MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

bahwa sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri tahun 2012, Kementerian Luar Negeri perlu melakukan revisi Indikator Kinerja Utama yang lebih terukur, berorientasi hasil, berkualitas outcome atau output terpenting, bukan proses/kegiatan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4.

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

5.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6.

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7.

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 1

8.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

12.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

13.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14.

Keputusan

Menteri

KEP/135/M.PAN/9/2004

Pendayagunaan tentang

Pedoman

Aparatur

Negara

Nomor

Umum

Evaluasi

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 15.

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.111/B/OT/I/2010/02 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KESATU

:

Memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menjadi acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam: a. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014; b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 2014; c. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) 2013 – 2014; d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 2014; dan e. Mengevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2010-2014. 2

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Kementerian Luar Negeri : Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 3. Fungsi : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 4. Indikator Kinerja Utama :

No. 1.

Indikator Kinerja Utama Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Penjelasan: Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015 ditandai dengan banyaknya prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima oleh negara-negara ASEAN dan dukungan dan partisipasi masyarakat domestik serta implementasi langkah aksi cetak biru komunitas ASEAN.

Penanggung Jawab Perwakilan RI, Ditjen ASEAN

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi : ∑(((realisasi komponen/target komponen)x100%)xbobot komponen) Ket: ∑=Jumlah No 1

2

3

Komponen Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. (sebagai wujud “kepemimpinan”) Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015. (sebagai wujud dari “peran”) Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN. (sebagai wujud dari “peran”) 1

Bobot 60%

25%

15%

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13) Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Kerja Sama ASEAN. Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu dan membutuhkan upaya lebih besar yang sangat berkaitan dengan situasi kondisi tertentu yang memungkinkan Indonesia menyampaikan prakarsa/rekomendasi, sehingga negaranegara ASEAN pada akhirnya dapat menerima prakarsa/rekomendasi yang diajukan Indonesia. Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, Laporan kegiatan/laporan sosialisasi, dll 2.

Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral. Penjelasan: Peningkatan peran diplomasi ditandai dengan banyaknya prakarsa dan posisi Indonesia yang diterima dalam penanganan isu multilateral serta banyaknya pencalonan Indonesia yang diterima pada Organisasi Internasional.

Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi : ∑(((realisasi komponen/target komponen)x100%)xbobot komponen) Ket: ∑=Jumlah No 1 2 3

4

Komponen Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional 2

Bobot 40% 30% 15%

15%

Perwakilan RI, Ditjen Multilateral

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13) Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Multilateral. Pembobotan Komponen 1 dan 2 yang tinggi dikarenakan membutuhkan effort dan koordinasi nasional yang lebih tinggi. Bobot yang lebih tinggi juga disebabkan karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu. Pembobotan Komponen 3 dan 4 yang lebih rendah karena keberhasilan pencapaian indikator tersebut banyak dipengaruhi pula oleh pemangku kepentingan nasional lain di dalam negeri maupun terkait dengan perkembangan internasional. Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, perumusan resolusi, dll 3.

Indeks kerjasama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa

Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi :

Penjelasan: Perhitungan peningkatan kerjasama ditandai dengan elemen utama kerjasama, yaitu : banyaknya jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa; jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi; Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), nilai investasi negaranegara asing; neraca perdagangan; jumlah wisatawan mancanegara.

Ket: ∑=Jumlah

∑(((realisasi komponen/target komponen)x100%)xbobot komponen)

No 1 2

3

Komponen Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya. Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 3

Bobot 45% 30%

10%

Perwakilan RI, Ditjen Aspasaf dan Ditjen Amerop.

Bidang yang dikerjasamakan mencakup : bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, bidang sosial dan budaya.

No Komponen 4 Nilai investasi negara-negara asing 5 Total nilai perdagangan 6 Jumlah wisatawan mancanegara Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13)

Bobot 5% 5% 5%

Pengukuran perhitungan komponen tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Asia Pasifik dan Afrika serta Ditjen Amerop. Komponen (1) dan (2) dibobotkan paling tinggi karena dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasama bilateral dan regional yang mendasar dan bersifat strategis (strategic partnership) atau komprehensif (comprehensive partnership) serta merupakan unsur utama hubungan diplomatik bilateral dan regional dan memiliki konsistensi dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional berupa politik luar negeri yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Komponen ini juga menjadi core kompetensi dari Kemlu. Komponen (3) memiliki sifat relatif statis dalam konteks negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun bersifat dinamis dalam konteks posisi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat/non-pemerintah terhadap isu separatisme di Indonesia. Komponen (4), dan (5) merupakan data eksternal yang memiliki hubungan kausalitas tidak langsung dengan outcome pelaksanaan politik luar negeri dan hasil kinerja banyak dipengaruhi oleh stakeholders di dalam negeri seperti kementerian terkait: Kemendag, BKPM, KemenPariwisata, dan para pengusaha di tanah air. Sumber Data: - Dokumen MoU/Agreement/ Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, dll - Data nilai investasi dari BKPM, 4

- Laporan Neraca Perdaganganan/ Data Neraca perdagangan Kemendag, - Badan Pusat Statistik, - Laporan kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, - Matrik negara yang mendukung NKRI, - Data kunjungan turis dari Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, - Matrik Negara Pendukung NKRI 4.

Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional

Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi : ∑(((realisasi komponen/target komponen)x100%)xbobot komponen) Ket: ∑=Jumlah No 1

Komponen Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut 2 Persentase perjanjian internasional di b dang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat 3 Persentase produk hukum yang diselesaikan Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13)

Bobot 50%

30%

20%

Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional. Komponen (1) dan (2) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu Komponen (1) dibobotkan paling tinggi karena isu menyangkut isu kedaulatan teritorial yang sensitif dan proses perundingan yang cenderung lama. Sumber Data: Laporan Perundingan, Data Treaty Room, Nota Dinas/Surat Dinas 5

Perwakilan RI, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional

Permintaan Pendapat Hukum, Nota Dinas/ Penyampaian Pendapat Hukum, Nota dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum 5.

Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Penjelasan: Penyelesaian permasalahan/kasus WNI mencakup: -Penanganan kasus lainnya: gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja, dsb. -Pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati.

Surat Dinas dinas/surat

Formulasi Pengukuran: Dit. PWNI/BHI (PK + PHMP) ------------------- = …% 2 PK: Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP: Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan: PK : KSx100% KD KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus yang ditangani PHMP: KHMS X 100% KHMD KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati Sumber Data: Database perlindungan WNI/BHI

6.

Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran Penjelasan: Pelayanan keprotokolan kekonsuleran mencakup juga pelayanan fasilitas diplomatik

Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi : ∑(((realisasi komponen/target komponen)x100%)xbobot komponen) Ket: ∑=Jumlah No 1 2

Komponen Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku 6

Bobot 50% 30%

Perwakilan RI, Ditjen Protokol dan Konsuler

No 3

Komponen Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13)

Bobot 20%

Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Protokol dan Konsuler Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena menyangkut aspek pelayanan prima dan kepuasan atas pelayanan publik Sumber Data: Kuesioner, laporan kegiatan, dokumen check list pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas diplomatik 7.

Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional

Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi :

Penjelasan: Citra positif adalah persepsi masyarakat negara setempat yang diperoleh berdasar survey Perwakilan RI di Luar Negeri

Ket: ∑=Jumlah

∑(((realisasi komponen/target komponen)x100%)xbobot komponen)

No 1 2 3 4 5 6 7

Komponen Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik 7

Bobot 30% 20% 10% 10% 10% 10% 10%

Perwakilan RI, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN; serta melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEANIndonesia. 3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN; b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN; e. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN; f. pemberian dukungan bagi Perutusan Tetap RI untuk ASEAN; g. pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; h. pemberian dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN; dan i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 4. Indikator Kinerja Utama : No. 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia ke dalam dokumen sidang.

Formulasi Pengukuran/Sumber Data

Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Direktorat Mitra Wicara (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dan Antarkawasan dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan ASEAN prakarsa yang disampaikan) x 100% Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll 9

2.

3.

Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio. Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN. Penjelasan: 1. Langkah Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015. Sesuai Cetak Biru Komunitas ASEAN langkah Aksi bidang Polkam sejumlah 147, Ekonomi sejumlah 91, dan Sosbud sejumlah 339. 2. Cetak Biru Komunitas ASEAN adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN.

Formulasi Pengukuran: Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber Data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU

Formulasi Pengukuran: (Jumlah Action Line yang diimplementasikan Indonesia/ jumlah total Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN)*100% Sumber Data: Score card, Laporan dan Dokumen Sidang

10

Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN, Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN

Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN, Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT POLITIK KEAMANAN ASEAN 1. 2.

Nama Unit Organisasi Tugas

: :

3.

Fungsi

:

4.

Direktorat Politik Keamanan ASEAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN; c. Perundingan dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN; dan f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama No. 1.

Penanggung Jawab Formulasi Pengukuran: Direktorat (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima Politik dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan Keamanan prakarsa yang disampaikan) x 100%. ASEAN

Indikator Kinerja Utama


Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia ke dalam dokumen sidang.

Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll 11

2.

3.

Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio. Persentase rekomendasi/ kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN

Formulasi Pengukuran: Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber Data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi/kontribusi Indonesia yang diterima oleh ASEAN atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan Indonesia dibagi jumlah action line di pilar Politik-Keamanan)*100%

Penjelasan: 1. Kontribusi adalah Rekomendasi dan atau kegiatan konkrit yang diterima / dilaksanakan Indonesia dalam upaya pencapaian action Sumber Data: line cetak biru komunitas ASEAN Score card, Laporan dan Dokumen Sidang 2. Garis Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015 3. Cetak Biru Komunitas ASEAN adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN

12

Direktorat Politik Keamanan ASEAN

Direktorat Politik Keamanan ASEAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA EKONOMI ASEAN 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN serta organisasi regional lainnya. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN serta organisasi regional lainnya; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN serta organisasi regional lainnya. c. perundingan dalam rangka Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan,jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengahdan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Direktorat Kerjasama (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang Ekonomi ASEAN diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100% Sumber Data: 13

2.

3.

menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio. Persentase rekomendasi/ kontribusi yang diterima menjadi posisi Indonesia Penjelasan: 1. Kontribusi adalah Rekomendasi dan atau kegiatan konkrit yang diterima / dilaksanakan Indonesia dalam upaya pencapaian action line cetak biru komunitas ASEAN 2. Posisi Indonesia adalah pandangan dan/atau masukan Indonesia terhadap isu terkait dengan pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN

Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll Formulasi Pengukuran: Direktorat Kerjasama Jumlah pemangku kepentingan yang hadir Ekonomi ASEAN dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber Data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU

Formulasi Pengukuran: Direktorat Kerjasama (Jumlah rekomendasi/kontribusi yang diterima Ekonomi ASEAN sebagai posisi Indonesia dibagi jumlah rekomendasi/kontribusi yang diusulkan sesuai hasil kegiatan/pertemuan Sumber Data: Score card, Laporan dan Dokumen Sidang

14

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA FUNGSIONAL ASEAN

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN melaksanakan sebagian tugasDirektorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalamrangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN, yang antara lain meliputi kerja sama dibidang sumber daya manusia, Yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmupengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunansosial. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumberdaya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmupengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunansosial; c. perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Penanggung Jawab Formulasi perhitungan: Direktorat (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima Kerjasama dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan Fungsional prakarsa yang disampaikan) x 100% ASEAN



Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi 15

kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. 2.

3.

Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015. Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio. Persentase kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN Penjelasan: 1. Kontribusi adalah Rekomendasi dan atau kegiatan konkrit yang diterima / dilaksanakan Indonesia dalam upaya pencapaian action line cetak biru komunitas ASEAN. 2. Garis Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015. 16

Sumber data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll Formulasi penghitungan: Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015.

Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN

Sumber data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU

Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi/usulan Indonesia yang diterima dalam sidang-sidang Sosial Budaya ASEAN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dit. KFA dalam rangka membantu K/L yang menjadi focal points Badan Sektoral Sosial Budaya dalam mengimplementasikan action line Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN dibagi jumlah action line pilar Sosial Budaya)*100%

Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN

3. Cetak Biru Komunitas ASEAN adalah kerangka kerja terperinci Sumber data: sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Negara Score card, Laporan dan Dokumen Sidang anggota ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN.

17

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT MITRA WICARA DAN ANTARKAWASAN ASEAN 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antar kawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional yang menjalin kerja sama dengan ASEAN di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubunganluar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi; c. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi; f. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidanghubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan Negaradan organisasi regional serta internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN bagi Sidang SOM ASEAN dengan Mitra Wicara; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

: 18

No. 1.

2.

Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015. Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio.

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100% Sumber data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll Formulasi penghitungan: Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU

19

Penanggung Jawab Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN

Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, penghimpunan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistik Direktorat Jenderal serta pemasyarakatan kerja sama ASEAN. a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal; b. Pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal; e. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Indikator Kinerja Utama Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah,


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Sekretariat Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam Jenderal kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner ASEAN dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber Data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU

20

Direktorat Kerjasama

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI


: Direktorat Jenderal Multilateral : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. 3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; d. perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; f. perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Multilateral. 4. Indikator Kinerja Utama :

No. 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral Penjelasan:  Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral  Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi penghitungan: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Sumber data:  Jumlah posisi yang diterima: dokumendokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri.

22

Penanggung Jawab Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral

2,

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral Penjelasan:  Kepemimpinan adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.  Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group.  Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.

3.

Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional Penjelasan:  Keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan. Contoh: pemilihan anggota Dewan HAM periode 2015-2017 akan diselenggarakan pada tahun 2014. Sekiranya Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 2015-2017, maka capaian tersebut akan dicatat sebagai capaian Setditjen Multilateral pada tahun 2014.  Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan dari instansi/focal point. Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point,

Formulasi penghitungan: (Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan/Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia (sebagai chair, co-chair, host, co-host))*100%

Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral

Penjelasan: Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Sumber data: Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll. Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencalonan yang berhasil /Jumlah pencalonan yang diusulkan)*100% Sumber data:  Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan Setditjen Multilateral.

