REPUBUK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN AN:rARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN SADAN PENGAWAS NARKOTIKA KERAJAAN THAILAND TENT ANG KERJA SAMA DALAM PENGAWASAN NARKOTIKA, ZAT PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN BAHAN KIMIANYA, DAN PENYALAHG UNAAN NARKOTIKA
Sadan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Sadan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak"; MENYADARI bahwa perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan zat psikotropika dalam segala bentuk menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan , keamanan, dan kesejahteraan umat manusia, dan berdampak negatif bagi tatanan ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat;
MENGUNGKAPKAN
keprihatinan
atas
kondisi
darurat yang
disebabkan
oleh
meluasnya produksi, peredaran, dan perdagangan gelap narkotika, zat psikotropika, prekursornya dan kejahatan transnational terkait narkotika di dunia;
DIDASARI ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, sebagaimana telah diubah dengan Protokol 1972, Konvensi 1971 tentang Psikotropika, dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1988 melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika;
MENYADARI kepentingan bersama dan pentingnya koordinasi dan kerja sama antara
Para Pihak dalam mencegah dan memerangi peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan kimianya , dan penyalahgunaan narkotika; MENIMBANG pentingnya prinsip kedaulatan , kesetaraan , dan integritas wilayah sesuai
dengan prinsip penetuan nasib sendiri, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, kesetaraan hukum, dan menghormati integritas wilayah masing-masing negara; SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara; TELAH MENYEPAKATI hal-hal sebagai berikut: PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Para Pihak dalam mencegah dan memerangi perdagangan gelap narkotika, zat psikotropika, prekursor dan bahan kimianya , dan penyalahgunaan narkotika. PASAL 2 PENGHORMATAN ATAS KEDAULATAN
1.
Para Pihak harus patuh kepada komitmennya di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri, non-intervensi dalam urusan dalam negeri, kesetaraan hukum, dan menghormati integritas wilayah masing-masing negara.
2. Tidak satu pun Pihak dapat beroperasi di wilayah otoritas Pihak lainnya, sesuai dengan hukum nasional dan kedaulatan nasional. PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, bekerja sama dalam bidang sebagai berikut::
1.
Pengurangan penyediaan dan permintaan narkotika dalam upaya penanggulangan
narkotika, zat psikotropika, dan prekursor dan bahan kimianya; 2.
Pertukaran informasi dan pengalaman yang berkaitan dengan penegakan hukum yang efektif termasuk metode pengungkapan pencarian dan penyitaan narkotika, modus operandi yang digunakan oleh pengedar, jaringan narkoba dan orang yang terlibat atau diduga terlibat atau ditangkap karena penyalahgunaan, produksi, dan rute perdagangan narkoba;
3.
Pertukaran pengalaman dan pengetahuan dalam bidang yang relevan tentang teknologi modern untuk mendeteksi narkotika, penentuan jenis narkotika dan analisis ilmiah termasuk hasil tes , jenis narkotika baru serta sampel narkotika; Pertukaran pengalaman dan informasi yang berkaitan dengan undang-undang dan praktik peradilan untuk pengawasan obat, pencegahan penyalahgunaan obat, program pendidikan yang efektif dan kampanye anti-narkoba, modalitas rehabilitasi dan pengobatan termasuk dalam lembaga pemasyarakatan;
5.
Pertukaran praktik terbaik dalam Pembangunan Alternatif;
6.
Peningkatan kapasitas , pelatihan serta pertukaran kunjungan ahli dari Para Pihak sesuai dengan ketentuan kerja sama dalam Memorandum Saling Pengertian ini;
7.
Lingkup kerja sama lainnya yang menjadi perhatian bersama sesuai dengan ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini kasus per kasus yang disepakati oleh Pa ra Pihak. PASAL 4 PERTEMUAN
Para Pihak mengadakan konsultasi atau pertemuan ad-hoc, apabila dianggap perlu, dengan
persetujuan
bersama
atau
dalam
basis
kasus
per
kasus ,
mengoordinasikan dan meningkatkan efektivitas kerja sama yang dipertimbangkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 5 SADAN BERWENANG
1.
Kerja sama dalam Memorandum Saling Pengertian ini akan dikembangkan melalui badan yang berwenang dari Para Pihak.
2.
Sadan yang berwenang bagi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini adalah: a.
Untuk Sadan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Kepala Sadan Narkotika Nasional;
b.
Untuk Sadan Pengawas Narkotika Kerajaan Thailand: Sekretaris-Jenderal Sadan Pengawas Narkotika.
3.
Para Pihak akan segera menginformasikan satu sama lain, secara tertulis , tentang perubahan badan yang berwenang. PASAL 6 BIAVA PENGELUARAN
Setiap Pihak harus menanggung biaya dan pengeluaran sendiri dalam pelaksanaan kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini, kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus. PASAL 7 KERAHASIAAN
1.
lnformasi dan dokumen yang diperoleh dalam kerangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dijaga kerahasiaannya dan digunakan sesuai dengan tujuan yang
ditentukan
oleh
Pihak
yang
memberikan.
Dalam
hal
berakhirnya
Memorandum Saling Pengertian ini, ketentuan ini akan tetap mengikat Para Pihak. 2.
lnformasi dan dokumen tidak dapat diteruskan kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak yang memberikan.
PASAL 8 BAHASA
Bahasa lnggris digunakan sebagai bahasa resmi untuk tujuan pertukaran informasi di bawah Memorandum Saling Pengertian ini. ) )
11
PASAL 9 STATUS
Memorandum Saling Pengertian ini bukan merupakan perjanjian internasional, dan tidak menghasilkan hak atau kewajiban yang diatur oleh hukum internasional bagi Para Pihak. Pasal 10 AMANDEMEN
Para Pihak terkait dapat meninjau kembali atau mengamandemen bagian manapun dari Memorandum Saling Pengertian ini dengan persetujuan bersama secara tertulis dan amandemen tersebut akan mulai berlaku pada tangga l yang telah disetujui oleh Para Pihak dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini. PASAL11 PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan antara Para Pihak yang timbul dari interpretasi atau implementasi Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan bersama melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak. PASAL12 PEMBERLAKUAN, DURASI, DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum
Saling
penandatanganannya.
,)
Pengertian
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
l•
'
2.
Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode yang sama kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DITANDATANGANI di Jakarta, Indonesia pada tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Enam Belas, dalam bahasa Indonesia, Thai, dan lnggris, semua naskah memiliki nilai keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran pada Memorandum Saling Pengertian ini, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK
UNTUK
SADAN NARKOTIKA NASIONAL
SADAN PENGAWAS NARKOTIKA
REPUBLIK INDONESIA
KERAJAAN THAILAND
~/.~~ ~l~~~J SITDHICHAI
SEKRETARIS JENDERAL, NCB
•
l£>~~t'-LlA. 't1. t
u
Lf1£lo tt.LU~~ii
!h'tU1ffj~,~~11't1.~t'-~t. LM lA. LM~t.11~~,,l.€)~@µ>
µi~~, in,Vt--G. Gt.LuntLfuru~ ~~LLJNHI.,G. r:e11c..~11Lt.~ ,~ ubuG.G. 1.€),t. l£>~MmL11f1,V~G. ,. ~~ i itl.Lt'-tl. LM~t. 11t. LUt'-G.rtru~ L~ !ill~~~ litl.,V fit.~ J'HT·fl l~t. 11t'-lJ ~ U,tllti~t. !.€) ~~~© · ~·~ lA. LM~t.11~~,,l.€)~@µ>
[email protected].€)_t,~~,,l£>~MM1Lf1L~f1G.~U~t.LU
.,.. ,. . tl.L~C!µ>t. LU f1l~L~~Lri,Lri,~t. 111tiMLru ru~tl.G.~~ ,, ©(U)~ ©. ~ . ~ lA. L M~t. 11~~,, l.€)~C!).£>~lA.bUC!C!Ul.€)_t,f1l~L~Lfufu~hC! Gl(U)~© · ~ · ~ t.LM~~f1l£>111~1 rttyi1t--µs ©<\~® . W ~ ~l.€)MM1L l1 11t~LlUl~1Lfu ful:::!ttC! nt(iuu.. In" plA.t.LUU"'~t11'f LI.€) = F "' II
I
u~1 nt~~MmL11
rt,V~O._(Ltl1 )J1~~L!il'fL_(Llitt ULfu!iLO.~M H _!k'ttl,V!;.f~1~M 11tt~~yit. LI:::! U.L~~t. j1 ~~ 11 !.€) "=' l!C! !.€)!:! lA. U UC!C!U l.€)l l£>1.€)MI:::! 1Lfl L ~t. L U ~~ 1Hl Ltl. ltiLl!t. LU l.€)~t111C!~ Uro~t. LU ro I
,
.
