KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR : KEP / 137 / IV / KA /OT.01/ 2016 /BNN TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
Menimbang
:
a.
bahwa untuk memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba serta dalam rangka pembinaan profesi dan karir Penyuluh Narkoba perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba melalui penyesuaian/Inpassing.
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyesuaian/Inpassing perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang
Pedoman
Uji
Kompetensi
dalam
rangka
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional. c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Uji Kompetensi dalam rangka
Penyesuaian/Inpassing
Jabatan
Fungsional
Penyuluh Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
/- 2 2.
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
40
Tahun
2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 4.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan,
dan
Pemberhentian
Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);
7.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1807); 8.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
/- 3 9.
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 493) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1014);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12); 11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13); 12. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2015
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG
PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/INPASSING PENYULUH
NARKOBA
UJI
JABATAN DI
KOMPETENSI FUNGSIONAL
LINGKUNGAN
BADAN
NARKOTIKA NASIONAL. KESATU
:
Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional
ini
adalah
sebagai
pedoman
pelaksanaan
uji
kompetensi dalam proses pengangkatan kedalam jabatan fungsional Penyuluh Narkoba melalui penyesuaian/inpassing.
/- 4 KEDUA
:
Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi : BAB I
Pendahuluan A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Pengertian
BAB II
Pelaksanaan Uji Kompetensi A. Persyaratan Uji Kompetensi B. Pengumuman Penyesuaian/Inpassing C. Prosedur Pengusulan D. Kelengkapan Administrasi Penyesuaian/Inpassing E. Tahapan Pelaksanaan Uji Kompetensi F. Pejabat yang Berwenang Menetapkan
BAB III
Mekanisme Penentuan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba A. Penentuan Perolehan Angka Kredit B. Pengangkatan dalam Jabatan C. Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Jabatan
BAB IV
KETIGA
:
Penutup
Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba di lingkungan Badan Narkotika Nasional
adalah
sebagaimana
terdapat
dalam
lampiran
keputusan Kepala ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional.
/- 5 KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 29
April
2016
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
ttd
Drs. BUDI WASESO Paraf :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ksb. Tata Laksana Kabag Ortala Karo Kepeg & Org Dir. Advokasi Dir. Diseminasi Dir. Hukum Dep. Cegah Kabag TU Karo Um Sestama
: ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : …..
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 70 huruf b Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Khusus dibidang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
dan
prekursor
narkotika,
BNN
melakukan
kegiatan
penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui berbagai media dengan sasaran lingkungan pendidikan, masyarakat dan ketenagakerjaan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Peraturan Kepala BKN Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyuluh Narkoba, Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, dan Peraturan Kepala BNN Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian / Inpassing Jabatan
- 2-
Fungsional Penyuluh Narkoba maka terbentuk payung hukum tentang penyuluh narkoba di Lingkungan BNN. Sebagai acuan pelaksanaan uji kompetensi Penyesuaian/Inpassing Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Narkoba
diperlukan
pedoman
pelaksanaannya yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNN.
B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Keputusan Kepala BNN tentang pelaksanaan uji kompetensi
Penyesuaian/Inpassing
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Narkoba adalah untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BNN dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. Tujuan disusunnya Keputusan Kepala tentang pelaksanaan uji kompetensi
Penyesuaian/Inpassing
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Narkoba adalah agar dapat menjadi pedoman pelaksanaan uji kompetensi Penyesuaian/Inpassing
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Narkoba
di
lingkungan BNN.
BAB II PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
A. Persyaratan Uji Kompetensi 1. Pegawai
ASN
yang
pada
saat
ditetapkan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penyuluhan narkoba berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. 2. Pegawai ASN yang akan mengikuti uji kompetensi dalam rangka penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba harus memenuhi syarat:
- 3-
a. Penyuluh Narkoba Ahli Pertama 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina 2) Pangkat Penata Muda s.d Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/a sampai dengan III/b; 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 (dua) tahun; 4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. b. Penyuluh Narkoba Ahli Muda 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina. 2) Pangkat Penata s.d penata Tk. I, golongan ruang III/c sampai dengan III/d; 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 (dua) tahun; 4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. c. Penyuluh Narkoba Ahli Madya 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina. 2) Pangkat Pembina s.d Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c; 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 (dua) tahun;
- 4-
4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) Usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh). d. Penyuluh Narkoba Ahli Utama 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komunikasi, kesehatan masyarakat, sosiologi, psikologi, hukum, dan bidang lain yang ditentukan oleh pimpinan instansi pembina. 2) Pangkat Pembina Utama Madya s.d Pembina Utama, golongan ruang IV/d sampai dengan IV/e; 3) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan narkoba paling kurang 2 (dua) tahun; 4) Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 5) Usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun.
