REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN ADMINISTRASI ARSIP NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI KERJASAMA KEARSIPAN
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Administrasi Arsip Negara Republik Rakyat Tiongkok, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak, Berkeinginan untuk mempererat hubungan persahabatan yang telah terjalin antara kedua Negara dan melanjutkan kerjasama dalam bidang peninggalan warisan budaya, dokumen dan konservasi arsip statis sesuai dengan kemampuan masing-masing, berdasarkan asas persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan, Berdasarkan Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2005 di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masingmasing Negara. Bersepakat menyetujui hal-hal sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengembangkan kerjasama yang erat dan melakukan tukar menukar secara profesional dalam bidang administrasi dan manajemen arsip statis dan dinamis. PASAL2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Kerjasama yang terjalin di antara para pihak meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Penyelenggaraan pameran kesejarahan, warisan budaya dan hubungan budaya di antara para pihak, publikasi buku yang berbasis non-profit di kedua negara; b. Penyelenggaraan pelatihan profesional tentang konservasi arsip statis;
1
c. d.
Pertukaran arsiparis, duplikasi bahan-bahan atau publikasi yang berhubungan dengan sejarah para Pihak; Kunjungan timbal balik delegasi kearsipan. PASAL3 PUBLIKASI
Para Pihak akan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang kedua negara melalui publikasi sumber-sumber arsip terbuka yang berhubungan dengan sejarah hubungan kedua negara. PASAL4 IMPLEMENTASI
1.
Pelaksanaan kegiatan atau program berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini diatur terpisah dalam Program Eksekutif. Program Eksekutif ini mencakup spesifikasi secara rinci masing-masing kegiatan atau program termasuk, namun tidak terbatas pada, tujuan, tata cara dan pengaturan keuangan.
2.
Pelaksanaan kegiatan atau program dalam Memorandum Saling Pengertian m1 berdasarkan kemampuan anggaran Para Pihak.
3.
Bilamana dianggap perlu dan berdasarkan persetujuan bersama, Para Pihak dapat meminta dukungan dari pihak ketiga untuk membiayai kegiatan dan programprogram berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
4.
Pelaksanaan kegiatan atau program dalam Memorandum Saling Pengertian m1 dikaji setiap tahun. ARTIKELS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Pihak lain dalam masing-masing wilayah batas kekuasaannya. 2.
Jika kegiatan kerjasama yang dilakukan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini menghasilkan produk bemilai komersial dan/atau Hak Kekayaan Intelektual, maka Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing Pihak, dan juga sesuai dengan konvensi intemasional di mana Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok menjadi Para Pihak.
PASAL6 KERAHASIAAN 1.
Para Pihak saling menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima oleh satu Pihak dari Pihak lainnya selama periode implementasi Memorandum Saling Pengertian ini atau kesepakatan lain yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2
2.
Para Pihak sepakat bahwa ketetapan yang diatur dalam Pasal ini akan mengikat kedua belah Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini berakhir.
PASAL7 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL 1.
2.
Para Pihak harus memastikan bahwa semua personil yang menjalankan kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hanya akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini dan harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah. Setiap pelanggaran atas ketentuan yang diatur pada Ayat 1 Pasal ini dapat berakibat pencabutan semua izin personil terkait dan tindakan lain berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di negara tuan rumah.
PASAL8 BIAYA Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan dibicarakan kemudian oleh Para Pihak dengan standar per kegiatan.
PASAL9 PENYELESAIANSENGKETA Segala perbedaan atau pertentangan di antara Para Pihak yang berhubungan dengan interpretasi dan implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi berdasarkan prinsip saling menghargai dan memahami satu sama lain.