23

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral

Setditjen Multilateral tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Setditjen Multilateral akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut. 4.

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional

Formulasi perhitungan: -

Penjelasan:  Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia  Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral  Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi)

Sumber data: Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasilhasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.

24

Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KEAMANAN INTERNASIONAL DAN PERLUCUTAN SENJATA 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

2.

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral dalam hal keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



Jumlah inisiatif Indonesia untuk mendorong Reformasi Dewan Keamanan PBB

Formulasi penghitungan: -

Penjelasan: Inisiatif merupakan gagasan yang diusulkan oleh Indonesia dalam penanganan isu terkait Reformasi DK.

Sumber data: Dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme

Formulasi penghitungan: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100%

Penjelasan:  Posisi: Pernyataan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam

Sumber data:  Jumlah posisi yang diterima: dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll). 25

Penanggung Jawab Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

3.

penanganan isu multilateral  Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang

 Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri.

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme pada tingkat nasional


Penjelasan:  Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia  Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral  Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi) 4.

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme Penjelasan:  Kepemimpinan adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral di mana Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.  Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group.  Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.


Sumber data: Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundangundangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia. Formulasi penghitungan: (Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan/Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia (sebagai chair, co-chair, host, co-host))*100% Penjelasan: Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Sumber data: Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll. 26


INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT HAM DAN KEMANUSIAAN 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

Direktorat HAM dan Kemanusiaan. Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hakhak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan; c. Perundingan dalam kerangka kerja sama hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai hakhak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan; dan f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

No.


1.

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual TimorTimur, serta penanganan isu kemanusiaan Penjelasan:  Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral.  Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang.

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi penghitungan: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Sumber data:  Jumlah posisi yang diterima: dokumendokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri.

27

Penanggung Jawab Direktorat HAM dan Kemanusiaan

2.

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang pemajuan dan perlindungan HAM,termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, serta penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional Penjelasan:  Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia.  Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral.  Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi).

3.

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, serta penanganan isu kemanusiaan Penjelasan:  Kepemimpinan adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.  Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group.  Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.

Formulasi perhitungan: Sumber data: Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasilhasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia. Formulasi penghitungan: (Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan/Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia (sebagai chair, co-chair, host, co-host))*100% Penjelasan: Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Sumber data: Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.

28

Direktorat HAM dan Kemanusiaan

Direktorat HAM dan Kemanusiaan

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan dan lingkungan hidup. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; c. Perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; dan f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

No.



1.

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup


Penjelasan:  Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral.  Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang.

Sumber data:  Jumlah posisi yang diterima: dokumendokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri. 29

Penanggung Jawab Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup

2.

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup pada tingkat nasional Penjelasan:  Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia.  Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral.  Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi).

3.

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup Penjelasan:  Kepemimpinan adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.  Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group.  Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.

Sumber data: Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.

Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup


Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup

Penjelasan: Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Sumber data: Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.

30

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN INVESTASI DAN HAKI 1. 2.


3.

Fungsi

4.


No. 1.

2.

: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HAKI : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa dan hak kekayaan intelektual. : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; c. Perundingan dalam kerangka kerja sama perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; dan f. Pelaksanaan administrasi Direktorat. :



Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI



Sumber data:  Jumlah posisi yang diterima: dokumendokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri. Formulasi perhitungan: Sumber data:

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI pada tingkat nasional

31

Penanggung Jawab Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi,

Penjelasan:  Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia.  Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral.  Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi). 3.

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI Penjelasan:  Kepemimpinan adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.  Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group.  Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.

Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasilhasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.

dan HAKI


Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI

Penjelasan: Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Sumber data: Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.

32

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NEGARA-NEGARA BERKEMBANG 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara-negara Berkembang Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negaraberkembang; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang; c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan isu-isu social budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang; dan f. Pelaksanaan administrasi Direktorat



Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang



Sumber data:  Jumlah posisi yang diterima: dokumendokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri.

33

Penanggung Jawab Direktorat Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang

2.

Jumlah implementasi kesepakatan multilateral/pada Organisasi Internasionaltentang isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang pada tingkat nasional Penjelasan:  Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia.  Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral.  Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi).

3.

Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang Penjelasan:  Kepemimpinan adalah setiap event internasional pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.  Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group.  Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.


Direktorat Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang

Sumber data: Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasilhasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia. Formulasi penghitungan: (Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan/Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia (sebagai chair, co-chair, host, co-host))*100% Penjelasan: Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Sumber data: Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.

34

Direktorat Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penyusunan rencana program kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan tata persuratan, data dan dokumentasi serta urusan kontribusi/iuran keanggotaan Pemerintah RI, pencalonan Indonesia, dan memfasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional. a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana, dan program kerja serta evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal; b. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; c. Penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal; d. Pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan dan pencalonan serta pengisian lowongan jabatan pada organisasi-organisasi internasional; e. Pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi Direktorat Jenderal.



Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencalonan yang berhasil /Jumlah pencalonan yang diusulkan)*100%

Penjelasan:  Keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan. Contoh: pemilihan anggota Dewan HAM periode 2015-2017 akan diselenggarakan pada tahun 2014. Sekiranya Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 2015-2017, maka capaian tersebut akan dicatat sebagai capaian Setditjen Multilateral pada tahun 2014.  Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan

Sumber data:  Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan Setditjen Multilateral.

35

Penanggung Jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral

2.

3.

dari instansi/focal point. Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point, Setditjen Multilateral tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Setditjen Multilateral akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut. Persentase rekomendasi yang dikeluarkan dalam mengkaji dan memverifikasi pembayaran kontribusi dan status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional Penjelasan:  Rekomendasi mencakup rekomendasi pembayaran kontribusi dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.  Pada prinsipnya, pembayaran kontribusi Pemri pada OI harus didasarkan pada surat tagihan resmi, serta melalui proses verifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi Internasional, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999.  Seditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu mengupayakan agar pembayaran dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Namun, ketepatan waktu pembayaran tersebut sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman surat tagihan resmi dari instansi focal point dan Perwakilan RI di luar negeri, ketersediaan anggaran pembayaran kontribusi yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dalam DIPA Ditjen Multilateral, serta proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan. Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggotanya Penjelasan: Kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada organisasi internasional dapat ditingkatkan di antaranya melalui kegiatan sosialisasi.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan/Jumlah usulan pembahasan mengenai keanggotaan dan kontribusi yang memerlukan pengkajian dan verifikasi yang diterima Setditjen Multilateral)*100% Sumber data:  Surat tagihan resmi kontribusi dari OI yang diterima oleh Ditjen Multilateral.  Rekomendasi dan catatan hasil rapat Pokja.  Data jumlah tagihan kontribusi yang telah diverifikasi atau mendapat rekomendasi untuk dibayarkan.  Data realisasi keuangan Ditjen Multilateral.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta dengan indikasi minat positif untuk bekerja pada organisasi internasional berdasarkan kuesioner/Jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh peserta)*100%. Sumber Data: Kuesioner, survei, laporan kegiatan. 36

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika : merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika 3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan AsiaPasifik dan Af rika; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intrakawasan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. 4. Indikator Kinerja Utama : No.


1.

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Pasifik dan Afrika

Penanggung Jawab Formulasi Pengukuran: Dit. Afrika, Dit. Jumlah kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan Asia Selatan dan pejabat tinggi yang telah terfasilitasi dengan dan tengah, Dit. baik oleh Kemlu Asia Timur dan Pasifik, Dit. Sumber Data: Timur Tengah Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/ Pemerintahan dan pejabat tinggi Formulasi Pengukuran/Sumber Data

Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian 38

2.

3.

sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan Formulasi Pengukuran: keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan Jumlah kesepakatan kerja sama di bidang polkam, budaya ekubang dan sosbud yang telah dihasilkan dan telah tersusun dalam dokumen kerja sama. Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang Sumber Data: ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan. Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Penjelasan: Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

4.

Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Aspasaf Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. Persentase negara yang mendukung NKRI Penjelasan: Mendukung penuh NKRI artinya sikap resmi pemerintah negara asing yang mendukung secara utuh kedaulatan/wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan tidak mengakui gerakan separatis di wilayah Indonesia.

39

Formulasi Pengukuran: (Jumlah prakarsa/rekomendasi yang diterima/dengan jumlah total prakarsa/rekomendasi yang disampaikan) x 100%

Dit. Afrika, Dit. Asia Selatan dan tengah, Dit. Asia Timur dan Pasifik, Dit. Timur Tengah

Dit. Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika

Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention (SPOI), dll

Formulasi Pengukuran: Dit. Afrika, Dit. (Jumlah negara yang mendukung NKRI/jumlah Asia Selatan negara di kawasan)*100 dan tengah, Dit. Asia Timur dan Sumber data: Pasifik, Dit. Matriks negara-negara yang memberikan Timur Tengah dukungan kepada NKRI.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ASIA TIMUR DAN PASIFIK 1. Nama Unit Organisasi 2. Tugas

: :

3. Fungsi

:

Direktorat Asia Timur dan Pasifik Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan AsiaTimur dan Pasifik; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Asia Timur dan Pasifik

4. Indikator Kinerja Utama No. 1.

: Indikator Kinerja Utama

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Asia Timur dan Pasifik Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama dalam kerangka bilateral dan multilateral meliputi : - persiapan (koordinasi dengan Satker/Kementerian dan Lembaga terkait di dalam dan luar negeri, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/ narasumber, bahan, administratif) - pendampingan delegasi dan pengaturan logistik delri


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Dit. Asia Jumlah penyelenggaraan kerja sama yang Pasifik difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan terlaksana. Sumber Data: Laporan (progress Kinerja)

40

report,

laporan

Kegiatan

Timur

dan

- Penyusunan draft dokumen berbahasa Indonesia dan Inggris berupa butir wicara, background info, Agreement/MoU/ Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Plan of Action, Joint Statement, Joint Communique, Joint Press Release. - Memfasilitasi ketersediaan penerjemah/interpreter - koordinasi interkem dan korespondensi dengan mitra negara sahabat - negosiasi peningkatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, penyelesaian masalah perbatasan, penanganan konflik di kawasan, kejahatan lintas batas dan perlindungan WNI dan BHI - Program Peningkatan Kapasitas/Kerja Sama Teknik/Bantuan Kemanusiaan - Fasilitasi Kerja Sama dengan Negara Ketiga (Triangular Cooperation) - Penyelenggaraan Focus Group Discussion / Score Card Meeting Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. 2.

Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik Formulasi Pengukuran: dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta Jumlah kesepakatan kerja sama di bidang sosial dan budaya polkam, ekubang dan sosbud yang telah dihasilkan dan telah tersusun dalam dokumen Penjelasan: kerja sama. Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary Sumber Data: of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan. Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan.

41

Dit. Asia Pasifik

Timur

dan

3.

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Timur dan Pasifik

Formulasi Pengukuran: Dit. Asia Jumlah kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan Pasifik dan pejabat tinggi yang telah terfasilitasi dengan baik oleh Kemlu

Penjelasan: Sumber Data: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan Daftar Hadir Kunjungan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik. 4.

Timur

dan

Timur

dan

Kepala

Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, Formulasi Pengukuran: Dit. Asia perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Jumlah kegiatan promosi yang difasilitasi dan Pasifik memberikan manfaat bagi masyarakat dan Penjelasan: negara Penyelenggaraan program kerja mencakup: Sumber Data: - Menyusun bahan masukan terkait peluang dan tantangan Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, kerja sama bidang ekonomi dan kebudayaan RI dengan Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan negara sahabat dan Pendidikan yang difasilitasi - Mengkoordinir kegiatan promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Negosiasi perjanjian peningkatan kerja sama ekonomi dan pengurangan hambatan perdagangan dan investasi dengan negara sahabat - Fasilitasi perlindungan Badan Hukum Indonesia dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan mitra usaha negara sahabat - Memfasilitasi konsultasi antara kalangan usaha RI dengan lembaga negara sahabat dan sebaliknya - Menggalang dukungan dan partisipasi aktif media, kalangan usaha, masyarakat madani, dan pejabat terkait RI dan negara sahabat terkait diplomasi ekonomi RI 42

- Mengupayakan perolehan alih teknologi, peningkatan kapasitas, bantuan keuangan/hibah/bea siswa dari negara sahabat/lembaga internasional. - Menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia pada berbagai forum/organisasi internasional di bidang ekonomi dan sosial budaya - Mengupayakan penempatan kerja bagi skilled workers Indonesia ke negara-negara sahabat - Menyusun program dan sebagai salah satu satker pelaksana program peningkatan kapasitas bidang ekonomi dan sosial budaya bagi negara-negara berkembang di kawasan Astimpas yang membutuhkan baik dalam kerangka bilateral maupun Kerja Sama Selatan-Selatan. - Melakukan pendampingan guna mendukung delri dalam pertemuan dengan mitra negara sahabat - Memberikan bahan masukan substansi, logistik dan pendampingan guna mendukung delri dalam pertemuan dengan mitra negara sahabat - Memberikan rekomendasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang kompeten kepada negara sahabat dan membantu proses kekonsuleran di Kedubes negara sahabat di Jakarta. - Mengarahkan perwakilan RI untuk melakukan lobi dan benchmarking dengan pihak-pihak terkait di negara akreditasi dalam rangka ekspansi perusahaan-perusahaan Indonesia

5.

Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor. Persentase penanganan isu illegal migrant dan human Formulasi Pengukuran: Dit. Asia trafficking serta isu-isu lainnya (Jumlah isu yang tertangani/jumlah total isu yang Pasifik dibahas)*100% Sumber data: Laporan pendampingan 43

Delegasi

RI

pada

Timur

dan

Penjelasan: - Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait antara lain Kemenakertrans, Kem. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BNP2TKI. - Penyelenggaraan Sosialisasi mengenai penanganan isu perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, isu-isu kejahatan lintas negara, dan illegal migrant serta human trafficking. - Penyusunan draft dokumen berbahasa Indonesia dan Inggris berupa butir wicara, background info, agreement/MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Plan of Action, Joint Statement, Joint Communique, Joint Press Release

pembahasan penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya.

