacu b. Tidak mengacu

20 5

30 0

Bukti dukung: SOP tentang system/ prosedur pengelolaan pengaduan Bukti dukung: Sprin sebagai Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan pengaduan

Bukti dukung: Jumlah pengaduan yang masuk dan yang diselesaikan

7

Indeks Kepuasan Masyarakat 7.1-7.4 (bobot 10%) Nilai maksimum: 100

8

Sistem Informasi Pelayanan Publik 8.1-8.3 (bobot 7%) Nilai maksimum: 70

pelayanan (7.1) Pelaksanaan survei IKM dalam periode penilaian

Survei IKM

(7.2) Survei IKM yang dilakukan yang mengacu Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode penilaian. (7.3) Rata –rata skor IKM yang diperoleh

Survei IKM

(7.4) Tindak lanjut dari hasil survei IKM

Tindak lanjut

(8.1) Sistem informasi pelayanan secara elektronik

Sistem Informasi

(8.2) Penyampaian informasi pelayanan publik kepada pengguna layanan (8.3) Tingkat keterbukaan informasi pelayanan

Rata-rata Skor IKM

a. Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan b. Dilaksanakan untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak dilaksanakan

25

a. Mengacu untuk seluruh jenis pelayanan b. Mengacu untuk sebagian jenis pelayanan c. Tidak mengacu

25 10 0

a. 80 -100 b. 60 – 79 c. < 60 a. Ada tindak lanjut b. Tidak ada tindak lanjut

25 10 0 25 0

a. Ada, berfungsi dan di-update b. Ada, berfungsi sebagian dan sebagian diupdate c. Tidak ada

25 10 0

Jenis pelayanan yang dinilai adalah pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK

10 0

Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK Jenis pelayanan yang dinilai adalah pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK Bukti dukung: Laporan indeks kepuasan masyarakat pada layanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK Bukti dukung: Ada upaya-upaya untuk menindaklanjuti hasil survey IKM misalnya revisi SOP, inovasi dll 25 = ada system online untuk pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK 10 = ada system online untuk salah satu diantara pelayanan SIM, STNK, BPKB atau SKCK

Penyampaian informasi

a. Ada b. Tidak ada

20 0

Bukti dukung: Foto layanan/ alamat website/ uji coba Bukti dukung: dapat berupa website, leaflet, brosur, tv, radio, foto dll

Keterbukaan informasi

a. Sangat terbuka b. Terbuka

25 10

25 = Tersedia informasi di website atau media elektronik mengenai prosedur pelayanan (biaya,

kepada pengguna layanan

9

Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan 9.1-9.2

c. Tidak terbuka

0

(9.1) Penetapan target kinerja pelayanan

Target kinerja

a. Ada b. Tidak ada

40 0

(9.2) Tingkat Pencapaian target kinerja

Pencapaian Target kinerja

a. Tercapai/Melampaui (> 100%) b. Tidak Tercapai (80%-99%) c. Tidak Tercapai (40%-79 %) d. Tidak tercapai (<40%)

40 30 20 0

(bobot 8%) Nilai maksimum: 80 Total Nilai

Nama Unit Layanan

: STNK/ BPKB/ SIM/ SKCK (lingkari salah satu)

Nama Polda

:

Tanggal

:

Nama dan Tanda tangan Peneliti

:

1000

waktu, tata cara) 10 = Tersedia informasi mengenai prosedur layanan di loket Bukti dukung: Foto / alamat website/ rekaman media elektronik/ dokumen surat- menyurat Bukti dukung : Dokumen Penetapan Kinerja Pelayanan (target PNBP) Bukti dukung : Dokumen Penetapan Kinerja Pelayanan (target PNBP) dan capaian PNBP

Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015 (Internal) 1. Survei Integritas Masyarakat Anda diminta untuk memberikan pernyataan sikap terhadap sejumlah hal yang menjadi ciri integritas masyarakat. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat tidak setuju (0) sampai dengan sangat setuju (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      1

Tidak pernah berbohong, tidak pernah curang, dan dapat dipercaya

     

2

Tidak berbohong atau berbuat curang, kecuali jika menghadapi situasi sulit bagi dirinya atau keluarganya

     

3

Tidak pernah melanggar hukum (selalu mengikuti aturan negara)

     

4

Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi keluarga dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum

     

5

Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi teman-teman seprofesi dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum

     

6

Tidak melakukan korupsi (tidak menerima atau memberi suap) dalam kondisi apapun

     

7

Tidak melakukan kekerasan dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas kepolisian

     

8

Tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas

     

9

Menolak perilaku korupsi kecuali jika jumlahnya tidak seberapa (jumlah uang yang kecil atau hadiah sederhana)

     

10

Menolak perilaku kekerasan kecuali jika dilakukan sesekali

     

11

Menolak perilaku pelanggaran HAM kecuali jika terpaksa

     

1

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      12

Menolak perilaku korupsi kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit

     

13

Menolak perilaku kekerasan kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit

     

14

Menolak perilaku kekerasan terhadap perempuan kecuali jika terpaksa

     

2. Survei Toleransi Lingkungan Sosial Anda diminta untuk memberikan pernyataan sikap terhadap sejumlah hal yang menjadi ciri toleransi lingkungan sosial terhadap integritas masyarakat. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat tidak setuju (0) sampai dengan sangat setuju (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      1

Orang Melanggar hukum demi membantu keluarganya

     

2

Pemimpin di lingkungan melakukan pelanggaran hukum demi keluarga Anda untuk hidup lebih baik

     

3

Pegawai negeri/aparat pemerintah meminta uang tidak resmi ketika bertugas melayani masyarakat

     

4

Orang memilih untuk memberikan pekerjaan kepada saudaranya, meskipun ada orang lain yang lebih layak menerima pekerjaan tersebut

     

5

Orang memberi suap kepada petugas untuk mempercepat proses pengurusan STNK/SIM

     

2

6

Orang membayar tips kepada dokter/perawat/bidan di puskesmas atau rumah sakit umum supaya diberi pelayanan yang lebih baik

     

7

Orang tua memberikan uang/hadiah kepada guru/kepala sekolah supaya anaknya bisa diterima di sekolah atau mendapat nilai yang bagus

     

8

Aparat keamanan menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas untuk memberikan keamanan secara lebih luas

     

9

Aparat penegak hukum melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan tugas untuk memberikan keamanan secara lebih luas

     

10

Aparat penegak hukum melakukan kekerasan terhadap perempuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap suatu tindak pidana

     

3. Survei Tingkat Toleransi Perilaku Anggota Polri Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan perilaku anggota Polri. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat buruk (0) sampai dengan sangat baik (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      1

Polisi melanggar hukum demi menolong keluarganya

     

2

Polisi melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas dan pelayanan

     

3 4

Polisi meminta sedikit uang tambahan tidak resmi saat memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat proses Polisi memilih memberikan pekerjaan kepada saudaranya, meskipun ada orang lain yang lebih layak menerima pekerjaan tersebut

           

3

5

Polisi meminta bayaran untuk menghentikan penyidikan kasus tindak pidana

     

6

Polisi meminta hadiah setelah memberi jasa keamanan kepada masyarakat

     

7

Polisi tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh atasannya

     

4. Survei Persepsi terhadap Pengalaman dan Kejadian Terkait Integritas Anggota Polri Berdasarkan Pengalaman dan Pengetahuan Anda sebagai responden terpilih, Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah kejadian yang berkaitan dengan integritas Polisi di setiap Satker. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat sering (0) sampai dengan tidak pernah (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Sering

Tidak pernah

      A. Lalu Lintas Penyuapan ketika mengurus

1

a. SIM

     

b. STNK

     

c. BPKB

     

d. Pelanggaran Lalu Lintas

     

4

Pemberian Uang Pelicin ketika mengurus

2

a. SIM

     

b. STNK

     

c. BPKB

     


     

3

Pelanggaran HAM terhadap Tersangka/Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas

     

4

Penggunaan Kekerasan terhadap Tersangka/Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas

     

B. Intelkam

1

Penyuapan ketika mengurus SKCK

     

2

Pemberian uang pelicin ketika mengurus SKCK

     

C. Sabhara

1

Pelanggaran HAM terhadap peserta unjuk rasa atau demonstrasi

     

2

Penggunaan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa atau demonstrasi

     

3

Diskriminasi dalam pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali)

     

D. Polair

1

Diskriminasi dalam pelaksanaan patroli di sungai dan laut

     

2

Pelanggaran HAM terhadap nelayan dalam penegakan hukum

     

5

3

Penggunaan Kekerasan terhadap Nelayan dalam Penegakkan Hukum di sungai dan laut

     

E. Reserse dan Kriminal

1

Pelanggaran HAM terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

2

Penggunaan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

3

Terjadi Pemerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

4

Terjadi Penyuapan terhadap anggota Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

5

Pelanggaran HAM terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

6

Penggunaan Kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

7

Terjadi Pemerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

8

Terjadi Penyuapan terhadap anggota Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

9

Pelanggaran HAM terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

10

Penggunaan Kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

11

Terjadi Pemerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

12

Terjadi Penyuapan terhadap anggota Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

6

Isu No

Sangat Sering

Tidak Pernah

      F. Binmas

1

Diskriminasi dalam pemberian rekomendasi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

     

2

Penyuapan ketika mengurus rekomendasi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

     

3

Pemberian uang pelicin ketika mengurus rekomendasi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

     

G. SDM

1

Diskriminasi dalam pelayanan terhadap anggota Polri

     

2

Penyuapan ketika menentukan jabatan dan pangkat terhadap anggota Polri

     

3

Pemberian uang pelicin ketika menentukan jabatan dan pangkat terhadap anggota Polri

     

4

Pemberian suap dalam proses penerimaan anggota Polri (Bintara, Akpol, dan Penerimaan Polisi Sumber Sarjana)

     

5

Pemberian suap dalam proses pengajuan tanda jasa/tanda kehormatan

     

6

Pelaksanaan rekrutmen terbuka (lelang jabatan) pada posisi strategis

     

7

5. Survei Persepsi Integritas Anggota Polri Berdasarkan Pengalaman dan Pengetahuan Anda sebagai responden terpilih, Anda diminta untuk memberikan persepsi terhadap beberapa Integritas Anggota Polisi di Setiap Satker. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat sering (0) sampai dengan tidak pernah (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Sering

Tidak Pernah

      Diskriminasi dalam pemberian layanan masyarakat a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     

e. Reserse dan Kriminal Umum

     

f.

