REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN KESEHATAN PUBLIK REPUBLIK KUBA MENGENAI KERJASAMA KESEHATAN
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Publik Republik Kuba selanjutnya disebut sebagai "Pihak":
I
MENGAKUI kebutuhan untuk kesehatan di antara dua negara;
I
mengembangkan
kerjasama
di
bidang
1
!
BERMAKSUD untuk menjalin kerjasama di a:-~tara Para Pihak di bidang kesehatan antara Para Pihak dengan · persyaratan yang sali:-~g menguntungkan; MEMPERHATIKAN Pernyataan Kehendak a~,t~r-...-l Kementerian Kesehat<:m Republik Indonesia dan Kementerian Kesehat2n Publik Republik Kuba mengenai Kerjasama Kesehatan yang ditandaca.1gani di Kota Havana , Kuba, pada tanggal 27 Desember 2007; TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN SEBAGAI BERIKUT:
PASALI TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian :::dnlah untuk mengernbangkan dan memperkuat kerjasama di antara Para Fihci!<- d"i bidang kesehatan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-un;:h~•igan yang berlaku negara masing·-rP.asing .
PASAL II AREA KERJASAMA Para Pihak akan meningkatkan kerjasama di wil~·;ah kesehatan berikut: 1. Pengemtangan kerjasama medis dan kf:t i;,sama produksi obat-obu~;;m termasuk vaksin; . ·'. 2. Kesehatan dc-tn Gizi lbu dan Anak; I
••
3. Penyakit Menular dan penyakit tidak menular termasuk malaria, demam berdarah, kanker, dan diabetes; 4. Penelitian dan Pengembangan bersama di bidang kesehatan terkait bioteknologi, dan termasuk laboratorium, penelitian biofarmasi, nanoteknologi; 5. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan alih pengetahuan termasuk manajemen pelayanan kesehatan , pembiayaan, dan kebijakan kesehatan; 6. Bidang kerjasama lainnya yang disepakati bersama.
PASAL Ill BENTUK-BENTUK KERJASAMA
1. Kegiatan bersama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut: a) Bertukar informasi; b) Bertukar tenaga ahli dan delegasi; c) Partisipasi tenaga ahli pada kongres dan konferensi penelitian yang diadakan oleh salah satu Pihak. 2. Seluruh bentuk kerjasama dalam kerangka Memorandum Per.gertian ini dilaksanakan sesuai hukum nasional Para Pihak.
Saling
3. Proyek, program, dan kegiatan yang dikembangkan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan diimplementasikan melalui kesepakatan khusus yang menentukan cakupan , kewajiban dan tanggung jawab, bentuk pembiayaan, serta aspek relevan lainnya dan perhatian khusus masing-masing Pihak.
PASAL IV HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki secara bersama serta dalam kesepakatan khusus: a) Masing-masing Pihak diizinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaan, pemakaian , dan pengembangan kekayaan intelektual yang relevan ; b) Dalam hal kekayaan intelektual digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah untuk tujuan komersial, Pihak lain berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan yang seimbang . c) Masing-masing Pihak harus bertanggung jawab atas segala klaim yang dibuat oleh pihak ketiga atas kepemilikan dan legalitas penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama di bawah MSP ini;
Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama di kemudian hari di bawah MSP ini kepada pihak ketiga , pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak lain sebelum pengungkapan dapat dilakukan. Setiap kali salah satu Pihak membutuhkan kerjasama dari pihak lain di luar Republik Indonesia dan Republik Kuba untuk setiap usaha komersial yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang dicakup oleh MSP ini, Pihak tersebut akan memberikan preferensi pertama untuk bekerjasama dengan Pihak lain di bawah MSP ini, yang akan diabaikan apabila Pihak lain tersebut tidak dapat berpartisipasi dengan cara yang saling menguntungkan. Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Pasa l ini akan berlaku hanya pada perjanjian, program, dan proyek yang dihasilkan dari pelaksanaan MSP ini.