44

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ASIA SELATAN DAN TENGAH 1. Nama Unit Organisasi 2. Tugas

: :

3. Fungsi

:

Direktorat Asia Selatan dan Tengah Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah. a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-neagra di kawasan Asia Selatan dan Tengah; c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Asia Selatan dan Tengah; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan polititik luar negeri dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah; f. pelaksanaan administrasi Direktorat.




Penanggung Jawab

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan Formulasi Pengukuran: Direktorat Asia Selatan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial Jumlah penyelenggaraan kerja sama yang dan Tengah dan budaya di kawasan Asia Selatan dan Tengah difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan terlaksana. Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: Sumber Data: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), Laporan (progress report, laporan Kegiatan penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kinerja) Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement - penerjemah/interpreter 45

- koordinasi interkem - negosiasi Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. 2.

Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik Sumber Data: dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan. sosial dan budaya

Direktorat Asia Selatan dan Tengah

Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan. 3.

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan Sumber Data: Direktorat Asia Selatan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan Daftar Kunjungan Kepala dan Tengah pejabat tinggi negara-negara Asia Selatan dan Tengah Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi yang terlaksana Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Selatan dan Tengah.

46

4.

Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, Sumber Data: Direktorat Asia Selatan perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, dan Tengah Penjelasan: Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Penyelenggaraan promosi mencakup: Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

5.

Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking. Penjelasan: - Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, antara lain BNPT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. - Penyelenggaraan sosialisasi mengenai penanganan isu pemberdayaan perempuan, penanggulangan manusia perahu dari kawasan Asia Selatan dan illegal migrants serta human trafficking - Penyelenggaraan pertemuan bilateral mengenai penanganan terrorism, Transnational Organized Crimes (Narcotics, Money Laundring, Corruption) - Dokumen kerja sama: MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement

Formulasi Pengukuran: Direktorat Asia Selatan (Jumlah isu yang tertangani/jumlah total isu dan Tengah yang dibahas)*100% Sumber data: Laporan pendampingan Delegasi RI pada pembahasan penanganan isu-isu, Counter Terrorism, Transnational Organized Crimes (Narcotics, Non Traditional Security, Illegal Migrant dan human trafficking)

47

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT AFRIKA 1. Nama Unit Organisasi 2. Tugas

: :

3. Fungsi

:

Direktorat Afrika Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Afrika. a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Afrika; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan negara-neagra di kawasan Afrika; c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Afrika; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Afrika; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri dengan negara-negara di kawasan Afrika; f. pelaksanaan administrasi Direktorat.




Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Sub Sahara Afrika Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement 48

Formulasi Pengukuran: Jumlah penyelenggaraan kerja sama yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan terlaksana. Sumber Data: Laporan (progress report, laporan Kegiatan Kinerja)

Penanggung Jawab Dit. Afrika

- penerjemah/interpreter - koordinasi interkem - negosiasi Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. 2.

Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan Formulasi Pengukuran: keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Sumber Data: Penjelasan: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan. Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan.

3.

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat Formulasi Pengukuran: Dit. Afrika tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Sub Sahara Afrika Sumber Data: Penjelasan: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika.

49

Dit. Afrika

4.

Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan termasuk koordinasi capacity building Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

50

Formulasi Pengukuran:

Sumber Data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

Dit. Afrika

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT TIMUR TENGAH 1. Nama Unit Organisasi 2. Tugas

: :

3. Fungsi

:

Direktorat Timur Tengah melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.



Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Dit. Timur Tengah Jumlah penyelenggaraan kerja sama yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan terlaksana. Sumber Data: Laporan (progress Kinerja)

51

report,

laporan

Kegiatan

- penerjemah/interpreter - koordinasi interkem - negosiasi

2.

3.

4.

Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Timur Tengah Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Timur Tengah. Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan


Dit. Timur Tengah

Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan.


Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi


52

Dit. Timur Tengah

Kepala

Dit. Timur Tengah

Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Sumber Data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

53

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA INTRAKAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 1. Nama Unit Organisasi 2. Tugas

: :

3. Fungsi

:

Direktorat Kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat.



Persentase prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya/dicantumkan/disepakatiprakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Dit. Kerja Sama 1. (Jumlah rekomendasi yang diterima/dengan Intrakawasan Asia jumlah total rekomendasi yang disampaikan) x Pasifik dan Afrika 100% 2. (Jumlah prakarsa yang diterima/dengan jumlah total prakarsa Indonesia yang disampaikan) x 100% Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention (SPOI), dll 54

2.

3.

4.

Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati


Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang disahkan (Declaration/Statement/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan referensi bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerjasama. Laporan delegasi Indonesia tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan Jumlah penyelengaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di Indonesia

Sumber Data: Declaration/Statement/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement

Penjelasan: Penyelenggaraan pertemuan internasional ini diselenggarakan di Indonesia; yang merupakan kinerja tersendiri bagi Kementerian Luar Negeri dalam mengukurnya. Jumlah peserta seminar/sosialisasi yang memahami mengenai Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika

Sumber Data: Laporan Pertemuan; daftar hadir

Penjelasan: Pertanyaan kuesioner dapat disusun secara kompleks maupun sederhana tergantung pada tingkatan pendidikan/ketersediaan waktu peserta sosialisasi/seminar. Kuesioner sederhana : 1 pertanyaan saja dengan pilihan jawaban : Mengerti ; Tidak Mengerti

Sumber Data: Kuesioner



55




INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

1. Nama Unit Organisasi 2. Tugas

: :

3. Fungsi

:

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Melaksanakansebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan data statistik Direktorat Jenderal. a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan d. pelaksanaan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.




Penanggung Jawab

Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100%

Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Sekeretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Sumber Data: Laporan realisasi anggaran dan SP2D

2.

Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP

3.

Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

Formulasi Pengukuran: Sekretariat Direktorat (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai Jenderal Asia Pasifik kompetensi/jumlah total pegawai Direktorat dan Afrika Jenderal Asia Pasifik dan Afrika)*100%

Penjelasan: Indikator ini menjelaskan tentang Satuan Kerja Ditjen Asia

56

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi 2. Tugas 3. Fungsi

: Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional. : a. perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional; b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian internasional; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan perjanjian internasional; e. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kewilayahan; f. pemberian dukungan advokasi terkait Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 4. Indikator Kinerja Utama : No. 1.

2



Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan dilaut

Formulasi Pengukuran: Jumlah perundingan penyelesaian perbatasan

Penjelasan: Banyaknya perundingan merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi kebijakan politik masing-masing negara. Persentase produk hukum yang diselesaikan

Sumber Data: Laporan Perundingan

Penjelasan: Diselesaikan adalah sampai dengan produk hukum (UU, Perpres Perjanjian Bebas Visa, Permenlu, Kepmenlu, Surat Keputusan, Kontrak Sewa/Beli/Gedung Kantor/Wisma) yang

Penanggung Jawab Direktorat Polkamwil

Formulasi Pengukuran: Direktorat Hukum (Jumlah produk hukum yang diselesaikan/jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)*100% Sumber Data: 58

ditandatangani

3.

Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat Penjelasan: Perjanjian internasional, misalnya kesepakatan publik dua negara, seperti Persetujuan, MoU, dll

Nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat permintaan pendapat atas produk hukum, nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum Formulasi Pengukuran: Direktorat Polkamwil (Jumlah perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)*100% + (Jumlah perjanjian internasional di bidang ekonomi dan sosial budaya yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)*100%)/2 Sumber Data: Data Treaty Room, Nota Dinas/Surat Dinas Permintaan Pendapat Hukum dan Nota Dinas/ Surat Dinas Penyampaian Pendapat Hukum

59

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT HUKUM

1. 2.

Unit Kerja Tugas

: :

3.

Fungsi

:

Direktorat Hukum Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang pelayanan hukum, pengkajian produk hukum, sosialisasi, dan publikasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. a. Penyiapan Penyusunan Programdari pelaksanaan kebijakandan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; b. Koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasiyang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;


2.

Indikator Kinerja Utama Persentase jumlah kasus yang diselesaikan

Persentase produk hukum yang diselesaikan Penjelasan: Penjelasan yang "diselesaikan" adalah sampai dengan produk hukum (UU, Perpres Perjanjian Bebas Visa, Permenlu, Kepmenlu, SK, Kontrak Sewa/Beli Gedung Kantor/Wisma) yang ditandatangani.


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Direktorat Hukum (Jumlah kasus yang diselesaikan/Jumlah kasus yang masuk)*100% Sumber Data: Surat Penetapan Pengadilan, Penyusunan Memori Banding, Nota Dinas/Surat Dinas permintaan pelayanan kasus hukum Formulasi Pengukuran: Direktorat Hukum (Jumlah produk hukum yang diselesaikan/jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)*100%. Sumber Data: Nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat permintaan pendapat atas produk hukum, nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum 60

3.

Persentase pendapat hukum yang disampaikan kepada stakeholders Penjelasan: Pandangan atas produk hukum (MoU, SKB, RUU, RPP, Perpres, Peraturan Bersama) yang disampaikan kepada stakeholders di luar Kemlu

4.

Formulasi Pengukuran: Direktorat Hukum (Jumlah pandangan hukum yang disampaikan/jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)*100%. Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum, nota dinas/surat dinas penyampaian tanggapan atas rancangan produk hukum

Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas hukum publik, hukum privat, yang terkait dengan Kemlu dan Perwakilan RI

Formulasi Pengukuran: Direktorat Hukum (Jumlah stakeholders tingkat pemahaman yang "baik" /jumlah quesioner yang diterima)*100%

Penjelasan: Penjelasan "baik" adalah : dari angka 70 keatas

Sumber Data: quesioner

61

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERJANJIAN POLITIK KEAMANAN DAN KEWILAYAHAN

1. 2.

Unit Kerja Tugas

: :

3.

Fungsi

:

4.


2.

Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan. a. Pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan; b. Koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan; c. Koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut Penjelasan: Banyaknya perundingan merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi kebijakan politik masing-masing Negara Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang disampaikan ke stakeholders

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Sumber Data: Laporan perundingan

Penanggung Jawab Direktorat Polkamwil

Formulasi Pengukuran: Direktorat Polkamwil (Jumlah pendapat hukum yang disampaikan ke stakeholders/Jumlah permintaan pendapat hukum yang diterima)*100%. Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum 62

3.

4.

Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang telah disampaikan kepada stakeholders.

Formulasi Pengukuran: Direktorat Polkamwil Jumlah tingkat pemahaman yang "baik" /jumlah quesioner yang diterima*100%

Penjelasan: Penjelasan "baik" adalah : dari angka 70 keatas


Persentase perjanjian internasional dibidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang dibuat

Formulasi Pengukuran: (Jumlah perjanjianinternasional yang dibuat dan atau diratifikasi/Jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)*100%.

Penjelasan: Perjanjian internasional : Misalnya kesepakatan publik 2 negara seperti: Persetujuan, MoU, dll

Sumber Data: Data Treaty Room, Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum

63

Direktorat Polkamwil

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT PERJANJIAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

1. 2.

Unit Kerja Tugas

: :

Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian ekonomi, sosial dan budaya serta pengelolaan naskah perjanjian internasional. a. Pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta pendapat hukum terhadap persoalan-persoalan hukum internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya; b. Koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya; c. Koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya; e. Pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

3.

Fungsi

:

4.

Indikator Kinerja Utama: No.


1.

Persentase pendapat hukum dalam proses perumusan perjanjian internasional di bidang ekonomi dan sosial budaya. Penjelasan: "Pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan perjanjian internasional" adalah:

2.

1. Pendapat hukum secara tertulis. 2. Pendapat hukum dalam rapat interkementerian dalam rangka penyusunan Posisi Pemri. 3. Pendapat hukum dalam bentuk partisipasi aktif sebagai juru runding /legal adviserpada perundingan bilateral, regional dan multilateral. Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi dan sosial budaya yang disampaikan kestakeholders


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Direktorat Ekososbud (Jumlah pendapat hukum secara tertulis yang disampaikan/Jumlah pendapat hukum yang diterima)*100% Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum

Formulasi Pengukuran: Direktorat Ekososbud (Jumlah pendapat hukum yang disampaikan ke stakeholders/Jumlah permintaan pendapat hukum yang diterima)*100%. 64

3.

4.

Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum ekonomi, sosial dan budaya yang telah disampaikan kepada stakeholders. Penjelasan: Penjelasan "baik" adalah angka 70 keatas Persentase perjanjian internasional dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang dibuat Penjelasan: Seperti : Persetujuan, MoU, dll

5.

Persentase pengelolaan dan pelayanan perjanjian internasional di Treaty Room. Penjelasan: Pengelolaan adalah hasil kegiatan registrasi, kategorisasi, dan penyimpanan perjanjian internasional. Pelayanan adalah hasil penyiapan perjanjian internasional dalam bentuk publikasi di portal Treaty Room.

Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum Formulasi Pengukuran: Direktorat Ekososbud (Jumlah tingkat pemahaman yang "baik"/jumlah quesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Quesioner Formulasi Pengukuran: Direktorat Ekososbud (Jumlah perjanjian internasional yang dibuat dan atau diratifikasi/Jumlah permintaan pendapat hukum tentang perjanjian internasional yang diterima)*100%. Sumber Data: Data Treaty Room, Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum Formulasi Pengukuran: Direktorat Ekososbud ((Jumlah perjanjian internasional yang diregistrasi, dikategorisasi, dan disimpan di Treaty Room/jumlah perjanjian internasional yang diterima)*100%)+ (Jumlah perjanjian internasional yang dimuat di portal Treaty Room/Jumlah perjanjian internasional yang diterima)*100%))/2 Sumber Data: Data Treaty Room

65

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Unit Kerja 2. Tugas

: :

4. Fungsi

:

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi, dan statistik data Direktorat Jenderal. a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja; b. Penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.


