IJ
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN DI BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA ANT ARA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN SITUASI DARURAT REPUBLIK BELARUS
Sadan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Kementerian Situasi Darurat Republik Belarus (selanjutnya disebut "Para Pihak"),
Dipandu oleh hubungan persahabatan tradisional antara kedua negara dan upaya
mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan hubungan bilateral; Memperhatikan secara mendalam risiko bencana di Negara masing-masing;
Memahami pentingnya pengembangan hubungan kerja yang jelas di bidang
penanggulangan bencana demi terciptanya kesejahteraan dan keamanan rakyat kedua negara;
Berkeinginan untuk memperkuat kerjasama di
bidang-bidang yang menjadi
kepentingan bersama yang akan mendukung ekonomi kedua negara dalam menanggulangi keadaan darurat; Merujuk pada Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Teknik antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Belarus yang telah ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2000;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-
masing negara;
Telah menyepakati sebagai berikut:
Pasal1 Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mengembangkan kerjasama penanggulangan bencana berdasarkan azas persamaan, timbal balik, saling menguntungkan dan menghormati serta untuk meningkatkan hubungan dan pemahaman bersama antara Para Pihak.
Pasal2 Ruang Lingkup Kerjasama
Sesuai
dengan
perundang-undangan
nasional
masing
masing
negara
dan
kompetensinya ruang lingkup kerjasama antara Para Pihak akan meliputi sebagai berikut: a. Pertukaran
informasi,
literatur
periodik,
metode-metode,
jurnal
ilmiah,
kepustakaan di bidang ilmiah dan teknis, hasil penelitian ilmiah, video dan materi fotografi; b. Merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan workshop, konferensi, kursus pelatihan, latihan dan penelitian ilmiah dan lain sebagainya secara bersama; c. Mendidik para ahli di lembaga pendidikan di masing-masing Pihak, pertukaran para pelatih, guru, ilmuwan, para ahli dan staf lainnya; d. Melaksanakan proyek teknis, sosial dan kemanusiaan bersama; e. Memberikan, jika diperlukan, bantuan bersama kepada pihak ketiga dalam hal mengatasi bencana yang disebabkan oleh alam dan manusia; f.
Bekerja sama di berbagai bidang lainnya yang menjadi kompetensi Para Pihak.
Pasal3 Tanggung Jawab Para Pihak
1.
Para Pihak bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan melibatkan organisasi yang ada di negara masing-masing, sekiranya diperlukan, untuk penyelesaian tugas-tugas sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini. Para Pihak wajib memberikan semua dukungan yang diperlukan tepat pada waktunya untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
2.
Para Pihak wajib memastikan pengaturan dan kordinasi seluruh kegiatan dan pelaksanaannya
di
negara
masing
masing
dalam
rangka
implementasi
Memorandum Saling Pengertian ini. 3.
Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak dibawah perjanjian bilateral lainnya atau traktat dan persetujuan multilateral dimana mereka menjadi pihak.
Pasal4 Kewajiban Keuangan
Para Pihak akan menyetujui, untuk setiap kegiatan, bahwa pembiayaan terkait penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini dengan berdasarkan sumber dana yang tersedia.
Pasal5 Pembatasan Kegiatan Personil
Masing-masing Pihak wajib melakukan
upaya-upaya yang
diperlukan untuk
menjamin bahwa para personilnya yang terlibat pada kegiatan kerjasama terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, integritas teritorial negara tuan rumah, tidak mencampuri masalah
internal negara tuan rumah, dan tidak terlibat dalam setiap aktifitas komersial atau kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal6 Hak Kekayaan lntelektual
1. Kekayaan intelektual yang digunakan atau disediakan oleh Para Pihak pada implementasi Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilindungi sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan-undangan di negara masing masing Pihak, dan sesuai
dengan
kewajiban
yang
ada
berdasarkan
setiap perjanjian
internasional lainnya mengenai Kekayaan lntelektual yang merujuk pada negara Para Pihak.
2. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan lntelektual baru yang muncul dari implementasi Memorandum Saling Pengertian ini akan diimplementasikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara masingmasing Para Pihak dan perjanjian internasional yang mana negaranya menjadi negara pihak.
Pasal7 Kerahasiaan
Masing-masing Pihak wajib untuk tidak mempublikasikan atau mentransfer kepada pihak ketiga informasi rahasia yang diterima atau dihasilkan dari kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, yang mana dianggap rahasia oleh Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya
Pasal8 Amandemen
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen melalui kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum
Saling Pengertian ini. Pasal9 Penyelesaian Sengketa
Masing-masing Pihak wajib berkonsultasi dengan pihak lainnya sesegera mungkin atas setiap hal yang dapat mempengaruhi implementasi Memorandum Saling Pengertian ini. Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran atau penerapan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi bersama. Pasal 10 Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan. 2. Memorandum Saling Pengertian ini tetap berlaku selama periode 5 (lima) tahun, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode tambahan 5 (lima) tahun.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis melalui jalur diplomatik paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. 4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi masa berlakunya pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan atau
proyek-proyek
yang
diimplementasikan berdasarkan
Memorandum
Saling
Pengertian ini hingga selesainya pengaturan-pengaturan, program-program, kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati sebaliknya. SEBAGAI BUKTI, yang bertand atangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal 19 bulan Maret tahun 2013, dalam dua naskah asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Rusia, dan lnggris, seluruh teks memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Sadan Nasional
Untuk Kementerian Situasi Darurat
Penanggulangan Bencana Republik
Republik Belarus
Indonesia
Signed
Signed
SYAMSUL MAARIF
VLADIMIR A. VASHCHENKO
Kepala Sadan Nasional
Menteri Situasi Darurat
Penanggulangan Bencana
REPUBLIK INDONESIA
MEMOPAH)_:(YM 0 B3AHMOnOHHMAHHH B Ol>JIACTH YnP ABJIEHH51 qpEJBhlqAHHhIMH CHTYAU:H51MH MEJK)_:(Y HAU:HOHAJihHhIM ArEHTCTBOM no qpEJBhlqAHHhIM CHTYAU:H51M PECnYl>JIHKH HH)_:(OHE3H51 H MHHHCTEPCTBOM no qpEJBhlqAHHhIM CHTYAU:H51M PECnYl>JIHKH l>EJIAPYCh Ha:u:1rnHaJibHoe
