Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kesultanan Oman, (selanjutnya disebut "Para Pihak");

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REP UBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI KESUL TANAN OMAN TENTANG KONSUL TASI POLITIK

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kesultanan Oman, (selanjutnya disebut "Para Pihak");

Mengingat semangat persahabatan yang secara tradisional terjalin antara

kedua

negara

dan

keinginan

bersama

untuk

meningkatkan

dan

mengembangkan hubungan yang lebih erat dalam kerangka kerja sama dan saling pengertian;

Menyadari kerja sama dan saling pengertian antara kedua negara akan

memberikan

kontribusi dalam menciptakan perdamaian

dan keamanan

internasional;

Meyakini bahwa konsultasi berkala antara kedua negara dalam berbagai

tingkat hubungan bilateral dan internasional merupakan hal yang bermanfaat bagi kedua negara ;

Sesuai dengan prinsip hukum internasional mengenai persamaan kedaulatan

masing-masing negara dan tidak saling mencampuri masalah internal masingmasing , sesuai ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut:

PASAL1

Para Pihak akan melakukan konsultasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, secara khusus untuk:

a. Memajukan dan mempererat dialog politik; b. Menghapus kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses kerja sama bilateral; c. Memperkuat kerja

sama

antara

kedua

negara dalam

kerangka

Organisasi Kerjasama Islam ; d. Mempererat kerja sama dalam kerangka Kemitraan Strategis Baru antara Asia-Afrika, dan organisasi reg ional lainnya di mana kedua negara menjadi anggotanya; e. Bekerja sama dalam forum internasional terkait dengan isu-isu dan masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama.

PASAL 2

Para Pihak akan menyelenggarakan konsultasi pada tingkat Menteri atau pada tingkat pejabat tinggi, untuk mengevaluasi dan mengkaji seluruh aspek hubungan bilateral dan untuk mendiskusikan modalitas untuk memperluas dan memperdalam kerja sama antara Para Pihak, termasuk isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. PASAL 3

Konsultasi akan dilakukan secara berkala setiap tahun atau dalam periode yang lebih sering apabila dianggap perlu, secara bergantian di Republik Indonesia dan Kesultanan Oman. Rincian mengenai tanggal, tempat, agenda dan tingkat kehadiran pada konsultasi tersebut akan disepakati oleh Para Pihak melalui saluran diplomatik.

PASAL 4

Para Pihak mendorong misi diplomatik, seperti terhadap Perwakilan Tetap pada

I

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, termasuk bagi

para

delegasi pada

konferensi

Perserikatan

Bangsa-Bangsa dan

konferensi organisasi internasional lainnya dalam rangka menjalin kerja sama dan pertukaran informasi dan pandangan mengenai berbagai masalah yang menjadi kepentingan kedua Pihak.

PASAL 5

Para Pihak akan mempererat kerja sama dalam kerangka Memorandum ini melalui riset dan pengembangan pelatihan diplomatik, pelatihan bahasa, pertukaran pengalaman dan program

bagi kunjungan

pejabat maupun

akademisi.

PASAL 6

Para Pihak akan menjamin kerahasiaan hasil konsultasi, dokumen dan informasi yang dipertukarkan di antara mereka , serta tidak akan mengalihkan atau memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak lainnya. PASAL 7

Memorandum ini dapat direvisi atau diamandemen secara tertulis sesuai dengan kesepakatan bersama Para Pihak. Revisi dan amandemen tersebut II menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Memorandum ini , dan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati.

PASAL 8

Setiap perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Memorandum ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

PASAL 9

Para Pihak akan melaksanakan Memorandum ini sesuai dengan hukum dan . peraturan yang berlaku di masing-masing negara, dan Memorandum ini tidak

mengurangi kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian bilateral antara kedua negara.

PASAL 10

Memorandum ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan, dan akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun . Memorandum akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahu Pihak lainnya secara tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri memorandum sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2016 dalam rangkap dua, masing-

masing dalam Bahasa Indonesia, Arab, dan lnggns. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.

Unt uk K em e nte rian Lua r Ne ge ri

U ntuk K eme nteria n Lua r Nege ri

Republi k Indonesia

Kesultanan Oman

Yuri 0 . Thamrin

Nazar bin Al-.Julanda ALSAID

Direktur Jenderal Asia-Pasifik

Duta Besar Kesultanan Oman

dan Afrika

untuk Republik Indonesia

REPUBIJK INDONF.SIA

.J

w~ ~ ;s,1~ 4.;wl o..;IJ.J

, 0~ 4 "ihl..1y ~.}.::JI o.)j_,_, ~.J~} ~.J.*A? ., ~)-=JI c>.Jlj __,

0}

( "~.):JI " :-:i ~ ~ ~} .J~.J)

~ ~ ui

4..jLl

j.c

t:»il__,.lll lJ:H J~4:WI

~Wll__, u.Jl.JUll ui u l.S.J~ ~}.J ,~_,.lll lJ.a';I_, ~)LJI Y.~

I

I

10111t1

~

I

- --

lo

v

lo

~

lo L

\

a u as u

crx E:. .

~

[ '"

l
L

I::'. ·.t' . ,.

lo.

'f r.'-'

··~

lo

Ff: t

f ~lo

~-

~~ l

-

): ~'

c;:

C·

<;;

.c p lJ=:

fi lo - [

& {

£- ''i..

~ssOl'nnna

a w . a.u:z .u

it ~~

lo

~

-

t

~

\o' lo

f~

. . _• • wx

-

~''i..· ~}

lo

c-

- !£:. f

~l

L-

.t ·~(: t

[• \.e.

~ '1

f.

"

~ \o r:_ c

l- ~·[ ~..t ·[·;

f;'

. \[: t' \-

(/\

~- ~'!!".

~ f G:

[• ; ~ '""

r. ~t

C· ll

( fi ~-

·~ ·t.' \-

-~

:~ t ~\

t

0\

N

(•(., •

~

f.

(

'

o

;--

a

-~ .

1C

E·

-~

t

~

a

-

r

lo

\

'-'

1

[

-

I

-

t

~ • .,

!._.

k. •

L.

-

. . 1;

~

·v

.. ~

~,

-

C· (;:

11: />-

t-

0\

,_.

(r-

C"·

,c

[.

-

~

"r.\

l

fu

"

rt

~

t '}- ·[· ~ . t · r- t: '), ~i \- f

~

~ ~

·~

C· ·[

c'1

t .

\

'b~.. ~·-

~.

~

'-'

~

[

C·

lo

~

~liiiiiiiii11iiiiiirt~·~-~\iaisi?~~

~: ·~-fi ·(;- ~: t . \I:

[

. E· E·

- - k ~· L ·~ ~ .tr ~. ·rt.. fa

(l:~·

r. ·-

-~

\

' b ~: [ \~ :f\ f:. \ ~·. . . . ~ L (• - tr

. fl

L

Ch t'

f.' [ .

'

'1

~ ~ ~

~ -~

C· ~· c;: •,

[ l .r·~ l

C· lo

'i,.

1

~

-

~

C· .

r: 'L

-

(

•L

"

-

\:· t

.Ch

:::::»~

~~

r <e,

(\_

-i ~

\.

-

~·

.. ·ct,

-

b

c;;

p

lo

(..,.

.i#W&

lo

·-

""' 1

t: :f 'i.. c F r. . r:. 'c:,

lo

~ - § C· -

~

lo

" ·C\_ l ·~ z \e..

E'· ~

·r .:. .

-

o• ._, c,, '[

~-

1 -

[

~·

[ t'

"

~-

~

~

~

--- •• jpl

4 oJW\ ~'i 1 0.ll ~1.111 ~1 ,~ ~Li~.111 ,..::J~1 ~)? '::,·; ~) ul!..)J1 ~

~'ii _JAJ_;..o ~ ~~I f..:?~33 ,93.lll L.JL1;·, J 1 L;A l.A~_, ,o~I J..:il.U .. :. ·'I U3 . k.:lj\ ~\ .JA t..s-t .. u.. J ~\ w l~..r .. '··'I U-0 . lA _ye. J o~I . .J ~y .~~1 r~:ll wl ~ J.j~I

J_p Yl_/ilJ wLi_,k...JI

5 oJW\ y\fe }

J)b

ofiiJI o~ ) .b} ~ u3k.:lll ~~ ~ ul!_;hll ~

wl~\ J..:i4J3 ,A.,;Jl\ ~ ~ ~J..:i:i.l\3 ,~Li~~\ ~..)..:i:i.l\3 '~~\ I

.~.)\)\ U)· a·;..;,,J\) ~-'~ ~l_r.J\3 :

6 oJW\

...w-'I 3

J..a_JJJ .... ~":'\ ...:..~Lilli ~.. ~ , . '-'I . . u. \j~ ~ 0 _?-i wl_.rbi {:?i ~} LA> Y.ycJ _,i 4-lli r.k-_, ,~ ~..:il+i.JI wLi_,k...J\3 ~ y

,L.J\..)3~ I

I .

-'I

~.

·~\ w ~ ·'-'I·U-0 ~~~~\ · ~. . ..? . ... .JA U.J

7 oJW\

,LH9_;hll 0:H J..:il+i.JI 0w'J'~ ~~ ofiiJI o~ ~~3 4 ~~..J . ,;;..
;/

1y

j~

\~ fe ' '-1~\ \ .. ') . IC=··: ~ .. .J \ ~-~~ ...

u u-o · ~1 ..

-uk. (.j"w:/I ~u · •..

· ~

8 oJW\ · ~..:i ·· ·'-'Li;; .
o~

ililJ .. 3i

•~_;bll ..

- i ~..~.... ~ · w~__,Li.JI __, i wl ..)3~I J)b I ~ ... UC ·

~

~t .. i y..

~

1

10 oJWI o.l.J

~

l...i

•• ..)

t\· ·:

l)-Q-l J

,1

.t...

~

A

c::u\.:j

.·:\\ .

~ L~.r

.

L)'Q

iii:i:JI . 0 .
o~ ~.il

I

~~Lo 'c.S~i wl~ ~ (5) o.l.J t;ilill ~~J ,w\~ ~ (5) ,_ ~:·i ~)lj (3) ~ L~~. 'L ·.1 ·~ .'-'1 i...r.:-~ .·. ,~ . '-'1 .h.i 1 ~ ...?'-';1 u ~

.

--

c.r . . euus .. ·

.~~!lJ o~~ '-:?ill ~..JLlll L.>A J!~I

~>./ . LJ:_;Aj

-~i

wl:iWS.Ji <..S.J..J:

W.J.J.JJ ~~ ~J.4

WiJ ,Qi a ,;l ,i 11 YU .. ......r ...J .. .. •

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE SULTANATE OF OMAN ON POLITICAL CONSULTATION

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman (hereinafter referred to as "the Parties");

Taking into account the traditional friendly spirit existing between the two

countries and their mutual interest to enhance and develop closer relations in the scope of cooperation and mutual understanding ; Aware that cooperation and m utual understand ing between the two countries

will contribute in consolidating international peace and security;

Convinced that regular consultation between the two countries on

levels in particular bilateral and international relations is a matter of mutual benefit;

Guided by the principles of international law on sovereign equality of the

nations and non-interference in each other's internal affairs, in accordance with the United Nations Charter;

Have reached the following understanding :

ARTI CLE 1

The Parties shall carry out consultations concerning issues of mutual interests and in particular with reg ards to the following : a. Furthering and strengthening political dialogue; b. Removing obstacles and barriers that may hamper the promotion of bilateral cooperation; c. Strengthening cooperation between the two countries within the Organization of Islamic Cooperation; d. Deepening cooperation within tile framework of the New Asian-African Strategic Partnership and within other regional organizations in which the two countries are members; e. Collaborating in international forums concerning issues and matters of mutual interest.

ARTICLE 2

The Parties shall hold regular consultations at Ministerial or Senior Officials' level, to review and examine all aspects of bilateral relations and to discuss modalities to extend and deepen the cooperation between the Parties, as well as on regional and international issues of common interests.

ARTICLE 3

The Consultations shall be held periodically on annual basis or more frequently as deemed necessary, alternately in the Republic of Indonesia and the Sultanate of Oman. The details concerning date, venue, agenda and level of representatives of the consultations shall be agreed upon by the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 4

The Parties shall encourage their diplomatic missions, such as their permanent · mission to the United Nations and other international organization as well as '

their delegation to the United Nations Conference and other international conference to maintain close cooperation and to exchange information and views on matters of mutual interest

ARTICLE 5

The Parties shall strengthen cooperation within the framework of this Memorandum , through

research , diplomatic training, language training,

exchange of experience and programs for visiting officials or scholars.

ARTICLE 6

The Parties shall guarantee the secrecy of the outcome of the consultations, and the documents and information exchanged between them , and shall not transfer or pass them over to any third party without prior consent of the other Party.

ARTICLE 7

This Memorandum may be revised or amended in writing by the mutual consent of the Parties. Such revision or amendments shall form an integral part of this Memorandum , and shall enter into force on the date of agreement.

ARTICLE 8

Any dispute as to the interpretation or implementation of this Memorandum shall be settled amicably through consultation or negotiations between the Parties.

ARTICLE 9

The Parties shall implement this Memorandum pursuant to the laws and . regulations in force in each country, and this Memorandum shall not prejudice

the obligations arising under the bilateral agreements concluded between the two countries. ARTICLE 10

This Memorandum shall enter into force on the date of its signature, and shall remain valid for a period of 5 (five) years. It shall automatically be renewed for a period of 5 (five) years, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate it at least 3 (three) months prior to the intended date of termination.

This Memorandum was signed in the city of Jakarta on the date of 5 January 2016, in duplicate in the Indonesia, Arabic, and English language, all text being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail

For

For

the Ministry of Foreign Affairs

the Ministry of Foreign Affairs

of the Re public o f Indo nes ia

o f the Sultanate of Oman

Yuri 0 . Thamrin

Nazar bin Al-Julanda ALSAID

Director General for Asia-Pacifi c

Ambassador of the Sultanate of Oman

and African Affairs

to the Republic of Indonesia