REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN AN TARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN FEDERAL AUSTRALIA TENTANG KERJA SAMA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Federal Australia (AFP) selanjutnya disebut "Para Peserta".
Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Australia dalam Kerangka Kerja Sarna Keamanan (Perjanjian Lombok) yang telah ditandatangani di Lombok pada tanggal 13 November 2006. Berkeinginan untuk lebih mengembangkan hubungan kerja sama dan mengkonsolidasi hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara khususnya dalam memperkuat kapasitas kerja sama kepolisian. Memperhatikan arti pentingnya kerja sama antara Kepolisian kedua negara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara termasuk meningkatkan pembangunan kapasitas. Mengakui prinsip-prinsip kemerdekaan, tidak saling mencampuri, kesetaraan, saling menguntungkan, dan hak-hak terhadap kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku dimasing-masing negara, termasuk prosedur dan kebijakan dari masing-masing Peserta. Menyetujui hal-hal sebagai berikut:
2 Paragraf 1 Pengertian
Beberapa terminologi pada Pengaturan ini diartikan sebagai berikut: Operasi terkoordi nasi
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Para Peserta dalam
lntelijen
setiap informasi yang diperlukan untuk mendukung investigasi kepolisian, yang dapat dipertukarkan oleh Para Peserta dalam rangka kerja sama sesuai dengan Pengaturan ini.
Kesepakatan Strategis
setiap rencana kolaborasi dan kegiatan kerja sama yang disepakati bersama dan akan dilakukan oleh Para Peserta sesuai dengan Pengaturan ini.
Pertemuan Pejabat Senior
sebuah pertemuan tahunan yang dibentuk oleh Para Peserta dan bertanggung jawab untuk menyusun Kesepakatan Strategis.
Pertemuan Manajemen Triwulan
pertemuan yang dibentuk oleh Para Peserta dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Kesepakatan Strategis.
rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara.
Paragraf 2 Tujuan
2.1
Pengaturan ini dimaksudkan untuk membentuk kerangka dasar kerja sama antara Para Peserta dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara.
2.2
Para Peserta akan meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan lintas negara dan meningkatkan penanggulangan kejahatan pembangunan kapasitas dibawah Pengaturan ini sebagai bentuk implementasi dari Rencana Aksi Perjanjian Lombok.
Paragraf 3 Linqkup Kerja Sarna
Para Peserta akan berkerja sama dalam: 3.1
pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya terkait dengan: • terorisme; • penyelundupan manusia; • perdagangan orang; • pencucian uang; • korupsi; • penangkapan ikan ilegal; penambangan ilegal; •
3 • • • • •
kejahatan hak kekayaan intelektual;
•
perdagangan gelap narkotika dan bahan psikotropika serta prekursornya; perdagangan gelap senjata api, amunisi, bahan peledak dan material berbahaya lainnya serta produksi ilegalnya; dan jenis kejahatan lain yang dianggap perlu oleh kedua peserta.
• • 3.2
pembalakan liar; kejahatan dunia maya: eksploitasi anak; kejahatan ekonomi;
Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan institusi melalui metode-metode; termasuk: • pertukaran personil; • program pelatihan dan pendidikan; • kemitraan dalam membangun fasilitas untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara; • dukungan peralatan dan teknologi; • dukungan operasi.
Paragraf 4 Bentuk -Bentuk Kerja Sarna
4.1
Para Peserta akan bekerja sama pada kegiatan-kegiatan berikut ini: • pertukaran informasi intelijen tentang kejahatan lintas negara dan masalah lain dalam kerangka investigasi kepolisian; operasi terkoordinasi dalam kerangka kegiatan kepolisian untuk • mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara; • pengembangan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan yang mencakup pertukaran personil dan menghadiri seminar dan lokakarya; • penyediaan peralatan dan teknologi; • penyediaan dana untuk kegiatan kerja sama.
4.2
Para Peserta mendukung peran penting the Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) dalam membangun kapasitas untuk mencegah kejahatan lintas negara.
Paragraf 5 Mekanisme Kerja Sarna
5.1
Kesepakatan Strategis dan bentuk-bentuk kerja sama dibawah Pengaturan ini akan disusun oleh Pertemuan Pejabat Senior (SOM).
5.2
lmplementasi dari Pengaturan ini akan dikelola melalui Pertemuan Manajemen Triwulan reguler antara Para Peserta.
4 Paragraf 6 Pelaksanaan Pengaturan
6.1
Bidang-bidang kerja sama khusus pada Pengaturan ini dapat dilakukan dibawah Pengaturan pelaksanaan terpisah, yang ditentukan bersama oleh Para Peserta.
Paragraf 7 Pertemuan Pejabat Senior
7.1
Dibawah Pengaturan 1n1, Pertemuan Pejabat Senior (SOM) akan diselenggarakan setiap tahun. Tempat pertemuan akan diadakan secara bergantian atau ditentukan sesuai kesepakatan Para Peserta.
7.2
Ketua Delegasi sebagai ketua bersama dari SOM adalah : • Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Wakil Commissioner Kepolisian Federal Australia. •
7. 3
T anggung jawab dari SOM mencakup : • mengidentifikasi isu-isu yang akan didiskusikan pada kesepakatan strategis; • menentukan dan merencanakan kesepakatan strategis; • kerja sama untuk meningkatkan kemampuan institusi kepolisian dan menjamin keberlangsungannya; • mengevaluasi efektifitas dan implementasi Pengaturan ini; • meninjau kembali kesepakatan strategis; • menyelesaikan perbedaan-perbedaan pada implementasi dan interpretasi dari Pengaturan ini.
Paragraf 8 Pertemuan Manajemen Triwulan
8.1
Perwakilan pada Pertemuan Manajemen Triwulan akan ditunjuk oleh Pertemuan Pejabat Senior.
8.2
Dibawah Pengaturan ini, Pertemuan Manajemen Triwulan akan diadakan setiap tiga bulan. Tempat pertemuan akan diputuskan oleh Para Peserta.
8.3
Tanggung jawab dari Pertemuan Manajemen Triwulan mencakup: • mengatur implementasi pefaksanaan dari kesepakatan strategis; • menyediakan dukungan apabila petunjuk strategis dibutuhkan; • memberi arahan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara dan mengevaluasi implikasi dari operasi tersebut; • memberikan masukan kepada Pertemuan Pejabat Senior; • menyampaikan publikasi dari hasil Penilaian Kejahatan Lintas Negara yang menguntungkan kedua Peserta.
5 Paragraf 9 Kerahasiaan dan Penqiriman lnformasi 9.1
Para Peserta akan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diberikan dibawah Pengaturan ini termasuk pengiriman dan penyebaran dari informasi dimaksud kepada pihak ketiga yang hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan tertulis dari Para Peserta.
Paragraf 10 Pertukaran lntelijen 10.1
Penggunaan dari informasi intelijen, baik tertulis maupun lisan, yang dipertukarkan berdasarkan Pengaturan ini akan memenuhi semua petunjuk pengamanan informasi intelijen dan peraturan yang berlaku terhadap Para Peserta.
10.2
Setiap upaya yang diperlukan akan diambil untuk menjam in keamanan dari setiap informasi intelijen yang dipertukarkan dalam rangka mencapai tujuan dari Pengaturan ini.
10.3
Setiap pertukaran intelijen berdasarkan Pengaturan ini tidak akan digunakan oleh pihak ketiga manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Para Peserta yang menyediakan informasi intelijen.
Paragraf 11 Pemberitaan Media 11.1
Penyampaian berita ke media, baik bersama maupun secara terpisah, akan dikoordinasikan oleh kedua Peserta untuk menjamin kepentingan dari Para Peserta dipertimbangkan dan dilindungi dan/atau tidak akan membahayakan.
11.2
Penyampaian berita ke media akan kesadaran publik dari upaya Para menggagalkan tindak kejahatan, dan kejahatan lintas negara, namun metodologinya.
bertujuan untuk meningkatkan Peserta untuk menekan dan mengganggu kegiatan sindikat tidak akan memberitahukan
Paragraf 12 Pendanaan 12.1 12.2
Beban biaya yang timbul dari implementasi Pengaturan ini akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan Para Peserta. Pendanaan untuk kegiatan kerja sama dibawah Pengaturan ini akan difasilitasi dengan persetujuan bersama Para Peserta, termasuk jika diperlukan, dukungan operasional untuk kegiatan bagi kepentingan bersama.
6 Paragraf 13 Penvelesaian Perbedaan
13.1
Setiap perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi oleh perwakilan masing-masing pada Pertemuan Manajemen Triwulan, atau, jika perlu, pada Pertemuan Pejabat Senior.
Paragraf 14 Revisi atau Amandemen
14.1
Pengaturan ini dapat direvisi atau diamandemen setiap saat secara tertulis dengan persetujuan Para Peserta. Revisi atau amandemen tersebut akan berlaku pada tanggal ditetapkan oleh Para Peserta.
Paragraf 15 Masa Berlaku dan Pengakhiran
15.1
Pengaturan ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku untuk 3 (tiga) tahun. Pengaturan ini dapat diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun kedepan melalui kesepakatan tertulis.
15.2
Pengaturan ini dapat diakhiri oleh salah satu Peserta dengan memberitahukan kepada Peserta lainnya pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.
15.3
Pengakhiran Pengaturan ini tidak akan mempengaruhi komitmen Para Peserta terhadap kerahasiaan informasi dibawah Pengaturan ini kecuali disepakati lain oleh Para Peserta.
Sebagai bukti, yang bertanda tangan dibawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Pengaturan ini. Oitandatangani dalam rangkap dua, di Bali, Indonesia, pada tanggal dua puluh November tahun dua ribu sebelas dalam dua naskah asli, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, kedua naskah mempunyai keabsahan yang sama. Oalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku. Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia
Untuk Kepolisian Federal Australia
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Commissioner Kepolisian Federal Australia
Signed Timur Pradopo Jenderal Polisi
Signed
~~~~ /.}'~~J lS§:\
-1..
REPUBLIK INDONESIA
ARRANGEMENT BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND THE AUSTRALIAN FEDERAL POLICE ON COOPERATION IN PREVENTING AND COMBATING TRANSNATIONAL CRIME
The Indonesian National Police (INP) and the Australian Federal Police (AFP) hereinafter referred to as "the Participants";
Pursuant to purposes and objectives of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (Lombok Treaty) signed in Lombok on 13th November 2006. Desiring to further develop cooperation and consolidate existing friendly relations between the two countries especially strengthening the police cooperation capacities. Noting the central importance of the cooperation between the Police of both countries to prevent and to combat transnational crimes as well as to enhance capacity building. Recognising the principles of independence, non-interference, equality, mutual benefits, and the rights to sovereignty and territorial integrity. Pursuant to the prevailing laws and regulations in the respective countries, as well as the procedures and policy of the individual Participants. Have mutually determined as follows:
2
Paragraph 1 Definitions In this Arrangement certain terms are defined as follows: Coordinated operations
any activities conducted by the Participants in order to prevent and combat transnational crimes.
Intelligence
any information necessary to progress police investigation, which may be exchanged by the Participants in the course of cooperation pursuant to this Arrangement.
Strategic Engagement
any mutually determined plans of collaborative and cooperative activities undertaken between the Participants in accordance with this Arrangement.
Senior Officers Meeting
an annual meeting established by the Participants and is responsible for setting the Strategic Engagement.
Quarterly Management Meeting
the meeting established by the Participants and responsible for implementing the Strategic Engagement.
is
Paragraph 2 Objective 2.1
This Arrangement is intended to establish a basic framework of cooperation between the Participants in preventing and combating transnational crimes.
2.2
The Participants will enhance cooperation in preventing and combating transnational crimes and enhance capacity building under this Arrangement to implement the Lombok Treaty, Plan of Action.
Paragraph 3 Scope of Cooperation The Participants will cooperate in: 3.1
Preventing and combating transnational crimes, in particular acts relating to: • terrorism • people smuggling • trafficking in persons • money laundering • corruption • illegal fishing • illegal mining
3
• • • • • • • • 3.2
illegal logging cyber -crimes child exploitation economic crime intellectual property crime illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors illicit trafficking in arms, ammunition, explosives and other dangerous materials and the illegal production thereof other types of crimes if deemed necessary by both Participants.
Capacity building to improve institutional capability through methods including: • personnelexchanges • training and education programs • partnership to establish facilities for preventing and combating transnational crimes • equipment and technology support • operations support.
Paragraph 4 Forms of Cooperation 4.1
The Participants will cooperate in the following activities: • exchange of intelligence and information on transnational crimes and other matters within the framework of police investigation • coordinated operations within the framework of police activities in order to prevent and combat transnational crimes • human resource development, education and training which may include the exchange of personnel and attendance at seminars and workshops • provision of equipment and technology • provision of funding for cooperative activities.
4.2
The Participants support the important role of the Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) in building capacity to prevent transnational crime.
Paragraph 5 Mechanism of Cooperation 5.1
The strategic engagement and forms of cooperation under this Arrangement will be set by the Senior Officers Meeting (SOM).
5.2
The implementation of this Arrangement will be managed through the regular Quarterly Management Meeting between the Participants.
4
Paragraph 6 Implementing Arrangements 6.1
Specific areas of cooperation in this Arrangement may be conducted under a separate implementing arrangement, mutually determined by the Participants.
Paragraph 7 Senior Officers Meeting 7.1
Under this Arrangement, the Senior Officers Meeting (SOM) will be held annually. The meeting venue will be by turn or as decided by the Participants.
7.2
The Head of Delegation as co-chair of the SOM will be: • Deputy Chief of the INP • Deputy Commissioner of the AFP.
7.3
Responsibilities of the SOM will include: • recognising issues to be discussed on strategic engagement • setting and planning strategic engagement • cooperating to strengthen police institution capabilities and ensure their sustainability • evaluating the effectiveness and implementation of this Arrangement • reviewing strategic engagement • settling of differences on the implementation and interpretation of this Arrangement.
Paragraph 8 Quarterly Management Meeting 8.1
The representatives at the Quarterly Management Meeting will be appointed by the Senior Officers Meeting.
8.2
Under this Arrangement, Quarterly Management Meetings will be held every three months. The meeting venue wi II be decided by the Participants.
8.3
Responsibilities of the Quarterly Management Meeting will include: • managing implementation of strategic engagement • providing support where strategic direction is required • providing direction to prevent and combat transnational crimes and evaluating the resource implications of such operations • providing input to the Senior Officers Meeting • delivering the publication of joint Transnational Crime Assessments that are beneficial to both Participants.
5
Paragraph 9 Confidentiality and Transfer of Information
9.1
The Participants will maintain confidentiality over information provided under this Arrangement as well as the transfer and transmission of the said information to any third party which can only be conducted with prior written consent of the Participants.
Paragraph 10 Intelligence Exchange
10.1
The use of intelligence, either written or oral, that is exchanged in accordance with this Arrangement will meet all existing intelligence security guidelines and regulations to which the Participants are subject.
10.2
All necessary efforts will be taken to ensure the security of any intelligence that is exchanged in order to achieve the purpose of this Arrangement.
10.3
Any intelligence exchange in accordance with this Arrangement will not be used by any third party without the written consent of the Participants which provided the intelligence.
Paragraph 11 Media Release
11.1
Media releases, both jointly and separately, will be coordinated by both Participants to ensure the interests of both Participants are considered and protected and/or will not be jeopardised.
11.2
Media releases will be aimed to increase public awareness of the Participants' endeavors to suppress and foil criminal acts, and disrupt the activities of transnational crime syndicates, but will not disclose methodology.
Paragraph 12 Funding
12.1
The cost of implementing this Arrangement will be shared as mutually determined between the Participants.
12.2
Funding of cooperative activities under this Arrangement will be facilitated by mutual consent between the Participants, including where appropriate, operational support for activities of mutual benefit.
6 Paragraph 13 Settlement of Differences
13.1 Any difference of opinion in the interpretation of this Arrangement will be settled amicably through consultation and/or negotiation by the respective representatives at the Quarterly Management Meeting, or, if appropriate, the Senior Officers Meeting.
Paragraph 14 Revision or Amendment
14.1 This Arrangement may be revised or amended at any time by written consent of the Participants. Such revision or amendment will enter into force on such a date as may be determined by the Participants.
Paragraph 15 Duration and Termination
15.1 This Arrangement will take effect on the date of its signing, and will remain in effect for 3 (three) years. This Arrangement may be extended for another 3 (three) years by mutual consent in writing. 15.2 This Arrangement may be terminated by either participant by giving the other participant 3 (three) months advance notice in writing. 15.3 The termination of this Arrangement will not affect the commitment of the Participants regarding confidentiality of the information under this Arrangement, unless otherwise mutually determined by the Participants. In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Arrangement. Signed in duplicate in Bali, Indonesia on twenty November two thousand and eleven in two originals, Bahasa Indonesia and English, both texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
For the Indonesian National Police
For the Australian Federal Police
Chief of the Indonesian National Police
Commissioner of the Australian Federal Police
Signed
Signed
Timur Pradopo Police General
Tony NequAAPM .... J~ol'!lmissio~