areHTCTBO
no qpe3Bbiqai1:HbIM
c1rrya:u;1I5IM
Pecny6JIIIKII
l1H.n;oHe31I51 II MIIHIICTepcTBO no qpe3Bb1qai1:HbIM C1ITya:u;1I5IM Pecny6JIIIKII EeJiapycb, .n:anee 1IMeHyeMb1e CTopoHaMII,
pyKOBO,ll;CTBY51Cb Tpa.n:II:U:IIOHHO .n:py:>KeCTBeHHbIMII OTHOllleHII5IMII Me:>K.n;y .ll:BYM51
rocy.n:apCTBaMII
II
CTpeMJieHIIeM
K
.n;aJibHeiillleMy
pa3BIITIIIO
.ll:BYCTOpOHHIIX OTHOllleHIIM,
rJiy6oKo
o6ecnoKoeHHhie
p1ICKOM
B03HIIKHOBeHII51
KaTacTpo
B co6CTBeHHbIX crpaHax,
oco3HaBa51 Ba:>KHOCTb pa3BIITII51 scecTopoHHero coTpy.ll:HIIqecTBa B o6JiaCTII
6opb6bI
co CTIIXIIMHbIMII 6e.n;CTBII5IMII ,ll;JI51 6JiaronoJiyqlI5J: II 6e3onacHOCTII
HaCeJieHII51 06e1IX CTpaH,
B :u;eJI5IX yKpenJieHII51 coTpy.n;HIIqecTBa B c
noMO:>KeT
3KOHOMIIKaM
qpe3Bbiqai1:HbIM CIITya:u;II5IM,
06e1Ix
CTpaH
B
nponrno.n:e:H:CTBIIII
2 pyKOBO.[(CTBY51Cb
CorJiarnem1eM
MeiK.IJ:Y
IIpamneJibCTBOM
Pecrry6mrnn
I1H.[(OHe3H51 H IIpaBHTeJibCTBOM Pecrry6JIHKH EeJiapycb 06 3KOHOMnqecKoM H TeXHHqecKOM corpy.[(HHqecTBe, IIO.[(IIHCaHHbIM Br . .D:iKaKapTe
12
Ma51
2000 r., OCHOBbIBa51Cb Ha .[(eMCTBYIOil(HX 3aKOHO.[(aTeJibCTBax CBOHX crpaH, .[(OfOBOpHJIHCb 0 HHiKeCJie.[(yIOil(eM:
CTaThH 1 I(eJih
U:eJibIO pa3BHTHe
HaCT051Il(ero
COTPY.IJ:HHqecTBa
cnryau;H5IMH a TaIOKe
MeMopaH.[(yMa
Ha
OCHOBe
CO.[(eHCTBHe
B
o
o6JiaCTH
paBeHCTBa,
yKpe rrJieHHIO
B3aHMOIIOHHMaHHH yrrpaBJieHH51
B3aHMHOH
qpe3Bb1qaiiHbIMH
BbirO.[(bl
OTHOIIIeHHH
H
51BJI51eTC51
H
yBaiKeHH51,
B3aHMOIIOHHMaHH51
MeiK.IJ:Y CTopoHaMH.
CTaThH 2 HanpasJieHHH coTpy.i:.HuqecTBa
CTOpOHbl B COOTBeTCTBHH c HaU:HOHaJibHbIMH 3aKOHO.[(aTeJibCTBaMH .IJ:BYX crpaH H B rrpe.[(eJiax cBoeii KOMIIeTeHu;n11 c0Tpy.[(H11qa10T no cJie.[(yIOil(l1M HarrpaBJieHH51M: a. o6MeH 11H<}lopMau;neii, rrepHO.[(HqecKl1Ml1 H3.[(aHl151MH, MeT0.[(11qecKOH, HayqHoii
11
TeXHHqecKOH
JIHTeparypoii,
pe3yJibTaTaMH
Hay1rno-
l1CCJie.[(OBaTeJibCKl1X pa6oT, BH.[(eo- 11 <}loTOMaTep11aJiaM11; 6.
IIJiaHHpOBaH11e, COBell(aHHH,
pa3pa60TKa
KOH<}lepeHU:HH,
H
rrpoBe.[(eHHe
yqe6HblX
COBMeCTHbIX
KypcoB,
yqeHHH,
11CCJie.[(OBaTeJibCKHX rrpoeKTOB 11 .IJ:pyr11x Meporrp1151THM;
pa6ol:JHX HayqHo-
3 B. 06yqem1e crreQtta1u1cToB B yqe6HbIX 3aBe.D:eHHHX .D:pyroii CTopoHbI, o6MeH
CTaJKepaMH,
rrperronaBaTeJIHMH,
yqeHbIMH,
crreQHaJIHCTaMH
II .D:pyrHMH rrpe,ll;CTaBHTeJIHMH;
r.
peaJIH3aQH51
COBMeCTHbIX
rrpoeKTOB
TeXHHqecKoro,
COQHaJibHOrO
l1
ryMaHHTapHoro COTpy,ll;HHqecTBa; ,ll;. OKa3aHHe rrpH Heo6XO,ll;HMOCTH B3aHMHOH IIOMOII(H II.Jill COBMeCTHOH IIOMOII(H
TpeTbHM
CTpaHaM
ITO
JIHKBH,ll;aQHH
IIOCJie,ll;CTBHH
qpe3BbiqaiiHblX CHryaQHH rrpHpO,ll;HOro II TexHoreHHOro xapaKTepa; e.
ocymecTBJieHHe
HHOH
,ll;e51TeJibHOCTH,
BXO,ll;511I(eii
B
KOMIIeTeHQHIO
CTopoH.
