Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar, untuk selanjutnya disebut ' 1 Para Pihak"; Pascil (1)

PERSETUJUAN ANT ARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMl::RINTAH NEGARA QATAR

MENGENAJ PERATURAN

KETENt~GAKERJAAN

TENAGA KERJA INDONESIA DI NEGARA QATAR

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar, untuk selanjutnya disebut '1Para Pihak"; Berhasrat untuk memperkuat hubungan persahabatan diantara mereka; Berupaya mengatur penempatan tena1ga kerja Indonesia di Negara Qatar; Telah menyetujul hal-hal sebagai berilkut : Pascil (1) Kementerian Perburuhan dan Sosial Negara Qatar dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republlk Indonesia wajlb menetapkan aturan dan ketentuan yang dianggap perlu bagi pelaksanaan ketentuan dalam Pmsetujuan ini. Pasal (2) Rekrutmen Tenaga Kerja Indonesia y·ang datang dan bekerja di Negara Qatar, wajib diatur sesuai dengan hukum dan prosedur terkait yang berlaku di kedua negara. Pasal (3)

1. Kementerian Perburuhan dan Sosial Negara Qatar wajib menyampaikan berkas permohonan rekrutmen dari pengguna di Negara Qatar untuk penempatan tenaga kerja Indonesia kepada Departemen Tenaga Kerja dan lrransmigrasi Republik lndonesla. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia wajib berupaya untuk memenuhi permohonan tersebut dengah menggunakan berbagai c:ara dan sumber daya yang tersedia. 2. Apabila pengguna di Negara Qaltar berkeinginan untuk merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kL1alifikasi khusus, pengguna wajib merinci kualifikasi tersebut dalam berkas permohonannya kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial di Negara Qatar. 3. Pengguna di Qatar, baik dirlnycl sendiri maupun oleh perwakilan yang berwenang melalui stafnya atau melalui suatu agensi yang mendapat ijin dari Kementerian Perburuhan dan Sosial, diperbolehkan untuk menindaklanjuti dan menyelesciikan semua prosedur yang dipersyaratkan sesuai hukum dain peraturan para Pihak dalam hal seleksi tenaga kerja dan perjalanan mereka dari Republlk Indonesia ke Negara Qatar. ·

Pasal (4) Berkas permohonan rekrutmen harus menyebutkan kualifikasi yang dipersyaratkan, pengalaman kerja dan spesialisasi tenaga kerja, kondisi-kondisi kerja, khususnya gaji, bonus, dan fasilitas transportasi dan akomodasi serta semua informasi dasar yang memungkinkan bagi tenaga kerja untuk mernutuskan rnenandatangani lkontrak kerja. Pasal (5) Departernen Tenaga Kerja dan T~ansmigrasi Republik Indonesia wajib rnengambil langkahlangkah yang dianggap perlu untuk memfasilitasi prosedur perneriksaan kesehatan, perolehan paspor dan izin bepergian bagl tenaga kerja yang ingin bekerja di Negara Qatar serta memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi kerja, blaya dan stander hidup di Qatar kepada yang bersangkutan. Pasal (6) Pemerintah Negara Qatar dapat melakukan prosedur untuk memulangkan sejurnlah tenaga kerja Indonesia pada saat berakhirnya kontrak kerja mereka. Pemerlntah Negara Qatar juga dapat melakukan prosedur yang sama setlelum berakhirnya kontrak kerja pada saat pengguna sudah tidak mernerlukan mereka lagi, deng;an syarat bahwa dalarn hal lni gaji tenaga kerja dan hak-hak lainnya akan diberikan kepada mereka sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja yang dibuat oleh mereka atau berdasarkan Hukurn Perburuhan Negara Qatar. Pasal (7) Pemerintah Negara Qatar dapat melakukan prosedur untuk memulangkan sejumlah tenaga kerja Indonesia apabila keberadaan mereka di Negara Qatar bertentangan dengan kepentingan umum atau keamanan nasional negara. Hal ini wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang diberikan kepada tenaga kerja berdasarkan kontrak kerja dan Hukum Perburuhan Negara Qatar. Pasal (8)

1. Pengguna wajib menanggung biaya perjalanan tenaga kerja dari Republik Indonesia ke ternpat kerja di Negara Qatar pada saa1t mereka pertama kali bergabung dalam pekerjaan tersebut dan juga menanggung biaya transportasi dari Negara Qatar pada saat berakhlrnya kontrak kerja mereka. Pengguna juga wajib menanggung biaya perjalanan putang pergi tenaga kerja selama masa cuti berdasarkan kontrak kerja. Biaya tersebut tldak termasuk biaya penerbitan paspor. 2. Sesuai ketentuan Hukum Perbturuhan Negara Qatar, pengguna tidak membayar biaya kepulangan tenaga kerja dalam hal-hal sebagai berikut : a. Jika tenaga kerja rnengundurkan diri sebelum berakhimya kontrak kerja b. Jika tenaga kerja melakukan suatu kesalahan yang membuatnya perlu diberhentikan tanpa perlngatan dan tanpa pembayaran bonus sesuai Hukurn Perburuhan Negara Qatar.

