MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN 1

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 12 TAF-IUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAF-I DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUE-IAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

a. bahwa untuk rnencapai peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendaflan atas penyelenggaraan kegiatan pernerintahan di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisteni Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pads huruf a, dilaksanakan dengan berpèdonian pada sistern pengendalian intern pemeriritah untuk mernberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan seat negara can ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c.

bahwa berdasarkan pertinibangan sebagaimana dimaksud path huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian - Intern Pernerintab di Kementerian Luar Negeri dan Perwakitan Republik Indonesia;

Mengingat

I. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Liar Negeri (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanibahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4

(2

MENTERI LkJAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA -2-

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharann Negara (Lerriuian Negaia cepubllk Indonesia 'Fahun 2uu4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengetolaan dan Tariggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Peraturan Penierintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bararig MUik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

6. Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pen,erintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sisteni Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 9.

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/0TN112004101 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tate Kerja Perwakilari Republik Indonesia di Luar Negeri;

10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tate Kerja Kementerian Luar Negeri;

MENTERI WAR NEGERI REPIJGLIK INDONESIA -3-

Memperhatikan: I Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan reningkatan ,AkuntaDditas reuangan Negara;

2.

tnstruksi Presideri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan den Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

3.

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaari dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG FENYELENGGARJAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

GAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I Dalam Peraturan Menteri ni yang dimaksud dengan:

Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pads tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan can seluruh pegawai untuk memberikan keyskinan memadai atas tercapainya tujuan organised melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengarnanan aset negara; dan ketsatan terhadap peraturan perundang-undangan. 2.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan saris proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian.

0

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

-43.

Pengawasan Intern adalah selurth proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain ternadap penyeienggaraan tugas dan fungal organisasi dalarn rangka niernberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan teiah dilaksanakan sesual dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (untuk kepentingan pinipinan) dalam mewujudkah tata kepernerintahan yang balk.

4.

Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri,

5.

Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplornatik dan Perwakilan Konsuler yang secara resmi niewakili dan rnemperjuangkn kepentingan bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia di Negara Penerinia atau pada Organisasi Internasional,

6.

Menteri adalah Menteri Luar Negeri sebagai penanggung jawab penyelenggaraan SPIP di kenienterian Luar Negerl dan Perwakilan Republik Indonesia.

7.

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pejabat Eselon I di Kementerian Luar Negeri yang melaksanakan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan SPIP Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bertanggung jawab Iangsung kepada Menteri Luar Negeri.

8.

Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawas intern pernerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada fylenteri Luar Negeri.

9.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Pusdikiat adalah unit Eselon II yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di kenienterian.

10.

Baden Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pernerintah selaku pembina penyelenggara SPIP yang bertanggung jawab Iangsung kepada Presiden,

I

MENTERI LUAR NEGERI REPUBL$K INDONESIA

-5BAB IL KEVVENANGtki4 rNGENDALf\N Pasal 2

(1)

Menteri berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern kegiatan pemerintahan di Kementerian dan Perwakilan untuk mencapal peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

(2)

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian dan Perwakilan sebagairnana dimakeud pads ayat (1)4 dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedornan pada Peraturan Perundang-undangan.

(3)

Menteri rnenetapkan Sekretaris Jenderal selaku koordinator pelaksanaan SPIP di Kementerian dan Perwakilan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP PADA KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

Pasal S

(1)

Masing-masing unit Eselon I dan Eselon II Kementerian, serta Perwakilan wajib menerapkan SPIP yang nieliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a.

Lingkungan Pengendalian;

b.

Penilaian Risiko;

C.

Kegiatan Pengendalian;

d.

Informasi dan Kornunikasi; dan

e.

Pemantauan Pengendalian Intern.

(2)

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditaksanakafl menyatu den menjadi bagian integral dan kegiatan di Kementerian dan Perwakilan.