0
C1
II
I
0
C1
t'-C!rt~Lrt~t.~ Miit. LUU Ll!~!J it--µst--t. 11't1.t. }Ut. LU 't1. LUMC!).£>~lt'-lJfiLl~t'-l£>M11
li~t'-Mt'-G.rtt'-C!lilt.LU~~ll lit.t.!:!tl.~l "'
0
"'
li~t'-M l!Uli-Ftt.~it--LIA tl.L~tl. fPMf1f1~t. G.l.€)f1Lt. ~Mt'-M~~ 11 flR ttliM!rtU~Lt1 Ii Lt~ o /'b
I
/1
i
,
~~ iit--~tl.,tfliLl~ Ml lf rt~G.µ>M.. iin~ liL~U~f1,Vt1. rJ1 f1f11111L UU't1. t lA. L ~~t. 11~~11
l.€)~G.)£>g , UlJ UG.G. U1.€),t.~~ 11 l£>~ M M1 Ul_Llo tt. LU ~~ll f1 G.~ U~t. L U L ~U,tl lti ~t.1.€) "Lfufu~~~Llf,,L~Uf1~1P,11t G.~t--µs ( ' M'l1'11 't1.Lt'-U,tlL~) f1Utt.U~L'tULG.ri,Lt.t--ytn l£>~MM1Lf1 lilt. l1f1Lt. 11~~ii't1.,Vt'-C!Qt. LU fit.t. U~'tU~tl.Lt'-U ,tlL~~~ii (ti.~ 1 't1.~ 11J) fl~, l£> n ~ Kk mt.Lg L Mt--rt ,, ~ L ri, t--rt ,, l£> ~MM, L fl b Lu fib b u ~ m ~
u1
~t;1J6t-LIA. t1. t LllJ.T.tt.LU ~M11jhlU,Vtf~1~M11t1~t-~t.L~
IA.L~~t.fl~M11tj~C!~f IA.UUC!C!U~~ ~~M~1LlltttMlt~t.LUt1 t C!tjttq.. ttLt~llt~L~ llLtlt.U~LlULC!.Q.Lt.t-!i'\11~~M~1LllttLt.f1rtLt.f1~M11t1,l!t-C!(]t.LUttt.t.U~~t1LH!l;\L~ ~M11
ng.10~1nglkmt.L~L~t-~ 11~LJT.t-~ 11~~M~1LrJt.LUttt.t.u~m~ t-LtH~t. I
~ t L!J.1ttLt~Ui6 tl,(t
VIsaNO
~1ii..:ii1..:i~11:J.J~l~~°lJtl-3VI~fl fll'l°lJ&rthul\ltl ~tJ1
fll 11~ LL 'YI 1fl LL6ll-3fhlfll 1fl1 tl U ~till 1rnn1W'Y11-3~ULL
i ~113-1 Li'U-Jtlfll~'Yll-3fl!JV13'11 tlLL i'l~fll "H~l TW
\9llJ:l n£]Vl:J.J1LJLL~:;1:; LU UUYlJ1 fJ ~°lJu-UJ i:; L'Ylrt~fl141 ~qJ ~11 ~\9lfHl-3 flU
~..:i~v1tJu
~1Cfli1
G)
_, tJ ,~~4Yl' 1Cfl'1 l
\!)
