KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SAM BUTAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA SEMINAR PEMBERDAYAAN SATPAM DALAM MENGAHADAPI GANGGUAN KAMTIBMAS YANG SEMAKIN MENINGKAT Jakarta. 20 Desember 2010
YANG SAYA HORMATI : -
PENYELENGGARA SEMINAR : YTKI, AMSI DAN ABUJAPI PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH DAN SWASTA PARA PIMPINAN DAN PENGELOLA BADAN USAHA JASA PENGAMANAN
-
HADIRIN DAN UNDANGAN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI SERTA SELURUH PESERTA SEMINAR YANG BERBAHAGIA. ASSALAMU'ALIKUM Wr. Wb. SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.
PERTAMA - TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KE HADIRAT, ALLAH SVVT, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MENGHADIRI PEMBUKAAN ACARA SEMINAR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT SATPAM KE-30 YANG JATUH PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 YANG AKAN DATANG.
2 HADIRIN DAN PESERTA SEMINAR YANG BERBAHAGIA KEBUTUHAN RASA AMAN SANGAT DIDAMBAKAN OLEH SEMUA MAKHLUK HIDUP, TIDAK TERKECUALI PARA PELAKU EKONOMI YANG MEMBUTUHKAN JASA KEAMANAN. POLRI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN TUGAS POKOKNYA SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANUNDANG KEPOLISIAN NOMOR 2 TAHUN 2002 PASAL 2 MENYEBUTKAN "FUNGSI KEPOLISIAN ADALAH SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DIBIDANG PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM, PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT". KONDISI KEKUATAN POLRI SAAT INI BAIK SECARA KUALITAS MAUPUN KUANTITAS MASIH SANGAT TERBATAS, BILA DIHADAPKAN DENGAN BEBAN TUGAS YANG DIHADAPI SEDEMIKIAN BERAT, TIDAK AKAN MAMPU DITANGANI SENDIRI TANPA PELIBATAN SEMUA PIHAK DAN MASYARAKAT TERMASUK PARA PETUGAS SATPAM DILINGKUNGAN MASING-MASING. HAL TERSEBUT TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PASAL 3 MENYEBUTKAN : "BAHWA FUNGSI KEPOLISIAN DIEMBAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG DIANTU OLEH
1. 2. 3.
KEPOLISIAN KHUSUS (POLSUS) PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA, DIMANA SATPAM MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR PENTING DIDALAMNYA".
HADIRIN PESERTA SEMINAR YANG BERBAHAGIA GUNA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL SEIRING PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL, MAKA PEMERINTAH TELAH BERUPAYA MEMBERIKAN KESEMPATAN PARA, INVESTOR BAIK DARI DALAM NEGERI MAUPUN LUAR NEGERI UNTUK BERINVESTASI DI INDONESIA. SALAH SATU SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MEWUJUDKAN KEINGINAN TERSEBUT ADALAH MEMBERIKAN JAMINAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN
3 BAGI PARA PELAKU USAHA DAN INDUSTRI UNTUK BERINVESTASI DI INDONESIA. HAL INI MERUPAKAN TANTANGAN YANG HARUS DIJAWAB OLEH POLRI SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA YAITU MEMELIHARA KAMTIBMAS, MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENEGAKAN HUKUM DENGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN KEPOLISIAN SECARA MANDIRI MAUPUN MELIBATKAN PETUGAS PENGAMANAN SWAKARSA DAN MASYARAKAT. BILA DIEVALUASI DARI PERKEMBANGAN SITUASI KAMTIBMAS SAAT INI YANG CENDERUNG BERKEMBANG SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI, BERAKIBAT DALAM PENUGASAN PENUH DENGAN ANCAMAN DAN RESIKO TINGGI BERAKIBAT JATUHNYA KORBAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI LAPANGAN. PENGALAMAN SELAMA INI TELAH TERJADI BERBAGAI KEJADIAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERAKIBAT JATUHNYA KORBAN DARI PETUGAS SATPAM ANTARA LAIN : PENEMBAKAN TERHADAP SATPAM DAN BAHKAN ANGGOTA POLRI YANG BERTUGAS PENGAMANAN DI BANK LIMB NIAGA MEDAN, PENEMBAKAN DAN PENGANIAYAAN TERHADAP PETUGAS SATPAM YANG SEDANG MELAKUKAN PENGAWALAN DAN PENJAGAAN OBJEK VITAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DAN BERBAGAI TINDAKAN KEKERASAN LAIN TERHADAP PETUGAS SATPAM YANG SEDANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN MASING-MASING SEBAGAI AKIBAT DARI ADANYA UNJUK RASA ANARKHIS YANG TIDAK TERKENDALI. MELIHAT KONDISI TERSEBUT DIATAS, MENUNJUKKAN BEBAN PETUGAS SATPAM DEWASA INI SEMAKIN BERAT DAN BAHKAN TIDAK JARANG AKAN MENJADI KORBAN,$EDANGKAN SEBALIKNYA YANG MEMPRIHATINKAN ADALAH MINIMNYA SARANA PELINDUNG DIRI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEPERTI TERBATASNYA PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN BAHKAN SEBAGIAN BESAR TIDAK DILENGKAPI DENGAN SENJATA API MAUPUN ALATPENGAMAN LAINNYA SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN DIRI. KONDISI SEPERTI INI MENUNJUKKAN ADANYA KETIDAK SEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN YANG SANGAT BESAR TERHADAP KINERJA SATPAM PADA SATU PIHAK UNTUK MENCIPTAKAN
4 KEAMANAN DAN KETERTIBAN DILINGKUNGAN KERJANYA DARI ANCAMAN PARA PELAKU KEJAHATAN YANG MENGGUNAKAN SENJATA API MAUPUN SENJATA TAJAM LAINNYA, DAN DIPIHAK LAIN SARANA PENGAMANAN DIRI BAIK SENJATA API MAUPUN ALAT PERLINDUNGAN DIRI LAINNYA SANGAT TERBATAS DAN BAHKAN KEMAMPUAN BELA DIRINYA MASIH LEMAH SEHINGGA BERAKIBAT JATUHNYA KORBAN YANG SEBENARNYA DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN. HADIRIN PESERTA SEMINAR YANG BERBAHAGIA DARI URAIAN TERSEBUT DIATAS, TERLIHAT SECARA JELAS DASAR HUKUM PELIBATAN UNSUR SATUAN PENGAMANAN DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS DILINGKUNGAN MASING-MASING DENGAN SEGALA MACAM RESIKO YANG DIHADAPI. DISINILAH ARTI PENTINGNYA EKSISTENSI SATUAN PENGAMANAN, ASOSIASI MANAJER SEKURITI INDONESIA DAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PENGAMANAN SWAKARSA UNTUK MENDUKUNG TUGAS-TUGAS POLRI DALAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS. SELANJUTNYA DALAM RANGKA PENYIAPAN KEMAMPUAN PERSONIL SATPAM SECARA KUALITAS MAUPUN KUANTITAS AGAR MUMPUNI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI MITRA POLRI, MERUPAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB POLRI SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PASAL 15 AYAT 2 HURUP G MENYATAKAN : "BAHWA POLRI BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBERIKAN PETUNJUK, MENDIDIK DAN MELATIH APARAT KEPOLISIAN KHUSUS DAN PETUGAS PAM SWAKARSA DALAM BIDANG TEKNIS KEPOLISIAN". SATPAM SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN SWAKARSA MERUPAKAN MITRA POLRI YANG HARUS DIBINA DAN DIBERDAYAKAN KEMAMPUAN PROFESIONALITASNYA SECARA TERUS MENERUS DAN BERKESINAMBUNGAN, SALAH SATUNYA DALAM RANGKA MENJAMIN KEAMANAN INVESTASI DI INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
5 HADIRIN PESERTA SEMINAR YANG BERBAHAGIA DEMIKIAN HALNYA TERHADAP BADAN USAHA JASA PENGAMANAN SESUAI KETENTUAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT, POLRI DIBERIKAN WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KEGIATANNYA. POLRI TELAH MENERBITKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2007 TETNTANG SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN PERUSAHAAN DAN/ATAU INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENGELOLAAN SATUAN PENGAMANAN DAN PENGAWASAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN. PERATURAN KAPOLRI TERSEBUT, TELAH DISEPAKATI UNTUK DISEMPURNAKAN AGAR MERUPAKAN PEDOMAN INDUK YANG LEBIH JELAS DALAM PENYELENGGARAAN INDUSTRIAL SECURITY DI INDONESIA DIMASA DEPAN UNTUK PENYEMPURNAAN TERSEBUT DIHARAPKAN MASUKAN DARI AMSI DAN ABUJAPI SERTA SEMINAR INI. DALAM RANGKA PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA, KHUSUSNYA INDUSTRIAL SECURITY DI INDONESIA, MAKA PROGRAM SISTEM PENGAMANAN SWAKARSA TELAH DISELARASKAN DENGAN RENCANA STRATEGI POLRI TAHUN 2010-2015 TAHAP KEDUA YAITU "PATNERSHIP BUILDING", HAL INI SEJALAN DENGAN PROGRAM KERJA 100 HARI KAPOLRI YANG TERCANTUM DALAM POIN KE 6 DARI 10 PROGRAM PRIORITAS POLRI YAITU : "MEMBANGUN KERJA SAMA MELALUI SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM DAN HAM". DISAMPING ITU JUGA LEBIH DITEKANKAN LAGI SESUAI 11 POIN KOMITMEN BERSAMA YANG MERUPAKAN JANJI YANG HARUS DITEPATI YAITU "MEMBANGUN KERJASAMA DENGAN SELURUH STAKEHOLDER DALAM BERBAGAI BIDANG YANG TERKAIT DENGAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERANAN POLRI, TERMASUK BENTUK KERJASAMA DALAM BIDANG KEAMANAN, PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA". SASARAN PROGRAM INI ADALAH UNTUK MEMBANGUN KERJASAMA KEMITRAAN DENGAN PARA PELAKU INDUSTRIAL SECURITY INDONESIA, SEPERTI AMSI, ABUJAPI DAN FORUM KOMUNIKASI SEKURITI INDONESIA,
6 KHUSUSNYA SATPAM AGAR MAMPU BERPERAN SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN POLRI YANG PROFESIONAL, GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PENGAYOMAN TERHADAP BERBAGAI KEGIATAN DIBIDANG USAHA DAN INDUSTRI, DALAM RANGKA TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI DI INDONESIA YANG MENDAPATKAN JAMINAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM. SEBAGAI LANGKAH AWAL. BAHWA SELAMA TAHUN 2009 - 2010 DALAM RANGKA TAHAPAN PROSES PENGAKUAN PROFESI ANGGOTA SATPAM, KITA TELAH MELAKUKAN PENERTIBAN SERAGAM DAN ATRIBUT ANGGOTA SATPAM, SERTA MEREGISTRASI ULANG ANGGOTA SATPAM MINIMAL BERKUALIFIKASI "GADA PRATAMA" BERDASARKAN HASIL PELATIHAN YANG MEMENUHI SYARAT. SEHINGGA TERHITUNG SEJAK HUT SATPAM KE-30 INI, DIHARAPKAN TIDAK ADA LAGI SERAGAM DAN ATRIBUT ANGGOTA SATPAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. KONSEKUENSI TERHADAP PENYIMPANGAN INI, AKAN BERAKIBAT HILANGNYA LEGITIMASI SEBAGAI PENGEMBAN FUNGSI KEPOLISIAN TERBATAS BAGI YANG BERSANGKUTAN DAN BAGI PARA PENGGUNA SATPAM AKAN BERESIKO MENGHAMBAT PROSES BISNISNYA, SERTA SECARA TIDAK LANGSUNG AKAN MENGHAMBAT POLRI DALAM MELAKUKAN UPAYA-UPAYA PEMBINAAN KEAMANAN SWAKARSA. PENERTIBAN INI PENTING UNTUK DILAKSANAKAN SECARA BERKELANJUTAN SEBAGAI SALAH SATU LANGKAH KONGKRIT UNTUK MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN SATPAM DALAM RANGKA MENGHADAPI MENINGKATNYA GANGGUAN KAMTIBMAS. SEBAGAI PENAJAMAN TARGET DARI SASARAN PROGRAM YANG SAYA SEBUTKAN DIATAS, MAKA TAHUN 2011 MENDATANG POLRI AKAN MEMPRIORITASKAN UPAYA GUNA TERSEDIANYA PEDOMAN SEBAGAI INSTRUMEN LEGAL TENTANG PROFESI SEKURITI- INDONESIA YANG DIDALAMNYA MENCAKUP JUGA ANGGOTA SATPAM. UNTUK ITU, PADA KESEMPATAN INI SAYA MENGHIMBAU DAN MENYERUKAN KEPADA SEMUA KOMUNITAS DAN STAKEHOLDER YANG TERKAIT DENGAN KESATPAMAN DAN
7 INDUSTRIAL SECURITY AGAR BERH1MPUN DAN BERGABUNG DENGAN POLRI UNTUK MEWUJUDKAN HARAPAN TERSEBUT. DENGAN DEMIKIAN SASARAN STRATEGIS JAMINAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDOINESIA DAPAT KITA CAPAI SECARA KONSEPSIONAL DAN UNIVERSAL.
DALAM PELAKSANAAN SEMINAR INI DIHARAPKAN DAPAT DIBAHAS BERBAGAI PERMASALAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA INDUSTRIAL SECURITY TERMASUK SATPAM DIDALAMNYA, KEMUDIAN DICARIKAN SOLUSI YANG TEPAT DALAM PEMECAHAN BERBAGAI PERMASALAHAN YANG DIHADAPI. PADA KESEMPATAN YANG BAIK INI, ADA BEBERAPA HAL KHUSUS YANG PERLU SEGERA DIRUMUSKAN SECARA KOMPREHENSIF OLEH SEGENAP PELAKU INDUSTRIAL SECURITY DAN POLRI. BEBERAPA HAL MENDASAR YANG BERDAMPAK TERHADAP KINERJA PETUGAS SATPAM ANTARA LAIN :
♦
ANATOMI ATAU PROFIL ANCAMAN DAN GANGGUAN (THREAT PROFILING) KEAMANAN YANG MENGHAMBAT INVESTASI SERTA KELANCARAN PENGEMBANGAN BISNIS, UNTUK MENENTUKAN UPAYA ANTISIPASI MENGELIMINIR KEGAGALAN YANG DIHADAPI.
♦
RENCANA BERSAMA ANTARA POLRI DAN KOMUNITAS INDUSTRIAL SECURITY SEBAGAI MITRA, SECARA PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL MELAKUKAN KEGIATAN PENANGGULANGAN ANCAMAN DAN GANGGUAN, MULAI DARI PERENCANAAN, KEGIATAN OPERASIONAL, TERMASUK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PADA LINGKUP WILAYAH MAUPUN LINGKUP SEKTOR INDUSTRI MASING-MASING.
♦
PROGRAM PENYEMPURNAAN ASPEK INSTRUMENTAL D E N G A N M ENGIKUTI PERKEMBANGAN INDUSTRIAL SECURITY MENUJU SPESIALISASI SEKTOR INDUSTRI DAN NIAGA DALAM RANGKA MENYAMBUT ERA PERDAGANGAN BEBAS ASEAN.
8 ♦
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PROFESIONALITAS SATPAM MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEJALAN DENGAN PERKEMBANGAN ANCAMAN GANGGUAN KAMTIBMAS YANG CENDERUNG BERKEMBANG MENGIKUTI KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEHNOLOGI.
KONSEP INI PERLU DIKAJI DAN DIHASILKAN, KARENA INDUSTRIAL SECURITY TIDAK HANYA MENGHASILKAN JASA PERLINDUNGAN FISIK ATAU KEGIATAN SUATU INSTALASI (PLANT ATAU EVENT) DALAM MENEKAN KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN KEAMANAN (CRIME PROTECTION DUE LOST PREVENTION), TETAPI JUGA SEBAGAI PENJAMIN DALAM PENGENDALIAN RESIKO DARI ANCAMAN ATAU GANGGUAN KEAMANAN DART SUATU PROSES BISNIS (BUSINESS COUNTINUITY). KONDISI PERUBAHAN PARADIGMA INILAH YANG TELAH TERJADI PADA NEGARA-NEGARA YANG TERGABUNG DALAM INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION (ISO) YANG MENG1SYARATKAN BAHWA, PADA SETIAP INVESTASI MAKA PENYELENGGARAAN PENGAMANAN TIDAK LAGI DIPOSISIKAN SEBAGAI BIAYA (COST CENTRE), TETAPI MERUPAKAN BAGIAN UTUH DARI INVESTASI (PROVIT-CENTRE). HADIRIN PESERTA SEMINAR YANG BERBAHAGIA UNTUK MENGHADAP1 TANTANGAN PADA TAHUN 2011 MENDATANG DISAMPING ASPEK LEGALITAS SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENGAMANAN SWAKARSA, MAKA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PROFESIONAL MENJADI SYARAT MUTLAK YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MENDAPATKAN LEGITIMASI TERHADAP EKSISTENSI SATUAN PENGAMANAN DALAM MENANGANI SETIAP PERMASALAHAN YANG DIHADAPI. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN PENYEMPURNAAN INSTRUMEN YANG MENGATUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI BADAN PELATIHAN PROFESI, ASOSIASI PROFESI SERTA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DIBIDANG SEKURITI HARUS MENJADI TARGET YANG PRIORITAS.
9 ASOSIASI PROFESI SEKURITI SEBAGAI SALAH SATU PELAKU DALAM SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN, HARUS DAPAT BERPERAN DENGAN BAIK DALAM PENGELOLAAN ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN. DEMIKIAN HALNYA DENGAN BADAN AUDIT PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN SERTIFIKASI SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN HARUS MEMENUHI STANDARD INTERNASIONAL DAN MEMILIKI AUDITOR DENGAN KOMPETENSI DIBIDANG KEPOLISIAN TERBATAS SEBAGAI SYARAT UNTUK DAPAT DITUNJUK POLRI DALAM MELAKUKAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN PENGAMANAN. HAL INI DILAKUKAN AGAR PENGAKUAN TERHADAP PROFESI PETUGAS PENGAMANAN SWAKARSA BENAR-BENAR DIDASARKAN PADA STANDAR KUALITAS YANG BAIK DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN. OLEH , KARENA ITU, PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI SAYA INGIN MENYAMPAIKAN HARAPAN SAYA KEPADA SEMUA PESERTA SEMINAR, AGAR NANTINYA DAPAT DIHASILKAN KONSEP-KONSEP YANG DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SEMUA PIHAK YANG TERKAIT DENGAN JASA PENGAMANAN SEBAGAI MITRA POLRI, DAN KHUSUSNYA PROGRAM 100 HARI KAPOLRI DALAM MEWUJUDKAN "PARTNERSHIP BUILDING" DENGAN SEMUA PIHAK TERKAIT DAN MASYARAKAT. HADIRIN PESERTA SEMINAR YANG BERBAHAGIA SEBELUM MENGAKHIRI SAMBUTAN INI, SELAKU PIMPINAN POLRI, SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN KEPADA PANITIA DAN SELURUH PESERTA SEMINAR YANG TELAH BERKENAN NADIR DAN MEMBERIKAN KONSTRIBUSI DALAM RANGKA MENCARI SOLUSI UNTUK PENINGKATAN KINERJA SATPAM SEBAGAI MITRA POLRI DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS YANG MANTAB DAN TERKENDALI. DISAMPING ITU JUGA TIDAK LUPA SAYA SAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA YTKI, AMSI DAN ABUJAPI DALAM PENYELENGGARAAN SEMINAR INI, SEMOGA DUKUNGAN DAN PARTISIPASI YANG SAUDARA BERIKAN MENDAPATKAN BALASAN DARI-TUHAN YANG MAHA KUASA.
10 MENGINGAT SAAT INI SUASANA MENJELANG NATAL DAN TAHUN BARU, MAKA KEPADA UMAT KRISTIANI YANG AKAN MELAKSANAKAN PERAYAAN HARI NATAL TAN'GGAL 25 DESEMBER 2010 INI, SAYA MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN HARI NATAL, SEMOGA MELALUI HIKMAH NATAL INI MEMBAWA KEDAMAIAN BAGI KITA SEKALIAN. DAN JUGA KEPADA KITA SEKALIAN DIUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN TAHUN BARU 2011, SEMOGA DI TAHUN BARU NANTI DAPAT MENINGKATKAN KINERJA, PENGABDIAN DAN MEMBAWA KESUKSESAN BAGI KITA DALAM KEHIDUPAN PRIBADI MAUPUN PEKERJAAN MASING-MASING, DISAMPING ITU KONDISI KAMTIBMAS DI NEGARA YANG KITA CINTAI INI DALAM KEADAAN MANTAB DAN TERKENDALI. DEMIKIAN SAMBUTAN SAYA, SEMOGA ALLAH SVVT, SENANTIASA MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PETUNJUK-NYA KEPADA KITA SEKALIAN, DALAM MELANJUTKAN PENGABDIAN KITA KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. DENGAN MENGUCAPKAN BISMILAHIR ROHMANIR ROCHIM, SEMINAR HUT SATPAM YANG KE-30 DENGAN TEMA : "PEMBERDAYAAN SATPAM DALAM MENGHADAPI GANGGUAN KAMTIBMAS YANG SEMAKIN MENINGKAT", SECARA RESMI SAYA NYATAKAN DIBUKA. SELAMAT MENGIKUTI SEMINAR SEKIAN DAN TERIMA KASIH WASSALAMU'ALAIKUM Wr. WIS. Jakarta, 20 Desember 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Drs. TIMUR PRADOPO JENDERAL POLISI
