PERUBAHAN ATAS PROTOKOL ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DAN KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA (AFP) UNTUK MENDIRIKAN PUSAT KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM JAKARTA (JCLEC)
Kepolisian Negara Republik Indonesia ("POLRI") dan Kepolisian Federal Australia ("AFP"), selanjutnya disebut secara bersamaan sebagai "Para Pihak": Menegaskan kembali Persetujuan Umum 1998 mengenai Kerjasama Pengembangan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia; Memerhatikan Akta Pendirian Yayasan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta tertanggal 28 Februari 2005 ("Akta Pendirian"); Menegaskan kembali maksud dan tujuan Persetujuan antara Republik Indonesia ("Traktat Lombok"), dan Australia tentang Kerangka Kejasama Keamanan ditandatangani di Lombok pada 13 November 2006; Lebih jauh menegaskan kembali Kesepahaman bersama mengenai Suatu Tata Perilaku antara Republik Indonesia dan Australia dalam pelaksanaan perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan , d1tandangani di Bali pada 28 Agustus 2014; Berdasarkan pada Pengaturan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Federal Australia tentang Kerjasama dalam Mencegah dan Memerangi Kejahatan Lintas Negara ditandatangani di Jakarta pada 3 Agustus 2015; Didorong oleh kesuksesan operasi Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta ("JCLEC") membantu POLRI dan lembaga penegakan hukum nasional dan internasional lainnya dalam mengembangkan kapasitas pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya; Mengingat kontribusi JCLEC terhadap upaya bersama Indonesia dan Australia dalam memerangi terorisme dan bentuk lain kejahatan lintas negara; Berkeinginan untuk merubah Protokol antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) untuk Mendirikan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC ) ditandatangani pada 2004 untuk keberlangsungan efektifitas jangka panjang JCLEC ("Protokol untuk Mendirikan JCLEC"); Mengakui pnns1p-pnns1p kebebasan, tidak campur tangan, kesetaraan, sal ing menguntungkan, dan hak atas kedaulatan dan integritas teritorial; dan Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara; Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Pasal 1
KETENTUAN UMUM 1.
Setiap ketentuan yang diatur dalam Perubahan atas Protokol antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) untuk Mendirikan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta (JCLEC) ("Perubahan") menggantikan ketentuan-ketentuan pada hal yang sama sebagaimana diatur dalam Protokol untuk Mendirikan JCLEC.
2.
Protokol untuk Mendirikan JCLEC, Akta Pendirian, dan Perubahan ini secara bersama mengatur operasi dan fungsi JCLEC.
3.
Perubahan ini secara resmi Kebijakan ("JSG").
membubarkan Komite Gabungan
Penentu
Pasal2 DEFINISI
Untuk tujuan perubahan ini: (a).
"Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta" atau JCLEC merupakan pusat pelatihan internasional yang didirikan oleh Polri dan AFP dibawah Protokol untuk Mendirikan JCLEC yang bertujuan membantu Polri dan Lembaga Penegakan Hukum Indonesia lainnya serta Lembaga Penegakan Hukum dari negara lain dalam membangun kapasitas untuk memberantas terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya; (b). "Yayasan Pusat Kerjasama Penegakan Hukum Jakarta" atau Yayasan JCLEC merupakan lembaga sosial dan nirlaba yang didirikan dibawah Undang-undang Indonesia dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan dan operasional JCLEC; (c). "Dewan Pembina Yayasan" ("BoP") merupakan badan dalam Yayasan JCLEC yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta Pendirian; (d). "Dewan Pengurus Yayasan" ("BoM") merupakan badan dalam Yayasan JCLEC yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta Pendirian; (e). "Dewan Pengawas Yayasan" ("BoS") merupakan badan dalam Yayasan JCLEC yang memiliki fungsi dan tanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta Pendirian ; (f). "Pengurus" terdiri dari anggota Polri dan AFP yang disetujui oleh Dewan Pembina Yayasan untuk melaksanakan kepemimpinan, pengawasan dan pengelola pekerjaan di JCLEC; (g). "Direktur Eksekutif JCLEC" dan "Direktur Eksekutif Program JCLEC" merupakan anggota Pengurus yang bersama-sama memimpin operasi seharihari JCLEC dan sebagai anggota Dewan Pengurus JCLEC; (h). "Koordinator'' merupakan anggota Polri, AFP dan organisasi lain yang disetujui oleh Dewan Pengurus JCLEC untuk melaksanakan pekerjaan koordinasi pelatihan, program, proyek dan kegiatan di JCLEC; dan (i). "Staf' merupakan perorangan, selain Pengurus atau Koordinator, yang melaksanakan pekerjaan pendukung dan administrasi di JCLEC berdasarkan kontrak kerja yang diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 3 PRINSIP-PRINSIP JCLEC
Prinsip-prinsip JCLEC adalah sebagai berikut: (a). (b}. (c).