PASAL V PERJANJIAN ALIH MATERIAL
Seluruh aktivitas penelitian yang menggunakan bahan yang berasal dari negara salah satu Pihak, sedapat mungkin dilakukan di negara asal. Apabila bahan penelitian perlu dialihkan ke luar negara asal dari salah satu Pihak, pengalihan bahan penelitian tersebut dilakukan melalui Perjanjian Alih Material (PAM) yang disepakati oleh para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta kebijakan masing masing negara.
PASAL VI SUMBER DAYA GENETIKA DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
Para Pihak mengakui nilai Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional (SDGPT) dan mengakui hak-hak pemegang SDGPT untuk perlindungan efektif atas SDGPT terhadap penyalahgunaan dan penyelewengan para Pihak. Akses dan penggunaan SDGPT masing-masing Pihak dalam pe laksanaan Memorandum Saling Pengertian ini memerlukan persetujuan dan izin dari instansi berwenang terkait Pihak tersebut. Para Pihak harus menjamin bahwa komunitas lokal yang bersangkutan harus terlebih dahulu diinformasikan dan mendapatkan hasil dari keg iatan kerjasama yang menggunakan SDGPT tersebut. Ketika kegiatan kerjasama dan/atau kolaborasi di bawah Memorandum Saling Pengertian ini menggunakan SDGPT untuk tujuan komersial , Pihak yang mengatasnamakan masyarakat loka l yang bersangkutan , berhak
untuk hak kekayaan intelektual dengan pembagian keuntungan yang sesuai. 4. Keuntungan dari SOGPT bagi para pemegangnya termasuk pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang dihasilkan dari pemanfaatan SDGPT tersebut untuk kegiatan komersial dan industri. 5. Sarana hukum harus tersedia untuk memberikan ganti rugi bagi pemegang SOGPT dalam kasus apabila pembagian yang adi l dan seimbang dari manfaat sebagaimana diatur dalam ayat 4 tidak terjadi.
PASAL VII KERAHASIAAN
1. Setiap Pihak akan senantiasa melindungi kerahasiaan, ke rahasiaan dokumen, informasi, bahan dan/atau peralatan yang diterima atau disediakan oleh Pihak la1n selama periode pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan dokumen ini. 2. Kedua belah Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara para Pihak bahkan setelah berakhirnya MSP ini. 3. Atas permintaan dari salah satu Pihak, langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk menghindari pengalihan atau pengal ihan kembali dokumen, bahan informasi, dan/atau peralatan secara tidak sah. 4. Ketentuan Pasal ini tidak akan mengesampingkan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua belah Pihak.
PASAL VIII BADAN PELAKSANA
Untuk pelaksanaan MSP ini, para Pihak wajib menunjuk badan pe laksana berikut: 1. Untuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Biro Kerja Sarna Luar Negeri; 2. Untuk Kementerian Kesehatan Publik Republik Kuba ada lah Divisi Hubungan lnternasional.
PASAL IX PELAKSANAAN
Untuk pelaksanaan MSP ini , para Pihak akan mengembangkan dan menandatangani pengaturan , program, dan proyek yang meliputi detil berikut ini: 1. Jadwal dan Pembiayaan; 2. Pengaturan Keuangan ;
3. Sumber Daya Manusia dan Bahan; 4. Hal-hal lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian , program , dan proyek.
PASAL X PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Personil yang terlibat dalam MSP ini akan didanai atas dasar perjanjian antara para Pihak dan ketersediaan dana para Pihak; personil tersebut akan mengindahkan, menghormati, dan mematuhi hukum dan peratu ran negara tuan rumah dan menghindari aktivitas yang tidak sesua i dengan maksud dan tujuan MSP ini.
PASAL XI ALOKASI SUMBER DAYA
Para Pihak menerima bahwa biaya yc1ng berasal dari kerja sama di bawah MSP ini, akan didanai oleh peserta pelaksana kecuali ditentukan lain secara tertulis.