n1i1Y'l1iw~iirrl1u1\lunt11Cflu
~n41~i~ ~1\l~tJi]u~Cf11:J.Jwuui~ru1vl1iX11n1u1c;luu Vin'1113'! L°111L\l
~UUU LUU1tJ
Q.I
LLVl-31~
fl 141~iqJQJ1\1::; 1~ Gll Luu fl l 1L 1i tllU 1\1VI1vtJ uu~VI ii 1vlL
J-J1Cfli1 m 'tlilUL"11Ylfl113-J 113-Jtlu
vi
n14'ifi ~ru ru 1fl1tJ1 c;) fl~ V13'11 tJ LL ill~ "l~ Lu tJU Lfi tJ loZJ tl-.36l.l tl-.lU ,~ L'YI"'
viii
~
"
&I
rn . fl1 "i LL L'l fl LU~ lJU tJ ,~~u fl1
"irn LL ~~fl11~ 'f
1u~1azn
d
0
fl111 Lff'l1:;,.-,V11-31Vl fJ1rl1~'il 1 11~ (1-3e.Jwfl1 "i'il 'll';l'W ~-;JU ll1 L~'W'il~ "l1U~L'V1~1 LL~~~T€Jth-3U1L~'W~~ " d tJ ' .. d a'.. fl11LLt'lfl LtJ t'lUU 1:;~Ufl11ffiLLt'l :; "LJti~~LflU1flUfl!JVl~1ULLt'l:; n1:;u1urn1t1o/lu113-J~1V11unTlfl1Ufl3-JU1L~W~~ n11i'.lt1<1nun111-Urn uvi1..:ivt ti~ ~~fl~'il1vi1..:in1"ifinN1LLt'l:;n111m 1'1fl~ti<;l1uu1L~'WWi~ vfiltJ1:;~vinrn'W 'l"ULLUUfl1"ithuv1i'mflLL~:;¢'.Ju~ "i13-Jfl..:J "iULLUUvlL-li 1ul1'm6Yl~n1u • v v QJ
1
et.. n1·nLt'lflLtJ~uu1~tJi)u~Yi~Yi~~L ~tl-3fl11WWJU 1V11'1L~llfl 'v . fl1 "iL~1l-l~i1..J~nvn1'W n1 itJnv u ,~ LL ~:;n1 iLL~n LtJ~uun1 ·nuBu "LJu-3qLoDtJ1"l11t)J"LJtl-3fl141 ~~t)J GJ} LlAl tl~1LUU'il1~L~ilU1 "LJff113-J ~13-Ji'.i tl fl1U1~uu Vi flfll13-JL 1111-;i \'.\UUU mi. fl 113-J 113-J~ tl <111u ~u 1 yf LU Ufl 113-J~ tl--'lfl 1111~ fl UL v:1 tl ~1 Luu 'il13-JL~llU1"LJfll13-J113-J~tlfl1U1~uuVinfll13-JL1J1L'1"Uuct LL~1LL~n"im 'il13-Jvf1
fl 141ti~ru~1'1:;~~n11tJ1flN1'VI1ivVI~hlfn1ti'1:;"l1~411' 1fl111 Lil tl L~ U ~3-Jvfl 1; 1~ LJ fl 11 L~ U 'W tl..:J nu "LJtl-3~'1~u-3~ 1tJ VI iv L~~l LL~ fl 1fit LlAltitJ 1:;&\11U-31ULL ~:; rn 1~~i1'1 U 1:;~Vl Tifl1'Wfll13-J ~l~i'.i t1~4vf1<#1fh'VIU~11 1uuuYinfl11~L1J11 '1"uuil ~1 q)11
(/.
'Htbu-nu~i'u'3
n
fl113-J ~13-Jilu'Vl 1'VIU~ifu 1~ LJUU Yi 0'1113-J L-V1L-;:i-;:t uu-ct-;:i~~h Litun11 L~r.J'Vlti 1tJ..:i1u'1t-3~ti1u 1'1"LJu-3fl141~~f11qJ1 • Viti1r.J'11u'l1'1i'.iti1u1'1n1r.J1~uu Yinfl113-1L1111-;i"uuu'1:;L iJu • 1uul~"l.ltl-3flm :;n113-Jfll 1tJl Lf-l'W<1l~HL vi..:i-u1<1l LL vi.:Ji'llul'dffi 1~ Bu1~aL6llu Lt'l"LJ1 n11fl m:;n 113-J n11u1 L~'W~~LL vi..:i"l11~
n
• 1uu13-J "LJtl-3~1U fl-31Ufl m:; fl 113-J fl 1"iU tl-3 flULL t'l:;tl ·nu tJ ·n~ U1L~'W~~LL vi-31141.ftl1ffi1~fl11 VlU Li'l"LJ1Tifl11flrn:;fl113-Jfl11Utl-3flULLi'!:;tl 11utl 113-JLJ1 Lf'l'W~~
n141~~ry f1!1'1:;u ,)41, '1X{)n~1 r.J'Vlll..Jvi i1u Lft u1nun1 ·n ti ~ vuu ti w..:i1~ 1
LLriV1ti1u..J1u1.u11u n11 qiutl~"ilvu 1~FJl1uviLiJu~1utrnl:J-rnel'nN1
~1<11i1
'o fl11-lf111u
n 1~fiiruru1LL
~
.,
.,
~
n1 i1niY1T111~~u
itlJ.HHL lil~ L vn~11vi1~1un1u1vl'n "Hl Un11~1L uu..:i1u1lXtiJu1tl<111J.J uuVinrt11"J.J Li1L\l'i\UtJtl\l~L nu LUUfl113-J~U LL~~11fL~ui'<11ntl d~~..:i~vin1V1u~ l~tJ r-'.J1u vi1 iXiti~i-'l ~..:ict n11~u~~~..:i°l.lu..:iuu Vinrt11~ Lii1\l \l~ 1l-Jij~~1~1 iufi1V1u~ctu.:Jrt..:iij~i-'l~nwun1fi~iqJqJ1
.,
v
J.J1<11i1 ~ fl1H19fl-lf
n1131'tl..:in fll!l-\l~LiJun1131fi1.1fl un11vh..:i1uLi.Aivu i·Hrl'<11f1tJ 1~l'l..:J~°l.lv..:i nTHLt'lnLtl ~uuiv~liln1u1viuu'Vinrt11J.JLi11 \Id J.J1<11i1
«
~fl1U~
uu Vi nr111~ Li11 \l'it uu ct il1°li~ u Biru ru 1 1~V111..:itJ ,~ L'Vlfl LL t'l~ 13-Jriu1iXLn~~'Vlfi'VliuVlii1vi1~ 61 1111J.JutJ°l.lu..:in{l~~1 u1~V111..:itJ i~L 'Vlflttrin1fi fiiruru1 v
.,
.,
~1<11i1 G>O
n11un1tt
fl1fi ~ i qJ Q! 1tl1\l \l ~ 'VI U'VI 1U VI iv LL n1 °lJ &\11u L~ &\11u VI it..:i°lJ v..:JUU Vin fl113-J Li i 1\l'i\UUtll~tJ f)1'1UUtJtlJ.J 11J.J nu°l.lu..:J~..:J~ti..:Jr-'.J1m UUlil1 tJ~f)l!J-ut tlf)l!J-') Lllil~fl1'1 LLn1 °lJlXU\l ~ij~lil m 1uvi~..:i~u..:ir-'.J1tJi;9lf)lil..:J'l1J.Jnu LLlil~\l~LUUfll UVltl..:J °l.ltl..:JUUVinfl11~L i1i \l'i\Uuct1~u~3--11.J '1ut
., ., ""
n1 ii::4U-iJuVW41't1 oZJtloLJ
i..11~11
G>l!J
n11U4i1UL11 i::u~n~1n11U-3i1ULnu~::rn ,gU~
.,
.,
1uu1i..iflm::n11i..in11u1L~W~
~~
4iiuY1iu1 ~Yin-Du L~'innn1i
iii.Jfl11U1LrlW~
L~'l11nn1i
flm::ni ii..in11iJa4nun~::tJ11utJ11J-J U1LrlW~
Tc ,,.