Pasal (9)

1. Masa kerja dan syarat-syarat kerj,a tenaga kerja Indonesia di Negara Qatar wajib dirumuskan dalam suatu kontrak kerja individu yang dibuat antara tenaga kerja dan pengguna sesuai dengan model kontrak yang terlampir pada Persetujuan ini. Kontrak tersebut wajib berisi kondisi kerja dasar terkait dengan hak dan kewajiban pengguna dan tenaga kerja yang sejalan dengan ketentuan dalam Persetujuan ini dan Hukum Perburuhan Negara Qatar. 2. Kontrak kerja wajib dibuat dalam Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia sebanyak empat rangkap, yang pertama disimpan oleh pen~muna, yang kedua disimpan oleh tenaga kerja, yang ketiga disimpan di Kementerian Perburul1an dan Sosial Negara Qatar dan yang keempat disimpan di Kedutaan Besar Indonesia di Negara Qatar. Pasal (10) Kontrak kerja individu wajib mencantumkan rincian kewajiban pengguna terkait dengan akomodasi tenaga kerja dan jenlsnya, atau pembayaran tunjangan akomodasi dan pelayanan kesehatan. Pasal (11) Naskah kontrak kerja versi Bahasa Arab adalah satu-satunya yang diakui oleh Kementerian Perburuhan dan Sosial serta lemba1ga berwenang di Negara Qatar. Pengguna tidak dapat membuat perubahan apapun dalam ketentuan kontrak kerja kecuali yang memberikan manfaat lebih kepada tenaga kerja dan melalui persetujuan Kementerian Perburuhan dan Sosial. Pasal (12) Kontrak kerja wajib disahkan oleh Kementerian Perburuhan dan Sosial Negara Qatar dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara Qatar apabila kontrak tersebut dibuat di Doha. Kontrak kerja yang dibuat di Republiik Indonesia disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Qatar di Republik Indonesia. Pasal (13)

1. Lembaga yang berwenang dari l<ementerian Perburuhan dan Sosial di Negara Qatar wajib mengawasi pelaksanaan ketentuan Persetujuan ini. 2. Dalam hal terjadi sengketa antara pengguna dan tenaga kerja yan9 timbul dari kontrak kerja, pengaduan wajib dllimpahkan k1epada Kementerian Perburuhan dan Sosial Negara Qatar untuk diselesaikan secara damai. Jika penyelesaian damai tidak tercapai, sengketa dimaksud waJib diajukan kepada otoritas hulkum yang berwenang di Negara Qatar. Pasal (14) Tenaga kerja diizinkan untuk mengirimkan tabungan dari gajinya ke Republlk Indonesia sesual dengan peraturan keuangan yang berlaku di Negara Qatar.

Article (15) Para Pihak dengan ini membentuk suatu Komisi Bersama yang terdiri tidak lebih dari llma anggota dari masing-masing Pihak untuk melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan kedua IPemerintah dalam melaksanakan Persetujuan ini dan mengambil langkah-langkah y:ang dianggap perlu terkait dengan hal tersebut; 2. menafsirkan ketentuan dalam Persetujuan ini apablla terjadi sengketa terkalt dengan Persetujuan dan menyelesa1ikan segala kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan;

3. mengkaji kesempatan kerja yang tersedia di Negara Qatar, termasuk informasi umum mengenal rencana pengemb:angan di Negara Qatar, kesempatan kerja yang potensial sesuai rencana-rencana ters1ebut, jenis dan kelas tenaga kerja dan ketrampilan yang dibutuhkan serta keinginan warga Negara Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan terse but;

4. mengusulkan kajian atau modifikasi seluruh atau sebagian Persetujuan apabila dianggap perlu;

5. saling rnemberitahukan dan memutakhirkan lnformasi mengenai hukum dan prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Persetujuan ini;

6. atas persetujuan Komisi, mernbicarakan hal-hal lainnya yang terkait dengan Persetujuan ini. Komisi wajib melakukan pertemuan sekali setahun secara bergantian di kedua Negara. Komisi juga dapat melakukan pertemuan apalblla dianggap perlu. Pasal (16) Amandemen Persetujuan ini wajib dlibuat dengan persetujuan kedua Pihak dan akan berlaku melalul prosedur yang sama yang diterapkan bagi pemberlakuan Persetujuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal (17) di bawah ini. Pasal (17)

1.

Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dari salah satu Pihak kepada Pihalk lainnya, melalui saluran diplomatik, mengenal selesalnya prosedur internal untuk pemberlakuan Persetujuan ini.

2.

Persetujuan ini akan tetap berlaku selama tiga tahun, dan diperpanjang untuk satu periode yang sama, kecuali salah saltu Pihak mengajukan pengakhiran melalui pemberitahuan tertulis enam bulan sebelum berakhirnya Persetujuan ini.

Sebagai saksi, yang bertandatangan di bawah ini, dengan telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini. Dibuat di Y.CJh.~ tanggal..~9 . J.9.0~~.'..~9.Qa .. sesuai dengan .1~...~~.~~~:.<:t.~...1.~. H; dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa lnggris, semua naskah memiliki kekuatan

....

hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan, naskah dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku. Untuk Pemerintah Negara Qatar

Signed Dr. Sultan bin Aassan Al·Dhabit J~l-Dosari Menteri Perburuhan dan Urusan Sosial

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Signed Erman Suparno Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lampi ran

MODEL KONTRAK KERJA

Pada tanggal/ Bulan/ Tahun

Antara: 1...... . ....... ... ... .. .. . ... ........ . ................. . .... .. .............. . ... ...... .. ....... ... ....... .... .

