REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL REPUBLIK FIJI
TENTANG PENDIDIKAN DIPLOMATIK, PELATIHAN, DAN KEGIATAN BERSAMA
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama lnternasional Republik Fiji, (selanjutnya masing-masing disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak");
BERKEINGINAN untuk lebih mengembangkan dan memperkuat hubungan dan kerja sama yang bersahabat yang telah ada antara kedua negara melalui pertukaran pandangan mengenai isu-isu bilateral, regional dan internasional, yang menjadi kepentingan bersama;
MEMPERTIMBANGKAN khususnya kebutuhan untuk mengembangkan . dan meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pelatihan untuk para diplomat;
MEMPERTIMBANGKAN kebutuhan untuk membentuk mekanisme konsultasi berkala antara para Pihak dalam pengkajian dan pengembangan kebijakan diplomatik yang menjadi kepentingan bersama, berdasarkan asas-asas saling menghormati dan saling memahami;
MEMPERHATIKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
TELAH MENCAPAI kesepahaman sebagai berikut:
PARAGRAF1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk mengintensifkan kerja sama peningkatan kapasitas pada bidang program pendidikan dan pelatihan bagi para diplomat dan memperkuat dialog kebijakan diplomatik secara reguler antara Para Pihak.
PARAGRAF2 BIDANG KERJA SAMA
Bidang kerja sama dibawah MSP ini terdiri dari: 2.1.
Pengembangan komunikasi langsung antar Menteri, dan Pejabat-pejabat Senior dari kedua Kementerian;
2.2.
Kerja sama intensif antara lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan Para Pihak, termasuk di dalamnya melalui partisipasi pada program pendidikan dan pelatihan diplomatik, saling kunjung, pertukaran informasi dan kiat sukses serta penerbitan nasional maupun internasional;
2.3.
Dialog konsultatif kebijakan antara lembaga-lembaga pengkajian dan pengembangan kebijakan Para Pihak, termasuk di dalamnya melalui kegiatan-kegiatan pertemuan, lokakarya, seminar, konferensi, maupun penelitian
bersama
mengenai topik-topik
yang
meliputi
kebijakan
diplomatik, hubungan dan kerja sama bilateral, termasuk isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak;
PARAGRAF3 LEMBAGAPELAKSANA Para Pihak melalui saluran diplomatik akan saling menyampaikan informasi mengenai lembaga terkait yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan
MSP ini.
PARAGRAF 4 PENGATURANPELAKSANAAN Untuk tujuan pelaksanaan MSP ini, Para Pihak akan memutuskan, melalui saluran diplomatik, tentang modalitas teknik untuk kegiatan yang diusulkan dalam setiap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2.
PARAGRAF 5 PENGATURAN KEUANGAN 5.1.
Pengaturan keuangan untuk kegiatan yang dibuat berdasarkan MSP ini akan ditentukan oleh Para Pihak atas dasar kasus per kasus untuk pelaksanaannya.
5.2.
Para Pihak akan membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam MSP ini dengan sumber daya yang diperuntukkan dalam anggaran masing-masing tergantung pada ketersediaan sumber daya tersebut dan sesuai dengan hukum nasional dan peraturan masing-masing negara.
PARAGRAF6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Para Pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan inteletual yang dapat timbul dari pelaksanaan MSP ini akan dimiliki bersama dan pemanfaatannya akan diatur dalam pengaturan terpisah antara Para Pihak.
PARAGRAF7 KERAHASIAAN
7.1.
Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data rahasia dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan
MSP ini, Pihak tersebut wajib memperoleh persetujuan tertulis tertebih dahulu dari Pihak lain sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan.
7 .2.
Para Pihak menyetujui bahwa ketentuan paragraf ini akan terus mengikat Para Pihak meskipun MSP ini telah kadaluwarsa atau berakhir.
PARAGRAF8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan atau perbedaan antara Para Pihak tentang penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan melalui musyawarah atau negosiasi antara Para Pihak.
PARAGRAF9 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Setiap Pihak wajib menjamin bahwa semua personil yang terlibat dalam kegiatan MSP ini tidak
akan
ikut serta
dalam
kegiatan politik dan/atau
usaha
komersial di negara tuan rumah, dan wajib bertindak sesuai dengan kerangka kegiatan kerjasama berdasarkan MSP ini .
PARAGRAF10 AMANDEMEN
MSP ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Peninjauan dan perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PARAGRAF 11 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN
11 .1.
MSP ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
11 .2. MSP ini akan tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) periode berikutnya untuk 5 (lima) tahun. Salah satu Pihak dapat menghentikan MSP ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya, melalui saluran diplomatik.
11.3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan dari setiap program , proyek atau pengaturan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai dengan selesainya program, proyek atau pengaturan dimaksud, pada saat pemberitahuan atau penghentian tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati lain .
