BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP/203/VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional berbasis kompetensi melalui pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar;

b. berdasarkan hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Ketentuan Teknis Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Mengingat

: 1.

2. 3.

4. 5. 6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kepegawaian Narkotika Nasional; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; /9. Peraturan .....

2

9.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota; 10. Surat Edaran Menteri PAN & RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil; 11. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1506/D.T/2005 tanggal 16 Mei 2005 perihal Keabsahan Gelar/ Ijazah yang Diperoleh Melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas Jauh/ Kelas Khusus/ Kelas Eksekutif untuk Dapat Dihargai dalam Pembinaan Karier PNS; 12. Surat Direktur Kelembagaan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan “Kelas Jauh”. MEMUTUSKAN Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

KESATU

:

Ketentuan teknis pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini ditemukan hambatan agar segera ditanyakan kepada Kepala Biro Kepegawaian & Organisasi Settama BNN untuk mendapat penyelesaian.

KETIGA

: a.

Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sebelum keputusan ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas belajar dan izin belajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya;

b.

Pegawai yang sedang dalam proses pengajuan tugas belajar atau izin belajar harus mengikuti ketentuan teknis dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Jakarta 30 Juni

2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD

Drs. BUDI WASESO Paraf : 1. Ksbg Bangpeg 2. Kabag Bangjahpeg 3. Karo Kepeg & Org 4. Sestama

: …... : …... : …... : …...


LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL I.

PENDAHULUAN A. UMUM Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan pegawai dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti tugas belajar dan izin belajar. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Ketentuan teknis pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dimaksudkan sebagai dasar hukum penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian tugas belajar dan izin belajar. 2. Tujuan Ketentuan teknis ini sebagai pedoman kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan keseragaman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Ketentuan Teknis Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional, meliputi : 1. Tugas Belajar, dan 2. Izin Belajar. D. PENGERTIAN Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai; 2. Izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional untuk mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri; 3. Pegawai tugas belajar adalah pegawai di lingkungan BNN yang mendapat tugas belajar; 4. Pegawai izin belajar adalah pegawai di lingkungan BNN yang diberikan izin belajar; /5. Pegawai ....

2


5. Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah Pegawai Negeri Sipil BNN dan Anggota TNI/Polri penugasan BNN; 6. Jangka waktu adalah waktu yang diberikan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan melalui tugas belajar atau izin belajar; 7. Lembaga pendidikan adalah dilaksanakannya pendidikan;

perguruan

tinggi

sebagai

tempat

8. P4GN adalahPencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya; 9. Sistem Manajemen Kinerja (SMK) adalah I penilaian prestasi kerja pegawai untuk anggota Polri/ Daftar Penilaian (DAPPEN) untuk TNI;dan 10. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah penilaian prestasi kerja pegawai untuk PNS. II. TUGAS BELAJAR A. PERENCANAAN Penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar dimaksudkan agar bidang studi yang diambil pegawai Tugas Belajar sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di bidang P4GN. Ketentuan menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagai berikut : 1. Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun untuk 5 (lima) tahunan yang dirinci ke dalam rencana tahunan. 2. Rencana kebutuhan Tugas Belajar mencakup : a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar atau izin belajar; b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan; c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan; d. program pendidikan yang direncanakan; e. jangka waktu; dan f. kualifikasi calon pegawai tugas belajar dan izin belajar. 3. Rencana kebutuhan Tugas Belajar disusun dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari ketentuan ini. 4. Rencana kebutuhan Tugas Belajar tiap tahun disesuaikan dengan : a. Anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan; b. Rencana yang sudah disepakati dalam rangka kerjasama luar negeri. /Tahapan ....

3


Tahapan penyusunan rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagai berikut : 1. Kepala satuan kerja menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar dan disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; 2. Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyusun rencana kebutuhan Tugas Belajar dengan mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan dengan anggaran yang tersedia; 3. Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan rencana kebutuhan Tugas Belajar kepada Eselon I dan diteruskan ke Kepala BNN. B. PERSYARATAN Pegawai yang akan mengikuti tugas belajar terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. 1. Persyaratan Umum a. pegawai organik dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak terhitung diangkat sebagai PNS; b. pegawai alih status, mempunyai masa kerja paling kurang 3 (tiga) tahun sejak terhitung sebagai PNS BNN; c. batas usia Pegawai yang akan mengikuti tugas belajar, yaitu: 1) Program Diploma IV (D.IV) : paling tinggi 25 tahun; 2) Program Sarjana (S1) : paling tinggi 25 tahun; 3) Program Magister (S2) atau yang setara : paling tinggi 37 tahun. d. batas Usia Pegawai di daerah terpencil yang akan mengikuti tugas belajar, yaitu: 1) Program Diploma IV (D.IV) : paling tinggi 37 tahun; 2) Program Sarjana (S1) : paling tinggi 37 tahun; 3) Program Magister (S2) atau yang setara : paling tinggi 42 tahun. e. pangkat/golongan paling rendah Pengatur/II-c; f. menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar peraturan perundang-undangan;

sesuai dengan

g. penilaian prestasi kerja (SMK untuk Polri, DAPPEN untuk TNI, dan SKP untuk PNS) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; h. lulus seleksi/tes dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar dilaksanakan; i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat; j. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

/k. bidang ....

4 LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

k. bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada masing-masing satker; l. mendapat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk tugas belajar di luar negeri; m. memenuhi persyaratan yang pendidikan/penyelenggara, meliputi : 1)

dasar pendidikan;

2)

persyaratan akademik.

ditetapkan

oleh

lembaga

2. Persyaratan Khusus Persyaratan khusus pegawai Tugas Belajar sesuai dengan jenjang dan program pendidikannya sebagai berikut : a. Jenjang Pendidikan Jenjang pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri (khusus program Magister) diberikan untuk program dan jangka waktu paling lama sebagai berikut: 1) program Diploma IV (D IV) 2) program Sarjana (S1) 3) program Magister (S2) atau yang setara

: 8 (delapan) semester; : 8 (delapan) semester; : 4 (empat) semester.

b. Program 1) program lembaga pendidikan untuk pelaksanaan tugas belajar di dalam negeri harus memiliki akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2) lembaga pendidikan untuk pelaksanaan tugas belajar di luar negeri harus dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Permohonan Tugas Belajar harus diajukan sebelum pelaksanaan Tugas Belajar. C. TATA CARA PENETAPAN PEGAWAI TUGAS BELAJAR 1. Pegawai yang akan mengikuti tugas belajar harus mengajukan permohonan dan direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerjanya kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan dengan menggunakan Lampiran III; 2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melakukan evaluasi disesuaikan dengan rencana kebutuhan Lampiran II; 3. Apabila hasil evaluasi sesuai dengan rencana kebutuhan, Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN memberikan pertimbangan untuk mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan;

/4. Apabila ....

5


4. Apabila hasil seleksi/tes masuk lembaga pendidikan dinyatakan diterima, Pegawai yang bersangkutan menyampaikan permohonan tugas belajar kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN dengan menggunakan Lampiran IV dan melampirkan: a. surat pernyataan, dibuat dengan menggunakan Lampiran V; b. surat pernyataan melanjutkan pendidikan pertama kali, dibuat dengan menggunakan Lampiran VI; c. fotokopi keputusan pengangkatan CPNS dan PNS yang telah dilegalisir; d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir; e. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pimpinan program; f.

fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pimpinan program, untuk tugas belajar dalam negeri;

g. surat keterangan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai akreditasi lembaga pendidikan, untuk tugas belajar di luar negeri; h. fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan; i.

fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;

j.

surat perjanjian tugas belajar dibuat dengan menggunakan lampiran VII;

k. surat keterangan yang dibuat dengan menggunakan Lampiran VIII; l.

surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pemerintah.

5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN berdasarkan permohonan tugas belajar melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan; 6. Dalam melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan permohonan Tugas Belajar, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN dapat membentuk Tim Seleksi yang melibatkan: a. Irtama BNN; b. Deputi Hukum dan Kerjasama BNN; c. Kepala Balai Diklat BNN; d. Kepala Satuan Kerja Pengusul. 7. Apabila hasil evaluasi untuk tugas belajar di dalam negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNNmenyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; 8. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan hasil /pertimbangan ....


9.

10.

11. 12. 13.

pertimbangan disertai alasannya kepada Pegawai yang bersangkutan melalui Sestama BNN; Apabila hasil evaluasi untuk tugas belajar di luar negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melalui Sestama BNN menyampaikan hasil evaluasi kepada Deputi Hukum dan Kerjasama BNN untuk mendapat persetujuan tugas belajar di luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara; Berdasarkan persetujuan tugas belajar ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara, Deputi Hukum dan Kerjasama BNN menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk ditetapkan; Permohonan tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan disampaikan kepada Sestama BNN; Sestama BNN meneruskan permohonan kepada Kepala BNN untuk ditetapkan lebih lanjut; Kepala berwenang menetapkan tugas belajar dengan Keputusan Kepala BNN. Penetapan tugas belajar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Sestama BNN atas nama Kepala BNN dengan menggunakan Lampiran IX.

D. HAK DAN KEWAJIBAN 1. Pegawai tugas belajar mempunyai hak menerima: a. biaya kuliah; b. biaya buku dan biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BNN; c. kenaikan pangkat reguler; d. kenaikan gaji berkala; e. penilaian Prestasi Kerja Pegawai. f. gaji pokok; g. tunjangan kinerja 50%; dan h. tunjangan keluarga. Hak pegawai Tugas Belajar sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai tugas belajar mempunyai kewajiban, antara lain: a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar; b. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai tugas belajar di luar negeri; c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Kepala Satuan Kerja; d. melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester atau paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun kepada Kepala BNN u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN, dengan tembusan kepada: /1) Kepala ....

7

e.

f. g. h. i. j.

k.

l.

m.

n.


1) Kepala BNN; dan 2) Kepala Satuan Kerja. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai tugas belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai; mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar; mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan; menjaga nama baik BNN, bangsa, dan negara Indonesia; menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; kembali bekerja pada satuan kerjanya dengan ketentuan minimal selama (2n+1) bagi pegawai tugas belajar luar negeri dan (1n+1) bagi pegawai tugas belajar dalam negeri; melapor kepada Kepala BNN u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan karya ilmiah (skripsi/tesis) dalam bentuk softcopy dan hardcopy, dengan tembusan kepada: 1) Sestama BNN; 2) Deputi Hukum dan Kerjasama BNN; dan 3) Kepala Satuan Kerja. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, bagi pegawai tugas belajar di luar negeri; mengurus bahan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada lembaga pendidikan untuk dikirim ke BNN pada setiap bulan Januaritahun berjalan bagi pegawai tugas belajar di dalam negeri; dan mengurus bahan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk dikirim ke BNN pada setiap bulan Januari bagi pegawai tugas belajar di luar negeri.

E. PERUBAHAN DAN PERPANJANGAN 1. Pegawai tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Kepala BNN dengan menggunakan Lampiran X; 2. Permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, disertai dengan: /a. surat ....

8

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9. 10.


a. surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaiannya; b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai tugas belajar melaksanakan tugas belajar; dan c. pembiayaan atas perpanjangan masa tugas belajar ditanggung oleh pegawai tugas belajar. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN berdasarkan permohonan perpanjangan masa tugas melakukan evaluasi; Apabila hasil evaluasi sesuai dengan persyaratan, Kepala BNN memberikan pertimbangan persetujuan perpanjangan masa tugas belajar; Apabila hasil evaluasi untuk tugas belajar di dalam negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan pertimbangan persetujuan perpanjangan kepada Kepala BNN untuk ditetapkan; Apabila hasil evaluasi untuk tugas belajar di luar negeri sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan hasil evaluasi kepada Deputi Hukum dan Kerjasama BNN untuk mendapat persetujuan perpanjangan masa tugas belajar di luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara; Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan penolakan disertai alasannya kepada pegawai tugas belajar yang bersangkutan melalui Sestama BNN; Berdasarkan persetujuan perpanjangan masa tugas belajar ke luar negeri,Deputi Hukum dan Kerjasama BNN menyampaikan pertimbangan kepada Kepala BNN untuk ditetapkan; Kepala BNN berdasarkan rekomendasi menetapkan perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 (satu) tahun dengan menggunakan Lampiran XI; Bagi pegawai yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf n, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.

F. PEMBATALAN 1. Keputusan tugas belajar dapat dibatalkan oleh Kepala BNN sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar atau selama dalam mengikuti tugas belajar. 2. Alasan-alasan pembatalan keputusan tugas belajar, antara lain: a. dikemudian hari terdapat bukti pegawai tugas belajar tidak memenuhi syarat; b. pegawai tugas belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; /c. pegawai ....


3.

4.

5.

6.

c. pegawai tugas belajar tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. pegawai tugas belajar mengajukan permohonan pengunduran diri; e. pegawai tugas belajar tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya paling lama 1 (satu) tahun meskipun telah diberi peringatan; f. pegawai tugas belajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar; g. pegawai tugas belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; h. pegawai tugas belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan/atau i. terdapat kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan pegawai tugas belajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan BNN maupun instansi lain. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan pertimbangantentang pembatalan keputusan tugas belajar kepada Kepala BNN untuk ditetapkan; Terhadap permohonan pembatalan tugas belajar di luar negeri, pertimbangan pembatalan keputusan tugas belajar ditembuskan kepada Deputi Hukum dan Kerjasama BNN; Kepala BNN berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada angka 3 (tiga) menetapkan keputusan pembatalan tugas belajar dengan menggunakan Lampiran XII; Deputi Hukum dan Kerjasama BNN menyampaikan keputusan pembatalan tugas belajar untuk tugas belajar di luar negeri, kepada Kementerian Sekretariat Negara.

G. PEMBIAYAAN 1. Pembiayaan tugas belajar bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); b. Pemerintah Negara Lain; dan c. Bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri. 2. Pembiayaan tugas belajar yang berasal dari bantuan badan/ yayasan/ lembaga/ perusahaan/ organisasi swasta baik dalam maupun luar negeri yang tidak melalui APBN, terlebih dahulu harus ada pemberitahuan kepada Kepala BNN u.p. Sestama BNN.

/H. MONITORING ....

10

III.


H. MONITORING DAN EVALUASI 1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNNmelakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kemajuan prestasi akademik pegawai yang memperoleh tugas belajar di lingkungan BNN berdasarkan laporan yang diterima sebagai bahan perencanaan dan pengembangan karier; dan 2. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala BNN. IZIN BELAJAR A. Pejabat Pemberi Izin Belajar Kewenangan penerbitan izin belajar bagi Pegawai BNN dikeluarkan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN. B. Persyaratan Izin Belajar 1. Pegawai organik dengan masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak terhitung diangkat sebagai PNS; 2. Bagi pegawai alih status, mempunyai masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun sejak terhitung sebagai PNS BNN; 3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya; 4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (SMK untuk Polri, DAPPEN untuk TNI dan SKP untuk PNS) 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik; 5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 6. Tidak pernah melanggar kode etik PNS/ Polri/TNI tingkat sedang atau berat; 7. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS/ Polri/TNI; 8. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi; 9. Biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan; 10. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; 11. Pegawai tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi jabatan yang dijelaskan dengan surat pernyataan pada lampiran XIII; 12. Pegawai yang melaksanakan izin belajar wajib membuat laporan kemajuan pendidikan minimal 1 (satu) kali untuk setiap tahun dan melaporkan hasil pelaksanaan izin belajar pada akhir masa izin belajar kepada Kasatker tembusan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; 13. Penyelenggaraan pendidikan model “Kelas Jauh dan Sabtu Minggu” tidak diperkenankan. C. Tata Cara Pemberian Izin Belajar 1. Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan Izin kepada pejabat yang berwenang secara hirarki melalui atasan langsung, dengan melampirkan : a. jadwal perkuliahan dari perguruan tinggi; /b. fotokopi....


b. fotokopi sertifikat akreditasi program studi dari BAN-PT; c. surat pernyataan Izin Belajar bermaterai; d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; e. fotokopi keputusan pangkat terakhir; f. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. 2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN berdasarkan permohonan izin belajar melakukan evaluasi kelengkapan persyaratan; 3. Apabila hasil evaluasi untuk izin belajar tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menyampaikan hasil pertimbangan disertai alasannya kepada Pegawai melalui kepala satkernya; 4. Apabila hasil evaluasi untuk izin belajar sesuai dengan persyaratan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menerbitkan surat izin belajar; 5. Apabila telah menyelesaikan studinya, pegawai Izin Belajar melaporan hasil pelaksanaan belajarnya kepada Kepala BNN melalui Sestama BNN. 6. CPNS yang sedang melaksanakan pendidikan sebelum diangkat menjadi PNS, dapat menyelesaikan pendidikan setelah memperoleh Izin Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan ini. D. Hak dan Kewajiban 1. Pegawai yang mendapatkan Izin Belajar mempunyai hak : a. Gaji; b. Kenaikan gaji berkala; c. Kenaikan pangkat/golongan; d. Hak kepegawaian lainnya yang sah menurut peraturan kepegawaian. 2. Pegawai yang mendapatkan Izin Belajar mempunyai kewajiban : a. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS; b. Melaporkan kemajuan/perkembangan pendidikan setiap semester, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun kepada Kepala BNN u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; c. Melaporkan hasil akhir pendidikan dengan melampirkan ijazah dan transkrip nilai. IV. PENUTUP Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Paraf : 5. Ksbg Bangpeg 6. Kabag Bangjahpeg 7. Karo Kepeg & Org 8. Sestama

Ditetapkan di : Pada tanggal : : …... : vide draft : vide draft : …...

Jakarta 30

Juni

2016

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TTD

Drs. BUDI WASESO


LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR SATUAN KERJA ……….. *) TAHUN …….. s.d. …… **)

NO

1

BIDANG PEKERJAAN/ KEGIATAN YANG MEMBUTUHKAN TUGAS BELAJAR

JENIS KETERAMPILAN, KEMAMPUAN, DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

2

3

4

PROGRAM PENDIDIKAN TAHUN KE I

II

III

IV

V

JANGKA WAKTU

D4 S1 S2 D4 S1 S2 D4 S1 S2 D4 S1 S2 D4 S1 S2 5

6

KUALIFIKASI CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR 7

SUMBER PEMBIAYAAN 8

............., .................................. Kepala Satuan Kerja

(...............................................)


LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

FORM PERMOHONANMENGIKUTI SELEKSI/TES MASUK LEMBAGA PENDIDIKAN Perihal : PermohonanMengikuti Seleksi/Tes Masuk Lembaga Pendidikan

................, ..................... 1)

Kepada Yth. Sekretaris Utama BNN u.p. Karo Kepeg & Org di Jakarta Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP/NRP Pangkat/Gol Jabatan Satuan kerja Alamat/ Telp.(HP) Pendidikan terakhir

: ........................................................................... 2) : ........................................................................... 3) : ........................................................................... 4) : ........................................................................... 5) : ........................................................................... 6) : ........................................................................... 7) ........................................................................... : ........................................................................... 8)

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti seleksi/tes masuk lembaga pendidikan pada : Fakultas/jurusan/program : ......................................................................... 9) Pendidikan Perguruan tinggi/ lembaga : ......................................................................... 10) Pendidikan Lokasi/tempat pendidikan : ......................................................................... 11) Keputusan akreditasi : A / B * Nomor ...................Tanggal ................. 12) Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mengetahui, Kepala Satuan Kerja

………………...........…………13) *) coret yang tidak perlu

Hormat saya,..

..............................................14

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN MENGIKUTI SELEKSI/TES MASUK LEMBAGA PENDIDIKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

10.

10)

11. 12.

11) 12)

13. 14.

13) 14)

No

Uraian Tempat, tanggal, bulan, tahun Nama lengkap pegawai yang mengajukan permohonan NIP/NRP yang mengajukan permohonan Pangkat/Gol pegawai yang mengajukan permohonan Jabatan pegawai yang mengajukan permohonan Satuan kerja pegawai yang mengajukan permohonan Alamat tempat tinggal pegawai yang mengajukan permohonan Pendidikan terakhir pegawai yang mengajukan permohonan Fakultas/jurusan/program pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar Perguruan tinggi/ lembaga pendidikan tempat pelaksanaan seleksi/tesmasuk Lokasi tempat pelaksanaan seleksi/tes masuk Akreditasi lembaga pendidikan tempat pelaksanaan seleksi/tes masuk Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang mengajukan permohonan Nama pegawai yang mengajukan permohonan


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

FORM PERMOHONAN TUGAS BELAJAR Perihal : Permohonan Tugas Belajar

.................., ................................... 1)

Kepada Yth. Sekretaris Utama BNN u.p. Karo Kepeg & Org di Jakarta Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP/NRP Pangkat/Gol Jabatan Satuan kerja Alamat Pendidikan terakhir

: ................................................................ 2) : ................................................................ 3) : ................................................................ 4) : ................................................................ 5) : ................................................................ 6) : ................................................................ 7) : ................................................................ 8)

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan tugas belajar pada: Fakultas/jurusan/program pendidikan Perguruan tinggi/ lembaga pendidikan Lokasi/Tempat pendidikan Keputusan akreditasi

:.............................................................. 9) : .............................................................. 10) : .............................................................. 11) : A/B* Nomor ...........Tanggal ................. 12)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan: a. surat pernyataan tugas belajar; b. surat pernyataan melanjutkan pendidikan pertama kali; c. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan PNS yang telah dilegalisir (untuk PNS); d. fotokopi surat keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir yang telah dilegalisir; e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pimpinan program; f. fotokopi akreditasi program dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pimpinan program; /g. surat ....

2


g. surat keterangan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai akreditasi lembaga pendidikan, untuk tugas belajar di luar negeri; h. fotokopi surat keterangan diterima atau lulus seleksi yang telah dilegalisir dari lembaga pendidikan; i. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; j. surat perjanjian tugas belajar; k. surat keterangan; l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pemerintah. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih. Mengetahui : Kepala Satuan Kerja ........... **) ………………...............……13)

*) coret yang tidak perlu

Hormat Saya,

...........................................14)


PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

10.

10)

11. 12. 13. 14.

11) 12) 13) 14)

No

Uraian Tempat, tanggal, bulan, tahun Nama lengkap pegawai yang mengajukan permohonan NIP/NRP pegawai yang mengajukan permohonan Pangkat/Gol pegawai yang mengajukan permohonan Jabatan pegawai yang mengajukan permohonan Satuan kerja pegawai yang mengajukan permohonan Alamat tempat tinggal pegawai yang mengajukan permohonan Pendidikan terakhir pegawai yang mengajukan permohonan Fakultas/jurusan/program pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar Perguruan tinggi/ lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar Lokasi tempat pelaksanaan tugas belajar Akreditasi lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar Nama Kepala Satuan Kerjapegawai yang mengajukan tugas belajar Nama pegawai yang mengajukan tugas belajar


LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203/VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

FORM PERNYATAAN TUGAS BELAJAR Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .......................................................................................... 1) NIP/NRP : .......................................................................................... 2) Pangkat/Gol : .......................................................................................... 3) Jabatan : .......................................................................................... 4) Satuan kerja : .......................................................................................... 5) Alamat : .......................................................................................... 6) .......................................................................................... dengan ini menyatakan: 1. selama diberi tugas belajar akan melanjutkan pendidikan dengan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai jangka waktu pada jenjang pendidikan yang diambil dan tanpa perpanjangan waktu; 2. setelah lulus pendidikan akan tetap bekerja dan melaksanakan tugas dan/atau mengamalkan bidang keilmuan sesuai dengan pendidikan yang diperoleh pada Badan Narkotika Nasional selama sekurang-kurangnya dua kali masa studi (2n+1) tahun; 3. setelah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan; 4. akan mengembalikan atau menyetor ke kas negara atas biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan, jika : a. terjadi kegagalan studi karena kelalaian; b. mengundurkan diri selama masa studi berlangsung; c. mengundurkan diri dari instansi kerja sebelum masa (2n+1) terpenuhi. 5. Jika melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka akan menerima hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar. ..............., ........................ 7) .. Mengetahui,... Kepala Satuan Kerja

Yang menyatakan,....... Materai Rp. 6.000,-

……………........………………8)

……………........……………9)

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERNYATAAN No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Uraian Nama lengkap pegawai yang membuat pernyataan NIP/NRP pegawai yang membuat pernyataan Pangkat/Gol pegawai yang membuat pernyataan Jabatan pegawai yang membuat pernyataan Satuan kerja pegawai yang membuat pernyataan Alamat tempat tinggal pegawai yang membuat pernyataan Tempat, tanggal, bulan, tahun Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan Nama pegawai yang membuat pernyataan

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016


FORM PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN PERTAMA KALI Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 1 2 3 4 5 6

Nama NIP/NRP Tempat dan tanggal lahir Pangkat/ Gol. Jabatan Satuan Kerja

: : : : : :

......................................................................... 1) ......................................................................... 2) ......................................................................... 3) ......................................................................... 4) ......................................................................... 5) ......................................................................... 6)

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan melanjutkan pendidikan pada jenjang/program pendidikan.........................7 ) untuk yang pertama kali melalui tugas belajar. 1 Nama lembaga pendidikan dan lokasi /tempat pendidikan 2 Saat mulai melanjutkan pendidikan 3 Lamanya pendidikan .

*)

.

: ................................................................. ................................................................. 8) : ................................................................. ................................................................. 9) : ................................................................. 10) ..............., ...................... 11)

Mengetahui, Kasatker

Yang memohon, Materai Rp. 6.000,-

……………..........…………………12) ............................... *) Tembusan: 1. Karo Kepeg & Org Settama BNN; 2. ..…………………………….....……

………………...........………………13)

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERNYATAAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN PERTAMA KALI No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Uraian Nama lengkap pegawai yang membuat pernyataan NIP/NRPpegawai yang membuat pernyataan Tempat dan tanggal lahir yang membuat pernyataan Pangkat/ Golpegawai yang membuat pernyataan Jabatan pegawai yang membuat pernyataan Satuan kerja pegawai yang membuat pernyataan Jenjang/ Program Pendidikan Nama Lembaga Pendidikan dan lokasi tempat pendidikan Bulan dan Tahun dimulai pendidikan Lama Pendidikan Tempat, tanggal, bulan, tahun Nama Kepala Satuan Kerjapegawai yang membuat pernyataan Nama pegawai yang membuat pernyataan


LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

FORM PERJANJIAN TUGAS BELAJAR Pada hari ini ....... 1), tanggal ......... 2), bulan ........ 3), tahun.......... 4), bertempat di............ 5), yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama NIP/NRP Pangkat/ Gol. Jabatan Satuan Kerja Alamat kantor

: ..................................................................... 6) : ..................................................................... 7) : ..................................................................... 8) : ..................................................................... 9) : .................................................................... 10) : .................................................................... 11)

yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama NIP/NRP Tempat, tanggal lahir Pangkat/ Gol. Jabatan Kualifikasi akademik Satuan kerja Alamat tempat tinggal

: .................................................................... 12) : .................................................................... 13) : ................................................................... 14) : .................................................................... 15) : .................................................................... 16) : .................................................................... 17) : .................................................................... 18) : .................................................................... 19)

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Berdasarkan pertimbangan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor ............ 20), tentang ..............................................., PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut Pasal 1 (1) PIHAK PERTAMA menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar. (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 2 PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan, pada program studi ............... 21) di ........... 22) jurusan/bidang ilmu ............ 23) fakultas............. 24) pada.............. 25) mulai bulan........... 26) tahun............ 27) sampai dengan bulan............ 28) tahun..............29) /Pasal 3 ....

2


Pasal 3 Hak Para Pihak (1) PIHAK PERTAMA berhak atas : a. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal; b. pembayaran sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajibannya. (2) PIHAK KEDUA berhak atas: a. Biaya kuliah; b. biaya buku yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BNN; c. biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BNN; d. kenaikan pangkat reguler; e. kenaikan gaji berkala reguler; f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. g. gaji pokok; h. tunjangan kinerja 50%; dan i. tunjangan keluarga. Pasal 4 Kewajiban Para Pihak (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : a. Biaya kuliah; b. biaya buku yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BNN; c. biaya hidup yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BNN; d. kenaikan pangkat reguler; e. kenaikan gaji berkala reguler; f. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. g. gaji pokok; h. tunjangan kinerja 50%; dan i. tunjangan keluarga. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk : a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar; b. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai tugas belajar di luar negeri;

/c. melaporkan ....

3 LAMPIRAN VII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

c. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja; d. melaporkan perkembangan tugas belajar setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, dengan tembusan kepada: i. Kepala Badan; dan ii. Pejabat yang berwenang menetapkan. e. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar bagi pegawai tugas belajar di luar negeri sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian Penilaian Prestasi Kerja; f. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar; g. menjaga nama baik instansi, bangsa, dan Negara Indonesia; h. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; i. menaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; j. kembali bekerja pada unit kerjanya, dengan ketentuan: i. minimal selama 2 (dua) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai tugas belajar di luar negeri; ii. minimal selama 1 (satu) kali masa tugas belajar ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai tugas belajar di dalam negeri; atau iii. minimal selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dalam negeri ditambah 2 (dua) kali masa tugas belajar luar negeri ditambah 1 (satu) tahun, bagi yang telah selesai tugas belajar program double degree. k. melapor kepada pimpinan unit kerja eselon I yang bersangkutan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, disertai penyerahan karya ilmiah (skripsi/tesis/disertasi) dalam bentuk softcopy dan hard copy, dengan tembusan kepada: i. Kepala BNN; ii. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; iii. Deputi Hukum dan Kerjasama BNN (bagipegawai tugas belajar di luar negeri); iv. Pimpinan satuan kerja yang bersangkutan. l. melaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, bagi pegawai tugas belajar di luar negeri; m. mengurus bahan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada lembaga pendidikan untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember bagi pegawai tugas belajar di dalam negeri; dan n. mengurus bahan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai pada perwakilan Republik Indonesia setempat untuk dikirim ke instansi asal pada setiap akhir bulan Desember bagi pegawai tugas belajar di luar negeri. /Pasal 5 ....

4


Pasal 5 PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila: (1) dikemudian hari terdapat bukti PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat; (2) PIHAK KEDUA dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; (3) PIHAK KEDUA tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri; (5) PIHAK KEDUA tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya paling lama 1 (satu) tahun meskipun telah diberi peringatan; (6) PIHAK KEDUA bekerja di luar kegiatan tugas belajar; (7) PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; (8) PIHAK KEDUA tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; dan/atau (9) terdapat kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan Badan Narkotika Nasional maupun instansi lain. Pasal 6 PIHAK KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi lain selama menjalankan tugas belajar. Pasal 7 (1) PIHAK KEDUA yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, dan/atau huruf n dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang undangan. (2) PIHAK KEDUA yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i, dan/atau dibatalkan tugas belajarnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, danhuruf f, dikenakan sanksi denda berupa mengembalikan/ menyetor ke kas negara atas biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan dan ditambah dengan jumlah 100% (seratus persen) dari biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan. (3) PIHAK KEDUA yang tidak melaporkan kemajuan tugas belajar paling singkat setiap semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dikenakan sanksi penundaan pemberian biaya tugas belajar. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain ditanggung oleh PIHAK KEDUA, juga oleh keluarga PIHAK KEDUA. /Apabila ....