2.

3.

Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi anggaran Ditjen HPI. Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Setditjen HPI untuk mendorong kegiatankegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Ditjen HPI. Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen HPI


Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: (Realisasi anggaran/pagu DIPA)*100%

Penanggung Jawab Setditjen HPI

Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi, Dokumen DIPA Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan kompetensi/jumlah total pegawai HPI)*100% Sumber Data: Database kepegawaian

66

Setditjen HPI

Setditjen HPI sesuai Ditjen

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa. 3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intrakawasan dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. 4. Indikator Kinerja Utama : No. 1.


Penanggung Jawab Formulasi Pengukuran: Dit. Amerika Jumlah kunjungan Kepala Negara/ Selatan dan Pemerintahan dan pejabat tinggi yang telah Karibia, Dit. terfasilitasi dengan baik oleh Kemlu Amerika Utara dan Tengah, Dit. Sumber Data: Eropa Barat, Dit. Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/ Eropa Tengah Pemerintahan dan pejabat tinggi dan Timur Formulasi Pengukuran/Sumber Data

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Amerika dan Eropa Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di 68

2.

bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Amerika dan Eropa Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan.

3.

Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Penjelasan: Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

4.

Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Amerop. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. Persentase negara yang mendukung NKRI Penjelasan: Mendukung penuh NKRI artinya sikap resmi pemerintah negara asing yang mendukung secara utuh kedaulatan/wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan tidak mengakui gerakan separatis di wilayah Indonesia.

69

Formulasi Pengukuran: Jumlah kesepakatan kerja sama di bidang polkam, ekubang dan sosbud yang telah dihasilkan dan telah tersusun dalam dokumen kerja sama. Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah prakarsa/rekomendasi yang diterima/dengan jumlah total prakarsa/rekomendasi yang disampaikan) x 100%

Dit. Amerika Selatan dan Karibia, Dit. Amerika Utara dan Tengah, Dit. Eropa Barat, Dit. Eropa Tengah dan Timur

Dit. Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa

Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention (SPOI), dll

Formulasi Pengukuran: Dit. Amerika (Jumlah negara yang mendukung Selatan dan NKRI/jumlah negara di kawasan)*100 Karibia, Dit. Amerika Utara Sumber data: dan Tengah, Dit. Matriks negara-negara yang memberikan Eropa Barat, Dit. dukungan kepada NKRI. Eropa Tengah dan Timur

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT AMERIKA UTARA DAN TENGAH

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

Direktorat Amerika Utara dan Tengah Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar negeri Ri dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah. a. penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah; c. perundingan dalam rangka hubugan bilateral RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah; d. penyusunan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang hubungan dan poltik luar negeri RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah; f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

4.


:

No.



1.

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Amerika Utara dan Tengah Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara 70

Penanggung Jawab

Sumber Data: Direktorat Amerika Laporan (progress report, laporan Kegiatan Utara dan Tengah Kinerja)

- drafting statement - penerjemah/interpreter - koordinasi interkem - negosiasi

2.

Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya

Sumber Data: MoU/Rekap kesepakatan

Laporan

Direktorat Amerika dokumen Utara dan Tengah


Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah

Sumber Data: Direktorat Amerika Daftar Hadir Kunjungan Kepala Utara dan Tengah Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Amerika Utara dan Tengah 4.

Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan 71

Sumber data: Laporan penyelenggaraan Ekonomi, Perdagangan,

Direktorat Amerika Promosi Utara dan Tengah Investasi,

Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

72

Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA


: :

3. Fungsi

:

Direktorat Amerika Selatan dan Karibia Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia; c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat;

4. Indikator Kinerja Utama

:

No.



1.

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidangpolitik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Amerika Selatan dan Karibia Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu,pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement 73

Penanggung Jawab

Sumber Data: Dit. Amerika Selatan Laporan (progress report, laporan Kegiatan dan Karibia Kinerja)


2.

Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya

Sumber Data: MoU/Rekap kesepakatan

Laporan

Dit. Amerika Selatan dokumen dan Karibia


Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia

Sumber Data: Dit. Amerika Selatan Daftar Hadir Kunjungan Kepala dan Karibia Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia 4.

Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, Sumber data: pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Laporan penyelenggaraan Penjelasan: Ekonomi, Perdagangan, 74

Dit. Amerika Selatan Promosi dan Karibia Investasi,

Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

75

Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT EROPA BARAT


: :

3. Fungsi

:

Direktorat Eropa Barat Melaksanakan sebagian tugas Direktorat JenderalAmerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan negaranegaradi kawasan Eropa Barat a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubunganluar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik danhubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat; c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasanEropa Barat; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik danhubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik danhubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat

4. Indikator Kinerja Utama: No. 1.



Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidangpolitik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budayadi kawasan Eropa Barat Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement 76

Sumber Data: Laporan (progress report, laporan Kegiatan Kinerja)

Penanggung Jawab Dit. Eropa Barat


2.

Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati dipolitik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya

Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan

Dit. Eropa Barat


4.

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Barat

Sumber Data: Dit. Eropa Barat Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Eropa Barat Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem 77

Sumber data: Dit. Eropa Barat Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

- Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market intelligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

78

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT EROPA TENGAH DAN TIMUR


: :

3. Fungsi

:

Direktorat Eropa Tengah dan Timur Melaksanakan sebagian tugasDirektorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur; c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat


:

No.


1.

Jumlah penyelenggaraan kerja sama di politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Eropa Tengah dan Timur

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Sumber Data: Laporan (progress Kinerja)

Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement 79

report,

laporan

Penanggung Jawab

Dit. Eropa Tengah dan Kegiatan Timur


2.

Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidangpolitik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya

Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan

Dit. Eropa Tengah dan Timur


4.

Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan

Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Sumber data: Laporan penyelenggaraan 80

Promosi

Dit. Eropa Tengah dan Kepala Timur

Dit. Eropa Tengah dan Ekonomi, Timur

Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market intelligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

81

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA INTRAKAWASAN AMERIKA DAN EROPA


: :

3. Fungsi

:

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa Melaksanakansebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik dan hubungan luarnegeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan UniEropa, regional Amerika dan Eropa lainnya a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya; c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya; d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya; e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa lainnya; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat

4. Indikator Kinerja Utama: No. 1.

Indikator Kinerja Utama Jumlah penyelengaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Amerika dan Eropa di Indonesia

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Sumber Data: Laporan Pertemuan; daftar hadir

Penjelasan: Penyelenggaraan pertemuan internasional ini diselenggarakan di Indonesia; yang merupakan kinerja tersendiri bagi Kemlu dalam mengukurnya 82

Penanggung Jawab Dit. Kerja Intrakawasan dan Eropa

Sama Amerika

2.

Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Kerja Sama IntrakawasanAmerika dan Eropa. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen siding

3.

Persentase peserta dari daerah yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar mengenai kerjasama intrakasawan Amerop Penjelasan: Pertanyaan kuesioner dapat disusun secara kompleks maupun sederhana tergantung pada tingkatan pendidikan/ketersediaan waktu peserta sosialisasi/seminar. Kuesioner sederhana : 1 pertanyaan saja dengan pilihan jawaban : Mengerti ; Tidak Mengerti

Formulasi Pengukuran: Dit. Kerja 1. (Jumlah rekomendasi yang diterima/dengan Intrakawasan jumlah total rekomendasi yang disampaikan) x dan Eropa 100%

Sama Amerika

2. (Jumlah prakarsa yang diterima/dengan jumlah total prakarsa Indonesia yang disampaikan) x 100% Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention(SPOI), dll Formulasi Pengukuran: Dit. Kerja (Jumlah peserta yang menjawab pertanyaan Intrakawasan 80%/jumlah kuesioner yang diterima)*100% dan Eropa Sumber Data: Kuesioner

83

Sama Amerika

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA


: :

3. Fungsi

:

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan data statistik Direktorat Jenderal a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan d. pelaksanaan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal


2.

3.



Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa


Penjelasan: Anggaran yang terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa digunakan untuk pelaksanaan kegiatankegiatan rutin Setditjen Amerop, serta mendukung kegiatan lain di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Sumber Data: Laporan realisasi anggaran, surat perintah membayar (SPM), laporan keuangan dan surat perintah pencairan dana (SP2D)


Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan kompetensi/jumlah total pegawai Amerop)*100%

Penjelasan: Indikator ini menjelaskan tentang Satuan Kerja Ditjen Amerika dan Eropa disesuaikan dengan bezetting atau formasi yang tersediadan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa


Sumber Data: Laporan formasi kompetensinya. 84

staf

yang

Penanggung Jawab

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

sesuai

Sekretariat Direktorat sesuai Jenderal Amerika dan Ditjen Eropa

dengan

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas 3. Fungsi

: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan : Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri. : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; dan d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. 4. Indikator Kinerja Utama :

No. 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang ditindaklanjuti Penjelasan: Ditindaklajuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas dan kuesioner


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Badan Pengkajian dan (Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan Pengembangan respon positif/ jumlah disposisi dan atau Kebijakan kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Surat/Nota Dinas/Disposisi dan Kuesioner

86

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENGKAJIAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KAWASAN AMERIKA DAN EROPA


: :

3.

:

Fungsi


Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa; b. Koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa; c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri megenai kawasan Amerika dan Eropa; dan e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, dan evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa Asia

:

No.



1.

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri untuk kawasan Amerop yang ditindaklanjuti

Formulasi Pengukuran: (Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan respon positif/ jumlah disposisi dan atau kuesioner yang diterima)*100%

Penjelasan: Ditindaklajuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas dan kuesioner

Sumber Data: Disposisi, kuesioner

87

Penanggung Jawab Pusat Pengkajian & Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerop

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENGKAJIAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA


: :

3. Fungsi

:

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika; b. Koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika; c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika; d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri mengenai kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, dan evaluasi pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika

4. Indikator Kinerja Utama :

No.



1.

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri untuk kawasan Aspasaf yang ditindaklanjuti


Penjelasan: Ditindaklajuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas disposisi dan kuesioner

Sumber Data: Surat/nota dinas disposisi, kuesioner

88

Penanggung Jawab Pusat Pengkajian & Pengembangan Kebijakan Kawasan Aspasaf

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENGKAJIAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PADA ORGANISASI INTERNASIONAL


: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan pada Organisasi Internasional : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB 3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB; b. Koordinasi,perancangan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB; c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB; d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri mengenai Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB. 4. Indikator Kinerja Utama : No. 1.



Penanggung Jawab

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri pada Organisasi Internasional PBB dan non PBB yang ditindaklanjuti


Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional

Penjelasan: Ditindaklanjuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas disposisi dan kuesioner

Sumber Data: Surat/nota dinas disposisi, kuesioner

89

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 1. 2.

Nama Organisasi Tugas

: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1

2

Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang rencana dan program kerja kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dokumenasi, dan penerbitan a. Koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, data kajian, rencana, program kerja, evaluasi, dan laporan BPPK; a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga BPPK; b. Pelaksanaan pengelolaan data, dokumentasi, dan penerbitan BPPK;



Penanggung Jawab

Persentase rekomendasi terkait data dan isu khusus yang Formulasi Pengukuran: Bagian Tata Usaha, ditiindaklanjuti (Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan Sekretariat BPPK respon positif / Jumlah disposisi dan atau kuesioner Penjelasan: yang diterima) x 100% ditindaklanjuti adalah setiaprekomendasi yang mendapatkandisposisi positif dari Menlu dan/atau respon Sumber Data: positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Surat/Nota Dinas/Disposisi dan Kuesioner Kemlu melalui surat/nota dinas/disposisi dan kuesioner datadan isu khusus adalah data/isukajian sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Kepala BPPK dan/atau Pimpinan Kemlu. Persentase pemenuhan pelayanan umum dan publik yang Formulasi Pengukuran: Sekretariat BPPK mendukung kegiatan kajian (Jumlah laporan terlaksananya pelayanan umum dan publik yang mendukung kegiatan kajian / Penjelasan: Jumlah pelayanan umum dan publik yang Semakin tinggi tingkat pemenuhan pelayanan umum dan direncanakan) x 100% publik di lingkungan BPPK, maka kegiatan kajian BPPK akan menjadi lebih optimal dan efektif Sumber Data: Laporan pengelolaan Perpustakaan Ali Alatas, 90

3

4

Laporan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi, Laporan partisipasi/pemantauan/koordinasi pengumpulan data di dalam dan luar negeri, Laporan pengembangan SDM, Laporan Rapatrapat Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Pokja/Konsulatasi, Laporan kerjasama antar instansi pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri Persentase jumlah peserta sosialisasi/diseminasi kebijakan Formulasi Pengukuran: Sekretariat BPPK yang mampu menjawab 60% pertanyaan dengan benar (Jumlah peserta sosialisasi/diseminasi kebijakan dalam survey tingkat pemahaman yang mampu menjawab 60% pertanyaan dengan benar dalam survey tingkat pemahaman / Penjelasan: Jumlah total peserta sosialisasi/diseminasi Semakin tinggi persentase jumlah peserta kebijakan) x 100% sosialisasi/diseminasi kebijakan yang mampu menjawab 60% pertanyaan dengan benar dalam survey, maka Sumber Data: kegiatan sosialisasi/diseminasi kebijakan tersebut dinilai Daftar Hadir Peserta, Hasil Penilaian Lembar berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Survey peserta terhadap kebijakan yang disosialisasikan. Survey akan berisi daftar pertanyaan untuk menilai tingkat pemahaman peserta. Persentase jumlah terbitan Majalah/Jurnal berkala di BPPK Formulasi Pengukuran: Bagian PDP, beserta pendistribusiannya yang terlaksana tepat pada (Jumlah terbitan dan pendistribusiannya yang Sekretariat BPPK waktunya dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan / Penjelasan: Jumlah total terbitan yang direncanakan) x 100% Semakin tinggi jumlah terbitan serta pendistribusiannya yang dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, Sumber Data: maka semakin tinggi kinerja Sekretariat BPPK dalam RKA-KL, Nota Dinas/Surat pengantar pengiriman memberikan dukungan manajemen dan teknis bagi terbitan BPPK, Berita acara penyerahan barang diseminasi hasil-hasil kajian BPPK dan terbitan khusus lainnya (Neraca Perdagangan Negara-Negara NonTradisional). 91

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

3. Fungsi

: a. b. c. d. e. f.


perumusan kebijakan di bidang protokol dan konsuler; pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler; perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hokum Indonesia di luar negeri; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

:

Indikator Kinerja Utama Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Penjelasan: Penyelesaian permasalahan/kasus WNI mencakup: -Penanganan kasus lainnya: gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja, dsb. -Pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati.