. .. .. . ... ... ... ... .. . . .. .. . . .. ... ... .. . Pekerjaan ..................... .... .. ... .. . .... ................ .

AJarnat... . .. .. . ... . .. .. . .. . . .. ... . . . .. . .. . ... .. . ... . .. .. . . .. ... .. . . . . . .. . .. . .. . .. . .. ........ ..

Pihak

Pertama

2 . .. ...... .. . ... ... .. ......... . .. . ... ... ························· ·· ··· ·· ······ · ··· ··· ········· ·· · ······ ····· · Pernegang Paspor No ................ ..... . ........... .. ... ... ... ... ... ... .. Kartu identitas diri/ keluarga No ....... .. .... ..... .......... .. . .. . ..... ... . Tinggal di ...... .. . .. . .. ...... . ..... . .. . .. .......... .... .... . .. . ... .. . ..... .... .. . Alam at... .. . ... .. . .. . .. . ... ... . .. . .. . ... . .. . .. .. . ... .. . . .. ... ... .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . ... ..... ... ... Pihak Kedua Kedua be/ah pihak telah men1repakati ha/-ha/ sebagai berikut:

1. Pihak Kedua bersedia untuk bekerja untuk Pihak Pertarna sebagai..... . ...... ...... ... ... .. . di Negara Qatar dengan gaji bulanan sebesar

2. Jangka Waktu Kontrak : a) Jangka waktu kontrak ini adalah satu/dua tahun terhitung dari hari rnulai bekerja di Qatar. Kontrak berakhir pada tanggal berakhirnya tanpa pernberitahuan lebih lanjut. Narnun, jika Pihak IPertarna rnenginginkan untuk rnelanjutkan kontrak, Pihak Pertarna wajib rnemberitahukan Pihak Kedua secara tertulis tentang keinginannya untuk rnernperbarui setidaknya (30) tiga puluh hari sebelurn tanggal berakhirnya kontrak. b) Kontrak tidak dapat dibatallkan sebelurn rnasa berakhirnya tanpa kesepakatan dari kedua belah Pihak, dan Pihak Kedua wajib rnernbayar seluruh hutangnya kepada Pihak Pertarna sebelurn rneninggalkan pekerjaannya.

3. Biava Perjalanan : a) Pihak Pertarna akan menanggung biaya perjalanan Pihak Kedua dari kota ............ di ....... ......... ke lokasi kerja di Negara Qatar, dernikian pula dengan biaya perjalanan pulang. Pihak Pertarna juga wajib rnenanggung

sebagaimana pada huruf (b) dalam suatu kartu khusus yang ditunjukkan di akhir hari kerja kepada Pihak Pertama untuk didaftarkan. d) Bonus akhir........... . ............. .................................................... .....................

6. Akomodasi dan Kehidupan Siehari-hari: a) Pihak Pertama wajib menyediakan akomodasi gratis untuk satu orang untuk digunakan Pihak Kedua, clilengkapi dengan tempat tidur dan kamar mandi yang layak sesuai dengan ~
7. Perawatan Kesehatan dan Sc>sial a) Pihak Pertama wajib menyediakan perawatan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lokasi kerja di Negara Qatar untuk Pihak l<edua b) Pihak Pertama menjamin lbahwa Pihak Kedua akan menerima penggantian untuk kecelakaan kerja, l~ecacatan atau kematian pada saat melakukan pekerjaan atau yang berhak diterimanya berdasakan Hukum Qatar yang terkait dengan hal ini.

8. Cuti: a) Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan cuti tahunan dengan tetap menerima gajl tidak kurang dari tiga minggu. b) Pihak Kedua akan menerima pembayaran penuh untuk libur resmi sebagai berikut: • ldul Fitri (Tiga hari) • ldul Adha (Tiga hari) • Eid Al-lstqlal (Hari Kemierdekaan (Satu hari)) Pihak Kedua juga berhak a1tas libur tiga hari kerja dengan pembayaran penuh dalam satu tahun. Hari-harii tersebut ditetapkan oleh Pengguna. c) Pihak Kedua berhak atas: cuti sakit dengan tetap menerima pembayaran setelah tiga bulan kerja beirturut-turut dengan Pihak Pertama sesuai dengan Hukum Perburuhan Qatar. 9. Ketentuan Umum:

a) Pihak Kedua waj ib melak:ukan pekerjaannya sesuai dengan rata-rata dari kerja harian yang lazim d:alam pekerjaannya. Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat melakukannya, Pihalk kedua akan dikenai sanksi. b) Pihak Kedua tidak diijinkan, dalam masa kontrak, untuk bekerja kepada Pengguna lain, dan Pihak Pertama tidak mempunyai hak untuk mengikatkan

biaya perjalanan pulang-p~3rgi Pihak Kedua pada rnasa cuti seperti yang tertera dalarn kontrak kerja. Biaya ini tidak termasuk pengurusan paspor dan jaminan apapun. b) Pihak Pertama akan dikec1ualikan terhadap pembayaran biaya pemulangan tenaga kerja dalam dua hal berikut: 1. Jika Pihak Kedua mengundurkan diri sebelum tanggal berakhirnya kontrak 2. Apabila Pihak Kedua mE~lakukan pelanggaran yang mengakibatkan dirinya diberhentikan tanpa pennberitahuan dan pemberian bonus sesuai dengan ketentuan dari Hukum p,erburuhan Qatar.

