MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN THE FRED HOLLOWS FOUNDATION TENTANG PENANGGULANGAN GANGGUAN PENGLIHATAN DAN KEBUTAAN
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMENKES", dan THE FRED HOLLOWS FOUNDATION, selanjutnya disebut "FHF", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak"; MENGINGAT bahwa FHF adalah lembaga internasional non-pemerintah yang bersifat non
sektarian, non-politik dan nir-laba; yang berkedudukan di Australia dan bekerja untuk mengeliminasi kebutaan. MENGAKUI kerja sama para pihak yang bermanfaat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian tentang Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan yang ditandatangani di Jakarta tanggal 24 Juli 2012 yang telah berakhir tanggal 24 Juli 2015.
BERKEINGINAN untuk melanjutkan kerja sama antara Para Pihak dalam pengembangan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia. SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; TELAH MENCAPAI suatu kesepakatan sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk menyediakan suatu kerangka hukum bagi Para Pihak dalam memperkuat dan melaksanakan upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak sepakat melaksanakan program-program untuk: 1. Penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan pada anak sekolah SD - SMP; 2. Penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan yang disebabkan katarak dan kelainan refraksi.
PASAL 3 WILAYAH KERJA
1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama pada wilayah kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Setiap perubahan wilayah kerja lainnya wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.
PASAL4 MITRAKERJA
Untuk pelaksanaan MSP ini: (1 ). KEMENKES menunjuk Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (selanjutnya disebut "P2PTM") sebagai pihak pelaksana. (2). FHF menunjuk Perwakilan FHF di Indonesia (selanjutnya disebut FHF Indonesia) sebagai pihak pelaksana. (3). Di bawah koordinasi KEMENK~S. FHF dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dibawah MSP ini.
PASAL 5 ARAHAN PROGRAM
(1 ). Pelaksanaan program kerja sama sebagaimana yang disepakati dalam MSP ini akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Arahan Program yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MSP ini. (2). Arahan program sebagaimana disebut dalam ayat (1) wajib memuat hal-hal tentang rincian program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, strategi kesinambungan program, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup.
(3). Semua program yang akan dilaksanakan di bawah MSP ini wajib sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis KEMENKES. (4). Rincian program wajib dirumuskan dalam Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL 6 RENCANA KEGIATAN
(1 ). FHF wajib menyusun dan menyampaikan Rencana lnduk Kegiatan secara tertulis yang memuat keseluruhan program atau kegiatan selama tiga tahun kepada KEMENKES untuk mendapat persetujuan. (2). FHF dengan difasilitasi KEMENKES, wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang memuat seluruh kegiatan selama setahun. (3). Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah sebelum disahkan oleh KEMENKES. (4). Rencana lnduk Kegiatan dan Rencana Kegiatan Tahunan wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Para Pihak.
PASAL7 KEWAJIBAN
1. KEMENKES wajib: a. Mengkoordinasikan program dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan bersama FHF dengan unit kerja terkait di bawah KEMENKES dan pemerintah daerah di wilayah kerja sama; b. Memfasilitasi FHF dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, serta ijin keluar dan/atau ijin masuk kembali ke Indonesia bagi tenaga ahli asing sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. c. Memfasilitasi FHF dalam pengurusan cukai dan pajak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah Indonesia terkait.
2. FHF Indonesia wajib: a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini.
c. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap perubahan tenaga ahli asing wajib disetujui oleh Para Pihak secara tertulis. d. Mengutamakan penggunaan produk-produk buatan lokal bagi semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan program, bila hal tersebut tidak mengurangi kualitas .kegiatan dan sesuai dengan standar yang berlaku. e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan program dan meningkatkan kapasitas pelaksanaan program. f.
Membatasi jumlah tenaga ahli asing dalam struktur manajemen, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
g. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia. h. Mensyaratkan semua tenaga ahli asing FHF Indonesia mengikuti orientasi yang dilakukan oleh KEMENKES. i.
Mensyaratkan semua tenaga ahli asing FHF Indonesia untuk memenuhi ketentuan keimigrasian di bidang perijinan dan pengawasan orang asing.
j.
Menjaga citra baik Indonesia di mata masyarakat lnternasional dan tidak mempublikasikan segala bentuk informasi negatif yang merusak nama baik Indonesia
k. Berkoordinasi dengan KEMENKES atas segala bentuk publikasi tentang Indonesia yang diprakarsai oleh FHF Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri I.
Mencantumkan logo KEMENKES dan FHF Indonesia secara proporsional pada setiap pengumuman program, laporan tahunan dan seluruh jenis publikasi lainnya
m. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis sesuai dengan prosedur keuangan FHF untuk biaya orientasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMENKES bersama-sama dengan instansi terkait. n. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMENKES dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait lainnya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. o. Menyampaikan laporan perkembangan per tiga bulan/ triwulan dan laporan tahunan kepada KEMENKES melalui Direktorat P2PTM, serta laporan tambahan bila diperlukan.