     

1

Reserse dan Kriminal Khusus

g. Reserse Narkoba

     

h. Binmas

     

i.

     

SDM

8

Isu No

Sangat Sering

Tidak Pernah

      Pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     


     

f.

     

2


g. Reserse Narkoba

     

h. Binmas

     

i.

     

SDM

Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian

3

a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     


      9

f.


     

g. Reserse Narkoba

     

h. Bimmas

     

i.

     

SDM

Tingkat korupsi anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugas a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     


     

f.

     

4


g. Reserse Narkoba

     

h. Binmas

     

i.

     

SDM

10

6. Survei Persepsi Cepat Tanggap (Responsif) Anggota Polri Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap kecepatan/ kesigapan Polisi dalam merespon tugas yang diberikan pada Setiap Satker. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat buruk (0) sampai dengan sangat baik (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Buruk

Sangat Baik

      Sabhara

1

Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Sabhara untuk melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali)

2

Kecepatan personel Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dalam mendatangi tempat kejadian perkara

     

3

Kecepatan pasukan Pengendali Massa (Dalmas) Sabhara dalam mendatangi tempat terjadinya unjuk rasa

     

4

Kecepatan personel yang menangani Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah)

     

     

Reskrim

1

Kecepatan personel Reskrim Umum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani

     

2

Kecepatan personel Reskrim Khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani

     

3

Kecepatan personel Res Narkoba dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani

     

Intelkam

1

Kecepatan membuat Laporan Informasi (LI)

     

2

Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan deteksi intelijen

     

3

Kecepatan personel Intelkam dalam melayani pembuatan SKCK

      11

Lalu Lintas

1

Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) untuk melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali)

     

2

Kecepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas

     

3

Kecepatan personel Lalu Lintas dalam melayani pembuatan SIM, STNK dan BPKB

     

1

Tingkat inisiatif Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk melaksanakan penyuluhan masyarakat

     

2

Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa

     

1

Tingkat inisiatif yang dilakukan Polair untuk melaksanakan Search and Rescue (SAR) perairan

     

2

Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Polair untuk melakukan patroli perairan

     

1

Tingkat inisiatif SDM untuk menyelesaikan masalah atau pengaduan personalia

     

2

Tingkat kesiapan SDM dalam penyediaan data kepegawaian anggota dan PNS Polri

     

Binmas

Polair

SDM

12

Pertanyaan Kunci: 1. Menurut pendapat Anda apakah Polda melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan? Misalnya: Pelibatan masyarakat dalam kampanye anti narkoba, sosialisasi budaya tertib lalu lintas (Bidkum/ Rekrimum/ Sabhara) 2. Menurut Anda apakah Polda sudah transparan dalam proses penegakan hukum dan proses rekruitmen anggota Polri? (Brimob/ SDM/ Bid TI) 3. Menurut Anda apakah personel Polda sudah responsive (cepat tanggap) dalam menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat? (Polair/ Propam/ Bid Humas) 4. Apakah budaya kekerasan masih dipraktikkan oleh personel Polda? Misal: dalam penanganan unjuk rasa atau penyidikan perkara (Binmas/ Lantas/ Intelkam) 5. Menurut Anda apakah Polda memiliki hubungan yang baik dengan instansi penegak hukum lain dan pemerintah daerah? (SDM/ Rena/ Itwasda/ Res Narkoba) 6. Apakah Polda menyediakan fasilitas layanan public berprespektif gender? Misal: penanganan perkara yang melibatkan perempuan ditangani oleh unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) (Ro Ops/Pam Obvit/ Reskrimsus ) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jenis Responden Reskrim Umum Reskrim Khusus Res Narkoba Sabhara Intelkam Lantas Polair Binmas Brimob Pam Obvit Ro SDM Ro Ops Ro Rena Bid Hukum Bid TI Bid Humas Bid Propam Itwasda

Kriteria 1 Perwira Polwan, 1 Bintara Polki 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polwan, 1 Bintara Polki 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polwan, 1 Bintara Polki 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polwan, 1 Bintara Polki 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polwan, 1 Bintara Polki 1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan 1 Perwira Polwan, 1 Bintara Polki

Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

13

Kuesioner Integritas Anggota Polisi 2015 (Eksternal) 1. Survei Integritas Masyarakat Anda diminta untuk memberikan pernyataan sikap terhadap sejumlah hal yang menjadi ciri integritas masyarakat. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat tidak setuju (0) sampai dengan sangat setuju (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      1

Tidak pernah berbohong, tidak pernah curang, dan dapat dipercaya

     

2

Tidak berbohong atau berbuat curang, kecuali jika menghadapi situasi sulit bagi dirinya atau keluarganya

     

3

Tidak pernah melanggar hukum (selalu mengikuti aturan negara)

     

4

Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi keluarga dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum

     

5

Menunjukan solidaritas dan dukungan bagi teman-teman seprofesi dalam kondisi apapun meskipun hal tersebut melanggar hukum

     

6

Tidak melakukan korupsi (tidak menerima atau memberi suap) dalam kondisi apapun

     

7

Tidak melakukan kekerasan dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas kepolisian

     

8

Tidak melakukan tindakan yang melanggar HAM dalam kondisi apapun ketika menjalankan tugas

     

9

Menolak perilaku korupsi kecuali jika jumlahnya tidak seberapa (jumlah uang yang kecil atau hadiah sederhana)

     

10

Menolak perilaku kekerasan kecuali jika dilakukan sesekali

     

11

Menolak perilaku pelanggaran HAM kecuali jika terpaksa

     

1

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      12

Menolak perilaku korupsi kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit

     

13

Menolak perilaku kekerasan kecuali jika tindakan itu sudah umum dilakukan untuk memecahkan masalah atau situasi yang sulit

     

14

Menolak perilaku kekerasan terhadap perempuan kecuali jika terpaksa

     

2. Survei Toleransi Lingkungan Sosial Anda diminta untuk memberikan pernyataan sikap terhadap sejumlah hal yang menjadi ciri toleransi lingkungan sosial terhadap integritas masyarakat. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat tidak setuju (0) sampai dengan sangat setuju (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      1

Orang Melanggar hukum demi membantu keluarganya

     

2

Pemimpin di lingkungan melakukan pelanggaran hukum demi keluarga Anda untuk hidup lebih baik

     

3

Pegawai negeri/aparat pemerintah meminta uang tidak resmi ketika bertugas melayani masyarakat

     

4

Orang memilih untuk memberikan pekerjaan kepada saudaranya, meskipun ada orang lain yang lebih layak menerima pekerjaan tersebut

     

5

Orang memberi suap kepada petugas untuk mempercepat proses pengurusan STNK/SIM

     

2

6

Orang membayar tips kepada dokter/perawat/bidan di puskesmas atau rumah sakit umum supaya diberi pelayanan yang lebih baik

     

7

Orang tua memberikan uang/hadiah kepada guru/kepala sekolah supaya anaknya bisa diterima di sekolah atau mendapat nilai yang bagus

     

8

Aparat keamanan menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas untuk memberikan keamanan secara lebih luas

     

9

Aparat penegak hukum melakukan pelanggaran HAM dalam menjalankan tugas untuk memberikan keamanan secara lebih luas

     

10

Aparat penegak hukum melakukan kekerasan terhadap perempuan untuk mendapatkan pengakuan terhadap suatu tindak pidana

     

3. Survei Tingkat Toleransi Perilaku Anggota Polri Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan perilaku anggota Polri. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat buruk (0) sampai dengan sangat baik (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Tidak Setuju

Sangat Setuju

      1

Polisi melanggar hukum demi menolong keluarganya

     

2

Polisi melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas dan pelayanan

     

3 4

Polisi meminta sedikit uang tambahan tidak resmi saat memberi pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat proses Polisi memilih memberikan pekerjaan kepada saudaranya, meskipun ada orang lain yang lebih layak menerima pekerjaan tersebut

           

3

5

Polisi meminta bayaran untuk menghentikan penyidikan kasus tindak pidana

     

6

Polisi meminta hadiah setelah memberi jasa keamanan kepada masyarakat

     

7

Polisi tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh atasannya

     

4. Survei Persepsi terhadap Pengalaman dan Kejadian Terkait Integritas Anggota Polri Berdasarkan Pengalaman dan Pengetahuan Anda sebagai responden terpilih, Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap sejumlah kejadian yang berkaitan dengan integritas Polisi di setiap Satker. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat sering (0) sampai dengan tidak pernah (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Sering

Tidak pernah

      A. Lalu Lintas Penyuapan ketika mengurus

1

a. SIM

     

b. STNK

     

c. BPKB

     


     

4

Pemberian Uang Pelicin ketika mengurus

2

a. SIM

     

b. STNK

     

c. BPKB

     


     

3

Pelanggaran HAM terhadap Tersangka/Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas

     

4

Penggunaan Kekerasan terhadap Tersangka/Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas

     

B. Intelkam

1

Penyuapan ketika mengurus SKCK

     

2

Pemberian uang pelicin ketika mengurus SKCK

     

C. Sabhara

1

Pelanggaran HAM terhadap peserta unjuk rasa atau demonstrasi

     

2

Penggunaan kekerasan terhadap peserta unjuk rasa atau demonstrasi

     

3

Diskriminasi dalam pelaksanaan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali)

     

D. Polair

1

Diskriminasi dalam pelaksanaan patroli di sungai dan laut

     

2

Pelanggaran HAM terhadap nelayan dalam penegakan hukum

     

5

3

Penggunaan Kekerasan terhadap Nelayan dalam Penegakkan Hukum di sungai dan laut

     

E. Reserse dan Kriminal

1

Pelanggaran HAM terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

2

Penggunaan kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

3

Terjadi Pemerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

4

Terjadi Penyuapan terhadap anggota Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana umum

     

5

Pelanggaran HAM terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

6

Penggunaan Kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

7

Terjadi Pemerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

8

Terjadi Penyuapan terhadap anggota Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus

     

9

Pelanggaran HAM terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

10

Penggunaan Kekerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

11

Terjadi Pemerasan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

12

Terjadi Penyuapan terhadap anggota Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana narkoba

     

6

Isu No

Sangat Sering

Tidak Pernah

      F. Binmas

1

Diskriminasi dalam pemberian rekomendasi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

     

2

Penyuapan ketika mengurus rekomendasi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

     

3

Pemberian uang pelicin ketika mengurus rekomendasi terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

     

G. SDM

1

Diskriminasi dalam pelayanan terhadap anggota Polri

     

2

Penyuapan ketika menentukan jabatan dan pangkat terhadap anggota Polri

     

3

Pemberian uang pelicin ketika menentukan jabatan dan pangkat terhadap anggota Polri

     

4

Pemberian suap dalam proses penerimaan anggota Polri (Bintara, Akpol, dan Penerimaan Polisi Sumber Sarjana)

     

5

Pemberian suap dalam proses pengajuan tanda jasa/tanda kehormatan

     

6

Pelaksanaan rekrutmen terbuka (lelang jabatan) pada posisi strategis

     

7

5. Survei Persepsi Integritas Anggota Polri Berdasarkan Pengalaman dan Pengetahuan Anda sebagai responden terpilih, Anda diminta untuk memberikan persepsi terhadap beberapa Integritas Anggota Polisi di Setiap Satker. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat sering (0) sampai dengan tidak pernah (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Sering

Tidak Pernah

      Diskriminasi dalam pemberian layanan masyarakat a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     


     

f.

     

1


g. Reserse Narkoba

     

h. Binmas

     

i.

     

SDM

8

Isu No

Sangat Sering

Tidak Pernah

      Pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     


     

f.

     

2


g. Reserse Narkoba

     

h. Binmas

     

i.

     

SDM

Penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian

3

a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     


      9

f.


     

g. Reserse Narkoba

     

h. Bimmas

     

i.

     

SDM

Tingkat korupsi anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugas a. Lalu Lintas

     

b. Intelkam

     

c. Sabhara

     

d. Polair

     


     

f.

     

4


g. Reserse Narkoba

     

h. Binmas

     

i.

     

SDM

10

6. Survei Persepsi Cepat Tanggap (Responsif) Anggota Polri Anda diminta untuk memberikan penilaian terhadap kecepatan/ kesigapan Polisi dalam merespon tugas yang diberikan pada Setiap Satker. Penilaian anda, berkisar dari derajat yang sangat buruk (0) sampai dengan sangat baik (5). Beri tanda silang (X) pada angka yang paling sesuai dengan penilaian anda.

Isu No

Sangat Buruk

Sangat Baik

      Sabhara

1

Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Sabhara untuk melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali)

2

Kecepatan personel Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dalam mendatangi tempat kejadian perkara

     

3

Kecepatan pasukan Pengendali Massa (Dalmas) Sabhara dalam mendatangi tempat terjadinya unjuk rasa

     

4

Kecepatan personel yang menangani Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah)

     

     

Reskrim

1

Kecepatan personel Reskrim Umum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani

     

2

Kecepatan personel Reskrim Khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani

     

3

Kecepatan personel Res Narkoba dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani

     

Intelkam

1

Kecepatan membuat Laporan Informasi (LI)

     

2

Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan deteksi intelijen

     

3

Kecepatan personel Intelkam dalam melayani pembuatan SKCK

      11

Lalu Lintas

1

Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas (Polantas) untuk melakukan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali)

     

2

Kecepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas

     

3

Kecepatan personel Lalu Lintas dalam melayani pembuatan SIM, STNK dan BPKB

     

1

Tingkat inisiatif Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) untuk melaksanakan penyuluhan masyarakat

     

2

Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa

     

1

Tingkat inisiatif yang dilakukan Polair untuk melaksanakan Search and Rescue (SAR) perairan

     

2

Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Polair untuk melakukan patroli perairan

     

1

Tingkat inisiatif SDM untuk menyelesaikan masalah atau pengaduan personalia

     

2

Tingkat kesiapan SDM dalam penyediaan data kepegawaian anggota dan PNS Polri

     

Binmas

Polair

SDM

12

Pertanyaan Kunci: 1. Menurut pendapat Anda apakah Polda melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan? Misalnya: Pelibatan masyarakat dalam kampanye anti narkoba, sosialisasi budaya tertib lalu lintas (Tokoh Masyarakat/ Adat/ Agama/ Jurnalis) 2. Menurut Anda apakah Polda sudah transparan dalam proses penegakan hukum dan proses rekruitmen anggota Polri? (Pengawas eksternal/ LSM Anti Korupsi/ Jurnalis) 3. Menurut Anda apakah personel Polda sudah responsive (cepat tanggap) dalam menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat? (Tokoh Masyarakat/ LSM/ Kelompok Nelayan) 4. Apakah budaya kekerasan masih dipraktikkan oleh personel Polda? Misal: dalam penanganan unjuk rasa atau penyidikan perkara (LSM HAM/Ormas/ Aktivis Mahasiswa/ Akademisi) 5. Menurut Anda apakah Polda memiliki hubungan yang baik dengan instansi penegak hukum lain dan pemerintah daerah? (Kejaksaan/ Dishub/ Satpol PP/ Kesbangpollinmas) 6. Apakah Polda menyediakan fasilitas layanan public berprespektif gender? Misal: penanganan perkara yang melibatkan perempuan ditangani oleh unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) (Organisasi Perempuan)

No 1

Jenis Responden Tokoh Masyarakat

2

Tokoh Adat

3

Tokoh Agama

4

LSM Anti Korupsi

5

LSM HAM

6

Jurnalis Media Cetak

7

Jurnalis Media Elektronik

8

Pengawas eksternal

Kriteria Merupakan tokoh masyarakat di bidang social politik yang paling berpengaruh di Provinsi Merupakan tokoh Adat yang paling berpengaruh di Provinsi Merupakan tokoh Agama yang paling berpengaruh di Provinsi Pemimpin (Dewan Pemimpin) LSM (aktif 5 tahun) yang memperjuangkan isu-isu Anti Korupsi dan Aktif dalam Organisasi (lebih dari 5 tahun) Pemimpin (Dewan Pemimpin) LSM (aktif 5 tahun) yang memperjuangkan isu-isu HAM dan Aktif dalam Organisasi (lebih dari 5 tahun) Wartawan Senior (lebih dari 10 tahun) pada Media Cetak dengan Oplah/Pemirsa Terbesar dan berada di Desk Hukum dan Kriminalitas Wartawan Senior (lebih dari 10 tahun) pada Media Elektronik dengan Oplah/Pemirsa Terbesar dan berada di Desk Hukum dan Kriminalitas Merupakan anggota pengawas Rekruitmen Anggota Polri dari unsur masyarakat baik individu-individu (orang tua siswa, akademisi, guru, pengacara) maupun kelompok masyarakat/LSM /Organisasi Profesi

Jumlah 1 1 1 1

1

1

1

1

13

9

Organisasi massa

10

Organisasi perempuan

11

Aktivis mahasiswa

12

Akademisi

13

Kejaksaan

14

Dishub

15

Satpol PP

16 17

Kesbangpollinmas Kelompok nelayan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

(seperti Himsi-Himpunan Psikolog- atau IDI-Ikatan Dokter Indonesia) Merupakan organisasi massa dengan anggota paling besar di Provinsi misalnya: NU, Muhammadiyah dll merupakan pengurus aktif organisasi/ perkumpulan yang memperjuangkan isu perempuan di tingkat provinsi Pengurus Aktif Organisasi Mahasiswa (lebih dari 2 tahun) yang Organisasinya terlibat dalam Demonstrasi Selama 1 tahun Terakhir Ahli bidang hukum dan isu kepolisian yang berasal dari universitas dengan reputasi terbaik di provinsi Asisten Tindak Pidana Umum atau pejabat eselon dua yang mewakili Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat eselon dua yang mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat eselon dua yang mewakili Kepala Dinas Kesbangpolinmas Pemimpin pada organisasi Nelayan aktif (lebih dari 2 tahun) dan Aktif dalam Organisasi (lebih dari 5 tahun)