4. Pinjaman : a) Pihak Pertama wajib mHmbayar Pihak Kedua, jika ia menginginkan pembayaran dimuka, sebesar.... .... . ............. .. dalarn mata uang ................... (kurang lebih senilai gaji satu bulan) sebelum dia berangkat dari. .... . ....... .... . ke Negara Qatar dan akan dipotong dari gaji bulanan Pihak Kedua seba9ai cicilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari gav pokok. b) Pemotongan cicilan akan berlaku dari gaji pada bulan berikut setelah dimulainya masa kerja Pihalk Kedua. c) Dua kondisi tersebut dapa't diterapkan terhadap pinjaman yang dibayarkan kepada Pihak Kedua dalam MataUang Qatar.

5. Gaii dan Bonus a) Untuk tenaga kerja harian dan bulanan : Gaji pokok adalah QR ....... perbulan/hari untuk jam kerja dasar (48 jam per minggu) dan Pihak Kedua berhak atas hari istirahat satu hari setiap minggunya dengan tetap menerima gaji. Pihak Kedua juga menerima pembayaran tunai untuk kerja lembur sesuai dengan ketentuan Hukum Perburuhan Qatar. b) Untuk tenaga kerja produksi atau piece work/ task work: Gaji pokok adalah QR. ....... ..... untuk rata-rata kerja harian sesuai dengan hasil penjualan atau pekerjaan adalah sebagai berikut: • • • •• • •• • ••• •• • ••• • •• ••• • • • •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • ••• ' ** •• • • • • • • • ••• • •• • • • • • •I• • I• •••• o • t

o I '

t • •

• • • •

o o o t '

f

t O t

'

'

* • ' ' ' ' ' ' ' ' ' *' ' ' ' ' ' ' ' '

0

'

'

'

'

'

'

'

'

•

'

•

~

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

•

'

'

'

'

'

'

'

'

'

* **

I

'

O

I• '

ooo o i f ooo ooo o o •

'

•

•

O O '

t t •

• •

•

• •

'

Tambahan gaji akan dibayar untuk jumlah kerja yang dicapai oleh Pihak Kedua lebih daripada standar kerja harian sebagai berikut ... ............................. .. ......... ... ......... ........... .. ..................... ............... .... ........ Dalam hal tidak ada kegiatan produksi gaji Pihak Kedua akan dibayarkan sebesar ~ (,, .~: ..~oGcok c) Pihak Pertama wajib rnemasukkan kerja lembur sebagaimana tercantum dalam huruf (a) atau jumlah kerja yang diselesaikan dalam satu hari

,,

Pihak Kedua kepada Pengguna lain kecuali dalam hal tertentu yang diijinkan oleh Hukum Qatar. c) Pihak Kedua dilarang mencampuri atau melibatkan diri dalam urusan politik maupun keagamaan dan harus memperhatikan dan menghormati kebiasaan dan budaya setempat. d) Ketentuan dalam kontrak ini diatur dalam Hukum Perburuhan Qatar dan keputusan pelaksanaannya, dan menjadi rujukan dalam hat terjadinya sengketa yang timbul di antara kedua Pihak kecuali jika persyaratan dalam kontrak mencantumkan hal-hal yang lebih menguntungkan bagi Pihak Kedua. e) Kontrak ini mulai berlaku setelah disahkan oleh pihak berwenang di kedua Negara. 10. Kontrak ini dibuat dalam Bahasa Arab, Indonesia dan lnggris dan diterbitkan dalam rangkap empat, satu akan disimpan oleh Pengguna, kedua akan disimpan oleh Tenaga Kerja, yang ketiga akan disimpan di Kementerian Perburuhan dan Sosial Negara Qatar dan yang keempat disimpan di Kedutaan Besar Indonesia di Qatar. Kontrak dalam versi Bahasa Arab akan menjadi versi yang diakui oleh Kementerian Perburuhan dan Sosial dan pengadilan di Negara Qatar. Pihak Kedua -Tenaga Kerja

Pihak Pertama - Pengguna

atau Oisahkan oleh Kementerian Perburuhan dan Sosial Negara Qatar

Disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar

fo ~_JJ ~~~'"' ~.J~) ~~ ~~ ~

fa

~.JJ ,_) ~u3~~\ ~W\ (.5..,a.1\ ~\~\ ~ uL1:

~ ( (J~.;W1 ) ~ ttJ.1 '-4~.J ~.J.1.i} ~.;~ ~~ !