PASAL XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan di antara pada Pihak yang muncul dalam pelaksanaan MSP ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara para Pihak melalui saluran diplomatik.
PASAL XIII PERU BAHAN
Para Pihak dapat menmJau atau mengubah setiap bagian dari MSP ini dengan persetujuan bersama secara tertulis dan perubahan tersebut mulai berlaku sesuai tanggal yang ditentukan para Pihak serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL XIV MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatangan, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun , dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun melalui pemberitahuan tertulis , jika salah satu Pihak tidak memberitahukan Pihak yang lain secara tertulis mengenai . keinginannya untuk mengakhiri Memorandum ini en am bulan sebelum tanggal pengakhiran.
l I
!I I I
I I !
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP 1n1 dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain melalui jalur diplomatik, 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian dimaksud. 3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi validitas program atau . proyek yang sedang berjalan dan dibuat berdasarkan MSP ini sampai · selesainya program atau proyek tersebut kecuali disepakati lain oleh para Pihak.
PASALXV KETENTUAN UMUM
Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para Pihak yang timbul dari konvensi atau perjanjian internasional lainnya di mana Republik Indonesia dan Republik Kuba menjadi -Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh pemerintah masing-masing telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
-
Ditandatangani di . .'s)~0~.~~ pada tanggal ..~1 bulan . 1\11 ,of' Q. r> ~1 .. !.'H·.\,../,\ . ... tahun .. ....... ... .. , dalarn Bahasa Indonesia, Spanyol, dan !nggris, semua naskah memiliki ekuatan hukum sama.
..
... ..............
Jik ~
£erjadi perbedaan penafsiran Memorandum Saling Pengertian ini, !laskah Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Signed Prof. Dr. 'Nifa"F.,Moeloek Menteri Kesehatan
Signed
.
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACION MEDICA ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
y EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE LA REPUBLICA DE CUBA
I
I El Ministerio de Salud de Ia Republica de Indonesia y el Ministerio de Salud Publica de Ia Republica de Cuba, en lo sucesivo denominados "ias Partes";
li
I I TRATANDO de establecer cooperaci6n beneficiosas para ambas Partes en el campo !
RECONOCIENDO Ia necesidad de desarrollar Ia cooperaci6n en el campo de Ia salud entre las dos Partes;
de Ia salud; TOMANDO EN CUENTA Ia Carta de lntenci6n entre el Ministerio de Salud de Ia 1 Repul>lica de Indonesia y el Ministerio de Salud Publica de _Ia Republica de Cuba en materia de cooperaci6n sanitaria, firmada en Ia Ciudad de La Habana, Cuba, el 27 de diciembre del 2007; •
l i I
II
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
I
ARTiCULO I OBJETIVO
I I
l
El objetivo de este memoranda de entendimiento es desarrollar y fortalecer Ia i cooperaci6n entre las Partes en el campo de Ia salua er. conformidad con leyes y ! regulaciones de ambos paises. ARTICULO II AREAS DE COOPERACION
Se promovera cooperaci6n en las areas siguientes relac:onadas con Ia salud: 1. Desarroilo de Ia colaboraci6n medica y de Ia producci6n de medicament.os, incluidas las vacunas. 2. Salud materno-infantil y nutrici6n . 3. Enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluidas malaria, dengue, cancer y diabetes. 4. lnvestigaci6n conjunta y desarroilo de actividades en areas de laboratorio, investigaci6n bio farmaceutica , bio tecnologia y nano-tecnologia.
5. Desarrollo de recursos humanos y transferencia de conocim iento sobre administracion de salud, f inanzas en el campo de Ia salud y polftica de salud 6. Otras areas de cooperacion beneficiosas para ambas partes
ARTICULO Ill FORMAS DE COOPERACION
1. Las acciones conjuntas en el marco de este memorandum podrfan ser realizadas de las siguientes formas : a) lntercambio de informacion b) lntercambio de expertos y delegaciones c) Participacion de expertos en congresos y conferencias realizadas por una de las Partes; 2. Las formas de cooperaci6n en el marco de este memoranda de entendimiento se realizaran de acuerdo con las leyes nacionales de las Partes. 3. Los proyectos, programas y actividades que se desarrollen al amparo de este Memoranda de Entendimiento se implementaran mediante acuerdos especfficos , en los que se determinara el alcance, obligaciones, responsabilidades, formas de fi nanciamiento, entre otros aspectos relevantes y de particular interes para cada una de las partes.
ARTICULO IV DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1. Las Partes acuerdan que cua lquier propiedad intelectual que surja con Ia implementacion de este memoranda de entendimiento sera propiedad de ambas, estableciendose de igual forma en los acuerdos especfficos y: a) Gada Parte podra hacer uso de Ia propiedad intelectual con el fin de mantener, adaptar y mejorar dicha propiedad; b) En el caso de que Ia propiedad intelectual sea utilizada porIa Parte y/o institucion a nombre del Gobierno para propositos comerciales, Ia otra Parte podra obtener beneficia equitativo del mismo c) Gada Parte sera responsable de cualquier queja hecha por una tercera parte sobre Ia propiedad y legalidad del uso de los derechos de Ia propiedad intelectual introducidas por Ia Parte Ia implementacion de las anteriormente mencionada para activid ades de cooperacion de este Memoranda. 2. Si una de las Partes desea divulgar datos y I o informacion confidencial como resultado de las actividades de cooperacion futuras en virtud del presente Memoranda de Entendimiento a un tercero , Ia Parte reveladora debe obtener el consentimiento previa de Ia otra Parte antes de cualqu ier divulgacion.
I
- ·-----·----~ ------~-----·--·-------·J
3. Siempre que cualquiera de las Partes requiera Ia cooperaci6n de Ia otra parte fuera de Ia Republica de Indonesia y Ia Republica de Cuba para cualquier empresa comercial con uso de Ia propiedad intelectual que abarca el presente Memorando de Entendimiento, dicha Parte dara preferencia de cooperaci6n a Ia otra Parte en virtud del presente Memorando de Entendimiento, que sera objeto de renuncia, si Ia otra Parte no esta en condiciones de participar en forma mutuamente provechosa; 4. La protecci6n de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo dispuesto en el presente articulo se aplicara unicamente a los acuerdos, programas o proyectos que resulten de Ia aplicaci6n del presente Memoranda de Entendimiento.
ARTiCULO V ACUERDO DE TRANFERENCIA MATERIAL
1. Todas las actividades investigativas que hagan uso de materiales que deriven del pais de una de las partes seran realizadas en el pais de origen; 2. En el caso de que los materiales investigativos tengan que ser transferidos fuera del paises de origen de Ia otra Parte, Ia transferencia de tales sera realizada mediante un acuerdo de materiales investigativos por las Partes en transferencia de materiales (ATM) acordado concordancia con las leyes y regulaciones prevalecientes, asi como las politicas del pa is.
ARTiCULO VI RECURSOS GENETICOS Y CONOCIMIENTO TRADICIONAL
1. Las Partes reconoceran el valor de los recursos geneticos y conocimiento tradicional (RGCT) y reconocera los derechos de los propietarios de RGCT a Ia protecci6n efectiva sobre RGCT contra el mal uso de las Partes. 2. De acuerdo al Memoranda, cualquier acceso y uso de los RGCT requerira un consentimiento previo de la.s autoridades pertinentes de Ia Parte en cuesti6n . Las Partes garantizaran que las comunidades involucradas sean previamente informadas y tengan los resultados de las actividades de colaboraci6n de RGCT. 3. Cuando las actividades de cooperaci6n y/o colaboraci6n expresadas en este Memorando hagan uso de RGCT con prop6sitos comerciales, Ia Parte, a nombre de sus comunidades locales, estara integrada al derecho de propiedad intelectual , donde aplique, y asociada a Ia participaci6n de beneficios. 4. Los beneficios a los que tienen derechos las Partes incluyen Ia justa y equitativa participaci6n de beneficios que surjan del uso industrial o comercial de esos RGCT. 5. Se dispondra de medics legales para proporcionar remedios a los propietarios de RGCT en caso en que Ia justa y equitativa participaci6n de beneficios, tal como se expresa en el parrafo 4, no ocurra.
·---- --·--··---·-··---·-·- --------·---·---------------·1
II
I
!
I l
ARTiCULO VII CONFIDENGiALIDAD
I
I !
1. Gada Parte protegera el caracter confidencial ~; secreto de los documentos,l
informacion, material y/o equipo recibido o su:ninistrado por Ia otra Parte! durante el periodo de implementaci6n del Doct.:mento o cualquier otro arreglo! I hecha conforme a este Memoranda. i
I
2. Las Partes acuerdan que Ia disposici6n de este Articulo seguira siendoj 1 obligatorio entre las Partes despues de Ia terminacion de este Documento. 3. Previa instancia de cualquiera de las Partes, se tomaran las medidas necesarias para evitar Ia transferencia o retransferencia de cualquier documento, informacion, material y/o equipo no autorizado. 4. La disposicion de este Articulo no perjudicar'8 !as !eyes prevalecientes regulaciones de las Partes.
ARTiCULO VIII AGENCIA EJECUTIVA Las Partes desig11aran las siguientes age11cias ejecutivas para Ia ejecucion Memoranda de Entendimiento: 1. Por el Ministerio de Salud de Ia Republica de Indonesia, Ia Di'tisi6n de Cooperacion lnternacional
L:. Por el Ministeric de Salud Publica de Ia Repul'il!cc de Cuba, Ia Direccion de Relaciones I nternacionales
ARTiCULO IX EJECUCION Para Ia implementacion de este Memoranda de En:endimiento, las Partes llevaral"' a cabo arreglos, programas y proyectos que incluyen los siguientes detalles: 1. Programa y financiamiento 2. Arreglos financieros 3. Recursos humanos y materiales, y 4. Otros asuntos necesarios para llevgr a cabo los arreg;os, programa.s y proyectos.
ARTiCULO X LIMITACION DE ACTIVIDADES DE PERSONAL El personal involucrado en este Memomndo de Ent6:1dimiento sera financiado sobre Ia base de acuerdos entre las Partes y sobre ia disp":'nibllidad de fondos de las Partes; observara, respetara y cumplira las !eyes y regulaciones del pais anfitrion y evitara realizar cualquier actividad incompatible con los pro96sitos y objetivos cie este Memoranda de entendimiento.
ARTiCULO XI DISTRIBUCION DE RECURSOS
Las Partes aceptan que los gastos que se deriven de las actividades de cooperaci6n de conformidad con el presente Acuerdo de Cooperaci6n, seran sufragados por el propio participante que Ia ejecute, salvo disposici6n en contra rio por escrito.
ARTiCULO XII ACUERDO SOBRE DISPUTAS
Cualquier disputa que surja entre las Partes en el cumplimiento del Memoranda de entendimiento sera resuelta de forma amistosa mediante consultas y negociaciones entre las Partes a traves de Ia via diplomatica.
ARTiCULO XIII ENMIENDA
Las Partes revisaran y enmendaran cualquier parte del Memoranda de Entendimiento mediante consenso mutuo por escrito y esas enmiendas entraran en vigor en fecha determinada por las Partes y seran parte integral de este Memoranda de Entendimiento.