(d). (e). (f).
(g). (h}. (i).
(j). (k). (I).
Para Pihak secara bersama mengelola JCLEC. Kebijakan dan Pengambilan Keputusan JCLEC harus bersifat inklusif dan konsensual. AFP akan tetap menjadi sumber dana utama, namun hal ini tidak membatasi kontribusi finansial dan bentuk lainnya dari komunitas penegakan hukum internasional, organisasi, atau pemerintah donor internasional lainnya. Tanggung jawab pendanaan akan diserahkan kepada Polri sesudah jangka waktu yang lebih lama dan atas persetujuan Dewan Pembina Yayasan. Memberikan dorongan yang kuat untuk kerjasama dan partisipasi lembaga penegakan hukum nasional, regional dan internasional. JCLEC membantu Polri dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya baik nasional maupun internasional dalam mengembangkan kapasitas pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya. AFP akan memberikan sumber daya guna mendukung sarana prasarana, Pengurus, Koordinator, Stat dan pelatihan. Menerapkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel dalam semua kegiatan . Memahami kewajiban Pengurus untuk berkontribusi terhadap rancangan, pelaksanaan dan evaluasi program pelatihan domestik Indonesia dan lnternasional serta menjaga hubungan kerja yang produktif dengan rekanan Indonesia dan internasional. Setiap semester dilakukan audit terhadap Keuangan JCLEC oleh auditor publik independen . Penerimaan dan pengelolaan hibah dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pelatihan dan prosedur untuk pelaksanaan kerjasama luar negeri dilaksanakan secara bersama oleh Para Pihak dan melibatkan lembaga yang terkait.
Pasal4 RUANG LINGKUP DAN FUNGSI JCLEC
1. Ruang lingkup dan fungsi JCLEC adalah sebagai berikut : a. Proyek pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum dan dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik antar berbagai lembaga Nasional, lnternasional dan Multilateral; b. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara profesional dan berdasarkan pada standar internasional termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia; c. Jika dapat diterapkan, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan memiliki bobot setara dengan nilai kredit pembelajaran tingkat sarjana maupun pasca sarjana; dan d. Sebagai sebuah forum untuk berbagi informasi dan pengalaman terkini dalam menangani terorisme dan berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya. 2. Ruang lingkup dan fungsi JCLEC tidak mencakup pelatihan penggunaan kekuatan fisik dan senjata.
Pasal 5 PRIORITAS PENERIMA
Para Pihak secara bersama-sama menentukan Prioritas Penerima dukungan JCLEC, yaitu: (a). Polri dan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya; (b). Lembaga pemerintahan Indonesia yang terkait; dan (c). Lembaga-lembaga reg ional dan internasional lainnya yang telah disetujui oleh JCLEC.
