Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Nasional Philipina (PNP), selanjutnya disebut sebagal "Para Pihak";

NCB Interpol Indonesia - Nota Kesepahaman RI-Filipina Th. 2005 Selasa, 20 Juli 2010 01:34

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DAN KEPOLISIAN NASIONAL FILIPINA (PNP) TENTANG KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Nasional Philipina (PNP), selanjutnya disebut sebagal "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama antara kedua pihak dalam semangat kemitraan dan dalam kerangka ASEANAPOL;

MEMPERHATIKAN adanya peningkatan ancaman kejahatan transnasional;

MENYADARI arti pentingnya kerjasama yang efektif antara Para Pihak untuk penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan;

MEMPERTIMBANGKAN Komunike Bersama Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN ke 25 (ASEANAPOL) yang diselenggarakan di Denpasar Bali, Indonesia tanggal 16 – 20 Mei 2005;

SEJALAN dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing;

Telah menyepakati hal-hal sebagal berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

1/6


Untuk tujuan Nota Kesepahaman ini, pengertian beberapa istilah adalah sebagai berikut: 1. Kejahatan transnasional adalah kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Komunike Bersama Konferensi Kepala Kepolisian ASEAN ke 25 (ASEANAPOL). yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perdagangan obat terlarang, terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, kejahatan di laut, kejahatan dunia maya, pencucian uang, kejahatan komersial, kejahatan perbankan, kejahatan kartu kredit dan pemalsuan dokumen perjalanan. 2. Informasi Intelijen adalah setiap informasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan untuk penegakan hukum. 3. Kegiatan Bersama adalah setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para pihak dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional. 4. Komite Bersama adalah komite yang dibentuk oleh Para Pihak untuk merumuskan kebijakan dan arahan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan transnasional dalam kerangka Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus menghormati prinsip kedaulatan, integritas wilayah, tidak mencampuri masalah dalam negeri, persamaan dan kepentingan bersama. 2. Salah satu pihak tidak bisa melakukan fungsi dan kompetensinya di wilayah pihak lain yang mana hal tersebut merupakan kewenangan dari pejabat berwenang dari pihak lain dimaksud, berdasarkan kedaulatan nasional dan hukum internasional.

Pasal 3 TUJUAN 1. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sudah berlangsung diantara kedua pihak, terutama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional. 2. Nota Kesepahaman ini juga mempunyai sasaran untuk membangun kerjasama antara para Pihak dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional sebagaimana telah disetujui dalam Komunike Bersama ASEANAPOL ke 25.

2/6


Pasal 4 LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak akan bekerjasama mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional, terutama tindak kejahatan yang berhubungan dengan: 1. Perdagangan Obat Terlarang; 2. Terorisme; 3. Penyelundupan Senjata; 4. Perdagangan Manusia; 5. Kejahatan di Laut; 6. Kejahatan Komersial, Kejahatan Perbankan dan Penipuan Kartu kredit; 7. Kejahatan Dunia Maya; 8. Pencucian Uang; 9. Pemalsuan Dokumen Perjalanan; 10. Penipuan Transnasional; 11. Kejahatan-kejahatan lain yang disetujui bersama oleh kedua Pihak.

Pasal 5 BENTUK KERJASAMA

Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan: 1. Mengadakan pertukaran informasi dan dokumen Intelijen, sejalan dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing; 2. Membentuk kegiatan bersama yang terkoordinasi antara kepolisian, sejalan dengan ketentuan nasional dan dalam batas kewenangan masing-masing, untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan transnasional; 3. Bekerjasama dalam peningkatan sumber daya manusia, termasuk pertukaran personel, pelatihan dan pendidikan; 4. Membentuk Komite Bersama sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; 5. Bekerjasama dalam kegiatan-kegiatan lain yang disepakati bersama oleh kedua belah Pihak.

Pasal 6

3/6


PERTUKARAN INFORMASI INTELIJEN 1. Penggunaan setiap informasi intelijen, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, harus mematuhi ketentuan kerahasiaan sebagaimana ditetapkan oleh para Pihak; 2. Masing-masing Pihak yang menerima harus melakukan segala upaya untuk menjamin kerahasiaan dari informasi intelijen yang diberikan untuk tujuan Nota Kesepahaman ini; 3. Setiap informasi intelijen yang diterima dalam kerangka Nota Kesepahaman ini tidak dapat diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kedua belah Pihak.

Pasal 7 KOMITE BERSAMA 1. Para Pihak akan membentuk Komite Bersama yang terdiri dari perwakilan kedua belah Pihak, jumlah perwakilan dari masing-masing Pihak akan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. 2. Komite Bersama akan diketuai oleh Kepala Komite Indonesia dan Komite Filipina yang nantinya akan membentuk Sub-sub Komite. 3. Tugas Komite Bersama adalah sebagai berikut 1. Merumuskan dan menentukan kebijakan dan arahan dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional; 2. Melaksanakan kebijakan dan program kegiatan yang telah disepakati bersama; 3. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini; 4. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi dan menyusun program-program berikutnya. 5. Komite Bersama akan bertemu paling tidak sekali setahun, bergantian di Indonesia atau Filipina pada tanggal dan tempat yang akan disetujui bersama diantara Para Pihak, sementara anggota-anggota Sub Komite dapat bertemu sewaktu-waktu apabila diperlukan baik di Indonesia maupun Filipina. 6. Komposisi untuk Komite Bersama dari Indonesia sebagaimana terlampir dalam Annex 1, dan komposisi untuk Komite Bersama dari Filipina terlampir dalam Annex 2.

Pasal 8 PEMBERITAAN KE MEDIA 1. Pemberitaan ke media, baik secara pribadi maupun bersama, harus dikoordinasikan

4/6


untuk menjamin kepentingan Para Pihak. 2. Pemberitaan ke media dimaksudkan untuk meningkatkan citra lembaga penegak hukum, disamping untuk menekan dan melemahkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Para Pihak akan menanggung biaya masing-masing yang timbul dari setiap kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10 PENOLAKAN UNTUK BEKERJASAMA

Jika dalam pelaksanaan kerjasama dalam lingkup Nota Kesepahaman ini melanggar kedaulatan negara Pihak atau mengancam keamanan, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan dari negara Pihak, salah Pihak dapat menghapuskan beberapa lingkup kerjasama atau menunda kerjasama secara keseluruhan.

Pasal 11 KEWAJIBAN INTERNASIONAL

Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan setiap Perjanjian Internasional yang mana Republik Indonesia atau Republik Filipina sebagai Pihak.

Pasal 12 AMANDEMEN

Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diamandemen setiap saat dengan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak. Revisi atau amandemen dimaksud akan mulai berlaku pada tanggal

5/6


yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.

Pasal 13 PENYELESAIAN SENGKETA

Hal-hal yang timbul dalam penafsiran, aplikasi atau penerapan dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan pada tingkat Komite Bersama. Apabila Komite Bersama tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, hal ini akan dilaporkan kepada Kepala Kepolisian masing-masing.

Pasal 14 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN 1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh Para Pihak secara tertulis. 3. Salah satu Pihak setiap saat dapat menghentikan Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis paling tidak 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan dibawah telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, menandatangani Nota Kesepahaman ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal delapan belas bulan Nopember tahun dua ribu lima, dalam bahasa Indonesia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa Inggris yang digunakan.

6/6

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kepolisian Nasional Philipina (PNP), selanjutnya disebut sebagal "Para Pihak";

Recommend Documents