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: (PK + PHMP) ------------------- = ..% 2 PK= Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP= Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan: PK : KSx100% KD KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus yang ditangani PHMP: KHMS X 100% KHMD 93

Penanggung Jawab Dit. PWNI/BHI

KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI 2.

Sertifikasi ISO atas repatriasi WNI di Luar Negeri

Formulasi Pengukuran: Keberhasilan diukur dengan tidak adanya temuan major dari hasil audit tahunan ISO 9001:2008

Dit. PWNI/BHI

Sumber Data: Sertifikat ISO 3.

Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang perlindungan WNI

Formulasi Pengukuran: (TB-TS) ---------- x 100% = …% TS TS: Akumulasi bobot tahun sebelumnya TB: akumulasi bobot tahun berjalan Angka pembobotan: No Komponen Bobot 1 Kebijakan/arahan terkait perlindungan WNI di 4 luar negeri 2 Laporan/masukan Menlu kepada Presiden/DPR 3 3 Bahan presentasi Menlu di depan 3 Presiden/DPR 4 Laporan/masukan kepada Menlu RI/Wakil 2 Menlu 5 Bahan presentasi di depan Menlu RI/Wamenlu 2 6 Laporan/masukan Menlu RI kepada Menteri 2 Koordinator, Menteri lainnya atau pejabat setingkat menteri 7 Masukan Kemlu RI kepada Kementerian 2 lainnya 8 Laporan/Masukan Dit. PWNI dan BHI kepada 1 unit eselon I dan II di lingkungan Kemlu 94

Dit. PWNI/BHI

No Komponen Bobot 9 Partisipasi sebagai Delri pada pertemuan 1 regional/multilateral 10 Partisipasi pada workshop/seminar regional 1 maupun multilateral yang terkait dengan kebijakan/capacity building di bidang perlindungan migran/WNI

4.

5.

6.

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku. Penjelasan: Protap yang digunakan adalah yang sesuai dengan buku panduan keprotokolan yang dikeluarkan oleh Direktorat Protokol atau yang telah dikukuhkan dalam bentuk peraturan yang berlaku Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP.

Sumber Data: Laporan kegiatan Formulasi Pengukuran: Dit.Kekonsuleran (Jumlah penerima jasa yang puas/jumlah kuEsioner yang dibagikan)*100% Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: (Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap/jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan)*100%

Dit. Protokol

Sumber Data: Dokumen ceklist keprotokolan

Formulasi Pengukuran: Dit. Fasilitas (Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai Diplomatik SOP/ seluruh dokumen permohonan)*100% Publik Sumber Data: - Dokumen permohonan pembelian kendaraan bermotor - Dokumen permohonan importasi barang - Dokumen permohonan pembebasan pajak dan prasarana - Dokumen permohonan perijinan, bangunan dan pengawasan - Dokumen permohonan perijinan senjata api dan alat komunikasi - Dokumen permohonan fasilitas kunjungan dan akreditasi

95

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PROTOKOL

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


2.

3.

Direktorat Protokol Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang protocol dalam hal Pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, tanda jasa dan tanda kehormatan. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol; c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol; d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protoklol; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku. Penjelasan: Protap yang digunakan adalah yang sesuai dengan buku panduan keprotokolan yang dikeluarkan oleh Direktorat Protokol atau yang telah dikukuhkan dalam bentuk peraturan yang berlaku Persentase tingkat pemahaman atas keprotokolan Penjelasan: Pembekalan keprotokolan : penanganan kunjungan kepala negara/pemerintahan, tamu VVIP/VIP, Duta Besar asing ke daerah, etiket keprotokolan Persentase dokumen keprotokolan yang diterbitkan tepat waktu Penjelasan: Dokumen keprotokolan: agreement Dubes asing kepada Presiden RI, korespondensi diplomatik,dokumentanda jasa dan kehormatan, dokumen VIP room, courtesy call.


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Dit. Protokol (Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap/jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan)*100% Sumber Data: Kertas kerja checklist kegiatan Formulasi Pengukuran: Dit. Protokol (Jumlah peserta yang menjawab benar/ jumlah kuisioner yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: Dit. Protokol (Jumlah dokumen yang tepat waktu/ seluruh dokumen yang dikerjakan)*100% Sumber Data: Catatan waktu pengurusan dari setiap dokumen yang telah diterbitkan 96

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KONSULER 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


Direktorat Konsuler Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor,visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi, serta jasa konsuler warga negara asing a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing e. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



Penanggung Jawab

Persentase penyelesaian dokumen kekonsuleran secara tepat Formulasi Pengukuran: Dit.Kekonsuleran waktu. (Jumlah dokumen kekonsuleran yang selesai tepat waktu/seluruh dokumen yang masuk)*100% Penjelasan: Dokumen kekonsuleran: Paspor diplomatik dan dinas, exit permit, rekomendasi visa, clearance pesawat/kapal irregular, legalisasi dok, izin tinggal dan keluar-masuk diplomatik/dinas, otorisasi visa, pelayanan jasa WNA (notifikasi berupa surat, nota diplomatik ex/pro Perwakins asing). Tepat waktu: waktu penyelesaian yang dibutuhkan sesuai dengan SOP.

Sumber Data: Dokumen ceklist kekonsuleran

97

2.

3.

4.

5.

Persentase tingkat pemahaman peserta yang nilainya diatas …%

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Persentase publik yang mendapat respon

Persentase WNA bermasalah yang di fasilitasi

Formulasi Pengukuran: Dit.Kekonsuleran Jumlah peserta yang menjawab benar ….% / jumlah kuisioner yang diterima Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: (Jumlah penerima jasa yang kuesioner yang dibagikan)*100%

Dit.Kekonsuleran puas/jumlah

Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: Dit.Kekonsuleran (Jumlah publik yang direspon / total publik yang memberikan pengaduan)*100% Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: Dit.Kekonsuleran (WNA yang difasilitasi/dengan jumlah kasus WNA bermasalah yang dilaporkan ke Kemlu)*100% Sumber Data: Database WNA bermasalah

98

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT FASILITAS DIPLOMATIK

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


No. 1.

Direktorat Fasilitas Diplomatik Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi; serta perizinan, bangunan, dan pengawasan a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang, fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitaskendaraan bermotor dan barang, fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan, d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang, fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan, e. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP.


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Dit. Fasilitas Diplomatik (Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan Publik sesuai SOP / seluruh dokumen permohonan)*100%.. Sumber Data: - Dokumen permohonan bermotor

pembelian

kendaraan

- Dokumen permohonan importasi barang - Dokuemn permohonan pembebasan pajak dan

99

prasarana - Dokumen permohonan perijinan, bangunan dan pengawasan - Dokumen permohonan perijinan senjata api dan alat komunikasi - Dokumen akreditasi

permohonan

fasilitas

kunjungan

dan

2.

ISO pelayanan penerbitan ID Card

Sumber Data: Sertifikat ISO 9001:2008

3.

Persentase tingkat pemahaman peserta Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diskusi, Sarasehan dan Pembekalan Fasilitas Diplomatik..

Formulasi Pengukuran: Dit. Fasilitas Diplomatik (Jumlah tingkat pemahaman yang "baik" /jumlah Publik quesioner yang diterima)*100%. "Baik" adalah : "paham” dan “sangat paham"

Penjelasan: Peserta adalah: individu yang berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diskusi, Sarasehan dan Pembekalan Fasilitas Diplomatik.

Sumber Data Kuesioner.

Untuk Rapat Koordinasi diukur berdasarkan hasil akhir atau kesepakatan yang dicapai dalam rapat (misalnya.: ketepatan waktu).

100

Dit. Fasilitas Diplomatik Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI

1. 2.

Unit Organisasi Tugas

: :

3.

Fungsi

:

4.

Indikator Kinerja Utama No . 1.

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negri, badan hukum Indonesia di luar negri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia. a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia; c. Perundingan dalam rangka perlindungan warga neara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan social dan repatriasi warga negara Indonesia d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: (TS-TB) ---------- x 100% = …% TS TS: jumlah kasus tahun sebelumnya TB: jumlah kasus tahun berjalan Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI 101


No . 2.

Indikator Kinerja Utama Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Penjelasan: Penyelesaian permasalahan/kasus WNI mencakup: -Penanganan kasus lainnya: gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja, dsb. -Pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati.

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: (PK + PHMP) ------------------- = ..% 2


PK= Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP= Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan: PK : KSx100% KD KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus yang ditangani PHMP: KHMS X 100% KHMD KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati

3.

4.

Repatriasi WNI di Luar Negeri

Presentase peningkatan data entry WNI dan kasus WNI/BHI di luar negeri pada database Dit. PWNI dan BHI

Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI Formulasi Pengukuran: Dit. PWNI/BHI Keberhasilan diukur dengan tidak adanya temuan major dari hasil audit tahunan ISO 9001:2008 Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI Formulasi Pengukuran: (TB-TS) ---------- x 100% = …% TS TS: jumlah data entry tahun sebelumnya TB: jumlah data entry tahun berjalan 102

Dit. PWNI/BHI

5.

Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang perlindungan WNI

Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI Formulasi Pengukuran: (TB-TS) ---------- x 100% = …% TS TS: Akumulasi bobot tahun sebelumnya TB: akumulasi bobot tahun berjalan

Dit. PWNI/BHI

Angka pembobotan: N o 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Komponen Kebijakan/arahan terkait perlindungan WNI di luar negeri Laporan/masukan Menlu kepada Presiden/DPR Bahan presentasi Menlu di depan Presiden/DPR Laporan/masukan kepada Menlu RI/Wakil Menlu Bahan presentasi di depan Menlu RI/Wamenlu Laporan/masukan Menlu RI kepada Menteri Koordinator, Menteri lainnya atau pejabat setingkat menteri Masukan Kemlu RI kepada Kementerian lainnya Laporan/Masukan Dit. PWNI dan BHI kepada unit eselon I dan II di lingkungan Kemlu Partisipasi sebagai Delri pada pertemuan regional/multilateral Partisipasi pada workshop/seminar regional maupun multilateral yang terkait dengan kebijakan/capacity building di bidang perlindungan migran/WNI

Sumber Data: Laporan Kegiatan

103

Bobo t 4 3 3 2 2 2

2 1 1 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

-Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang penyusunan rencana program kerja, perhimpunan perundang-undangan, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal. a. Pelaksanaan koordinasi rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; b. Penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program kerja Direktorat Jenderal; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal; d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan Rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.


2.

3.

Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi anggaran Ditjen Protkons Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Set Ditjen Protkons untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Ditjen Protkons Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Protkons


Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100% Sumber Data: Laporan realisasi anggaran belanja melalui KPPN


Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang kompetensi/jumlah total Protkons)*100%

ditempatkan pegawai

Sumber Data: Surat Keputusan Menlu terkait pangkat/gelar, database kepegawaian 104

Penanggung Jawab Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Sekretariat sesuai Direktorat Jenderal Ditjen Protokol dan Konsuler kenaikan

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi 2. Tugas 3. Fungsi

: Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik. : a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan diplomasi publik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan diplomasi publik; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. 4. Indikator Kinerja Utama :

No. 1.

2.



Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia. Penjelasan: Monitoring ulasan positif maupun negatif media asing terkait pencitraan Indonesia Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia. Penjelasan: Konstituen : domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha. Aset diplomasi publik: keberagaman/kemajemukan/budaya, ekonomi progresif, demokrasi Indonesia, Islam moderat, kerukunan umat beragama. 106

Formulasi Pengukuran: ((jumlah pemberitaan yang positif/jumlah pemberitaan yang disebarkan)*100% Sumber Data: Media cetak asing dan online Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta yang mendukung/Jumlah kuesioner yang dikembalikan)*100% Sumber Data: Kuesioner

Penanggung Jawab Dit. Informasi dan Media

Dit. Diplomasi Publik

3.

4.

5.

Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

Formulasi Pengukuran: Direktorat Kerja (Permintaan bantuan Kerjasama Teknik Sama Teknik tahun berjalan/permintaan tahun sebelumnya)*100%

Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular.

Sumber Data: Nota diplomatik dan kawat/brafaks Formulasi Pengukuran: Direktorat Kerja Jumlah peningkatan kegiatan triangular Sama Teknik KST tahun berjalan/jumlah kegiatan triangular KST tahun sebelumnya)*100%

Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik.

Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: (Jumlah negara yang yang disebarkan)*100% Sumber Data: Laporan kegiatan

107

Direktorat hadir/undangan Diplomasi Publik

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


No. 1.

Direktorat Informasi dan Media Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri; e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia. Penjelasan: Monitoring ulasan positif maupun negatif media asing terkait pencitraan Indonesia

2.

Rata-rata pengunjung website Kemlu dalam satu bulan.

Penanggung Jawab Direktorat positif/jumlah Informasi dan Media

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: ((jumlah pemberitaan yang pemberitaan yang disebarkan)*100% Sumber Data: Media cetak asing dan online Formulasi Pengukuran: Jumlah pengunjung satu bulan/30 hari 108

Direktorat Informasi dan

3.

4.

Penjelasan: Monitoring jumlah pengunjung Website Kemlu menggunakan Google Analytic Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing. Penjelasan: Press release yang disebarkan oleh Direktorat Infomed dan dimuat oleh media massa nasional dan asing Persentase tingkat pemahaman media atas kebijakan politik luar negeri. Penjelasan: Pantauan terhadap analisis media massa nasional terhadap kebijakan luar negeri RI

5.

Persentase tingkat pemahaman dan kemampuan staf Kemlu mengenai penulisan jurnalistik, keterampilan audio visual dan kehumasan.

Sumber Data: Google Analytic

Media

Formulasi Pengukuran: Direktorat (jumlah press release yang dimuat/jumlah press Informasi dan release yang disebar)*100% Media Sumber Data: Media massa nasional dan asing Formulasi Pengukuran: Direktorat Persentase media yang paham terhadap kebijakan Informasi dan politik luar negeri diatas …%. Media Sumber Data: Media cetak nasional dan online Formulasi Pengukuran : Direktorat (Jumlah peserta yang memahami materi/jumlah Informasi dan peserta bimtek)*100% Media atau (Jumlah peserta lokakarya yang memiliki nilai ratarata tinggi/jumlah peserta lokakarya)*100% Sumber Data : Kuesioner, hasil foto, lembar penilaian

6.

Persentase media nasional dan asing yang memuat produk foto dan video kemlu. Penjelasan : Mencatat jumlah permintaan media akan produk Kemlu dan monitoring seberapa banyak dari permintaan tersebut yang dimuat

Formulasi Pengukuran : Direktorat (Jumlah media yang memuat produk Kemlu/Jumlah Informasi dan permintaan)*100% Media Sumber Data : Jumlah permintaan, hasil monitoring

109

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT DIPLOMASI PUBLIK

1. 2.


: :

Direktorat Diplomasi Publik melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isuisu aktual dan strategis.

3.

Fungsi

:

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi public untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu actual dan strategis; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasipublik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isuisu aktual dan strategis; c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publikuntuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaanpolitik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi,pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis; d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasipublik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadappelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan,ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

4.


No. 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase keikutsertaan konstituen dalam rangka kegiatan diplomasi publik.

Penanggung Jawab Formulasi Pengukuran: Direktorat Diplomasi (Jumlah konstituen yang ikut serta/total undangan Publik yang disebarkan)*100% Formulasi Pengukuran/Sumber Data

Penjelasan: 110

2.

3.

4.

Konstituen : korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik.

Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia. Penjelasan: Konstituen : domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha. Aset diplomasi publik: keberagaman/kemajemukan/budaya, ekonomi progresif, demokrasi Indonesia, Islam moderat, kerukunan umat beragama. Jumlah tanggapan positif dari konstituen terhadap kegiatan diplomasi publik. Penjelasan: Konstituen : domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha.

Sumber Data: Laporan kegiatan

Formulasi Pengukuran: (Jumlah negara yang disebarkan)*100%

hadir/undangan

Direktorat Diplomasi yang Publik

Sumber Data: Laporan kegiatan, kuesioner Formulasi Pengukuran: Direktorat Diplomasi (Jumlah peserta yang mendukung/Jumlah Publik kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Laporan kegiatan

Formulasi Pengukuran: Direktorat Diplomasi Jumlah tanggapan tertulis dan tidak tertulis yang Publik masuk dalam 1 tahun Sumber Data: Surat masuk, informasi informal, laporan kegiatan

111

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KEAMANAN DIPLOMATIK

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


No. 1.

Direktorat Keamanan Diplomatik Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri. a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan diplomatikmengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanandiplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja samapengamanan dalam dan luar negeri; c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanandiplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja samapengamanan dalam dan luar negeri; d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja samapengamanan dalam dan luar negeri; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Persentase Perwakilan RI yang memenuhi standar pengamanan. Penjelasan: Dalam kegiatan pemeriksaan Perwakilan dilakukan assessment kondisi keamanan Perwakilan mencakup kesiapan perangkat peraturan serta keamanan aspek fisik, personalia dan informasi. Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Perwakilan dengan dibatasi jangka waktu tertentu, maka diperoleh representasi kondisi keamanan Perwakilan dalam betuk persentase dan kategori keadaan keamanan Perwakilan.

Penanggung Jawab Formulasi Pengukuran: Direktorat (Jumlah Perwakilan RI yang memenuhi standar Keamanan pengamanan/jumlah seluruh Perwakilan RI)*100% Diplomatik Formulasi Pengukuran/Sumber Data

Sumber Data: - Berita acara hasil pemeriksaan Perwakilan RI - Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Perwakilan RI

112

2.

Persentase instansi terkait yang memahami standar pengamanan Perwakilan Asing dan pertemuan/sidang internasional.

Formulasi Pengukuran: Direktorat (Jumlah instansi yang memahami/total kuesioner Keamanan yang diterima)*100% Diplomatik

Penjelasan: Instansi terkait: TNI, Polisi, Imigrasi, dan BIN 3.

Jumlah rekomendasi terkait pengamanan yang diterima dalam setiap pertemuan koordinasi dengan instansi terkait.

Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan

Penjelasan: Rekomendasi dalam hal ini berupa kesepakatan yang dirangkum dari masukan berbagai instansi dalam setiap pertemuan koordinasi.

Sumber Data: Laporan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait

113

Direktorat Keamanan Diplomatik

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJA SAMA TEKNIK 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


No. 1.

2.

Direktorat Kerja Sama Teknik Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional. a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah,dan pada organisasi internasional; b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja samateknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan TimurTengah, dan pada organisasi internasional; c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama teknikyang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah,dan pada organisasi internasional; d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja samateknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan TimurTengah, dan pada organisasi internasional; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Indikator Kinerja Utama Persentase peserta domestik dan/atau asing yang memahami materi.

Persentase masyarakat/peserta domestik dan/atau internasional yang memahami kebijakan Kerjasama Teknis.

Penanggung Jawab Formulasi Pengukuran: Direktorat (Jumlah peserta yang paham/Jumlah kuesioner yang Kerja Sama diterima)*100% Teknik Formulasi Pengukuran/Sumber Data

Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: Direktorat (Jumlah masyarakat atau peserta yang paham/Jumlah Kerja Sama kuesioner yang diterima)*100% Teknik Sumber Data: Kuesioner 114

3.

4

5

6

Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular.

Formulasi Pengukuran: (Permintaan bantuan Kerjasama Teknik berjalan/permintaan tahun sebelumnya)*100% Sumber Data: Nota diplomatik dan kawat/brafaks Formulasi Pengukuran: Jumlah peningkatan kegiatan triangular KST berjalan/jumlah kegiatan triangular KST sebelumnya)*100%

Direktorat tahun Kerja Sama Teknik

Direktorat tahun Kerja Sama tahun Teknik

Persentase peserta domestik dan/atau internasional yang memahami Rencana Induk dan Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: Direktorat (Jumlah peserta yang paham/Jumlah kuesioner yang Kerja Sama diterima)*100% Teknik

Persentase lembaga atau individu yang menyatakan bahwa bahan promosi/publikasi dipahami dan bermanfaat

Sumber Data: Kuesioner Formulasi Pengukuran: Direktorat (Jumlah lembaga atau individu yang menyatakan Kerja Sama bermanfaat/jumlah feedback yang diterima)*100% Teknik Sumber Data: Kuesioner

115

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


No. 1.

Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang penyusunan rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal. a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.

Indikator Kinerja Utama Persentase realisasi anggaran Ditjen IDP

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100%

Penanggung Jawab Setditjen IDP

Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Setditjen IDP untuk mendorong kegiatankegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Ditjen IDP.

Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi

2.

Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen IDP


3.


Formulasi Pengukuran: Setditjen IDP (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Ditjen IDP)*100%

Setditjen IDP

Sumber Data: Data kepegawaian Ditjen IDP 4.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen IDP

Formulasi Pengukuran: Setditjen IDP (Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana/jumlah permintaan pemenuhan sarana prasarana)*100% 116

LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas 3. Fungsi

: Inspektorat Jenderal : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri. : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 4. Indikator Kinerja Utama :

No.



Penanggung Jawab

1.

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja Formulasi Pengukuran: Inspektorat Wilayah I-IV dengan prinsip 3E - realisasi kegiatan / target kegiatan x 100% - Realisasi DIPA / alokasi DIPA x 100% Penjelasan Prinsip 3E : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input Sumber Data: seminimal mungkin. Renstra, RKT, RKA-KL, PK, LAKIP, Monev, Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. laporan hasil kegiatan, laporan terkait hasil audit Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin.

2.

Opini BPK

3.

Sumber Data: Laporan Hasil Audit BPK

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan Formulasi Pengukuran: Sekretariat Itjen, kategori penilaian ‘Baik’ (Jumlah Satker yang telah menerapkan SPIP Inspektorat Wilayah I-IV sesuai aturan/Jumlah Satker Kemlu) x 100% 118

Penjelasan : Kategori penilaian ‘Baik’: Sumber Data: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Laporan terkait hasil audit Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Laporan Satuan Tugas SPIP Satker Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern 4.

Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker Formulasi Pengukuran: Sekretariat Itjen, yang ditindaklanjuti Satker (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat Wilayah satker / jumlah rekomendasi yang diberikan Itjen) – IV Penjelasan: x 100% Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan. Sumber data: - Dokumen PKPT - Laporan terkait hasil audit

119

I

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH I 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

2.

3.

Inspektorat Wilayah I Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah I yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah serta satuan kerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah I; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah I terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah I; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah I.



Penanggung Jawab

Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker Formulasi Pengukuran: Inspektorat Wilayah I yang ditindaklanjuti wilayah kerja I. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker / jumlah rekomendasi yang diberikan Itjen x Penjelasan: 100% Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan. Sumber data: - Dokumen PKPT - Laporan terkait hasil audit Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah I dengan prinsip 3E wilayah kerja I - Realisasi kegiatan / target kegiatan x 100% - Realisasi DIPA / alokasi DIPA x 100% Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input Sumber data: seminimal mungkin. Monev, SIMAK BMN, laporan kegiatan dan Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. pembinaan SDM, laporan temuan audit untuk Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang ditindaklanjuti, dokumen perencanaan dan mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin. pengelolaan anggaran/barang Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah I Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja I Jumlah LK pada wilayah kerja I / jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja I 120

Penjelasan: SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Sumber data: Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian LK satker, Hasil reviu LK satker Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 4.

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah I kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja I Jumlah Satker yang telah menerapkan SPIP sesuai aturan/Jumlah Satker Kemlu x 100% Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Sumber data: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Laporan terkait hasil audit, Laporan Satuan Tugas Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan SPIP Satker Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern

121

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH II 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

2.

3.

Inspektorat Wilayah II Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah II yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur serta satuan kerja Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasandi Wilayah II; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah II terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah II; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah II.



Penanggung Jawab

Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker Formulasi Pengukuran: Inspektorat Wilayah II yang ditindaklanjuti wilayah kerja II Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker / jumlah rekomendasi yang diberikan Itjen x Penjelasan: 100% Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan. Sumber data: - Dokumen PKPT - Laporan terkait hasil audit Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah II dengan prinsip 3E wilayah kerja II - Realisasi kegiatan / target kegiatan x 100% - Realisasi DIPA / alokasi DIPA x 100% Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input Sumber data: seminimal mungkin. Monev, SIMAK BMN, laporan kegiatan dan Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. pembinaan SDM, laporan temuan audit untuk Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang ditindaklanjuti, dokumen perencanaan dan mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin. pengelolaan anggaran/barang Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah II Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja II Jumlah LK pada wilayah kerja II / jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja II Penjelasan: 122

SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Sumber data: Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian LK satker, Hasil reviu LK satker Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 4.

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah II kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja II Jumlah Satker yang telah menerapkan SPIP sesuai aturan/Jumlah Satker Kemlu x 100% Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Sumber data: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Laporan terkait hasil audit, Laporan Satuan Tugas Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan SPIP Satker Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern

123

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH III

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

2.

3.

Inspektorat Wilayah III Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah III yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat. a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah III; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah III terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penysunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah III; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah III.



Penanggung Jawab

Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker Formulasi Pengukuran: Inspektorat Wilayah III yang ditindaklanjuti wilayah kerja III Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker / jumlah rekomendasi yang diberikan Itjen x Penjelasan: 100% Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan. Sumber data: - Dokumen PKPT - Laporan terkait hasil audit Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah III dengan prinsip 3E wilayah kerja III - Realisasi kegiatan / target kegiatan x 100% - Realisasi DIPA / alokasi DIPA x 100% Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input Sumber data: seminimal mungkin. Monev, SIMAK BMN, laporan kegiatan dan Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. pembinaan SDM, laporan temuan audit untuk Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang ditindaklanjuti, dokumen perencanaan dan mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin. pengelolaan anggaran/barang Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah III Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja III Jumlah LK pada wilayah kerja III/ jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja III Penjelasan: 124

SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Sumber data: Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian LK satker, Hasil reviu LK satker Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 4.

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah III kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja III Jumlah Satker yang telah menerapkan SPIP sesuai aturan/Jumlah Satker Kemlu x 100% Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Sumber data: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Laporan terkait hasil audit, Laporan Satuan Tugas Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan SPIP Satker Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern

125

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH IV 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

2.

3.

Inspektorat Wilayah IV Melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta satuan kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Latihan, serta Pusat Komunikasi. a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah IV; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah IV terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah IV; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah IV.