Pasal 6 TANGGUNG JAWAB
1. Polri akan bertanggung jawab untuk : a. Mempertahankan pemberian hak guna lahan yang saat ini diperuntukkan bagi JCLEC, yang berlokasi di Akademi Kepolisian, Semarang, Indonesia untuk keberlangsungan keberadaan JCLEC; b. Membantu proses pengurusan untuk mendapatkan Visa, ljin Kerja, dan Surat ljin lainnya bagi Pengurus dan Koordinator serta pembicara tamu , pelatih, tenaga ahli dan peserta sebagaimana ditentukan oleh pihak berwenang di Indonesia; c. Mempertahankan pemberian hak guna ruangan dan fasilitas pendukung lainnya untuk kantor Sekretariat JCLEC di Mabes Polri; d. Membiayai penggunaan listrik di JCLEC Semarang dan Sekretariat JCLEC di Mabes Polri; e. Membiayai penggunaan telepon Sekretariat JCLEC di Mabes Polri; f. Menugaskan Kadiklatsusjatrans Kalemdiklat sebagai Direktur Eksekutif JCLEC; dan g. Menugaskan personel Polri yang berkompeten untuk mendukung koordinasi program JCLEC, pelaksanaan kursus, dan pengembangan kapasitas. 2. AFP akan bertanggungjawab untuk: a. Menugaskan Direktur Eksekutif Program JCLEC ; b. Menugaskan personel AFP yang berkompeten untuk mendukung koordinasi program JCLEC, pelaksanaan pelatihan, dan pengembangan kapasitas; dan c. Memberikan pendanaan dasar yang terus menerus untuk operasional Yayasan JCLEC. 3. Sesuai dengan Akta Pendirian, Para Pihak pada prinsipnya sepakat terhadap kewajiban Yayasan JCLEC sebagai berikut: a. Mengangkat Direktur Eksekutif JCLEC sebagai Ketua Dewan Pengurus ; b. Mengangkat Direktur Eksekutif Program JCLEC sebagai Sekretaris Umum Dewan Pengurus; c. Mengangkat Manajer Sekretariat Yayasan JCLEC. d. Merencanakan dan menyelenggarakan program atau kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya; e. Mendanai pelaksanaan operasi JCLEC seperti pengadaan dan pemeliharaan fasilitas; f. Membayar gaji dan upah staf serta biaya kontrak outsourcing JCLEC; g. Mengembangkan kapasitas Pengurus, Koordinator dan Staf sehingga dapat secara efektif mendukung sistem dan infrastruktur JCLEC; h. Mengoperasikan JCLEC sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
i. Memastikan pertukaran pengalaman antar petugas dan/atau lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka; j. Menyediakan tunjangan-tunjangan atas kualifikasi, koordinasi program, pelaksanaan pelatihan, akomodasi dan transportasi bagi personel Polri yang ditugaskan di JCLEC sesuai dengan praktik dan kebijakan mengenai ketentuan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi personel Polri yang ditugaskan di organisasi selain organisasi Polri; k. Menjaga dan memastikan reputasi JCLEC sebagai pusat pelatihan internasional; dan I. Menerapkan strategi-strategi untuk meningkatkan keberlangsungan keuangan jangka panjang Yayasan JCLEC.
Pasal7 KEANGGOT AAN DI ORGANISASI YAY ASAN JCLEC
Sesuai dengan Akta Pendirian, Para Pihak pada prinsipnya sepakat bahwa : 1. Keanggotaan Dewan Pembina sekurang-kurangnya harus terdiri dari Kapolri dan Commissioner AFP . 2. Keanggotaan Dewan Pengurus sekurang-kurangnya harus terdiri dari Direktur Eksekutif JCLEC dan Direktur Eksekutif Program JCLEC . 3. Keanggotaan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya harus terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia . 4. Para pihak dapat menunjuk pejabat senior eksekutif lainnya sebagai anggota Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas dengan persetujuan dari Dewan Pembina.
Pas al8 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEPADA MEDIA
1. Setiap penyebarluasan informasi kepada Media harus diatur bersama oleh Para Pihak dan/atau para Donor jika memungkinkan untuk memastikan bahwa kepentingan Para Pihak dilindungi. 2. Sekretariat JCLEC harus mendapat pemberitahuan mengenai pengaturan tersebut seperti yang tersebut di ayat 1 dari pasal ini.