REPUBLIK INDONF.SIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE OFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARD OF THE KINGDOM OF THAILAND ON THE COOPERATION IN CONTROLLING NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR PRECURSORS AND CHEMICALS, AND DRUG ABUSE
The National Narcotics Board of the Republic of Indonesia (BNN) and the Office of Narcotics Control Board of the Kingdom of Thailand (ONCB), hereinafter referred to as "the Parties";
RECOGNIZING that trafficking and abuse of illicit drugs and psychotropic substances in all forms poses a serious threat to the health, security, and welfare of human beings, and adversely affects the economic, social, cultural, and political foundations of the societies;
EXPRESSING concern over the grave situation caused by the widespread illegal production, distribution, and trafficking in narcotics drugs, psychotropic substances, their precursors and drug-related transnational crimes in the world ;
GUIDED by the principles enshrined in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 , as amended by the 1972 Protocol, the Convention on Psychotropic Substances of 1971 , and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;
BEING conscious of the mutual interests and the importance of coordination and cooperation of the Parties
in
preventing and combating narcotic drugs, psychotropic
substances , their precursors and chemicals, and drug abuse.
CONSIDERING the importance of the principles of sove~e1gnty , equality, and territorial integrity 1n ar;cordance with principles of self-deten:ination, non-intervention in internal affairs , judicial equality, and respect for the States territorial integrity;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; Have agreed as follows:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to enhance cooperation between the Parties in preventing and combating narcotic drugs, psycl'lotropic substances, their precursors and chemicals . and drug abuse.
ARTICLE 2 RESPECT FOR SOVEREIGNTY
1. The Parties shall comply with their commitments under this Memorandum of Understanding
in
accordance with
principles of self-determination,
non-
intervention !n ir.ternal affairs, judicial equality, and rF)spect for the States' territorial integrity. 2.
rfone of the Parties shall exercise in the other Party's territory a11y competence or functions that exclusively correspond to the other Party's auth orities , pursuant to their respective domestic laws ana national sovereignty.
ARTICLE 3 SCOPE OF COOPERAT!ON
The Pa1ties, in accordance w ith their respective laws and regulations, shall cooperate ir. the following areas:
1
Drug supply and demand reduction measures in countering illicit drugs, psychotropic subs:ances , and their precursors and .;hemicals,
2.
Exchange of experiences and information relating
~o
the effective law enforcement
including methods of search and seizure of conce:iied drugs, modus operandi used by drug traffickers, drug networks and persons involved 1n or suspected to b€' :m'olved
in
or arrested for drug-re:dted offences , ill1c1t drug !XOduction, and
trnfficking routes: 3
Exchange of relevant fields of expa1 ience and knowledge of modern technologies 111 1.:letacting illicit drugs, drug profiling and scientific analysis including test resL:lts. ne·N type$
4.
ot drugs ?.swell as drug sarnpli!>s,
Exchange uf experiences and informatioi1 relating lQ . the legislation and judicial practices for drug control drug abuse prever.t1on and anti-drug campaigns,
treatm~nt
~ffective
educational programs
3nd rehabtl:tation modalities including in
corrnctional settings; pract it:~s
5
Exr.hdnge of best
o.
Capacity-building , train ing as weil a3 exchange
on A!ternative Development;
in pursuc:.rir.e of the terms of cooparatior
o~
·tisits of
expr~rts
unde; this
o! the Parties
M~morandum
of
Understc:11di11g ;
7.
Other areas. of common concern in pursuance of che .terms of cooperation under this Memorandum of Understanding on a case b:-1 case basis as agreed upon by the Parties.
ARTICLE 4 MS::,ETINGS
The Parties shall h0ld co.1sultations or ad-ho: r."leeting..;. 11vhen deemed necessary, by mutu;~ I consant l 'r on a case by case b~s is , to c0o;dinate and enhance the
effectiveness of cooperation envisaged by this Merr0ranoum of Understanding.
ARTl~LE
5
EXECUl!NG AGENCIES
1.
T h~
cooperation defined by th:s fl.'1ernorandum ·-:,f Und::-rstznding shall be
developed through
t~e competer~
bodies C'f the Par 1L.s.
2. The competent bodies under this Memorandum of Understanding will be: a.
For
the
National
Narc.ot!r.S
Board
of
the
RepulJlic
of
Indonesia:
Head of the National Narcotics Board. b.
For the Office of the Narcotics Control Board of the Kingdom of Thailand: The Secretary-General of the Narcotics Control Board.
3
The Parties will ;mmediately inform each other, in wnting, about any changes made to the l!st of competent bodies .
.ARTICLE 6 EXPENSES
Each Party
~hall
bear its own cost and expenditure 'fl pursuance of the terms of
cooperation un.je,. this Memorandum of Unde·c;tandir,9, unless otherwise agreed by the Parties on a case by case basis.
ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY
I.
fhe
information and documents obtained within the
framewor'< of the
implementat1or. of this Memorandum of Understanding sha:I be kept confidential and be u5c:d i ;1 compli3nce with the purpcses determ!ned by the providing Party Notwithst:rnding the i.ermination of this Memo:-andum of Understanding, thi5 provisior: shail remain binding between the Parties 2. The ir,formation and documents shall not be tr::v;;:-1itted to a third party without prior written authorization from the: prowi fng Party.
ARTICLE 8 WORKl~~G
LANGUAGE
Engligh shall pe the working language for the purpose of ir,formation exchange under this Memorandum of Understanding. l .-
ARTICLE 9 STATUS
This Memorandum of Understanding is not an international treaty , and it do~s not ~en e rate nghts or obligations regulated by international laws for t11e Partie::,.
ARTICLE ·10 AMENDMENT
The Parties may ;eview or amend any part of this Mer11.mmdum of Understanding oy r1utual consent in writing, and suc:-i a1nE:ncirr.ent will come into force on such da~e ~s ..:!etermined by the Parties an".l shal' ~o· m as an integral part of th!$ Mer.·1orar':!um 0f L: nder~tanding .
ARTICLE 11 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any differenca or dispute arising out of the interpretation er implementation of t~is ¥~morQr:dum .of Understanding ~hall bE'! s~ttled ami~ab!y through consultation _or
rieg0tiatic:n between the Parties.
AR11CLE 12 ENTRY INTO FORCE , DURATION, AND TERMINATION
1.
This Merr.orandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signing. 2.
This Memorandum of Understanding shall remai'1 in force for the period o~ 5 (five) ye&r5 and sha!I be automat1c311y rPnewsd for the same pe ~io d unless eirlier Party notifies in writing through diplcmat!c channel of its intenticn +c termir.ate this Memorand um of Understanding 6 (s.ix) months prior to the expiration of its termination.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, be.ng duly authorized by their respective Government~ .
hc:ve sig:ied this Memorandum of Unde:stand ing.
SIGNED in duplicate in Jakarta, Indonesia on this Eigl1th Day of December, in the year Two Thousand and Sixteen, in the Thai . Indonesian and Eng lish languages, <111 texts bair.g
eq ~ a lly
authentic. In case of ar.y d13crepancy. the English text shall prevail.
FOR THE
FOR THE OFFICE OF
NATIONAL NARC OTICS BOARD
THE NARCOTICS CONTROL BOARD
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
OF THE
~
~· ·
I-
OF
THAILA~D
4tJtL·
Sl::::tSITDHIGHA! . SECRETARY-c:ENERAI_, NC8
•