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT di
Nacl\,tji
tahun dua ribu
pada tanggal
emt>crt ~\Qs"
, dalam
de\apan \:2\a~
bulan
~o\
rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia
dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN
REPUBLIK INDONESIA
KERJA SAMA INTERNASIONAL REPUBLIK FIJI
Signed
Signed
R.M. MA'kTY N(JQATALEGAWA
RATU INOKE KUBUABOLA
1Ji /,.teri
Menteri
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION OF THE REPUBLIC OF FIJI ON DIPLOMATIC EDUCATION, TRAINING AND JOINT ACTIVITIES
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Republic of Fiji (hereinafter referred to singularly as the "Party" and collectively as the Parties");
DESIRING to further develop and strengthen the existing friendly relations and cooperation between the two countries through the exchange of views on bilateral, regional and international issues of mutual interest;
CONSIDERING in particular the need to develop and foster closer cooperation in the field of education and training for diplomats;
CONSIDERING the need to establish a mechanism for regular consultation between the Parties in diplomatic policy planning and development of mutual interest, based on the principles of mutual respect and understanding;
TAKING INTO ACCOUNT the prevailing laws and regulations of the respective countries;
HAVE REACHED an understanding as follows:
PARAGRAPH 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding (MOU) are to intensify capacity building cooperation in the area of education and training for diplomats
and to strengthen diplomatic policy dialogues on regular basis between the Parties.
PARAGRAPH 2 AREAS OF COOPERATION
The areas of cooperation under this MOU comprise of:
2.1.
Establishment of direct communication between Ministers, and Senior Officials of the Parties;
2.2.
Intensive cooperation between institutions of education and training of the Parties, including through participation in diplomatic education and training programs, exchanges of visits, exchanges of information and best practices as well as national and international publication;
2.3.
Consultative policy dialogue between policy planning and development institutions of the Parties, including through activities such as meetings, workshops, seminars, conferences as well as joined researches on topics
that cover diplomatic policies, bilateral relations and cooperation, including regional and international issues of mutual interest between the Parties.
PARAGRAPH 3 IMPLEMENTING AGENCIES
The Parties through diplomatic channels will inform each other as to the relevant agencies that will be responsible for the implementation of this MOU.
PARAGRAPH 4 IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
For the purpose of the Implementation of this MOU, the Parties will decide, through diplomatic channels, on the technical modalities of proposed activities in each area of cooperation as referred to in Paragraph 2.
PARAGRAPH 5 FINANCIAL ARRANGEMENT
5.1.
The financial arrangements of the activities made under this MOU shall be determined by the Parties on a case-by-case basis for their implementation.
5.2.
The Parties will finance the activities referred to in this MOU with the assigned resources in their respective budgets subject to availability of such resources and in compliance with their national laws and regulations.
PARAGRAPH 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
The Parties agree that any intellectual property arising from the implementation of this MOU will be jointly owned and its utilization shall be subject to a separate arrangement between the Parties.
PARAGRAPH 7 CONFIDENTIALITY
7.1.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulting from the cooperation activities under this MOU, it must obtain prior written consent from the other Parties before such disclosure can be made.
7.2.
The Parties agree that provision of this paragraph shall continue to be binding to the Parties notwithstanding the expiration or termination of this MOU.
PARAGRAPH 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute or difference between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this MOU shall be settled amicably through mutual consultation or negotiation between the Parties.
PARAGRAPH 9 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Each Party shall ensure that all personnel engaged in the activities under this MOU will not participate in any political affairs and/or commercial ventures in the host country, and shall act within the framework of activities of cooperation under this MOU.
PARAGRAPH10 AMENDMENT
This MOU can be reviewed or amended at any time by the mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendments shall enter into operation on such dates as may be determined by the Parties and will form an integral part of this MOU.
PARAGRAPH11 ENTRY INTO OPERATION, DURATION AND TERMINATION
11.1. This MOU will enter into operation on the date of its signing.
11.2. This MOU shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for another period of five (5) years. Either Party may terminate this MOU at any time by giving written notification at least three (3) months prior to the intended date of termination, through diplomatic channels.
11.3. The termination of this MOU will not affect the implementation of any ongoing programs, projects or arrangements made under this MOU until the completion of such programs, projects or arrangements, at the time of the notification or such termination unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU.
DONE in
Naa\, f~i
year of two thousand
e~tEen+h day of Jurfl in the and fo'-\r*een , in duplicate, in the Indonesian on
and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
FOR
FOR
THE MINISTRY OF FOREIGN
THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF
AND INTERNATIONAL COOPERATION
INDO! :SIA
OF THE REPUBLIC OF FIJI
Signed R.M. MARTY M.
~ATALEGAWA
Mir~~ter
Signed RATU INOKE KUBUABOLA Minister