CTaTLH
3
0TBeTCTBeHHOCTL CTopoH
1.
).:(JI51
peaJIH3aQHH
HaCT0511I(ero
MeMopaH.D:yMa
o
B3aHMOIIOHHMaHHH
CTOpOHbl HecyT OTBeTCTBeHHOCTb 3a KOOp,ll;HHaQHIO II B3aHMO,ll;eHCTBHe c
HHblMH opraHH3aQH51MH
Heo6XO,ll;HMYIO HaMeqeHHbIX
B CBOHX crpaHax.
CBOeBpeMeHHYIO .D:eiicTBHii
B
CTOpOHbl
IIO,ll;,ll;epJKKY
paMKax
IIpH
HaCT0511I(ero
OKa3bIBaIOT
BbIIIOJIHemm MeMopaHnyMa
0 B3aHMOIIOHHMaHHH.
2. B
Qe.JI51X peaJIH3aQHH HacTo51ru;ero MeMopaH.D:yMa o B3aHMOIIOHHMaHHH
CTopoHbI o6ecrreqHBaIOT yrrpaBJieHHe, KoopnttHaQHIO H BbIIIOJIHeHHe Bcex HaMeqeHHbIX MeporrpH51THH B CBOHX crpaHax.
3.
HacT0511I(HH MeMopaH.D:YM o B3aHMOIIOHHMaHHH He 3arparHBaeT rrpaB H 06513aTeJibCTB, BbITeKaIOII(HX H3 ,ll;pyrHX MeJK,ll;yHapO,ll;HblX ,ll;OrOBOpOB, yqacTHHKaMH KOTOpbIX 51BJI51IOTC51 CTopOHbI.
4
CTaTLH
4
Cl>uHaHCOBLie o6H3aTeJILCTBa
CTopoHbI
corJiacoBbIBaIOT
MepoITpMHTMH
ITO
pacxo,n;bI,
OTHOCHIWfeCH
peaJIM3aUMM
K
HaCTOHII(ero
opramnau1n1 MeMopaH,n;yMa
0 B3aMMOITOHMMaHMM, c yqeTOM MMelOII(MXCH pecypcoB.
CTaTLH
5
OrpaHu11eHue ,ll,JIH nepcoHaJia
Ka)K.IJ;aH CTopoHa ITpMHMMaeT MepbI .IJ;JIH o6ecITeqeHMH Toro, "lJT06b1 ee ITepCOHaJI,
yqacTBYIOII(MH
c HaCTOHII(MM
B
COBMeCTHblX
MeMopaH,n;yMoM
He3aBMCMMOCTb,
cysepeHMTeT,
o
MepoITpHHTMHX,
CBH3aHHblX
B3aMMOITOHMMaHMM,
TeppHTOpMaJibHYIO
ysa)KaJI
ueJIOCTHOCTb
rocy.n;apCTBa ITpMHMMaIOII(eH CTopOHbl, He BMeIIrnBaJICH BO BHyTpeHHMe ,n;eJia C'TpaHbl ITpe6bIBaHMH M He yqacTBOBaJI B KaKOH-JIM6o KOMMepqecKOH ,n;eHTeJibHOCTM
MJIM
JII060H
.n;pyroli
,n;eHTeJibHOCTM,
HeCOBMeCTMMOH
c ueJIHMM M 3a,n;aqaMM HaCTOHII(ero MeMopaH,n;yMa o B3aMMOITOHMMaHMM.
CTaTLH
6
Ilpasa HHTCJIJICI\.'.TyaJILHOH co6CTBeHHOCTH
1.
11HTeJIJieKTyaJibHaH ITpe.n;ocTaBJieHHaH
co6CTBeHHOCTb, CTopoHOH
ITPM
MCITOJib3yeMaH peaJIM3aUMM
MJIM
HaCTOHII(ero
MeMopaH,n;yMa o B3aMMOITOHMMaHMM, 6y.n;eT 3alI(MII(eHa B cooTBeTCTBMM c HaUMOHaJibHbIM 3aKoHo,n;aTeJibCTBOM rocy.n;apcTBa Ka)K.IJ;OH M3 CTopoH M c o6H3aTeJibCTBaMM, BbITeKalOII(MMM M3 Me)K.IJ;yHapo,n;HbIX .n;orosopoB ITO
BOITpocaM
3alI(MTbl
MHTeJIJieKTYaJibHOH
yqacTHMKaMM KOTOpbIX HBJIHIOTCH CTOpOHbl.
co6CTBeHHOCTM,
5
2.
3arn;HTa
rrpaB
llHTeJIJieKTyaJibHOH
B pe3yJibTaTe
peaJIH3a:lJ;IUI
0 B3aHMOIIOHHMaHHll,
co6cTBeHHOCTll, HacTo51rn;ero
ocyrn:ecTBJI51eTC51
B03HllKIIIeii
MeMopaH.r:i:yMa Ha
OCHOBaHHll
3aKoHo.r:i:aTeJibCTBa rocy.r:i:apcTB CTopoH H Me)l(.LJ:yHapo.r:i:HbIX .r:i:orosopos, yqacTHHKaMH KOTOpbIX 51BJI51IOTC51 CTopoHbI.
CTaThSI 7 KoH
n.r.emi:uaJihHOCTh
CTOpOHbl o6513YIOTC51 He rry6mmoBaTb ll He rrepe.r:i:asaTb rpeTbeii CTOpOHe KOH<jm.r:i:eHI.J;llaJibHYIO paMKax .r:i:pyra51
HacTo51rn;ero
HHcpOpMaQHIO,
IIOJiyqeHHYIO
MeMopaH.r:i:yMa
o
llJill
C03.LJ:aHHYIO
B3aHMOIIOHHMaHHH,
CTopoHa cqHTaeT KoHcpH.LJ:eHQHaJibHOii,
6e3
B
KOTopy10
rrpe.r:i:sapHTeJibHoro
IIHCbMeHHoro corJiaCH51 .r:i:pyroii CTopoHbI.
CTaThSI
8
lhMeHeHHSI
I1o
B3aHMHOMY
MeMopaH.LJ:YM o KOTOpbie
IIHCbMeHHOMY
CTopoH
B
HaCT051W:IIH
B3aHMOIIOHHMaHHH MOryT 6bITb BHeceHbI H3MeHeHH51,
BCTyrraIOT
H 51BAAIOTC51
COfJiaCHIO
B
CIIJIY
HeoTheMJieMoii
c
.r:i:aTbl,
qacTbIO
orrpe.r:i:eJI51eMOH HaCT05Irn;ero
CTopoHaMH,
MeMopaH.r:i:yMa
0 B3aHMOIIOHHMaHHll.
CTaThSI
9
Pa3pemeHue cnopos
Ka)l(.LJ:a51 CTopoHa B KparqaiiIIIHe cpoKH rrpoBO.LJ:IIT KOHCYJibTaQHH c .r:i:pyroii CTopoHOH
ITO
JII060MY
BOrrpocy,
KOTOpbIH
MO)l(eT
TIOBJIIl51Tb
Ha
6
Ha,UJie)Kam;ee
BbIIIOJIHemi:e
HacTo51m;ero
MeMopaH,nyMa
0 B3aHMOIIOHHMaHIUI. CrropHbie BOIIpOCbl, KOTOpbie MoryT B03HI1KHYTb B CB513H c TOJIKOBami:eM HJIH rrpHMeHeHHeM HacTo51m;ero MeMopaH,nyMa o B3aHMOIIOHHMaHHH,
CTopoHbI
6y.nyT
penrnTb
rryTeM
rreperosopoB
11 KOHCYJibTau;11H:.
CTaTLH 10 BcrynJieHHe B CHJiy, cpoK .a;eiicTBHH H npeKparn;euHe .a;eiicTBHH
1. HacT051lll;HH MeMopaH.UYM o B3a11MorroH11Mamu1 BcTyrraeT B c11ny c ,naTbl ero rro.nrr11caH115I.
2. HacT05Iru;11H: MeMopaH,nyM 3aKmoqaeTC51 cpoKoM Ha II51Tb JieT 11 6y,neT aBTOMaT11qecK11 rrpo.nneBaTbC51 Ha rrocne.uy10m;11e II5IT11JieTH11e rrep110,nb1.
3. IIOKa O,UHa 113 CTopoH He MeHee qeM 3a rneCTb MeC51IJ;eB .uo 11CTeqeHl151 oqepe,nHoro II51Tl1JieTHero rrep110.na He yse,noM11T .npyry10 CTopoHy B IIl1CbMeHHOM
Bl1.l(e
ITO
.l(I1IIJIOMaT11qecKl1M
KaHaJiaM
0
CBOeM
HaMepeHI111 rrpeKpaTl1Tb ero .neH:CTBl1e.
4. flpeKpam;eH11e
.ueH:cTBl151
HacTo51m;ero
MeMopaH,nyMa
0 B3al1MOIIOHl1MaHl111 He 3aTpar11BaeT .nei1:CTBl1e ll rrpo,nOJI)KllTeJibHOCTb JII06bIX Meporrp1151Tl1H, rrporpaMM l1JI11 rrpoeKTOB, peaJI113yeMbIX B paMKax
HacTo51m;ero
MeMopaH,nyMa
o
B3a11MorroH11MaH1111,
3aBeprneHl151 3Tl1X Meporrp1151Tl1ll, rrporpaMM l1Jil1 rrpoeKTOB,
.no eCJill
CTopOHbI He .norosop51TC51 06 11HOM.
B rro,nTBep)K,UeH11e Bb1rne113JIO)KeHHoro CTopoHbI rro.nrr11can11 HacT05Im;11i1: MeMopaH,nyM o B3aHMorroH11MaH1111.
Co0eprneHo B r.,n:)KaKapTe 19 MapTa 2013 ro.na B .nsyx 3K3eMIIJI51pax, Ka)K,l(blH Ha 11H.UOHe311llCKOM, pyccKOM ll aHrJil1HCKOM 513bIKax, rrp11qeM Bee
7 TeKCTbI HMeIOT o,n:11HaK0By10 cm1y. noJio:>KeHHH
HaCT05IW:ero
B
cnyqae pacxo:>K,n:eHH.SI B TOJIKOBaHHH
MeMopaHeyMa
o
B3aHMOIIOHHMaHHH
npe,n:noqTeHH:e OT,n:aeTC5I TeKCTY Ha aHrJIHHCKOM 5I3bIKe.
3A HAI(llOHAJibHOE
3A MHHHCTEPCTBO no
ArEHTCTBO no
qpE3BbiqAfiHblM CHTYAQHIIM
qpE3BblqAfiHbIM CHTYAI(llllM
PECnYJ>JlllKll I>EJIAPYCb
PECnYI>JlllKll llH,I(OHE3llll
Signed
Signed
IIIAMCYJI MAAPH
BJIA,I(llMHPAJIEKCAH,I(POBHq
rJiaBa Hau:uoHaJibHOro AreHTCTBa no
BAIIJ;EHKO
qpe3Bb1qaii:HbIM CuTyau:nHM
MuHncTp no qpe3Bb1qaii:HbIM CUTyau:nHM
~-,~~· {~ \,''- .·,
·:J,/ .;1_,.
,1 \..
\;~:.
·:u,~ · t_.i;~\
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON DISASTER MANAGEMENT BETWEEN THE NATIONAL AGENCY FOR DISASTER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
. The National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia and the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus (hereinafter referred to as " the Parties"); Guided by the traditional friendly relations between the two countries and their
endeavor to contribute to further development of their bilateral relations; Deeply concerned with the risk of disaster in their Countries;
Understanding the importance of development of a clear working relationship
in the field of disaster management for the well being and safety of the people of both countries; Intending to strengthen the cooperation in the areas of mutual interest which
shall support the economies of both countries to resist emergencies;
Referring to the Agreement on Economic and Technical Cooperation between
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Belarus signed at Jakarta on 12 May 2000;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
Have agreed as follows:
Article 1 Purpose
The purpose of this Memorandum of Understanding is to develop disaster management cooperation on the basis of equality, reciprocity, mutual benefit and respect, and to promote relations and mutual understanding between the Parties.
Article 2 Scope of Cooperation
In accordance with their national legislation and within their competence, the scope of cooperation between the Parties shall cover the following: a. Exchange of information, periodicals, methodicals, scientific and technical literature, results of scientific researches, video and photographic materials; b. Plan, develop and hold joint workshops, conferences, training courses, exercises, scientific researches etc; c. Educate experts in educational institutions of the other side, exchange trainees, teachers, scientists, experts and other representatives; d. Conduct joint technical, social and humanitarian projects; e. Render, if necessary, mutual or joint assistance
to third parties on
eliminating the consequences of natural and man - made emergencies; f.
Cooperate in other activities within the competence of the Parties. Article 3 Responsibilities of the Parties
1.
The Parties shall be responsible for coordinating and engaging with other organization entities in their own countries, as appropriate and necessary, for the completion of the tasks designated pursuant to this Memorandum of
Understanding. The Parties shall extend all required timely support to accomplish identified activities under this Memorandum of Understanding. 2.
The Parties shall ensure the management and coordination of all activities identified and its execution in their countries for implementation of this Memorandum of Understanding.
3.
The present Memorandum of Understanding shall not affect the rights and obligations of the Parties under other bilateral or multilateral treaties and agreements to which they are party. Article 4 Financial Obligations
The Parties will agree, in each case, on the expenses regarding the organization of events conducted under this Memorandum of Understanding subject to the resources available. Article 5 Limitations of Personnel Activities
Each Party shall take reasonable measures to ensure that its personnel engaged in the cooperative activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, territorial integrity of the host country, shall not interfere in internal affairs of the host country, and shall not be involved in any commercial activities or any other activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding. Article 6 Intellectual Property Rights
1. The intellectual property used or provided by the Party in the implementation of this Memorandum of Understanding shall be protected in accordance with the respective laws and regulation s of each Party's State and in accordance
with the obligations under any other international agreements on Intellectual Property which refer the States of the Parties. 2. The protection of any new Intellectual Property Rights arising from the implementation of this Memorandum of Understanding shall be implemented on the basis of the laws and regulations in respective countries of the Parties and international agreements which refer the States of the Parties. Article 7 Confidentiality
Neither Party shall publish or transfer to a third party confidential information received or created in the framework of this Memorandum of Understanding, which the other Party considers confidential without the prior written consent of the other Party. Article 8 Amendment
This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall enter into force on the date determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. Article 9 Settlem ent of Disputes
Each Party shall consult with the other as soon as possible on any matter that may affect the proper implementation of this Memorandum of Understanding. Any dispute arising out of the interpretation or application of this Memorandum of Understanding shall be settled by negotiations and mutual consultations.
Article 10 Entry into Force, Duration and Termination
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years, and shall be extended automatically for additional periods of five (5) years.
3. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at anytime by written notification through diplomatic channels at least six (6) months prior to the intended date of termination. 4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any arrangements, programs, activities or projects implemented under this Memorandum of Understanding until the completion of such arrangements, programs, activities or projects unless the Parties decided otherwise. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding. DONE at Jakarta on the 19th day of March 2013, in two originals, each of them
in the Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of the interpretation, the English text shall prevail. FOR THE NATIONAL AGENCY FOR DISASTER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed SYAMSUL MAARIF Head of the National Agency for Disaster Management
FOR THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Signed VLADIMIR A. VASHCHENKO Minister of Emergency Situations