1 1

1

1 1 1 1 1 1

Tokoh Masyarakat Tokoh Adat Tokoh Agama LSM Anti Korupsi LSM HAM Jurnalis Media Cetak Jurnalis Media Elektronik Pengawas eksternal Organisasi masyarakat Organisasi perempuan Aktivis mahasiswa Akademisi Kejaksaan Dishub Satpol PP Kesbangpollinmas Kelompok nelayan

14

15

Pertanyaan Kunci Diskusi Terbatas Eksternal

1. Menurut pendapat Anda apakah Polda melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan? Misalnya: Pelibatan masyarakat dalam kampanye anti narkoba, sosialisasi budaya tertib lalu lintas (Tokoh Masyarakat/ Adat/ Agama/ Jurnalis) 2. Menurut Anda apakah Polda sudah transparan dalam proses penegakan hukum dan proses rekruitmen anggota Polri? (Pengawas eksternal/ LSM Anti Korupsi/ Jurnalis) 3. Menurut Anda apakah personel Polda sudah responsive (cepat tanggap) dalam menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat? (Tokoh Masyarakat/ LSM/ Kelompok Nelayan) 4. Apakah budaya kekerasan masih dipraktikkan oleh personel Polda? Misal: dalam penanganan unjuk rasa atau penyidikan perkara (LSM HAM/Ormas/ Aktivis Mahasiswa/ Akademisi) 5. Menurut Anda apakah Polda memiliki hubungan yang baik dengan instansi penegak hukum lain dan pemerintah daerah? (Kejaksaan/ Dishub/ Satpol PP/ Kesbangpollinmas) 6. Apakah Polda menyediakan fasilitas layanan public berprespektif gender? Misal: penanganan perkara yang melibatkan perempuan ditangani oleh unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) (Organisasi Perempuan)

Pertanyaan Kunci Diskusi Terbatas Internal Polda

1. Menurut pendapat Anda apakah Polda melibatkan masyarakat dalam implementasi kebijakan? Misalnya: Pelibatan masyarakat dalam kampanye anti narkoba, sosialisasi budaya tertib lalu lintas (Bidkum/ Rekrimum/ Sabhara) 2. Menurut Anda apakah Polda sudah transparan dalam proses penegakan hukum dan proses rekruitmen anggota Polri? (Brimob/ SDM/ Bid TI) 3. Menurut Anda apakah personel Polda sudah responsive (cepat tanggap) dalam menindaklanjuti laporan/ pengaduan masyarakat? (Polair/ Propam/ Bid Humas) 4. Apakah budaya kekerasan masih dipraktikkan oleh personel Polda? Misal: dalam penanganan unjuk rasa atau penyidikan perkara (Binmas/ Lantas/ Intelkam) 5. Menurut Anda apakah Polda memiliki hubungan yang baik dengan instansi penegak hukum lain dan pemerintah daerah? (SDM/ Rena/ Itwasda/ Res Narkoba) 6. Apakah Polda menyediakan fasilitas layanan public berprespektif gender? Misal: penanganan perkara yang melibatkan perempuan ditangani oleh unit khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) (Ro Ops/Pam Obvit/ Reskrimsus )

1

Daftar Narasumber Ahli Diskusi Terbatas Eksternal No

Jenis Responden

Kriteria

Jumlah

1

Tokoh Masyarakat

Merupakan tokoh masyarakat di bidang social politik yang paling berpengaruh di Provinsi

1

2

Tokoh Adat

Merupakan tokoh Adat yang paling berpengaruh di Provinsi

1

3

Tokoh Agama

Merupakan tokoh Agama yang paling berpengaruh di Provinsi

1

4

LSM Anti Korupsi

Pemimpin (Dewan Pemimpin) LSM (aktif 5 tahun) yang memperjuangkan isu-isu Anti Korupsi dan Aktif dalam Organisasi (lebih dari 5 tahun)

1

5

LSM HAM

Pemimpin (Dewan Pemimpin) LSM (aktif 5 tahun) yang memperjuangkan isu-isu HAM dan Aktif dalam Organisasi (lebih dari 5 tahun)

1

6

Jurnalis Media Cetak

Wartawan Senior (lebih dari 10 tahun) pada Media Cetak dengan Oplah/Pemirsa Terbesar dan berada di Desk Hukum dan Kriminalitas

1

7

Jurnalis Media Elektronik

Wartawan Senior (lebih dari 10 tahun) pada Media Elektronik dengan Oplah/Pemirsa Terbesar dan berada di Desk Hukum dan Kriminalitas

1

8

Pengawas eksternal

Merupakan anggota pengawas Rekruitmen Anggota Polri dari unsur masyarakat baik individu-individu (orang tua siswa, akademisi, guru, pengacara) maupun kelompok masyarakat/LSM /Organisasi Profesi (seperti Himsi-Himpunan Psikolog- atau IDIIkatan Dokter Indonesia)

1

9

Organisasi massa

Merupakan organisasi massa dengan anggota paling besar di Provinsi misalnya: NU, Muhammadiyah dll

1

10

Organisasi perempuan

merupakan pengurus aktif organisasi/ perkumpulan yang memperjuangkan isu perempuan di tingkat provinsi

1

11

Aktivis mahasiswa

Pengurus Aktif Organisasi Mahasiswa (lebih dari 2 tahun) yang Organisasinya terlibat dalam Demonstrasi Selama 1 tahun Terakhir

1

12

Akademisi

Ahli bidang hukum dan isu kepolisian yang berasal dari universitas dengan reputasi terbaik di provinsi

1

13

Kejaksaan

Asisten Tindak Pidana Umum atau pejabat eselon dua yang mewakili

1

14

Dishub

Kepala Dinas Perhubungan atau pejabat eselon dua yang mewakili

1

15

Satpol PP

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat eselon dua yang mewakili

1

16

Kesbangpollinmas

Kepala Dinas Kesbangpolinmas

1

17

Kelompok nelayan

Pemimpin pada organisasi Nelayan aktif (lebih dari 2 tahun) dan Aktif dalam Organisasi (lebih dari 5 tahun)

1

Daftar Narasumber Diskusi Terbatas Internal No

Jenis Responden

Kriteria

Jumlah

1

Reskrim Umum

1 Perwira Polwan, 1 Bintara Polki

2

2

Reskrim Khusus

1 Perwira Polki, 1 Bintara Polwan

2

3

Res Narkoba


2

4

Sabhara


2

5

Intelkam


2

6

Lantas


2

7

Polair


2

8

Binmas


2

9

Brimob


2

10

Pam Obvit


2

11

Ro SDM


2

12

Ro Ops


2

13

Ro Rena


2

14

Bid Hukum


2

15

Bid TI


2

16

Bid Humas


2

17

Bid Propam


2

18

Itwasda


2

Indikator Indeks Tata Kelola Kepolisian No

Kode

Indikator

Jenis Data Uji Objektif Akses Persepsi

SKOR BINMAS Kompetensi 1

B1K1

2

B1K2

3

B1K3

4

B1K4

Persentase jumlah personel BINMAS terhadap DSPP personel BINMAS Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi BINMAS (Dikjur BINMAS) berbanding DSPP BINMAS Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel BINMAS Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP BINMAS yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

√ √ √ √

Responsif 5

B1R1

6

B1R2

7

B1R3

Tingkat inisiatif Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan Binmas Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

√ √

√

Perilaku 8

B1P1

9 B1P2 Transparansi

Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana Integritas sebagai anggota Bhabinkamtibmas

√ √

10

B1T1

Akses terhadap anggaran BINMAS

√

11

B1T2


√

12

B1T3

Akses terhadap prosedur, biaya dan waktu perijinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP

√

Keadilan (Fairness) Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan 13 B1F1 penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas (kuesioner persepsi) Persentase Polwan yang menduduki jabatan 14 B1F1 struktural di fungsi BINMAS

√ √

2

No

Kode

Indikator


SKOR Efektivitas 15

B1E1

Persentase jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polda (Polda, Polres, Polsek, Sub Sektor) terhadap jumlah desa yang ada

√

16

B1E2

Persentase serapan anggaran BINMAS

√

Akuntabilitas 17 B1A1 Kualitas LAKIP BINMAS 18

B1A2

Laporan jumlah target dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014

√ √

LALU LINTAS Kompetensi 19

L1K1

20

L1K2

21

L1K3

22

L1K4

Persentase jumlah personel Lantas terhadap DSPP personel Lantas Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Lantas (Dikmas, Yasa, Patwal, Regiden dan Laka Lantas) berbanding DSPP Lantas Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Lantas Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Lantas yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

√

√

√ √

Responsif 23

L2R1

24

L2R2

25

L2R3

26 L2R4 Perilaku 27

L2P1

28

L2P2

Tingkat inisiatif Lantas untuk melaksanakan Turjawali Lantas Kecepatan mendatangi TKP Kecelakaan Kecepatan personel Lantas dalam melayani pembuatan SIM, STNK dan BPKB Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana Integritas sebagai anggota Lantas