B. Pengumuman Penyesuaian/Inpassing Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Narkoba diumumkan melalui Website BNN bnn.go.id, Sistem Aplikasi Pegawai Badan Narkotika Nasional (SIMPEG BNN) simpeg.bnn.go.id dan pengiriman surat melalui e-mail satuan kerja di lingkungan BNN.
C. Prosedur Pengusulan 1. Kepala Satuan Kerja menyampaikan usulan kepada Kepala Badan Narkotika
Nasional
selaku
Pimpinan
Instansi
Pembina
untuk
mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan: a. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas penyuluhan narkoba
berdasarkan
keputusan
pejabat
yang
berwenang
sebagaimana terlampir dalam anak lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- 5-
b. Fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV); c. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir; d. Fotokopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) atau penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan e. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional. 2. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penyuluhan narkoba sebagaimana terlampir dalam anak lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
D. Kelengkapan Administrasi Penyesuaian/Inpassing Berkas tambahan yang harus dilengkapi oleh calon Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba meliputi: 1.
Daftar Riwayat Hidup (DRH) lengkap yang dapat diunggah lewat SIMPEG BNN; dan
2.
Salinan bukti pendukung kegiatan Penyuluhan Narkoba (Surat Keputusan Jabatan, Pangkat, Golongan / Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Narkoba / Surat Perintah / Laporan dan data dukung lainnya).
E. Tahapan Pelaksanaan Uji Kompetensi 1. Seleksi Administrasi Tim seleksi administrasi melaksanakan tugas berdasarkan Surat Deputi Pencegahan selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. 2. Penilaian seleksi administrasi dapat dilihat pada tabel berikut:
- 6-
PEDOMAN PENILAIAN SELEKSI ADMINISTRASI KRITERIA STANDAR KOMPETENSI POKOK DAN PENUNJANG UNSUR-UNSUR
SKOR UNSUR POKOK
A Pendidikan
B Jurusan/ Program Studi
C Diklat Kompetensi
D Pangkat/ Golongan
Sesuai Standar Kompetensi Jabatan S-3
S-2
S-1/D-IV
5
4
3
Sesuai Standar Kompetensi Jabatan Sesuai
Cukup Sesuai
Kurang Sesuai
5
4
3
Sesuai Standar Kompetensi Jabatan Sesuai
Cukup Sesuai
Kurang Sesuai
5
4
3
Sesuai Standar Kompetensi Jabatan Pangkat
Pangkat
Setingkat
Tertinggi
Terendah
Dibawah Pangkat Terendah
5
4
3
UNSUR PENUNJANG E Korelasi
Jabatan Struktural/Fungsional yang pernah
Pengalaman Jabatan
diduduki sebelumnya Sangat
Sesuai
Cukup Sesuai
4
3
Sesuai 5 F Penilaian
Sangat Baik
Baik
5
3
Prestasi Kerja G Aktifitas Penunjang
Kriteria Penilaian Sesuai
Cukup Sesuai
Kurang Sesuai
5
4
3
Indeks 3 (tiga) merupakan syarat minimal yang dipakai dalam menentukan kelulusan seleksi administrasi.
- 7-
3. Hasil penilaian seleksi administrasi sebagaimana terlampir dalam anak lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun
2015
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. 4. Peserta yang lulus administrasi diumumkan melalui Website BNN bnn.go.id, Sistem Aplikasi Pegawai Badan Narkotika Nasional (SIMPEG BNN) simpeg.bnn.go.id dan pengiriman surat melalui email satuan kerja di lingkungan BNN. 5. Melakukan pemanggilan peserta bagi yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti uji kompetensi. 6. Teknik Uji Kompetensi, adalah sebagai berikut : a. Ujian Akademis 1) Bidang Kelembagaan Organisasi BNN dan strategi P4GN 2) Bidang Teknis a) Kerangka pikir penetapan sasaran Penyuluh Narkoba; b) Performa komunikasi dihadapan publik; dan c) Pendekatan strategis pelaksanaan penyuluhan secara interpersonal dan massa. b. Wawancara 1) Mampu menjelaskan bidang Kelembagaan BNN; 2) Mampu menjelaskan bidang Teknis; 3) Mampu menjelaskan Sosial-Kultural; dan 4) Mampu menjawab kasus. 7. Pegawai ASN yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dengan cara penyesuaian/Inpassing diharuskan lulus uji kompetensi. 8. Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/Inpassing digunakan sebagai tabel maksimal untuk memverifikasi data dalam administrasi calon Penyuluh Narkoba. 9. Penetapan calon Penyuluh Narkoba kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh
Narkoba
kompetensi.
dilakukan
dengan
menggunakan
hasil
uji
- 8-
10. Tim uji kompetensi melaporkan hasil penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba kepada Deputi Pencegahan selaku Pejabat Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. 11. Pegawai ASN yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi dalam rangka Penyesuaian/Inpassing dapat diusulkan menjadi Penyuluh Narkoba melalui proses pengangkatan dari jabatan lain kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
F. Pejabat yang berwenang menetapkan Berdasarkan laporan hasil penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba, Deputi Pencegahan merekomendasikan peserta lulus uji kompetensi penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba kepada Kepala BNN untuk menetapkan surat keputusan sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
BAB III MEKANISME PENENTUAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA
A. Penentuan Perolehan Angka Kredit 1. Berdasarkan
Angka
Kredit
Kumulatif
yang
digunakan
untuk
menetapkan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. 2. Pangkat dan golongan digunakan sebagai acuan awal dalam Penetapan Angka Kredit Kumulatif. 3. TMT dalam pangkat dan golongan untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu : a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun; b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun; c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
- 9-
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun. Contoh: Hariyodjati pada saat ini memiliki pangkat Penata Muda Tk.I/III-b dan akan naik pangkat Penata Golongan ruang III-c pada bulan Oktober 2016. Pada bulan Juni 2016 Hariyodjati mengikuti uji kompetensi untuk menjadi Penyuluh Narkoba Ahli Pertama. Sesuai dengan ketentuan diatas maka Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan untuk Hariyodjati adalah 3 (tiga) tahun. 4. Angka Kredit Kumulatif ini hanya merupakan “indikasi” awal bukan merupakan hasil akhir dalam Penetapan Angka Kredit Kumulatif, hasil uji kompetensi akan digunakan untuk menentukan dan menetapkan Angka Kredit Kumulatif akhir calon Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba.
B. Pengangkatan dalam jabatan 1. Bagi Pegawai ASN yang lulus uji kompetensi, Badan Narkotika Nasional sebagai Instansi Pembina menerbitkan Surat Rekomendasi dan Penetapan Angka Kredit Kumulatif yang akan di tandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional sebagaimana terlampir dalam anak lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 9 Tahun
2015
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba. 2. Surat Rekomendasi dan Penetapan Angka Kredit yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional dimaksud pada angka 1 di atas digunakan untuk mengangkat calon Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba. 3. Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terhitung mulai tanggal ditetapkan atau selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2017 setelah ditandatanganinya Surat Rekomendasi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional.
- 10 -
4. Keputusan pengangkatan ditembuskan kepada: a. Kepala BNN; b. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN); c. Menteri Keuangan; d. Sekretaris Utama BNN; e. Inspektur Utama BNN; f. Deputi Bidang Pencegahan BNN; g. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; h. Kepala Biro Keuangan BNN; i. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba; j.
Pejabat lain yang dianggap perlu.
5. Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan sesuai dalam anak lampiran 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor
46
Tahun 2014
tentang
Jabatan
Fungsional Penyuluh Narkoba. 6. Pejabat yang berwenang mengangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba adalah Kepala Badan Narkotika Nasional. 7. Dalam hal Pegawai ASN yang telah mendapatkan persetujuan teknis oleh Kepala Badan Narkotika Nasional tetapi belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2017 setelah ditandatangani Surat Rekomendasi oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dilakukan melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Sertifikasi
atas
uji
kompetensi
yang
diperoleh
melalui
Penyesuaian/Inpassing dinyatakan tidak berlaku apabila melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 11 -
C. Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Jabatan Bagi Pegawai ASN yang telah diangkat menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba berlaku ketentuan jabatan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan
mengenai
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Narkoba.
BAB IV PENUTUP
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
29
April 2016
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Drs. BUDI WASESO
Paraf : 1. Ksb. Tata Laksana 2. Kabag Ortala 3. Karo Kepeg & Org 4. Dir. Advokasi 5. Dir. Diseminasi 6. Dir. Hukum 7. Dep. Cegah 8. Kabag TU 9. Karo Um 10. Sestama
: ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : ….. : …..
