REPlJBLIX INDONESIA
PERNYATAAN BERSAMA TENT ANG KERJASAMA PERTAHANAN KOMPREHENSIF ANT ARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (selanjutnya disebut "Para Peserta"); Menegaskan kembali semangat kerja sama yang tertanam dalam Kem itraan Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat; Mengakui bahwa meneruskan upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan menguntungkan institusi dan kapabilitas pertahanan nasional kedua Peserta; Berkehendak untuk mendorong dan memperkuat kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan yang sudah terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas dasar prinsip-prinsip saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah masing-masing; tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing ;
kesetaraan; saling menguntungkan; dan hidup berdampingan secara damai; Mencatat bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama dan kerja sama praktis yang saling menguntungkan sebagai hasil dari kerjasama yang telah terjalin, termasuk melalui dialog dan konsultasi reguler, pendidikan dan pelatihan, pertukaran kunjungan, pembangunan kapasitas, peningkatan kemampuan angkatan bersenjata masing-masing, dan proyek-proyek yang saling menguntungkan lainnya; Menegaskan kepentingan bersama dalam mendorong penelitian dan pengembangan bersama, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pertahanan;
2 kebutuhan untuk meningkatkan hubungan pertahanan yang bersahabat antara Para Peserta yang menjadi semakin erat sejak adanya Kemitraan Komprehensif 2010, dan pentingnya memperluas kerjasama di luar Pengaturan Kerangka Kerjasama 2010;
Menyadari
Menyadari manfaat dari bekerja secara kolaboratif dengan mitra multinasional
dan melalui forum multinasional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum dan ASEAN Defence Minister's Meeting Plus, secara regional dan global untuk menghadapi ancaman-ancaman terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas; dan Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing,
Para Peserta telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
TUJUAN
1.
Tujuan dari Dokumen ini adalah untuk memberikan sarana untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama pertahanan komprehensif antara Para Peserta berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan keutuhan wilayah untuk memenuhi kepentingan nasional kedua Peserta;
BIDANG KERJASAMA
2.
Sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara, Para Peserta sepakat untuk memajukan kerjasama dalam kegiatan-kegiatan berikut: a.
Kerjasama Maritim, termasuk: 1) 2) 3) 4)
5)
Memperkuat saling pengertian tentang isu-isu keamanan maritim; Meningkatkan pembangunan kapasitas, terutama di bidang kesadaran bidang maritim; Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik-praktik terbaik terkait pengamanan kepentingan maritim kedua Peserta; Mengembangkan mekanisme kerjasama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kemaritiman, yang dapat termasuk membentuk kelompok-kelompok kerja dan dialog para ahli di bidangnya; dan Mempromosikan kondisi damai dan stabil yang kondusif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, termasuk menegakkan norma-norma dan prinsip-prinsip maritim internasional.
3 b.
Pengadaan Pertahanan dan Penelitian dan Pengembangan Bersama, termasuk: 1)
2)
3)
4)
5)
6)
c.
Mengembangkan mekanisme kerjasama dalam hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, di bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan bersama untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, keamanan teknologi, dukungan logistik, dan akuisisi produk dan jasa pertahanan; Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kerjasama pengembangan teknologi pertahanan, termasuk pengembangan bersama dan produksi bersama untuk peralatan pertahanan; Mengupayakan untuk mengurangi hambatan terhadap akses teknologi , transfer teknologi , kolaborasi industri, dan perdagangan pertahanan yang saling menguntungkan; Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik terbaik tentang , dan memajukan kerjasama antara badan-badan Penelitian dan Pengembangan dan llmu dan Teknologi dan institusi-institusi relevan lainnya dari kedua negara Peserta; Memperkuat saling pengertian mengenai sistem pengadaan dan teknologi, program, kegiatan dan pandangan masing-masing Peserta mengenai pengadaan, teknolog i, keamanan teknologi , dan logistik; dan Mempromosikan industri pertahanan masing-masing Peserta yang lebih profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan maju melalui kerjasama pengadaan.
Profesionalisasi, termasuk: 1) . Melaksanakan pertukaran informasi, pengetahuan, atau praktikpraktik terbaik dalam bidang manajemen, strategi, dan perencanaan sumber daya pertahanan; pendidikan dan pelatihan militer; latihan militer, dan bidang-bidang lain yang ditentukan bersama; 2)
Mendorong saling kunjung delegasi tingkat tinggi ;
3)
Meningkatkan pelatihan dan pendidikan pertahanan dan militer pada semua tingkatan, termasuk personil sipil pertahanan; Meningkatkan latihan-latihan militer bilateral, pertukaran pengamat yang terkait, dan diskusi-diskusi tentang konsep-konsep antarangkatan masing-masing negara Peserta; Mengembangkan kerjasama dalam bidang dukungan logistik dan pertukaran informasi dan pengalaman terkait logistik, atas dasar prinsip saling menguntungkan dan kesepakatan kedua Peserta; dan Mengembangkan kerjasama antar universitas dan lembaga pengkajian dari kedua Peserta dalam bidang studi pertahanan.
4) 5)
6)
4 d.
Kerjasama operasi dan pelatihan pemeliharaan perdamaian, termasuk: 1)
2)
3)
e.
Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana, termasuk: 1)
2)
f.
Meningkatkan pertukaran kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsabangsa (PBB); Melaksanakan pertukaran informasi, praktik-praktik terbaik, dan pengalaman yang diperoleh dalam bidang Operasi Pemeliharaan Perdamaian, dan dalam penggunaan peralatan militer nasional dan asing; dan Melaksanakan pertukaran logistik dan aspek-aspek lainnya dalam tahap-tahap pra-pengerahan dan persiapan lainnya untuk misimisi PBB .
Mengembangkan kapabilitas bersama yang terkoordinasi dalam pengerahan bantuan dan mobilisasi militer untuk misi-misi kemanusiaan dan upaya-upaya penanggulangan bencana; dan Mengembangkan latihan, pelatihan , dan pendidikan militer bersama dalam menangani bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.
Penanganan Ancaman Transnasional, termasuk: 1)
2)
Melaksanakan pertukaran informasi dan praktik-praktik terbaik dalam mengatasi ancaman-ancaman transnasional yang menjadi keprihatinan bersama; dan Meningkatkan pembangunan kapasitas dalam bidang pertahanan siber.
PENGAWASAN
3.
Dokumen ini menegaskan kembali adanya mekanisme di bawah Pengaturan Kerangka Kerjasama 2010 dan kemungkinan mekanisme lainnya guna memperkuat kerjasama pertahanan antara Para Peserta. Para Peserta berkehendak untuk bekerja sama guna mempertahankan dan melanjutkan dialog dan konsultasi bilateral secara teratur dan mempersiapkan mekanisme-mekanisme baru lainnya untuk membahas isu-isu keamanan dan pertahanan yang menjadi perhatian bersama.
4.
Dialog Keamanan Indonesia-AS. (IUSSD) harus terus dilanjutkan antara institusi-institusi pertahanan yang diketuai oleh sipil guna memberikan pedoman dan pengawasan atas kegiatan-kegiatan pertahanan bilateral. Diskusi Pertahanan Bilateral A.S.-lndonesia (USIBDD) harus terus dilanjutkan untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan antara militer Amerika Serikat dan militer Indonesia dan selain itu harus berkolaborasi setiap tahun guna mempersiapkan rencana kerjasama pertahanan Hrna tahun yang mencakup "bidang-bidang kerjasama" yang sudah disebutkan sebelumnya;
5
PENINJAUAN KEGIATAN KERJASAMA
5.
Para Peserta harus meninjau secara terus-menerus efektivitas kegiatankegiatan kerjasama yang tercantum di atas. Peninjauan tersebut harus
dilakukan secara teratur dalam pertemuan IUSSD, USIBBD, dan secara ad hoc dalam pertemuan-pertemuan antara para pejabat senior.
6.
Para Peserta berkehendak untuk berkonsultasi secepatnya mengenai penyesuaian langkah-langkah selanjutnya yang lebih terperinci selain dari kerjasama bilateral yang sudah ada, termasuk, namun tidak terbatas pada, program-program bantuan teknis dan pembangunan kapasitas.
PENGATURANPELAKSANAAN
7.
Kerjasama harus direalisasikan berdasarkan tiap-tiap program tahunan yang ditentukan bersama untuk melengkapi dokumen ini. Para Peserta dapat mengubah program-program ini setiap saat dengan kesepakatan bersama. Para Peserta dapat mendukung program-program ini dengan menyelenggarakan konsultasi ad hoc reguler sesuai dengan Paragraf 5 dari Dokumen ini.
8.
lmplementasi penelitian dan pengembangan yang lahir dari Dokumen ini harus diatur dalam pengaturan terpisah.
9.
Para Peserta dapat membuat pengaturan terpisah untuk menampung prakarsa-prakarsa penelitian dan pengembangan yang lahir dari Pernyataan Bersama ini.
KERAHASIAAN
10.
Para Peserta berkehendak bahwa informasi yang diperoleh sebagai hasil dari kontak-kontak bilateral ini dilindungi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing. Para Peserta tidak berkehendak untuk menggunakan informasi tersebut hingga merugikan kepentingan Peserta lain , dan Para Peserta tidak berkehendak untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa ada izin tertulis terlebih dahulu dari Peserta pembuatnya. Para Peserta berkehendak untuk mengatur perlindungan informasi rahasia bersama dalam pengaturan terpisah.
6 PENGATURAN FINANSIAL
11.
Setiap Peserta berkehendak untuk menanggung biaya masing-masing yang muncul terkait pelaksanaan Dokumen ini. Pengecualian dapat ditetapkan bilamana di kemudian hari dipandang perlu atau sesuai dengan pengaturan pelaksanaan atau program-program tahunan.
Pihak-pihak di bawah ini, dengan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani dokumen ini. Ditandatangani di Washington, DC, pada tanggal -~~- . 2015, dengan salinan dalam bahasa Indonesia dan lnggris.
Unt uk Kementerian Pertaha nan Republik Indonesia
//£? Ryamizard Ryacudu
Menteri Pertahanan
Untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat
ajca.h_ Ashton B. Carter Menteri Pertahanan
REPUBLIK INDONESIA
JOINT STATEMENT ON COMPREHENSIVE DEFENSE COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT OF DEFENSE OF THE UNITED STATES OF AMERICA
The Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Department of Defense of the United States of America (hereinafter referred to as "the Participants"); Reaffirming the spirit of cooperation embodied in the Comprehensive Partnership between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America; Recognizing that continuing to strengthen defense cooperation benefits both Participants' national defense institutions and capabilities; Desiring to promote and strengthen the already existing bilateral cooperation in the field of defense between Indonesia and the United States, on the basis of the principles of mutual respect for each other's independence, sovereignty, and territorial integrity; non-interference in each other's internal affairs ; equality; mutual benefit; and peaceful co-existence; Noting the areas of common interests and mutually beneficial practical cooperation that occur as a result of the existing cooperation, including through regular dialogue and consultation, education and training, exchange of visits, capacity building, improving the ability of the respective armed forces , and other mutually beneficial projects; Affirming the common interest in promoting joint research and development, as well as science and technology in the field of defense;
2 Recognizing the need to enhance the friendly defense relationship between both Participants that have deepened since the Comprehensive Partnership 2010, and the importance of having a wide-range of cooperation beyond the Defense Framework Arrangement 201 O; Recognizing the benefits of working collaboratively with multinational partners and through multinational fora such as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Regional Forum and the ASEAN Defence Minister's Meeting Plus, regionally and globally to confront threats to peace, security, and stability; and
Pursuant to the prevailing laws and regulations in the Participants' respective countries, the Participants have reached the following understanding: OBJECTIVE
1.
The objective of this document is to provide a way forward for promoting and enhancing comprehensive defense cooperation between the Participants based on the principles of equality, mutual benefit, and full respect of sovereignty and territorial integrity to meet both Participants' national interests. AREAS OF COOPERATION
2.
In compliance with their respective national laws and regulation , the Participants share an understanding of advancing cooperation in the following activities: a.
Maritime Cooperation, which includes: 1) 2) 3) 4)
5)
Strengthening mutual understanding on maritime security issues; Enhancing capacity building, particularly in the area of maritime domain awareness; Exchanging information and best practices about safeguarding the maritime interests of both Participants; Developing mechanisms of cooperation in maritime related matters, which may include establishing working groups and subject matter expert dialogues; and Promoting peaceful and stable conditions that are conducive for development and economic growth , including upholding international maritime norms and principles.
3 b.
Defense Procurement and Joint Research and Development, which include: 1)
2)
3) 4)
5)
6)
c.
Developing mechanisms of cooperation in defense-related matters, in areas such as joint research and development of science and technology, technology security, logistics support, and acquisition of defense products and services; Developing activities that lead to cooperation on defense technology development, including co-development and coproduction of defense equipment; Seeking to reduce impediments to technology access, technology transfer, industrial collaboration, and mutual defense trade; Exchanging information and best practices about, and advancing cooperation between Participant's respective Research and Development and Science and Technology agencies and other relevant institutions; Strengthening mutual understanding of Participants' respective acquisition and technology systems, programs, activities, and views on acquisition, technology, technology security, and logistics; and Promoting a more professional, effective, efficient, integrated and advanced defence industries of the respective Participants through procurement cooperation.
Professionalization, which includes: 1)
2) 3) 4)
5)
6)
Exchanging information, knowledge, or best practices in areas such as defense management, strategy, and resource planning; military education and training; military exercises, and other mutually determined areas; Promoting mutual visits by high-ranking delegations; Enhancing defense and military training and education in all levels, including defense civilian personnel; Enhancing bilateral military exercises, related observer exchanges, and discussions on Participants' respective interservice concepts Developing cooperation in the area of logistics support and logistics exchange of information, as well as experiences, on the basis of mutual benefit and mutual consent of both Participants; and Developing cooperation between universities and think tanks of both Participants in the field of defense studies.
4
d.
Cooperation on Peacekeeping Operations and Training, which includes: 1)
Enhancing exchanges of education and training activities related to United Nations (UN) Peacekeeping Operations;
2)
Exchanging information, best practices, and experiences acquired
3)
e.
Humanitarian Assistance and Disaster Response, which includes: 1)
2)
f.
in the field of Peacekeeping Operations, and in the use of foreign and national military equipment; and Conducting exchanges on logistics and other aspects for predeployment phases and other preparation for UN missions.
Developing joint coordinated capabilities on the deployment of military assistance and mobilization to humanitarian missions and disaster relief efforts; and Developing joint military exercise, training , and education in dealing with humanitarian assistance and disaster response.
Countering Transnational Threats, which includes: 1) 2)
Exchanging information and best practices in countering transnational threats of common concerns; and Enhancing capacity building in the area of cyber defense. OVERSIGHT
3.
This document reaffirms the mechanisms in place under the 2010 Framework Arrangement and other possible mechanism to strengthen defense cooperation between the Participants. The Participants intend to work together to maintain and continue regular bilateral dialogue and consultation and to consider other new mechanisms to discuss security and defense issues of common concern.
4.
The lndonesia-U .S. Security Dialogue (IUSSD) should continue to be held between civilian-led defense institutions to provide guidance and oversight to bilateral defense activities. The lndonesia-U .S. Bilateral Defense Discussion (USIBDD) should continue to coordinate activities between the U.S. and Indonesian militaries and additionally should collaborate annually in order to prepare a five year defense cooperation plan encompassing the aforementioned "areas of cooperation ;"
5
REVIEW OF COOPERATIVE ACTIVITIES
5.
The Participants should continue to review the effectiveness of the cooperative activities listed above. Such review should be conducted regularly at the IUSSD, USIBBD, and on an ad hoc basis during meetings between senior officials.
6.
The Participants intend to consu lt expeditiously on further tailored measures, in addition to existing bilateral cooperation, including, but not limited to, technica l assistance and capacity building programs. IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
7.
Cooperation should be real ized on the basis of individual annual programs to be jointly determined to supplement this document. The Participants may alter these programs at any time by mutual consent. The Participants may support the programs by holding regular ad hoc consultations consistent with Paragraph 5 of this document.
8.
Implementation of research and development arising under this document should be regulated under a separate arrangement.
9.
The Participants may develop a separate arrangement to address research and development initiatives arising under the Joint Statement. CONFIDENTIALITY
10. The Participants intend that information obtained as a result of bilateral contacts is intended to be protected in accordance with their respective laws and regulations. The Participants do not intend to use such information to the detriment of the other Participant's interests, and the Participants do not intend to transfer such information to any third party without prior written consent from the originating Participant. The Participants intend to regulate the mutual protection of classified information in a separate arrangement. FINANCIAL ARRANGEMENTS
11.
Each Participant intends to bear its own costs incurred in connection with the implementation of this document. Exceptions may be laid down in future understandings or in accordance with the implementing arrangements or annual programs.
6 The undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this document. Signed in Washington, D.C. , on October ..~~ -. 2015 in duplicate, in the Indonesian
and English languages.
For the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia
For the Department of Defense of the United States of America
Ryamizard Ryacudu Minister of Defence
Ashton 8 . Carter Secretary of Defense