√ √ √ √ √ √

Transparansi 29

L2T1

30

L2T2

Akses terhadap anggaran Lantas Akses terhadap prosedur, biaya dan waktu pembuatan SIM, STNK dan BPKB di Polda

√ √

3

No

Kode

Indikator


SKOR Keadilan (Fairness) Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan 31 L2F1 turjawali (kuesioner persepsi) Persentase Polwan yang menduduki jabatan 32 L2F2 struktural di fungsi Lantas Evektifitas 33

L2E1

34

L2E2

35

L2E3

36

L2E4

37

L2E5

38

L2E6

Persentase serapan anggaran Lantas Daftar kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda tahun 2013 – 2014 Efektivitas sarana pengaduan layanan SIM, STNK dan BPKB Persentase jumlah pengaduan layanan SIM, STNK dan BPKB yang dapat diselesaikan Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan layanan SIM, STNK dan BPKB Tingkat pencapaian target PNBP

Akuntabilitas 39 L2A1 Kualitas LAKIP Lantas Laporan terhadap penerimaaan dan penggunaan 40 L2A2 dana PNBP (SIM, STNK, BPKB) INTELKAM Kompetensi Persentase jumlah personel Intelkam terhadap 41 I1K1 DSPP personel Intelkam Persentase jumlah personel yang memiliki 42 I1K2 kompetensi Intelkam berbanding DSPP Intelkam Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan 43 I1K3 Roda 2 dibandingkan dengan Personel Intelkam Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP 44 I1K4 Intelkam yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Responsif 45 I1R1 Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan 46 I2R2 deteksi Intelijen Kecepatan personel Intelkam dalam melayani 47 I2R3 pembuatan SKCK

√ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √

4

No

Kode

Indikator


SKOR Perilaku 48

I1P1

Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana Integritas sebagai anggota Intelkam

49 I1P2 Transparansi 50 I1T1 Akses terhadap anggaran Intelkam Akses terhadap prosedur dan Biaya pelayanan 51 I1T2 publik (SKCK) Akses terhadap target dan realisasi Pendapatan 52 I1T2 Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 Keadilan (Fairness) Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan 53 I1F1 Intelkam (kuesioner persepsi) Persentase Polwan yang menduduki jabatan 54 I1F2 struktural di fungsi Intelkam Efektivitas Jumlah target dan realisasi Pendapatan Negara 55 S3E1 Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 56 I1E2 Persentase serapan anggaran Intelkam 57 I1E3 Efektivitas sarana pengaduan layanan SKCK Persentase jumlah pengaduan layanan SKCK 58 I1E4 yang dapat diselesaikan Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat 59 I1E5 (IKM) layanan SKCK Akuntabilitas 60 I1A1 Kualitas LAKIP Intelkam POLAIR Kompetensi Persentase jumlah personel POLAIR terhadap 61 P1K1 DSPP personel POLAIR. Persentase jumlah personel POLAIR yang memiliki kompetensi POLAIR (ANT, ATT, KomLek 62 P1K2 Kapal, Harwat Kapal, Dasar POLAIR, Idik POLAIR, Serse, Intel, SAR POLAIR dan Binmas) berbanding DSPP POLAIR Rasio kapal POLAIR dibanding luas wilayah 63 P1K3 perairan operasional yang menjadi tanggung jawab POLDA

√ √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√

√

√

5

No

Kode

64

P1K4

65

P1K5

Indikator SKOR Rasio jumlah Personel POLAIR terhadap jumlah pelabuhan yang ada diwilayahnya yang menjadi tanggung jawab POLDA Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Polair yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki berdasarkan tugas pokok fungsi Polair


√

√

Responsif 66

P1R1

67

P1R2

68

P1R3

Tingkat inisiatif Polair untuk melaksanakan SAR perairan Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Polair untuk melakukan patroli perairan Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yg dimiliki thd total Pilun yang harus dimiliki

√ √ √

Perilaku 69

P1P1

Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana Integritas sebagai anggota Polair

70 P1P2 Transparansi 71 P1T1 Akses terhadap anggaran Polair Akses terhadap laporan pelaksanaan tugas Polair 72 P1T2 (Patroli perairan/perbatasan, SAR, Sambang Nusa,Polmas perairan) Keadilan (Fairness) Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan 73 P1F1 tugas Polair (Patroli perairan/perbatasan, SAR, Sambang Nusa,Polmas perairan) Persentase Polwan yang ditugaskan di kapal 74 P1F3 patrol Efektivitas 75 P1E1 Persentase serapan anggaran Polair Akuntabilitas 76 P1A1 Kualitas LAKIP Polair RESKRIM UMUM Kompetensi Persentase jumlah personel Reskrim terhadap 77 R3K1 DSPP personel Reskrim Persentase jumlah personel Reskrim yang 78 R3K2 memiliki kompetensi Reskrim berbanding DSPP Reskrim

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

6

No

Kode

79

R3K3

80

R3K4

Indikator SKOR Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Reskrim yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Jenis Data Uji Objektif Akses Persepsi √ √

Responsif 81

R3R1

82

R3R2

83

R3R3

84

R3R4

Rata-rata kecepatan penanganan perkara Reskrim thddap jangka waktu yg ditentukan Kecepatan penanganan perkara kategori sulit oleh Reskrim terhadap jangka waktu yang ditentukan (Perkap 14 2012, Perkaba No. 3 Tahun 2014,Surat Keputusan KabaReskrim Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskrim) Ketersediaan ruang Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dan Pengaduan Masyarakat Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

√

√

√ √

Perilaku

85

R3P1

Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Ada dokumen sidang pelanggaran kode etik (Bid Propam, Subbagrenmin Reskrim) Integritas sebagai anggota Reskrim

86 R3P2 Transparansi 87 R3T1 Akses terhadap anggaran Reskrim Akses terhadap prosedur pelayanan publik 88 R3T2 (proses penanganan perkara SP2HP, SP3) Keadilan (Fairness) Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa 89 R3F1 memandang faktor tingkat ekonomi Rasio jumlah anggota penyidik perempuan 90 R3F2 berbanding penyidik laki-laki Efektivitas Jumlah Kasus P21 Terhadap total jumlah kasus 91 R1E1 yang ada 92 R1E2 Persentase serapan anggaran Reskrim

√

√ √ √

√ √

√ √

7

No

Kode

Indikator


SKOR Akuntabilitas 93 R3A1 Kualitas LAKIP Reskrim Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Secara Periodik secara 94 R3A2 tepat waktu Perkaba No 3 tahun 2014 RESKRIM KHUSUS Kompetensi Persentase jumlah personel Reskrim Khusus 95 R3K1 terhadap DSPP personel Reskrim Khusus Persentase jumlah personel Reskrim Khusus 96 R3K2 yang memiliki kompetensi berbanding DSPP Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan 97 R3K3 Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim Khusus Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP 98 R3K4 Reskrim Khusus yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Responsif Rata-rata kecepatan penanganan perkara 99 R3R1 Reskrim Khusus terhadap jangka waktu yang ditentukan Kecepatan penanganan perkara kategori sulit oleh Reskrim Khusus terhadap jangka waktu 100 R3R2 yang ditentukan (Perkap 14 2012, Perkaba Nomor 3 Tahun 2014, SKEP Kabareskrim Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskrim) Ketersediaan ruang Pengawasan Penyidikan 101 R3R3 (Wasidik) dan Pengaduan Masyarakat Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif 102 R3R4 yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Perilaku Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap 103 R3P1 jumlah personel yang ada Ada dokumen sidang pelanggaran kode etik (Bid Propam, Subbagrenmin Reskrim Khusus) 104 R3P2 Integritas sebagai anggota Reskrim Khusus

√ √

√ √ √

√

√

√

√ √

√

√

8

No

Kode

Indikator


SKOR Transparansi 105 R3T1 Akses terhadap anggaran Reskrim Khusus Akses terhadap prosedur pelayanan publik 106 R3T2 (proses penanganan perkara SP2HP, SP3) Keadilan Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa 107 R3F1 memandang faktor tingkat ekonomi Rasio jumlah anggota penyidik perempuan 108 R3F2 berbanding penyidik laki-laki Evektifitas Jumlah Kasus P21 Terhadap total jumlah kasus 109 R1E1 yang ada 110 R1E2 Persentase serapan anggaran Reskrim Khusus Akuntabilitas 111 R3A1 Kualitas LAKIP Reskrim Khusus Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan 112 R3A2 Hasil Penyidikan (SP2HP) Secara Periodik secara tepat waktu Perkaba No 3 tahun 2014 RESKRIM NARKOBA Kompetensi Persentase jumlah personel Reskrim Khusus 113 R3K1 terhadap DSPP personel Reskrim Narkoba Persentase jumlah personel Reskrim Narkoba 114 R3K2 yang memiliki kompetensi berbanding DSPP Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan 115 R3K3 Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim Narkoba Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP 116 R3K4 Reskrim Khusus yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Responsif Rata-rata kecepatan penanganan perkara 117 R3R1 Reskrim Narkoba terhadap jangka waktu yang ditentukan Kecepatan penanganan perkara kategori sulit oleh Reskrim Narkoba terhadap jangka waktu 118 R3R2 yang ditentukan (Perkap 14 2012, Perkaba No. 3 Tahun 2014,Surat Keputusan KabaReskrim Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskrim)

√ √

√ √

√ √ √ √

√ √ √

√

√

√

9

No

Kode

119 R3R3 120 R3R4

Indikator SKOR Ketersediaan ruang Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dan Pengaduan Masyarakat Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki


Perilaku

121 R3P1

Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang Ada dokumen sidang pelanggaran kode etik (Bid Propam, Subbagrenmin Reskrim Narkoba) Integritas sebagai anggota Reskrim Narkoba

122 R3P2 Transparansi 123 R3T1 Akses terhadap anggaran Reskrim Narkoba Akses terhadap prosedur pelayanan publik 124 R3T2 (proses penanganan perkara SP2HP, SP3) di Reskrim Narkoba Keadilan Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa 125 R3F1 memandang faktor tingkat ekonomi Rasio jumlah anggota penyidik perempuan 126 R3F2 berbanding penyidik laki-laki Evektifitas Jumlah Kasus P21 Terhadap total jumlah kasus 127 R1E1 yang ada 128 R1E2 Persentase serapan anggaran Reskrim Narkoba Akuntabilitas 129 R3A1 Kualitas LAKIP Reskrim Narkoba Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan 130 R3A2 Hasil Penyidikan (SP2HP) Secara Periodik secara tepat waktu Perkaba No 3 tahun 2014 SABHARA Kompetensi Persentase jumlah personel Sabhara terhadap 131 S2K1 DSPP personel Sabhara Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Sabhara (Dikjur Turjawali, Dikjur 132 S2K2 Tipiring, Dikjur Dalmas, Dikjur TPTKP, Dikjur SAR) berbanding DSPP Sabhara

√

√ √ √

√ √

√ √ √ √

√

√

10

No

Kode

133

S2K3

134

S2K4

Indikator SKOR Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Sabhara Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Sabhara yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki


Responsif 135

S2R1

136

S2R2

137

S2R3

138

S2R4

139

S2R5

Tingkat inisiatif Sabhara untuk melaksanakan Turjawali Kecepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecepatan pasukan Dalmas dalam mendatangi TKP unjuk rasa Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Kecepatan personel Tipiring dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah)

√ √ √ √

√

Perilaku 140 S2P1 141 S2P2

Jumlah personel Sabhara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Integritas sebagai anggota Sabhara

Transparansi 142 S2T1 Akses terhadap anggaran Sabhara Keadilan (Fairness) 143 S2F1 Diskriminasi dalam pelaksanaan turjawali Persentase Polwan yang menduduki jabatan 144 S2F2 struktural di fungsi sabhara Efektivitas 145 S2E1 Persentase serapan anggaran Sabhara 146 S2E2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Akuntabilitas 147 S2E2 Kualitas LAKIP Sabhara

√ √ √ √ √

√ √ √

11

No

Kode

Indikator


SKOR SDM Kompetensi Persentase jumlah personel SDM terhadap DSPP personel SDM Persentase jumlah personel yang memiliki 149 M1K2 kompetensi SDM (Dalpers, Bangpers, Binkar, Jianstra) berbanding DSPP SDM Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP 150 M1K3 SDM yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan secara regular bagi anggota Polri yang akan menduduki 151 M1K4 suatu jabatan/pangkat tertentu melalui assessment center Responsif Tingkat inisiatif SDM untuk menyelesaikan 152 M1R1 masalah/pengaduan personalia Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif 153 M1R2 yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Perilaku Jumlah personel SDM yang terbukti melakukan 154 M1P1 pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada 155 M1P2 Integritas sebagai anggota SDM Transparansi 156 M1T1 Akses terhadap anggaran SDM Keterlibatan pengawas eksternal dalam 157 M1T2 rekrutmen anggota Polri (Brigadir dan Perwira) Keadilan (Fairness) Diskriminasi dalam proses rekrutment/seleksi 158 M1F1 anggota Polri Persentase Polwan yang menduduki jabatan 159 M1F2 struktural di fungsi SDM Efektivitas 160 M1E1 Persentase serapan anggaran SDM Akuntabilitas 161 M1A1 Kualitas LAKIP SDM 148 M1K1

√ √

√

√

√ √

√ √ √ √

√ √ √ √

SKALA PENILAIAN UNTUK PEMBOBOTAN

Berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, Nara Sumber diminta membandingkan setiap elemen dalam setiap level. Responden diminta untuk menetapkan prioritas arena, prinsipal, serta indikator yang diyakini paling menentukan dalam peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Jawaban nara sumber berdasarkan pengalaman/pengetahuan/intuisinya tentang perbandingan pasangan diantara FUNGSI, ARENA, prinsipal dan indikatorindikator yang dinyatakan dalam angka 1 s/d 9 yang menunjukkan skala intensitas. Arti dari angka 1 s/d 9 dalam skala pilihan adalah sebagai berikut:

SKALA NUMERIK

SKALA PENILAIAN Mutlak/Amat Berpengaruh

Sangat

Penting/Amat

Sangat Penting / Sangat Berpengaruh Penting / Berpengaruh Kurang Penting / Kurang Berpengaruh Tidak Penting / Tidak Berpengaruh

Sangat

9 8 7 6 5 4 3 2 1

Angka yang berada diantara pilihan angka yang ada (angka genap), misal (4) diantara angka 3 dan 5, merupakan pilihan yang memiliki kualifikasi antara sedikit lebih penting dan lebih penting.

1

KUESIONER PEMBOBOTAN DERAJAT PENGARUH MASING-MASING ELEMEN INDEKS TATA KELOLA KEPOLISIAN – POLICE GOVERNANCE INDEX

IDENTITAS NARASUMBER Nama Nara Sumber

:

Jabatan / Pangkat

:

Nama Institusi / Kesatuan

:

Alamat :

Telpon/Fax

:

Email

:

Berdasarkan

pemahaman

terhadap

permasalahan

dan

konteks

persoalan, mohon berikan penilaian Bapak/Ibu terhadap beberapa hal berikut ini. Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai/skor 1 – 9 (bukan peringkat). Skor 9 menunjukkan derajat pengaruh paling tinggi, sedangkan 1 berarti tidak ada pengaruhnya. Dalam pemberian skor, dimungkinkan/diperbolehkan ada lebih dari satu elemen yang mendapakat skor yang sama. Sebagai contoh seperti pada perbandingan pengaruh/bobot Satuan Kerja terhadap Tata Kelola Polisi pada FUNGSI HARKAMTIBMAS, dimana Satker Intelkam = Binmas = 7 FUNGSI HARKAMTIBMAS 1. INTELKAM 2. BINMAS 3. LANTAS 4. SABHARA 5. POL AIR

SKOR

KETERANGAN

7 7 6 8 5 2

PENGARUH/BOBOT FUNGSI 1. Pengaruh Fungsi dan Satker SDM terhadap Tata Kelola Kepolisian 1. Seberapa besar pengaruh masing-masing PERAN Kepolisian terhadap pembentukan atau kualitas Tata Kelola Kepolisian Daerah? BIDANG/ARENA

SKOR

KETERANGAN

1. HARKAMTIBMAS 2. PENEGAKAN HUKUM 3. LINYOMYAN

PENGARUH/BOBOT SATUAN KERJA TERHADAP FUNGSI 2. Pengaruh Satuan Kerja terhadap Tata Kelola Polisi pada FUNGSI HARKAMTIBMAS 2. Seberapa besar pengaruh masing-masing Satuan Kerja dalam menjalankan FUNGSI HARKAMTIBMAS terhadap kualitas Tata Kelola Kepolisian Daerah? FUNGSI HARKAMTIBMAS

SKOR

KETERANGAN

1. INTELKAM 2. BINMAS 3. LANTAS 4. SABHARA 5. POL AIR

3

3. Pengaruh Satuan Kerja terhadap Tata Kelola Kepolisian pada FUNGSI PENEGAKAN HUKUM 3. Seberapa besar pengaruh masing-masing Satuan Kerja dalam menjalankan FUNGSI PENEGAKAN HUKUM terhadap kualitas Tata Kelola Kepolisian Daerah? FUNGSI PENEGAKAN HUKUM

SKOR

KETERANGAN

1. LALU LINTAS 2. POLAIR 3. RESKRIM UMUM 4. RESKRIM KHUSUS 5. RESKRIM NARKOBA 6. SABHARA

4. Pengaruh Satuan Kerja terhadap Tata Kelola Polisi pada FUNGSI LINYOMYAN 4. Seberapa besar pengaruh masing-masing Satuan Kerja dalam menjalankan FUNGSI LINYOMYAN terhadap kualitas Tata Kelola Kepolisian Daerah? FUNGSI LINYOMYAN

SKOR

KETERANGAN

1. INTELKAM 2. BINMAS 3. LANTAS 4. POL AIR 5. SABHARA 6. SDM

4

BOBOT PENGARUH PRINSIP PADA FUNGSI HARKAMTIBMAS 5. Pengaruh Prinsip tata kelola dalam setiap Satuan Kerja FUNGSI HARKAMTIBMAS terhadap Tata Kelola Kepolisian 5.1 BINMAS – HARKAMTIBMAS 5.1 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan BINMAS dalam menjalankan FUNGSI HARKAMTIBMAS? BINMAS – HARKAMTIBMAS

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 5.2 INTELKAM – FUNGSI HARKAMTIBMAS 5.2 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan INTELKAM dalam menjalankan FUNGSI HARKAMTIBMAS? INTELKAM – SKOR KETERANGAN HARKAMTIBMAS 1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas

5

5.3 LALU LINTAS – HARKAMTIBMAS 5.3 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan LALU LINTAS dalam menjalankan FUNGSI HARKAMTIBMAS? LALU LINTAS SKOR KETERANGAN HARKAMTIBMAS 1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 5.4 POL AIR – HARKAMTIBMAS 5.4 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan POL AIR dalam menjalankan FUNGSI GAKUM? POL AIR – HARKAMTIBMAS

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 5.5 SABHARA - HARKAMTIBMAS 5.5 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan SABHARA dalam menjalankan FUNGSI HARKAMTIBMAS? SABHARA – HARKAMTIBMAS

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 6

BOBOT PENGARUH PRINSIP PADA FUNGSI GAKUM 6. Pengaruh Prinsip tata kelola dalam setiap Satuan Kerja FUNGSI GAKUM terhadap Tata Kelola Kepolisian 6.1 LALU LINTAS – GAKUM 6.1 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan LALU LINTAS dalam menjalankan FUNGSI GAKUM? LALU LINTAS – GAKUM

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 6.2 POLAIR – GAKUM 6.2 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan POLAIR dalam menjalankan FUNGSI GAKUM? POLAIR – GAKUM

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas

7

6.3 RESKRIM UMUM - GAKUM 6.3 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan RESKRIM UMUM dalam menjalankan FUNGSI GAKUM? RESKRIM UMUM – GAKUM

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 6.4 RESKRIM KHUSUS - GAKUM 6.4 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan RESKRIM KHUSUS dalam menjalankan FUNGSI GAKUM? RESKRIM KHUSUS – GAKUM

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 6.5 RESKRIM NARKOBA - GAKUM 6.5 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan RESKRIM NARKOBA dalam menjalankan FUNGSI GAKUM? RESKRIM NARKOBA SKOR KETERANGAN GAKUM 1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas

8

6.6 SABHARA - GAKUM 6.6 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan SABHARA dalam menjalankan FUNGSI GAKUM? SABHARA – GAKUM

SKOR

KETERANGAN


BOBOT PENGARUH PRINSIP PADA FUNGSI LINYOMYAN 7. Pengaruh Prinsip tata kelola dalam setiap Satuan Kerja FUNGSI LINYOMYAN terhadap Tata Kelola Kepolisian 7.1 INTELKAM – FUNGSI LINYOMYAN 7.1 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan INTELKAM dalam menjalankan FUNGSI HARKAMTIBMAS? INTELKAM – LINYOMYAN

SKOR

KETERANGAN


9

7.2 BINMAS – LINYOMYAN 7.2 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan BINMAS dalam menjalankan FUNGSI LINYOMYAN? BINMAS – LINYOMYAN

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 7.3 LALU LINTAS – LINYOMYAN 7.3 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan LALU LINTAS dalam menjalankan FUNGSI LINYOMYAN? LALU LINTAS - LINYOMYAN

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 7.4 POL AIR – LINYOMYAN 7.4 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan POL AIR dalam menjalankan FUNGSI LINYOMYAN? POL AIR – LINYOMYAN

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 10

7.5 SABHARA – LINYOMYAN 7.5 Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan SABHARA dalam menjalankan FUNGSI LINYOMYAN? SABHARA – LINYOMYAN

SKOR

KETERANGAN

1. Kompetensi 2. Responsif 3. Perilaku 4. Transparansi 5. Keadilan (Fairness) 6. Efektivitas 7. Akuntabilitas 7.6 SDM – LINYOMYAN

7.6. Seberapa besar pengaruh masing-masing prinsip berikut dalam membentuk tata kelola yang baik di Satuan SDM dalam menjalankan FUNGSI LINYOMYAN?

SDM - LINYOMYAN

SKOR

KETERANGAN


11

8. Pengaruh Indikator dalam setiap Prinsip dan Satuan Analisis/Area terhadap Tata Kelola Polisi Seberapa besar/penting pengaruh masing-masing indikator dalam Prinsip dan Satuan Kerja dalam membentuk Tata Kelola Kepolisian yang baik?

INDIKATOR

SKOR

BINMAS Kompetensi 1

B1K1

2

B1K2

3

B1K3

4

B1K4

Persentase jumlah personel BINMAS terhadap DSPP personel BINMAS Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi BINMAS (Dikjur BINMAS) berbanding DSPP BINMAS Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel BINMAS Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP BINMAS yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Responsif 5

B1R1

6

B1R2

7

B1R3

Tingkat inisiatif Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan penyuluhan Binmas Kecepatan anggota Bhabinkamtibmas mendatangi masyarakat dalam rangka penyelesaian permasalahan atau sengketa Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Perilaku 8

B1P1

9

B1P2

Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana Integritas sebagai anggota Bhabinkamtibmas

Transparansi 10

B1T1

Akses terhadap anggaran BINMAS

11

B1T2


Akses terhadap prosedur, biaya dan waktu perijinan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP Keadilan (Fairness) Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan penyuluhan oleh 13 B1F1 Bhabinkamtibmas (kuesioner persepsi) Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di 14 B1F1 fungsi BINMAS 12

B1T3

12

INDIKATOR

SKOR

Efektivitas 15

B1E1

Persentase jumlah Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah Polda (Polda, Polres, Polsek, Sub Sektor) terhadap jumlah desa yang ada

16

B1E2

Persentase serapan anggaran BINMAS

Akuntabilitas 17 B1A1 Kualitas LAKIP BINMAS Laporan jumlah target dan realisasi Pendapatan Negara Bukan 18 B1A2 Pajak (PNBP) tahun 2014 LALU LINTAS Kompetensi 19

L1K1

20

L1K2

21

L1K3

22

L1K4

Persentase jumlah personel Lantas terhadap DSPP personel Lantas Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Lantas (Dikmas, Yasa, Patwal, Regiden dan Laka Lantas) berbanding DSPP Lantas Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Lantas Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Lantas yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Responsif 23

L2R1

Tingkat inisiatif Lantas untuk melaksanakan Turjawali Lantas

24

L2R2

25

L2R3

26

L2R4

Kecepatan mendatangi TKP Kecelakaan Kecepatan personel Lantas dalam melayani pembuatan SIM, STNK dan BPKB Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif

Perilaku 27

L2P1

28

L2P2

Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana Integritas sebagai anggota Lantas

Transparansi 29

L2T1

30

L2T2

Akses terhadap anggaran Lantas Akses terhadap prosedur, biaya dan waktu pembuatan SIM, STNK dan BPKB di Polda

Keadilan (Fairness) Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan turjawali 31 L2F1 (kuesioner persepsi) Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di 32 L2F2 fungsi Lantas 13

INDIKATOR

SKOR

Efektivitas 33

L2E1

34

L2E2

35

L2E3

36

L2E4

37

L2E5

38

L2E6

Persentase serapan anggaran Lantas Daftar kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda tahun 2013 – 2014 Efektivitas sarana pengaduan layanan SIM, STNK dan BPKB Persentase jumlah pengaduan layanan SIM, STNK dan BPKB yang dapat diselesaikan Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan layanan SIM, STNK dan BPKB Tingkat pencapaian target PNBP

Akuntabilitas 39 L2A1 Kualitas LAKIP Lantas Laporan terhadap penerimaaan dan penggunaan dana PNBP 40 L2A2 (SIM, STNK, BPKB) INTELKAM Kompetensi 41

I1K1

42

I1K2

43

I1K3

44

I1K4

Persentase jumlah personel Intelkam terhadap DSPP personel Intelkam Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Intelkam berbanding DSPP Intelkam Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Intelkam Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Intelkam yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Responsif 45

I1R1

46

I2R2

47

I2R3

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif Kecepatan personel Intelkam dalam melakukan deteksi Intelijen Kecepatan personel Intelkam dalam melayani pembuatan SKCK

Perilaku 48

I1P1

49 I1P2 Transparansi

Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana Integritas sebagai anggota Intelkam

50

I1T1

Akses terhadap anggaran Intelkam

51

I1T2

52

I1T2

Akses terhadap prosedur dan Biaya pelayanan publik (SKCK) Akses terhadap target dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014 14

INDIKATOR

SKOR

Keadilan (Fairness) 53

I1F1

54

I1F2

Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan Intelkam (kuesioner persepsi) Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi Intelkam

Efektivitas 55

S3E1

Jumlah target dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2014

56

I1E2

Persentase serapan anggaran Intelkam

57

I1E3

58

I1E4

59

I1E5

Efektivitas sarana pengaduan layanan SKCK Persentase jumlah pengaduan layanan SKCK yang dapat diselesaikan Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan SKCK

Akuntabilitas 60

I1A1

Kualitas LAKIP Intelkam

POLAIR Kompetensi P1K1

Persentase jumlah personel POLAIR terhadap DSPP personel POLAIR.

62

P1K2

Persentase jumlah personel POLAIR yang memiliki kompetensi POLAIR (ANT, ATT, KomLek Kapal, Harwat Kapal, Dasar POLAIR, Idik POLAIR, Serse, Intel, SAR POLAIR dan Binmas) berbanding DSPP POLAIR

63

P1K3

64

P1K4

65

P1K5

61

Rasio kapal POLAIR dibanding luas wilayah perairan operasional yang menjadi tanggung jawab POLDA Rasio jumlah Personel POLAIR terhadap jumlah pelabuhan yang ada diwilayahnya yang menjadi tanggung jawab POLDA Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Polair yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki berdasarkan tugas pokok fungsi Polair

Responsif 66

P1R1

67

P1R2

68

P1R3

Tingkat inisiatif Polair untuk melaksanakan SAR perairan Tingkat inisiatif yang dilakukan oleh Polair untuk melakukan patroli perairan Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki 15

INDIKATOR

SKOR

Perilaku 69

P1P1

Daftar Personel yang pernah melanggar kode etik, disiplin dan pidana

70

P1P2

Integritas sebagai anggota Polair

Transparansi 71

P1T1

Akses terhadap anggaran Polair Akses terhadap laporan pelaksanaan tugas Polair (Patroli 72 P1T2 perairan/perbatasan, SAR, Sambang Nusa,Polmas perairan) Keadilan (Fairness) Apakah ada diskriminasi dalam pelaksanaan tugas Polair 73 P1F1 (Patroli perairan/perbatasan, SAR, Sambang Nusa,Polmas perairan) 74 P1F3 Persentase Polwan yang ditugaskan di kapal patrol Efektivitas 75 P1E1

Persentase serapan anggaran Polair

Akuntabilitas 76

P1A1

Kualitas LAKIP Polair

RESKRIM UMUM Kompetensi 77

R3K1

78

R3K2

79

R3K3

80

R3K4

Persentase jumlah personel Reskrim Umum terhadap DSPP personel Reskrim Persentase jumlah personel Reskrim Umum yang memiliki kompetensi berbanding DSPP Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim umum Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Reskrim Umum yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Responsif R3R1

Rata-rata kecepatan penanganan perkara Reskrim Umum terhadap jangka waktu yang ditentukan

82

R3R2

Kecepatan penanganan perkara kategori sulit oleh Reskrim Umum terhadap jangka waktu yang ditentukan (Perkap 14 2012, Perkaba No. 3 Tahun 2014,Surat Keputusan KabaReskrim Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskri)

83

R3R3

Ketersediaan ruang Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dan Pengaduan Masyarakat

84

R3R4

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

81

16

INDIKATOR

SKOR

Perilaku 85

R3P1

Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Ada dokumen sidang pelanggaran kode etik (Bid Propam, Subbagrenmin Reskrim Umum)

86

R3P2

Integritas sebagai anggota Reskrim Umum

Transparansi 87

R3T1

88

R3T2

Akses terhadap anggaran Reskrim Umum Akses terhadap prosedur pelayanan penanganan perkara SP2HP, SP3)

publik

(proses


R3F1

90

R3F2

Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor tingkat ekonomi Rasio jumlah anggota penyidik perempuan berbanding penyidik laki-laki

Efektivitas 91

R1E1

Jumlah Kasus P21 Terhadap total jumlah kasus yang ada

92

R1E2

Persentase serapan anggaran Reskrim Umum

Akuntabilitas 93 94

R3A1

Kualitas LAKIP Reskrim Umum

R3A2

Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Secara Periodik secara tepat waktu Perkaba No 3 tahun 2014

RESKRIM KHUSUS Kompetensi 95

R3K1

Persentase jumlah personel Reskrim Khusus terhadap DSPP personel Reskrim Khusus

96

R3K2

Persentase jumlah personel Reskrim Khusus yang memiliki kompetensi berbanding DSPP

97

R3K3

Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim Khusus

98

R3K4

Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Reskrim Khusus yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki 17

INDIKATOR

SKOR

Responsif R3R1

Rata-rata kecepatan penanganan perkara Reskrim Khusus terhadap jangka waktu yang ditentukan

100

R3R2

Kecepatan penanganan perkara kategori sulit oleh Reskrim Khusus terhadap jangka waktu yang ditentukan (Perkap 14 2012, Perkaba No. 3 Tahun 2014,Surat Keputusan KabaReskrim Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskri)

101

R3R3

Ketersediaan ruang Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dan Pengaduan Masyarakat

102

R3R4

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

99

Perilaku 103

R3P1

Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Ada dokumen sidang pelanggaran kode etik (Bid Propam, Subbagrenmin Reskrim Khusus)

104

R3P2

Integritas sebagai anggota Reskrim Khusus

Transparansi 105

R3T1

Akses terhadap anggaran Reskrim Khusus

106

R3T2

Akses terhadap prosedur pelayanan penanganan perkara SP2HP, SP3)

publik

(proses

Keadilan 107

R3F1

Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor tingkat ekonomi

108

R3F2

Rasio jumlah anggota penyidik perempuan berbanding penyidik laki-laki

Efektivitas 109

R1E1


110

R1E2

Persentase serapan anggaran Reskrim Khusus

Akuntabilitas 111 112

R3A1

Kualitas LAKIP Reskrim Khusus

R3A2

Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Secara Periodik secara tepat waktu Perkaba No 3 tahun 2014 18

INDIKATOR

SKOR

RESKRIM NARKOBA Kompetensi 113

R3K1

114

R3K2

115

R3K3

116

R3K4

Persentase jumlah personel Reskrim terhadap DSPP personel Reskrim Narkoba Persentase jumlah personel Reskrim yang memiliki kompetensi Reskrim berbanding DSPP Reskrim Narkoba Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Reskrim Narkoba Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Reskrim yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Responsif 117

R3R1

118

R3R2

119

R3R3

120

R3R4

Rata-rata kecepatan penanganan perkara Reskrim Narkoba terhadap jangka waktu yang ditentukan Kecepatan penanganan perkara kategori sulit oleh Reskrim Narkoba terhadap jangka waktu yang ditentukan (Perkap 14 2012, Perkaba No. 3 Tahun 2014,Surat Keputusan KabaReskrim Polri Nomor: Skep/74/X/2007/Bareskri) Ketersediaan ruang Pengawasan Penyidikan (Wasidik) dan Pengaduan Masyarakat Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Perilaku 121

R3P1

Jumlah personel Unit yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Ada dokumen sidang pelanggaran kode etik (Bid Propam, Subbagrenmin Reskrim Narkoba)

122

R3P2

Integritas sebagai anggota Reskrim Narkoba

Transparansi 123

R3T1

Akses terhadap anggaran Reskrim Narkoba

124

R3T2

Akses terhadap prosedur pelayanan publik (proses penanganan perkara SP2HP, SP3) di Reskrim Narkoba

Keadilan 125

R3F1

126

R3F2

Perlakuan yang sama terhadap pelapor tanpa memandang faktor tingkat ekonomi Rasio jumlah anggota penyidik perempuan berbanding penyidik laki-laki

Efektivitas 127

R1E1


128

R1E2

Persentase serapan anggaran Reskrim Narkoba 19

INDIKATOR

SKOR

Akuntabilitas 129 R3A1 Kualitas LAKIP Reskrim Narkoba Penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil 130 R3A2 Penyidikan (SP2HP) Secara Periodik secara tepat waktu Perkaba No 3 tahun 2014 SABHARA Kompetensi Persentase jumlah personel Sabhara terhadap DSPP personel Sabhara Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi Sabhara (Dikjur Turjawali, Dikjur Tipiring, Dikjur Dalmas, Dikjur TPTKP, Dikjur SAR) berbanding DSPP Sabhara

131

S2K1

132

S2K2

133

S2K3

Persentase jumlah kendaraan Roda 6, 4 dan Roda 2 dibandingkan dengan Personel Sabhara

134

S2K4

Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP Sabhara yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Responsif 135

S2R1

Tingkat inisiatif Sabhara untuk melaksanakan Turjawali

136

S2R2

Kecepatan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP)

137

S2R3

Kecepatan pasukan Dalmas dalam mendatangi TKP unjuk rasa

138

S2R4

139

S2R5

Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Kecepatan personel Tipiring dalam berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Sosial, dan Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah)

Perilaku 140

S2P1

Jumlah personel Sabhara yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada

141

S2P2

Integritas sebagai anggota Sabhara

Transparansi 142

S2T1

Akses terhadap anggaran Sabhara


S2F1

Diskriminasi dalam pelaksanaan turjawali

144

S2F2

Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di fungsi sabhara 20

INDIKATOR

SKOR

Efektivitas 145

S2E1

Persentase serapan anggaran Sabhara

146

S2E2

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Akuntabilitas 147

S2E2

Kualitas LAKIP Sabhara

SDM Kompetensi 148

M1K1

149

M1K2

150

M1K3

151

M1K4

Persentase jumlah personel SDM terhadap DSPP personel SDM Persentase jumlah personel yang memiliki kompetensi SDM (Dalpers, Bangpers, Binkar, Jianstra) berbanding DSPP SDM Persentase jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP SDM yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan secara regular bagi anggota Polri yang akan menduduki suatu jabatan/pangkat tertentu melalui assessment center

Responsif 152

M1R1

153

M1R2

Tingkat inisiatif SDM untuk menyelesaikan masalah/pengaduan personalia Jumlah Piranti Lunak (Pilun) atau SOP inisiatif yang dimiliki terhadap total Pilun yang harus dimiliki

Perilaku 154

M1P1

155

M1P2

Jumlah personel SDM yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, disiplin, pidana terhadap jumlah personel yang ada Integritas sebagai anggota SDM

Transparansi 156 M1T1 Akses terhadap anggaran SDM Keterlibatan pengawas eksternal dalam rekrutmen anggota 157 M1T2 Polri (Brigadir dan Perwira) Keadilan (Fairness) 158 M1F1 Diskriminasi dalam proses rekrutment/seleksi anggota Polri Persentase Polwan yang menduduki jabatan struktural di 159 M1F2 fungsi SDM Efektivitas 160

M1E1

Persentase serapan anggaran SDM

Akuntabilitas 161

M1A1

Kualitas LAKIP SDM 21

INSTRUMEN ITK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents