BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP/374/IX/KA/KP.03/2016/BNN TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Menimbang

:

a. Bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional perlu dilaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang ketentuan teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota; 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. /MEMUTUSKAN ....

2

MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KESATU

:

Ketentuan teknis pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini ditemukan hambatan agar segera ditanyakan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN untuk mendapat penyelesaian.

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 September

2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Drs. BUDI WASESO

Paraf : 1. 2. 3. 4.

Ksbg Bangpeg Kabag Bangjahpeg Karo Kepeg & Org Sestama

: …... : …... : …... : …...


LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL I.

PENDAHULUAN A. UMUM Dalam

rangka

meningkatkan

pelaksanaan

pembinaan

pegawai

di

lingkungan Badan Narkotika Nasional atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, perlu dilakukan Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP). B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Ketentuan teknis pelaksanaan UD dan UPKP bagi pegawai di lingkungan Badan

Narkotika

Nasional

dimaksudkan

sebagai

dasar

hukum

penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud. 2. Tujuan a. Ketentuan teknis ini sebagai pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan keseragaman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan UD dan UPKP secara tertib dan terkoordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional. b. Tersedianya informasi dan persepsi yang sama mengenai ketentuan pada setiap proses dalam pelaksanaan UD dan UPKP. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Ketentuan Teknis Pelaksanaan UD dan UPKP bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, meliputi : 1. Ujian Dinas, dan; 2. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat. D. PENGERTIAN Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat I (UD Tk. I) adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II-d menjadi Penata Muda Golongan Ruang III-a; /2. Ujian ....

BNN 2 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

2. Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Tingkat II (UD Tk.II) adalah ujian yang wajib ditempuh oleh Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tk. I Golongan Ruang III-d menjadi Pembina Golongan Ruang IV-a; 3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UPKP) adalah ujian yang wajib ditempuh oleh pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang memperoleh Ijazah tertentu dan akan dinaikkan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.; 4. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit; 5. Panitia penyelenggara UD Tk. I, UD Tk. II dan UPKP adalah tim yang terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setttama BNN dan unsur-unsur lainnya di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN, bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). II. UJIAN DINAS A. PERSYARATAN 1. UD Tk. I (Alih golongan II ke golongan III) a. Pegawai organik BNN : 

Pangkat paling rendah Pengatur Tingkat. I, golongan ruang II-d;



Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar.

b. Pegawai alih status : 

Mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak terhitung sebagai organik BNN;



Pangkat paling rendah Pengatur Tingkat. I, golongan ruang II-d;



Masa dinas dalam pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun pada saat mendaftar;

/c. Penilaian ....


c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam); d. Sehat jasmani dan rohani yang ditandai dengan surat keterangan dokter; e. Tidak sedang dalam keadaan : 

Menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;



Melanggar kode etik PNS sedang atau berat;



Diberhentikan sementara sebagai PNS;



Menerima uang tunggu;



Cuti di luar tanggungan Negara.

f. Melampirkan dokumen pendukung : 

Surat usulan yang ditandatangani setingkat Pejabat Tinggi Pratama;



Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;



Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam) yang telah dilegalisir;



Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir, yang telah dilegalisir;



Daftar Riwayat Hidup sesuai SIMPEG;



Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;



Surat keterangan tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, melanggar kode etik PNS sedang atau berat, diberhentikan sementara sebagai PNS, menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan Negara.

2. UD Tk. II (Alih golongan III ke golongan IV) a. Pegawai organik BNN 

Pangkat paling rendah Penata Tingkat. I, golongan ruang III-d;



Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar.

b. Pegawai alih status 

Mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak terhitung sebagai organik BNN; /Pangkat ....




Pangkat paling rendah Penata Tingkat I, golongan ruang III-d;



Masa dinas dalam pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun pada saat mendaftar;

c. Memiliki Ijazah sarjana minimal D-IV; d. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam); e. Sehat jasmani dan rohani yang ditandai dengan surat keterangan dokter; f.

Tidak sedang dalam keadaan : 

Menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat;



Melanggar kode etik PNS sedang atau berat;



Diberhentikan sementara sebagai PNS;



Menerima uang tunggu;



Cuti di luar tanggungan Negara.

g. Melampirkan dokumen pendukung : 

Surat usulan yang ditandatangani setingkat Pejabat Tinggi Pratama;



Fotokopi SK CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;



Surat keterangan belum mengikuti Diklatpim Tingkat III;



Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam) yang telah dilegalisir;



Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir,

yang

telah dilegalisir; 

Membuat makalah



Daftar Riwayat Hidup lengkap sesuai SIMPEG;



Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;



Surat keterangan tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, melanggar kode etik PNS sedang atau berat, diberhentikan sementara sebagai PNS, menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan Negara.

/B. PENGECUALIAN ....


B. PENGECUALIAN KEIKUTSERTAAN DALAM UD Pegawai yang dikecualikan dari keikutsertaan dalam UD adalah : 1. Mendapatkan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya. 2. Mendapatkan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. 3. Mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian karena : a. meninggal dunia. b. mencapai batas usia pensiun. c. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. 4. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat III untuk UD TK.II. 5. Telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk UD TK.I. 6. Telah memperoleh Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lainnya yang setara atau Doktor (S3) untuk UD TK.II. 7. Telah menduduki jabatan fungsional tertentu. III. UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT Ketentuan yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut : 1. Pegawai organik BNN a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS; b. Pangkat terendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II-b; c. Mempunyai Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar. 2. Pegawai alih status a. Mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak terhitung sebagai PNS BNN; b. Pangkat terendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II-b; c. Mempunyai Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) minimal 3 (tiga) tahun pada saat mendaftar. 3. Memiliki ijazah dengan program studi yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan formasi pada satkernya; /4. Ijazah ....


4. Ijazah yang dimiliki bukan dari program pendidikan “kelas jauh” dan bukan “kelas Sabtu Minggu”; 5. Diutamakan bagi pegawai yang telah memiliki Surat Ijin Belajar; 6. Diangkat

dalam

jabatan/diberi

tugas

yang

memerlukan

pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh; 7. Melampirkan dokumen pendukung : a. Surat usulan yang ditandatangani setingkat Pejabat Tinggi Pratama; b. Fotokopi Kep CPNS, PNS dan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; c. Surat keterangan belum mengikuti Diklatpim Tingkat III; d. Fotokopi penilaian prestasi kerja pegawai (SKP) untuk 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik, minimal 76 (tujuh puluh enam) yang telah dilegalisir; e. Fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir,

yang telah

dilegalisir; f. Fotokopi Surat Ijin Belajar; g. Surat keterangan akreditasi perguruan tinggi minimal “B”; h. Daftar Riwayat Hidup lengkap sesuai SIMPEG; i. Mengumpulkan 1 (satu) buah fotokopi Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis untuk diserahkan kepada Tim penguji pada saat ujian presentasi; j.

Membuat makalah/Karya Tulis sesuai pedoman denga topik yang sesuai Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, dikaitkan dengan penerapannya pada satuan kerja masing-masing, jumlah minimal 15 lembar;

k. 3 (tiga) lembar pas foto berukuran 3x4 dengan menggunakan pakaian dinas dan latar belakang merah; l. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter; m. Surat keterangan tidak dalam keadaan menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, melanggar kode etik PNS sedang atau berat, diberhentikan sementara sebagai PNS, menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan Negara. 8. Membuat Karya Tulis sesuai dengan Pedoman Penyusunan karya Tulis dalam rangka Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

/IV. MEKANISME ....