"7

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

-6-

-'asal 4 (1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Kementeran dan Perwakilan. (2) Masing-masing unit Eselon I dan Eselon II membentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Eselon I atau Eselon U bersangkutari. (3) Susunan dan tugas Satuan Tugas Pelaksana SPIP Ken,enterian ditetapkan dengan Képutusan Menteri. (41 Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Kementerian terdiri dan para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro, dan Kepala Pusat sebagai anggota. (5) Masing-masing Perwakilan membentuk Satuan Tugas Pelaksana SPIP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

8ABIV PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGAR,4AN SPIP Pasal 5 (1) Pejabat pada masing-masing unit Eselon I dan Eselon II Kementenian bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di satuan kenja danlatau unit kerja masing-masing. (2) Pejabat pada masing-masing Perwakilan bertanggung jawab Was efekttvltas penyelenggaraan SPI di perwalcilan masing-masing. (3) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SR, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementenian dan Perwakilan, guna teroapainya kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

MENTERI LUAR NLGERI REPUBLIK INDONESIA -7(4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SPJP, dilakukan pendidik?i den pelatihan SPIP I epacia anuxa Satuan 1 ugas Peiaksana Svir atau pejabat terkait,

Pasal 6 (1)

Pengawasan intern sebagaimana dimakaud d&am Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melalul: a.

audit;

b,

reviu;

C.

evaluasi;

d.

pemantauan; dan

e.

kegiatan pengawasan Iainnya.

(3) Pendidikan dan petatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan cleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP, Kementerian dan Perwakuan melalui Inspektorat Jenderal berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Nasional Penyelenggara SPtP.

MENTERJ WAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

-8Pasal 8 Peraturan Kienteri mi mulai berlaku pada tanggal diuridangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Luar Negeri mi diundángkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta paciatanggal 6 Desember 2011 MENTERI LUAR NEGERI

EGAWA

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 6 December 2011 MENTERI HUKUM DAN I-{AK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2011 NOMOR 787

LAMPIRANZ

MENTERI WAR NEGERI REPUBLIK NDONESA

KEPUTUSAN MENTER! LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 158/B/KP/J/2013/01

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDAUAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN WAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a,

bahwa Kementerian Liar Negeri sebagai bagian dan instansi Pemenintah wajib rnenerapkan Peraturan Pemenintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memberikan keyakinan yang mernadai bagi tercapainya efektivitas clan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, can ketaatan terhadap peraturan perundangündangan di Kenienterian Luar Negeri.

b.

bahwa untuk melaksanakan PsaI 4 ayat (3) Peraturan Menteni Luar Negeni Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian Luar Negeri, penlu rnernbentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pernenintah di llngkungan ICementenian Luar Negeri;

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaipiana dimaksud dalam huruf a, perlu nienetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendahan Intern Pemerintah pada Kernentenian Luar Negeni sebagai penyelenggara petaksanaan SPIP di Ken'enterian Luar Negeri.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babes Korupsi, Kolusi can Nepofisnie;

2.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 72hun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388),

J

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tah''n 2003 tentana Keuangan Neqarr

4,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Femeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

6.

Peraturan Pemerntah Nomor 60 Tahun 2003 tentang Sstem Pengend&ian Intern Pemerintah;

7.

Instruksj Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan AkuntabiUtas Keuangan Negara;

8.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

9.

Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tate Kerja Kementerian Luar Negeri; 11

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistern Pengendahan Intern Pernerintah cli Karnenterian Luar Negeri,

M EM U US K A N: Menetakan

: KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI tENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar. Negeri yang selanjiitnya disebut Satuan Tugas Pelaksana SPP, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang fidak ferpisahkan dari Keputusan int.

KEDUA

Tugas Satuan Tugas Pelaksana SPLPadalah:

1.

Pengarah Melakukan pembinean dan pengarahan kepada Satuan Tugas Pelaksana SPIP seh$ngga penyelenggaraan SPIP di Kementerian Luar Negeri terlaksana dengan balk.

11. Penanggungawab 1. Bertanggungjawab atas tata kelola tahapan peny&enggaraan SPIP; 2 M'ry- rr'man pelaksanaan 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

III. Ketua: 1. Mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Pelaksana SPIP; 2. Menyusun rencana tindak danjadwal pelaksanaan SPIP; 3. Menyusun dan menyampaikan laporan keniajuan semua kegiatan kepada penanggungjawab secara periodik; 4. Menetapkan tim evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan SPIP pada satuan kerja.

IV. Sekretaris/Anggota 1. Memahami peraturan perundang-uridangan pedornan atau referensi lainnya terkait dengan SPIP; 2. Mempersiapkan instrumen—instrumen pelaksanaan SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan mengoreksi instrumen yang sudah dimiliki Kementerian Luar Negeri; 3. Mempersiapkan indikator sebagal alat ukur sub-sub unsur pelaksanaan SPIP; 4. Mempersiapkan penyusunan rencana tindak dan jadwal pelaksanaan SPIP; 5. Mempersiapkan laporan kemajuan kegiatan secara periodik; 6. Melakukan diagnostik penerapan unsur-unsur SPIP bagi seluruh Pegawai Kementerian Luar Negeri; 7. Mempersiapkan instrumen dari setiap unsur/sub unsur SPIP dalam rangka penyelenggaraan SPIP di hngkungan Kementerian Luar Negeri. KETIGA

Masa tugas Satuan Tugas Pelaksana SPIP adalah 1 (satu) tahun terhitung mulai I Januari sanipai clengan 31 Desember 2013.

4

-4-

KEEMPAT

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan mi libebankar. pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2013,

KEUMA

Keputusan mi mu!ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

013

LAMPIR,AN KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR

1681B/KF'1112013/01

TANGGAL

3

nurI 2013

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

I.

Pengarab

Menteri Luar Negeri

II.

Penanggung Jawab

Sekretaris Jenderal

III.

Ketua

IV.

Sekretaris

Anggota

-i Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Amerika den Eropa 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Multilateral 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Pubhk 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Hukun dan Perjanjian Internasional 7, Sekretaris Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 8. Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 9. Kepala Biro Administrasi Menteri 10.Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan 11.Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi 12.Kepala Biro Kepegawaian 13.Kepala Biro Keuangan 14, Kepala Biro Perlengkapan

15.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 16.Kepala Pusat Koniunikasi

e

E I U RNEGErJ ,

.4

nun" R M, MARTY

1

NATALEGAWA

LAMPIRANJ

PERATURAN KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (S°IP) vADA KEMLNTERIAN LUAR NEGERI NOMOR 00001/PWNI/2013/10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a.

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia diperlukan suatu pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan yang jelas clan terarah clan tepat sasaran;

b.

Bahwa dengan tetah terbentuknya Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada Kementerian Luar Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 168/8/KP/I/2013/01 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri maka pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan menjadi acuan kerja Satgas SPIP dalam pelaksanaan SPIP;

C.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Ketua Satuali Tugas Pelaksanaan SPIP tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia;

1

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Fenye!enggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penieriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Femerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PehgendaUan Intern Pemerintah; 5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Per-1326/KILB/2009 tentang Penyecenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perubahan Kepmenlu No. SK.06/NOT/VI/2004/01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indoneisa di Luar Negeri; 7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fenyeienggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; 9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 1681B1KPfI12013101 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri.

MEMUTIJSKAN Menetapkan :

PERATURAN KETUA SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

2

Pedoman Umum Pelaksanaan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah

PERTAMA

(SPIP) pada Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan mi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan mi; KEDUA

:

Satuan Tugas SPIP Kementerian Luar Neqeri dalam melakeanakan OP!P wajib mengacu kepada Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia;

KETIGA

:

Untuk menjaga efekflvitas Pelaksanaan SPIP, Setiap anggota Satuan Tugas membentuk gugus tugas SPIP di Satuan Kerja masing-masing;

KEEMPAT :

Pengawasan dan penuaian pelaksanaan SPIP pada Kementerian Luar Negeri dilaksanakan oteh Inspektorat Jenderal;

KELIMA

:

Peraturan mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Padatanggal 10 Juni 2013 Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri

Sugeng Rahardjo

3

LAMPIRAN Peraturan Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri 000011PW1V112013110 Tahun 2013 Nomor Tanggal 10 Juni 2013.

PEDOIVIAN UMUM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA i:i

L'II

iir.i I Iki :V Iaii:i i 'U t4IthIitLiJ1tKi1iFpIsRI*1it.!

DAFTAR 1St A. LATAR BELAKANG B.

.1

DASARHUKUNA .................................................................... ............. ................... ............................................. 2

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP SPIP.........................................................................................................3 D. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI .............................................4 1. Tahap Persiapan ...............................................................................................................................................4 2. Tahap Pelaksanaan ...........................................................................................................................................4 3. Tahap Pelaporari dan Evaluasi ........................................................... ............................................................... 4 E. PEMETAAN PENYELENGGARAAN SPIP PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI ..............................4 F. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI ..........................................5 1. Ungkungan Pengendalian ......... ................................................................ ....................................... ................. 7 2, Penflalan Risiko ................................................... ............................................. .......... ....................................... 7 3. Kegiatan Pengendalian .....................................................................................................................................9 4. Informasi dan Komunikasi ..............................................................................................................................10 S. Pemantauan Pengendalian Intern..............................................

10

G. PELAPORAN PELAKSANAAIN SPIP .......................................

11

H. SUSUNAN SATGAS SPIP ........................................................

12

I. LINGKUP TANGGUNG JAWAB SATGAS SATUAN KERJA

12

J.

13

PENUTUP ..............................................................................

A. LATAR BELAKANG I. Sistem Pengendalian Intern adaah proses integral yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seiuruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melaIui kegiatan yang efektif dan efisien; keandalan peIàporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundangangan. 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. 3. SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ctimaksud adalah upaya untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang Iebih akuntabel dan transparan, meIalui sistem yang dapat memberi keyakinan yang meniadai bahwa penyeienggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara ekonomis, efisien dan efektif, penyajian pelaporan keuangan negara secara handat, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-

4. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Keuangan Negara, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian adaIah: a. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Negara yang seusai dengan prinsip 3ETA (Ekonomis, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel); b. Mempercepat penyeIenggaraan SPIP; c. Mengefektifkan dan mengintensifkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawasi terselenggaranya SPIP, memberi peringatan dm1 dan meningkatkan tata kelola Tugas dan Fungsi (TUSI) Kementerian. 5. Penyelenggaraan SPIP di Iingkungan Kementrian Luar Negeri, diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 6 Desember 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Habman 1 dad 13

Dalam Permenlu tersebut, dinyatakan bahwa masing masing unit Eselon I dan Eselon It Kementerian Luar Negeri wajib menerapkan SPIP sebagai bagian integral dari kegiatan di Kemlu. 6. Dalam rangka pengawasan implementasi Reformasi Birokrasi dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kemlu, maka penerapan SPIP di seluruh sQtan kerja di Iingkungan Kementerian Luar Negeh rnt3¼ untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. a. Pasal 55 ayat (4): Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintah, b. Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di Iingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerlksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Pasal 12: Dalam rangka penieriksaan keuangan dantatau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). a. Pasal 2 ayat 1: SPIP mewajibkan Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang handal agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efesien, efektif, transparan dan akuntabel. b. Pasal 2 ayat 2: Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP.

Halaman 2 dan 13

10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabititas Keuangan Negara. Diktum 2: Mempercepat penyelenggaraan Sistem Pengendaflan Intern Pemerintah (SPIP) untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah yang efisien clan efektif, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, pengelolaan aset negara yang tertib dan aKuntabel, serta ketaatan terhaclap peraturan perunclang-undangan. 11. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia. 12. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 168/B/KP1I12013101

Tahun 2013 tentang

Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendallan Intern Pernerintah pada Kementerian Luar Negeri. C. TUJLJAN DAN RUANG LJNGKUP SPIP 13. Pedoman Umum Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan praktis mengenai pelaksanaan unsur-unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menyangkut Iuasnya cakupan SPIP maka penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik clan kompleksitas permasalahan clan sistem pengendalian intern di Kementerian Luar Negeri maupun Perwakilan Republik Indonesia, 14. Pedoman umurn pelaksanaan SPIP mi belum mengatur teknis penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan sebagaimaan diatur dalam sub-sub unsur SPIP seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimaksud, Pedoman Umum SPIP Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia disesuaikan dengan prioritas permasalahan clan Iangkah-Iangkah pengendahan yang dianggap perlu segera dilaksanakan di Satuan Kerja di Iingkungan Kementerian Luar Negeri clan Perwakilan Republik Indonesia. Pengembangan pelaksanaan SPIP secara rinci dapat dilaksanakan secara bertahap oleh masing-masing Satuan Kerja Sesuai dengan kebutuhannya clan merujuk kepada sub-sub unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Femerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Halarnan 3 dad 13

D. TAHAPAN PENYELENGGARAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Tahap Persiapan: a. Penetapan Surat Keputusan Menterf Luar Negeri tentang SPIP sebagai dasar hukum Penyelenggaraan SPIP di Iingkungan Kementerian Luar Negeri. b, Perneiaan 3PM ul iingkuiigai

jc

a Lar Negeri urtuk mendent[iraa A1aa of

Improvement dalarn penerapan SPIP. c. Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) SPIP di seluruh Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri. d. Sosialisasi SPIP kepada seluruh Satuan Kerja Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia. e. Pelatihan SATGAS SPIP yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, 2. Tahap Pelaksanaan: a. Menyusun aturan teknisl infrastruktur / instrumen (SOP) pelaksanaan SPIP. b. Membuat Standar Penilaian pelaksanaan unsur-unsur SPIP. c. Menyusun Mekanisme koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan SATGAS SPIP. 3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi: a. Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan, hambatan kegiatan, dan saran perbaikan. b. Evaluasi hasil penyelenggaraan SPIP. c. Time Frame penyampaian laporan. E. PEMETAAN PENYELENGGARAAN SPIP PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI 15. Pemetaan (diagnostic assessment) persiapan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP pada Kementerian Luar negeri, antara lain menyimpulkan:

Halaman 4 dark 13

a. Struktur pengendalian intern di Kemlu belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP; b. Prioritas perbaikan perlu diletakkan pada unsur lingkungan pengendalian dan penilaian risiko pada setiap proses tahapan manajemen. 16.

Berdasarkan Pemetaan SPIP dimaksud •Kemlu perlu melaksanakan hal-hal sebagal berikut: a. Menyusun kebijakan dasar penegakan integritas dan nilai etika Kementerian dalam bentuk Keputusan Menteri; b. Menyusun SOP I prosedur kerja bagi flap bagian yang terkait dalam tahap perencanaan anggaran sampai dengan tahap pelaporan serta pemantauan anggaran; c. Melakukan langkah-langkah evaluasi/audit kinerja/audit operasional atas: I Penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam uralan jabatan dan prosedur kerja, soda akuntabilitas proses perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan serta pemantauannya. ii. Akuntabilitas proses perencanaan anggaran sampai dengan pelaporan serta pemantauannya. d. Menyusun rencana/desain pembangunan struktur pengendalian risiko dalam penetapan kegiatan dan penganggarannya di setiap level Satuan Kerja. e. Menyusun metode dan mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang memuat identifikasi risiko pada anggaran Satuan Kerja soda penanganannya.

F. PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SPIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP menetapkan 5 (lima) unsur dan subunsur SPIP yang harus ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagaimana tercermin dalam diagram sebagai berikut:

Halarnan 5 dad 13

Unsur SPIP, PP No.

[ tnf:rrnasd:n

p:zi:

[PenilalanResiko

Pengend:Ian I L

I L

Pemantaun Pengendalian Intern

1saianakomonikaj

Identifikai i isiko it;

Koliflullen terhadap kompetensu

kepernimpinin yang kondu

Struktur OIanhiSaM Yang sesual kebu to han

pencieIeasian iewenang clan

tanggung jav,ab

{

Analisis Risiko

_IPeInhinaansumbelI -

Pengendalian Tpenzeiola.atl Si,tetn hforinasi

1-lobungan keija Yang )),III(

vaivasi terpisait

Tindak lanju

fisik I Pengeanlalian atas aset

T

Kebijalcan yang cehat tentang pembinaan SUM

Peran APiPyang efektif

i

Penetapan clait ionclikator i dan

tilctii an kinerja

Pew

-4I

sahan tongs

Otorisasi dan kejadian panting

Pencatatan yang aicu. at dan tepat vaktu

Penthatasan alcses atas somber daya

Akuntabilitas tel SLI daya

Dokun,entasi atas 511

Halaman 6 dari 13

Untuk terwujudnya SPIP yang kuat dan efctif, maka kelima unsur SPIP tersebut hams diterapkan secara terintegrasi dan menjadi bagian integral dari kegiatan Kementenian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sebagai langkah awal penerapan SPIP, Pedoman Umum Pelaksanaan SPIP di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan di Luar Negeri adalah sebagai berikut: I

[!ngkungan Pengendalian Kemampuan Satuan Kerja untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja kondusif akan menjadi niotivasi kuat bagi para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pekerjaannya. Untuk menciptakan lingkungan pengendalian diniaksud, Satuan Kerja perlu memperhatikan 3 (tiga) aspek utania dalam mewujudkan dan memeUhara lingkungan kerja yang kondusif berkaitan dengan penilaian terhadap aspek organisasi dan keiembagaan aspek ketatalaksanaan (proses bisnis) dan aspek kompetensi Sumber Daya Manusia. Lingkungan pengendalian antara lain diiaksanakan meIaui: a. Memantau penegakan perilaku, disiplin, dan integritas pegawai; b. Memantau efektifitas pelaksanaan Uraian Tugas, Prosedur dan Mekanisme Kerja serta efektifitas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan-kegiatan Satuan Kerja; c. Memantau aktivitas dan produktivitas kinerja pegawai dalam rangka pencapalan sasaran kinerja Satuan Kerja; d. Memantau kebutuhan fisik dan non fisik organisasi tenmasuk peningkatan kemampuan pegawai; e. Meiakukan pengawasan atas capaian kinerja dan pemanfaatan anggaran pada Satuan Kerja berdasarkan prinsip-pninsip anggaran berbasis kinerja; f Melakukan penibinaan dan peningkatan konipetensi SDM dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Penilaian Risiko Penilaian nisiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi. Manajemen pengelolaan risiko adalah cara

Halanian 7 dad 13

bagaimana menangani seniva risiko yang ada di dalarn pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja. Tahapan-tahapan pada proses penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan penanganan risiko. Penilaian risiko terdiui dan tahap identifikasi dan anaflsis risiko serta penyelesaiannya. a. Identifikasi risiko Identifikasi risiko antara lain dilaksanakan melalui: iii.

Mengkaji perencanaan dan pelaksanaan kinerja dan keuangan Satuan Keuja sesuai dengan dokumen perencanaan dan target yang hendak dicapai;

iv.

Melakukan deteksi dm1 terhadap potensi permasalahan menyangkut tata kelola kepegawaian, barang, dan keuangan serta pelaksanaan tugas dan fungsi;

v.

Mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

vi.

Memantau serapan anggaran DIPA Satuan Kenja agar sesuai dengan peruntukannya;

vii.

Membuat daftar potensi risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan cara mengatasinya.

b. Analisis Risiko Analisis Risiko antara lain dilaksanakan melalui: I. Menganalisa apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksahakan telah sesuai dengan dokumen perencanaan; U. Menganalisa apakah anggaran yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan; iii.

Menganalisa apakah anggaran yang digunakan telah sesuai dengan pninsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

iv.

Menganalisa apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berpotensi menyebabkan kerugian negara dan/atau mempeukaya individu atau pihak tententu.

Halarnan 8 dari 13

3. Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk rnemastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh persoriil scrj dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinva penyimr-'igan terhadap potensi penyimpangan atau titik kritis. Kegiatan pengendalian antara lain dapat dilaksanakan nielaiui: a. Pengendalian Anggaran I. Memastikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja berbasis kinerja dan berorientasi hash; U. Memastikan penyerapan DIPA berdasarkan perencanaan kinerja yang efektif dan efisien serta tepat sasaran; Hi. Mernastikan pengelolaan dan pelaksanaan qnggaran berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan; iv.

Memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran;

v.

Memastikan transaksi keuangan dilakukan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan.

b. Pengendalian Barang Milik Negara I. Melaksanakan sikius tata kelola Barang Milik Negara terlaksana dengan benar dimulai dengan perencanaan kebutuhan, penggangaran, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, pengawasan hingga pelaporannya; ii. Memastikan terlaksananya tertib pecatatan Barang Milik Negara dan aset negara; Hi. Memastikan terlaksananya SIMAK BMN dengan tertib dan teratur sesuai dengan kondisi sebenarnya dan mencakup seluruh transaksi yang terjadi; iv. Memastikan tertib barang persediaan dan pemeliharaan.

Halaman9dari 13

c. Pengendalian Kirierja I. Mengawasllmemantau penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); ii. Memastikan penyusunan dokurnen SAKIP melibatkan para pemangku jabatanlpelaksana funqs Perwakilan dalam Satuan Kerja; HE Memantau sistem pendokumentasian seluruh laporan hasH rangkaian kegiatan; iv.

Pengawasan terhadap sistem kearsipan Satuan Kerja;

v.

Memantau tertib administrasi persuratan dan kerahasiaan dokumen penting.

4. Informasi dan Komunikasi Satuan Kerja wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, Satuan Kerja harus menyediakan dan memanfaatkan berbagal bentuk dan sarana komunikasi, mengelola, mengembangkan, dan mernperbarui sisten'i informasi secara terus menerus melalui pencatatan dan pelaporan. Unsur Informasi dan Komunikasi antara lain dapat dflakukan melalui: a. Mengawasi pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi; b. Memastikan komunikasi tindak lanjut hasH rapat dilaksanakan dengan balk; c. Melakukan pengawasan terhadap penge!olaan dan penanganan pengaduan masyarakat; d. Memastikan kebijakan pimpinan dapat dikomunikasikan dengan baik dan dipahanii serta dilaksanakan dengan balk; e. Tertib administrasi komunikasi. 5, Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilalan atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi Iainnya segera ditindaklanjuti, kegiatan pemantauan Sistem Pengendalian Intern

Halanian 10 dari 13

untuk menilai kualitas kinerja darl waktu ke waktu dan memastikan rekomendasi hsil audit dan review telah ditindakianjuti. Pimpinan instansi berkewajiban menindakianjuti sesuai rekomendasi tiasil pengawasan. Dapat berupa tindakan administratif dan penyelesaian kerugian negara. Unsur Pemantauan pengendalian intern antara lain dapat dilaksanakan melalui: a. Memastikan apakah setiap unsur sr' sudah dilaksanakan dengan tepat; b. Mengidentifikasikan hambatan dalam pelaksanaan SPIP; c. Membenikan rekomendasi atas permasalahan dalam penerapan SPIP; d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPIP. G. PELAPORAN PELAKSANAAN SPIP 1.

Lingkup Pelaporan Laporan penerapan SPI mencakup 5 (lima) unsur SPIP dan difokuskan pada realisasi kegiatan pada program Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeni dalam mendukung visi dan misi Kementerian Luar Negeni dan Perwakilan Republik Indonesia.

2.

Teknis Penyajian Pelaporan Laporan Satgas SPIP disusun berdasarkan penilaian lima unsur SPIP tersebut menggunakan instrument berupa checklist. Sebagai defter uji yang dinhlai minimal mencakup komponen sebagaimana tercantum pada checklist yang disiapkan oleh Satuan Kerja mengenai komponen yang akan dinilai. Apabila masih ada cakupan daftar uji yang dipandang signifikan dalam mendukung penerapan SPI dapat ditambahkan pada masingmasing aspek sesuai kebutuhan Satuan Kerja.

3.

Monitoring dan Evaluasi a. Monitoring dan evaluasi hasil penilaian penerapan SPI bertujuan untuk mengetahui kesesuaian/konsentrasi capaian penerapan penilaian SPI pada setiap Satuan Kerja lingkup Kementerian Luar Negeri sebagaimana yang dilaporkan dalam bentuk laporan perkembangan penerapan SPI setiap triwulan dan tahunan.

Halaman 11 dari 13

b. Monitoring dan evaluasi hasH penilaian penerapan SPI diharapkan dapat berfung& sebagai tindakan korektif terhadap penerapan lima unsur SPI sehingga pelaksanaan SPI di lingkup Kementerian Luar Negeri dapat terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Pedoman yang ada, o. Pelaksana monitoring dan evaluasi hasH penilaian penerapan SPI ada!ah Satgas SPIP Kementerian Luar Negeri, sedangkan ohyek r Gnhtoring dan evaluasi adalah Satuan Kerja Iingkup Kementerian Luar Negeri. d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap semester dengan metode laporan pelaksanaan kegiatan masing-masing bagian dan wawancara untuk seianjutnya dilakukan analisis dan kajian. Hasilnya disusun dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi penilaian penerapan SPI yang dibuat minimal satu tahun sekali.

H. SUSUNAN SATOAS SPIP 1.

Setiap Eselon I bertanggungjawab secara keseluruhan atas terselenggaranya SPIP di Unit Kerjanya;

2.

Setiap Eselon II bertindak selaku Ketua Satgas di Jingkungan Satuan Kerjanya masingmasing;

3.

Ketua Satuan Tugas di bantu oleh 2 (due) staf dalam penyelenggaraan SPIP;

4.

Kepala Perwakilan betindak sebagal Ketua Satuan Tugas dan dibantu oleh Pejabat Dinas Luar Negeri yang bukan Pengelola anggaran Perwakilan;

5.

Jumlah anggota Satuan Tugas di Pewakilan disesuaikan dengan jumlah PDLN yang ada.

I. LINGKUP TANGGUNG JAWAB SATGAS SATUAN KERJA 1.

Setiap anggota Satgas SPIP berkewajiban untuk secara pro aktif mendorong terciptanya pengendahan intern.

2.

Satgas SPIP bertanggungjawab dan wajib menyusun laporan hasH pelaksanaan tugasnya secara berkala.

Halaman 12 darl 13

3. Satgas SPIP berkewajiban menyampikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Kementerian Luar Negeri c.q. Inspektorat Jenderal sebagai Penilal Pelaksanaan SPIP Kementerian Luar Negeri. J. PENUTUP Menqingat Iuasnya ruang Iingkup unsur—unsur SPIP, Pedoman pelaksanaan Satgas SPIP ic:&but rrc;upakan standar atau Jpat d;kernLagksn o!eh ;;asing-masirig Satuan Kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sebagai tahap awal, Satgas Satuan Kerja dapat membuat skala prioritas pelaksanaan SPIP di Satuan Kerjanya masing-masing. Tahap sebnjutnya uraian tugas Satgas disesuaikan dengan unsur-unsur dan sub unsur SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Jakarta, 10 Juni 2013 Ketua Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Luar Negeri

Sugeng

Halaman 13 darl 13