\ fa '-1.JJ ~ ~J~°'il

~ u.Jla:JIJ 4.l\~1 ~\}J ~~

~WI c5.jill ~\~\ ~ ~ :

(1) ~1 o.;IJ.JJ ' ..L

"

ul

~

Lo

4a-.J

c)s:- 1;09-.\

~

oJLo

JiJ.1.i} ~.;~ ~.;WI o~l.j ~WI ($~1

o.;IJJ r-~

?~i c.§ xh•t Gptll ~~~IJ ~\~1 ~~ ~ ~.J~ ~4~\ u.J~l.J • ~\.i.i~\ 01\

(2) oJLo ~ ~ WJj ~ 4l~ji.J 4J~J.J ~.J~~I ll..iWI <$.Jill eil~\ u~ . U:!J.411

ui ~~I

~\~\~~IJ ~~IJ ~\_,All

(3) oJLo 6.......l..oWI 15~\ o.;\.jJ ~ ~L..l.JJ

cr-9 L+4'il u_,.;..t.llJ J..i,Lll OJ\j.J <)1~ -1

~ ~l L.a.JI ~\ >>i ...~\ ~~ '1"· Ji.J.1.i1 L~~ ~_;WI &~IJ

o.;\J.J J--.a.jJ ,

4""

~l...J.bl\ o\~ Al ~l>i • • •

~·

Ji.J.1.i} t.~~ ($~ ·i':ll

1..1""'~ 1.. - ...

r-' ,;,; ..."J .;--b! .UJJ i.) J~~1 ~~i -•i....,oJ.i\• ~ .~ ~ .~\ o... . Al\.J ~WI . ~ -~tt . l+:~ c.•A~G.11 ~~11 .1.J~ -.J~

~ • ,.,

~

.,,.. ..,..,

-.

~

- l\c::i

I

i

.t·

L

I

(I 7) oJL. ~~I u~ ~.,r-l1.ll ~\ 0 - t~l _pi\ ~J\.j U4 iJiiit\ jp. ~~"'jl o~ ~~ ~u J_,i.J.....l Lyi.JI L.;.li.1.lll ..:.i\~l~"jl WW} u~

4

~L.~..\ll i.::.il_,.i.ill ~ ,

., .

»

.~I .~

., .

Uli.i~I

·.· 'h2 ~I-a ' Ll!iL- J.l......J ~l.i.Z J~J, i.::.i\~ ~ o~ J~I ~~ ~.J

.~i ~ ~\ ~l.g.:l.i\ ~..J\.j J.ii ~~ J~~ l.A~~l ~~\ ~i

lil~ u--l'- &ijiJ~

.1

"dfi "~

~1_,..11 ~..P.A 1429 ~~ 12 ~\ ~ ~

u-- ~~ )WJl uW;.JI ~l.9 • r.l.i,j w ~!J ) . ~~~\ t-:U~ L:...,..\ll ~.l.A

J-S.lJ L~~IJ i.....+.aJLllJ

<) ~\.L"'j\ 01\ ~J..P

4.: ... 2iJ~1 1 ~li.J.14 , ~~ 20(}8 ~20

. ~~~I ~L:i J~I ~I C~J:!

( ~'lll

'-1~ ~,J- ,~\

~

~J~l '-:i.;~ ~~

Signed ~..J4y..i

uL4J:!}

~.;~I o~I J Ucala.11 c.S _,i.11 y...JJ

Signed -i ..>W.J..\ll Uo]L.43\ ~ ~ ~L.bl- .;~..\ll ~ ~"J\ wJ.J..i.ll.J J..,&JI

JLJJ

: 04

Js ~

Ji~I ~ ....... .... ........ ~I~\ ........... fl~

t) 4.Ji

......... ........... .. ~..... .•..• .....•.. ...•.•.•..•...•.... /.u.i..JI .

.1

••••••.•••••.•••••••••••••• ••••••••••••• ••••••• ••••••••• ~\~...j.

....,

....................... I ~' . . . .. . . . . . . . . . . . . ~.) ~ jl~ J..i~

. . . . . . . . . . . . . . . . . a!; t

~t.;. /

, •.••.•••••.•••••••.••• .•.•.•.•.•••.••.•.•.••.•.•.•.•.••..•. :

-

<.,)~\

4J " ' ; r. 4.!Us.a """

...

LJ\ ~4

~\

W.JJ ~ ............ .... ............ ~ J}'JI u~I csJJ ~Lill u~I ~ ui .1 • •..................................... . ... . o.Joli <.?~ ~IY.J

: .w.11

W.JJ

_;.bi

o.l.4 .2

c) ~ ~Lill u~I o~~ t~~ LJ.4 \~ w~ / o~l.J 4..w. ~' 1~

oJ.4 . i

·~

7

'

~

.\'

\~

~·

tL..

-.I

~ -. ·

~

~

6"

t'

k'

~

~.

~

~·

c...

l; f.

t.

g

~ ·rt. ..

0

'\:

'g

"'l>

·~ ·

~

l

£

'ft..

1.-

i::

(..

tr

(..

t

F

·f

~·

\·

.(

·f

r

t

.[

.r

'f>

OI

-·

); 'I " ( . o>l.' ~

O'\

.....

~

[ :f. .r.r :f. t t

[. c

c... ~

'[ ~ .. [• .I:·

0

[

·f'

<;.

~- C (..

.tc...

l;

~.

·
0

:f ~~·

o•

[ c.C'

t.

[.

k t[

~ . f.'

·[

.

'C\..

C:"

C•

:r

0

c

~

-I

0\

·(

.-

'i'

·-..!

t: f. t;· ·f'

.f <...Fr. '
~~

0\

~

E

'<\..

~

~tL..'

:r

0

):

[.

~

'Ci.

·Cc.

c..

0\

1;

~

c...

~-

~

t

'\

01

tl

(..

(...

t

~ (•6" ~.:.. ... . Fi'. r C·~ .. ·
. ...

.... .. .... .....

... .. ... ...

't. t' 'i' 1r ~~ t '1 &.

IK:"

l-

'1 r ~·

,(.

f. .

!r-

~f.

L.

~

c...

"'~-

~

'\

't •[

~!

<e...

f

[

.

~.

[•

!;:-

·(

.....

~

1:: ....

(.,

~

~ ro •f; .

1

~

t

,[

~

t'

l.b

(.

.:

\

f

£--

\ .. .. 'C\. • .. t · [?

·
f.

~

t . ......_

'b' 1ff

t

r

~· 6"

[ ct'

6"

(•

I

..z

(

,t:

t

f' &.

~-..!''

~-

-·

'\ l t r l.t. E

r.t

i.e..•

f' t

~-

~

..

~ 'Ck.

"'\>

c:~

E'.' ~~·

(..

tL..'

1

C·


~

00

·t. t r~· t t --

'JI

~tL..'

i::

r

r;;:

.. 0 \

.\

\~

~

.~

<..

.~

:r l;

f

o• L

L

o ta

~

E £"

L

•

.

t:..' ....

(o

~

E;

~

f ~·

{,

o•

c. <..

L

0\

1

(o

1::

-~

....

~

':!·

C-.

I

f

·~

t

);

(.

E?

Ci.

I

-

C· (o

E

r

.f-'

,~'

'Ci..

(o

f.

'e...

.a:-

<..

f::

'ti::

:[

f

L

01

l

-~ t' ~


:[

.... 1.,.

t.: (o

loo

l...

£

·t'

t:

.t-

(,.

I

~r

"°.. ~ ~ t

~

.~· -

.f

L

O'

l

!r

<..

;,!

Q

-

~..

l>'

~

.r

t

'i~ ~

r

'° .t· L

.!:: ~

('tl

.}

:[ <..

~. t' 'C\...

'$•

~

~.

(t

(t ...

t: c. ~

L

o\

<..

. ~

't

.r

tf

C.·

~

.(' ·~ .f. [

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMEN'T OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR CONCERNING THE REGULATION OF llNDONESIAN MANPOWER EMPLOYMENT IN THE STATE OF QATAR

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the State of Qatar hereinafter referred to as 11the Parties"; Desirous of strengthening the ties of frie!ndship between them; Seeking to regulate the employment of !Indonesian manpower In the State of Qatar; Have agreed as follows: Article (1) The Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia and the Ministry of Labour and Social Affairs in the State of Qatar shall lay down the necessary rules and regulations for the implementation of the provisions of this Agreement. Article (2) Recruitment of manpower from the Republic of Indonesia, its entry and employment in the State of Qatar shall be regulated in accordance with relevant laws and procedures applied in the two countries. Article (3) 1. The Ministry of Labour and Social Affairs in the State of Qatar shall present to the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia the recruitment applications from employers in the State of Qatar for the employment of the Indonesian manpower. The Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia shall endeavor to meet such applications within means and resources available to it. 2. If an employer in the State of Qat;3r wishes to recruit and employ Indonesian manpower with special qualifications, he shall speicify such qualifications in his application to the Ministry of Labour and Social Affairs in the State of Qatar.

3. The Qatari employer, erther himself, or by authorizing a representative from among his staff or through a recruitment office authorized by the Ministry of Labour and social affairs, is permitted to follow up and complete all lhH procedures required by the laws and regulations of the

Parties for the selection of wor1Kers and their travel from the Republic of Indonesia to the State of Qatar. Article (4) Recruitment applications shall state the required qualifications, experience and specialization of the workers, the probable duration of 1contract the detailed conditions of employment, especially the wages, and end of service gratuity, and facilities regarding transport and accommodation as well as all basic lnfonnation fuat may enable the workers to decide on signing the employment contract. Article (5) The Minisby of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia shall take the necessary measures to facilitate 1the medical examination procedures, obtaining passports and permission to travel for the workers desiring to work in the State of Qatar as well as provide such workers with information on workin9 conditions, expenses, and living standards in Qatar Article (6) The Government of the State of Qa:tar may take procedures to repatnate any number of Indonesian workers on the expiry of their contracts of employment It may also take the same procedures before the expiry of the duration of the contracts when the needs for employment comes to an end. provided that in this later case the wages of the workers and other rights accruing to them under the contracts of employment concluded with them or under the Law of Labour of the State of Qatar be paid to them. Article (7)

The Government of the State of Qa1tar may take procedures to repatriate any number of Indonesian wori<ers if their presence in the Sb:1te of Qatar becomes contrary to public interest or the national security of the State. This shall be without prejudice to the right accruing to the workers under the contracts of employment and the Law of Labour of the State of Qatar Article (8)

1 The employer shall bear all trarvtel expenses of workers from the Republic of Indonesia to the work site in the State of Qatar when they first join work and shall also bear their travel expenses from the State of Qatar at the end of their employment. The employer shall also bear their two way travel expenses during the leave period under the work contract Such expenses shall not cover the cost of passport issuance 2 Subject to the provisions of the Law of Labour of the State of Qatar, the employer shall not pay the expenses of the worker for returning home in the following two cases: a. If the worker resigns before) the end of the employment contract

b. If the worker commits a fault that necessitates his dismissal from work without warning and without payment of the end of service gratuity in accordance with the Law of Labour of the State of Qatar. Article (9)

1. The conditions and terms of employing of Indonesian workers in the State of Qatar shall be defined by an individual work contract concluded between the worker and the employer in accordance with the model contract attached to this Agreement. The contract shall contain the basic conditions of work relating to duties and rights of the employer and the worker that are consistent with the provisions of this Agreement and the Law of Labour of the State of Qatar.

2. The contract shall be written in Arabic and Indonesian In four original copies, one of which is to be kept by the employer, the second by the worker, the third one to be deposited with the Ministry of Labour and Social Affairs of the State of Qatar and the fourth with the Indonesian Embassy in the State of Qatar. Article (10) The individual employment contract shall include the details of the employer's obligations concerning the worker's accommodation and its type, or the payment of an accommodation allowance and his medical treatment. Article (11) The Arabic text of the employment contract 1s the one recognized by the Ministry of Labour and Social Affairs and the competent authorities in the State of Qatar. The employer may not introduce any changes in the provisions of the employment contract unless that shall be more beneficial to the worker and upon the approval of the Ministry of Labour and Social Affairs. Article (12) The employment contracts shall be ratified by the Ministry of Labour and Social Affairs and the Indonesian Embassy in the State of Qatar in case the contracts are concluded in Doha. Contracts concluded in the Republic of Indonesia are ratified by the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia and the Embassy of the State of Qatar in the Republic of Indonesia. Article (13)

1. The competent authority of the Ministry of Labour and Social Affairs in the State of Qatar shall monitor the implementation of the provisions of this Agreement. 2. In case of a dispute between the employer and the worker arising from the employment contract, the complaint shall be lodged with the Ministry of Labour and Social Affairs of the State of Qatar for amicable settlement. If an amicable settlement is not reached, the dispute shall be referred to the competent judicial authorities In the State of Qatar.

Article (14) The worker is permitted to transfer to the Republic of Indonesia savings from his wages in accordance with the financial regulations followed in the State of Qatar. Article (15) The Parties shall hereby establish a joint committee composed of not more than five members from each side to perform the following functions: 1. To coordinate between the two governments to implement this Agreement and take the necessary measures in this regard; 2. To interpret the provisions in this Agreement in case of a dispute related to it and settle any difficulties arising in its implementation; 3. To review job opportunities available in the State of Qatar. Including general information on development plans in the State of Qatar, the potential work opportunities under these plans, the types and classes of labour and needed skills and the willingness of the citizens of the Republic of Indonesia to make use of them; 4. To propose review or modification of all or some of the provisions of this Agreement if necessary; 5. To notify and update each other on the relevant laws and procedures applied pursuant to the present Agreement; 6. To discuss by agreement of the Committee any other related matters to the present Agreement. The committee shall meet alternately once a year in the two countries. It can also meet when necessary. Article (16) Amendments of this Agreement shall be made by consent of the two Parties and shall enter into force in accordance with the same legal procedure applicable to the entry into force of this Agreement provided for in Article (17) below. Article (17) This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last notification from either Party to the other, through diplomatic channels, regarding the completion of their internal procedures for the entry into force of this Agreement. It shall remain in force for three years, renewable for a similar period, unless either Party requests its termination by written notice six month before its expiry.

~

?f·

In witness thereof, the undersigned below, duly authortzed by their respective Governments, have signed this Agreement. Done at Doha on 12 Muharram 1429 A.H. corresponding to 20 January 2008 A.D.in Indonesian, Arabic, and English, all texts are equally authentic. In case of any difference the English text shall prevail.

For the Government of the State of Qatar

Signed Dr. Sultan bin Has an Al·flhabitAl·Dosari Minister of Labour and Social Affairs

For the Government of the Republic of Indonesia

Signed Erman Supamo Minister of Manpower and Transrnigration

MODEL EMPLOYMENT CONTRACT On ............... ................ ........ .. ..... ............... the..... ......... .. .. . ............ . .. . ................. .. .. .

Between: 1. Mr.

..... ... ..... ......... ............ ..... capacity ....... .................................... . ... ... ................ .. Address ................................ ............. .................. .. .............. First Party 2. Mr.... .... ................ .......... . ................. ....... ...... .. . Holder of Passport No ... .. ...... ......... ... .... ................. ...... .... ........ . .. Personal/family identity card No . ............................... .......... ....... .. . Living in ................ ... ......... ..... ................................................ . Address................................ ................................. ............. Second Party Th e Two parties agreed on the following: 1. The Second party agreed to work for the First Party in the occupation of .. ....... ............... in the state of Qatar with a monthly salary of .................... .. 2. Duration of Contracts : a) The duration of this contract is one/two years commencing on the date of starting

duty in Qatar. The con tract expires at its expiry date without further notification. However, if the First Party wishes to continu e contracting, he should notify the Second Party in writing about his desire for renewal (30) thirty days at least before the expiry date of the contract period.

b) The Contract may not be terminated before the date of its expiry without the consent of the two p arties, and the Second Party will have to pay before he finally leaves the work all his debts payable to the First Party.

3. Travel Expenses : a) The First Party shall bear the travel expenses of the Second Party from Indonesia to the work place in the State of Qatar, as well as the costs of the return passage. The First Party shall also bear the round-trip travel costs of the Second Party on leave periods as provided for the employment contract. These expenses shall not cover costs of acquiring a passport or payments against any guarantees. b) The First Party shall be exempted from payment of return expenses of the worker in the following two cases : 1. In case of resignation before the expiry date of the contract 2. In the event he commits a fault resulting in his dismissal without notice and without a service gra tuity in accordance with the provisions of the Labour Law of the State of Qatar.

:!.. loans:

a) The First Party shall pay to the person of the Second Party, if he desircsr an advance of .....................in ... ............... currency (about the salary of o ne month) befor~ his LTaveling from ......................... to the state of Qatar nnd to be deducted from the dues of the Second Party by m onthly insta!Jments to the amm.tnt of 10% (Ten Percent) of the basic salary. b) The deduction of installme'.flts shall take effect from the salary of the month following lhe start of the work of the Second Party. c) The prcccd.ing two terms arc appUcab1e to loans pajd lo the Second Party in Qatar currency.

5. Salary and Gratuitv a) For daily and Monthly wmkers: the basic pay is QR ....................................... .. per month / day against the basic hours of work (48 hours per week) and the Second Party shall be entitled a paid weekly rest day one day every week . He shall also receive cash payments against overtime worked in accordance with the provisions of the Labow· Law of the Sta tie of Qatar. b) For workers of production or piece work or task work: The basic pay is QR ........... . against a daily performance rate according to the trade or occt1pation as follows: ...................................... " ................................. " .. .. .. .. ...... ....... . .. . .. . .... ... ..... .. .... . •

•

•

• • •

•

• •

•

• •

.. • •

•

• .. •

• •

• • .. •

•

•

• •

•

• •

•

•

• ••

• • •

.. •

• • .. •

•

• •

•

• •

•

•

•

• •

•

• •

•

• •

•

•

• •

• •

•

• ... .. .. • •

•

• .. • • •

t ... .... ....................... .

...... ..... . . .. .. .. - ... ....... -.............................. .... .. ................ .................. .......... ... .......... ........ . Additional pay shall be paid against the volume of work accomplished by the Second Party shall be QR. ............................... . An additional wage shall be paid for the voJmne of work carded out by the Second Party in excess of the abov•e daily performance average as follows: In case there is no production vvork, the Second Party's wage shall be the basic pay. c) The First Party hereby undertakes to enter the overtjmc as provided for in para (a) or U1e quantity of work completed per day according to para (b) in a spedal card to be delivered at the end of the working day to the First Party for registration. d) End of Service Gratuity .... ,. ....... .. ....... ............................................ .......... .

6. Accommodation and Daily Living : a) The First Party undertakes to provide a free bad1elor accommodation for the use of the Second Parry to be equipped with beds and suitable bathrooms in accordance with the appropriate sanitary and health conditions. b) The First Pa[ty undertak<:~s to supply the Second Party wilh cold fresh drinking water. 7. Medical and Social Care: The First Party shall provide the Second Party with the required medical care in accordance with the rules and regulations in force in the conntry of empJoyment, in tJ1e State of Qatar. The First Party undertakes that the Second Party will receive his payable indemnity for labour injuries, disability or death during work or arising there from according to the Labour Low of the State of Qatar.

~/ \

8. Leaves: a) The Second Party is entitled for a normt.'ll yearly paid leave not less tJ1an three weeks. b) The Second Party shall receive full pay during the following offici<.ll holidays: • Eid Al-Fitri (Three days) • Eid Al-Adhn (fhrcc days) • National Day (One day) The Second Party is entitled for three working days leave with full pay during the year. Th~'Se days arc decided by Lhe Em plover. c) The Second Party is entitled for sick leave with pay after Uiree m<>nlhs of continunus service with the First Party in accordnncc wilh the Labour Lilw of the Stilte of Qatar. 9. General Provisions: a) TI1e Second Party undertakes to perforrn his duties in accordatKL' with U1c average rates of dailv performance known in his occupation. ln the event lhc Second Party failed to do so, he shall be subject to thl' t·able of penalties in this r('spcct. b) The Second Party is not f-">ermltled, during lhc contract period, to work for others, and the First Party shall not have the rights tn engage the Second Party in any work with another employer w11ess in cases pC'rmissible by the Labour Law of the State of Qatar. c) The Second Pa rty shall undertake to refrain from interfering or involve himself in any polilical or rcJigious affairs und he s hou Id observe and respect the local customs and traditions. d) This contract b governed by the Labour La~ of the State of Qatnr and its executive decisions, which constitute the legal bClsii; of this contract and shall be resorted to in the event of t1ny dispute arising betwt'Cn Lhc two parties unless the conditions of the contract include more favourable adv
10. This contract is madC' Ln Arabic, Lndoncsian, and English versions and issued in four original copies, one copy shall be kept by the employer and one copy shall be given lo the worker, the third copy shall be filed with the Ministry of Labour cmd Social AHairs of Lhe State ot Qatar and the fourth copy with the Indonesian Embassy in Qatar. TI1e Arabic version of the contract shal l be the version recognized by the Ministry of Labour and Social Affairs of the Slate of Qatar and the Courts in the State of Qa tm.

First Party - hmployer

Second Party - Wo.r kt-r

Authentication 1\linistry ·-·········· .. ·····

Authentication Embassy of the State of Qatar in lndonesia

or

Authentication Ministry of labour and Social Affairs of the

~..,,.-

Authentication Embassy of the Republic of

~~