Pas al 9 PELAPORAN
1. Laporan Tahunan harus disiapkan oleh Dewan Pengurus dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris. 2. Laporan tersebut ditujukan kepada Dewan Pembina.
Pasal 10 EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Evaluasi pendidikan dan pelatihan harus dilaksanakan ~etelah berakhirnya setiap prog ram. I 2. Rekomendasi untuk perbaikan dan perubahan harus disampaikan kepada Para Pihak dan donor yang terka it untuk membangun praktik terbaik jika memungkinkan. 3. Hasil evaluasi akan segera disampaikan kepada semua pihak yang terlibat untuk memperoleh tanggapan dan tindakan . Pasal 11 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan pendapat mengenai penafsiran pada Perubahan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi oleh perwakilan yang tepat dari Para Pihak. Pasal 12 PERUBAHAN
Perubahan ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Pasa l 13 JANGKA WAKTU DAN PENGHENTIAN
1. Perubahan ini akan mulai berlaku pada saat penandatanganan dan selanjutnya akan tetap berlaku. 2. Perubahan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan secara tertu lis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pihak lain.
Dengan disaksikan oleh, yang bertandatangan di bawah, telah menandatangani Perubahan ini. Ditandatangani rangkap dua di Gold Coast, Australia, pada tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah berkekuatan hukum yang sama. Apabila terjad i perbedaan penafsiran, maka naskah berbahasa lnggris yang berlaku. Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Lemb ga Pendidikan dan P, atihan Po lri
Syafruddin Komisaris Jenderal Polisi
Untuk Kepolisian Federal Australia, Manajer Nasional AFP Bidang Pengembangan Tenaga Kerja
Assistant Com
AMENDMENT TO THE PROTOCOL BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE (INP) AND THE AUSTRALIAN FEDERAL POLICE (AFP) TO ESTABLISH THE JAKARTA CENTRE FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (JCLEC)
The Indonesian National Police ("INP") and the Australian Federal Police ("AFP"), hereinafter collectively referred to as the "Participants": Reaffirming the 1998 General Agreement on Development Cooperation between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia; Noting the Deed of Establishment of the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation Foundation dated 28th February 2005 ("Deed of Establishment"); Reaffirming the purposes and objectives of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("Lombok Treaty"), signed in Lombok on 13th November 2006; Reaffirming further the Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia in implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation, signed in Bali on 28th August 2014; Pursuant to Arrangement between the Indonesian National Police and the Australian Federal Police on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crime signed in Jakarta on 3 August 2015; Encouraged by the successful operation of the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation ("JCLEC") assists the INP and other national and international law enforcement agencies in developing capacity to counter-terrorism and other transnational crime; Recognising the JCLEC's contribution to the collective endeavour of Indonesia and Australia in combating terrorism and other forms of transnational crimes; Desiring to amend the Protocol between the Indonesian National Police (INP) and the Australian Federal Police (AFP) to Establish Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) signed in 2004 to sustain the JCLEC's long-term effectiveness ("Protocol to Establish JCLEC"); Recognising the principles of independence, non-interference, equality, mutual benefits, and the rights to sovereignty and territorial integrity; and Pursuant to the prevailing laws and regulation of the two countries ; Have reached the following understanding:
Article 1 GENERAL PROVISIONS
1.
Any provisions stipulated under this Amendment to the Protocol between the Indonesia National Police (INP) and the Australian Federal Police (AFP) to Establish the Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) ("Amendment") prevails over any provisions of the same subject matter described under the Protocol to Establish JCLEC.
2.
The Protocol to Establish JCLEC, the Deed of Establishment, and this Amendment together govern the operation and functioning of the JCLEC.
3.
This Amendment officially disbands the Joint Steering Group ("JSG").
Articl e 2 DEFINITION
For the purpose of this Amendment: (a).
"Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation" or JCLEC means an international training centre established by the INP and the AFP under the Protocol to Establish JCLEC dedicated to assist the INP and other Indonesian law enforcement institutions as well as other participating law enforcement agencies of other countries in developing capacity to counter-terrorism and other transnational crime; (b). "Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation Foundation" or JCLEC Foundation means a social and not-for-profit institution established under Indonesian Law with the purpose to administer the management and operation of the JCLEC; (c). "Board of Patrons" ("BoP") is an organ of the JCLEC Foundation with functions and responsibilities as stipulated under the Deed of Establishment; (d). "Board of Management" ("BoM") is an organ of the JCLEC Foundation with functions and responsibilities as stipulated under the Deed of Establishment; (e). "Board of Supervisor" ("BoS") is an organ of the JCLEC with functions and responsibilities as stipulated under the Deed of Establishment; (f). "Management'" means the members of the INP and AFP approved by the BoP to perform leadership, supervision and management work at the JCLEC; (g). "JCLEC Executive Director" and "JCLEC Executive Director Programs" are the members of Management who jointly lead the day-to-day operations of the JCLEC as well as being members of the BoM; (h). "Coordinators" means the members of the INP, AFP and other organisations approved by the BoM to perform training , program, project and event coordination work at the JCLEC; and (i). "Staff' means any persons, other than Management or Coordinators engaged to perform support and administration work at the JCLEC under contractual terms governed by the prevailing rules and regulations in Indonesia.
Article 3 PRINCIPLES OF THE JCLEC
The Principles of the JCLEC are as follows : (a).
The Participants jointly manage the JCLEC.
{b). (c).
Policy and decision making of the JCLEC should be inclusive and consensual. The AFP remains the primary funding donor, however this does not exclude other financial and in-kind contributions from the international law enforcement community, organisations, or other international donor governments. (d). The responsibility for funding will pass to the INP over the longer term and at a time to be approved by the BoP. (e). National, regional and international law enforcement agency cooperation and participation is strongly encouraged. (f). JCLEC assists the INP and other national and international law enforcement agencies in developing capacity to counter-terrorism and other transnational crime. (g). The AFP will provide resources to support infrastructure, Management, Coordinators, Staff and training . (h). Upholding transparency and accountability in all of its activities. (i). Recognising the responsibility of Management to contribute to the design, delivery and evaluation of both Indonesian domestic and international training programs as well as maintaining productive working relationships with Indonesian and international partners. (j). JCLEC finances are audited every semester by an independent public auditor. (k). The acceptance and management of grants are exercised in accordance with the Indonesian laws and regulations. (1). Training and procedures for the implementation of foreign cooperation will be collectively deliberated by the Participants and will engage with relevant agencies. Arti cle 4 SCOPE AND FUNCTION OF THE JCLEC
1. The scope and function of the JCLEC is as follows: a. The capacity development projects, education and training are based on the rule of law and sharing knowledge and experience of best practice between different National, International and Multilateral agencies; b. The education and training is conducted professionally and is based on international standards including those relating to human rights; c. Where practicable, education and training should attract undergraduate and post-graduate learning cred its; and d. As a forum to share current information and experience in the handling of terrorism and other forms of transnational crimes. 2. The scope and function of the JCLEC will not include training in the use of physical force or weapons.
Article 5 PRIORITY RECIPIENTS
The Participants mutually determine the Priority Recipients of the JCLEC supports are: (a). The INP and other Indonesian law enforcement agencies; (b ). Relevant Indonesian government agencies; and (c). Other regional and international agencies as agreed to by JCLEC.