IV. MEKANISME PELAKSANAAN 1. Penyusunan rencana kebutuhan formasi disusun untuk 5 (lima) tahunan yang dirinci ke dalam rencana tahunan; 2. Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tentang rencana pelaksanaan UD/UPKP bagi pegawai di lingkungan BNN; 3. Membuat surat edaran ke Satuan Kerja (satker) guna mendata pegawai yang akan melaksanakan UD/UPKP; 4. Pegawai yang akan mengikuti UD/UPKP harus mengajukan permohonan dan direkomendasikan dan diusulkan oleh Kepala satkernya minimal eselon II (tingkat BNNP) atau eselon I (tingkat BNN) kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN; 5. Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan organisasi; 6. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan rencana kebutuhan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN memberikan pertimbangan dengan melakukan evaluasi kelengkapan administrasi; 7. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian

dan

Organisasi

Settama

BNN

menyampaikan

hasil

pertimbangan disertai alasannya kepada Pegawai yang bersangkutan melalui masing-masing kepala satkernya; 8. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

Settama

BNN

melalui

Sestama BNN melakukan

inventarisasi dan membuat daftar pegawai di lingkungan BNN yang telah memenuhi syarat untuk menempuh UD/UPKP; 9. Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara hasil seleksi peserta untuk mengikuti UD/UPKP; 10. Berdasarkan daftar tersebut Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan dan selanjutnya mengirimkan berkas lengkap ke Badan Kepegawaian Negara;

/11. BKN ....


11. BKN melakukan verifikasi kelengkapan administrasi calon peserta UD/UKPP dan hasilnya disampaikan ke Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melalui Sestama BNN; 12. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melakukan pemanggilan peserta; 13. Peserta melaksanakan ujian dengan jadwal yang telah ditentukan; 14. Hasil pelaksanaan Ujian disampaikan BKN ke BNN melalui Sestama BNN; 15. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melalui Sestama BNN mengajukan konsep penetapan kelulusan UD/UPKP; 16. Kepala berwenang menetapkan kelulusan UD/UPKP dengan Keputusan Kepala BNN; 17. Penetapan kelulusan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Sestama BNN atas nama Kepala BNN. V. KETENTUAN LAIN 1. Bagi pegawai yang akan melaksanakan UD/UPKP di kantor regional BKN/BKD, harus mendapatkan rekomendasi Kepala Badan Narkotika Nasional. Jika tidak ada rekomendasi maka keikutsertaannya dianggap tidak sah; 2. Pegawai yang telah dinyatakan lulus UD/UPKP, maka penyesuaian kenaikan pangkatnya akan mengikuti kenaikan pangkat regular, dengan memperhatikan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP); 3. Pegawai alih status yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus UD/UPKP sebelum menjadi pegawai organik BNN maka penyesuaian kenaikan pangkatnya dapat diusulkan; 4. Pegawai alih status yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus UD/UPKP sesudah

menjadi

pegawai

organik BNN

namun

terbitnya

sebelum

Keputusan ini ditetapkan maka penyesuaian kenaikan pangkatnya tetap dapat diusulkan; 5. Pegawai yang telah dinyatakan LULUS wajib melaporkan kelulusan disertai dengan fotokopi sertifikat yang diterimanya; 6. Persyaratan bagi peserta mengulang, peserta yang tidak lulus pada kesempatan pertama mengikuti ujian, kepadanya diberikan kesempatan dua kali untuk mengikuti UD/UPKP pada pelaksanaan berikutnya, sehingga ujian /maksimal ....

9

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

maksimal adalah ujian ketiga. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus (pada ujian yang ketiga tersebut) tidak dapat diusulkan menjadi peserta UD/UPKP lagi; 7. Untuk penyelenggaraan UD/UPKP ini, kesempatan mengikuti ujian ulang untuk peserta dengan status mengulang memperhitungkan hasil UD/UPKP periode sebelumnya; 8. Peserta baru dan mengulang tersebut wajib diusulkan oleh sekretaris Utama BNN atau Karo Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN. Peserta yang tidak diusulkan, keikutsertaannya dianggap tidak sah. VI. PENUTUP Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Jakarta 6 September

2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Paraf : 1. Ksbg Bangpeg 2. Kabag Bangjahpeg 3. Karo Kepeg & Org 4. Sestama

: …... : ....... : ....... : …...

Drs. BUDI WASESO


LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

FORM PERMOHONAN MENGIKUTI UJIAN DINAS TK. I/UJIAN DINAS TK. II/ UPKP* DI INSTANSI LAIN Perihal : Permohonan Mengikuti UD TK.I/ UD TK.II/UPKP*

................, ..................... 1)

Kepada Yth. Sekretaris Utama BNN u.p. Karo Kepeg & Org di Jakarta Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP/NRP Pangkat/Gol Jabatan Satuan kerja Alamat Pendidikan terakhir

: ........................................................................... 2) : ........................................................................... 3) : ........................................................................... 4) : ........................................................................... 5) : ........................................................................... 6) : ........................................................................... 7) ........................................................................... : ........................................................................... 8)

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti UD TK.I/UD TK.II/UPKP kesempatan ke ..................... 9) di : Nama Instansi Hari/Tanggal Lokasi

: ......................................................................... 10) : ......................................................................... 11) : ......................................................................... 12)

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mengetahui, Kepala Satuan Kerja

………………...........…………13) *) coret yang tidak perlu

Hormat saya,..

..............................................14

2 LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI/TES MASUK LEMBAGA PENDIDIKAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Uraian Tempat, tanggal, bulan, tahun Nama lengkap pegawai yang mengajukan permohonan NIP/NRP yang mengajukan permohonan Pangkat/Gol pegawai yang mengajukan permohonan Jabatan pegawai yang mengajukan permohonan Satuan kerja pegawai yang mengajukan permohonan Alamat tempat tinggal pegawai yang mengajukan permohonan Pendidikan terakhir pegawai yang mengajukan permohonan Kesempatan dalam melaksanakan Ujian Instansi tempat pelaksanaan Ujian Hari dan Tanggal pelaksanaan Ujian Lokasi tempat pelaksanaan Ujian Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang mengajukan permohonan Nama pegawai yang mengajukan permohonan


LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

FORM PERNYATAAN UD TK.I/UD TK.II/UPKP* Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .......................................................................................... 1) NIP/NRP : .......................................................................................... 2) Pangkat/Gol : .......................................................................................... 3) Jabatan : .......................................................................................... 4) Satuan kerja : .......................................................................................... 5) Alamat : .......................................................................................... 6) .......................................................................................... dengan ini menyatakan: 1. Jika telah dinyatakan lulus UD TK.I/UD TK.II//UPKP, maka penyesuaian kenaikan pangkatnya akan mengikuti kenaikan pangkat regular, dengan memperhatikan Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP); 2. Tidak menuntut penyesuaian kenaikan pangkat apabila

formasi belum

memungkinkan; 3. Keikutsertaan pelaksanaan ujian di instansi lain yang tidak mendapatkan rekomendasi atau diusulkan Kepala BNN dianggap tidak sah; 4. Jika melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka akan menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar. ..............., ........................ 7) .. Mengetahui,... Kepala Satuan Kerja

Yang menyatakan,....... Materai Rp. 6.000,-

……………........………………8)

*) coret yang tidak perlu

…………........……………9)


2 LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA B N N NOMOR : KEP/ 374 /IX/KA/KP.03/2016/BNN TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERNYATAAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Uraian Nama lengkap pegawai yang membuat pernyataan NIP/NRP pegawai yang membuat pernyataan Pangkat/Gol pegawai yang membuat pernyataan Jabatan pegawai yang membuat pernyataan Satuan kerja pegawai yang membuat pernyataan Alamat tempat tinggal pegawai yang membuat pernyataan Tempat, tanggal, bulan, tahun Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan Nama pegawai yang membuat pernyataan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents