KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NASKAH KAPOLRI SEBAGAI KEYNOTE SPEECH PADA RAKORNAS PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING TANGGAL 11 JULI 2017
ASSALAMU’ ALAIKUM Wr. Wb. SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN YANG TERHORMAT :
MENTERI KELAURAN DAN PERIKANAN RI, IBU SUSI PUDJIASTUTI
YANG SAYA HORMATI :
KABAHARKAM POLRI;
ANGGOTA SATGAS 115;
KAKORPOLAIRUD;
DIREKTUR POLAIR BAHARKAM POLRI;
PARA PEJABAT DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN ;
PARA HADIRIN YANG BERBAHAGIA.
TERLEBIH DAHULU MARILAH KITA PANJATKAN PUJI
SYUKUR KE HADIRAT ALLAH
SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA, KITA MASIH DIBERIKAN KESEHATAN, KEKUATAN DAN KESEMPATAN UNTUK HADIR DI TEMPAT INI, GUNA MENGIKUTI ACARA RAPAT KOORDINASI NASIONAL TAHUN 2017 INI. PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI, INDONESIA MERUPAKAN NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA, YANG MEMILIKI PERAIRAN DAN YURISDIKSI YANG SANGAT LUAS. DENGAN WILAYAH YANG SANGAT LUAS TERSEBUT, KITA PERLU BERSYUKUR BAHWA LAUT INDONESIA SANGAT KAYA AKAN SUMBER DAYA BAIK SUMBER DAYA HAYATI MAUPUN NON HAYATI. POTENSI DAN KEKAYAAN SUMBERDAYA ALAM MELIPUTI PERIKANAN, PARIWISATA BAHARI, ENERGI 1
TERBARUKAN, MINERAL DI DASAR LAUT, MINYAK DAN GAS BUMI, PELAYARAN, INDUSTRI MARITIM DAN JASA KELAUTAN. MELIHAT POTENSI NEGARA INDONESIA YANG STRATEGIS, SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN TERBESAR DI DUNIA SERTA POTENSI SUMBER DAYA ALAM BAIK HAYATI DAN NON HAYATI YANG BERNILAI TINGGI MAKA DIPERLUKAN SEBUAH LANGKAH NYATA DALAM PENGELOLAAN SEKTOR LAUT YANG MAMPU MENJADI TUMPUAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENSEJAHTERAKAN RAKYAT INDONESIA SERTA NEGARA HARUS MEMBERIKAN RASA AMAN BAGI MASYARAKAT NELAYAN UNTUK MENCARI IKAN DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA TERSEBUT. PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SAAT INI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TELAH MELAKUKAN BEBERAPA UPAYA DALAM RANGKA MEMAJUKAN INDUSTRI PERIKANAN INDONESIA SERTA
MELINDUNGI
KEKAYAAN
LAUT
INDONESIA
DENGAN
MENINGKATKAN
PENGAWASAN, MEMBENTUK SATGAS 115 SERTA MEMBUAT ATURAN DAN KEBIJAKAN TERKAIT ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DILARANG UNTUK DIGUNAKAN KARENA AKAN MERUSAK EKOSISTEM DAN TERUMBU KARANG SEPERTI CANTRANG, PUKAT HELA (TRAWLS) DAN PUKAT TARIK (SEINE NETS). TELAH DIATUR JUGA DALAM UNDANG UNDANG PERIKANAN TERKAIT DESTRUCTIVE FISHING YANG DILARANG. MENCARI IKAN DENGAN CARA MERUSAK EKOSISTEM DAN HABITAT IKAN PASTINYA AKAN BERDAMPAK BURUK BAGI KELANGSUNGAN HIDUP IKAN. OLEH SEBAB ITU, DESTRUCTIVE FISHING PERLU MENJADI PERHATIAN KITA SEMUA. PADA KESEMPATAN INI KAMI INGIN MENYAMPAIKAN, BAHWA SELARAS DENGAN UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKA POLRI DENGAN AMANAT UNDANG - UNDANG TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN DALAM RANGKA MEMELIHARA PELAYANAN
KEAMANAN, KEPADA
MEMBERIKAN
MASYARAKAT
PERLINDUNGAN,
SERTA
MENEGAKKAN
PENGAYOMAN HUKUM
DAN
TERHADAP
PELANGGARAN ATAU TINDAK PIDANA PERIKANAN MELALUI KETERLIBATAN SECARA AKTIF PERWAKILAN POLRI DI SATGAS 115 SERTA OPERASI KEPOLISIAN DAN OPERASI TERPADU DALAM RANGKA MEMERANGI IUU FISHING INI. ADANYA KETEGASAN DARI KKP DAN POLRI DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DI WILAYAH WPPRI MAKA SUDAH MENJADI HAL
YANG
LUMRAH ADANYA KETIDAKPUASAN MASYARAKAT
ATAU KELOMPOK
TERHADAP KEGIATAN REPRESIF TERSEBUT.
DENGAN TINGKAT KESADARAN HUKUM YANG RENDAH MAKA POLRI PASTI AKAN ADA YANG MEMBENCI DAN MEMUSUHI, MENGAPA 2
DEMIKIAN ?? KARENA POLRI
TUGASNYA ADALAH PEMUTUS AWAL DARI PERBEDAAN KEPENTINGAN.
YAITU
PERBEDAAN KEPENTINGAN ANTARA MANUSIA YANG DALAM SEJARAHNYA SUDAH LAHIR DENGAN KEPENTINGAN YANG BERBEDA. KETIKA PERBEDAAN KEPENTINGAN TERSEBUT HARUS DIATUR DALAM KEHIDUPAN, MAKA PERLU ADA ATURAN. KETIKA ATURAN MASIH DILANGGAR MAKA HARUS ADA YANG MENEGAKKAN, DAN KETIKA ATURAN DITEGAKKAN MAKA TIDAK ADA SATUPUN ORANG YANG SUKA UNTUK DITINDAK APALAGI DIHUKUM. DAN SELANJUTNYA KETIKA ORANG TIDAK SUKA DITINDAK DAN DIHUKUM ,MAKA BERBAGAI UPAYA AKAN DILAKUKAN , MELAWAN SECARA LANGSUNG ADALAH PILIHAN YANG PERTAMA , PILIHAN BERIKUTNYA SEGALA KEKUATAN DALAM DAN LUAR DIRINYA AKAN DIKERAHKAN SEBAGAI CONTOH AKAN MELIBATKAN PIHAK LUAR UNTUK MEMPROVOKASI DAN MEMUTAR BALIKKAN FAKTA PENEGAKKAN
HUKUM
YANG
TELAH
DILAKUKAN
DENGAN
PROFESIONAL
DAN
BERKEADILAN BAHWA DALAM RANGKA MENCIPTAKAN PROSES HUKUM YANG EFEKTIF PADA TINDAK PIDANA PERIKANAN MAKA ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU APARAT PENEGAK HUKUM MENJADI PENTING DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM. MENURUT SOEJONO SOEKAMTO, PENEGAKAN HUKUM DAPAT DITANDAI OLEH BEBERAPA FAKTOR YANG SALING TERKAIT SANGAT ERAT YAITU :
HUKUM DAN ATURANNYA SENDIRI, SEHINGGA DIPERLUKAN ADANYA KESERASIAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG ADA;
FASILITAS PELAKSANAAN HUKUMNYA YANG MEMADAI, SEBAB SERING KALI HUKUM SULIT DITEGAKKAN BAHKAN TAK TERTANGANI KARENA FASILITAS UNTUK MENEGAKKANNYA TIDAK MEMADAI ATAUPUN TIDAK TERSEDIA;
KESADARAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA PERILAKU MASYARAKAT ITU SENDIRI;
MENTAL APARAT PENEGAK HUKUM. PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI, PERLINDUNGAN NELAYAN MERUPAKAN AMANAH DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDIDAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM. UNDANG-UNDANG INI DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP NELAYAN KECIL, NELAYAN TRADISIONAL, DAN NELAYAN BURUH, SERTA NELAYAN PEMILIK YANG MEMILIKI KAPAL PENANGKAP IKAN, BAIK DALAM SATU UNIT MAUPUN DALAM JUMLAH KUMULATIF LEBIH DARI 10 (SEPULUH) GT SAMPAI DENGAN 60 (ENAM PULUH) GT YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PENANGKAPAN IKAN.
PERLINDUNGAN INI DIMAKSUDKAN UNTUK MELINDUNGI NELAYAN DARI 3
PERMASALAHAN KETERSEDIAAN
PENGELOLAAN BAHAN
BAKAR,
PERIKANAN DAN
(ILLEGAL
PERUBAHAN
FISHING,
IKLIM,
OVER
CUACA,
DAN
FISHING, TINGGI
GELOMBANG) YANG BERDAMPAK TERHADAP TARAF HIDUP NELAYAN. AKAN TETAPI KEGIATAN DESTRUCTIVE FISHING SEPERTI PENGGUNAAN BOM IKAN YANG SAAT INI MARAK
DIBEBERAPA
WILAYAH
PERLU
DILAKUKAN
UPAYA
YANG
TEGAS
DAN
MEMBERIKAN EFEK DETERENT SEHINGGA KEGIATAN DESTRUCTIVE FISHING TERSEBUT DAPAT BERKURANG DAN KEDEPAN TIDAK ADA LAGI PENGGUNAAN BOM IKAN OLEH NELAYAN. BEBERAPA UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH POLRI DALAM HAL INI JAJARAN KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM MENANGGULANGI DESTRUKTIVE FISHING YAITU DENGAN LANGKAH PRE EMTI, PREVENTIF, REPRESIF DAN KURATIF. DARI DATA YANG ADA SELAMA KURUN WAKTU 2014 - 2017 BAHWA POLAIR TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SAMBANG DAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT NELAYAN SEBANYAK 765 KEGIATAN. PATROLI RUTIN YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL POLRI DISELURUH PERAIRAN INDONESIA DAN YURISDIKSI SELAMA KURUN WAKTU 2014-2017 SEBANYAK 19.380 KALI . DAN PENEGAKKAN HUKUM KHUSUSNYA KASUS ILLEGAL FISHING 1.174 KASUS DAN KHUSUS KASUS DESTRUCTIVE FISHING SEPERTI PENGGUNAAN BOM IKAN, RACUN POTASIUM DAN STRUM IKAN DIWILAYAH LAMPUNG, JATIM, KALTIM, NTB, SULSEL DAN SULTRA SEBANYAK 219 KASUS. SELANJUTNYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEGIATAN PRE EMTIF TELAH DILAKUKAN PULA KOORDINASI DAN KERJASAMA DENGAN JAJARAN DINAS KELAUTAN DIWILAYAH DAN BEBERAPA POTENSI MASYARAKAT UNTUK DAPAT BERPERAN AKTIF DALAM KEGIATAN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT PESISIR DAN NELAYAN. PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI, MELALUI KEGIATAN INI DIHARAPKAN SELURUH PELAKSANA DILAPANGAN MEMILIKI KESAMAAN PANDANG DAN TINDAKAN DALAM MENANGANI PERMASALAHAN NELAYAN YANG MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DILARANG KHUSUSNYA PENANGANAN
DESTRUCTIVE
FISHING
YANG
DAPAT
BERDAMPAK
BURUK
BAGI
KELANGSUNGAN HIDUP IKAN DAN EKOSISTEM. SELANJUTNYA LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN DESTRUKTIVE FISHING DAN PERLINDUNGAN NELAYAN ADALAH:
MENGUTAMAKAN
UPAYA
PRE-EMTIF,
PREVENTIF
DAN
EDUKATIF
DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERIKANAN TERHADAP NELAYAN KHUSUSNYA MASALAH DESTRUCTIVE FISHING ; 4
MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA MELAWAN HUKUM, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR (ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING) DAN PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK (DESTRUCTIVE FISHING) DI PERAIRAN INDONESIA DALAM WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN MENJAGA KEAMANAN NELAYAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN PENANGKAPAN IKAN.
MENINGKATKAN PENGAWASAN DALAM PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DAN BAHAN KIMIA UNTUK MENANGKAP IKAN. HADIRIN YANG SAYA HORMATI. SEBELUM SAYA MENGAKHIRI SAMBUTAN INI MAKA DALAM RANGKA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI NASIONAL INI, KAMI SANGAT MENGAPRESIASI DAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BESERTA PARA PIHAK YANG TELAH MELAKUKAN UPAYA –UPAYA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NELAYAN DAN MENJAGA KELANGSUNGAN PERIKANAN DI INDONESIA SERTA MEMPRAKARSAI SERTA MENDUKUNG HINGGA KEGIATAN INI DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK. DEMIKIAN AMANAT SAYA, SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA SENANTIASA MEMBERIKAN
PETUNJUK
DAN
BIMBINGANNYA
KEPADA
KITA
SEKALIAN
UNTUK
MELANJUTKAN PENGABDIAN DEMI KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH WASSALAMU’ ALAIKUM Wr.Wb. JAKARTA, 11 JULI 2017 KAPOLRI
5
