MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa

dalam

rangka

penetapan

kelembagaan,

perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana

diamanatkan

Pasal

108

Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

perlu

ditetapkan

hasil

pemetaan

Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; [

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor

39

Tahun

2008

tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Pemerintahan

Nomor Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

-2-

Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016

Nomor

114Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal 1 (1) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan hasil validasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang setelah dikalikan dengan faktor kesulitan geografis sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam

Lampiran

yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2 Hasil

pemetaan

urusan

pemerintahan

bidang

pekerjaan

umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1,

digunakan

sebagai

Pemerintah Daerah untuk:

dasar

pertimbangan

oleh

-3-

a. melaksanakan penyusunan dan penetapan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran; b.

melaksanakan

penyusunan

pelayanan

fungsi

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan c.

melakukan perubahan sistem informasi kelembagaan daerah.

Pasal 3 (1)

Hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat dilakukan perubahan.

(2)

Perubahan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilakukan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. (3)

Evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama dengan pemerintah daerah.

(4)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 4

Evaluasi terhadap hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Bagi pemerintah daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, mengikuti Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 Peraturan

Menteri

diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

-4-

Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2017

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017.

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 449. Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.

-1 -

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANGPEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1

2

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

PROVINSI ACEH Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Tengah Kab. Aceh Tenggara Kab. Aceh Timur Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen Kab. Pidie Kab. Simeulue Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Barat Daya Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Tamiang Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kota Subulussalam PROVINSI SUMATERA UTARA Kab. Asahan Kab. Dairi Kab. Deli Serdang Kab. Karo Kab. Labuhan Batu

TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI 3

4

810 737 827 829 609 737 684 834 695 691 684 756 726 598 759 671 715 647 660 730 801 695 598 528 1065 664 792 884 781 803

BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG KECIL SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG KECIL KECIL BESAR SEDANG SEDANG BESAR SEDANG BESAR

-2 -

NO


1

2

2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16

Kab. Langkat Kab. Mandailing Natal Kab. Nias Kab. Simalungun Kab. Tapanuli Selatan Kab. Tapanuli Tengah Kab. Tapanuli Utara Kab. Toba Samosir Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidimpuan Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Humbang Hasundutan Kab. Serdang Bedagai Kab. Samosir Kab. Batu Bara Kab. Padang Lawas Kab. Padang Lawas Utara Kab. Labuhan Batu Selatan Kab. Labuhan Batu Utara Kab. Nias Utara Kab. Nias Barat Kota Gunung Sitoli PROVINSI SUMATERA BARAT Kab. Lima Puluh Kota Kab. Agam Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sijunjung Kab. Solok Kab. Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Panjang Kota Padang Kota Payakumbuh Kota Sawahlunto Kota Solok Kota Pariaman


4

724 770 739 308 834 706 854 836 603 957 741 354 700 339 469 722 671 693 750 660 656 354 838 711 675 692 711 975 814 814 918 810 722 893 629 801 823 576 304 801 656 524 444 416

SEDANG SEDANG SEDANG SANGAT KECIL BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR SEDANG SANGAT KECIL SEDANG KECIL KECIL SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG KECIL BESAR SEDANG SEDANG *) Tidak terpetakan SEDANG SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR SEDANG BESAR BESAR KECIL SANGAT KECIL BESAR SEDANG KECIL KECIL KECIL

-3 -

NO


1

2

3.17 3.18 3.19 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8

Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan PROVINSI RIAU Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hilir Kab. Indragiri Hulu Kab. Kampar Kab. Kuantan Singingi Kab. Pelalawan Kab. Rokan Hilir Kab. Rokan Hulu Kab. Siak Kota Dumai Kota Pekanbaru Kab. Kepulauan Meranti PROVINSI KEPULAUAN RIAU Kab. Natuna Kab. Kep. Anambas Kab. Karimun Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kab. Lingga Kab. Bintan PROVINSI JAMBI Kab. Batanghari Kab. Bungo Kab. Kerinci Kab. Merangin Kab. Muaro Jambi Kab. Sarolangun Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kota Jambi Kota Sungai Penuh PROVINSI SUMATERA SELATAN Kab. Lahat Kab. Musi Banyuasin Kab. Musi Rawas Kab. Muara Enim Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Pagar Alam


4

697 708 565 900 816 774 834 933 660 834 290 717 865 768 854 748 790 732 490 689 1134 702 734 720 620 735 788 680 832 530 810 816 832 873 796 546 1065 724 829 979 860 937 796 821 594