PASAL 8 BATASAN AKTIFITAS FHF INDONESIA DAN STAFNYA
(1 ). FHF Indonesia menjamin bahwa semua kegiatan dan staf yang bertugas dalam status kedinasan berdasarkan MSP ini wajib: a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republk Indonesia. b. Sejalan dengan kepentingan Nasional Indonesia. c. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis apapun. d. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat lokal. e. Tidak melakukan/terlibat dalam kegiatan kriminal apapun f. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun. g. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun. h. Tidak terlibat dalam penyebaran agama apapun, dan/atau aliran kepercayaan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan beragama. i. Tidak melakukan aksi penggalangan dana dari individu maupun organisasi di lndo~esia
untuk mendukung program dan kegiatannya.
j. Tidak menggunakan fasilitas Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Oaerah untuk kegiatan selain yang disetujui oleh MSP ini. k. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik. I. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang disetujui oleh MSP ini.
(2). Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan izin FHF Indonesia dan stafnya serta tindakan-tindakan lain yang ditentukan oleh hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PASAL 9 STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERI PENDUKUNG
(1 ). Semua perlengkapan dan materi pendukung program yang diadakan/dibeli oleh FHF dalam rangka pelaksanaan program wajib hanya digunakan semata-mata demi kepentingan pelaksanaan program. (2). Apabila sebelum berakhirnya program terjadi perubahan pemanfaatan dan penghapusan atas perlengkapan dan materi pendukung, maka FHF wajib mengkonsultasikan terlebih _dahulu dengan KEMENKES.
(3). Setelah berakhirnya program, penyelesaian perlengkapan dan materi pendukung wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama-sama oleh Para Pihak. (4). Apabila perlengkapan dan materi pendukung kecuali yang didonasikan resmi dan disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetap menjadi milik FHF dan FHF bebas menentukan kemana akan dialihkan dan digunakan selama dan setelah program berakhir. (5). Apabila perlengkapan dan materi pendukung seperti yang disebutkan dalam ayat 1 sampai 3 akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain baik sebelum atau setelah masa kegiatan program berakhir, · maka serah terima perlengkapan dan materi pendukung dimaksud, dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PASAL10 PEMBIAYAAN
Untuk melaksanakan program di bawah MSP ini, FHF akan menyediakan dana sebesar USD 1,024,925 untuk proyek Seeing is Believing, dan AUD 500,000 untuk proyek Vision for the Indonesian People selama masa berlaku MSP dengan ketentuan paling banyak 30% untuk operasional dan paling sedikit 70% untuk pelaksanaan program.
PASAL11 TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING
(1) Tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga mengacu kepada ketentuan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Rl. (2) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan atau surat berharga paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dan ditandatangani Para Pihak. (3) Rekonsiliasi hibah dalam bentuk barang dan jasa dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Para Pihak. (4) Rencana Kerja Tahunan dan perubahannya menjadi dasar dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima. (5) KEMENKES berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan c.q Direktorat Pinjaman dan Hibah serta Direktorat Evaluasi,
Akuntansi dan Setelmen,
pengelolaan hibah oleh FHF.
guna penyelesaian
lebih
lanjut administrasi
PASAL12 DOMISILI
(1}. a. KEMENKES berdomisili di Jalan Percetakan Negara Nomor 29, Jakarta Pusat, 10560 b. FHF Indonesia berdomisili di Kompleks Pertokoan Griya Ellen lndah Jl. Adi Sucipto No. 15, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Lombok Barat, NTB Telepon: (+62 370) 6173068. (2). Dalam hal terjadi perubahan domisili, masing-masing Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
PASAL13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perselisihan/perbedaan terhadap penafsiran dan/atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi di antara Para Pihak.
PASAL14 PERU BAHAN
(1 ). MSP ini dapat diu bah setiap saat melalui persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. (2). Perubahan yang dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL15 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1 ). MSP ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (2). MSP ini dapat diakhiri setiap saat oleh salah satu pihak dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud. (3). Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan. FHF wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal pengakhiran, kecuali Para Pihak menentukan lain.
