PENGATURAN ANT ARA KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN BISNIS , INOVASI, DAN TENAGA KERJA SELANDIA BARU TENTANG KERJA SAMA PARIWISATA
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan Kementerian Bisnis, lnovasi, dan Tenaga Kerja Selandia Baru selanjutnya disebut "Para Peserta":
MENGAKUI hubungan kerja sama bilateral yang kuat antara Indonesia dan Selandia
Baru yang didukung oleh peningkatan hubungan antar masyarakat, hubungan sosial-budaya, ekonomi, dan perdagangan, kerja sama politik, pertahanan dan isuisu keamanan, serta pertumbuhan masyarakat Indonesia di Selandia Baru;
MENGAKUI pentingnya
sektor pariwisata bagi kedua
negara dan potensi
pengembangannya di masa mendatang;
MENGAKUI tujuan bersama dalam peningkatan perdagangan jasa pariwisata antar
kedua negara;
MENGAKUI hubungan yang lebih luas antar kedua negara dan pentingnya
memastikan koordinasi yang berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya;
MENGAKUI peran pariwisata dalam pembangunan ekonomi dan sebagai sarana
memperkuat pemahaman budaya;
BERKEINGINAN untuk mendorong dan mendukung peningkatan keterlibatan sektor swasta dalam sektor pariwisata;
TELAH MENCAPAI pengertian-pengertian sebagai berikut:
PARAGRAF1 Tujuan
Pengaturan ini bertujuan untuk mendorong kerja sama sektor pariwisata dengan tujuan untuk mengembangkan lebih lanjut industri pariwisata Indonesia dan Selandia Baru.
PARAGRAF2 Lingkup Kerj a Sama
Dengan
mengakui tujuan
bersama
dalam
meningkatkan
perdagangan jasa
pariwisata kedua negara, Para Peserta akan berusaha untuk bekerja sama melalui:
(1)
Mendukung pengembangan sumber daya manusia, termasuk pertukaran informasi dan tenaga ahli dalam bidang yang terkait dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang akan diidentifikasi oleh Para Peserta;
(2)
Mengadakan dialog pada bidang yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata , termasuk namun tidak terbatas pada, mendorong pertukaran informasi di bidang jasa penerbangan, kebijakan imigrasi yang mempengaruhi wisatawan , penelitian statistik dan sistem data untuk mendukung best practice dan jaminan kualitas;
(3)
Memfasil itasi pertukaran informasi tentang pengembangan destinasi dan produk wisata bag i kedua negara, termasuk namun tidak terbatas pada produk destinasi dan pengelolaan destinasi, pemberdayaan masyarakat, best
practice
dan
inisiatif
yang
mencerminkan
dan
merespon
pariwisata
peluang-peluang
pertukaran
informasi ,
berkelanjutan di kedua negara;
(4)
Mengidentifikasi
penelitian
dan
termasuk studi dalam bidang periwisata, dan mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan dan pameran, konferensi , lokakarya, dan perkuliahan yang relevan dengan bidang ini di kedua negara;
(5)
Menyediakan panduan atau bantuan yang sesuai untuk kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata di masing-masing negara; dan
(6)
Memperluas kerja sama di forum dan organisasi regional dan internasional yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan dari Para Peserta di bidang ini.
PARAGRAF 3 Keterlibatan Non-Pemerintah
Para Peserta juga akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk mendorong kemitraan sektor swasta dan peluang untuk perdagangan dan investasi di sektor pariwisata serta promosi pariwisata dan kegiatan non-pemerintah lainnya yang akan meningkatkan tujuan Pengaturan ini.
PARAGRAF4 Pelaksanaan
1. Para Peserta akan bertemu secara berkala untuk membahas dan mengevaluasi pelaksanaan Pengaturan ini.
2. Pelaksanaan Pengaturan ini didasarkan pada ketersediaan sumber-sumber dana, personel, dan material dari setiap Peserta.
3. Masing-masing Peserta akan menunjuk wakil yang akan mengkoordinasikan dan memantau seluruh kegiatan kerja sama
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah
penandatanganan Pengaturan ini
PARAGRAF 5 Dialog
Para Peserta akan berupaya meningkatkan kerja sama melalui interaksi dan pertukaran informasi secara rutin antar kementerian/lembaga terkait dan konsultasi kegiatan seperti dalam Pengaturan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
a. Pertemuan tingkat Menteri, apabi la dimungkinkan; dan b. Bentuk dialog lain yang diputuskan secara bersama oleh Para Peserta.
PARAGRAF6 Hak Atas Kekayaan lntelektual
Jika Hak Atas Kekayaan lntelektual tercipta sebagai hasil dari pelaksanaan Pengaturan ini, Para Peserta akan berdiskusi dan membuat Pengaturan secara terpisah untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan hak tersebut dengan mempertimbangkan bagian yang proporsional atas kepemilikan Hak Atas Kekayaan lntelektual sesuai dengan kontribusi Para Peserta.
PARAGRAF7 Kerahasiaan
1. Apabila salah satu Peserta (Peserta penyedia) memberikan informasi ke Peserta lain (Peserta penerima), sesuai dengan Pengaturan ini dan menyatakan bahwa informasi tersebut adalah rahasia , maka Peserta penerima akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut.
2. Peserta penerima akan menggunakan informasi tersebut sesuai ketentuan yang telah disebutkan oleh Peserta penyedia dan tidak akan membocorkan atau menggunakan informasi tersebut tanpa meminta izin secara tertulis terlebih dahulu kepada Peserta penyedia, kecuali pada situasi tertentu yang mana pengungkapan dan penggunaan informasi tersebut dibutuhkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Peserta penerima.
PARAGRAF8 Kode Etik Pelaksanaan
Para Peserta menjamin bahwa segala kegiatan dari Pengaturan ini akan berjalan sesua i dengan tujuan, ruang lingkup dan bentuk dari kerja sama.
PARAGRAF9 Penyelesaian Perselisihan
Setiap perbedaan yang timbul sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Pengaturan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi antar Para Peserta, dengan maksud mencapai penyelesaian dengan cara yang sesuai.
PARAGRAF10 Ketentuan Akhir
1. Pengaturan ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan. 2. Pengaturan ini akan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama berdasarkan kesepakatan bersama dari Para Peserta. 3. Pengaturan ini dapat diubah setiap saat melalui pemberitahuan tertulis oleh Para Peserta. Perubahan dimaksud akan berlaku sejak tanggal yang telah disetujui oleh Para Peserta dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Pengaturan ini.
4. Masing-masing Peserta dapat mengakhiri Pengaturan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta lainnya
melalui
saluran diplomatik paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
5. Kecuali ditentukan lain, pengakhiran Pengaturan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi setiap prog ram atau proyek yang sedang berlangsung, yang dilakukan berdasarkan Pengaturan ini sampai selesainya program atau proyek tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawa h ini, sebagaimana diberikan kewenangan, telah menandatangani Pengaturan ini.
DITANDATANGANI
dalam
rangkap
dua
di..J~~~r.~ ~ .. pada
_\i __J_u_l _ i __2016, dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Pengaturan ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN PARIWISATA
KEMENTERIAN BISNIS, INOVASI,
REPUBLIK INDONESIA
DAN TENAGA KERJA SELANDIA
~~~
BARU
ARIEF YAHYA
~~~
MENTER! PARIWISATA
MENTERIPERDAGANGAN
ARRANGEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF BUSINESS, INNOVATION AND EMPLOYMENT OF NEW ZEALAND ON TOURISM COOPERATION
The Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia and the Ministry of Business, Innovation, and Employment of New Zealand hereinafter referred to as "The Participants":
RECOGNISING the strong bilateral relationship between Indonesia and New
Zealand underpinned by increasing people-to-people links; socio-cultural, economic and trade relations; cooperation on political, defence, and security issues; and the growing Indonesian community in New Zealand;
RECOGNIS ING the importance of the tourism sector to both countries and the
potential for future development;
RECOGNISING their shared objective in increasing bilateral tou rism services trade;
RECOGNISING the wider relationship between the two countries and the
importance of ensuring ongoing coordination of cooperative activities with other government agencies;
COGNISANT of the role of tourism in economic development and as a vehicle to
strengthen cultural understanding ;
WISHING to encourage and support enhanced private sector engagement in the
tourism sector;
HAVE REACHED the following understandings:
PARAGRAPH 1 Objecti ve
This Arrangement aims to encourage cooperation in the tourism sector for the purpose offurther developing the tourism industries of Indonesia and New Zealand. Broadening cooperation in releva nt regional and international forums and organisations with the aims of supporting the objectives of the Participants in this field.
PARAGRAPH 2 Areas of Cooperation
Recognising their shared objective in increasing bilateral tourism services trade the Participants will seek to cooperate through:
(1)
Supporting human resources development, including by exchanging information and expertise in relevant fields, and facilitating activities to be identified by the Participants;
(2)
Establishing a dialogue on areas relating to the development of tourism, including but not limited to encouraging information exchanges on air services, immigration policies as they affect visitors, statistical research and data systems to underpin best practice, and quality assurance;
(3)
Facilitating
information
exchanges
on
product
and
destination
development for both countries, including but not limited to product and destination management, community empowerment, best practice and initiatives that reflect and respond to the sustainable tourism of both countries;
(4)
Identifying research and opportunities for information exchange, including studies in the fields of tourism , and encouraging the organisation of exhibitions and activities, conferences, workshops, and lectures relevant to these fields in both countries;
(5)
Providing guidance or assistance where appropriate for tourism marketing and promotional activities in each other's country; and
(6)
Broadening cooperation in relevant regional and international forums and organisations with the aims of supporting the objectives of the Participants in this field .
PARAGRAPH 3 Non-Governmerntal Engagement
The Participants will also use their best endeavours to encourage private sector partnerships and opportunities for trade and investment in the tourism sector, as well as tourism promotion and other non-governmental activities that will enhance the objectives of this Arrangement.
PARAGRAPH 4 Implementation
1.
The Participants will meet periodically to discuss and evaluate the implementation of this Arrangement.
2.
All of the cooperation activities conducted in accordance with this Arrangement will be subject to the availability of funds , and human and material resources.
3.
Each Participant will designate a representative to coordinate and monitor any cooperation activities, within 3 (three) months after the signing of this Arrangement.
PARAGRAPH 5 Dialogue
The Participants will seek to deepen their relationship through regular interaction and information exchange between their relevant authorities; and regular consultation on activities described within this Arrangement. This will include but not be limited to:
a.
Ministerial meetings, as opportunities arise; and
b.
Other forms of dialogue as jointly decided by the Participants.
PARAGRAPH 6 Intellectual Property Rights
If any intellectual property rights are created as a result of the implementation of this Arrangement, the Participants will discuss and conclude a separate arrangement in
respect of the ownership and use of those rights taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective Participants.
PARAGRAPH 7 Confide ntiality
1.
Where a Participant ("the providing Participant") provides information to the other Participant ("the receiving Participant") in accordance with this Arrangement and designates the information as confidential, the receiving Participant will maintain the confidentiality of such information.
2.
The receiving Participant will use such information only for the purposes specified by the providing Participant and will not otherwise disclose or use such information without the express written permission of the providing Participant, except to the extent that the disclosure or use is necessary to comply with the receiving Participant's domestic law.
PARAGRAPH 8 Code of Conduct
The Participants assure that all of its activities will be in a manner consistent with the objectives, scope and forms of the Arrangement.
PARAGRAPH 9 Settlement of Differences
Any differences arising in respect of the interpretation and/or implementation of this Arrangement will be settled amicably through consultation between the Participants, with a view to resolution in a timely manner.
PARAGRAPH10 Final Provision
1.
This Arrangement will come into effect on the date of its signing.
2.
This Arrangement will be in effect for an initial period of 5 (five) years and may be extended for the same period by the mutual consent of the Participants.
3.
This Arrangement may be modified at any time by mutual written consent of the Participants. Such modification will come into effect on such date as mutually decided by the Participants and will form an integral part of this Arrangement.
4.
Either Participant may terminate this Arrangement at any time by giving written notification to the other Participant through diplomatic channels at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.
5.
Unless determined otherwise, the termination of this Arrangement will not affect the validity and duration of any ongoing programmes or projects undertaken under this Arrangement until the completion of such programmes or projects.
IN W ITNESS WHEREOF, the undersigned , being duly authorized thereto, have signed th is Arrangement.
.J~~~~~~ · ·····
SIGNED in duplicate in ...
on
\i l\1\'f 2016
in Indonesian and
English, both texts having equal validity. In case of any divergence of interpretation of this Arrangement, the English text will prevail.
FOR
FOR
THE MINISTRY OF TOURISM OF THE
THE MINISTRY OF BUSINESS,
REPUBLIC OF INDONESIA
INNOVATION AND EMPLOYMENT OF NEW ZEALAND
ARIEF YAHYA
TODD MCCLAY
MINISTER OF TOURISM
MINISTER OF TRADE