Penanggung Jawab

Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker Formulasi Pengukuran: Inspektorat Wilayah IV yang ditindaklanjuti wilayah kerja IV Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker / jumlah rekomendasi yang diberikan Itjen x Penjelasan: 100% Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan. Sumber data: - Dokumen PKPT - Laporan terkait hasil audit Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah IV dengan prinsip 3E wilayah kerja IV - Realisasi kegiatan / target kegiatan x 100% - Realisasi DIPA / alokasi DIPA x 100% Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input Sumber data: seminimal mungkin. Monev, SIMAK BMN, laporan kegiatan dan Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. pembinaan SDM, laporan temuan audit untuk Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang ditindaklanjuti, dokumen perencanaan dan mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin. pengelolaan anggaran/barang Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah IV Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja IV Jumlah LK pada wilayah kerja IV/ jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja IV 126

Penjelasan: SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Sumber data: Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian LK satker, Hasil reviu LK satker Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 4.

Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan Formulasi penghitungan: Inspektorat Wilayah IV kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja IV Jumlah Satker yang telah menerapkan SPIP sesuai aturan/Jumlah Satker Kemlu x 100% Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Sumber data: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Laporan terkait hasil audit, Laporan Satuan Tugas Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan SPIP Satker Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern

127

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


:

No. 1.

Sekretariat Inspektorat Jenderal Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang perencanaan dan program kerja, peraturan perundang-undangan dan kertas kerja, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, keuangan, serta laporan dan analisis hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya. a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan; b. Pelaksanaan koordinasi evaluasi atas pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan; c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan; d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan norma kebijakan pengawasan; e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta pengawasan masyarakat; f. Penyampaian laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjutnya kepada instansi terkait; g. Penyajian analisis laporan hasil pengawasan; dan h. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, serta pengelolaan keuangan

Indikator Kinerja Utama Jumlah APIP Itjen yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai Standar Audit. Penjelasan: Kapasitas : kemampuan pengembangan diri Kompetensi : penguasaan substansi profesi

Penanggung Jawab Formulasi penghitungan: Sekretariat - Jumlah APIP yang mendapat skala nilai baik, cukup Inspektorat dan kurang Jenderal - Jumlah auditor yang lulus sertifikasi/jumlah peserta peningkatan kapasitas auditor x 100% Formulasi Pengukuran/Sumber Data

Sumber data: - Laporan PKS, hasil evaluasi PKS/diklat, sertifikat, hasil peer review - Laporan PKS, kursus, hasil evaluasi PKS/diklat, sertifikat 2.

Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja satker Formulasi Pengukuran: yang ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti satker/jumlah rekomendasi Itjen x 100% 128

Sekretariat oleh Inspektorat Jenderal

Sumber Data: - Laporan terkait hasil audit - Dokumen PKPT 3.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Formulasi Pengukuran: Sekretariat (Jumlah pengaduan masyarakat yang Inspektorat ditindaklanjuti/Jumlah pengaduan masyarakat yang Jenderal diterima) x 100% Sumber Data: - Pengaduan yang diterima

4.

Persentase realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Setitjen untuk mendorong kegiatan-kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal

5.

Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal

6.



Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sumber Data:


Sekretariat Inspektorat Jenderal Formulasi Pengukuran: Sekretariat (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai Inspektorat kompetensi/jumlah total pegawai Inspektorat Jenderal Jenderal )*100% Sumber Data: Database kepegawaian

7.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal

Formulasi Pengukuran: Sekretariat (Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana/jumlah Inspektorat permintaan pemenuhan sarana prasarana)*100% Jenderal Sumber Data: - Nota permintaan satker - Nota pemberitahuan pada rekanan - Nota penawaran dari rekanan - Surat Perintah Kerja (SPK) 129

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas

: Sekretariat Jenderal : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. 3. Fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian LuarNegeri; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubunganmasyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri. 4. Indikator Kinerja Utama : No. 1.

Indikator Kinerja Utama Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) mencakup 9 area perubahan: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Kemlu dari Kementerian PAN dan RB


Penanggung Jawab

Sumber data: Biro Perencanaan dan Hasil verifikasi lapangan TIM UPRBN oleh Organisasi Kementerian PAN dan RB

Sumber Data: Biro Perencanaan dan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilias Kinerja Organisasi Instansi Pemerintah Kemlu dari Kementerian PAN dan RB 131

3.

Opini BPK

4.

Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.

5.

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

Sumber Data: Laporan Hasil Audit BPK

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Formulasi Pengukuran: Biro Kepegawaian dan (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai Pusdiklat kompetensi/jumlah total pegawai Kemlu)*100% Sumber Data: Database Kepegawaian Formulasi Pengukuran: Biro Perlengkapan (Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana/jumlah permintaan pemenuhan sarana prasarana)*100% Sumber Data: Laporan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan, laporan penatausahaan BMN, laporan pengadaan barang/jasa pemerintah, laporan penyelesaian dokumen administrasi umum dan prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, laporan pemenuhan operasional layanan perkantoran, laporan penyelesaian pekerjaan.

6.

Persentase kelancaran ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Infrastruktur: fasilitas internet, telepon, dan intranet.

Formulasi Pengukuran: Laporan dari konektivitas infrastruktur Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi

132

Pusat Komunikasi jaringan

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ADMINISTRASI MENTERI 1. 2.


3.

Fungsi

4.


: Biro Administrasi Menteri : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan Menteri Luar Negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri : a. Penghimpunan informasi dan penyajian naskah dibidang politik, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, keamanan dan hukum untuk Menteri Luar Negeri; b. Pelaksanaan koordinasi dan perancangan pelaksanaan kebijakan, arahan dan disposisi Menteri Luar Negeri; c. Penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri dengan lembaga pemerintah dan interaksi Menteri Luar Negeri dengan unsur-unsur non pemerintah baik nasional maupun asing; d. Pendayagunaan informasi dan hubungan dengan media massa; e. Penyusunan dan pelaksanaan acara dan kegiatan Menteri Luar Negeri serta penyelenggaraan urusan protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri; f. Pemberian dukungan substantif dan administratif bagi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri; g. Pelaksanaan administasi biro. :

Indikator Kinerja Utama Persentase dokumen substantif untuk pertemuan/kegiatan Menlu/Wamenlu yang difinalisasi. Penjelasan: difinalisasi: yang menjadi produk akhir yang digunakan oleh Menteri dokumen substantif: meliputi dan tidak terbatas pada surat laporan pelaksanaan diplomasi dan pelaksanaan disposisi Presiden terkait Polugri, bahan masukan kunjungan incoming dan outgoing Menlu dan Kepala Negara (pengumpulan data negara, butir wicara, statement/remarks/sambutan/joint statement dan lainnya), masukan sidang kabinet, masukan credentials Dubes Asing, masukan Raker dan RDP DPR RI, masukan Progress Report.


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: BAM (jumlah dokumen substantif untuk pertemuan/kegiatan Menlu/Wamenlu yang difinalisasi / jumlah seluruh dokumen yang disampaikan ke Menlu/Wamenlu)*100% Sumber Data: dokumen substantif final.

133

2.

3.

Jumlah kegiatan diplomasi Menteri Luar Negeri yang terpublikasikan melalui media cetak nasional.


Penjelasan: Media cetak: 10 media cetak nasional. (Kompas, Republika, Jakarta Post, Media Indonesia, Jakarta Globe, Tempo, Sindo, Sinar Harapan, Rakyat Merdeka, Suara Karya)

Sumber Data: Liputan 10 media cetak nasional.

Tingkat kepuasan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri atas pelayanan BAM.

Formulasi Pengukuran: BAM Tingkat kepuasan dihitung berdasarkan jawaban Menlu/Wamenlu di akhir tahun sesuai dengan kuesioner yang ditanyakan

Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Menlu dan Wamenlu yang diukur dengan menggunakan wawancara.


134

BAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO ADMINISTRASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN 1. 2.


3.

Fungsi

4.


: Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelayanan administrasi bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, Kepala Perwakilan RI, dan Konsul Kehormatan, dan melaksanakan koordinasi hubungan kerja antarlembaga, penyusunan naskah peraturan perundangundangan, dan pelaksanaan ketatausahaan Kementerian. : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; b. Pelaksanaan koordinasi perancangan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, dan hubungan antar lembaga; c. Pelaksanaan koordinasi pencalonan kepala perwakilan, perizinan, penyiapan surat-surat kepercayaan, pengangkatan dan pemberhentian kepala perwakilan dan konsul kehormatan; d. Pelaksanaan penyuluhan peraturan mengenai Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang terkait dengan aspek kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; e. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; f. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; g. Pelaksanaan administrasi Biro. :



Penanggung Jawab

Persentase jumlah kegiatan Satker Kemlu serta Lembaga Pemerintah Lainnya dan Lembaga Non Pemerintah yang digabungkan

Formulasi Pengukuran: BAKP (Jumlah usulan-jumlah kegiatan yang berhasil digabungkan)/jumlah yang diusulkan)*100%

Penjelasan: “Digabungkan”: Beberapa/sejumlah kegiatan yang relatif sama dapat digabungkan/disatukan baik dari segi waktu maupun tempat kegiatan agar lebih efektif dan efisien melalui koordinasi dan sinkronisasi.

Sumber Data: -Usulan program dari Satker Kemlu Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya -Laporan program yang dilaksanakan

135

dan

2.

Persentase calon Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan yang menyatakan “puas” atas pelayanan BAKP Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Calon Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan yang diukur dengan menggunakan kuesioner.

3.

4.

5.

6.

Formulasi Pengukuran: BAKP Calon Kepala Perwakilan/Konsul Kehormatan yang memberi Jawaban “lebih dari puas”/jumlah kuesioner yang diterima kembali*100% Sumber Data: Kuesioner

Persentase naskah peraturan dan produk hukum yang masuk dari Satker/Perwakilan sesuai dengan standar format Kementerian Luar Negeri

Formulasi Pengukuran: BAKP Jumlah naskah peraturan yang sesuai format/seluruh jumlah naskah yang masuk*100%

Penjelasan: “Sesuai standar format Kemlu”: Sesuai dengan format tata naskah dinas Kementerian Luar Negeri Persentase Perwakilan yang menyatakan “puas” atas pengiriman kantong diplomatik

Sumber Data: Naskah peraturan dan produk hukum Kementerian Luar Negeri Formulasi Pengukuran: BAKP Perwakilan yang memberi Jawaban “lebih dari puas”/jumlah kuesioner yang diterima kembali*100%

Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Perwakilan RI yang diukur dengan menggunakan kuesioner. Volume arsip yang telah ditertibkan.


Penjelasan: “Ditertibkan”: Arsip tertata sesuai klasifikasi, penyusutan terlaksana sesuai jadwal retensi, database termutakhirkan Persentase kepuasan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden terhadap pelayanan BAKP

Sumber Data: Laporan pengelolaan arsip dari Arsiparis dan Perwakilan RI Formulasi Pengukuran: BAKP Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden yang memberi Jawaban “lebih dari puas”/jumlah kuesioner yang diterima kembali*100%

Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden yang diukur dengan menggunakan kuesioner.

Formulasi Pengukuran: Volume: per meter lari


136

BAKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI 1. 2.


3.

Fungsi

4.


: Biro Perecanaan dan Organisasi : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jendral untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan sistem kerja, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. : a. Penyiapan perumusan rencana Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; b. Koordinasi perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mengenai rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; e. Pelaksanaan administrasi Biro. : Indikator Kinerja Utama

Jumlah Satker yang memiliki nilai evaluasi AKIP "BAIK"

Penanggung Jawab BPO

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi, Penghargaan Menlu

Penjelasan: “BAIK” : yang memiliki kategori “B” (nilai 65 s.d nilai 75) 2.

Persentase Unit Organisasi yang menerapkan Sistem Kerja Penjelasan: Sistem kerja meliputi : Standar Operasional Prosedur (SOP), SPIP, arsipaaris, dll Unit Organisasi : Unit Eselon I, Eselon II, Unit Pelaksana Teknis, ULP.

Formulasi Pengukuran: (jumlah unit organisasi yang menerapkan Kerja/jumlah unit organisasi)*100% Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi

137

BPO Sistem

3.

4.

5.

Persentase deviasi pagu anggaran Kemlu antara perencanaan dan dokumen anggaran

Formulasi Pengukuran: BPO ((Selisih alokasi anggaran dengan pagu indikatif atau RKA-KL pra penelaahan)/alokasi anggaran))*100% Sumber Data: RKA-KL, DIPA Definitif Formulasi Pengukuran: (jumlah organisasi yang diselesaikan/jumlah organisasi yang perlu ditata)*100%

Persentase penyelesaian penataan organisasi di Kemlu dan Perwakilan RI Penjelasan: Penyelesaian penataan mencakup: pembukaan Perwakilan RI baru, hubungan diplomatik baru, indeksasi, penataan peraturan kelembagaan Kemlu dan Perwakilan RI, evaluasi dan pemantapan kelembagaan Kemlu, penataan Perwakilan rawan, pembentukan Pelayanan Warga (Citizen Service), peningkatan manajemen mutu Kemlu Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan RB mencakup 9 area perubahan: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sumber Data: Perpres, Permenlu, Kepmenlu, persetujuan penetapan organisasi

konsep

BPO isu

paper,

Sumber data: BPO Hasil verifikasi lapangan TIM UPRBN oleh KemenPAN dan RB

138

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEPEGAWAIAN 1. 2.


3.

Fungsi

4.


No. 1.