(4). Para Pihak setuju untuk memperpanjang MSP sesuai dengan persyaratan yang sama sebagaimana diatur dalam MSP ini atau untuk menegosiasikan kembali isinya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT rangkap dua di Jakarta pada tanggal .30 bulan Marel-t Tahun 2017, masingmasing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Indonesia yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK THE FRED HOLLOWS FOUNDATION
Signed
Signed
dr. Lily S. Sulistyowati, MM
Dr.. Phuc Huynh Tan
Direktur P2PTM
Direktur Regional -Asia Timur
Kementerian Kesehatan Rl
~~~~~,
ARAHAN PROGRAM A. LATAR BELAKANG
The Fred Hollows Foundation (FHF) adalah lembaga lnternasional non-pemerintah yang bersifat non-sektarian, non-politik dan nir-laba; yang berkedudukan di Sydney Australia didirikan pada September 1992, dan menyandang nama seorang pahlawan Australia yang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas kesehatan mata bagi orang-orang di negara-negara berkembang, dan untuk Pribumi Australia. FHF bertujuan untuk pelayanan kesehatan mata masyarakat dan pencegahan kebutaan. FHF sebelumnya telah bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Rl tahun 2012 - 2014 di 2 Provinsi yaitu di Sulawesi Selatan dan Bengkulu serta tahun 2014 - 2015 di Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan untuk membantu pemerintah Indonesia khususnya masyarakat di 3 wilayah tersebut di atas, dalam rangka penanggulangan kebutaan . Sekarang FHF sedang mempersiapkan rencana kerja sama lanjutan dengan Kemenkes Rl melalui Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular untuk periode 2017-2020 dengan lokasi fokus Program di Provinsi Nusa Tenggara Barat. B. PROGRAM
I. Fokus Program : Fokus utama kerja sama antara Kemenkes dan FHF adalah untuk membangun kerja sama diantara Para Pihak guna memperkuat dan melaksanakan program penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan. II. Ruang lingkup program : Program Seeing is Believing (SiB). FHF memfasilitasi : 1. a. Deteksi dini dan rujukan kasus kelainan refraksi di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). b. Penguatan promosi melalui pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan penguatan informasi kesehatan sekolah melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS) c. Penguatan tindak lanjut hasil deteksi dini kelainan refraksi. d. Pengawasan dan Evaluasi terkait pengumpulan dan analisis data gangguan penglihatan dan kebutaan . 2.
Program Vision for the Indonesian People (VIP). FHF memfasilitasi : a. Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan) dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinkes Kabupaten, Puskesmas, Kader b. Penyediaan bahan habis pakai dan Peralatan medis dasar sesuai kebutuhan, setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan KEMENKES c. Penguatan sistem informasi pelaporan d. Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan melalui upaya promotif (advokasi, sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan media KIE) dan preventif
C. MANAJEMEN 1. Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) a. FHF Indonesia bersama Mitra Kerja sama (selanjutnya disebut "Dit. P2PTM") menyiapkan Rencana lnduk Kegiatan (Rencana Kegiatan Tiga Tahun) sebagai rujukan dalam rangka pelaksanaan program yang memuat: 1) Pendahuluan; 2) Tujuan; 3) Sasaran; 4) Hasil yang diharapkan; 5) Kegiatan; 6) Tenaga Ke~affenaga Ahli; 7) Lokasi dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; 8) Rincian Pembiayaan; 9) Strategi kesinambungan program; dan 10) Penutup. b. Rencana lnduk Kegiatan ditandatangani oleh FHF Indonesia dan Dit. P2PTM. c. Rencana lnduk Kegiatan dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan, dan disampaikan kepada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja.
2. Rencana Kegiatan Tahunan a. FHF Indonesia menyiapkan Rencana Kegiatan Tahunan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program di masing-masing wilayah kerja, yang memuat: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Pendahuluan; Tujuan; Sasaran; Hasil yang diharapkan; Kegiatan; Tenaga Ke~affenaga Ahli; Peran serta Pihak Ketiga; Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat; Rincian Pembiayaan; Jadwal Pelaksanaan Program; dan Penutup
b. Rencana Kegiatan Tahunan dikonsultasikan oleh FHF Indonesia kepada Pemerintah Daerah, difasilitasi oleh Dit. P2PTM.
c. Rencana Kegiatan Tahunan ditandatangani oleh FHF Indonesia dan Pemerintah Daerahl serta diketahui oleh pemerintah Provinsi dan Dit. P2PTM. d. Rencana Kegiatan Tahunan dijadikan rujukan bagi FHF Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah kerja.
3. Pembiayaan
Pembiayaan pelaksanaan program kerja sama ini bersumber dari anggaran FHF yang diperkirakan sebesar Rp. 18.439.828.193,39 ( Delapan betas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah ) dan dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan perkembangan program selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut: a. Program Seeing is Believing (SiB) : USD 110241925 atau sekitar Rp. 13.415.069.883142 untuk Kabupaten Lombok Tengahl Kabupaten Lombok Baratl Kabupaten Lombok Tim uri Kota Mataraml Kabupaten Sumbawa Barat b. Program Vision for the Indonesian People (VIP) : AUD 500 1000 atau sekitar Rp. 5.024.758.309 197 untuk Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram I
I
Rincian pembiayaan wajib disusun dalam Rencana Anggaran dan Belanja dan dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan KEMENKES
4. Lokasi
Lokasi pelaksanaan program FHF meliputi Provinsi: Provinsi Nusa Tenggara Baratl dan 5 Kabupaten/Kotal yaitu : 1) Kabupaten Lombok Tengah 2) Kabupaten Lombok Barat 3) Kabupaten Lombok Timur 4) Kota Mataram 5) Kabupaten Sumbawa Barat Setiap perubahan lokasi pelaksanaan program wajib dikonsultasikan dan disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak D. PELAKSANAAN
I.
Tingkat Pusat
1. Kemenkes melalui Dit. P2PTM memfasilitasi dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja samal baik di tingkat pusat maupun daerah. 2. Kemenkes melalui Dit. P2PTM menyebarluaskan informasi mengenai program kerja sama kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja.
3. Kemenkes melalui Dit. P2PTM bersama dengan instansi terkait tingkat pusat memfasilitasi pengurusan penempatan dan perpanjangan izin kerja tenaga ahli asing FHF di tingkat pusat. 4. Kemenkes melalui Dit. P2PTM memfasilitasi dan membina Pemerintah Oaerah di wilayah kerja dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan. 5. Kemenkes mengkoordinasikan Tim Koordinasi Pusat yang terdiri dari inter kementerian untuk mengefektifkan pelaksanaan MSP. 6. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan kerja sama. 7. Dit. P2PTM dengan memperhatikan masukan dari Tim Koordinasi Pusat menyampaikan laporan kegiatan tahunan FHF melalui Biro Kerja Sarna Luar Negeri (BKSLN) kepada instansi/lembaga terkait.
II. Tingkat Provinsi
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bertanggungjawab dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kerja sama dengan FHF Indonesia di daerahnya dan melaporkan kepada Gubernur. 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi memfasilitasi Pemerintah Oaerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja FHF Indonesia dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.
Ill. Peran serta Pihak Ketiga 1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, FHF dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan yang berbadan hukum dan secara sah terdaftar di Pemerintah Pusat dan Daerah. 2. FHF memberitahukan kepada Pemerintah Daerah tentang peran serta pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama. E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. FHF, Dit. P2PTM, dan Pemerintah Daerah menyepakati program/kegiatan dan lokasi yang akan dipilih untuk dipantau dan di evaluasi. 2. Tim Koordinasi Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan FHF dua kali selama periode MSP atau sesuai kebutuhan dan kesepakatan yang akan ditentukan selanjutnya pada lokasi program/kegiatan yang telah disepakati atas beban biaya FHF. 3. Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan kerja sama pada lokasi program/kegiatan, sesuai kebutuhan atas beban biaya APBN, dan dapat berkoordinasi dengan FHF. 4. Apabila diperlukan, FHF dapat mengundang perorangan atau lembaga independen untuk melakukan pemantauan, dan dilaporkan ke Dit. P2PTM. 5. Tim Koordinasi ·Pusat yang melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, memberikan rekomendasi kepada FHF. 6. Hasil evaluasi akhir dan Rapat Tim Koordinasi Pusat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memperpanjang MSP.
F. PELAPORAN DAN PUBLIKASI
I.
PELAPORAN 1. FHF menyusun dan menyampaikan Laporan Triwulan dan Tahunan kepada Dit. P2PTM dengan tembusan ke pemerintah daerah. 2. Laporan triwulan memuat ringkasan kegiatan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor . 180 tahun 2012 tentang laporan pelaksanaan kegiatan. 3. Materi Laporan triwulan dan Laporan Tahunan, memuat a. Pendahuluan; b. Tujuan; c. Sasaran; d. Keluaran/Hasil yang dicapai; e. Lokasi Pelaksanaan dan Kelompok Penerima manfaat; f. Kegiatan yang telah dilaksanakan; g. Tenaga Kerja/Tenaga Ahli yang digunakan; h. Peran serta Pihak Ketiga; i. Pembiayaan; j. Permasalahan dan Upaya Pemecahannya; k. Penutup 4. Apabila diperlukan, Dit. P2PTM dapat meminta laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada FHF
II.
PUBLIKASI 1. FHF melakukan koordinasi dengan Dit. P2PTM mengenai publikasi di bawah ruang lingkup kerja sama sebagaimana diatur dalam MSP. 2. FHF bersama-sama dengan Dit. P2PTM, serta Pemerintah Daerah dapat melakukan publikasi bersama tentang hasil pelaksanaan program kerja sama.
G. PENUTUP Arahan Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan FHF.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FRED HOLLOWS FOUNDATION CONCERNING PREVENTION OF VISION IMPAIRMENT AND BLINDNESS
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "KEMENKES", and THE FRED HOLLOWS FOUNDATION, hereinafter referred to as "FHF", hereinafter collectively referred to as "The Parties"; CONSIDERING that FHF is a non-governmental international organisation that is nonsectarian, non-political, and non-profit; based in Australia and works to eliminate blindness. RECOGNIZING the beneficial cooperation between The Parties under a Memorandum of Understanding on Management of Vision Impairment and Blindness signed in Jakarta on 24 July 2012 and ended on 24 July 2015. DESIRING to continue the cooperation between The Parties in development of efforts to prevent vision impairment and blindness in Indonesia. PURSUANT to laws and regulations applicable in Indonesia; HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1 THE PURPOSE OF COOPERATION
The purpose of this Memorandum of Understanding (MOU) is to provide a legal framework for The Parties in strengthening and implementing efforts to manage vision impairment and blindness in Indonesia.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties agreed to implement programs for: 1. Prevention of vision impairment and blindness among Primary and Junior High School pupils; 2. Prevention of vision impairment and blindness caused by cataract and refractive error.
ARTICLE 3 LOCATION OF WORK
1. The Parties agreed to implement the cooperation in the Province of West Nusa Tenggara as their working area. 2. Any changes to the specified location shall be made in consultation with and jointly agreed in written by The Parties.
ARTICLE4 IMPLEMENTING PARTNERS
To implement this MOU: (1 ). KEMENKES designates the Directorate of Prevention and Control of Non-Communicable Diseases (hereinafter referred to as "P2PTM") as the executive party. (2). FHF designates FHF Representative in Indonesia (hereinafter referred to as FHF Indonesia) as the executive party. (3). Under the coordination of KEMENKES, FHF may cooperate with third parties in implementing activities under this MOU.
ARTICLE 5 PROGRAM DIRECTION
(1). The implementation of the cooperation program as agreed in this MOU shall be further elaborated in a Program Direction, which is inseparable from this MOU. (2). The Program Direction referred to in clause (1) shall contain details of program, scope of program, financing of program, location of program, mechanism of implementation, program sustainability strategy, monitoring and evaluation, reporting and publication as well as conclusion.
(3). All programs to be undertaken under this MOU shall be in line with the National Mid Term Development Plan, and he Strategic Plan of KEMENKES. (4). Details of programs shall be formulated in a Master Plan of Activities and Annual Activity/Work Plan.
ARTICLE 6 ACTIVITY/WORK PLAN
(1). FHF shall prepare and submit Activity Master Plan in writing, which contains overall information on programs or three year activities to KEMENKES for approval/endorsement. (2). Facilitated by KEMENKES, FHF shall coordinate and consult with the Provincial Government to formulate Annual Activity Plan, which contains all activities in a year. (3). The Annual Activity/Work plan shall be approved/endorsed in written by the Sub-National Government prior to being enacted/approved/endorsed by KEMENKES. (4). The Master Plan and Annual Plan shall be endorsed/approved in writing by The Parties.
ARTICLE 7 RESPONSIBILITIES
1. KEMENKES shall: a. coordinate program and activity plans to be implemented jointly by FHF with relevant working units under KEMENKES and Sub-National Government at working location; b. facilitate FHF to prepare visas, work permit, residence permit, and exit from/re-entry permit to Indonesia for foreign experts, pursuant to applicable laws and regulations of Indonesia. c. facilitate FHF to manage duties and taxes, pursuant to prevailing laws and regulations in Indonesia. d. monitor and evaluate implementation of the program specified within the MOU, jointly with other relevant Indonesian institutions.
2. FHF Indonesia shall: a. abide by the prevailing laws and regulations in Indonesia. b. implement/execute programs agreed under this MOU.
c. provide finance, equipment and facilities necessary for program implementation/execution, and provide foreign experts whose expertise is not available in Indonesia for transfer of knowledge, and technology to local personnel and communities, pursuant to prevailing laws and regulations in Indonesia. Any change of foreign experts is subject to written approval of The Parties. d. prioritize locally made products for all equipment and materials used for the implementation of program, if they do not diminish the quality of activities and if they are in line with applicable standards. e. provide support in terms of · training and technical support implementation/execution and for improvement of capacity implementation/execution. f.
for in
program program
limit the number of foreign experts included in management structure to a maximum of 3 (three) persons.
g. Establish a representative office in Indonesia. h. require all foreign experts of FHF Indonesia to participate in an orientation conducted by KEMENKES. i.
require all foreign experts of FHF Indonesia to meet all provisions of immigration regulations at the division of foreigner permits and control.
j.
maintain good image of Indonesia before the international community and not publish any forms of negative information which can harm good image of Indonesia.
k. coordinate with KEMENKES any form of publication on Indonesia, initiated by FHF Indonesia, both in Indonesia and in other countries.
I.
proportionally include the logo of KEMENKES and FHF Indonesia on each program announcement, annual report and all other types of publication.
m. be accountable in writing for all expenditure made in line with FHF financial procedures for orientation, monitoring and evaluation of activities to be carried out jointly by KEMENKES and other relevant institutions. n. consult and coordinate with KEMENKES and Sub-National Government and other relevant organisations to ensure unhindered implementation of the program. o. submit progress report every three months/quarterly and annual report to KEMENKES through the Directorate of P2PTM, and additional any reports where necessary.
ARTICLE 8 LIMITATIONS ON ACTIVITIES OF FHF INDONESIA AND ITS STAFF (1 ). FHF Indonesia guarantees that all activities and staff working officially under this MOU shall: a. attend to, respect and abide by the laws and regulations as well as policies of the Government of the Republic of Indonesia. b. act in line with the National interest of Indonesia. c . respect the integrity, political freedom and sovereignty of the republic of Indonesia and not support any separatist movements. d. respect the practice, tradition, culture, customs, religion, and beliefs of local communities. e . not commit/take part in any criminal acts.
f. not take part in any intelligence/clandestine activities. g. not take part in any political and commercial activities. h. not take part in the spread of any religion, and/or beliefs which can destabilize religious life.
i. not perform any actions to raise funds from individuals and from organizations in Indonesia for support of its programs and activities.
j . not use Government and Sub-National Government facilities for activities other than those specified and endorsed/approved by this MOU. k. not perform activities that would disrupt diplomatic relations. I. not perform activities other that those endorsed/approved by this MOU.
(2). Violation against the above provisions may result in revocation of permits for FHF Indonesia and its staff and other actions specified by prevailing Indonesian laws and regulations.
ARTICLE 9 STATUS OF EQUIPMENT AND SUPPORTING MATERIAL (1 ). All
equipment
and
supporting
of this implementation im pie mentation/execution.
material
program
procured/purchased
shall
be
used
by
solely
FHF
for
the
for
program
(2). If prior to the end of the program, changes occur in the use of equipment and supporting material, FHF shall consult KEMENKES in advance.
(3). After the end of the program, settlement of equipment and supporting materials shall be jointly approved by The Parties through consultation. (4). Should it be the case that the equipment and supporting materials, except those officially donated as approved by The Parties, remain the property of FHF, FHF remains free to determine where to transfer and utilize them during and after the project ends. (5). If the ownership of equipment and supporting material referred to in clause 1 through 3 is to be transferred to other parties prior to or after the end of program activities, the handover of the equipment and supporting material in question shall be set forth in an Official Report of Handover (Berita Acara Serah Terima) that is in line with applicable laws and regulations.
ARTICLE 10 FINANCING To implement the program under this MOU, FHF shall provide funds amounting to USD 1,024,925 for Seeing is Believing project, and AUD 500,000 for Vision for the Indonesian People project during the period of this MOU, under the condition that a maximum of 30% of the
funds
is
used
for
operational
purposes
and
at
least
70%
for
program
implementation/execution.
ARTICLE 11 MANAGEMENT MECHANISM OF DIRECT GRANT BY INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
(1) The management mechanism of direct grants in the form of money, goods, service and/or securities shall refer to provisions stipulated by the Regulations of the Minister of Health of the Republic of 1!1donesia. (2) Reconciliation of grants in the form of money, goods, service and/or securities shall be performed at least once every three months and shall be signed by The Parties. (3) Reconciliation of grants in the form of goods and service shall be incorporated in an Official Report of Handover (Berita Acara Serah Terima) and shall be signed by The Parties. (4) Annual Activity/Work Plan and its changes shall serve as the basis for the preparation of the Official Report of Handover (Berita Acara Serah Terima). (5) KEMENKES shall consult with the Directorate General of Financial Management and Risk of the Ministry of Finance c .q Directorate of Loans and Grants as well as Directorate of
Evaluation, Accounting, and Settlement for further settlement of the administration of grant management by FHF.
ARTICLE 12 DOMICILE
(1 ). a. KEMENKES domicile is at Ja/an Percetakan Negara Nomor 29, Jakarta Pusat, 10560 b. FHF Indonesia domicile is at Kompleks Pertokoan Griya Ellen lndah Jl. Adi Sucipto No. 15, Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Lombok Barat, NTB Telephone: (+62 370) 6173068. (2). In the case of change of domicile, each Party shall inform the other Party in written.
ARTICLE 13 SETTLEMENT OF DIFFERENCES
Any disputes/differences of interpretation and/or implementation of this MOU shall be settled amicably through consultation and negotiations between The Parties.
ARTICLE 14 AMENDMENT
(1 ). This MOU may be amended at any time by written agreement of The Parties. (2). Changes made to shall form an inseparable part of this MOU and shall be applicable at the date of agreement by The Parties.
ARTICLE 15 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1). This MOU shall enter into force at the date of its signing and remains in force for a period of 3 (three) years. (2). This MOU may be terminated at any time by either party by sending written notification to the other Party on the desire to terminate the MOU providing at least 6 (six) months' notice prior to the intended date of termination. (3). Termination of this MOU shall not affect the finalization of program activities that have commenced implementation. FHF shall finalize all ongoing programs within a maximum of 6 (six) months after the termination date, except otherwise agreed by The Parties. (4). The Parties may agree to extend this MOU based on identical or re-negotiated provisions of this MOU, at least three months prior to the termination date.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed the present MOU.
DONE in duplicate in Jakarta on the. ~0\:.'-"' dC\'j O{ Mo.rch \n +ht.ye..o.r ;1.0 \1in Bahasa Indonesia and English, both text are equally authentic. In the event of different interpretation, the Bahasa Indonesia version shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF
FOR THE FRED HOLLOWS FOUNDATION
REPUBLIC OF INDONESIA
Signed dr. Lily S. Sulistyowati, MM
Signed Dr. Phuc Huynh Tan
~ /21'-o!TDirector of P2PTM
Director of East Asia
Ministry of Health Rl
The Fred Hollows Foundation
PROGRAM DIRECTION A. BACKGROUND
The Fred Hollows Foundation (FHF) is an international non-governmental, non-sectarian, non-political and non-profit organization; based in Sydney Australia, established in September 1992, and named after an Australian hero who worked hard to improve eye health outcomes for people in developing countries, and for Australian Indigenous peoples. FHF aims to provide community eye health services and prevent blindness. FHF has previously cooperated with the Government of Indonesia through The Ministry of Health from 2012 to July 2014 in 2 Provinces, namely Sulawesi Selatan and Bengkulu, and 2014-2015 in West Nusa Tenggara Barat with the objective to help the Government of Indonesia, particularly communities in the three Provinces mentioned above, in addressing blindness. Currently FHF is preparing a plan for further cooperation with the Ministry of Health of Republic of Indonesia through the Directorate of Prevention and Control of Non-Communicable Diseases for the period of 2017-2020 with a focus location of Nusa Tenggara Barat Province. B. PROGRAM
I. Program Focus : The main focus of the cooperation between the Ministry of Health and FHF is to develop cooperation between The Parties so as to strengthen and implement the program to address vision impainnent and blindness.
II. Scope of the program: 1. Seeing is Believing (SiB) project. FHF facilitates: a. Early detection and referral of refractive error at Primary (SO) and Junior High School (SMP) levels. b. Strengthening promotion through physical and health education studies (Pendidikan Jasmani dan Kesehatan) and strengthening health information through School Health Units (Unit Kesehatan Sekolah - UKS) c. Strengthening follow up of early detection of refractive error. d. Monitoring and Evaluation related to collection and analysis of data of vision disorders and blindness. 2.
Vision for the Indonesian People (VIP) project. FHF facilitates: a. Improvement of Human Resources (training) from the Provincial Health Office, District Health Office, Puskesmas/Primary Health Centres, Kader/Community Health Workers. b. Provision of consumables and basic medical equipment as required , following coordination with Provincial Health Office and the Ministry of Health. c. Strengthening of reporting information system d. Addressing of Vision Impairment and Blindness through promotional efforts (advocacy, dissemination of information, community empowerment, partnership, and IEC media} and preventive measures.
C. MANAGEMENT 1. Master Plan of Activities (Three Year Activity Plan)
a. FHF Indonesia with the Implementing Partners (hereinafter referred to as "Dit. P2PTM") prepares a Master Plan of Activities (Three Year Activity Plan) to serve as reference in program implementation/execution, which contains: 1) Introduction; 2) Objectives; 3) Targets; 4) Expected results; 5) Activities; 6) Manpower /Expert; 7) Location and Target Groups/Beneficiaries; 8) Financial Details; 9) Sustainability strategy of the program; and 10) Conclusion. b. The Master Plan is signed by FHF Indonesia and Dit. P2PTM. c. The Master Plan shall serve as reference for the preparation of Annual Activity Plan, and shall be disseminated to each Sub-National Government partner within the work location.
2. Annual Activity/Work Plan a. FHF Indonesia shall prepare Annual Activity/Work Plan to serve as reference in the implementation of the program in each work location, and it shall contain: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Introduction; Objectives; Targets; Expected results; Activities; Manpower/Expert; Third Party Participation; Location and Target Groups/Beneficiaries; Financial details; Schedule of Program Implementation; and Conclusion
b. Annual Activity/Work Plan shall be disseminated by FHF Indonesia to the District Governments, and facilitated by Dit. P2PTM
c. Annual Activity/Work Plan shall be signed by FHF Indonesia and the District Governments, and acknowledged by the Provincial Government and Dit. P2PTM. d. Annual Activity/Work Plan shall serve as reference for FHF Indonesia and the District Governments in the implementation of activities in each area.
3. Financing Finance of the cooperation program shall be derived from FHF budget, estimated to be amounting to lOR 18,439,828,193.39 ( Eighteen Billion Four Hundred and Thirty Nine Million Eight Hundred and Twenty Eight Thousand One Hundred and Ninety Three point Thirty Nine Indonesian Rupiah), which shall subject to increase or decrease dependent on conversion developments during the three years of the program, and is detailed as follows: a. Seeing is Believing (SiB) project: USD 1,024,925 or approximately lOR 13,415,069,883.42 for Lombok Tengah District, Lombok Barat District, Lombok Timur District, Mataram City, and Sumbawa Barat District. b. Vision for the Indonesian People (VIP) project: AUD 500,000 or approximately IDR 5,024,758,309.97, for Lombok Barat District and Mataram City. Financial details shall be included into the Budget Plan and will be developed in consultation with Sub-National Government and the Ministry of Health.
4. Location The location for FHF program is the Province: West Nusa Tenggara Province, and 5 Districts/Municipalities: 1) Central Lombok District 2) West Lombok District 3) East Lombok District 4) Mataram City 5) West Sumbawa District. Any change to the location of the program shall be made in consultation and collectively approved/endorsed by The Parties
D. IMPLEMENTATION
I.
Central Level 1. The Ministry of Health through Dit. P2PTM facilitates the optimization of the implementation of the cooperation program, both at the national and sub national levels.
2. The Ministry of Health through Dit. P2PTM disseminates information on the cooperation program to the Provincial and District governments in the project location. 3. The Ministry of Health through Dit. P2PTM jointly with relevant institutions at the central level facilitates the placement and extension of work permits of foreign experts of FHF at the central level. 4. The Ministry of Health through Dit. P2PTM facilitates and guides the Sub-National Government in the project location to optimise the implementation of annual activities. 5. The Ministry of Health coordinates the Central Coordination Team (Tim Koordinasi Pusat) consisting of inter-ministerial members to ensure effective implementation of the MOU. 6. The Central Coordination Team (Tim Koordinasi Pusat) shall monitor and evaluate cooperation activities. 7. Regarding inputs from the Central Coordination Team (Tim Koordinasi Pusat), Dit. P2PTM shall submit annual activity/work plan of FHF through Bureau for International Cooperation (Biro Kerja Sarna Luar Negeri - BKSLN) to relevant agencies/organisations.
II. Provincial level 1. The Head of the Provincial Health Office shall be responsible for optimizing the implementation of the cooperation program with FHF Indonesia in the respective region and will report to the Governor. 2. The Provincial Health Office shall facilitate District/Municipality Governments in FHF Indonesia project locations to optimize the implementation of annual activities.
Ill. Role of Third Parties 1. For the implementation of activities, FHF may involve community groups, Universities, Non-Governmental Organization, and Foundations that hold proper legal status and that are officially registered by the Central and sub National Governments. 2. FHF shall inform the Sub-National Government on role of third parties in the implementation of cooperation activities. E. MONITORING AND EVALUATION
1. FHF, Dit. P2PTM, and Sub-National Government shall agree on program/activities and locations selected for monitoring and evaluation. 2. The Central Coordination Team (Tim Koordinasi Pusat) shall monitor and evaluate the progress of program/activities of FHF twice during the period of the MOU or as needed and agreed, which shall later be specified at agreed program/activity location with expenses met by FHF.
3. The Central Coordination Team (Tim Koordinasi Pusat) will monitor and evaluate the cooperation activities at program locations, as needed and supported by the APBN (state budget) , and can be coordinated with FHF. 4. If necessary, FHF can invite independent personnel or institution to perform monitoring and report to Dit. P2PTM. 5. The Central Coordination Team (Tim Koordinasi Pusat) will perform the monitoring and evaluation of program/activity progress, and will provide recommendations to FHF. 6. Results of the final evaluation and meetings of Central Coordination Team (Tim Koordinasi Pusat) shall be used in .consideration for extension of the MOU.
F. REPORTING AND PUBLICATION I.
REPORTING 1. FHF shall prepare and submit Quarterly Reports to Dit. P2PTM and forwarded to Sub-National Government. 2. Quarterly report shall contain a summary of activities and shall be in line with the Regulations of the Minister of Finance no 180 of 2012 on Reports of Activity Implementation/Execution. 3. Quarterly and Annual Reports shall contain a. Introduction; b. Objective; c. Target; d. Achieved Output/Results; e. Location of Implementation and Beneficiary Groups; f. Implemented Activities; g. Manpower/Experts that worked on the program; h. Participation of Third Parties; i. Finance; j. Problems and Resolution Efforts; k. Conclusion 4. If necessary, Dit. P2PTM may request incidental reports as needed from FHF.
II.
PUBLICATION 1. FHF shall coordinate with Dit. P2PTM on publications that are under the scope of the cooperation as specified by the MOU. 2. FHF, Dit. P2PTM, and Sub-National Government may produce joint publications on the results of the cooperation program.
G. CONCLUSION These Program Directives shall be inseparable part the Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and FHF.