PASALlO AMANDEMEN Memorandum Saling Pengertian ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau diamandemen dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Revisi atau amandemen tersebut berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan menjadi bagian integral dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 11 TANGGALMULAIBERLAKU,MASABERLAKUDANPENGAKHIRAN (1) Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku sejak ditandatangani. (2) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan diperpanjang secara otomatis untuk periode-periode 3 (tiga) tahun selanjutnya, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan mengajukan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya enam bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. (3) Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi validitas dan masa berlaku kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan 3
berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga kegiatan atau program tersebut selesai.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah 1m, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat rangkap dua di Beijing pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun dua ribu duabelas, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Mandarin, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran dari Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ADMINISTRASI ARSIP NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
Signed
Signed
M.ASICHIN KEPALA
YANG DONGGUAN DIREKTUR JENDERAL
4
EP~@~SDZ~~OIEIE~l~~ti ~ J:t:l1¥A~~~o IE IE~l~~~ l~~~tFt~M~$~ ~M@~W~~~~*~•m~~~A~~~~~ *'~*mi
(i~ ~M*t"~JJ" )
,
*~m-~~~~~~B#tt~~~*~~~m~
~tt>t1tiitz:, J1i ~)(~, >t1tf.f0'~*1*f?•~~UB!%f1= ~~~~~,tt*e~~m~~,mM••li~~~li ~m(J'g~.DllJ
,
~-~i®~m-r=oonfFllY~ =+n Stt~1t1Ja~~ U~*T-~M@~W~~~~~~A~~~~~-~#
~Ji~§J~)!~~!W.:iE ~J5Xtti\M~l'
:
'
~-~
El
a~
~rr*~~~a'9~~-~~~:tJtt:~•~3t~•~
JJ Im a'9 ~ ~.g.tt= ~Q ~.ill!.~ mt
0
~=~ ~11=ffi~ }X:tJa'9.g.tt=~~~~9Llmmi
:
1.
1± 3F m: ~Ll a'9~:filli..t1± iJJ9" ~ ~ ~ tll~R~ T- ~JJ IE *ffi
31: ..
~F~03t1~1J*~a'9Hi~~n~~tf:Ut&;
2.
tll~R*~•-1*1,P a'9 ~ illLi!iJll
3.
itt ~=.r *~•I tt= ~ ~ m~n l:3:x'115IE*m31:1[ ~ a'9 ~ ~
;
~t±Ht&~a'9~~;
4.
JJfU.R *~
• 1~ ~ 00 itt {r a l1i ~-~
o
tt1 R&
~JJ~~MW~B0Ha'9l:§:iJJ9"~ffi31:~~1[~a'9~
•
~ ~ *±fitt iJJ9" ~ a'9 *~a 7 Mo
~Im~ ~A
fr
1. *l~M-~~~PJT~25!fJJ§JtlJ! ~ a'9tA~=.f~1±#1.~=.rtt~J
g:i :ha i;.i. f¢tJ ~ o ~ lk~ 5! TJJ §Jt lJ! ~ 2
a'9 ~ a'9 .
~ff~~~~~~
~~mf.i"~~1±tAfitt1GIJ q:i ~~1*1to
2.
*~-~~~M~z~~~~§~~ff~mm~•*
3.
3tXniiimm~~#~~1Jrq]~, w~=n'1*t~•
~~~M~z~M~~~~*~~~~o 4.
*1'~-~~~pfi~z5~M~1_m: § ~tA1:Y~/.5t~l¥~~
~Ji~ ~QiR"F*Jl:
1.
*15~~1±*@11*1F~-15~~i.RF*)(o
2.
jza :m*t~-~~~?Jf~2.5~~F~~~~.ill!-bf®:~
F~~~~F~,~n~mm*~~~~~•,~&$ ~@g!j"SIIZ~~a@l ~a q:i $A.~~~~~ rqJ
11= tl:i •
1.
tm A.~~ ~~0~<J
~9l ~ ~~ 0
1±#1.fr*t~•~~~~!t-fm~*~~~~~~#JiSl~
M8q:i,*1J~•~M~1Jm~~~~~,k-~!t-fm ~m~-f*W~a~W•tEo
2.
3tX1Jrq]~HP~*t~M~~~~ll:-tB~l¥~~~ll;f*~~;Z
3
~ -1::: ~
1.
1" A. )15 ~fJ a~ ~~ ffi1J
~1:J~1*iiE~~*~ $~pJTifilZ52ii91 ~1' AR 1±4'
~M•$~2.~-~~~,#~~~~~~~-~~0
2.
1f10Ji:l2&**~~-:IJl~~T'9~l¥~?&1' A~i.lf QJflk
-~~&••~~~~-~~-~*·~-~--0 ~J\.~ ~
m
1±~fi4'~M•$~~Mfi~~~~~ff10J•ffl~ 83~1.J~~#J~o
~
n~
~4 ~jt a~ 1fi~1~
1±Mff~~fi*~M•$~~~W~ff10J~~,$
--~li··~~M~5~~M~~#J~~~~~~M J~o
~+~ 11~ .IE
~~1:J~00~•,~1±ff10J~~~4'~M•$~*
fi•~~-~o·~·-~~~B~QJB3~1:J~~~~
, #~f.OC4't~M1k$~~-~B~o
4
~+ -~ ~~, ~ ~)Otjj~ll ~~ lt
1.
* i.,~M~~~§~*.Z B ~~~~o
2.
*
i.,~ M~ ~ ~ BJg 1:[ ~~ ~ - ff , :tza~~JtJU~ mi~ 1' fa.I ~
~-n~1:[~00~~~-n~*~~tt~~,~~~~
§ fJJ JllV!~~ff-1'-ff~ ~No 3.
*i.,~M~~~BJg~.lJ:1'~DioJ m~*~M~~~IE1±
~~BJg~fJJ~~§BJg1:[~tt~1:[~Mo
·
*i.,~M~~:~«y=o-=£f=.F.1=+
B1f:tt*ffl~
~, ~@~~-~~~,~1:[~*~1:[~~~ho~W !J.!~Sl
, JJllJ P.A-~'1 Ito
EP ~@g§SIIZ~~O ~
i:J:l~A~~~o~
*
~*t~i~~t~*
~ *~ ~ fflj fflj ~1.J~*X
M. Asichin
Signed
Signed
5
*
l~~· ~...
~\
-\
~~~ 1
1~:
.:~,-~~"t~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE STATE ARCHIVES ADMINISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA CONCERNING ARCHIVES COOPERATION
The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI), and the State Archives Administration of the People's Republic of China hereinafter referred to as the Parties, Desiring to strengthen the existing cordial relations between both countries and to further cooperate in the areas of heritage, historical documentation, conservation, within their capabilities, on the basis of equality, mutual respect and benefit,
Referring to the Joint Declaration on Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the People's Republic of China signed on 25 April 2005 in Jakarta, Indonesia. Pursuant to the prevailing laws and regulations of respective countries, Have agreed as follows: ARTICLE 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding are to promote the friendly cooperation and professional exchange on archives administration and management. ARTICLE2 AREAS OF COOPERATION
The cooperation between the parties shall cover the following areas: a. Organizing reciprocal exhibitions on history, heritage and cultural links, publication of books on a non-profitable basis held in both countries; b. Organizing professional training archives conservation; c. Exchanging archivists, copy of materials or publication relating to the history of the other Party; d. Sending archives delegations to make mutual visits.
ARTICLE3 PUBLICATIONS
The Parties shall promote a better understanding of both countries through the publications of open archival sources pertaining to historical relation of the two countries. ARTICLE4 IMPLEMENTATION
I. The implementation of the activities or programs under this Memorandum of Understanding shall be stipulated in the Executive Program. The Executive Program shall cover details specification of the respective activities or programs including, but not limited to, objectives, procedure, and financial arrangement. 2. The implementation of the activities or programs under this Memorandum Understanding shall be subject to the availability of budgets.
of
3. Whenever deemed necessary and subject to mutual consent, the Parties may request support from third parties to finance the activities and programs under this Memorandum of Understanding. 4. The implementation of the activities or programs under this Memorandum Understanding shall be assessed annually.
of
ARTICLES INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
Each Party shall protect the other Party's intellectual property in its territory.
2. If the cooperative activities under this MoU generate products of commercial value and/or intellectual property rights, the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with the applicable national laws and regulation of each Party, as well as International convention to which the Republic of Indonesia and the People's Republic of China are Parties. ARTICLE6 CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from the other party during the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements pursuant of this Memorandum of Understanding.
2.
Both Parties agree that provision of this Article shall continue to be binding between the parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
2
ARTICLE7 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES 1.
The Patties shall ensure that their personnel engaged in the activities under this Memorandum of Understanding shall engage only in activities under the framework of this Memorandum of Understanding and shall comply with national laws and regulations of the host country.
2.
Any violation of the paragraph 1 of this Article may result the revocation of all permits of personnel concerned and other measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host country. ARTICLES EXPENSES
Any expenses incurred in the implementation of this Memorandum of Understanding will be discussed by the Parties on a case by case basis. ARTICLE9 SETTLEMENT OF DISPUTES Any differences or disputes between the Parties related to interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations based on the principles of mutual respect and understanding. ARTICLE 10 AMENDMENT This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at anytime by mutual written consent by the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on a date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1.
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2.
This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 3 (three) years, and shall be automatically extended for other periods of three years, unless terminated by either Party by giving written notification at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.
3.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any activities or programs made under this Memorandum of Understanding until the completion of such activities or programs. 3
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. DONE in duplicate at Beijing on this twenty-third day of March in the year two thousand and twelve, in English, Indonesian and Chinese Languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE NATIONAL ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE STATE ARCHIVES ADMINISTRATIONS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Signed
Signed M. ASICHIN DIRECTOR GENERAL
YANG DONGQUAN DIRECTOR GENERAL
4