Article 6 RESPONSIBILITIES
1. INP will be responsible for: a. Sustaining the use of areas of land currently allocated for JCLEC at the Indonesian Police Academy in Semarang for the JCLEC's ongoing existence; b. Assisting in obtaining any necessary Visas, Work Permits and other permits for Management and Coordinators as well as visiting presenters, trainers, experts and participants as may be required by the Indonesian authorities; c. Sustaining the use of rooms and supporting facilities for the JCLEC Secretariat at the INP Headquarters; d. Paying the electrical expenditure of the JCLEC at Semarang and the JCLEC Secretariat at the INP Headquarters; e. Paying the telecommunication expenditure of the JCLEC Secretariat at the INP Headquarters; f. Assigning the Head of Special Education and Training on Transnational Crime of the INP Education and Training Institution as the JCLEC Executive Director; and g. Providing INP qualified personnel to support JCLEC program coordination, training delivery, and capacity development. 2. AFP will be responsible for: a. Assigning the JCLEC Executive Director Programs; b. Providing AFP qualified personnel to support JCLEC program coordination , training delivery, and capacity development; and c. Providing the ongoing base funding for the operation of the JCLEC Foundation. 3. Subject to the Deed of Establishment, the Participants agree in-principle that the responsibilities of JCLEC Foundation are as follows: a. Appointing the JCLEC Executive Director as the Chair of the BoM; b. Appointing the JCLEC Executive Director Programs as the General Secretary of the BoM; c. Appointing a JCLEC Foundation Secretariat Manager. d. Planning and convening education and training programs or activities in the field of combatting terrorism and other forms of transnational crimes; e. Funding the implementation of JCLEC operations such as procurement and maintenance of facilities; f. Paying the salary and wages of Staff and the cost of JCLEC outsourced contracts; g. Developing the capacity of Management, Coordinators and Staff to effectively support the system and infrastructure of JCLEC; h. Operating JCLEC in accordance with the available resources; i. Ensuring exchange of experience between law enforcement officers and/or agencies to enhance their capacity and knowledge; j. Providing allowances for qualifications, program coordination , training delivery, accommodation and transportation for INP Personnel assigned to the JCLEC consistent with the practice and policy regarding the provision of such allowances to INP Personnel assigned to an organisation other than INP; k. Maintaining and ensuring JCLEC's reputation as an international training centre; and I. Implementing strategies to increase the JCLEC Foundation's long term financial sustainability.
Article 7 MEMBERSHIP AT THE ORGANS OF THE JCLEC FOUNDATION Subject to the Deed of Establishment, the Participants agree in-principle that:
1. Membership of the BoP should at least include the Chief of the INP and the Commissioner of the AFP. 2. Membership of the BoM should at least include the JCLEC Executive Director and the JCLEC Executive Director Programs. 3. Membership of the BoS should at least include a representative from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and Department of Foreign Affairs and Trade of the Government of Australia.
4 . The Participants may nominate other senior executives to be a member of the BoP, BoM and BoS subject to approval by the BoP.
Article 8 DISSEMINATION OF INFORMATION TO THE MEDIA
1. Any dissemination of information to the media should be mutually arranged by the Participants and/or other donors where applicable to ensure that all parties' interests are protected.
2. The JCLEC Secretariat should be informed of such arrangements as provided in Paragraph 1 of this Article.
Article 9 REPORTING
1. An annual report should be prepared by the BoM in both Bahasa Indonesia and English.
2 . Such report is addressed to the BoP.
Article 10 EVALUATION OF TRAINING AND EDUCATION 1. Training and education evaluation should be conducted after each program delivery. 2. Recommendations for refinement or changes should be forwarded to the Particpants and relevant donors to build best practice where applicable. 3. Evaluation results will be communicated to all parties involved in time for considered responses and action.
Article 11 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any difference of opinion in the interpretation of this Amendment will be settled amicably through consultation by the appropriate representatives of the Participants.
Article 12 AMENDMENT
This Amendment may be amended by mutual written consent of the Participants. Article 13 DURATION AND TERMINATION
1. This Amendment will come into force upon signing and will remain in effect thereafter. 2. This Amendment may be terminated by either Participant by giving the other Participant 3 (three) months' notice in writing . In witness whereof, the undersigned, have signed this Amendment. Signed in duplicate in Gold Coast, Australia , on the one day of March, in the year of two thousand sixteen, each in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
For the Indonesian National Police, Head of INP Education and Training Institution "'
For the Australian Federal Poli ce, AFP National Manager Workforce & Development
Syafruddin Police Commissioner General
Matthew Varley Assistant Commissioner
