ARANSEMEN ANTARA BAD AN PENGA WAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA DAN OTORITAS PENGAWAS NUKLIR REPUBLIK SLOVAKIA DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI DAN KERJASAMA TEKNIS DI BIDANG KESELAMATANNUKLIR
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia dan Otoritas Pengawas Nuklir Republik Slovakia, selanjutnya disebut "Para Pihak" BERKEHENDAK UNTUK lebih mengembangkan hubungan persahabatan antara Para Pihak MEMILIKI suatu kepentingan bersama dalam suatu pertukaran informasi dan ke1ja sama yang berkelanjutan berkaitan dengan kebutuhan untuk menjaga keselamatan instalasi nuklir MEMPERHA TIKAN kolaborasi yang berlaku diantara Para Pihak untuk mempromosikan keselamatan energi nuklir diantara kedua negara · MENGINGAT Perjanjian Ke1jasama Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Dan Kebudayaan, antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Cekoslowakia yang ditandatangani di Jaka11a, pada tanggal 31 Mei 1958 TELAH MENYUTUJUI SEBAGAI BERIKUT :
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan Aransemen ini adalah untuk mempromosikan ke1ja sama dibidang pertukaran informasi tehnis dan keselamtan nuklir.
PASAL2 RUANG LINGKUP ARANSEMEN
Sepanjang bahwa Para Pihak difjinkan untuk melakukannya berdasarkan Hukum, Pcraturan Perundang-undangan, dan kebijakan langsung dari negara masing-masing, Para Pihak memutuskan untuk melakukan pe11ukaran informasi tehnis sehubungan dengan peningkatan kegiatan pengawasan dan keselamatan instalasi nuklir yang meliputi: a. Pengendalian Pengawasan pada tahap Tapak, Konstruksi, dan Operasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;
b. Pengendalian Pengawasan pada Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Kegiatan Dekomisioning; c. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat; d. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Badan Pengawas; e. Sistem Pengelolaan Kegiatan Pengaawasan f. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir; dan g. Membangun kepercayaan publik pada kegiatan pengawasan.
PASAL3 KEGIAT AN KERJASAMA Para Pihak Wajib mendorong dan memfasilitasi kegiatan kerjasama melalui: 1. Pertukaran informasi, dengan cara, namun tidak terbatas pada: a. Pertemuan dan Seminar b. Kunjungan Ilmiah 2. Program pengembangan sumber daya manusia yang meliputi: a. Pelatihan dan Lokakarya
b. On The Job Training c. Penugasan 3. Misi Peninjauan dan Ahli
PASAL4 ADMINISTRASI 1. Pertukaran informasi wajib dilakukan melalui pos atau sarana yang tepat dari komunikasi elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada telepon, faksimili, internet, dan dengan kunjungan atau pertemuan 2. Administrator wajib ditunjuk oleh setiap Pihak untuk menyelia dan mengkoordinasi keikutsertaannya dalam program kerjasama secara keseluruhan. Administrator akan menjadi penerima dari semua dokumen yang dikirimkan dibawah kerjasama ini kcuali Para Pihak menentukan sebaliknya 3. Pertemuan personil yang mengimplementasikan Aransemen ini, wajib diatur hanya ketika para pihak secara timbal balik menganggapnya tepat. Setiap kunjungan dilakukan dibawah Aransemen ini akan berlangsung hanya setelah konsultasi diantara para Administrator. 4. Hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing negara akan mengatur kerjasama dibawah Aransemen ini.
PASAL5 PERTUKARAN DAN PENGGUNAAN INFORMASI I. Informasi yang diterima oleh setiap Pihak dibawah Aransemen ini dapat disebarluaskan secara bebas tanpa persetujuan pihak lainnya, kecuali ditentukan sebaliknya, diketahui dari Pihak yang mengirimkannya 2. Setiap Pihak harus secara jelas mengidentifikasi dan mengetahui setiap informasi yang mereka mungkin berikan kepada Pihak lain dibawah Aransemen ini sebagai hal
yang rahasia atau dengan sengaja dirahasikan untuk tujuan keamanan dan dapat dikenakan pembatasan pada penggunaan dan penyebarluasan informasi tersebut. 3. Para Pihak wajib memastikan bahwa infonnasi yang diterima, atau hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Para Pihak di bawah aransemen ini, yang digunakan khususnya untuk tujuan damai. 4. Penerapan atau penggunaan setiap informasi yang dipetukarkan atau dikirimkan antara para pihak di bawah aransemen ini wajib menjadi tanggung jawab dari pihak penerima.
PASAL6 HAK AT AS KEKA Y AAN INTELLEKTUAL
I. Para Pihak setuju bahwa setiap hak dan kekayaan intelektual yang timbul di bawah penerapan aransemen ini akan dimiliki bersama dan: a. Setiap Pihak diperbolehkan untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual untuk tujuan memlihara, mengadaftasi dan memperbaiki hak kekayaan yang rei evan. b. Setiap Pihak wajib be1ianggungjawab atas setiap tuntutan yang diajukan oleh setiap pihak ketiga berkenaan dengan kepemilikan dan legalitas penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang dibawa di dalamnya oleh pihak yang sebagaimana tersebut di atas dalam penerapan dari setiap kegiatan ke1jasama dalam kerangka aransemen ini. 2. Apabila terjadi hak atas kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu pihak dan atau lembaga yang berkaitan dengannya atas nama pemerintah untuk tujuan-tujuan komersial, pihak lainnya mempunyai hak untuk memperoleh hasil yang seimbang adanya royalti. 3. Kapanpun pihak lain meminta kerjasama dengan pihak lainnya di luar wilayah dari kedua belah pihak untuk setiap kegiatan komersial yang dihasilkan dari hak atas kekayaan intelektual yang dicakup atas dasar aransemen ini, pihak ini akan memberikan preferensi pertama dari kerjasama kepada pihak lainnya di bawah aransemen ini yang akan dikesampingkan j ika pihak lain tidak dapat berpmiisipasi dalam tujuan yang menguntungkan secara timbal balik
PASAL7 PENGATURAN KEUANGAN
Biaya untuk kegiatan kerjasama di bawah aransemen ini, kecuali diberikan lain, harus ditanggung oleh setiap Pihak
PASAL8 TRANSPARANSI
Kegiatan kerjasama di bawah aransemen ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan transparansi
4JHOFE
4JHOFE
ARRANGEMENT BETWEEN THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR THE EXCHANGE OF TECHNICAL INFORMATION AND COOPERATION IN NUCLEAR SAFETY
The Nuclear Energy Regulatory Agency of the Republic of Indonesia and the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic, hereinafter referred to as the "Pa1ties";
DESIRING TO further develop friendly relationship behveen the Parties; HAVING a mutual interest in a continuing exchange of information and cooperation pe1taining to the necessity to maintain the safety of nuclear installations; TAKING INTO ACCOUNT the prevailing collaboration between the Parties to promote the safety of nuclear energy in both countries. REFERRING TO the Agreement on Scientific, Educational and Cultural Cooperation Behveen the Republic of Indonesia and the Czechoslovak Socialist Republic, signed in Jaka1ta on May 31, 1958. HAVE AGREED AS FOLLOWS:
ARTICLE 1 OBJECTIVE The objective of this Arrangement is to promote cooperation in the area of the exchange of technical information and nuclear safety.
ARTICLE 2 SCOPE OF THE ARRANGEMENT To the extent that the Pa1ties are permitted to do so under the laws, regulation, and policy directives of their respective countries, the Parties decide to exchange technical information in respect to the improvement of regulatory activities and the safety of nuclear installations which includes: a. b. c. d. e. f.
Regulatory control on siting, construction and operation ofNPP; Regulatory control on radioactive waste management and decommissioning activities: Emergency preparedness and response; Human resource development for regulatory body; Management system in regulatory activities; Emergency preparedness and response for nuclear power plants; and public confidence building on regulatory activities.
ARTICLE 3 COOPERATION ACTIVITIES The Pmties shall encourage and facilitate cooperation activities through: I. Exchange of information, by means of, but not limited to; a. Meeting and seminars b. Scientific visit 2. Human resource development programme, which includes: a. Training and workshop b. On the Job Training c. Assignment 3. Review and expett missions
ARTICLE 4 ADMINISTRATION 1.
The exchange of information shall be effected by post or appropriate means of electronic communications, including but not limited to telephone, fax, and internet, and by visits and meetings 2. Administrators shall be designated by each Patty to supervise and coordinate its participation in the overall cooperation program. The administrators will be the recipients of all document transmitted under this cooperation, unless the Parties decide otherwise. 3. Meeting of persons implementing this arrangement shall be arranged only when the Parties mutually deem it appropriate. Any visit made under this arrangement will take place only after consultation between the administrators. The laws and regulations of the respective countries will govem cooperation under this Arrangement.
ARTICLE 5 EXCHANGE AND USE OF INFORMATION I.
Information received by each Patty under this Arrangement may be disseminated freely without consent fi·om other Party unless otherwise indicated by the transmitting Patty. 2. Each Patty must clearly identify and indicate any information that they may provide to the other under this Arrangement that is confidential for otherwise classified for security purposes, and may impose restrictions on the use and dissemination ofthe information. 3. The Patties shall ensure that the information received, or the result of the activities carried out by them under this arrangement, are used exclusively for peaceful purposes. 4. The application or use of any information exchanged or transferred between the Patties under this Arrangement shall be on the responsibility of the receiving Party.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT 1.
2.
3.
The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of the Arrangement will be jointly owned and: a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property. b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of any cooperation activities in virtue ofthis Arrangement. In the event that the intellectual property is used by the Party and/or institution thereof on behalf of the government for comercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the territory of both Patties for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this Arrangement, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Arrangement which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
ARTICLE 7 FINANCIAL ARRANGEMENT The expenses for the cooperation activities under this AtTangement, unless otherwise decided, must be borne by each Party
ARTICLE 8 TRANSPARENCY Cooperation activities under this Arrangement shall be conducted with due regard for transparency
ARTICLE9 AMENDMENT This Arrangement may be revised or amended at any time by mutual consent by both Parties. Such revision or amendments shall become effective upon signature by both Parties and shall form an integral part of this Arrangement.
ARTICLE 10 FINAL PROVISIONS This Arrangement shall become effective upon signature by both Parties and shall remain in force for a period of five (5) years and there after it shall be automatically renewed unless it is terminated by either Patty by giving six (6) months in advance writing notice to terminate this Arrangement. Such termination of this Arrangement shall not affect the completion of on-going projects and programmes.
4JHOFE
4JHOFE