: Biro Kepegawaian : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jendral di bidang perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia, pengelolaan administrasi kepegawaian Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta administrasi pegawai setempat di perwakilan RI. : a. Penyiapan perumusan teknis di bidang penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai; b. Perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia; c. Pelaksanaan koordinasi perancangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional; d. Penyusunan standar, norma, dan prosedur analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pola pengembangan karir, dan penilaian jabatan; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, dan kebijakan teknis urusan administrasi mutasi pegawai; f. Penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, serta pelaksanaan kesejahtraan pegawai; g. Pelaksanaan urusan perjalanan mutasi pegawai ke dan dari Perwakilan RI dan/atau antarperwakilan RI serta barang pindahan; h. Persetujuan pengangkatan, pemberhentian, dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI; i. Pelaksanaan administrasi biro. :

Indikator Kinerja Utama Persentase peningkatan pemahaman pegawai Kemlu mengenai peraturan dan kebijakan kepegawaian. Penjelasan: Peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian Nasional telah mengalami banyak perkembangan, sehingga beberapa peraturan kepegawaian Kementerian perlu diperbaharui/disesuaikan. Disisi yang lain, setiap pegawai perlu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Biro Kepegawaian Rata-rata nilai survey dari seluruh responden menunjukkan pemahaman pegawai Kemlu terhadap peraturan dan kebijakan kepegawaian. Sumber Data: Survey Pemahaman Pegawai Kemlu tentang Peraturan dan Kebijakan Kepegawaian sebelum dan sesudah sosialisasi 139

sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Untuk itu peraturan dan kebijakan kepegawaian perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kemlu. Pemahaman pegawai terhadap peraturan dan kebijakan dibidang kepegawaian perlu diukur dengan cara penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah sosialisasi. 2.

Persentase peningkatan kepuasan pegawai terhadap pelayanan Biro Kepegawaian.

Penjelasan: Untuk meningkatkan kualitas seluruh pelayanan Biro Kepegawaian, perlu dilakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan kepegawaian yang diterimanya. 3.

Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya.

Penjelasan: Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kemlu diperlukan manajemen SDM yang berbasiskan kompetensi. Seorang pegawai hendaknya ditempatkan pada posisi, waktu dan kompetensi yang tepat. Kompetensi yang dipersyaratkan pada suatu jabatan hendaknya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabatnya.

Formulasi Pengukuran: Biro Kepegawaian Rata-rata nilai survey dari seluruh responden menunjukkan tingkat kepuasan pegawai Kemlu terhadap pelayanan Biro Kepegawaian. Sumber Data: Survey Online yang dilaksanakan pada semester satu dibandingkan dengan survey pada akhir tahun. Formulasi Pengukuran: Biro Kepegawaian Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi dibanding jumlah total pegawai yang dimutasikan pada tahun berjalan dikali 100% Sumber Data: Peta Kompetensi Jabatan, Peta Kompetensi Individu, Dokumen Mutasi Pegawai

140

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KEUANGAN 1. 2.


3.

Fungsi

4.


: Biro Keuangan : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelaksanaan, pengendalian, verifikasi, dan perhitungan anggaran, serta perbendaharaan Kementerian dan Perwakilan RI. : a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pertanggungjawaban keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dan penyiapan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian terhadap penggunaan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; c. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi penggunaan anggaran dan pengurusan utang piutang Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; d. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pelaksanaan pembukuan serta penyusunan perhitungan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; e. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kebendaharawanan dan penilaian perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; f. Pelaksanaan administrasi biro. :

Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian dokumen keuangan tepat waktu.

Penjelasan: Tepat waktu merupakan batas waktu yang telah diatur dan tertuang dalam Standard Operating Procedur (SOP) Biro Keuangan


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Biro Keuangan (Jumlah dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu/seluruh dokumen yang dikelola)*100% Sumber Data: Berita Acara Pemeriksaan Kas, Surat Perintah Membayar, Rekening, Nota Hasil Verifikasi, Dokumen Perhitungan PPh pasal 21, Beban Pusat Perjalanan Dinas, Beban Pusat Persekot Resmi, Dokumen Uang Penggantian, RKA-KL, Set Up Pagu DIPA, dan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun, dll 141

2.

3.

Persentase kasus-kasus keuangan yang ditindaklanjuti.

Persentase serapan anggaran Kemlu.

Penjelasan: Serapan merupakan data realisasi Kementerian Luar Negeri yang telah digunakan dibanding dengan Pagu DIPA yang telah diberikan

Formulasi Pengukuran: Biro Keuangan (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti/jumlah kasus yang ada)*100% Sumber Data: Dokumen TP/TGR yang merupakan temuan baik dari Pemeriksa internal maupun eksternal Formulasi Pengukuran: Biro Keuangan (Jumlah realisasi anggaran/total anggaran keseluruhan)*100% Sumber Data: Pagu DIPA, SP2D

142

INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERLENGKAPAN

1. 2.


3.

Fungsi

4.


No. 1.

: Biro Perlengkapan : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jendral di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta urusan rumah tangga Kementerian Luar Negeri. : a. Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaan dan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; b. Pemeliharaan semua barang-barang milik Kementerian Luar Negeri; c. Pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; d. Pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Kementerian Luar Negeri; e. Pelaksanaan administrasi biro. :

Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri yang tepat waktu berdasarkan SOP Penjelasan: sarana prasarana: gedung, sarana gedung perkantoran, kendaraan dinas

2.

Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan BMN sesuai dengan SOP Penjelasan: Penatausahaan BMN mencakup: registrasi BMN, penghapusan dan lelang BMN, inventarisasi, penyusutan, pemantauan BMN, rekonsiliasi dan kompilasi BMN, dan pelaporan BMN


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Biro Perlengkapan (Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diselesaikan tepat waktu/jumlah seluruh pekerjaan pemeliharaan direncanakan) *100 % Sumber Data: Laporan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan Formulasi Pengukuran: Biro Perlengkapan (Jumlah dokumen penatausahaan BMN yang diselesaikan sesuai SOP/jumlah seluruh perencanaan penatausahaan BMN)*100% Sumber Data: Laporan penatausahaan BMN

143

3.

Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan dan LPSE

Formulasi Pengukuran: Biro Perlengkapan Jumlah pelaksanaan pengadaan barang/jasa / rencana umum pengadaan Sumber Data: Laporan pengadaan barang/jasa pemerintah

4.

Persentase penyelesaian dokumen administrasi umum dan prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang akurat dan tepat waktu Penjelasan: Dokumen administrasi umum mencakup seluruh dokumen Biro Perlengkapan selain dokumen penatausahaan BMN.

5.

Persentase tingkat pemahaman peserta bimtek dan sosialisasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemlu Penjelasan: Peserta teknis dan non teknis

6.

7.

Persentase pemenuhan kebutuhan sehari-hari layanan perkantoran kantor pusat Kementerian Luar Negeri

Persentase penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana Kemlu yang tepat waktu berdasarkan SOP.

Formulasi Pengukuran: Biro Perlengkapan (Dokumen hasil pelaksanaan/rencana kegiatan ketentuan yang berlaku)*100% Sumber Data: Laporan penyelesaian dokumen administrasi umum dan prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Formulasi Pengukuran: Jumlah peserta yang lulus dan bersertifikat

Biro Perlengkapan

Sumber Data: Dokumen kelulusan, kuesioner

Formulasi Pengukuran: Biro Perlengkapan (Jumlah pemenuhan kebutuhan/rencana pemenuhan operasional layanan perkantoran)*100% Sumber Data: Laporan pemenuhan operasional layanan perkantoran Formulasi Pengukuran: Biro Perlengkapan (Jumlah pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana yang diselesaikan tepat waktu/jumlah pekerjaan pengadaan yang direncanakan)*100 % Sumber Data: Laporan penyelesaian pekerjaan 144

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


2.

3.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis, dan struktural serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan; b. Koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis, dan struktural; c. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan tinggi Negeri dan swasta, organisasi internasional serta lembaga-lembaga swasta lainnya; e. Pemberian bimbimngan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan f. Pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan :

Indikator Kinerja Utama Persentase kelulusan peserta diklat yang memiliki nilai 70. Penjelasan: Nilai kelulusan untuk diklat fungsional (Sesparlu, Sesdilu, Sekdilu, PK), struktural (Prajab, Diklatpim IV, Diklatpim III, Diklatpim II) dan Diklat Teknis (PPKRT, Barang/Jasa, Sandiman) Persentase hasil rekomendasi kegiatan Pusdiklat yang ditindaklanjuti Penjelasan: Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan Rekomendasi Pengembangan Diklat Kemlu dan Perwakilan Persentase kerja sama lembaga diklat dengan negara atau lembaga lainnya Penjelasan: Untuk kegiatan Internship program dan rintisan gelar


Penanggung Jawab

Formulasi Pengukuran: Pusdiklat (Jumlah Peserta yang memiliki nilai 70 di masingmasing diklat / Jumlah seluruh peserta) * 100% Sumber Data: Laporan akhir penyelenggaraan diklat Formulasi Pengukuran: Pusdiklat (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah rekomendasi yang diberikan) * 100% Sumber Data: Laporan kegiatan. Formulasi Pengukuran: Pusdiklat (Jumlah kerja sama yang berjalan berdasarkan MoU /Total Jumlah MoU direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan) * 100% 145

Sumber Data: Laporan kegiatan, implementasi MoU, MoU yang ditandatangani 4.

Persentase tingkat kepuasan peserta atas pelaksanaan diklat Penjelasan: Tingkat kepuasan mencakup Diklat Internasional, Pelatihan Kementerian Teknis dan Pemda, Bahasa Diklat Bahasa Asing, Diklat Pengembangan Kompetensi BPKRT,PK, dan Auditor, Diklat Pengembangan Arsiparis, Orientasi HOC, Suami/Istri Keppwri & Wakeppri, Istri/Suami PDLN, Sekpri & KRT, Diklat Perlindungan TKI, Jurnal Ilmiah, Diklat Penerjemah & Penulis Pidato, Pengembangan Profesi Staf Pusdiklat, Langganan Internet Hotspot, dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebesar 60%

Formulasi Pengukuran: (jumlah peserta dengan tingkat kepuasan di atas 60%/jumlah kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Laporan dan Kuisioner evaluasi

146

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT KOMUNIKASI

1. 2.


: :

3.

Fungsi

:

4.


2.

3.

Pusat Komunikasi Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan, dan pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. a. Pelaksanaan urusan persandian, komunikasi, dan sistem informasi; b Pelaksanaan pemberitaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan koordinasi program pemberitaan instansi lainnya dari/dan ke Perwakilan RI; c. Pelaksanaan pengoperasian, pemberian pelayanan penggunaan sarana komunikasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, serta supervisi dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi; d. Pelaksanaan pengembangan perangkat teknologi informasi; dan e. Pelaksanaan administrasi Pusat Komunikasi. :

Indikator Kinerja Utama Persentase Kelancaran Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Infrastruktur: fasilitas internet, telepon, dan intranet. Persentase Tingkat Kerawanan Kebocoran Informasi dan Jaringan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Penjelasan: Dilakukan dengan kegiatan kunjungan kerja operasional luar negeri dan pemeriksaan fisik dan non fisik Persentase Penurunan penyadapan terhadap Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Penjelasan: JKS (Jaringan Komunikasi Sandi) : Pejabat Komunikasi, Peralatan Sandi dan Sistem Sandi

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: Laporan dari konektivitas jaringan infrastruktur

Penanggung Jawab Puskom

Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi Formulasi Pengukuran: Puskom (Jumlah pemeriksaan jaringan komunikasi jumlah temuan kerawanan kebocoran)/jumlah pemeriksaan jaringan komunikasi*100% Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi, Lemsaneg, BIN Formulasi Pengukuran: Puskom (jumlah seluruh perwakilan RI-jumlah perwakilan yang belum memiliki JKS)/jumlah seluruh perwakilan RI*100% Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi 147

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI 1. Nama Organisasi 2. Tugas 3. Fungsi

: Perwakilan RI : Mewakili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, Negara, Pemerintah, dan Warga Negara Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional di Wilayah Kerjanya : a. Perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional; b. Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau wilayah kerja; c. Perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; d. Peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja; e. Pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan; f. Pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi; dan g. Pengawasan fungsional dan administratif di Perwakilan.

4. Indikator Kinerja Utama : No.


1

Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi

2

Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary

Formulasi Pengukuran/Sumber Data Formulasi Pengukuran: Survey

Penanggung Jawab Perwakilan RI

Sumber Data: Laporan survey Formulasi Pengukuran: Perwakilan RI Jumlah kesepakatan kerja sama di bidang polkam, ekubang dan sosbud yang telah dihasilkan dan telah tersusun dalam dokumen kerja sama. Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan. 149

3

4

of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara akreditasi Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan Negara akreditasi Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional

Formulasi Pengukuran: Perwakilan RI Jumlah kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi yang telah terfasilitasi dengan baik oleh Kemlu Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencalonan yang berhasil /Jumlah pencalonan yang diusulkan)*100%

Perwakilan RI

Sumber data:  Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).  Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan 5

Sikap resmi negara akreditasi terhadap dukungan penuh NKRI

Sumber data: Perwakilan RI Laporan pengamatan Perwakilan terhadap sikap negara akreditasi

Penjelasan: Mendukung penuh NKRI artinya sikap resmi pemerintah negara asing yang mendukung secara utuh wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan tidak mengakui gerakan separatis di wilayah Indonesia. 150

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDEKS CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDEKS

JUMLAH CAPAIAN KOMPONEN

10

> 100

9

95 < x ≤ 100

8

90 < x ≤ 95

7

85 < x ≤ 90

6

80 < x ≤ 85

5

75 < x ≤ 80

4

70 < x ≤ 75

3

65 < x ≤ 70

2

60 < x ≤ 65

1

≤ 60

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 Penjelasan Penetapan Indeksasi: 1. Indeks capaian kinerja Kementerian Luar Negeri ditetapkan dengan skala 1 s.d 10, dengan “range” capaian kinerja yang ditoleransi objektif adalah: 60% s.d 100%. Toleransi objektif artinya capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan penetapan kinerja yang baik. Capaian kinerja dibawah 60% dan diatas 100% dianggap kurang baik karena terdapat faktor kelemahan dalam penetapan target. 152

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents