BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 562/K/IX/2012 TENTANG PENETAPAN
TINGKAT
LAYANAN
(SERVICE
LEVEL
ARRANGEMENT) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR
DALAM
KERANGKA
INDONESIA
NATIONAL SINGLE WINDOW
I.
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
UNTUK
PELAYANAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN EKSPOR, PERSETUJUAN IMPOR ATAU PERSETUJUAN PENGIRIMAN KEMBALI (RE-EXPORT) BAHAN NUKLIR A. URAIAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) 1. Permohonan diajukan ke BAPETEN. 2. Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memperoleh user name dan password melalui aplikasi BALIS secara online dengan alamat URL http://balis.bapeten.go.id. 3. Untuk
memperoleh
user
name
dan
password,
pemohon
harus
melengkapi persyaratan berupa identitas diri dan surat penunjukan dari pimpinan instansi. 4. Setelah teregistrasi, konfirmasi user name dan password dikirimkan secara elektronik ke alamat email Pemohon. 5. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas dengan mengisi formulir sesuai dengan jenis permohonan pemanfaatan secara online. 6. Pemohon mendapat nomor registrasi permohonan dari BAPETEN secara elektronik. 7. Pemohon
melengkapi
dokumen
elektronik
persetujuan
ekspor,
persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (reexport) bahan bakar nuklir bekas sesuai dengan jenis pemanfaatan. 8. BAPETEN …
-2-
8. BAPETEN melakukan penilaian pemeriksaan kelengkapan dokumen elektronik
permohonan
persetujuan
ekspor,
persetujuan
impor
dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. 9. Apabila
dokumen
elektronik
permohonan
persetujuan
ekspor,
persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (reexport) bahan bakar nuklir bekas dinyatakan tidak lengkap maka BAPETEN
menyampaikan
pemberitahuan
hasil
penilaian
kepada
Pemohon. 10. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon harus melengkapi dokumen
permohonan
persetujuan
ekspor,
persetujuan
impor
dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir
bekas.
Apabila
kekurangan
dokumen
permohonan
tidak
dilengkapi, maka permohonan dinyatakan batal dan Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan. 11. Apabila dokumen permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas dinyatakan lengkap, BAPETEN menyampaikan tagihan biaya PNBP kepada Pemohon secara online. 12. Pemohon membayar biaya PNBP ke Bank yang telah ditentukan dan menyampaikan bukti pembayaran bank ke bendahara penerimaan PNBP melalui BaLIS secara online atau melalui faksimili. 13. Bendahara penerimaan PNBP melakukan validasi bukti pembayaran Pemohon dan menyampaikan konfirmasi dan kuitansi pembayaran kepada Pemohon secara online. 14. BAPETEN melakukan penilaian teknis atas dokumen persyaratan permohonan
persetujuan
ekspor,
persetujuan
impor
dan/atau
persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas. 15. Bila hasil penilaian belum memenuhi syarat, BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan
ekspor,
persetujuan
impor
dan/atau
persetujuan
pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas belum dapat disetujui dan pemohon harus memperbaiki dokumen dimaksud. 16. Dalam …
-3-
16. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pemohon harus memperbaiki dokumen
permohonan
persetujuan
ekspor,
persetujuan
impor
dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir
bekas.
Apabila
perbaikan
dokumen
permohonan
tidak
diperbaiki, maka permohonan dinyatakan batal dan Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan. 17. Apabila dokumen permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir
bekas
dinyatakan
memenuhi
syarat,
BAPETEN
akan
menerbitkan persetujuan. 18. Persetujuan
ekspor,
persetujuan
impor
dan/atau
persetujuan
pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas dikirim secara elektronik ke Portal INSW. 19. Hardcopy
persetujuan
ekspor,
persetujuan
impor
dan/atau
persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas yang telah disahkan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian
diunggah
(upload)
ke
BaLIS
secara
online
dan/atau
atas
dokumen
diserahkan ke pemohon. 20. BAPETEN
melakukan
pengarsipan
elektronik
permohonan, kelengkapan, persetujuan dan surat pemberitahuan.
B. BAGAN …
-4-
B. Bagan Alur Prosedur Operasional Baku (POB)
II. TINGKAT …
-5-
II. TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL) UNTUK BAHAN NUKLIR Kegiatan Layanan Diberikan
Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
yang 1. Persetujuan Impor Bahan Nuklir. 2. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir. 3. Persetujuan Pengiriman Kembali (re-export) Bahan Bakar Nuklir Bekas.
Persyaratan Administrasi
1. Persetujuan Impor/Ekspor Bahan Nuklir: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon. b. Angka Pengenal Impor (API). c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. d. Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir. 2. Persetujuan pengiriman kembali (re-export) Bahan Bakar Nuklir Bekas: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon. b. Jadwal pelaksanaan pengiriman kembali bahan bakar nuklir bekas. c.Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir.
Persyaratan Teknis
1. Persetujuan Impor Bahan Nuklir: a. AWB/BL; b. Commercial Invoice; c. Packing List; d. Shippers Declaration of Dangerous Goods/Multi Modal Declaration of Dangerous Goods; dan e. Draft Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 2. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir: a. Commercial Invoice; dan b. Packing List. 3. Persetujuan pengiriman kembali (re-export) Bahan Bakar Nuklir Bekas: Spesifikasi Teknis Bahan Bakar Nuklir Bekas
Waktu Diperlukan
yang
a. Waktu penilaian permohonan adalah paling lambat 12 (dua belas) jam kerja terhitung sejak pemohon memenuhi seluruh persyaratan permohonan persetujuan. b. Waktu penagihan biaya PNBP adalah paling lambat 2 (dua) jam kerja terhitung sejak butir a selesai dilaksanakan. c. Waktu validasi penerimaan biaya PNBP adalah
Bendahara …
-6-
Kegiatan
Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir paling lambat 2 (dua) jam kerja terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBP menerima pemberitahuan pelunasan pembayaran. d. Waktu penerbitan persetujuan adalah paling lambat 6 (enam) jam kerja terhitung sejak butir c selesai dilaksanakan. e. Waktu pengiriman data elektronik persetujuan ke portal INSW adalah paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung sejak butir d selesai dilaksanakan. f. Waktu scan hard-copy dokumen persetujuan dan pengunggahan ke BaLIS adalah paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung sejak butir e selesai dilaksanakan.
Waktu dan Kondisi Hari : Senin s/d Jum'at Layanan Pukul 08.30 – 12.00 WIB dan Pukul 13.00 -15.00 WIB: Biaya
Sesuai PP 27 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tarif Pelayanan Penerbitan ketetapan: a. Persetujuan Impor Bahan Nuklir : Rp.198.000,-/ Per-Permohonan b. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir : Rp. 198.000,-/ Per-Permohonan c. Persetujuan Pengiriman Kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas : Rp. 198.000,-/ Per-Permohonan Keterangan: Biaya administrasi Bank dan materai ditanggung oleh pemohon.