ARTiCULO XIV ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION
1. El Memoranda de entendimiento entrara en vigor a partir de Ia fecha de su firma, con una vigencia de un periodo de 5 (cinco) alios, pudiendo prorrogarse automaticamente por un periodo de otros 2 (dos) alios; si cualquiera de las Partes no comu nica a Ia otra por escrito su interes de dar por terminado el presente Memorandum con seis meses de antelaci6n a Ia fecha de vencimiento. 2. Cualquiera de las Partes podra denunciar el presente Memoranda de Entendimiento mediante notificaci6n escrita a Ia otra Parte por Ia via diplomatica, 3 (tres) meses antes de Ia fecha de terminaci6n prevista; 3. La terminaci6n del presente Memoranda de Entendimiento no afectara a Ia validez de cualquier programa o proyecto en curso realizado en virtud del presente Memoranda de Entendimiento hasta Ia finalizaci6n de dicho programa o proyecto, salvo que las Partes decidan otra cosa. ARTiCULO XV DISPOSICIONES GENERALES
Este Memoranda de Entendimiento no afectara los derechos y obligaciones de las partes que resultan de otros tratados o convenciones internacionales de los que las Republicas de Indonesia y Cuba forman parte.
Los abajo firmantes debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman este Memorando de entendimiento, Dado en duplicado a los c2j dias del mes de ~o..yo del ano ~(0 \~ indonesio, espanol e ingles, teniendo todos los textos Ia m1sma validez. En caso de divergencia en Ia interpretacion de este Memorando de Entendimiento, prevalecera Ia versi0n en ingles.
POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Signed Prof. Dr. 1\Jila F ..Moeloe~ Ministra de Salud
Signed
REPUBUK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF THE REPUBLIC OF CUBA ON HEALTH COOPERATION
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Public Health of the Republic of Cuba herein after referred to as the "Parties"; RECOGNIZING the need to develop cooperation in the field of health between the two countries; INTENDING to establish cooperation between the Parties in the field of health between the Parties under mutually beneficial terms; TAKING INTO ACCOUNT to The Letter of Intent between The Ministry of Health of The Republic of Indonesia and The Ministry of Public Health of The Republic of Cuba on Health Cooperation signed in City of Havana, Cuba, on December 27, 2007;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING AS FOLLOWS:
ARTICLE I OBJECTIVE
The Objective of this Memorandum of Understanding is to develop and strengthen cooperation between the Parties in the field of health, pursuant to the prevailing laws and regu lations in their respective countries.
ARTICLE II AREAS OF COOPERATION
The Parties shall promote the cooperation in the following health related areas: 1. Development of medical cooperation and drugs production cooperation includillg vaccines; 2. Mother and Child Health and Nutrition;
3. Communicable and non-communicable diseases including malaria, dengue, cancer and diabetes; 4. Joint Research and development in health related areas including laboratory, biopharmaceutical research , bio-technology and nano-technology; 5. Human resources development and transfer of knowledge including health care management, health finance and health policy; 6. Other areas of cooperation as mutually agreed by the Parties.
ARTICLE Ill FORMS OF COOPERATION
1.
Joint activity in the framework of this Memorandum of Understanding can be conducted in the following forms: a) Exchange of information; b) Exchange of experts and delegations; c) Participation of experts in congresses and research co nferences held by one of the Parties.
2.
All forms of cooperation in the framework of this Memorandum of Understanding shall be conducted in accordance with the national laws of the Parties.
3.
Projects, programs, and activities developed under this MoU will be implemented through specific agreements determining the scope, obligations and responsibilities , forms of financing , among other relevant aspects and of particular concern of each Party. ARTICLE IV INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned as well as in the specific agreements: a) Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property; b) in the event the intellectual property is used by the Party and/or institution on behalf of the Government for commercial purposes the other Party shall be entitled to obtain equitable benefit; c) Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of the cooperation activities under this MoU ; 2.
If either the Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the future cooperation activities under this MoU to any th ird parties, the disclosing party must obtain prior consent from other party before any disclosure can be made.
3.
4.
Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Republic of Indonesia and the Republic of Cuba for any commercial undertaking resulted from intellectual property covered by this MoU , this Party will give first preference to cooperation to the other Party under this MoU, which will be waived, if other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner; The protection of intellectual property rights as provided in this Article shall apply only to agreements, programs and projects resulting from the implementation of this MoU.
iI
I.
ARTICLE V MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
1. All research activities using materials originating from the country of either Party, to the fullest extent possible, shall be done in the country of origin; 2. In the event that the research materials are required to be transferred outside the country of origin of either Party, the transfer of such research materials shall be conducted through Material Transfer Agreement (MTA) agreed by the Parties in accordance with the prevailing laws and regulations as well as policies of the respective country.
ARTICLE VI GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1.
The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (GRTK) and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misappropriation of the Parties.
2.
Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permitted from the relevant authorities of the Party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall be prior informed and have the results of the cooperative activities using such GRTK.
3.
When the coope:-ative and/or collaborate activities under this Memorandum of Understanding use GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned , shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing.
l
I
I II
I. I
II I
4.
The benefits of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of such GRTK.
5.
Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTK in cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in paragraph 4 has not occurred.
ARTICLE VII CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to protect the confidentiality and secrecy of documents, information, material and/or equipment received from or supplied by the other Party during the period of the implementation of this MoU or any other arrangements made pursuant to this document.
2.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
3.
Upon request of either Party, the necessary measures shall be taken to avoid the transfer or retransfer any unauthorized document, information material and/or equipment.
4.
The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
ARTICLE VIII EXECUTING AGENCY
The Parties shall designate the following executing agencies for the implementation of this MoU: 1. For the Ministry of Health of the Republic of Indonesia is the Bureau of Internationa 1.Cooperation; 2. For the Ministry of Public Health of the Republic of Cuba is the Division of International Relations.
ARTICLE IX IMPLEMENTATION
For the implementation of this MoU , the Parties shall develop and conclude arrangements, programs and projects which include the following detail: 1. Schedule and Financing; 2. Financial Armngement; 3. Human and Material Resources; and 4. Other necessary matters for the implementation of the arrangements, programs and projects.
ARTICLE X LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES The personnel involved in this MoU will be funded on the basis of agreements between the Parties and the availability of funding from Parties; th is personnel will observe, respect and abide the laws and regulations of the host country and avoid performing any activity incompatible with the purposes and objectives of this MoU.
ARTICLE XI ALLOCATION OF RESOURCES The Parties accept that expenses derived from cooperation under the present MoU, will be funded by the implementing participant unless otherwise provided in writing.
ARTICLE XII SETTLEMENT ON DISPUTES Any disputes between the Parties arising in the implementation of this MoU shall be solved amicably through consultations and negotiations between the Parties through diplomatic channels .
ARTICLE XIII AMENDMENT The Parties may review or amend any part of this MoU by mutual consent in writing and such amendments shall come into force on such date as determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding. ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 1.
The Memorandum of Understanding shall come into effect upon the date of its signing, shall be in force for a period of 5 (five) years, and may be extended for another 2 (two) years through written notification, if either party do not notify the other in writing the interest to terminate this Memorandum six months before the expiration date.
2.
Either Party may terminate this MoU by giving written notification to the other Party through diplomatic channel, 3 (three) months prior to the intended date of termination.
3. The termination of this MoU shall not affect the validity of any on-going prog ram or project made under this MoU until the completion of such program or project unless otherwise decided by the Parties.
1 ARTICLE XV GENERAL PROVISIONS
I I
i
This Memorandum of Understanding shall not affect the rights and obligation · of the Parties resulting from other international treaties or conventions t : which the Republic of Indonesia and the Republic of Cuba are parties.
I II
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned be::1g duly authorized thereto by thei r respective Governments, have sign~<J this Memorandum o Understanding.
i
0.:~.~-~~..................
P.:4.~day
~~
Done in duplicate at .. on the of ... .. __! in the year d.P. in the Indonesian. Spanish, and English languages, ail! texts being equally authentic. !.
11 .
!I
In case of any divergences on the interpretaton of this Memorandum of! Understanding , the English text shall prevail.
I
FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPU.BLIC OF INDONESIA
Signed Prof. Dr. Nila F. Moeloek Minister of Health
Signed . Morales\~a f Public Health