5


Pasal 8 Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK dapat mempedomani Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ........... 31) tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional. . Pasal 9 Penutup Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di bagian yang mengurusi kepegawaian.

PIHAK PERTAMA

..........................................….32)

PIHAK KEDUA

..........................................….33)


PETUNJUK PENGISIAN FORM PERJANJIAN TUGAS BELAJAR No

Nomor Kode

Uraian

1 2 3 4 5 6

1) 2), 3), 4) dan 5) 6) 7) 8) 9)

7 8

10) 11)

9

12)

10 11 12

13) 14) 15)

13

16)

14 15

17) 18)

16

19)

17

20)

18

21)

19

22)

20

23)

21

24)

22

25)

Nomor perjanjian tugas belajar Hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan perjanjian tugas belajar Tempat pelaksanaan penandatanganan perjanjian tugas belajar Nama pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar NIP/NRP pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Pangkat/ Gol. pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Jabatan pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Satuan kerja pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Alamat kantor pejabat yang menandatangani perjanjian tugas belajar Nama pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar NIP/NRP pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar Tempat, tanggal lahir pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar Pangkat/ Gol. pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar Jabatan pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar Kualifikasi pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar Satuan kerja pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar Alamat tempat tinggal pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional Program studi yang akan diikuti pegawai yang diusulkan tugas belajar, misalnya: S1, S2, atau lainnya Tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya di dalam, atau di luar negeri Jurusan/bidang ilmu yang akan diikuti pegawai yang diusulkan tugas belajar, misalnya: teknik elektro, akuntansi, atau lainnya Fakultas tempat program studi dilaksanakan, misalnya: Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, atau lainnya


No

Nomor Kode

23

26)

24 25 26

27) dan 28) 29) dan 30) 31)

27

32)

28

33)

Uraian Nama perguruan tinggi tempat pelaksanaan tugas belajar, misalnya: Universitas Indonesia, Universitas Sebelas Maret atau lainnya Bulan dan tahun tugas belajar dimulai Bulan dan tahun tugas belajar berakhir Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional Pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian tugas belajar Pegawai yang menandatangani perjanjian tugas belajar


LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

FORM KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ....................................................................................... 1) NIP/NRP : ....................................................................................... 2) Pangkat/Gol : ....................................................................................... 3) Jabatan : ....................................................................................... 4) Unit kerja : ....................................................................................... 5) ....................................................................................... Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa: Nama : ...................................................................................... 6) NIP/NRP : ...................................................................................... 7) Pangkat/Gol : ...................................................................................... 8) Jabatan : ...................................................................................... 9) Unit kerja : ......................................................................................10) ...................................................................................... 1. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin baik tingkat sedang atau tingkat berat; 2. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; 3. tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin; 4. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 5. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; 6. tidak sedang dalam proses perkara pidana; 7. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan 8. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Demikian keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..............., .................................11) Kasatker

………….............………………12)

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nomor Uraian Kode 1) Nama lengkap Kepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan 2) NIP/NRP Kepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan 3) Pangkat/GolKepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan 4) Jabatan Kepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan 5) Satuan kerja Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan 6) Nama lengkap pegawai yang mengajukan tugas belajar 7) NIP/NRP pegawai yang mengajukan tugas belajar 8) Pangkat/ Gol pegawai yang mengajukan tugas belajar 9) Jabatan pegawai yang mengajukan tugas belajar 10) Satuan kerja pegawai yang bersangkutan 11) Tempat, tanggal, bulan, tahun 12) Nama Kepala Satuan Kerjapegawai yang membuat pernyataan


LAMPIRAN IX KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : ………. 1) TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a

b.

c.

Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan ..........2) perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pemberian tugas belajar; bahwa berdasarkan hasil seleksi/ tes masuk lembaga pendidikan pada tanggal ..........3) bulan ........ 4) tahun.......5), Sdr.. ...........6) dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program ....... 7) pada ..............8); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tugas Belajar Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional kepada Sdr....... 9); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional; Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Narkotika Nasional. dst; .....10)

/MEMUTUSKAN ....

2


MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL. KESATU

: Memberikan tugas belajar kepada Pegawai, Nama : .....................................................................11) NIP/NRP : .....................................................................12) Tempat , tanggal lahir : .....................................................................13) Pangkat/Gol : .....................................................................14) Jabatan : .....................................................................15) Satuan kerja : .....................................................................16) untuk mengikuti program ................ 17) di .......... 18) jurusan/bidang ilmu ...........19) fakultas...........20) di............. 21).

KEDUA

: Tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum dilaksanakan mulai bulan ...tahun... s.d. bulan... tahun..... 22)

KETIGA

: Selama melaksanakan tugas belajar Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU: a. dibebaskan dari jabatan dan tugas pekerjaan sehari-hari; b. dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar (untuk pejabat fungsional); c. dihentikan pembayaran tunjangan jabatannya terhitung mulai sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar (untuk pejabat struktural); d. jangka waktu selama dalam penugasan dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun; e. wajib mentaati semua peraturan tugas belajar yang berlaku.

KEEMPAT : Pembiayaan tugas ...........................23) KELIMA

belajar

bersumber

dari

kesatu

anggaran

: Setelah melaksanakan tugas belajar Pegawai pada diktum KESATU wajib melaksanakan ikatan dinas selama ......... 24)

/KEENAM ....

3

KEENAM


: Keputusan Kepala ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KETUJUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .............................................25) KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

.........................................26) Tembusan : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat bagi Pegawai tugas belajar di luar negeri; 3. Sekretaris Utama BNN; 4. Karo Kepeg & Org Settama BNN; 5. ...................27).


PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BNN

No 1. 2. 3.

Nomor Kode 1) 2)

13. 14. 15. 16.

3), 4), dan 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11), 12), 13), 14), 15), 16) 17) 18) 19) dan 20) 21) 22) 23) 24)

17. 18. 19.

25) 26) 27)

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

Uraian Nomor keputusan pemberian tugas belajar Rencana kebutuhan satuan kerja pegawai yang bersangkutan Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan seleksi/tes masuk lembaga pendidikan Nama pegawai tugas belajar Program pendidikan Nama lembaga pendidikan Nama pegawai tugas belajar Peraturan yang terkait Nama, NIP/NRP, Tempat/ Tanggal lahir, Pangkat/ Gol,Jabatan, dan Satuan Kerja dari pegawai tugas belajar Program pendidikan Lokasi lembaga pendidikan dalam negeri atau luar negeri Nama jurusan/bidang dan fakultas tempat dilaksanakan tugas belajar Nama lembaga pendidikan Batas waktu pelaksanaan tugas belajar Sumber pembiayaan tugas belajar Lamanya ikatan dinas disesuaikan dengan aturan yang berlaku Tanggal penetapan Keputusan Menteri Nama lengkap Kepala BNN Kepala SatuanKerja pegawai tugas belajar


LAMPIRAN X KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

FORM PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR Perihal

: Permohonan Perpanjangan Masa Tugas Belajar

............., ...................... 1)

Kepada Yth. Sekretaris Utama BNN u.p. Karo Kepeg & Org di Jakarta Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP/NRP Pangkat/Gol Unit kerja Alamat

: ................................................................................ 3) : ................................................................................ 4) : ................................................................................ 5) : ................................................................................ 6) : ................................................................................ 7)

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar saya pada program ................. 8) di ............9) jurusan/ bidang ilmu ...............10) fakultas.............11) pada............. 12), mulai bulan........... tahun............sampai dengan bulan............tahun........13) karena sampai saat ini belum dapat menyelesaikan tugas belajar disebabkan karena....................14) Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya masa waktu tugas belajar tersebut dapatdiperpanjang sampai dengan bulan ............ tahun ...............15). Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan data pendukung sebagai berikut: a. surat keterangan yang menyatakan bahwa keterlambatan melaksanakan tugas belajar terjadi bukan atas kelalaian; b. rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai tugas belajar melaksanakan tugas belajar; dan c. rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Hormat Saya,

....................... 16)

LAMPIRAN X KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR No 1. 2.

Nomor Kode 1) 2)

Uraian

Tempat, tanggal, bulan, tahun Kepala SatuanKerja dari pegawai yang mengajukan permohonan 3. 3), 4), 5), 6), Nama lengkap, NIP/NRP, Pangkat/ Gol, satuan kerja, dan dan 7) alamat dari pegawai yang mengajukan permohonan 4. 8) Program pendidikan yang telah di ikuti 5. 9) Tempat pelaksanaan tugas belajar di dalam negeri atau di luar negeri 6. 10), 11), Jurusan/bidang ilmu, fakultas, dan lembaga pendidikan tempat dan 12) pelaksanaan tugas belajar 7. 13) Jangka watu pemberian tugas belajar sesuai dengan Keputusan pemberian tugas belajar 8. 14) Alasan permohonan perpanjangan masa tugas belajar 9. 15) Masa waktu perpanjangan tugas belajar 10. 16) Pegawai yang membuat permohonan


LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

KEPUTUSAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : ………. 1) TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor ....... 2), Sdr. .......... 3) diberikan tugas belajar; b. bahwa Sdr. ........ 4) belum dapat menyelesaikan tugas belajar pada program ............... 5) di ............ 6) jurusan/bidang ilmu ............. 7) fakultas............. 8) pada........... 9) sesuai jangka waktu yang telah ditentukan karena ........ 10); c. bahwa Sdr. ..... 11) memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan masa tugas belajar; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961tentang Pemberian Tugas Belajar; 5. dst………. 12); /Memperhatikan ....

2 LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

Memperhatikan

: Surat Persetujuan Perpanjangan Tugas Belajar Nomor ........ 13) atas nama Sdr ....... 14); MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

KESATU

: Memberikan perpanjangan masa tugas belajar kepada Pegawai : Nama : …………………………………...…. 15) NIP/NRP : …………………………………...…. 16) Tempat, tanggal lahir : …………………………………...…. 17) Pangkat/Gol :………………………….……...….... 18) Jabatan : ………………………………...……. 19) Satuan kerja : ………………………………...……. 20) Alamat : …………………………………….... 21) untuk menyelesaikan tugas belajar pada program ........ 22) di ....... 23) jurusan/ bidang ilmu ....... 24) fakultas....... 25) pada.......... 26).

KEDUA

KETIGA KEEMPAT KELIMA

: Perpanjangan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan mulai .... sampai dengan bulan ....27) : Pembiayaan perpanjangan tugas belajar bersumber dari anggaran ..... 28) : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di ................... pada tanggal ............................................29) KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

......................................................30)

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7), 8), dan 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15), 16), 17), 18), 19), 20), dan 21) 22) 23) 24), 25), dan 26) 27) 28) 29) 30)

Uraian Nomor Keputusan Nomor, tanggal dan tahun keputusan penetapan tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Program yang diikuti pegawai tugas belajar Dalam negeri atau luar negeri Jurusan/bidang ilmu, fakultas, lembaga pendidikan Alasan perpanjangan tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Peraturan terkait lainnya Nomor Surat persetujuan perpanjangan tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Nama lengkap, NIP/NRP, tempat/tanggal lahir, pangkat/gol, jabatan, satuan kerja, dan alamat dari pegawai tugas belajar

Program yang diikuti pegawai tugas belajar Dalam negeri atau luar negeri Jurusan/bidang ilmu, fakultas, lembaga pendidikan Masa waktu perpanjanagan tugas belajar Sumber pembiayaan perpanjangan Tugas Belajar Tanggal ditetapkannya Keputusan Nama lengkap Kepala BNN


LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

KEPUTUSAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : ………. 1) TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor ....... 2) Sdr. .......... 3) diberikan tugas belajar; b. bahwa Sdr. ........ 4) tidak dapat menyelesaikan tugas belajar pada program studi ............... 5) di ............ 6) jurusan/bidang ilmu ............. 7) fakultas............. 8) pada........... 9) karena ........ 10); c. bahwa Sdr.... 11) memenuhi syarat untuk dibatalkan Keputusan tugas belajarnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan narkotika Nasional tentang Pembatalan Tugas Belajar Pegawai di lingkungan Badan narkotika Nasional; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961tentang Pemberian Tugas Belajar; 5. dst………. 12).

2 LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

Memperhatikan

: Surat Persetujuan Pembatalan Tugas Belajar Nomor .......... 13) atas nama Sdr........... 14); MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

KESATU

: Membatalkan pemberian tugas belajar kepada Pegawai : Nama : ………………………………………. 15) NIP/NRP : ………………………………………. 16) Tempat, tanggal lahir : ………………………………………. 17) Pangkat/Gol : ………………………………………. 18) Jabatan : ………………………………………. 19) Unit kerja : ………………………………………. 20)

KEDUA

: Wajib menyetor ke Kas Negara atas biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan. : Wajib melapor dan melaksanakan tugas pada unit kerjanya. : Keputusan Kepala ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan. : Pada saat Keputusan Kepala ini berlaku, Keputusan Kepala Nomor.............................21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. : Keputusan Kepala mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM

Ditetapkan di ............... pada tanggal .........................22) KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

..................................................................23)

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN KEPUTUSAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15. 16.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7), 8),dan 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15), 16), 17), 18), 19), dan 20) 21) 22) 23)

Uraian Nomor Keputusan Nomor, tanggal dan tahun keputusan penetapan tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Program yang diikuti pegawai tugas belajar Dalam negeri atau luar negeri Jurusan/ bidang ilmu, fakultas, lembaga pendidikan Alasan pembatalan tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Peraturan terkait lainnya Nomor surat persetujuan pembatalan tugas belajar Nama lengkap pegawai tugas belajar Nama lengkap, NIP/NRP, tempat/tanggal lahir, pangkat/gol, satuan kerja, dan alamat dari pegawai yang dibatalkan tugas belajarnya Keputusan Kepala yang menetapkan pemberian tugas belajar Tanggal ditetapkannya keputusan Nama Kepala BNN


LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

FORM PERNYATAAN IZIN BELAJAR Nama NIP/NRP Pangkat/ Gol Jabatan Satuan Kerja Alamat No. Telp. (HP)

: : : : : : :

................................................................................1) ................................................................................ 2) ................................................................................3) ................................................................................ 4) ................................................................................ 5) ................................................................................ 6) ................................................................................ 7)

Melanjutkan pendidikan pada : Fakultas/jurusan/program Lembaga Pendidikan Keputusan Akreditasi Tanggal Akreditasi Lokasi/tempat pendidikan Jangka waktu

: : : : : :

............................................................................... 8) ............................................................................... 9) A / B * Nomor ........................................................ Tanggal ................................................................ 10) .............................................................................. 11) .............................................................................. 12)

dengan ini menyatakan: 1. Selama mengikuti pendidikan tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; 2. Melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian & Organisasi Settama BNN; 3. Setelah menyelesaikan pendidikan, melaporkan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BNN; 4. Setelah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat, apabila formasi belum memungkinkan. Demikian surat izin belajar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..............., ....................... 13) ..

Mengetahui,... Kepala Satuan Kerja

Yang menyatakan,....... Materai Rp. 6.000,-

……………..........……………14) *) coret yang tidak perlu

………………..........………15)

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN FORM SURAT PERNYATAAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nomor Kode 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

11. 12. 13. 14. 15.

11) 12) 13) 14) 15)

No

Uraian Nama lengkap pegawai yang membuat pernyataan NIP/NRP pegawai yang membuat pernyataan Pangkat/ Gol pegawai yang membuat pernyataan Jabatan pegawai yang membuat pernyataan Satuan kerja pegawai yang membuat pernyataan Alamat tempat tinggal pegawai yang membuat pernyataan No. Telp (HP) pegawai Fakultas/jurusan/program pendidikan yang diikuti pegawai Lembaga Pendidikan yang diikuti pegawai Nomor Keputusan Akreditasi Lembaga Pendidikan Tanggal Akreditasi Lembaga Pendidikan Lokasi/tempat pendidikan Jangka waktu pendidikan izin belajar yang diikuti pegawai Tempat, tanggal, bulan, tahun Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang membuat pernyataan Nama pegawai yang membuat pernyataan

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016


SURAT IZIN BELAJAR NOMOR : SIB/ ............................................... 1) Rujukan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil. Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP/NRP Pangkat/ Gol Jabatan Satuan Kerja

: : : : :

.................................................................................... 2) .................................................................................... 3) .................................................................................... 4) .................................................................................... 5) .................................................................................... 6)

Dengan ini memberikan izin belajar kepada : Nama NIP/NRP Pangkat/ Golongan Jabatan Satuan Kerja

: : : : :

.................................................................................... 7) .................................................................................... 8) .................................................................................... 9) .................................................................................. 10) .................................................................................. 11)

Untuk melanjutkan pendidikan pada : Fakultas/jurusan/program Lembaga Pendidikan Keputusan Akreditasi Lokasi/tempat pendidikan Jangka waktu Dengan ketentuan : 1. 2. 3.

: : : : :

.................................................................................. 12) .................................................................................. 13) A / B * Nomor ....................... Tanggal ..................... 14) .................................................................................. 15) .................................................................................. 16)

Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian & Organisasi Settama BNN. Setelah menyelesaikan pendidikan, melaporkan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BNN.

2 LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203 /VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

4.

Setelah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat, apabila formasi belum memungkinkan.

Demikian surat izin belajar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ..............., ........................... 17) ................................. 18)

*) coret yang tidak perlu

............................... 19)

LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN KEPALA BNN NOMOR : KEP/ 203/VI/KA/KP.03.02/2016/BNN TANGGAL : 30 JUNI 2016

PETUNJUK PENGISIAN SURAT IZIN BELAJAR Nomor Kode

No 1 2 3

1) 2) 3)

4

4)

5

5)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)

Uraian Nomor Surat Izin Belajar Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang memberikan izin belajar NIP/NRP Kepala Satuan Kerja pegawai yang memberikan izin belajar Pangkat/Gol Kepala Satuan Kerja pegawai yang memberikan izin belajar Jabatan Kepala Satuan Kerja pegawai yang memberikan izin belajar Satuan Kerja Kepala Satuan Kerja pegawai yang bersangkutan Nama lengkap pegawai yang diberi izin belajar NIP/NRP pegawai yang diberi izin belajar Pangkat/Gol pegawai yang diberi izin belajar Jabatan pegawai yang diberi izin belajar Unit kerja pegawai yang diberi izin belajar Fakultas/jurusan/program yang diikuti pegawai Lembaga Pendidikan yang diikuti pegawai Keputusan Akreditasi Lembaga Pendidikan Lokasi/tempat pendidikan Jangka waktu pendidikan izin belajar yang diikuti pegawai Tempat, tanggal, bulan, tahun Pejabat Pegawai yang memberi izin belajar Nama Kepala Satuan Kerja pegawai yang memberi izin belajar

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents