REPUBLIK INDONESIA
PENGATURAN TEKNIS ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN NASIONAL TIMOR LESTE TENTANG PENGEMBANGAN KAPASITAS Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Timor Leste, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Mengingat Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Timor Leste tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Lembaga Kepolisian yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009; Menetapkan pelaksanaan program-program mengenai pengembangan kapasitas sebagaimana yang telah disepakati oleh masing-masing Kepala Kepolisian Negara pada Nota Kesepahaman tersebut; Mengakui pnns1p kemerdekaan , kedaulatan, persamaan dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri Para Pihak; Sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Para Pihak; Menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal1 Tujuan Umum 1)
Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas institusi melalui kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan ;
2)
Program ini ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan, khususnya kejahatan lintas negara.
(--···-·--· ··-·
I
l
Pasal2
I II I
Ruang Lingkup Kerjasama Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta profesionalisme polisi baik teknis maupun taktis
Pasal3 Bentuk-bentuk Kerjasama Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut: 1)
Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk manajemen tingkat menengah (PTIK, Selapa Polri dan Sespim);
2)
Meningkatkan kemampuan teknik polisi di bidang: a) Reserse Kriminal; b) Manajemen Lalu Lintas; c) Samapta; d) Bimmas; e) lntelijen; f) Polisi Perairan ; g) Brimob; h) Pembinaan (Keuangan ,Logistik, Personil , Provost); dan/atau i) Pendidikan dan Pelatihan lainnya yang disepakati Para Pihak.
3)
Kegiatan magang, studi banding, seminar, workshop dan konferensi.
Pasal4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak 1)
Biaya perjalanan dan uang saku ditanggung oleh Pihak yang berkunjung sedangkan biaya akomodasi dan operasional pendidikan dan pelatihan ditanggung oleh Pihak penyelenggara;
2)
Dalam hal khusus, dapat ditentukan sepanjang telah disetujui oleh Para Pihak.
Pasal5 Mekanisme Pelaksanaan Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan Pengaturan ini akan dikoordinasikan oleh Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia dan Comandante Centro Formacao da Policia dan dibantu oleh Perwira Penghubung atau Atase Kepolisian atau Perwakilan Para Pihak.
Pasal6 Penyelesaian Perbedaan Setiap perbedaan yang timbul atas penafsiran atau pelaksanaan Pengaturan ini akan diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau konsultasi antara Para Pihak.
Pasal7 Perubahan 1.
Pengaturan ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan bersama secara tertulis dari Para Pihak;
2.
Perubahan tersebut akan berlaku pada tanggal yang disepakati bersama oleh Para Pihak dan akan merupakan bagian dari Pengaturan Jnl.
Pasal8 Waktu efektif, Masa Berlaku dan Pengakhiran 1.
Pengaturan ini akan berlaku setelah penandatanganan;
2.
Pengaturan ini akan tetap berlaku efektif selama 5 (lima) tahun dan apabila akan berakhir dapat diperbarui untuk waktu 5 (lima) tahun berikutnya melalui kesepakatan bersama secara tertulis dari Para Pihak. Setiap saat, salah satu Pihak dapat memberitahukan Pihak lainnya mengenai pembatalan Pengaturan ini, dengan alasan apa, kecuali hal tersebut disampaikan oleh salah satu Pihak melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya setidak-tidaknya sembilan puluh (90) hari sebelum keinginan untuk mengakhiri Pengaturan ini.
YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH menandatangani Pengaturan ini.
INI,
telah
diberi
kuasa
untuk
Ditandatangani di Bali, Indonesia pada tanggal tujuh November dua ribu enam belas, dalam bahasa Indonesia, lnggris dan Portugis, semuanya sama otentiknya. Apabila terjadi perbedaan penafsiran maka teks bahasa lnggris yang dijadikan acuan.
a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPALA DIVISI HUBUNGAN INTERNASIONAL POLRI
a.n. KOMANDAN JENDERAL POLICIA NATIONAL THE TIMOR LESTE THE NATIONAL COMMANDER OF ADM I ISTRATION
KETUT UNT G YOGA INSPEKTUR JENDERAL POLISI
MATEUS FERNANDES CHIEF SUPERINTENDENT
REPUBLIK INDONESIA
TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN THE INDONESIAN NATIONAL POLICE AND TIMOR LESTE NATIONAL POLICE ON CAPACITY BUILDING The Indonesian National Police and the Timor Leste National Police, hereinafter referred to as "the Parties";
Recalling to the Memorandum of Understanding between the Indonesian National Police and Timor Leste National Police on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Developing Police Collaboration signed in Jakarta on July 29, 2009; Determine to implement the programs on capacity building as agreed upon by the respective Chief of National Police in the aforementioned Memorandum of Understanding;
Recognizing the principle of independence, sovereignty, equality, and noninterference; Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries; Have agreed on the following :
Article 1 General Purpose
1)
This Arrangement is intended to enhance the institutional capacity building through cooperation in the area of education and training.
2)
The program is aimed at enhancing professionalism in preventing and combating crimes, especially transnational crimes.
-·- ---·---·----···i . i
Article 2 Scope of Cooperation The Parties agreed to cooperate in enhancing the knowledge and skill as well as police professionalism techn ically and tactically.
Article 3 Forms of Cooperation The activities in capacity building are cond ucted as fol lows: 1)
Enhancing knowledge and skill for middle level management (PTIK, Selapa Polri and Sespim). Enhancing police technical skill in the field of : a) Crime Investigation; b) Traffic management; c) Uniformed Police; d) Police Community; e) Intelligence; f) Marine Police; g) Mobile Brigade; h) Development (finance, logistic, personnel , internal affairs) ; i) Others Education and Training as agreed by the parties . Activities of Traineeship, Comparative study, Seminar, Workshop, and Conference.
Article 4 Obligation and Responsibility of the Parties Cost for International Transportation and per diem shall be covered by The Visiting Party and Accommodation fee and Operational cost for education and Training shall be covered by the Host Party. In particular situation, it could be determined as agreed upon by The Parties.
Article 5 Mechanism of Implementation
The parties agreed that implementation this arrangement shall be coordinated by the Deputy Chief of Indonesian National Police for Human Resources and Comandante Centro de Forma<;ao da Policia and assisted by Liaison Officer or Police Attache or Representative of The Parties.
Article 6 Settlement of Differences
Any difference arising from this Arrangement with respect to its interpretation or implementation shall be settled amicably by negotiation or consultation between the Parties.
Article 7 Amendments
1.
This Arrangement may be amended at any time in writing by mutual consent of the Parties.
2.
Such amendment shall enter into force on the date as may be mutually agreed upon by the Parties and shall form part of this Arrangement.
Article 8 Effective Date, Validity and Termination
i
1.
This Arrangement shall enter into force on the date of its signing.
2.
This Arrangement shall remain effective in force for a period of five (5) years and upon the expiry there of may be renewed for another five (5) years by written consent of both parties. At any time, either Parties may notify the other that it intends to withdraw from the Arrangement, in which case it should provide, unless it is renounced by either Party by signing written notice, to the other at least ninety (90) days prior to its intention to terminate this Arrangement.
[.______________________ _______ ·-·
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Arrangement. Done in Bali, Indonesia the seventh day of November two thousand and sixteen in Indonesia, English and Portuguese languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English Text shall prevail
FOR THE CHIEF OF INDONESIAN NATIONAL POLICE HEAD OF INTERNATIONAL RELAliONS DIVISION
FORTHE , 1 TIMOR LESTE NATIONAL POLICE THE NATIONAL COMMANDER OF ! AD ISTRATION ;
- ~-
KETUT UNTUNG YOGA POLICE INSPECTOR GENERAL
ATEUS FERNANDES CHIEF SUPERINTENDENT
I L______ ------·- - - - - - - ---------·--·