SEDANG SEDANG KECIL BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR SANGAT KECIL SEDANG BESAR SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG KECIL SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR KECIL BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG KECIL BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR KECIL

-4 -

NO


1

2

7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 11

Kota Lubuk Linggau Kota Prabumulih Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Timur Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Musi Rawas Utara PROVINSI BANGKA BELITUNG Kab. Bangka Kab. Belitung Kota Pangkal Pinang Kab. Bangka Selatan Kab. Bangka Tengah Kab. Bangka Barat Kab. Belitung Timur PROVINSI BENGKULU Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kota Bengkulu Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah PROVINSI LAMPUNG Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Timur Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat Kab. Pesisir Barat PROVINSI JAWA BARAT


4

691 568 959 814 669 651 724 821 728 997 930 790 455 874 669 960 725 766 673 660 634 752 618 664 682 618 653 638 900 834 882 977 836 865 814 816 920 794 471 752 794 741 761 722 982

SEDANG KECIL BESAR BESAR SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG KECIL BESAR SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG KECIL SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR

-5 -

NO


1

2

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8

Kab. Bandung Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Cirebon Kab. Garut Kab. Indramayu Kab. Karawang Kab. Kuningan Kab. Majalengka Kab. Purwakarta Kab. Subang Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Kab. Bandung Barat Kab. Pangandaran PROVINSI BANTEN Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Tangerang Kota Cilegon Kota Tangerang Kota Serang Kota Tangerang Selatan PROVINSI JAWA TENGAH Kab. Banjarnegara Kab. Banyumas Kab. Batang Kab. Blora Kab. Boyolali Kab. Brebes Kab. Cilacap Kab. Demak


4

844 816 864 780 802 814 888 814 722 794 848 728 820 788 844 812 834 812 651 460 843 343 411 827 495 638 528 758 792 652 772 790 543 832 623 979 968 680 874 660 780 708 766 954 590

BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG SEDANG BESAR SEDANG BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG KECIL BESAR SANGAT KECIL KECIL BESAR KECIL SEDANG KECIL SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG KECIL BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR KECIL

-6 -

NO


1

2

13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 13.33 13.34 13.35

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kota Kota Kota Kota

Grobogan Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Magelang Pati Pekalongan Pemalang Purbalingga Purworejo Rembang Semarang Sragen Sukoharjo Tegal Temanggung Wonogiri Wonosobo Magelang Pekalongan Salatiga Semarang Surakarta Tegal

14

PROVINSI DI YOGYAKARTA

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10

Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Kulon Progo Kab. Sleman Kota Yogyakarta PROVINSI JAWA TIMUR Kab. Bangkalan Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Bojonegoro Kab. Bondowoso Kab. Gresik Kab. Jember Kab. Jombang Kab. Kediri Kab. Lamongan


4

800 750 804 794 730 702 696 808 782 614 718 662 814 652 648 774 754 816 650 772 778 337 436 486 970 614 689

SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SANGAT KECIL KECIL KECIL BESAR SEDANG SEDANG TIDAK TERPETAKAN SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR BESAR KECIL BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG

626 640 720 716 640 988 898 514 852 954 802 714 946 804 852 756

-7 -

NO


1

2

15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 17 17.1

Kab. Lumajang Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Malang Kab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Pasuruan Kab. Ponorogo Kab. Probolinggo Kab. Sampang Kab. Sidoarjo Kab. Situbondo Kab. Sumenep Kab. Trenggalek Kab. Tuban Kab. Tulungagung Kota Blitar Kota Kediri Kota Madiun Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu Kab. Ketapang Kab. Mempawah Kab. Sambas Kab. Sanggau Kab. Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Kubu Raya PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Kab. Barito Selatan


4

698 802 690 976 748 692 854 656 638 968 776 950 688 810 854 952 744 834 862 601 854 724 678 332 625 682 979 627 825 750 759 1.008 832 785 1.033 838 884 766 616 794 697 717 840 664 733

SEDANG BESAR SEDANG BESAR SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG BESAR SEDANG BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SANGAT KECIL SEDANG SEDANG BESAR SEDANG BESAR SEDANG SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG

-8 -

NO


1

2

17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.8 18.9 18.10 18.11 18.12 18.13 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 20 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 21

Kab. Barito Utara Kab. Kapuas Kab. Kotawaringin Barat Kab. Kotawaringin Timur Kota Palangkaraya Kab. Katingan Kab. Seruyan Kab. Sukamara Kab. Lamandau Kab. Gunung Mas Kab. Pulang Pisau Kab. Murung Raya Kab. Barito Timur PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin Kab. Balangan Kab. Tanah Bumbu PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kab. Kutai Kartanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Paser Kota Balikpapan Kota Bontang Kota Samarinda Kab. Berau Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu PROVINSI KALIMANTAN UTARA Kab. Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Tarakan Kab. Tana Tidung PROVINSI SULAWESI UTARA


4

629 847 825 834 854 933 871 563 752 834 810 770 708 957 942 590 774 761 979 926 816 737 680 807 867 629 823 946 856 678 851 638 801 644 827 860 814 583 829 768 633 767 744 284 1142

SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR KECIL SEDANG BESAR BESAR SEDANG SEDANG BESAR BESAR KECIL SEDANG SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR SEDANG BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR KECIL BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SANGAT KECIL BESAR

-9 -

NO


1

2

21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 22 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 24 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6


4

Kab. Bolaang Mongondow Kab. Minahasa Kab. Kepulauan Sangihe Kota Bitung Kota Manado Kab. Kepulauan Talaud Kab. Minahasa Selatan Kota Tomohon Kab. Minahasa Utara Kota Kotamobagu Kab. Bolaang Mongondow Utara Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro Kab. Minahasa Tenggara Kab. Bolaang Mangondow Timur Kab. Bolaang Mangondow Selatan PROVINSI GORONTALO Kab. Boalemo Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Kab. Pohuwato Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara PROVINSI SULAWESI TENGAH Kab. Banggai

557 620 798 724 656 518 805 455 686 583 695

KECIL SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG KECIL BESAR KECIL SEDANG KECIL SEDANG

624

SEDANG

667 694 557 568 750 823 484 667 407 792 827 915

Kab. Banggai Kepulauan

284

SEDANG SEDANG KECIL KECIL SEDANG BESAR KECIL SEDANG KECIL SEDANG BESAR BESAR SANGAT SANGAT KECIL SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR BESAR SEDANG KECIL SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR

Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kota Palu Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Kab. Banggai Laut Kab. Morowali Utara PROVINSI SULAWESI SELATAN Kab. Bantaeng Kab. Barru Kab. Bone Kab. Bulukumba Kab. Enrekang Kab. Gowa

700 834 680 711 647 755 957 810 695 464 726 1012 834 796 994 953 669 880

-10 -

NO


1

2

24.7 24.8 24.9 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23 24.24 25 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 26 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9 26.10 26.11 26.12 26.13 26.14 26.15 26.16 26.17 27 27.1

Kab. Jeneponto Kab. Luwu Kab. Luwu Utara Kab. Maros Kab. Pangkajene Kepulauan Kota Palopo Kab. Luwu Timur Kab. Pinrang Kab. Sinjai Kab. Kepulauan Selayar Kab. Sidenreng Rappang Kab. Soppeng Kab. Takalar Kab. Tana Toraja Kab. Wajo Kota Pare-pare Kota Makassar Kab. Toraja Utara PROVINSI SULAWESI BARAT Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Mamuju Tengah PROVINSI SULAWESI TENGGARA Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Kolaka Kab. Muna Kota Kendari Kota Bau-bau Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara Kab. Konawe Utara Kab. Buton Utara Kab. Konawe Kepulauan Kab. Kolaka Timur Kab. Muna Barat Kab. Buton Tengah Kab. Buton Selatan PROVINSI BALI Kab. Badung


4

807 845 821 772 1.019 845 812 977 774 1.036 981 847 783 832 979 594 979 854 636 829 816 803 772 816 473 980 713 739 873 832 662 772 805 715 655 642 559 559 664 772 773 515 713 694 718

BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR KECIL BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR KECIL SEDANG SEDANG SEDANG BESAR BESAR SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG KECIL KECIL SEDANG SEDANG SEDANG KECIL SEDANG SEDANG SEDANG

-11 -

TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA SKOR KATEGORI

NO


1

2

3

4

Kab. Bangli Kab. Buleleng Kab. Gianyar Kab. Jembrana Kab. Karangasem Kab. Klungkung Kab. Tabanan Kota Denpasar PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kota Mataram Kota Bima Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang Kab. Lembata Kab. Manggarai Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kota Kupang Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Malaka PROVINSI MALUKU Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah

716 714 740 736 804 640 636 774 1019 782 754 658 838 826 886 447 499 886 581 1070 1.081 745 878 617 838 631 780 818 838 802 883 900 790 642 605 902 835 871 913 804 564 766 918 196 983

SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG BESAR SEDANG SEDANG SEDANG BESAR BESAR BESAR KECIL KECIL BESAR KECIL BESAR BESAR SEDANG BESAR SEDANG BESAR SEDANG SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR SEDANG SEDANG SEDANG BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR KECIL SEDANG BESAR SANGAT KECIL BESAR

27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28 28.1 28.2 28.3 28.4 28.5 28.6 28.7 28.8 28.9 28.10 29 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 29.10 29.11 29.12 29.13 29.14 29.15 29.16 29.17 29.18 29.19 29.20 29.21 29.22 30 30.1 30.2

-12 -

NO


1

2

30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9 30.10 30.11 31 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 31.10

Kab. Maluku Tenggara Kab. Buru Kota Ambon Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan PROVINSI MALUKU UTARA Kab. Halmahera Tengah Kota Ternate Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Kepulauan Sula Kota. Tidore Kepulauan Kab. Pulau Morotai Kab. Pulau Taliabu

32

PROVINSI PAPUA

32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16 32.17 32.18 32.19 32.20 32.21 32.22 32.23

Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kab.

Biak Numfor Jayapura Jayawijaya Merauke Mimika Nabire Paniai Puncak Jaya Kepulauan Yapen Jayapura Sarmi Keerom Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Boven Digoel Mappi Asmat Waropen Supiori Mamberamo Raya Membramo Tengah Yalimo


630 847 579 478 681 577 782 694 795 792 484 612 557 919 552 643 686 612 761

4

*)

809 890 890 1086 916 1.095 720 843 809 837 720 820 846 728 874 619 -

*) *) *)

*) *) *) *)

SEDANG BESAR KECIL KECIL Tidak terpetakan SEDANG KECIL SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG KECIL SEDANG KECIL BESAR KECIL SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG TIDAK TERPETAKAN BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR BESAR Tidak terpetakan Tidak terpetakan Tidak terpetakan SEDANG BESAR BESAR BESAR SEDANG BESAR BESAR SEDANG BESAR SEDANG Tidak terpetakan Tidak terpetakan Tidak terpetakan Tidak terpetakan

-13 -

NO


1

2

32.24 32.25 32.26 32.27 32.28 32.29 33 33.1

Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai PROVINSI PAPUA BARAT Kab. Fak Fak


4

602 543 529 1.095 949

SEDANG KECIL KECIL *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan *) Tidak terpetakan BESAR BESAR SANGAT SANGAT KECIL BESAR BESAR SEDANG *) Tidak terpetakan SANGAT SANGAT KECIL SANGAT SANGAT KECIL SEDANG KECIL *) Tidak terpetakan KECIL *) Tidak terpetakan BESAR ** ) Nihil (Urusan Pilihan) ** ) Nihil (Urusan Pilihan) ** ) Nihil (Urusan Pilihan) ** ) Nihil (Urusan Pilihan) ** ) Nihil (Urusan Pilihan) ** ) Nihil (Urusan Pilihan)

33.2

Kab. Manokwari

33.3 33.4 33.5 33.6

Kab. Kota Kab. Kab.

33.7

Kab. Teluk Bintuni

168

33.8

Kab. Teluk Wondama

154

Kab. Kaimana Kab. Maybrat Kab. Tambrauw Kab. Manokwari Selatan Kab. Pegunungan Arfak PROVINSI DKI JAKARTA

678 426 456 896

33.9 33.10 33.11 33.12 33.13 34

Sorong Sorong Raja Ampat Sorong Selatan

196 854 1.008 767 -

34.1

Kota Jakarta Pusat

2

34.2

Kota Jakarta Timur

2

34.3

Kota Jakarta Selatan

2

34.4

Kota Jakarta Barat

2

34.5

Kota Jakarta Utara

2

34.6

Kab. Kepulauan Seribu

2

MENTERI DALAM NEGERI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd W. SIGIT PUDJIANTO NIP. 19590203 198903 1 001.

REPUBLIK INDONESIA ttd TJAHJO KUMOLO

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents